1.1. Latar Belakang. Rencana Strategis Kecamatan Cinambo

1

BAB I

1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Setiap Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek

(1 tahun). Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

sehingga

setiap

Pemerintah

Daerah

harus

menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah kota Bandung diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan misi dan Program Walikota terpilih yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana Strategis Kecamatan Cinambo

2013 - 2018

2

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi

sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian penyusunan Renstra Kecamatan Cinambo Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Kecamatan Cinambo. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Cinambo tersebut diatas, dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut ; a.

Tahapan persiapan penyusunan Renstra. Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan

antara

lain

:

pembentukan

tim

penyusun

Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi; b.

Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Kecamatan Cinambo

c.

Tahapan penetapan Renstra Kecamatan Cinambo. Pada

akhirnya

pelaksanaan

kegiatan

penyusunan

Renstra

dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Cinambo selaku kepala SKPD, serta dilakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Bandung. Sebagai

bagian

dokumen

perencanaan

kinerja

dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Cinambo


2013 - 2018

3

Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Hubungan antara Renstra dan RPJMD

RPJMD

Perencanaan Stratejik

RENSTRA

- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan

- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Program Prioritas - Program Prioritas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Perencanaan Operasional

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan - Program Prioritas

- Program Prioritas - Program Prioritas

Sumber : RPJMD Kota Bandung 2013-2018 Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.


2013 - 2018

4

Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Kecamatan Cinambo sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandung berupaya menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

wewenang yang dilimpahkan

Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Cinambo Kota Bandung Tahun 2013–2018 ini mengacu pada visi, misi dan program Walikota Bandung yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Cinambo Kota Bandung Tahun 2013–2018 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 Diharapkan

dengan

Rencana

Strategis

dapat

tersusun

dokumen

perencanaan Jangka menengah Kecamatan Cinambo dalam 5 Tahun ke depan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan dari proses penyusunan perencanaan yang transparan dan partisipatif.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cinambo adalah : 1.

Undang-Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang

Bersih

dan

bebas

dari

Korupsi,Kolusi,

dan

Nepotisme; 2.

Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-undang

nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang


2013 - 2018

5

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Th 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 5.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6.

Peraturan

Presiden

No.

5

Tahun

2010

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

10.

Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

11.

Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kecamatan;

13.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan , Pengendalian Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

dan Evaluasi Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah;


2013 - 2018

6

14.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025;

15.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030

16.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

17.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah;

18.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

19.

Keputusan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Cinambo Tahun 2013-2018 ini disusun untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Kecamatan Cinambo 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2013-2018. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cinambo Kota Bandung tahun 2013 – 2018 adalah : 1. Menciptakan keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Kecamatan Cinambo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,


2013 - 2018

7

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi SKPD Kecamatan Cinambo Bandung. 2. Sebagai

landasan

Cinambo

operasional

sendiri

Kecamatan

dan

Cinambo

bagi

seluruh Kota

internal

Kelurahan

Bandung

Kecamatan

di

dalam

lingkungan menentukan

prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah

pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan. 3. Memudahkan

seluruh

jajaran

aparatur

di

lingkungan

Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Cinambo

Kota Bandung untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika

Penulisan

Rencana

Stratejik

(Renstra)

SKPD

Kecamatan Cinambo Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pendahuluan pengertian

membahas Renstra

secara

SKPD,


ringkas

fungsi

mengenai

Renstra

dalam

2013 - 2018

8

penyelenggaraan

pembangunan

daerah,

proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN CINAMBO Gambaran Pelayanan Kecamatan Cinambo Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,

sumber

daya,

kinerja

pelayanan

serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

di

Kecamatan Cinambo BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN CINAMBO Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi memuat penjelasan

mengenai

berdasarkan

tugas

identifikasi

dan

fungsi

permasalahan

pelayanan

SKPD

Kecamatan Cinambo. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN CINAMBO Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Visi dan Misi Kecamatan Cinambo,

Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menengah

Kecamatan Cinambo, serta Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan. BAB V

RENCANA

PROGRAM,

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN Rencana

Program

dan

Kegiatan,

Indikator

Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai

penjelasan

tentang

program-program

dan

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun


2013 - 2018

9

secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CINAMBO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BANDUNG Indikator Kinerja Kecamatan Cinambo Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,memuat mengenai

indikator

kinerja

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII

PENUTUP


2013 - 2018

10

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CINAMBO

BAB II

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008, SKPD Kecamatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut : 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi a.

Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b.

Fungsi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. Mengkordinasikan

penerapan

dan

penegakanan

peraturan perundang-undangan; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan

penyelenggraan

kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan; 6. Melaksanakan

pelayanan masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.


2013 - 2018

11

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Pejabat Struktural Kecamatan tergambar dalam bagan struktur organisasi Kecamatan. 2.1.2.

Struktur Organisasi Kecamatan Cinambo Pada Kecamatan Cinambo, struktur organisasinya dapat digambarkan dan dijelaskan, sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

CAMAT

SEKRETARIAT KECAMATAN

SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PENDIDIKAN & KEMASYARATAN

SEKSI KETRENTAMAN & KETERTIBAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PELAYANAN

UPTD KELURAHAN UPTD

Sumber : Vide Perda Kota Bandung No.14 Tahun 2007 1. Camat (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan

pemerintah

yang

dilimpahkan

Walikota

kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud

Camat

mempunyai fungsi: a.

mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;


2013 - 2018

12

b. mengkoordinasikan

ketenteraman

dan

ketertiban

umum; c.

mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas pelayanan umum; dan e.

membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

2. Sekretaris Kecamatan (1) Sekretaris

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi: a.

pelaksanan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan; c.

pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;

d. pengkoordianasian penyelenggaraan tugas Seksi e.

fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

f.

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

pelaporan

dan

pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan g.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


2013 - 2018

13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Sekretariat

Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a.

penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan

Kecamatan,

kerumahtanggaan

penyelenggaraan

Kecamatan,

pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan c.

pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4.

Sub bagian Keuangan dan Program (1)

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Sekretariat

Kecamatan di bidang keuangan dan program. (2) Untuk

melaksanakan

dimaksud

Sub

Bagian

tugas

pokok

Keuangan

sebagaimana dan

Program

mempunyai fungsi: a.

penyusunan administrasi

rencana

dan

keuangan

program dan

pengelolaan

program

kerja

Kecamatan; b. pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

keuangan

meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;


2013 - 2018

14

c.

pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi

pengendalian program

serta penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja kecamatan; dan d. pengkoordinasian

pelaporan

lingkup

kegiatan

pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan. 5.

Seksi Pemerintahan (1)

Seksi

pemerintahan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan (2)

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a.

penyusunan

data

dan

materi

bahan

lingkup

pemerintahan; b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetanggga; c.

pelayanan administrasi pertanahan;

d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan; e.

fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f. 6.

pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban (1)

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.

(2)

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:


2013 - 2018

15

a.

penyusunan

data dan

bahan materi lingkup

ketentraman dan ketertiban; b.

pembinaan ketentraman dan ketertiban;

c.

pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

d.

pemberdayaan masyaakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;

e.

fasilitasi

dan

ketentraman

dan

pengkoordinasian

kegiatan

ketertiban

Instansi

dengan

terkait; dan f.

pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.

7.

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan (1)

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan;

(2)

Untuk

melaksanakan

dimaksud

pada

ayat

tugas (1),

pokok

Seksi

sebagaimana

Pendidikan

dan

Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a.

penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

pendidikan dan kemasyarakatan; b. inventarisasi

dan

fasilitasi

masalah

sosial

kemasyarakatan; c.

inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;

d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; e.

fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;


2013 - 2018

16

f.

fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan

g.

pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan.

8.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1)

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

(2)

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a.

penyusunan

data

dan

bahan

materi

lingkup

ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. c.

inventarisasi

potensi

ekonomi

masyarakat

dan

pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e.

fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup

f.

fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan

ketahanan

pangan,

pembangunan,

serta

lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan g.

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup.


2013 - 2018

17

9.

Seksi Pelayanan (1)

Seksi

Pelayanan

melaksanakan

mempunyai

sebagian

tugas

tugas Camat

pokok dibidang

pelayanan. (2)

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a.

penyusunan

data dan

bahan materi

lingkup

pelayanan; b.

pelayanan data dan informasi Kecamatan;

c.

pelayanan administrasi kependudukan;

d.

pelayanan administrasi umum lainnya;

e.

fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

pelayanan dengan Instansi Terkait; dan f.

pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan

2.2.

SUMBER DAYA KECAMATAN CINAMBO

2.2.1.

Potensi Geografis Kecamatan Cinambo Kecamatan Cinambo pada awalnya termasuk dalam wilayah

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan

Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dibentuklah Kecamatan Cinambo sebagai salah satu dari 4 (empat) Kecamatan hasil pemekaran, yang diresmikan oleh Walikota Bandung H.Dada Rosada pada tanggal 22 Maret 2007.


2013 - 2018

18

Luas Wilayah Kecamatan Cinambo kurang lebih : 389,64 Ha dengan tata guna lahan sebagian besar terbagi dalam : 1. Tanah Kering (Permukiman/Usaha) : 235,31 Ha ; 2. Fasilitas Umum : 59, 93 Ha. 3. Tanah Sawah/lahan basah: 94,4 Ha . Secara

geografis

Kecamatan

Cinambo

memiliki

bentuk

wilayah datar / berombak sebesar 158% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Cinambo berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Cinambo berkisar 25-30

Co,

sedangkan dilihat dari curah hujan berkisar 2400 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari. Secara administrasi Kecamatan Cinambo terbagi dalam 4 Kelurahan yaitu : Tabel 2.1 Kelurahan, RW dan RT Kelurahan

RW

RT

Pakemitan

5

23

Sukamulya

6

25

Cisaranten wetan

6

25

Babakan Penghulu

8

27

Jumlah

25

101

Adapun batas - batas wilayah Kecamatan Cinambo adalah :  Sebelah Selatan

: Kecamatan Gedebage (Rel Kereta Api);

 Sebelah Utara

: Kecamatan Ujung Berung (Jl.AH.Nasution);

 Sebelah Timur

: Kecamatan Panyileukan (Sungai Cinambo);

 Sebelah Barat

: Kecamatan Arcamanik (Sungai


2013 - 2018

19

Cipanjalu/Jl.Golf). Penjelasan-penjelasan

tersebut

diatas,

sebagaimana

ditunjukkan dalam peta wilayah Kecamatan Cinambo, sebagai berikut :

Gambar 2.2 : Peta Kecamatan Cinambo


2013 - 2018

20

2.2.2.

Potensi demografis Kecamatan Cinambo memiliki jumlah penduduk sebanyak

20.166 jiwa, yang terdiri dari 9.734 jiwa laki-laki dan 10.432 jiwa perempuan serta terdiri dari kepala keluarga (KK) sekitar 5974 KK, dengan kepadatan penduduk sekitar 44.60 jiwa/hektar yang cenderung terus bertambah dari tahun ke tahun. Tabel 2.2 PENDUDUK KECAMATAN CINAMBO (BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN)

No

Umur

1

Jumlah L

P

Jumlah

0 – 5 tahun

713

722

1435

2

6 – 9 tahun

739

747

1486

3

10 – 15 tahun

955

880

1835

4

16 – 19 tahun

674

732

1406

5

20 – 24 tahun

670

788

1458

6

25 – 29 tahun

783

871

1654

7

30 – 34 tahun

824

896

1720

8

35 – 39 tahun

810

875

1685

9

40 – 44 tahun

726

739

1465

10

45 – 49 tahun

677

726

1403

11

50 – 54 tahun

768

683

1391

12

55 – 59 tahun

410

503

913

13

60 – 64 tahun

465

475

940

14

65 – keatas

580

795

1375

9.734

10.432

20.166

Jumlah total:

Sumber : Profil Kecamatan Cinambo 2013


2013 - 2018

21

2.2.3.

Potensi Sosiologis Kecamatan Cinambo jika ditinjau dari kondisi sosiologis/

Keagamaan,

penduduk Kecamatan Cinambo merupakan mayoritas

pemeluk agama Islam sebanyak 19.295 orang (95,68 %). Sisanya Kristen Protestan 448 orang (2,22%), Kristen Katholik 226 orang (1,12%), Hindu 101 orang (0,50%) dan Budha 96 orang (0,47 %) Kehidupan beragama penduduk Kecamatan Cinambo sangat kental, hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah pesantren yaitu sebanyak 1 pondok pesantren, 74 masjid dan Mushola, 1 gereja dan 1 Pure. Seni budaya di Kecamatan Cinambo cukup berkembang, hal ini ditandai dengan banyaknya potensi dan padepokan seni budaya, diantaranya seni budaya benjang dan tari tradisionil sunda klasik. 2.2.4.

Potensi SDM Aparatur Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan Cinambo, terdiri

dari 1 (satu) orang Camat (eselon III-A), dengan membawahkan : 1.

1

(satu)

orang

Sekretaris

Kecamatan

(eselon

III-B),

yang

membawahkan 2 (dua) orang pejabat eselon IV-B, yaitu Ka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Ka Sub Bagian Program dan Keuangan. 2.

5 (lima) orang kepala seksi dengan eselon IV-A yaitu : Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pendidikan dan Kemasyarakatan, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Kasi Pelayanan.

3.

4 (empat) orang lurah dengan eselon IV-A, yaitu : Lurah Pakemitan, Sukamulya, Cisaranten Wetan dan Babakan Penghulu, yang membawahkan pula pejabat eselon IV-B sebanyak 5 orang pada setiap Kelurahan, sehingga pada 4 (empat) Kelurahan tersebut terdapat 20 (dua puluh) orang pejabat eselon IV-B, yang terdiri dari


2013 - 2018

22

Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan, Kasi Dikmas, Kasi Ekbang dan LH serta Kasi Pelayanan. Namun di beberapa Kelurahan masih terdapat kekosongan beberapa orang Seklur dan Kepala Seksi. Keadaan real pegawai di Kecamatan Cinambo per Januari 2014, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 POTENSI SDM SE-KECAMATAN CINAMBO ESELON

JUMLAH NO

SATUAN KERJA

FUNGSIONAL

PERSONIL

IV

IV

III

III

UMUM

PNS

B

A

B

A

(PNS)

21

2

5

1

1

12

1

KECAMATAN

2

KEL. PAKEMITAN

6

4

1

-

-

1

3

KEL. SUKAMULYA

6

4

1

-

-

1

4

KEL. CISWET

8

5

1

-

-

2

6

4

1

-

-

1

47

17

4

1

1

17

5

KEL. BBK. PENGHULU JUMLAH

Sumber Kecamatan Cinambo 2013 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai se Kecamatan Cinambo (per Januari 2014), sebanyak 47 orang yang tersebar di Kecamatan dan 4 Kelurahan. Jabatan struktural yang kosong sebanyak 3 jabatan yaitu Kasi Pelayanan Kelurahan Pakemitan, Kasi Pelayanan Kelurahan Sukamulya dan Sekretaris Kelurahan Babakan Penghulu. Jumlah fungsional umum (staf pelaksana) sangat terbatas menyebabkan sebagian besar (85%)


2013 - 2018

23

Kepala Seksi di Kecamatan dan Kelurahan tidak memiliki tenaga fungsional umum (staf pelaksana) untuk membantu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.4 KOMPOSISI PNS KECAMATAN CINAMBO (BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDIDIKAN) NO

SATUAN KERJA

GOLONGAN

TINGKAT PENDIDIKAN

I

II

III

IV

JML

SD

SMP

SMA

DPL

S1

S2

JML

1

KECAMATAN

1

9

9

2

21

-

2

9

1

6

3

21

2

KEL.

-

2

4

-

6

-

-

3

-

2

-

6

-

1

5

-

6

-

1

1

-

3

1

6

PAKEMITAN 3

KEL. SUKAMULYA

4

KEL. CISWET

-

1

6

1

8

-

-

3

-

4

1

8

5

KEL. BBK.

-

1

5

-

6

-

-

6

-

-

-

6

1

14

29

3

47

-

3

19

2

15

5

47

PENGHULU JUMLAH

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dilihat dari Pangkat dan Golongan Pegawai Kecamatan Cinambo paling banyak adalah Gol III, sedangkan paling sedikit adalah Gol IV. Selanjutnya bila berdasarkan pendidikan maka yang terbanyak adalah lulusan SMA/Sederajat dan yang paling sedikit adalah lulusan SMP.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cinambo


2013 - 2018

24

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat tren yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, maka kita juga dapat menentukan

tren yang akan terjadi 5 tahun kedepan.

Setelah mengetahui tren tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi tren yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cinambo dilaksanakan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 009 tahun 2007. Menurut pedoman tersebut maka pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Cinambo ini mengacu pada hasil kerja sebagaimana tabel berikut:


2013 - 2018

25 Tabel 2.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG NO.

Indikator Kinerja

Target

TARGET

Target

Target Renstra

Realisasi Capaian

Rasio Capaian

Sesuai Tugas Pokok

SPM

IKK

Indikator

Tahun ke

Tahun ke

Tahun ke

dan Fungsi

Kinerja Lainnya

1

2

3

- % Kelurahan tertib

4

5

4

5

4

5

4

5

6

7

8

9

10

11

80%

100%

100%

100%

85%

76%

100%

100%

80%

100%

administrasi - Jumlah layanan

40 buah

50 buah

34 buah

38 buah

pengalihan dan peningkatan hak atas tanah - % RT/RW tertib

90%

administrasi


2013 - 2018

95%

90%

95%

26 - % penduduk wajib

85%

95%

85%

95%

100%

100%

85%

95%

85%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KTP yang sudah memiliki KTP. - % kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga - % permohonan KTP diproses tepat waktu - % permohonan surat keterangan di proses tepat waktu - % anggota linmas aktif


2013 - 2018

27

- Jumlah penertiban

12 kali

15 kali

12 kali

15 kali

12 kali

15 kali

60 org

70 org

60 org

70 org

60 org

70 org

30%

30%

30%

30%

100%

100%

2000

2500

2000

2500

2000

2500

200

250

200

250

200

250

PKL - Jumlah relawan bencana (Satwankar dan Linmas) - % usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti / dilaksanakan SKPD - Jumlah pohon yang ditanam - Jumlah sumur resapan yang dibuat


2013 - 2018

28 - Jumlah lubang

100

125

100

125

100

125

70%

80%

69%

79%

98%

98%

70%

80%

69%

79%

98%

98%

70%

80%

69%

79%

98%

98%

80%

90%

80%

90%

100%

100%

biopori yang dibuat - Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat - Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan koperasi - Terbantunya kegiatan ekonomi skala kecil dan mikro - % lembaga


2013 - 2018

29 pendidikan non formal yang aktif - % lembaga

80%

90%

80%

90%

100%

100%

80%

90%

80%

90%

100%

100%

80%

90%

80%

90%

100%

100%

kemasyarakatan yang aktif - % lembaga perempuan aktif - % lembaga kepemudaan yang aktif


2013 - 2018

30 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya rasio pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tercapai dengan baik yaitu 100%. Dari semua indikator tersebut ada 3 (tiga) indikator yang pencapaian nya tidak 100% : 1.

Indikator kinerja jumlah layanan pengalihan dan peningkatan hak atas tanah target untuk tahun ke 4 sebanyak 40 buah terealisasi sebanyak 34 buah, rasio realisasi sebesar 85%. Target untuk tahun ke – 5 sebanyak 50 buah terealisasi sebanyak 38 buah, rasio realisasi sebesar 76%. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya sebagian pengalihan dan peningkatan hak atas tanah yang melalui notaris tidak melalui Kecamatan dan adanya beberapa layanan yang masih belum bisa di proses dikarenakan status tanah nya masih dalam sengketa.

2.

Indikator

kinerja

terwujudnya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat rasio realisasinya sebesar 98% untuk tahun ke – 4 dan tahun ke – 5; 3.

Indikator kinerja terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan koperasi rasio realisasinya sebesar 98% tahun ke – 4 dan tahun ke – 5.

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Cinambo Dengan konsekuensi pemekaran wilayah di lingkungan Pemerintah

Kota

Bandung

dimana

Kecamatan

Cinambo

merupakan salah satu kawasan yang akan dijadikan pusat primer kedua, Kecamatan Cinambo melalui penyusunan Renstra Tahun 2013 - 2018 ini menyampaikan peluang dan tantangan pelayanan SKPD .


2013 - 2018

31 2.4.1. Tantangan a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan

pelayanan

publik

Kecamatan

secara

maksimal. b. Semakin

transparannya

informasi

melalui

media

elektronik dituntut peran kecamatan Cinambo harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. c. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan

dilaksanakan

dalam

mendukung

kegiatan

pelaksanaan pembangunan masih kurang. d. Belum adanya pemasaran hasil daur ulang sampah organik dan un-organik. e. Masih ada masyarakat yang membuang sampah pada sungai f. Penduduk yang heterogen dari berbagai daerah. g. Banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di daerah pemukiman h. Masih terdapat sarana dan prasarana umum yang belum dimanfaatkan karena belum adanya penyerahan dari developer ke aset daerah i. Komplesitas kepentingan masyarakat j. Tuntutan

reformasi

diberbagai

bidang

kehidupan

khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah. 2.4.2. Peluang a. Peraturan Walikota Bandung Nomor 400 Tahun 2014 tentang

pelimpahan

Walikota

Bandung

Pelimpahan Kepada

Sebagian

Camat

dan

Urusan

Lurah

di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. b. Komitmen masyarakat

Kepala (LKK)

Daerah dan

dalam

peningkatan

pemberdayaan kualitas

sarana

prasarana dan pelayanan publik. c. Diklat peningkatan kualitas aparatur.


2013 - 2018

32 d. Adanya

kepercayaan

kecamatan

untuk

dari

pimpinan

memacu

dan

daerah

motivasi

kepada

menjawab

permasalahan melalui LAPOR e. Jumlah penduduk Kecamatan Cinambo yang cukup tinggi dan memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik. f. Potensi ekonomi masyarakat skala kecil yang cukup tinggi. g. Perubahan permendagri

Paradigma keuangan 54

Tahun

2006

daerah berdasarkan tentang

Penggelolaan

Keuangan Daerah. h. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sehingga dapat meningkatkan peran kecamatan dan mendorong partisipasi masyarakat.


2013 - 2018

33

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III

3.1 Identifikasi Permasalahan Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cinambo Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, terlebih dahulu perlu digali permasalahan yang terdapat

di

lingkungan

Pemerintahan

Kecamatan

Cinambo

yang

kemudian dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan penanganan

utama

yang

permasalahan

disepakati selama

untuk

kurun

dijadikan

waktu

5

prioritas

(lima)

tahun

mendatang. Adapun

identifikasi

permasalahan

pelayanan

Pemerintah

Kecamatan Cinambo yang dijadikan isu strategis di Kecamatan Cinambo adalah sebagai berikut : 1. Kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan belum optimal

dan

kuantitas

personil

relatif

masih

sangat

dibandingkan dengan beban tugas dan fungsi kecamatan

kurang yang

ditanggung. 2. Pemanfaatan Sarana Fasum yang tidak sesuai karena digunakan untuk berjualan PKL sehingga mengganggu kenyamanan bagi penghuni. 3. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi serta kebijakan antara lembaga/instansi belum optimal. 4. Belum

optimalnya

perencanaan

strategis

tingkat

Kecamatan

Cinambo.


2013 - 2018

34

5. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang relatif belum memadai, belum sesuai dengan hasil musrenbang. 6. Masih

kurangnya

pemahaman

aparatur

tentang

pengelolaan

keuangan daerah; 7. Belum

optimalnya

pemanfaatan

teknologi

informasi

untuk

membantu kelancaran tugas maupun pelayanan; 8. Belum optimalnya pelaporan kegiatan kecamatan dan kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung; 9. Rendahnya pemahaman aparatur tentang tupoksi sebagai aparatur kecamatan; 10. Rendahnya kapasitas aparatur Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cinambo sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urursan otonomi daerah adalah faktor internal dan faktor eksternal Kecamatan Cinambo, masalah internal yang mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Cinambo adalah sebagai berikut: 1. Kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tugas sesuai dengan beban kerja; 2. Tingkat pemahaman tupoksi aparatur masih kurang ; 3. Pola pembinaan aparatur belum berorientasi kepada peningkatan berbasis kinerja. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat pelayanan kecamatan Cinambo adalah sebagai berikut : 1. Pelimpahan kewenangan kepada camat dan lurah masih belum sepenuhnya diserahkan dan tidak didukung oleh pembinaan dari dinas yang terkait serta tidak didukung oleh personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi; 2. Kurangnya Sumber daya manusia.


2013 - 2018

35

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan

dengan

perkembangan

dan

perubahan

kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika

global

yang

senantiasa

mempengaruhi

manajemen

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan


2013 - 2018

36

kembali paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas

pokok

pembangunan

dan dan

fungsi

penyelenggaraan

kemasyarakatan,

yang

pemerintahan,

menekankan

pada

transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cinambo dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM)

pembinaan,

yang

pada

hakekatnya

penyempurnaan,

penertiban,

pengendalian

manajemen

berkelanjutan

untuk

secara

meningkatkan

merupakan pengawasan

terencana, kinerja

upaya

bertahap

seluruh

dan dan

aparatur

pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain


2013 - 2018

37

Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai

sebagai

shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

menekankan

langkah-langkah

efisiensi

dan

efektifitas

birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang

strategis

dalam

menunjang

pencapaian

keberhasilan

pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal

pemerintah

atau

pemeriksaan

internal.

Tuntutan

pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk

penyimpanan),

penggunaan,


pemeliharaan,

dan

2013 - 2018

38

penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga

penghapusan

aset

dipertanggungjawabkan

daerah

kepada

harus

masyarakat

diketahui melalui

dan

legislatif.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem

pelaporan;

(2)

Terciptanya

efisiensi

dan

efektivitas

penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah Dengan melihat faktor – faktor diatas dan serta isu-isu strategis

maka

keberhasilan

dapat

yang

diidentifikasikan

sangat

berpengaruh

beberapa terhadap

faktor

kunci

keberhasilan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cinambo Kota Bandung, adalah terdiri dari : 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari. 2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan. 3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah. 4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. 5. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan. 6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai. 7. Mengembangkan

sistem

reward

dan

punishment

untuk

meningkatkan kinerja aparatur. 8. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serat sektor swasta.


2013 - 2018

39

9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motifasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu : “ Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera “ Atau biasa disebut “Bandung Juara” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang. Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat


2013 - 2018

40

memfungsikan

diri

sebagai

hamba

dan

wakil

Tuhan

di

bumi.

Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.

Masyarakat sejahtera

tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya,

meliputi

ruhani,

akal,

dan

jasad.

Kesatuan

elemen

ini

diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Selanjutnya Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Misi Kota Bandung , terdiri dari: 1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur,

dan

fasilitas

publik

yang

berkelanjutan

(sustainable) dan nyaman.


2013 - 2018

41

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Kemudian Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut : Tabel 3.1 JANJI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TERPILIH No.

Aspek

1

BANDUNG SEHAT

Indikator 1. Asuransi Kesehatan 2. Ambulance gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

2

BANDUNG RESIK

1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun

3

BANDUNG NYAMAN

1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun


2013 - 2018

42

No.

Aspek

Indikator 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

4

BANDUNG SEJAHTERA

1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg


2013 - 2018

43

Gambar 3.1 BAGAN JANJI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TERPILIH

Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn

2014

2015

2016

2017

2018

Bandung Sehat  

Asuransi Kesehatan Ambulance gratis

 

Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

 

Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

Bandung Nyaman   

Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni



Bandung Sejahtera  

Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru


 



Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

2013 - 2018

44

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung umumnya,

dan

Kecamatan

Cinambo

pada

khususnya

bersama

stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kecamatan Cinambo untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Cinambo dan Kota Bandung pada umumnya. Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung rekapitulasinya sebagaimana tabel, sebagai berikut: Tabel 3.2 RENCANA AKSI MENUJU BANDUNG JUARA No

Kelompok Kerja

Jumlah Kegiatan/ Rencana Aksi

1

KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG

24

2

KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA

11

3

KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG

18

4

KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU

30

5

KELOMPOK KERJA (MASALAH SOSIAL)

BANDUNG


AMAN

11

2013 - 2018

45

6

KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG

7

KELOMPOK BANDUNG

No

KERJA

KOTA

7

KREATIF

Jumlah Kegiatan/ Rencana Aksi

Kelompok Kerja KERJA

16

8

KELOMPOK BUDAYA

BANDUNG

9

KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY

13

10

KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG

22

11

KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA

21

12

KELOMPOK BANDUNG

REVITALISASI

15

13

KELOMPOK PENDIDIKAN

REFORMASI

14

14

KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG

15

KELOMPOK BANDUNG

16

KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK

17

KELOMPOK MUSIK/FILM

KERJA

BANDUNG

KOTA

18

KELOMPOK DESAIN

KERJA

BANDUNG

KOTA

19

KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG

7

20

KELOMPOK BANDUNG

5

21

KELOMPOK KERJA DEKRANASDA BANDUNG

22

KELOMPOK BANDUNG

KERJA KERJA

KERJA

KERJA

KERJA

REFORMASI

PUBLIC

KOTA

PASAR

REFORMASI


14 6 21

RELATION

REFORMASI

15

PKK

12 15

8 9

2013 - 2018

46

23

KELOMPOK KERJA KESEHATAN

6

24

KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP

15

Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013 Berdasarkan telaahan visi, misi walikota terpilih dan uraian pendukung

lainnya

maka

dapat

dikemukakan

beberapa

faktor

pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Cinambo dalam

mencapai

Visi,

Misi

Pemerintah

Kota

Bandung

tersebut

diantaranya : 1. Adanya Perda No 14 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung; 2. Adanya Perwal No 870 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat; 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan

Walikota

ini

memberikan

kejelasan

mengenai

kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Cinambo; 4. Ketersediaan sarana prasarana

yang memadai di Kecamatan

Cinambo dan Kelurahan. 5. Wilayah dan potensi terkemuka

sebagi kawasan perekonomian dan industri

Bandung Timur, yang dapat dimanfaatkan Kecamatan

Cinambo untuk meningkatkan kemitraan dan partisipasi dunia usaha dengan masyarakat. Disamping kekuatan yang disampaikan diatas terdapat pula beberapa kelemahan untuk pencapaian Visi, Misi Walikota terpilih diantaranya adalah : 1. Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas :


2013 - 2018

47

a. Masih adanya kekosongan jabatan eselon IV b di Kelurahan, sebanyak 1 jabatan Sekretaris Kelurahan dan 2 jabatan kepala seksi; b. Jumlah PNS di Kecamatan dan Kelurahan sangat terbatas dimana 85 % para kepala seksi Kecamatan dan para Seklur dan Kepala Seksi

Kelurahan

tidak

mempunyai

staf

pelaksana

dalam

membantu pelaksanaan tugasnya; c. Tidak adanya PNS dengan kualifikasi teknokrat pada Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan hidup di Kecamatan dan Kelurahan sehingga ketika ada pekerjaan yang berhubungan dengan teknis masih harus meminta bantuan teknis ke Dinas Teknis terkait. 2.

Keterbatasan sarana dan prasarana bangunan gedung kantor terutama

di

membutuhkan

Kelurahan. rehabilitasi

Ada

4

(empat)

Kelurahan

gedung

Kantor

yaitu

yang

Kelurahan

Pakemitan, Sukamulya, Cisaranten Wetan dan , Babakan Penghulu; Keterbatasan anggaran yang dikelola oleh Kecamatan menyebabkan masih biasnya proporsi antara anggaran publik dibandingkan dengan anggaran apratur; 3.

Kewenangan Kecamatan masih pada taraf Koordinasi dan Fasilitasi sehingga berdampak pada terbatasnya Program dan Kegiatan yang bisa digunakan oleh Kecamatan terutama di bidang Teknis di lapangan;

4.

Sebagai SKPD yang mempunyai Tupoksi yang sama seharusnya ada keseragaman setiap Kecamatan dalam menentukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran di dalam perumusan Renstra Kecamatan.

3.3

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri


2013 - 2018

48

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu

Menetapkan

Kebijaksanaan

Nasional

dan

Memfasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya : 1.

Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

2.

Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3.

Memantapkan

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik; 4.

Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

5.

Memperkuat

otonomi

desa

dan

meningkatkan

keberdayaan

masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta 6.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD tahun 2013-2018 adalah : "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua". Dari visi tersebut, lahir 5 misi yakni: 1.

Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;

2.

Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;


2013 - 2018

49

3.

Meningkatkan kinerja, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi public;

4.

Mewujudkan

Jawa

Barat

yang

nyaman

dan

pembangunan

infrastruktur strategis berkelanjutan; 5.

Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olahraga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal. Dalam upaya pencapaian misi pembangunan, maka telah

dipilih 8 fokus bidang pembangunan, yakni; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi pertanian, ekonomi non pertanian, lingkungan hidup,

seni

budaya

kepemudaan

dan

ketahanan

keluarga

dan

kependudukan. Ditopang dengan 2 (dua) fokus bidang pembangunan multisektor. Kesemuanya itu atau sepuluh bidang pembangunan itu disebut common goals yang dilaksanakan dengan pendekatan tematik sektoral dan tematik kewilayahan.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang

aman,

nyaman,

produktif,

efektif,

efisien,

berkelanjutan,

dan

berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang RTRWK yang berfungsi sebagai : a.

Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota;

b.

Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :


2013 - 2018

50

a.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b.

Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c.

Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d.

Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

e.

Penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud terdiri atas: a.

Kebijakan dan strategi struktur ruang;

c.

Kebijakan dan strategi pola ruang; dan

d.

Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a.

Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam

menunjang

perkembangan

fungsi

kota

sebagai

kota

perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b.

Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali;

c.

Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang

efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:


2013 - 2018

51

a.

Mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Kota Bandung Bagian Barat dan wilayah Kota Bandung Bagian Timur , dimana Kecamatan Cinambo sebagai bagian wilayah Kota Bandung Bagian Timur;

b.

Membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;

c.

Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

d.

Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan

e.

Menyerasikan

sebaran

fungsi

kegiatan pusat-pusat pelayanan

dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi

untuk

pengembangan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: a.

Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

b.

Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

c.

Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran

jalan,

manajemen

dan

rekayasa

lalu

lintas

serta

menghilangkan gangguan sisi jalan; d.

Memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu;

e.

Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

f.

Mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal

di

batas

kota

dengan

menetapkan

lokasi

yang

dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; g.

Mengoptimalkan

pengendalian

dan

penyelenggaraan

sistem

transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a.

Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;


2013 - 2018

52

b.

Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan

lindung meliputi: a.

Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;

b.

Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

c.

Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau

kawasan

ketersediaan

yang

sumber

berfungsi daya

air

hidrologis dan

untuk

kesuburan

menjamin

tanah

serta

melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; d.

Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

e.

Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi

izin

alih

fungsi

ke

fungsi

lain

didalam

mencapai

penyediaan ruang terbuka hijau; f.

Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

g.

Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan

perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.


2013 - 2018

53

Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan

Kesepakatan

Bersama

antara

Gubernur

dengan

Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.

3. 5.

Penentuan

Isu-Isu

Strategis

Kecamatan

Cinambo Kota Bandung Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Cinambo Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan

nasional.

Perencanaan

pembangunan

hendaknya

selalu

memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cinambo Kota Bandung pada tahun 2013-2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 1)

Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2)

Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3)

Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.


2013 - 2018

54

4)

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

5)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Isu-isu

strategis

tersebut

memerlukan

penanganan

secara

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cinambo Kota Bandung, sebagai berikut : 1)

Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2)

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.

3)

Meningkatkan

komitmen

aparatur

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 4)

Menyusun

kebijakan

yang

efektif

untuk

mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 5)

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah

kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. strategis

adalah

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu

keadaan

yang

apabila

tidak

diantisipasi,

akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.


2013 - 2018

55

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Cinambo Kota Bandung dapat

diidentifikasi beberapa hal

sebagai berikut

Tabel 3.3 ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG DAN DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS No. 1.

Tupoksi

Isu Strategis 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

2. 1. Mengkoordinasikan upaya penyelenggraan ketentraman

dan

ketertiban umum; Mengkordinasikan 3.

penerapan dan penegakanan peraturan perundangundangan;

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang


2013 - 2018

56

No.

Tupoksi Mengkoordinasikan pemeliharaan

4.

prasarana dan fasilitas pelayanan umum; Mengkoordinasikan penyelenggraan kegiatan pemerintahan

5

di tingkat Kecamatan; Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

6

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan

Isu Strategis mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cinambo dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Publik

Organisasi

dan

Manajemen

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upayaupaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif


2013 - 2018

57

No.

Tupoksi

Isu Strategis sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan,


2013 - 2018

58

No.

Tupoksi

Isu Strategis pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI Kecamatan Cinambo Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana SKPD Pemerintah Daerah akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa


2013 - 2018

59

depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu,

menentukan

sikap

dan

tindakan

sebagai

tolak

ukur

keberhasilan melaksanakan tugas. Hal ini sesuai Ketentuan UndangUndang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025. Dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam RPJMD Kota Bandung, dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Bandung 2013-2018, yaitu : “ Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera “ Atau biasa disebut “Bandung Juara”

Diikuti dengan Misi Kota Bandung , terdiri dari: 1.

Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman.

2.

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.

3.

Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

4.

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.


2013 - 2018

60

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bandung 2013-2018 tersebut, maka ditetapkanlah Visi Kecamatan Cinambo 20132018, yaitu : “Terwujudnya Penyelengaraan Pemerintahan Kewilayahan yang BERSATU (Bersih, Sehat, Amanah dan Tuntas) di Kecamatan Cinambo, Guna Mendukung Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera (Bandung Juara) 2018”

Pemerintahan Kewilayahan yang BERSATU di Kecamatan Cinambo memiliki dimensi, sebagai berikut: 1. Bersih, diharapkan dapat tercipta kondisi lingkungan hidup yang bersih, indah, hijau dan asri serta kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, dan dinamis; 2. Sehat, diharapkan dapat terwujud masyarakat Kecamatan Cinambo yang sehat fisik dan mental sehingga terhindar dari segala macam penyakit jasmani maupun rohani; 3. Amanah, diharapkan Aparatur Kecamatan Cinambo dapat dipercaya dan profesional dalam mengemban tugas pokok dan fungsi yang diberikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima; 4. Tuntas, diharapkan Aparatur Kecamatan Cinambo bersama masyarakat dan mitra kerja terkait dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi dalam rangka membangun dan melayani masyarakat. Arah dari visi tersebut, adalah semangat BERSATU (satu Visi dan Persepsi, Satu gerak yang sama), yang dimiliki oleh aparat dan warga masyarakat

Kecamatan

Cinambo

dalam

mewujudkan

agenda

pembangunan Kota Bandung guna mendukung terwujudnya Visi Kota Bandung Tahun 2014 -2018 yaitu “Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera (Bandung Juara 2018)”


2013 - 2018

61

4.2 MISI Kecamatan Cinambo Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Cinambo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Cinambo mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cinambo Kota Bandung merumuskan dari 3 misi Kecamatan Cinambo. Misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan publik dan penyediaan fasilitas umum yang bersih dan sehat;

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas pembangunan

guna

Tuntaskan

permasalahan

masyarakat 3. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur yang amanah, professional;

4.3

Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menengah

Kecamatan


2013 - 2018

62

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Cinambo Kota telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan

yang

dimiliki,

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

keberhasilan pencapaiannya. Sasaran penjabaran

Kecamatan

dari

Cinambo

masing-masing

Kota

tujuan

Bandung yang

merupakan

ditetapkan

dan

dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) misi Kecamatan Cinambo Kota Bandung adalah sebanyak 3 (tuga) tujuan dan 3 (Tiga) sasaran pada masing-masing misi. Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencakan

dapat

dicapai

melalui

penyusunan

dan

pelaksanaan

pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cinambo Kota Bandung adalah sebanyak 5 (lima) indikator. Indikator pada masingmasing untuk menunjukan pencapaian sasaran.


2013 - 2018

63


2013 - 2018

64 TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cinambo Kota Bandung Tahun 2013-2018

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Meningkatkan Kualitas pelayanan public kecamatan dan kelurahan

2

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

4

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

NILAI

65

72

73

74

5

%

0,80

0.85

0,90

0,95

1,00

Nilai

CC

CC

B

B

A

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

5 (9)

4. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat

5. Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan


TARGET KINERJA PADA TAHUN KE2 3 4 (6) (7) (8)

2. Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan

3. Nilai AKIP Kecamatan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

1 (5)

SATUAN

2013 - 2018

65 TABEL 4.2 Untuk menghitung capaian kinerja Tugas Umum Pemerintahan

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(1)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE3 4 (5) (6)

(2)

1 (3)

2 (4)

Bidang pemerintahan

NILAI

0,8

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup,

NILAI

0,8

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan

NILAI

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang ketentraman dan ketertiban

NILAI

0.85

0,90

0,95

1,00

Bidang pelayanan

NILAI

0.85

0,90

0,95

1,00

0,85

0,90

0,95

1.00

Rata-rata Tugas Umum Pemerintahan


0,8 0,8 0,8 0,8

2013 - 2018

5 (7)

66 Tugas

Umum

Pemerintahan

(TUP)

Kecamatan

sebagaimana

diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan

Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara

khusus

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / tools pengukuran kinerja TUP Kecamatan. Rincian Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan berdasarkan PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, meliputi: a.

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c.

mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e.

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f.

membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g.

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas

Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Arcamanik dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.


2013 - 2018

67 Alat ukur (Tools) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format Microsoft Excel meliputi : 1.

Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan.

2.

Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3.

Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi

4.

Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan

5.

Satuan Indikator Kinerja

6.

Capaian Kinerja Tahun berkenaan

7.

Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja

8.

perbadingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP)

9.

Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang)

10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi (∑ Seluruh bidang) 11. Prosentase perbadingan ∑ nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas / seksi yang di ukur Format template yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :


2013 - 2018

67 Tabel 4.3 : Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan BIDANG TUGAS / SEKSI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

NILAI PEMBAGI BIDANG

TARGET TAHUN n

SATUAN

CAPAIAN TAHUN n

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7 = 6/4

Bidang pemerintahan

Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup

1

4

Kelurahan

4

RW/RT

3

Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi Jumlah RW dan RT Tertib Administrasi se Kecamatan % Pelayanan adm. Pertanahan ……..

4

%

4

% surat keterangan ahli waris tepat waktu

4

%

1

% hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan)

12

%

Panjang Kerb dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)

12

meter

Panjang Trotoar dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)

12

meter

Panjang Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)

12

meter

Jumlah RW se Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC)

12

rw

Jumlah RW yang melakukan pengeloalan sampah berbasis masyarakat dari seluruh RW se Kecamatan

12

rw

Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih

12

sungai/ anak sungai

12

rumah

2

2 3 4 5 6 7

8

Jumlah Rumah Kumuh yg menerima bantuan


2013 - 2018

KINERJA KEPALA SEKSI 8 = 7/3

9 = ∑ tiap bidang

68

Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan

9

Jumlah rumah ibadah yg menerima bantuan

12

rumah ibadah

10

Jumlah Sumur Resapan

12

sumur

11

Jumlah Lubang Resapan Biopori

12

lubang

12

Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam

12

pohon

1

Jumlah LPM Aktif

9

LPM

2

Jumlah Forum RW aktif se Kecamatan

9

forum

3

% Peningkatan swadaya murni bidang social kemasyarakatan, dll

9

%

Jumlah lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif

9

lembaga

4 5

Jumlah TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan

9

TP/Pok

6

Jumlah posyandu aktif se Kecamatan

9

pos

7

Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan 9

Karang Taruna

Aktif

Bidang ketentraman dan ketertiban

8

Fasilitasi keg Bidang seni Budaya

9

Kegiatan

9

Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi

9

Kegiatan

Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam masyarakat

12

kejadian

2

Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah

12

%

3

Jumlah PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau

12

%

4

Jumlah PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau

12

%

Jumlah RW yang melakukan MOU dgn PD kebersihan dari seluruh RW se Kecamatan

12

%

6

Pelaksanaan Jumsih dalam satu tahun,

12

Kegiatan

7

Jumlah Anggota Linmas Aktif

12

anggota

1

5


2013 - 2018

69 8

Peningkatan swadaya murni bidang linmas

12

Rp.

9

Jumlah Siskamling aktif

12

RW

10

Jumlah Pos Kamling

12

pos

11

Jumlah Anggota Satwankar Aktif

12

anggota

Jumlah RW yang memiliki sarana pemadam kebakaran portable (APAR) atau tradisional

12

RW

% Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP)

2

%

% Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP)

2

%

12 Bidang pelayanan umum

1 2

5 BIDANG

*) **)

penjelasan Instrumen Pengukuran Kolom 1

Tugas Umum Pemerintahan dibagi menjadi 5 bidang sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan

2

Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3

Jumlah Indikator kegiatan pada masing-masing bidang / Kasi merupakan nilai pembagi kinerja bidang

4 5

Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan Satuan Indikator Kinerja

6

Capaian Kinerja Tahun kegiatan

7

Pengukuran Kinerja Kegiatan

8

Pengukuran Kinerja dari keseluruhan Tugas Kepala Seksi

9

Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi

**

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bobot optimal 5, masing-masing bidang bobot optimal 1)


2013 - 2018

TOTAL KINERJA 5 BIDANG Maks = 5

CAPAIAN

70

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cinambo Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cinambo Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cinambo Kota Bandung 2013 - 2018 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cinambo Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian

kinerja

terukur

(kuantitatif

maupun

kualitatif)

yang

direncanakan pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal

dan

eksternal

yang

mendukung

dan

menghambat

pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

4.4 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Cinambo Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cinambo Kota Bandung 2014-2018 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cinambo Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian

kinerja

terukur

(kuantitatif


maupun

kualitatif)

yang

2013 - 2018

71

direncanakan pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal

dan

eksternal

yang

mendukung

dan

menghambat

pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Strategi dan kebijakan Kecamatan Cinambo Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien maka

dianalis

faktor-faktor

yang

dianggap

dapat

mempengaruhi

keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan internal Kecamatan Cinambo antara lain : a.

Kekuatan (straight) Faktor – faktor kekuatan tersebut antara lain : 1. Undang Undang no.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang. 2. Peraturan Daerah Kota Bandung no.06 tahun 2006 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 3. Peraturan Daerah Kota Bandung No.8 tahun 2007 Tentang Urusan Daerah Kota Bandung.


2013 - 2018

72

4. Peraturan Daerah Kota Bandung no.14 tahun 2006 Tentang Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Kecamatan

dan

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 5. Peraturan Walikota Bandung No.250 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 6. Adanya komitmen dalam organisasi Internal dan Eksternal tingkat Kecamatan. 7. Adanya Program Kerja Kecamatan. 8. Tersedianya

dukungan

anggaran

dari

APBD

yang

berkesinambungan. 9. Tersedianya sarana & prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor ( baik perangkat keras maupun perangkat lunak ). b. Kelemahan (weakness) Faktor – faktor kelemahan tersebut antara lain : 1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal. 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi. 3. Sarana

&

Prasarana

kerja

yang

belum

memadai

dalam

menunjang kegiatan sehari-hari. 4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum memadai. 5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait. 6. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian. 7. Pemeliharaan sarana & prasarana belum optimal, kuantitasnya masih kurang, kualitasnya sudah menurun. c.

Peluang (Oportunity) Faktor – faktor peluang tersebut antara lain :


2013 - 2018

73

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Bandung kepada Camat. 2. Adanya dukungan dari Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. 3. Adanya pelaku ekonomi kecil, menegah, dan besar. 4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 5. Adanya alokasi dana bergulir dari Pemerintah. d. Ancaman (Threatness) Faktor – faktor ancaman tersebut antara lain : 1. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran. 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. 3. Rendahnya daya beli masyarakat. 4. Merebaknya Pedagang Kaki Lima. 5. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari masyarakat. 6. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan aturan yang ada. Dengan melihat faktor – faktor SWOT diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cinambo Kota Bandung, adalah terdiri dari : 1.

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari.

2.

Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan.

3.

Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.

4.

Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.


2013 - 2018

74

5.

Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan.

6.

Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai.

7.

Mengembangkan

sistem

reward

dan

punishment

untuk

meningkatkan kinerja aparatur. 8.

Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serat sektor swasta.

9.

Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motifasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh

Kecamatan

Cinambo

Kota

Bandung

dalam

melaksanakan

pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan

Cinambo

Kota

Bandung

dalam

periode

2014-2018,

sebagaimana tabel berikut ini :


2013 - 2018

75

Tabel 4.4 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Cinambo Kota Bandung Sasaran

Strategi

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Kebijakan

Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarkat (ST) Mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan kinerja aparatur (SO) Meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan (WO) Memanfaatkan koordinasi dengan instansi pemerintah Kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan (WO)

Meningkatkan Peran kecamatan dan kelurahan

Mengembangka n manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan organisasi

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Cinambo Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.. Untuk

lebih

jelasnya

mengenai

rencana

program,

rencana

kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran


2013 - 2018

76

dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2013 - 2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V

Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap

kualitas

pembangunan

dan

pelayanan

pada

kemasyarakatan.

semua untuk

aspek

kehidupan,

merespons

tuntutan

tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan

lingkungan

strategis.

Guna

menghadapi

tantangan

termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta


2013 - 2018

77

kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program kebijakan

yang

strategis

ditetapkan tersebut,

sebagaimana

selanjutnya

dituangkan

perlu

dalam

diidentifikasi

dan

ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil

dan indikator keluaran, dimana

penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Cinambo pada periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas


2013 - 2018

78

kinerja

SKPD,

semakin

sering

manajemen

puncak

melakukan

pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi

pencapaian

kinerja

melalui

hasil

reviu

renstra

menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Cinambo periode tahun 2014 – 2018 sebagaimana tabel berikut :


2013 - 2018

79

Target kinerja Program Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

1

2

Meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan dan kelurahan

Meningkatnya kulitas pelayanan public kecamatan dan kelurahan

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Meningkatnya kinerja Tugas Umum Pemerintahan kecamatan

Program dan Kegiatan

5

Indika tor Kinerja Pro gram (outcome) dan Kegiatan (out put)

6

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Data Capa ian pada Tahu n Awal Peren canaa n

Tahun 1 (2014)

Tahun 2 (2015)

Tahun 3 (2016)

Tahun 4 (2017)

Tahun 5 (2018)

Unit Kerja SKPD Penggun g jawab

Lokasi

20

21

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

Tar get

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

48.89

65

72

73

74

75

75

-

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.00

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Capaian kinerja Tugas Umum Pemerintahan

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan & Kelurahan

Jumlah keg fasilitasi bidang peningkatan perekonomian

7

73.893.000

8

81.282.300

9

89.410.530

10

98.351.583

11

108.186.741

11

108.186.741

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan & Kelurahan

Jumlah kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemayarakatan

18

531.076.000

20

584.183.600

21

642.601.96 0

22

706.862.156

23

777.548.372

23

777.548.372

Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tk kec da kel

Jumlah kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tk kec da kel

6

857.081.000

7

942.789.100

8

1.037.068.0 10

8

1.140.744.81 1

8

1.254.852.292

8

1.254.852.29 2


2013 - 2018

Cinamb o

80 Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tk kec dan kel

Meningkatkan akuntabilitas kinerja

Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Jumlah kegiatan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tk kec dan kel

6

42.750.000

7

47.025.000

8

51.727.500

9

56.900.250

10

62.690.275

10

62.690.275

Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kec dan kel

Jumlah kegiatan Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kec dan kel

6

453.214.000

7

498.535.400

8

538.488.94 0

10

592.337.834

11

651.571.617

11

651.571.617

Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Jumah kegiatan Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

6

141.336.000

7

155.469.600

8

171.016.56 0

9

188.118.216

10

206.930.038

10

206.930.038

Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Nilai AKIP Kecamatan 2. Ditindaklanjuti nya seluruh temuan BPK dan inspektoray 3. tertib adm barang/asset daerah di kecamtan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan

6

29.000.000

6

31.900.000

6

35.090.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

JUmlah laporan keuangan semesteran

2

11.400.000

2

12.540.000

2

13.794.000

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1

17.225.000

1

18.947.000

1

20.842.250

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Tingkat inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan

-

CC

CC

B

B

A

A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-


sedang

sedang

2013 - 2018

38.599.000

6

42.458.900

6

42.458.900

2

15.173.400

2

16.690.740

2

16.690.740

1

22.926.475

1

25.219.120

1

25.219.120

tinggi

tinggi

tinggi

81

Fasilitasi pemberdayaan lingkup RW

% Lembaga kemasyarakatan aktif

-

sedang

2.832.400.000

sedang

3.115.640.0 00

tinggi

3.115.640.00 0

tinggi

3.115.640.000

tinggi

3.115.640.00 0

Fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK


-

sedang

400.000.000

sedang

440.000.00 0

tinggi

440.000.000

tinggi

440.000.000

tinggi

440.000.000

Fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna


-

sedang

400.000.000

sedang

440.000.00 0

tinggi

440.000.000

tinggi

440.000.000

tinggi

440.000.000

Fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM


-

sedang

400.000.000

sedang

440.000.00 0

tinggi

440.000.000

tinggi

440.000.000

tinggi

440.000.000

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

107.220.000

1 th

117.942.000

1 th

129.736.20 0

1 th

142.709.820

1 th

156.980.802

1 th

156.980.802

Penyeiaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Penyeiaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

-

1 Th

15.000.000

1 Th

16.500.000

1 Th

18.150.000

1 Th

19.965.000

1 Th

19.965.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersdianya jasa kebersihan kantor

160.600.000

1 th

176.660.000

1 th

194.326.00 0

1 th

213.758.600

1 th

235.134.460

1 th

235.134.460

1 th


2013 - 2018

82

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 th

60.000.000

1 th

66.000.000

1 th

72.600.000

1 th

79.860.000

1 th

87.846.000

1 th

87.846.000

Penyediaan ATK

Tersedianya ATK

1 th

92.755.000

1 th

102.030.500

1 th

112.223.55 0

1 th

123.456.905

1 th

135.802.596

1 th

135.802.596

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 th

42.680.000

1 th

46.948.000

1 th

51.642.800

1 th

56.807.080

1 th

62.487.788

1 th

62.487.788

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 th

-

1 th

9.000.000

1 th

9.900.000

1 th

10.890.000

1 th

11.979.000

1 th

11.979.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 th

1.179.660.00 0

1 th

1.297.626.000

1 th

1.427.388.6 00

1 th

1.570.127.46 0

1 th

1.727.140.206

1 th

1.727.140.20 6

Penyediaan peralatan rumah tangga

tersedianya peralatan rumah tangga

1 th

-

1 th

1.000.000

1 th

1.100.000

1 th

1.210.000

1 th

1.331.000

1 th

1.331.000

Penyediaan bahan bacaan dan perundang – undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang – undangan

1 th

10.020.000

1 th

11.022.000

1 th

12.124.200

1 th

13.336.620

1 th

14.670.282

1 th

14.670.282

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

1 th

205.415.000

1 th

225.957.353

1 th

248.553.08 8

1 th

273.408.397

1 th

300.749.236

1 th

300.749.236


2013 - 2018

83

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 th

80.700.000

1 th

88.770.000

1 th

97.647.000

1 th

107.411.700

1 th

118.152.870

1 th

118.152.870

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

1 th

-

1 th

5.000.000

1 th

5.500.000

1 th

6.050.000

1 th

6.655.000

1 th

6.655.000

Penyediaan jasa pengamanan kantor

tersedianya jasa pengamanan kantor

1 th

-

1 th

155.550.000

1 th

171.105.00 0

1 th

188.215.500

1 th

2207.037.050

1 th

2207.037.050

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

Tersedianya gedung kantor

-

-

-

-

-

-

Pengadaan mebelair

Tersedianya mebelair

1 paket

32.500.000

1 paket

35.750.000

1 paket

39.325.000

1 paket

43.257.500

1 paket

47.583.250

1 paket

47.583.250

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket

15.000.000

1 paket

16.500.000

1 paket

18.150.000

1 paket

19.965.00

1 paket

21961.500

1 paket

21961.500

Pengadaan kendaraan dinas / oprasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

-

1

16.000.000


-

2013 - 2018

-

-

84

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Terrehabnya gedung kantor

5 gd kantor

30.000.000

5 gd kantor

33.000.000

5 gd kantor

36.300.000

5 gd kantor

39.930.000

5 gd kantor

42.923.000

5 gd kantor

42.923.000

17 kend dinas

233.000.000

17 kend dinas

256.300.000

17 kend dinas

281.930.00 0

17 kend dinas

310.123.000

17 kend dinas

341.135.300

17 kend dinas

341.135.300

5 gd kantor

240.000.000

5 gd kantor

264.000.000

5 gd kantor

290.400.00 0

5 gd kantor

319.440.000

5 gd kantor

351.384.000

5 gd kantor

351.384.000

55 stel

27.000.000

55 stel

-

55 stel

30.000.000

55 stel

30.000.000

-

55 stel

30.000.000

55 stel

33.000.000

55 stel

33.000.000

41.866.000

55 stel

46.052.600

55 stel

50.657.860

55 stel

50.657.860

Program Peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

-

-

Pengadaan pakain korpri

Tersedianya pakain korpri

-

-

Pengadaan pakain khusu hari-hari tertentu

Tersediamya pakain khusu harihari tertentu

48 stel

34.600.000

50 stel

38.060.000

55 stel

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


2013 - 2018

85

Pembinaan kinerja aparatur

Terbinanya aparatur

1 paket

70.000.000

1 paket

77.000.000

1 paket

84.700.000

1 paket

93.170.000

1 paket

102.487.000

1 paket

102.487.000

Terpeliharanya system informasi

1 paket

144.950.000

1 paket

159.445.000

1 paket

175.389.50 0

1 paket

192.928.450

1 paket

212.221.295

1 paket

212.221.295

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pengembangan dan pemeliharaan system informasi


2013 - 2018

86

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cinambo bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2013-2018 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Cinambo dalam

rangka

mendukung

keberhasilan

pembangunan

2013-2018

sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut : a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih, b. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah, c. Meningkatnya

kemampuan

dan

kemandirian

daerah

dalam

mendukung pembangunan daerah, d. Menguatnya

kelembagaan

lokal

yang

mampu

mengakomodasi

tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, e. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, f. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung

stakeholders

(pemangku

kepentingan)

dalam

mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum. Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Cinambo tercantum dalam tabel di bawah ini.


2013 - 2018

87

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD INDIKATOR KINERJA

Kondisi kinerja awal periode RPJMD

(4)

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

-

65

72

73

74

5

2.

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan

-

0,80

0.85

0,90

0,95

1,00

3.

Nilai AKIP Kecamatan

-

CC

CC

B

B

A

4.

Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat

-

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

5.

Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan


2013 - 2018

88 Tabel 6.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SESUAI DENGAN RENSTRA KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG PENJELASAN NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Capaian Kinerja Umum Pemerintahan

3

Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kecamatan

Nilai evaluasi AKIP Kecamatan

Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti


SATUAN ALASAN

Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan public berorientasi pada Kepuasan masyarakat melaui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg Pelayanan Publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP

Nilai

Nilai

Nilai

%

Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka Kecamatan harus melakukan tertib administrasi keuangan

2013 - 2018

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN

SUMBER DATA

Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat

Hasil survey

Rata-rata capaian kinerja 5 (lima) Bidang/Seksi di Kecamatan /Kelurahan

Kecamatan

Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP

Hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat

Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklajuti dari seluruh jumlah

Berita acara penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/ inspektorat

89 PENJELASAN NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah


SATUAN ALASAN

%

Sesuai amanat pemendagri 17/2007 ttg pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah maka diperlukan tertib adminsitrasi/ pengelolaan barang/ asset kecamatan

2013 - 2018

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan pada tahun berjalan Kesesuaian / kecocokan barang / asset kecamatan dengan asset di Simda Barang tingkat Kota Bandung (DPKAD)

SUMBER DATA

Hasil rekonsiliasi barang dengan Simda Barang di DPKAD

90

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Cinambo 2013-2018 yang berisi Visi, Misi dan Rencana Pembangunan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan dan masyarakat Kecamatan Cinambo dalam menyelenggarakan pembangunan dengan harapan dapat mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat dalam konteks “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera (Bandung Juara 2018)”. Dengan

adanya

Renstra

ini,

maka

penyelenggaraan

pembangunan di Kecamatan Cinambo diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cinambo selama periode tersebut. Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cinambo dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh Komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Cinambo, Peran Serta Masyarakat serta Tata Pemerintahan yang baik.

Bandung, 20 Juni 2014 CAMAT CINAMBO

Dra. RINA DEWIYANTI, M.Si NIP. 19651205 199303 2 008


2013 - 2018

1.1. Latar Belakang. Rencana Strategis Kecamatan Cinambo

Recommend Documents