BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis (RENSTRA )Dinas Kesehatan Kota Bandung 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis (RENSTRA )Dinas Kesehatan Kota Bandung ! 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

bahwa

Pembangunan

Kesehatan

bertujuan

untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, penghormatan

keseimbangan, terhadap

manfaat, hak

perlindungan,

dan

kewajiban

cs1 ta norma – norma agama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap : a.

Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat

b.

Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun

sosial

bagi

masyarakat

untuk

mencapai

derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya c.

Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yg setinggi-tingginya

R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018

!

Page 1!

d.

Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

e.

Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan

f.

Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau

g.

Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan Dalam

Undang

–

memenuhi undang

tanggungjawabnya Nomor

25

Tahun

pemerintah 2004

melalui

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun

rencana

pembangunan

termasuk

pembangunan

kesehatan. Pembangunan

Kesehatan

sebagai

bagian

integral

dari

pembangunan nasional telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK ) Tahun 2005–2025

pada

tahap

ke

3

Tahun

2013-2018,

kondisi

pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya

derajat

kesehatan

dan

status

gizi

masyarakat,

meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak. Sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 2004 tentang Pemerintah Daerah

32 Tahun

ayat 1 dan 2, Dinas Kesehatan

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018

!

Page 2!

Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kesehatan Kota Bandung, merupakan penjabaran dari visi,

misi,

program,

keberhasilan

dan

dan

tujuan

kegiatan

serta

pembangunan

faktor–faktor yang

realistis

penentu dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP)

Tahun

2005-2025

dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung periode ketiga (Tahun 2013-2018). Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD. Rencana selanjutnya

Kerja

disingkat

Satuan dengan

Kerja Renja

Perangkat SKPD

Daerah,

adalah

yang

dokumen

perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,

program,

dan

kegiatan

pembangunan

baik

yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018

!

Page 3!

yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Review RPJMD dan Renstra SKPD Kesehatan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.Untuk ini perlu dilakukan Pertemuan dengan stakeholder yang relevan. Review Rancangan Awal RKPD adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kesehatan Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kesehatan Tahun lalu adalah kegiatan yang ditujukan untuk: •

mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal

•

mengidentifikasi program dan kegiatan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan

•

mengidentifikasi

perubahan-perubahan

yang

perlu

dilakukan baik diperingkat kebijakan ataupun operasional. Untuk ini perlu dilakukan Pertemuan dengan stakeholder yang relevan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan atau agenda pembangunan adalah penerjemahan visi kedalam

tujuan-tujuan

besar

(strategic

goals)

yang

dapat

mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program. R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018

!

Page 4!

Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output ) dalam bentuk barang/jasa. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD. Pagu prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan

guna

memastikan

kesinambungan

program

dan

kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.


!

Page 5!

Bentuk Kesehatan

hubungan

Kota

(keterkaitan)

Bandung

Tahun

antara

2013-2018

Renstra dengan

Dinas

dokumen

perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.1.1. Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. a. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiapkan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kota Bandung; b. Rancangan Awal Renstra SKPD Kota Bandung termasuk Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadi input bagi Bappeda Kota Bandung untuk memutakhirkan rancangan RPJMD Kota Bandung. c. Rancangan RPJMD Kota Bandung dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kota Bandung; d. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kota Bandung digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung; e. Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung digunakan sebagai pedoman

dan

acuan

bagi

SKPD

Kota

Bandung

dalam

pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung; f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung ditetapkan

dengan

Peraturan

Daerah.

Berpedoman

pada

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bandung maka SKPD Kota Bandung menetapkan Rancangan Akhir Renstra SKPD menjadi

Renstra

SKPD,

dimana

Dinas

Kesehatan


!

Kota Page 6!

Bandung juga menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung tentang Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja SKPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

1.1.2. Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung Dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bandung a. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bandung sesuai dengan

tugas

dan

fungsinya

dengan

berpedoman

pada

Rancangan Awal RKPD Kota Bandung dan mengacu pada Dinas Kesehatan Kota Bandung melalui Forum SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung; b. Rancangan Awal Renja SKPD Kota Bandung termasuk Renja Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadi input bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kota Bandung menjadi Rancangan RKPD Kota Bandung. c. Rancangan RKPD Kota Bandung dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandung; d. Hasil

Musrenbang

Kota

Bandung

digunakan

dalam

penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Bandung; e. Rancangan Akhir RKPD Kota Bandung digunakan sebagai pedoman

dan

acuan

bagi

SKPD

Kota

Bandung

dalam

pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Kota Bandung;


!

Page 7!

f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Berpedoman pada Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Bandung maka SKPD Kota Bandung menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Dinas KesehatanKota Bandung juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung.

1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Kesehatan

Kota

Bandung dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila 1.2.2. Landasan Konstitusional : Undang – Undang Dasar 1945 1.2.3. Landasan Operasional : a. Undang

-

Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah e. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. f. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan g. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018

!

Page 8!

h. Peraturan

Pemerintah

Nomor

65

Tahun

2005

Tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal i. Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kota/Kab j. Instruksi Presiden Republic Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah k. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13

Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 050/2020/SJ

Tanggal 11 Agustus tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Rencana strategis SKPD m. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 n. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025 o. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung p. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018

!

Page 9!

q. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 - 2025 r. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung (SKKB)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 adalah : a. Sebagai Pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam menyusun

program

dan

kegiatan

dalam

Pembangunan

Kesehatan selama lima tahun kedepan; b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah; c. Untuk

menjadi

dasar

dalam

penilaian

kinerja

yang

mencerminkan penyelenggaran pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel. 1.3.2. Tujuan Tujuannya disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah : •

Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

perencanaan,

pengaanggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran; •

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;


!

Page 10!

•

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kesehatan.

1.4.

SISTIMATIKA PENULISAN Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota

Bandung Tahun 2013-2018, untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang

dibuatnya

Rencana

Strategis

dan

landasan

hukum

yang

memayunginya, selain itu juga diuraikan tentang maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strateggis Dinas Kesehatan Kota Bandung. Untuk memudahkan pembahasan diuraikan secara sistimatik. BAB II

GAMBARAN

PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA

BANDUNG Pada

Bab

II

Gambaran

Pelayanan

Dinas

Kesehatan

menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandung beserta sumber dayanya. menguraikan serta

Bab ini juga

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bandung

melihat/menginventarisir

Peluang

dan

Tantangan

Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bandung BAB III ISU – ISU STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG Bab ini menguraikan tentang Berdasarkan

Identifikasi

Permasalahan

Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota

Bandung, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Kesehatan Barat serta

dan

Rencana Strategi Kementrian

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Jawa

Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian


!

Page 11!

Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu – isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung BAB IV VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG Setelah ditentukan

Isu – isu Strategis Dinas Kesehatan Kota

Bandung pada bab II maka pada pada Bab ini diuraikan tentang Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ingin dicapai beserta Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menengah

Dinas

Kesehatan Kota Bandung yang diikuti dengan Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Bandung BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG Bab ini menguraikan tentang penyusunan Rencana Program dan Kegiatannya yang akan dilaksanakan selama lima tahun beserta , indikator kinerja, dan sasaran yang akan menjadi objek kegiatan yang diuraikan setiap tahunnya . BAB VI INDIKATOR BANDUNG

KINERJA YANG

DINAS

KESEHATAN

MENGACU PADA

TUJUAN

KOTA DAN

SASARAN RPJMD PEMERINTAH KOTA BANDUNG Bab ini menguraikan tentang target indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung yang akan dicapai selama lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditentukan . BAB VII PENUTUP Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2013-2018.

! R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018

!

Page 12!

BAB II GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG Rencana Strategis (RENSTR A) Dinas Kesehatan KotaBerdasarkan Bandung ! Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 Ayat (2), Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan

dalam

Renstra

SKPD

dirumuskan

dalam

rangka

mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Gambaran pelayanan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung

merupakan

gambaran

hasil

penyelenggaraan

upaya

kesehatan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bandung dari tahun 2009 -2013 yang menjadi dasar

dalam

perencanaan strategis Dinas Kesehatan

Kota Bandung, dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai suatu sistem.!

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018

Page 13!

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD SKPD

organisasi

Dinas

Kesehatan

penyelenggara

Kota

pelayanan

Bandung kesehatan

merupakan

suatu

Pemerintah

Kota

Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007, menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung. Perincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung diuraikan pada Peraturan Walikota No. 475 Tahun

2008

tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi. 2.1.1.

Tugas Pokok :

Melaksanakan

sebagian

urusan

pemerintahan

daerah

di

bidang

kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. 2.1.2. a.

Fungsi :

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang kesehatan yang

meliputi

pengembangan

dan

pembinaan

pelayanan

kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan

lingkungan,

kesehatan

keluarga,

pelayanan

kefarmasian dan pengawasan makanan dan minuman serta pembinaan program berdasarkan kebijakan walikota Bandung. b.

Pelaksanan

tugas

teknis

fungsional

di

bidang

kesehatan

berdasarkan kebijakan Gubernur Provinsi Jawa Barat. c.

Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan.

2.1.3.

Struktur Organisasi SKPD

2.1.3.a. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung


dan

Page 14!

Peraturan Walikota No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dibantu oleh : 1)

Sekretariat, membawahi : a) Sub Bagian Umum; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Kepegawaian.

2)

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi : a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; c) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.

3)

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b) Seksi Pemantau Penyakit; c) Seksi Penyehatan Lingkungan.

4)

Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi : a) Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan; b) Seksi Promosi Kesehatan; c) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.

5)

Bidang Bina Program Kesehatan, membawahi : a) Seksi Penyusunan Program Kesehatan; b) Seksi Evaluasi Program Kesehatan;

c) Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan. 6) 7)

Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional.


Page 15!

2.1.3.b. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandung beradasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007, dapat dilihat pada halaman berikut ini. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIA T

SUB BAGIAN UMUM

Kelompok Jabatan Fungsional

BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

SUB BAGIAN KEUANGA N

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAI AN

BIDANG BINA PROGRAM KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI PENDAYAGUNAA N TENAGA DAN SARANA KESEHATAN

SEKSI PENYUSUSNAN PROGRAM KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

SEKSI PEMANTAU PENYAKIT

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

SEKSI EVALUASI PROGRAM KESEHATAN

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

SEKSI DATA DAN INFORMASI PROGRAM KESEHATAN

30 UPT Puskesmas Kecamatan (43 Puskesmas Jaringan) 1 UPT Yankes Mobilitas 1 UPT Laboratorium Kesehatan

2.1.3.c.Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang 1)

Kepala Dinas Kesehatan

a)

Menyusun

rencana

program

kesehatan

berdasarkan

kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas


Page 16!

b)

Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;

c)

Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara

memberikan

reward

dan

punsihment

untuk

meningkatkan produktivitas kerja; d)

Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan

pelaksanaan

tugas

dengan

rencana

program, sasaran ketentuan perundangan agar di peroleh hasil yang maksimal; e)

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Kesehatan

sebagai

bahan

penetapan

kebijakan

oleh

pimpinan; f)

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Kesehatan

Bina

Pelayanan

Kesehatan

sebagai

bahan

penetapan kebijakan oleh pimpinan; g)

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan;

h)

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan;

i)

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Bina Program Kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan;

j)

Memantau dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas

perangkat daerah di bidang Kesehatan sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan; k)

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan;

l)

Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang kesehatan oeh pimpinan;


Page 17!

m)

Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas; n)

Menyusun

Laporan

Kesehatan

sebagai

pelaksanaan bahan

kegiatan

di

bidang

pertanggungjawaban

kepada

atasan; 2). Sekretaris Uraian Tugas : a)

Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b)


c)

Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

rencana

program

yang

telah

ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; d)

Memantau pelaksanaan kebijakan Kesehatan daerah rencana

program

untuk

mencapai

sasaran

sesuai

yang

telah

dengan

cara

ditentukan; e)

Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program agar diperoleh hasil kerja yang diharapkan; f)

Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian sebagai bahan rumusan kebijakan;

g)

Mengkaji bahan kebijakan teknis administrasi program dan keuangan sebagai bahan rumusan kebijakan;

h)

Mengkaji

dan

mengoreksi

bahan

pedoman

pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan


Page 18!

Dinas i)

Mengkaji

dan

mengoreksi

administrasi

kesekretariatan

sebagai bahan perumusan kebijakan; j)

Mengkaji

bahan

kebijakan

evaluasi

serta

pelaporan

pembinaan,

monitoring

pelaksanaan

dan

administrasi

kesekretariatan; k)

Melaksanakan

tata

usaha

umum

untuk

mendukung

pelaksanaan tugas kesekretariatan; l)

Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Kesekretariatan ;

m)

Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;

n)

Menyusun Laporan pelaksanaan program ketahanan pangan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

o)

Menyusun

petunjuk

pelaksanaan

teknis

dan

standar

operasional (SOP) dilingkungan kesehatan; p)

Melaksanakan

pengkoordinasian

penyelenggaraan

tugas-

tugas Bidang dalam melaksanakan kegitan kesehatan; 3). Bidang 3.1) Bidang Pelayanan Kesehatan Uraian Tugas : a)

Menyusun rencana program bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b)


c)

Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan


Page 19!

agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; d)

Memantau pelaksanaan kebijakan kesehatan daerah di sesuai rencana

program

untuk

mencapai

sasaran

yang

telah

dengan

cara

ditentukan; e)

Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

bawahan


Mengkaji

bahan

kebijakan

teknis

di

bidang

Pelayanan

Kesehatan Dasar sebagai bahan rumusan kebijakan; g)

Mengkaji

bahan

kebijakan

teknis

di

bidang

Pelayanan

Kesehatan Rujukan sebagai bahan rumusan kebijakan; h)

Mengkaji

bahan

kebijakan

teknis

di

bidang

Pelayanan

Kesehatan Khusus sebagai bahan perumusan kebijakan ; i)

Mengkaji

dan

mengoreksi

bahan

pedoman

pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan; j)

Mengkaji rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup pelayanan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;

k)

Mengkaji

data

perencanaan

pelayanan

kesehatansebagai

pembinaan

penyelenggaraan

bahan perumusan kebijakan; l)

Mengkaji

bahan

kebijakan

pelayanan kesehatan; m)

Melaksanakan

tatausaha

umum

untuk

mendukung

pelaksanaan pelayanan kesehatan; n)

Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan ;

o)


p)

Menyusun

laporan

pelaksanaan

program


pelayanan

Page 20!

kesehatan

sebagai

bahan

pertanggungjawaban

kepada

atasan. 3.2). Bidang

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan

Lingkungan Uraian Tugas : a)

Menyusun rencana program Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b)


c)

Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

d)

Memantau pelaksanaan kebijakan kesehatan daerah di sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;

e)

Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

dengan

cara


Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagai bahan rumusan kebijakan;

g)

Mengkaji

bahan

kebijakan

teknis

di

bidang

Pemantau

Penyakit sebagai bahan rumusan kebijakan; h)

Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang Penyehatan Lingkungan sebagai bahan perumusan kebijakan;

i)

Mengkaji

dan

mengoreksi

bahan

pedoman

pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendali Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; j)

Mengkaji rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagai


Page 21!

bahan perumusan kebijakan; k)

Mengkaji

data

perencanaan

pengendalian

penyakit

dan

penyehatan lingkungan sebagai bahan perumusan kebijakan; l)

Mengkaji

bahan

kebijakan

pembinaan

penyelenggaraan

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; m)

Melaksanakan pelaksanaan

tatausaha

umum

pengendalian

untuk

mendukung

dan

penyehatan

penyakit

lingkungan; n)

Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

o)


p)

Menyusun penyakit

laporan dan

pelaksanaan

penyehatan

program

lingkungan

pengendalian

sebagai

bahan

pertanggungjawaban kepada atasan.

3.3). Bidang Sumberdaya Kesehatan Uraian Tugas : a)

Menyusun rencana program bidang sumberdaya kesehatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b)


c)


d)


program

untuk

mencapai

sasaran


yang

telah

Page 22!

ditentukan; e)

Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

dengan

cara


Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan sebagai bahan rumusan kebijakan;

g)

Mengkaji

bahan

kebijakan

teknis

di

bidang

promosi

kesehatan sebagai bahan rumusan kebijakan; h)

Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan

i)

Mengkaji

dan

mengoreksi

bahan

pedoman

pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumberdaya kesehatan; j)

Mengkaji

dan

mengoreksi

bahan

pedoman

pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumberdaya kesehatan; k)

Mengkaji rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan sumberdaya kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;

l)

Mengkaji data rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup pendayagunaan kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;

m)

Mengkaji

penyusunan

bahan

untuk

koordinasi

dan

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sumberdaya kesehatan; n)

Melaksanakan

tatausaha

umum

untuk

mendukung

pelaksanaan kegiatan di bidang sumberdaya kesehatan; o)

Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang sumberdaya kesehatan;

p)

Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi


Page 23!

dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;

3.4). Bidang Bina Program Kesehatan Uraian Tugas : a)

Menyusun rencana program Bidang Bina Program Kesehatan, berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b)


c)


d)


program

untuk

mencapai

sasaran

yang

telah

dengan

cara

ditentukan; e)

Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

bawahan


Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan program sebagai bahan rumusan kebijakan;

g)

Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi program kesehatan sebagai bahan rumusan kebijakan;

h)

Mengkaji

bahan

kebijakan

teknis

di

bidang

data

dan

informasi program kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan ; i)

Mengkaji

dan

mengoreksi

bahan

pedoman

pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Program Kesehatan; j)

Mengkaji penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan


Page 24!

sebagai bahan perumusan kebijakan; k)

Mengkaji data perencanaan kegiatan bina program kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;

l)

Mengkaji penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;

m)

Melaksanakan

tatausaha

umum

untuk

mendukung

pelaksanaan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan; n)

Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Bina Program Kesehatan;

o)


p)

Menyusun

laporan

Kesehatan

sebagai

pelaksanaan bahan

program

Bina

pertanggungjawaban

Program kepada

atasan.

2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1 Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan mempunyai peran penting pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tugas dan fungsi dari organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung yang cukup banyak. Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri

dari

mengetahui standarisasi

Tenaga

Kesehatan

kecukupan

jumlah

Perhitungan

dan

Non

tenaga

kebutuhan

Kesehatan.

kesehatan menurut

untuk

digunakan Kementerian

Kesehatan, yaitu : idealnya satu orang dokter melayani 2.500


Page 25!

penduduk. Dengan jumlah penduduk kota Bandung pada Profil 2012 sejumlah 2.455.517 jiwa dan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki maka potensi Sumber Daya Manusia nampaknya melebihi standar. Jumlah Dokter di Dinas Kesehatan Kota Bandung berdasarkan ratio dokter umum di Kota Bandung adalah 59 dokter per 100.000 penduduk dibandingkan standar nasional adalah 40 dokter per 100.000 penduduk, Ratio Perawat dan Bidan 172 per 100.000 penduduk (standar nasional 117 per 100.000 penduduk) dan ditunjang oleh kondisi tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung Namun perlu diperhatikan bahwa jenis pelayanan kesehatan yang terdapat di perkotaan berbeda dengan di pedesaan. Sehingga beberapa cara perencanaan yang diketahui dari Kementerian Kesehatan yang berlaku secara Nasional belum dapat memberikan hasil yang memadai sesuai keadaan dan kebutuhan di kota Bandung, karena perbedaan jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan, serta jenis pelayanan yang terdapat dan dibutuhkan di Kota Bandung dapat berbeda dengan daerah atau pedesaan lain. Perencanaan SDM Kesehatan yang baik perlu dilakukan di waktu yang akan datang. Begitu pula dengan memperhatikan struktur organisasi yang ada saat ini, dan adanya perkembangan permasalahan kesehatan perkotaan, koordinasi lintas sektor dan lintas program, teknik informasi yang belum tersedia di semua Puskesmas dan teraplikasi dengan baik, adanya era globalisasi yang menyebabkan persaingan bebas dan terbukanya dunia informasi, maka SDM Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan belum memenuhi dalam kuantitas dan kualitas, serta pendistribusian, maupun pendayagunaannya belum sesuai potensi dan kebutuhan pemberdayaan SDM.


Page 26!

Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Tenaga Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13

Jenis Tenaga Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Administrasi Bidan Perawat Perawat Gigi Sanitarian Gizi Laboratorium Farmasi SKM Elektromedik Jumlah

Struktural 0 40 1 42 0 0 0 0 0 0 0 1 0 84

Fungsional 5 95 54 0 171 231 46 59 71 34 38 0 4 808

JFU 0 0 0 313 5 15 0 5 5 1 10 25 0 379

Jumlah 5 135 55 355 176 246 46 64 76 35 48 26 4 1271

(Sumber Data Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2013)

2.2.2 Sarana Prasarana Jumlah jenis sarana dan prasarana pada sarana/fasilitas Pemberi

Pelayanan

Kesehatan

yang

menunjang

pelayanan

kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai aset bergerak terdapat dalam tabel 2.2. Sarana dan prasarana yang meliputi sarana/fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan di fasilitas Pemerintah pada Puskesmas dan fasilitas pemberi layanan kesehatan

Pemerintah dan Swasta

lainnya yang tersedia di Kota Bandung dan sudah tercatat memiliki surat izin dan sertifikat sesuai tabel 2.7. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pada fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan di waktu yang akan datang harus disertai

kemampuan

memenuhi

akreditasi

fasilitas

Pemberi

Pelayanan Kesehatan, bukan hanya surat izin dan sertifikat. Menurut

regulasi

fasilitas

pelayanan

kesehatan

yang

harus

mempunyai akreditasi, khususnya Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit.


Page 27!

Tabel 2.2 Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Bergerak Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Barang Alat-alat angkutan Alat bengkel dan alat ukur Alat pertanian Alat kantor dan rumah tangga Alat studio dan alat komunikasi Alat-alat kedokteran Alat laboratorium

Jumlah (Buah) 251 574 70 9764 319 529 819

Sumber : Subbag Umum, Desember 2013 (Simda)

Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan juga dikelompokkan sesuai jenis layanan kesehatan dan harus melayani serta merujuk satu tingkat di atas dari strata Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut, atau kepada Fasilitas yang mempunyai sarana yang lebih lengkap dalam satu yaitu Puskesmas dan Klinik Pratama, Pemberi Pelayanan Kesehatan II (PPK II) yaitu Klinik Utama dan Rumah Sakit Tipe C, dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III (PPK III) yaitu Rumah Sakit Tipe B. Sistem Rujukan PPK I melayani pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan PPK I dan merujuk yang disebut Rujukan Primer dalam skala wilayah Puskesmas. PPK II melayani pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan PPK II dan merujuk dalam skala Pemerintah Kota. PPK III melayani pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan PPK III dan merujuk dalam skala Provinsi (Rumah Sakit Tipe B) Kendali mutu pelayanan kesehatan dan sistem rujukan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota sesuai Fungsi dan Tugasnya.


Page 28!

Tabel 2.3 Data Fasilitas / Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013 No A. 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Sarana SARANA KESEHATAN Puskesmas terdiri dari : a. UPT Puskesmas b. Jejaring Puskesmas Klinik Pratama a. Rawat Jalan b. Rawat Inap (Rumah Bersalin) Klinik Utama a. Rawat Jalan b. Rawat Inap Rumah Sakit a. Umum b. Khusus Laboratorium Klinik Laboratorium Lingkungan Apotik Toko Obat (PEO) Optik Klinik Kecantikan Balai Khitan Sarana Batra TENAGA KESEHATAN Praktek Dokter Umum Praktek Dokter Spesialis Praktek Dokter Gigi Praktek Dokter Gigi Spesialis Praktek Bidan Praktek Dokter Berkelompok

Jan 2013

Feb 2013

Maret 2013

April 2013

Mei 2013

Juni 2013

30

30

30

30

30

30

43

43

43

43

43

43

208

210

206

203

201

196

24 14 10

25 15 10

26 16 10

26 16 10

27 17 10

18 14 44 0

18 14 44 0

18 14 44 0

0 0 0 0

0 0 0 0

26 16 10 30 17 14 0 0

607 99 63 36 3 16

608 100 63 36 3 16

611 101 63 36 3 16

613 101 63 35 3 16

616 100 62 34 3 16

621 100 62 32 2 14

3063 2618

3085 2624

3114 2632

3129 2649

3148 2655

3161 2657

1189

1197

1206

1216

1223

1227

403

403

405

409

411

412

1488

1496

1503

1511

1517

1529

7

0

0

0

0

0

Sumber: Seksi Guna Sarkes, 2013

2.3

Kinerja Pelayanan Kesehatan SKPD Kinerja pelayanan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kota

Bandung merupakan keberhasilan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018

Page 29!

Untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung selain disesuaikan dengan SKKB yang mengacu pada SKN, juga disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan kesehatan Kota Bandung yang telah sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN pada Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2005,

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 yaitu tentang RPJMD Kota bandung Tahun 2009-2013, dan disesuaikan pula dengan Visi dan Misi Kota Bandung, maupun Visi Misi Dinas Kesehatan Kota Bandung. Selanjutnya

pencapaian

kinerja

Pelayanan

SKPD

Dinas

Kesehatan Kota Bandung disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD pada Peraturan Daerah No 13 tahun 2007 dan pada rincian uraian tugas dan fungsi SKPD pada Peraturan Walikota No 475 Tahun 2008, dibandingkan dengan target SPM (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/2009 tentang Standar Pelayanan Minimal) dan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator lainnya. Pada akhirnya pencapaian kinerja 2009 s/d 2013 mencakup penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD serta indikator SPM, maupun capaian kinerja sesuai target SPM, IKK dan target indikator lainnya (MDG’s, RPJMD, dan muatan lokal) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penduduk

Kota

Bandung

pada

tahun

2012

sebanyak

2.455.517 jiwa (BPS Kota Bandung). Dari tahun 2007-2012 rata-rata


Page 30!

pertumbuhan

penduduk

adalah

1,06%,

artinya

tingkat

pertumbuhan tersebut relatif menurun bila dibandingkan rata-rata tahun 2003-2008 sebesar 1,1%. Tahun 2010, jumlah penduduk sedikit berkurang untuk kemudian meningkat lagi1. Dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha, maka kepadatan penduduk Kota Bandung tahun 2008 adalah 142 jiwa/ha meningkat menjadi 147 jiwa/ha pada tahun 2012. Dengan pertumbuhan linier, maka diperkirakan penduduk Kota Bandung tahun 2018 mencapai 2,6 juta jiwa, sedangkan dengan pola proyeksi non-linier (relatif lebih valid), menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat, sehingga tahun 2018 diperkirakan berjumlah 2,5 juta jiwa.

2.3.1.Perkembangan IPM Kota Bandung Aspek

geografi

dan

demografi,

aspek

kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah seluruhnya

dirahkan

untuk

mencapai

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM) dengan melakukan pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan (environmental friendly). Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara umum pembangunan manusia di Kota Bandung selama kurun waktu 2008-2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, IPM Kota Bandung adalah sebesar 78,33 dan secara perlahan naik mencapai 79,47 di tahun 2013.


Page 31!

Grafik 2.1 Perkembangan IPM Kota Bandung Periode 2008-2013

Sumber : BPS Kota Bandung

* Angka Sementara

Dengan nilai IPM sebesar 79,47, maka Kota Bandung termasuk dalam klasifikasi menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa

pembangunan

meningkatkan

kualitas

yang hidup

dilaksanakan yang

diukur

cukup

berhasil

dari

indikator

kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator

pendidikan,

serta

(iii)

daya

beli

masyarakat

yang

meningkat. Dengan menggunakan data hasil survei BPS Kota Bandung yang memperkirakan pada tahun 2013 IPM Kota Bandung akan mencapai angka 79,47 maka pada tahun 2016 IPM Kota Bandung diperkirakan sudah bisa mencapai 80, atau termasuk batas bawah wilayah yang berpenduduk umumnya makmur. Grafik 2.2 Perkembangan IPM Kota Bandung tahun 2006-2013 dan Trend Hingga 2018

Sumber : BPS Kota Bandung (diolah)


Page 32!

Komponen IPM tertinggi adalah Indeks Pendidikan, diikuti oleh Indeks Kesehatan dan yang terakhir adalah Indeks Daya Beli, ini menunjukkan bahwa dari ketiga komponen IPM, akselerasi peningkatan Indeks Daya Beli menjadi pekerjaan rumah agar dapat mengungkit naik nilai IPM, mengingat dua komponen lainnya telah mencapai angka yang sulit untuk ditingkatkan. Pertumbuhan indeks daya beli berada pada tingkat 0,57% per tahun, diikuti pertumbuhan indeks kesehatan sebesar 0,38%, dan yang paling rendah pertumbuhannya adalah indeks pendidikan yang tumbuh sebesar 0.19%. Tabel 2.4 Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Bandung Tahun 2006-2013*

77,51 78,09 78,33 78,71 78,99 79,12 79,32 79,47

Indeks Pendidikan 89,26 89,56 89,71 89,83 90,09 90,14 90,25 90,44

Indeks Kesehatan 79,28 80,65 80,97 81,08 81,22 81,32 81,35 81,38

0,36%

0,19%

0,38%

Tahun

IPM

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Pertumbuhan

Indeks Daya Beli 63,99 64,04 64,27 65,22 65,66 65,9 66,35 66,59 0,57%

Sumber: BPS Kota Bandung

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir. 2.3.2.Kesehatan a.

Indeks Kesehatan Pada pencapaian target kinerja dari tahun 2009 s/d 2013:

indikator RPJMD dan SPM (sebagai urusan wajib) telah terpenuhi. Begitu pula Indeks Kesehatan Kota Bandung meningkat dari tahun 2008 s/d 2012 yaitu 80,97 (2008), 81,08(2009), 81,22(2010), 81,32(2011), 81,35(2012) dan 81,37 (2013). Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat meningkat, yang tentunya akan


Page 33!

mempengaruhi umur harapan hidup yang lebih panjang pada Bayi, Balita dan Ibu. b.

Angka Harapan Hidup (AHH) Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan

dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup

menunjukkan

kualitas

kesehatan

masyarakat,

yaitu

mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Trend perkembangan angka harapan hidup di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini: (AHH 2013 LKPJ Dinkes sebesar 73.82) Grafik 2.3 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 2010-2013 (dalam tahun) 73,85 73,80

73,81

73,75

73,79

73,70

Tahun

73,82

73,73

73,65

73,65

73,60

73,58

73,55 73,50 73,45 2008

2009

2010

2011

2012

2013,*

Sumber : BPS Kota Bandung (diolah)* Angka Sementara

Pada gambar

di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup

(AHH) pada 2008 sebesar 73,39 dan pada 2013 menjadi 73,82. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,42 poin atau terjadi peningkatan sebesar 0,99%. Umur Harapan Hidup di Kota Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018

Page 34!

Bandung meningkat dari tahun 2008 s/d 2013 yaitu : 73,58 (2008), 73,65 (2009), 73,73 (2010), 73,79 (2011), 73,81 (2012) dan 73,82 (2013). Yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2012 akan mempunyai kemungkinan hidup sampai usia 73 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, masih banyak masalah dalam hal pelayanan kesehatan yang belum teratur, dan masih terdapat ibu, bayi dan balita yang mengalami kematian yang disebabkan sebab langsung penyakit dan sebab tidak langsung dari masalah jumlah dan kualitas SDM maupun sarana, serta sebab mendasar disebabkan perilaku SDM, lingkungan dan kerjasama lintas sektor.

c.

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi di Kota Bandung pada tahun 2008 ialah

sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. AKB selama 2008 s/d 2013 kecenderungannya

menurun

dengan

rata-rata

29.33/1000

kelahiran hidup pada tahun 2012. Pada tahun 2013 BPS tidak mengeluarkan angka kematian bayi, namun Dinas Kesehatan Kota Bandung mempunyai data kematian bayi sebanyak 97 kematian bayi,

dimana

jumlah

kematian

bayi

cenderung

menurun

dibandingkan pada tahun 2012. Hal ini terlihat pada SPM 2008 s/d 2013

indikator

ditangani

cakupan

rata-rata

neonatus

mencapai

100%

dengan

komplikasi

(Target

100%),

yang

Cakupan

kunjungan bayi rata-rata 94.72% (Target 90%) tercapai dan melebihi target, dan Cakupan Pemberian Makanan Pendamping pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin rata-rata 100% (Target 100%). Kecenderung AKB menurun dapat disebabkan kunjungan bayi ke sarana kesehatan dan UKBM meningkat, disertai pemberian makanan pendamping ASI.


Page 35!

d.

Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk di Kota Bandung selama periode

2009-2013 sudah berada di bawah target yang ditetapkan menurut standar WHO (<1%). Pada tahun 2009 balita dengan gizi buruk mencapai 0,74%, dan pada Tahun 2012 menurun menjadi sebesar 0.22% serta tahun 2013 sebesar 0.17%. Grafik 2.4 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Bandung Tahun 2009 s/d 2013 0,8

0,74

0,7 0,6

0,49

0,5

0,43

0,4 (Persen)

0,3

0,22

0,17

2012

2013

0,2 0,1 0 2009

2010

2011

Sumber : LKPJ AMJ Kota Bandung

e.

Aspek Pelayanan Urusan Wajib

Aspek pelayanan urusan wajib Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 digambarkan pada tabel berikut:


Page 36!

Tabel 2.5 Hasil Kinerja Fokus Layanan Urusan Wajib Dinas Kesehatan Kota Bandung Periode 2008-2013 N No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kesehatan 1 Jumlah posyandu (unit) 2 Rasio puskesmas per satuan penduduk 3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Capaian Kinerja 2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.896

1.903

1.938

1.945

1.959

1.959

0,0299

0,0296

0,0301

0.0904

0.089

0.089

100%

85,07%

99,61%

99,31%

100%

100%

4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 6 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

89,97%

84,75%

95,57%

94,67%

103,70%

103,70%

83,20%

100%

100%

100%

105,60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

100%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

87,56

98,20%

93,29%

92,04%

92,04%

8 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 9 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 1 Cakupan kunjungan bayi Sumber : RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013


Page 37!

Jumlah

Posyandu

pada

tahun

2007

sebanyak

1.904

Posyandu dan pada tahun 2013 menjadi 1.959 Posyandu, terjadi penambahan 55 unit posyandu atau terdapat meningkat sebesar 2,9% unit posyandu. Rasio ideal 1 unit Posyandu untuk melayani balita adalah antara 75–100 balita. Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu. Grafik 2.5 Perkembangan Jumlah Posyandu Kota Bandung Tahun 2007-2013

Sumber: LKPJ AMJ Kota Bandung !

Ketersediaan Puskesmas bagi masyarakat dari periode 2008 ke tahun 2012 mengalami kenaikan. Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kota Bandung Pada tahun 2010, 1 puskesmas melayani 33.219 orang penduduk. Untuk perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Bandung selama periode 2008-2013 mengalami fluktuasi. Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Pada tahun 2008 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 100%, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 85,07% di tahun 2009. Pada tahun 2013 cakupan komplikasi


Page 38

kebidanan yang ditangani di Kota Bandung sudah kembali mencapai 100%. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Bandung mengalami perbaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2009 cakupannya baru mencapai 84,75%, maka pada tahun 2013 sudah mencapai 93,58%. Perkembangan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Bandung selama periode 2009-2013 telah

mencapai

Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan

100%. UCI

Tahun telah

Universal

2013

bahkan

cakupan

100%.

Cakupan

mencapai

Child

Immunization

(UCI)

adalah

Desa/Kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan

tersebut

sudah

mendapat

imunisasi

dasar

lengkap dalam waktu satu tahun. Untuk

kinerja

cakupan

balita

gizi

buruk

mendapat

perawatan di Kota Bandung sudah mencapai tingkat yang optimal, dimana dari periode 2008 hingga 2013 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Bandung juga sudah optimal. Selama periode 2008-2013

cakupan

penemuan

dan

penanganan

penderita

penyakit DBD sudah mencapai 100%. Kinerja

cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat miskin selama 3 tahun terakhir (2011-2013) sudah mencapai 100%. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin telah mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Perkembangan cakupan kunjungan bayi selama lima tahun terakhir

mengalami

fluktuasi

setiap

tahunnya.

Cakupan

kunjungan bayi tahun 2008 telah mencapai 90%, tetapi turun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018

Page 39

tahun 2009 menjadi sebesar 87,56%. Tahun 2010 cakupan kunjungan bayi naik tajam menjadi 98,20%, dan tahun 2013 mengalami penurunan lagi, menjadi hanya 94,72%. Untuk cakupan puskesmas di Kota Bandung selama periode 2008-2010 sudah di atas 100%. Ini berarti bahwa jumlah puskesmas di suatu Kecamatan ada yang lebih dari 1 puskesmas. Cakupan puskesmas di tahun 2010 mencapai 243,3%. Terkait

capaian

indikator

SPM

di

urusan

kesehatan,

diketahui bahwa tahun 2013 sudah banyak yang tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan. Hanya terdapat beberapa indikator kinerja saja yang capaiannya masih di bawah target. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Bandung sudah cukup baik. Dari total 24 indikator SPM Bidang Kesehatan, sebanyak 21 indikator (87,5%) sudah tercapai (bahkan beberapa

indikator

melebihi

target)

dan

hanya

sebanyak

3

indikator (12,5%) saja yang belum mencapai target. Indikator SPM yang belum tercapai diantaranya cakupan peserta KB aktif, cakupan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia, cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota.

Tabel 2.6 Jumlah Kematian Ibu,Bayi dan Balita Kota Bandung Tahun 2008-2013 Uraian

Tahun 2008

2009

2010

Kematian Ibu

27

25

27

20

24

25

Kematian Bayi

173

227

201

235

148

97

3

23

20

5

12

13

Kematian Balita

2011 2012 2013

Sumber Profil 2012 Dinkes Kota Bandung.


Page 40

Sebab langsung dari masalah kematian ibu yaitu

penyakit

yang menyebabkan sakit telah diatasi dengan terpenuhi pelayanan kesehatan sesuai indikator SPM. Namun beberapa indikator masih belum mencapai seperti pelayanan sebelum persalinan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kurang di akses oleh Bumil, rujukan yang terlambat, imunisasi Bumil oleh tenaga kesehatan, perawatan penyakit menular yang tidak diakses oleh Bumil, Pada sebab langsung menuntut seutuhnya peran institusi kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan yang bermutu. Sebab tidak langsung pada kematian yang disebabkan oleh disebabkan

kualitas SDM dalam memberi

pelayanan kesehatan

masih kurang dan sarana prasarana belum memadai mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu, faktor gender dan nutrisi, sudah

menuntut

peran

sektor

lain

dan

kesehatan

untuk

bekerjasama, namun kerjasama tersebut belum terintegrasi baik. Sebab mendasar kematian yang disebabkan oleh Lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih kurang. Faktor manusia

(SDM),

Pendidikan,

Geografi,

Ekonomi,

yang

membutuhkan peran sektor selain kesehatan yang lebih besar. Menurut Bloom yang mempengaruhi kesehatan adalah akses pada pelayanan dasar 20%, perilaku 30%, lingkungan 45%, faktor genetika 5%. Begitu pula adanya perubahan paradigma lama ke paradigma

baru

pada

dunia

kesehatan,

yaitu

disepakatinya

Paradigma Sehat yang lebih mengutamakan mengubah pandangan dan cara seseorang tentang sehat sebelum sakit, atau lebih baik sehat

daripada

mengobati

penyakit,

sehingga

mengarahkan

prioritas upaya pelayanan kesehatan kepada upaya promotif dan preventif, yang kemudian didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain itu agar dapat memelihara kesehatan individu, keluarga dan masyarakat secara paripurna perlu diciptakan lingkungan yang sehat.


Page 41

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2009 – 2013

NO#

(1)# 1#

2#

3#

4#

5#

Indikator#Kinerja# sesuai#Tugas#dan# Fungsi#SKPD#

(2)# Puskesmas# Pelatihan# Penanganan# Gawat# Darurat#(PPGD)# Fasilitas# kesehatan# melaksanakan# Standar# Pelayanan# Minimal#(SPM)# Terpenuhinya# Ketersediaan# Obat,# Bahan# dan# Alat# Kesehatan# sesuai# dengan#kebutuhan# Pangan# Industri# Rumah# Tangga# (PIRT)# Yang# Memiliki# Sertifikat# Inspeksi# sanitasi# restoran# /# rumah# makan#dan#jasa#boga#

Target# SPM# sd#2015#

(3)# #

#

#

#

#

#

#

#

#

Cakupan# penjaringan# kesehatan# siswa# SD# dan#setingkat#

SPM#

7#

Cakupan#Ibu#Hamil#K4#

SPM#

8#

Cakupan# komplikasi# kebidanan# yang# ditangani#

SPM#

#

#

#

Target#Renstra#SKPD#Tahun#keA#

Realisasi#Capaian#Tahun#KeA#

%#Capaian#Pada#Tahun#KeA#

1#

2#

3#

4#

5#

1#

2#

3#

4#

5#

1#

2#

3#

4#

5#

(5)#

(6)#

(7)#

(8)#

(9)#

(10)#

(11)#

(12)#

(13)#

(14)#

(15)#

(16)#

(17)#

(18)#

(19)#

(20)#

RPJMD#

7### Pkm#

8### Pkm#

9### Pkm#

10### Pkm#

11### Pkm#

7#

10#

9#

10#

11#

100 %#

100 %#

100 %#

100%#

100 %#

RPJMD#

21# Pkm#

30# Pkm#

39# Pkm#

48# Pkm#

57## Pkm##

71#

73#

73#

73#

73#

338 %#

243 %#

187 %#

152%#

128. 07%#

RPJMD#

100 %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

195/1 95# #

#

266/2 66#

271/ 271# #

271/2 71# #

100 %#

100 %#

100 %#

100# %#

100 %#

1826/# 3000##

2014/# 3000# #

2293 /# 3364# #

2457/# 3364# #

60,6 2#%#

60,8 6#%#

67,1 0#%#

68,2# %#

73,0 4#%#

#

#

941/ 1083#

933/1 008#

76,3# %#

84#%#

86,3 9#%#

86,88# %#

92,5 6#%#

45421 /# 45421#

62,1# %#

87,8 7#%#

100# %#

100# %#

100# %#

48992 /# 50043#

89,1# %#

99,6 6#%#

98,5 1#%#

99,13# %#

97,9 0#%#

8776/# 8776#

85,1# %#

99,3 1#%#

99,3 1#%#

100# %#

100# %#

(4)#

#

6#

Target# Indikator# Lainnya#

Target# IKK#

RPJMD#

55#%#

60#%#

65#%#

70#%#

75#%#

1650/# 3000#

Muatan# Lokal#

85,5 8#%#

85,63# %#

85,66 %#

85,75 %#

86#%#

449/6 09#

#

100# %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

619/# 997#

37172 /# 51296#

650/# 93593 5#

MDGs#

87#%#

89#%#

91#%#

93#%#

95#%#

48695 /# 54657#

53138 /# 53318#

49499 /# 50651#

MDGs#

68#%#

71%#

74%#

77%#

80#%#

4518/# 5311#

10623 /# 10664#

10060 /# 10130#


Page 42

18.02 3/# 18.02 3# 4882 9/# 4925 7# 9851 /# 9851#

#9#

Cakupan# pertolongan# oleh# tenaga# kesehatan# yang# memiliki# kompetensi# kebidanan#

10#

Cakupan# nifas#

11#

Cakupan# neonatus# dengan# komplikasi# yang#ditangani#

12#

Cakupan# kunjungan# bayi#

13#

Cakupan# pelayanan# anak#balita#

14#

15#

16#

17#

18#

19#

pelayanan#

Cakupan# pemberian# makanan# pendamping#ASI#pada# anak# usia# 6A24# bulan# keluarga#miskin# Cakupan# balita# gizi# buruk# mendapat# perawatan# Cakupan# peserta# KB# Aktif# Meningkatnya# akses# dan# mutu# pelayanan# kesehatan# dasar# terhadap#Lansia# Cakupan# pelayanan# kesehatan# rujukan# pasien# masyarakat# miskin# Cakupan# pelayanan# kesehatan# dasar# masyarakat# miskin#

SPM#

SPM#

SPM)#

SPM)#

SPM#

SPM#

SPM#

SPM#

#

SPM#

SPM#

#

#

#

#

#

#

#

MDGs#

85#%#

86#%#

87#%#

88#%#

90#%#

44217 /# 52172#

48642 /# 50894#

45771 /# 48348#

4875 8/# 4701 8#

44701 /# 47768#

84,8# %#

95,5# 7%#

94,6# 7%#

103,7# %#

41338 /# 50894#

40014 /# 48438#

3761 4/# 4701 8#

44080 /# 47768#

87,7 %#

81,2 2#%#

82,6 1#%#

80#%#

6515 /# 6515#

6582/# 6582#

96,4# %#

99,5 6#%#

100# %#

100# %#

100# %#

41799 /# 44128#

87,6# %#

98,2# %#

93,2 9#%#

92,04# %#

94,7 2#%#

18275 9/# 20305 4#

56,3# %#

99,5 9#%#

91,3# %#

72,51# %#

90,0 1#%#

#

60#%#

65#%#

70#%#

80#%#

90#%#

45755 /# 52172#

#

100 %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

430/# 446#

7257/# 7289#

6256/# 6256#

90#%#

43514 /# 49697#

47601 /# 48471#

42955 /# 46046#

21287 2/# 21373 8#

18538 2/# 20305 4#

3997 8/# 4343 6# 1209 84/# 1668 52#

MDGs#

85#%#

86#%#

87#%#

88#%#

93,5# 8%#

#92,2 8#%#

MDGs#

60#%#

65#%#

70#%#

80#%#

90#%#

10292 7/# 18267 4#

MDGs#

100 %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

150/1 53#

567/5 67#

675/6 75#

769/ 769#

599/5 00#

98#%#

100# %#

100# %#

100%#

100# %#

MDGs#

100 %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

1070/# 1070#

589/5 89#

650/6 50#

289/ 289#

500/5 00#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

91#%#

92#%#

93#%#

94#%#

95#%#

31767 0/# 39340 0#

26623 0/# 36000 0#

73,9 2#%#

82,55# %#

80,8 1#%#

48#%#

50#%#

#

#

30803 5/# 38120 6# 24755 0/# 61610 1#

80,7 4#%#

46#%#

21,9# %#

23,9 2#%#

25,1 0#%#

29,7# %#

40,1 8#%#

20591 /# 16094 7# 16094 7/# 34623

16230 8/# 16230 8# 85367 /# 85367#

3137 78/# 3801 20# 1768 47/# 5953 95# 4046 6/# 4046 6# 9169 7/# 9169

81,3# %#

44#%#

29820 5/# 36693 8# 10813 3/# 49425 5#

98670 /# 98670#

100 %#

100 %#

100# %#

100# %#

100# %#

27138 5/# 27138

100 %#

100 %#

100 %#

100# %#

100 %#

#

#

#

Muatan# Lokal#

42#%#

100%#

RPJMD#

100# %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

37788 /# 37788#

#

MDGs,# RPJMD#

100 %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

37788 /# 37788#


Page 43

(Strata# Pertama/Yankesdas)#

0#

20#

Cakupan# pelayanan# gawat# darurat# level# 1# yang# harus# ditangani# sarana# kesehatan# (RS)# di# Kabupaten/Kota#

SPM#

21#

Penderita# DBD# yang# ditangani#

SPM#

#

22#

Penemuan# Penderita# Pneumonia#Balita#

SPM#

#

23#

Penemuan# Pasien# Baru#TB##BTA#Positif#

SPM#

#

24#

Penemuan# Penderita# Diare#

SPM#

25#

Penderita# HIVAAIDS# yang#ditangani#

26#

Cakupan# Desa/Kelurahan#UCI#

27#

28#

29#

Penemuan# Acute# Flacid# Paralysis# (AFP)# Rate# per# 100.000# penduduk#<#15#tahun# Cakupan# Desa/Kelurahan# mengalami# KLB# yang# dilakukan# penyelidikan# epidemiologi# <# 24# jam# Inspeksi# Sarana# Air# Bersih#

#

#

#

80#%#

85#%#

90#%#

100#%#

24/31#

26/31#

27/30#

MDGs#

100# %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

6482# /6482#

3435/# 3435#

3610/# 3610#

100# %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

14071 /# 14071#

20931 /# 20931#

21490 /# 21490#

100# %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

1842/# 1842#

1752/# 1752#

1682/# 1682#

100# %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

68532 /# 68532#

83982 /# 83982#

78072 /# 78072#

#

MDGs#

#

83,9# %#

104# %#

90#%#

93,51# %#

96,6 7#%#

5736/ 5736#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

14734 /# 14734#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

1783/# 1783#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

64481 /# 64481#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

100 %#

#

231/2 31#

100 %#

100 %#

100 %#

100# %#

100 %#

151/ 143#

151/1 51#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

#100# %#

4816 /# 4816# 1653 6/# 1653 6# 1456 /# 1456# 6322 2/# 6322 2#

#

95#%#

151/1 51#

151/1 51#

100#%#

100#%#

12/12#

10/12#

14/14#

14/1 4#

21/13#

100# %#

83,3 3#%#

100# %#

100# %#

161, 54#%#

100#%#

100#%#

100#%#

4/4#

11/11#

13/13#

11/1 1#

19/19#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

78.7# %#

78.8# %#

79#%#

40572 4/#

#

31330 6/#

3159 27/#

31616 8/#

77,8# %#

78,0 3#%#

78,1 1#%#

78,74# %#

#78,8# %#

100#%#

100#%#

100%#

MDGs#

80#%#

85#%#

90#%#

95#%#

#

#

100# %#

100#%#

100#%#

#

#

100# %#

100#%#

78.3# %#

78.4# %#

RPJMD#

29/30#

#

100#%#

#

29/3 1#

5#

HIV# 1262, AIDS# 1376,# Total# 2638# 151/1 32#

100#%#

SPM#

SPM#

75#%#

100 %#

#

SPM#

RPJMD#

MDGs#

#

7# #


Page 44

52147 0# 30#

Inspeksi# TempatA Tempat#Umum#

31#

Cakupan# Desa# Siaga# Aktif#

32#

PHBS#Rumah#Tangga#

33#

UKBM#Posyandu#aktif#

34#

Rumah# Sakit# yang# terakreditasi#

35#

36#

37#

UPT# melaksanakan# Perencanaan# Penganggaran# Kesehatan# Terpadu# (P2KT)# UPT# melaksanakan# Penilaian# Kinerja# Puskesmas#(PKP)# UPT# melaksanakan# Sistem# Informasi# Kesehatan#(SIK)#

#

SPM#

#

#

RPJMD#

87.0 %#

87.3# %#

87.4# %#

87.6# %#

88#%#

3952/# 5543#

80#%#

29820 5/# 36693 8#

RPJMD#

60#%#

65#%#

70#%#

75#%#

RPJMD#

46.4 8#%#

47.36# %#

48.23# %#

49.12# %#

50#%#

RPJMD#

100# %#

100#%#

100#%#

100#%#

RPJMD#

9#RS#

11#RS#

13#RS#

#

#

#

#

#

#

#

#

Muatan# Lokal#

20#%# (60# %)#

40#%# (70#%)#

#

#

Muatan# Lokal#

100 %#

#

#

Muatan# Lokal#

25#%#

40112 8# #

5017/# 5714#

12/15 1#

151/1 51# 12996 7/# 22266 4#

4012 28# 5044 /# 5744#

40122 8# 7622/ 8656#

71,3 %#

87,5 7%#

87,8 0%#

87,82 %#

151/1 21#

81%#

100 %#

100 %#

132,6 2%#

2059 57/# 3135 00# 1959 /# 1959#

20595 7/# 31350 0#

61,9 %#

65,6 4#%#

65,6 4#%#

65,,7 0#%#

1959/ 1959#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

/151#

#88,0 5%#

#124, ,79%#

#

#

100#%#

1903/# 1903#

1903/# 1903#

1945/# 1945#

15#RS#

17#RS#

9#

11#

16#

19#

17#

100# %#

100# %#

123# %#

127# %#

100# %#

60#%# (80#%)#

80#%# (90#%)#

100#%# (100# %)#

24/30#

32/28#

32/29#

32/2 9#

32/32#

80#%#

76,6 7#%#

123, 07#%#

110,3 4#%#

100# %#

100#%#

100#%#

100#%#

100#%#

30/30#

30/30

30/30

30/30

30/30#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

100# %#

50#%#

75#%#

90#%#

100#%#

30/8#

30/15#

#

#

30/30#

375# %#

200# %#

136, 36#%#

103,3 4#%#


Page 45

#65,7 5#%# #100# %#

#100# %#

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 (Sumber dari Bagian Keuangan-Simda)

Anggaran#pada#Tahun#keA# NO#

(1)# 1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

Prosentase##antara#Realisasi#dan#Anggaran#Tahun# KeA#

Realisasi#Anggaran#pada#Tahun#keA#

Uraian#

(2)# Program# Obat# dan# perbekalan# Kesehatan# Program# Upaya# Kesehatan# Masyarakat# Program# Pengawasan# Obat# dan#Makanan# Program# Promosi# Kesehatan# dan# Pemberdayaan# Masyarakat# Program# Pengembangan# Lingkungan#Sehat# Program# Pencegahan# dan# Penanggulangan# Penyakit#Menular# Program# Standarisasi# Pelayanan# Kesehatan# Program# Pengadaan,# Peningkatan# dan# Perbaikan# Sarana# dan# Prasarana# Puskesmas/Puskes mas# Pembantu# dan# Jaringannya#

1#

2#

3#

4#

5#

(3)# 12,000,00 0,000# #

(4)# 12,000,00 0,000# #

(5)# 12,000,00 0,000# #

(6)# 12,000,00 0,000# #

(7)# 15,000,00 0,000# #

10,000,00 0,000#

10,000,00 0,000#

10,000,00 0,000#

10,000,00 0,000#

500,000,0 00# #

500,000,0 00# #

500,000,0 00# #

2,000,000 ,000#

2,000,000 ,000#

500,000,0 00#

1#

2#

3#

4#

5#

1#

(12)#

2#

3#

4#

5#

Ang# garan#

Realisasi#

(18)#

(19)#

(8)#

(9)#

(10)#

(11)#

(13)#

(14)#

(15)#

(16)#

(17)#

9,320,93 2,800#

23,732,7 12,480#

10,680,7 00,410#

7.299.68 0.620#

9.849..03 6.740#

77.67#

197.7 7#

89.01#

60%#

65%#

13,000,00 0,000#

4,427,60 0,150#

6,280,98 7,100#

8,247,81 6,660#

7.459.36 5.440#

7.929.354 .310#

44.28#

62.81#

82.48#

74%#

52%#

500,000,0 00# #

700,000,0 00# #

34,700,0 00#

44,541,9 00#

147,250, 400#

206.548. 160#

140.383.1 55#

6.94#

8.91#

29.45#

41%#

2o%#

2,000,000 ,000#

2,000,000 ,000#

3,500,000 ,000##

3,049,58 7,000#

470,503, 675#

792,950, 420#

2.708.96 3.143#

1.575.810 .360#

152.4 8#

23.53#

39.65#

135%#

45%#

500,000,0 00#

500,000,0 00#

500,000,0 00# #

600,000,0 00# #

44,040,0 00#

123,958, 000#

356,770, 000#

1.031.53 8.700#

1.535.408 .750#

8.81#

24.79#

71.35#

206%#

259%#

3,000,000 ,000#

3,000,000 ,000#

3,000,000 ,000#

3,000,000 ,000# #

4,000,000 ,000# #

2,950,13 8,200#

1,662,33 2,000#

2,869,31 2,600#

2.327.17 1.575#

4.381.960 .311#

98.34#

55.41#

95.64#

#

1,500,000 ,000#

1,500,000 ,000#

1,500,000 ,000#

1,500,000 ,000#

3,000,000 ,000#

637,216, 000#

610,292, 300#

2,262,17 7,167#

1.223.63 3.985#

2.191.714 .000#

42.48#

40.69#

150.8 1#

11,000,00 0,000#

11,000,00 0,000#

11,000,00 0,000#

11,000,00 0,000#

15,000,00 0,000#

10,912,9 59,000#

593,907, 000#

14,636,0 28,683#

2.291.52 6.575#

3.599.493 .190#

99.21#

5.40#

133.0 5#


Page 46

RataArata# Pertumbuhan#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

9#

10#

11#

12#

13#

14#

15#

16#

#

Program# Kemitraan# Peningkatan# Pelayanan# Kesehatan# (Bawaku# Sehat)# Program# peningkatan# pelayanan# kesehatan# anak# balita# (Ban# Prov# 2010)# Program# Peningkatan# Pelayanan# Kesehatan#Lansia# Program# Pengawasan# dan# Pengendalian# Kesehatan# Makanan# Program# Pelayanan# Administrasi# Perkantoran# Program# Peningkatan#Sarana# dan# Prasarana# Aparatur# Program# Peningkatan# Kapasitas# Sumber# Daya#Aparatur# Program# Peningkatan# pengembangan# Sistem# Pelaporan# Capaian#Kinerja#dan# Keuangan# #

7.468.39 0.389#

78.447.01 8.578#

97.05#

62.05#

98.13#

AA#

AA#

A#

A#

A#

198,390, 000#

210.782. 525#

291.772.8 50#

14.20#

15.25#

26,332,0 00#

88,510,0 00#

279.223. 475#

257.727.7 25#

4.68#

3,526,83 3,500#

4,046,79 7,545#

6,211,42 4,850#

7.433.37 2.468#

8.680.837 .319#

4,000,000 ,000#

1,162,41 5,000#

2,067,08 8,600#

2,785,30 6,510#

3.382.80 5.310#

800,000,0 00#

1,000,000 ,000#

81,950,0 00#

674,386, 000#

850,651, 000#

700,000,0 00#

700,000,0 00#

800,000,0 00#

317,851, 000#

387,870, 000#

114,000,0 00,000#

131,000,0 00,000#

148,000,0 00,000#

67,107,9 90,971#

74,074,7 94,000#

#

#

#

#

#

#

#

#

A#

A#

A#

A#

A#

A#

95,000,0 00#

#

400,000,0 00#

400,000,0 00#

400,000,0 00#

400,000,0 00#

700,000,0 00#

56,792,3 00#

61,000,0 00#

300,000,0 00#

300,000,0 00#

300,000,0 00#

300,000,0 00# #

400,000,0 00# #

14,028,2 00#

6,300,000 ,000#

6,300,000 ,000#

6,300,000 ,000#

6,300,000 ,000#

7,000,000 ,000#

2,700,000 ,000#

2,700,000 ,000#

3,000,000 ,000#

2,700,000 ,000#

800,000,0 00#

800,000,0 00#

800,000,0 00#

500,000,0 00#

500,000,0 00#

83,000,00 0,000#

98,000,00 0,000#


Page 47

#

#

#

#

#

#

#

#

49.60#

52%#

41%#

#

#

8.78#

29.50#

41%#

#

#

#

55.98#

64.23#

98.59#

#

#

#

#

4.093.718 .890#

43.05#

76.56#

92.84#

#

#

#

#

531.268. 300#

584.444.4 55#

10.24#

84.30#

106.3 3#

66%#

95#

#

#

622,600, 000#

536.341. 220#

579.187.8 61#

63.57#

77.57#

88.94#

76%#

``72%#

#

#

113,551, 317,000#

44.390.4 11.885#

124.137.8 07.494#

80.85#

75.59#

99.61#

33,9 %#

83%#

#

#

Konsep

Bloom

dan

Paradigma

Sehat

mempengaruhi

prioritas upaya kesehatan yang berpengaruh pada masalah pembiayaan kesehatan. Dari realisasi pembiayaan tahun 2013 biaya untuk pelayanan kesehatan 82,4%, pelayanan kesehatan lingkungan 1,56%, peningkatan perilaku 3,03%. Untuk upaya promotif 12,6%, Upaya preventif 3,85%, Upaya Kuratif 71,1%. Gambaran tersebut menunjukkan biaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan terutama pada biaya kuratif sangat besar. Anggaran kesehatan yang terealisasi saat ini sudah sesuai kebutuhan peningkatan kesehatan di kota Bandung yang masih memerlukan upaya kuratif yang lebih tinggi, sehubungan dengan jumlah

masyarakat

miskin

yang

semakin

bertambah

dan

meningkatnya penyakit degeneratif atau penyakit tak menular dengan bertambahnya usia harapan hidup seseorang di kota Bandung.

Namun

sesuai

dengan

peningkatan

kesehatan

masyarakat dan meningkatnya usia harapan hidup manusia di kota Bandung, diharapkan kendali pembiayaan diikuti kepada berkurangnya realisasi anggaran untuk kuratif dan rehabilitatif dan diikuti realisasi pembiayaan promotif dan preventif yang seimbang. Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 Pasal 171 dijelaskan sumber

pembiayaan

kesehatan

berasal

dari

Pemerintah,

Pemerintah daerah, Masyarakat, Swasta dll. Alokasi APBN 5% dan APBD 10% diprioritaskan untuk pelayanan publik yang sekurangkurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan APBN dan APBD. Pada Pasal 172 ayat 3 dijelaskan alokasi pembiayaan kesehatan pada Pasal 171 untuk pelayanan publik terutama bagi penduduk miskin,kelompok lansia, dan anak terlantar. Pembiayaan Kesehatan di Kota Bandung, sebetulnya masih kurang dari target anggaran 10% APBN dan APBD. Pencapaian prosentase penentuan pembiayaan sesuai Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan masih belum mencapai 10%. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018

Page 48

Sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 2,5% untuk APBD Bidang Kesehatan. Dapat disimpulkan gambaran pencapaian kinerja pelayanan kesehatan, secara umum baik indikator SPM, IKK, RPJMD dan MDG’S telah terpenuhi tetapi dari kualitas pelayanan masih kurang, dan masih ada

beberapa masalah dalam pelaksanaan

SPM Bidang Kesehatan sebagai urusan wajib yang harus dipenuhi sbb : 1) Pembiayaan kesehatan belum memenuhi implementasi SPM dan masih berupaya mengatasi kegiatan pengobatan secara dominan, 2) SDM dan sarana kesehatan belum memadai dan bermutu, 3) Kurangnya peran serta SKPD yang terintegrasi LSM, masyarakat, swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan RPJMD maupun MDG’s. 2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Peluang 1)

Regulasi

Globalisasi,

Pemerintah

Pusat,

Pemerintah

Propinsi,

Pemerintah Daerah dan Penguatan Peraturan

Pemangku Pemerintah Daerah. Adanya regulasi globalisasi yang mengizinkan kebebasan informasi, perdagangan dan orang asing bekerja di luar negeri, memungkinkan tenaga kesehatan luar negeri masuk ke dalam wilayah kota Bandung, menjadi peluang bagi SKPD Dinas Kesehatan

Kota

Bandung

meningkatkan

regulasi

tenaga

kesehatan dan perizinan maupun upaya peningkatan

mutu

pelayanan kesehatan untuk dapat bersaing dengan pihak asing. Regulasi pemerintah pusat yang berhubungan dengan penyelenggaraan

upaya

kesehatan

adanya

Undang-Undang

Dasar RI Tahun 1945, Sistem Kesehatan Nasional, UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018

Page 49

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan regulasi lainnya menjadi peluang bagi peningkatan upaya kesehatan di kota Bandung. Regulasi bagi Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan otonomi daerah dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab melalui Undang-undang No.32 Tahun 2004 merupakan peluang bagi pembangunan kesehatan daerah di

Kota

Bandung

untuk

menggali

dan

mempercepat

pembangunan kesehatan sesuai dengan masalah, potensi dan karakteristik masyarakat Kota Bandung. Upaya yang sangat mendukung teraksesnya pelayanan kesehatan oleh seluruh masyarakat, tanpa kecuali masyarakat miskin, yaitu adanya Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Undang-undang RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, didukung pelaksanaan Presiden

Jaminan

No.

Pemerintah

12

Kota

Kesehatan

Tahun Bandung

penyelenggaraan upaya

2013

Nasional

oleh

merupakan

dalam

percepatan

Peraturan

peluang

bagi

peningkatan

kesehatan yang efektif, efisien dan

bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan tanpa kecuali bagi masyarakat miskin di Kota Bandung.

yang mendapatkan

jaminan kesehatan semua. Demikian pula adanya Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat, dimana Kementerian Kesehatan berperan sebagai anggota dalam Pokja Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan, dengan fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Peningkatan Kesehatan Kawasan Kumuh dan Masyarakat Miskin Perkotaan bagi Kota Bandung, dengan pilot proyek di Kawasan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018

Page 50

Tamansari

merupakan

menunjukkan

peluang

perhatian

bagi

Kota

berwawasan

Bandung,

yang

depan

bagi

ke

penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu bagi masyarakat miskin serta terpadu dengan lintas sektor lainnya. Dukungan Sistem Kesehatan Kota Bandung pada Peraturan Daerah No 10 tahun 2009 telah mendukung kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin, daerah

kumuh,

pada

Pasal

29

yang

khususnya di menjelaskan

penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan dan daerah

kumuh

perkotaan

merupakan

tanggung

jawab

Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah perbatasan dan pemerintah Provinsi, merupakan peluang bagi SKPD Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi menjelaskan dan menguraikan kegiatan, program dan aplikasinya dalam bentuk regulasi Peraturan Gubernur atau Walikota untuk penguatan pelaksaannya. Begitu pula Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Community

Social

Responsibility

dapat

menjadi

peluang

meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Peluang yang juga berperan adalah adanya Peran Serta Masyarakat Kota Bandung yang mulai meningkat. Adanya regulasi yang diperlukan

bagi penyelenggaraan

upaya kesehatan menjadi peluang bagi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang berhasil. Baik regulasi pemerintah pusat, globalisasi dan propinsi, serta

regulasi

yang

dikeluarkan

merupakan peluang bagi

oleh

Pemerintah

Daerah

Pemangku Pemerintahan Daerah

untuk menjelaskan dan menguraikan kegiatan,program dan aplikasinya dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Walikota.


Page 51

2)

Peran Sarana Kesehatan Swasta, Masyarakat, dan Lintas Sektor Pada pelaksanaan

regulasi bukan saja SKPD Dinas

Kesehatan Kota Bandung yang terlibat Peran Sarana Kesehatan Swata, Masyarakat dan Lintas Sektoral menjadi peluang bagi peningkatan upaya kesehatan di kota Bandung. 2.4.2. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD 1)

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung yang masih di bawah target indeks 80. IPM dipengaruhi Indeks Pendidikan (lama sekolah), Indeks

Kesehatan (UHH), Ekonomi (daya beli masyarakat). Meskipun Indeks Kesehatan tahun 2008 meningkat menjadi 81,37 pada tahun 2013, IPM kota Bandung masih di bawah target indeks 80. Karenanya menjadi tantangan SKPD Dinas Kesehatan kota Bandung meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mencapai peningkatan IPM. Sektor kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. 2)

Penguatan Regulasi Peraturan Walikota bagi Peningkatan Jenis Pelayanan Kesehatan Sebagai

contoh

adanya

regulasi

globalisasi

tantangan bagi kota Bandung untuk meningkatkan mutu

tenaga kesehatan

dan

mutu

menjadi kuantitas,

layanan di sarana

kesehatan, serta meningkatkan jenis pelayanan Dokter Keluarga dan Pelayanan Pengobatan Tradisional sebagai pengembangan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang telah ada, masih memerlukan

uraian bagi pelaksanaan program, kegiatan dan

aplikasinya dalam bentuk Peraturan Walikota. Begitu pula pelayanan kesehatan lainnya, masih ada yang belum diperjelas


Page 52

dan dikuatkan oleh Peraturan Walikota menjadi tantangan bagi Pemerintah kota Bandung. 3)

Peningkatan Kesehatan Lingkungan Kumuh dan Masyarakat Miskin Melalui Kawasan Binaan Akibat pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat,

berdampak timbulnya daerah kumuh perkotaan di daerah perbatasan, di daerah bentaran sungai, di bawah bangunan jalan layang atau daerah sepanjang rel kereta api. Daerah kumuh perkotaan tidak terlepas dari masalah masyarakat miskin. Pada

SKKB

pasal

29

dijelaskan

tentang

pelayanan

kesehatan lintas batas dan daerah kumuh Daerah lintas batas dan daerah kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Lintas Batas, Daerah dan Pemerintah Provinsi. Pada pasal 58 tentang

pembiayaan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Masyarakat Miskin dan Orang Terlantar, dari sumber biaya APBD, APBD Provinsi dan APBN, serta penetapan pembiayaan

sasaran

jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat

miskin dan orang terlantar yang harus ditetapkan oleh Peraturan Walikota. Pada

saat

ini

jumlah

masyarakat

miskin

meningkat.

Walaupun sudah ditetapkan dengan Survey BPS yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai masyarakat miskin penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2007 adalah 346.230 jiwa

dan tahun 2013 adalah 366.300, untuk

masyarakat miskin yang belum

termasuk Jamkesmas adalah

340.059 tahun 2013. Jumlah masyarakat miskin tersebut selalu bertambah

dan

disebut

sebagai

masyarakat

miskin

baru.

Timbulnya masyarakat miskin baru perlu dikaji secara terpadu.


Page 53

4)

Penyakit Yang Perlu Mendapat Perhatian Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat dengan

pertumbuhan dan perkembangan kota Bandung yang pesat, juga menjadi kota pendidikan, pariwisata, dan perdagangan

telah

menjadi daya tarik bagi para pendatang dari luar kota untuk datang,

berusaha

atau

berdomisili

di

Bandung.

Mobilitas

masyarakat luar kota Bandung masuk ke dalam dan keluar kota Bandung

dapat

beresiko

menimbulkan

peningkatan

dan

penjalaran penyakit menular atau yang mendapat perhatian dengan

cepat. Peningkatan penyakit infeksi seperti infeksi

saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit kulit, mata dan penyakit infeksi lainnya rentan banyaknya

penderita

HIV/AIDS,

menjalar dengan cepat.

TB

dan

DBD

merupakan

fenomena yang sudah dan sering muncul di Kota Bandung. Masalah penyakit menular atau yang memerlukan perhatian tersebut

menjadi

tantangan

bagi

kota

Bandung

untuk

di

kendalikan penjalaran atau peningkatannya. Selain penyakit infeksi yang masih menjadi perhatian saat ini

Penyakit degeneratif

darah

tinggi,

jantung,

atau penyakit tidak menular seperti ginjal

dan

diabetes

melitus

sudah

meningkat dan memerlukan penanganan yang komperhensif. Dengan meningkatnya

usia harapan hidup Kota Bandung

maka penduduk dengan Usia Lanjut semakin banyak

hal ini

memerlukan

kondisi

kesehatannya,

perhatian penerapan

khusus santun

untuk lansia

menjaga yang

harus

terus

ditingkatkan pelaynannya. 5)

Pengendalian Bahan Berbahaya Pengendalian Bahan Berbahaya memerlukan pendampingan

dan penguatan regulasi yang masih kurang pada produk lokal dan import makanan, kosmetika dan obat-obatan, maupun obat terlarang.


Page 54

Kota Bandung sebagai kota perdagangan memungkinkan untuk semakin bertambahnya industri makanan dan minuman, sehingga apabila tidak diantispasi dikhawatirkan makanan dan minuman yang tersedia tidak memenuhi syarat kesehatan karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti formalin dll, serta prosedur pembuatan dan

penyajian makanan untuk

diperdagangkan perlu disosialisasikan dan dipantau lebih baik, khususnya pada tempat produksi, dan

tempat penjualan di

tatanan sekolah dan institusi maupun tempat-tempat umum. , termasuk pemantauan bagi pengedaran NAPZA. 6)

Pengembangan

kuantitas

dan

kualitas

Sarana

dan

Prasarana di Dinas Kesehatan Kota Bandung Jumlah sarana Puskesmas yang ada di kota Bandung masih kurang. Berdasarkan Indikator Indonesia Sehat 2010 dan jumlah penduduk di Kota Bandung tahun 2012 maka jumlah puskesmas di Kota Bandung seharusnya 82 Puskesmas. Peningkatan jumlah Puskesmas menjadi tantangan Pemerintah Kota Bandung. Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan,

Sanitarian, Gizi, Farmasi, SKM, dan Elektromedik

masih kurang dibandingkan 72 buah jumlah

Puskesmas yang

ada. Begitu pula dengan banyaknya program di Puskesmas tenaga kesehatan Perawat dan Bidan sering mengelola program rangkap

di

Puskesmas

yang

berdampak

pada

beratnya

pencapaian kinerja program serta kurang efisien dan efektifnya pengelolaan, pencatatan dan pelaporan program di Puskesmas. Peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung. Kualitas sarana dan prasarana di sarana/fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang meliputi

aset bergerak dan tidak


Page 55

bergerak

masih

penempatan,

mempunyai

pemeliharaan,

pemusnahan

sesuai

masalah

dalam

pengawasan,

prosedur,

hal

kalibrasi,

pemanfaatan

maupun

dan

perencanaan,

pengembangan dan penelitian.

7)

Pengembangan Puskesmas Poned Kebutuhan akan pendekatan layanan persalinan kepada

masyarakat untuk mencegah keterlambatan persalinan dan kematian Ibu memerlukan Puskesmas Poned. Pengembangan Puskesmas Poned menjadi Tantangan Pemerintah Kota Bandung. 8)

Penganggaran dan Penyerapan Anggaran Efisien dan Efektif Dari

tabel

Anggaran

dan

realisasi

Pendanaan

APBD

Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun

2009-

2013 yang disampaikan Bagian Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung, dapat dilihat Anggaran Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung meningkat setiap tahun, tahun 2008 Rp. 83.000.000.000,-dan tahun 2013 Rp. 216.887.695.337,40,dengan rata-rata Penyerapan Anggaran dari tahun 2009-2013 adalah 74,59%. Pada tahun 2013 Penyerapan anggaran bagi pelayanan publik dan terutama bagi masyarakat miskin (BAWAKU SEHAT) dapat diserap 63,19% (Rp.78.447.018..378,-) dari total anggaran APBD yang diserap (Rp.124.137.807.494,-) di tahun 2013 yang dilaporkan Bagian Keuangan sesuai Simda. Penganggaran dan Penyerapan dana APBD Bantuan Propinsi tergabung dalam keuangan Bawaku Sehat. Pada tahun 2013, dari Tim BAWAKU SEHAT dapat diketahui Pembiayaan APBD Propinsi (Bantuan Propinsi) untuk masyarakat miskin sebesar

Rp.

13.500.000.000,- dan telah diserap untuk pembiayaan klaim biaya pengobatan masyarakat miskin di Rumah Sakit di kota


Page 56

Bandung sebesar 98,8% (Rp. 13.341.349.013,-). Selain itu Biaya pengobatan

masyarakat miskin di Rumah Sakit dibiayai oleh

APBD Kota Bandung sebesar Rp. 64.222.900.000,- dan telah diserap

sebesar

99,9%

(Rp.

64.183.296.105,-)

Total

biaya

pengobatan bagi masyarakat miskin Bawaku Sehat dari APBD Bantuan Propinsi dan APBD kota Bandung Rp. 77.722.900.000,dan telah diserap dengan total biaya yang diklaim Rumah Sakit sebesar 99,7% (Rp. 77.524.645.118,-). Total realisasi biaya Bawaku Sehat tahun 2013 Bawaku Sehat Rp.78..446.144.828,- ada selisih

dari Tim

realisasi biaya

dengan yang dilaporkan Bagian Keuangan (Simda) yaitu Rp. 78.447.018.578,- dan total biaya yang diklaim dan diserap oleh Rumah Sakit Rp. 77.524.645.118,- lebih besar dari biaya realisasi yang dilaporkan, maka untuk hal tersebut masih perlu dilakukan sinkronisasi dan akurasi data. Pembiayaan APBD Kota Bandung bagi pelayanan publik dan terutama

bagi

pembiayaan

masyarakat

bagi

upaya

miskin

kuratif

telah

masih

dipenuhi,

tinggi

tetapi

dan

belum

mengimplementasi seluruh Standar Pelayanan Minimal. Biaya Bawaku Sehat dari APBD Bantuan Propinsi dan APBD Kota Bandung telah diserap untuk biaya pengobatan masyarakat miskin di Rumah Sakit sesuai klaim dari Rumah Sakit sebesar 99,7%, yang menunjukkan tingkat kesakitan masyarakat masih tinggi, terutama pada masyarakat

miskin dengan

kondisi

penyakit yang sudah harus ditangani oleh Rumah Sakit. Upaya tantangan

pembiayaan bagi

yang

Pemerintah

efisien

Kota

dan

Bandung,

efektif

menjadi

dengan

tetap

memprioritaskan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat miskin, dan tetap mengupayakan peningkatan kesehatan dengan menurunkan dan mencegah angka kesakitan meningkat di masyarakat, serta mengimplementasikan SPM.


Page 57

9)

Standarisasi

Mutu

Pelayanan

di

Sarana

Kesehatan

Pemerintah dan Swasta Regulasi yang telah ada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 028/Menkes/PER/I/2011

tentang

Klinik,

telah

diperbarui

Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2014 perlu diterapkan dengan baik bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di sarana kesehatan. Sehubungan Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional menuntut kerjasama dari Klinik yang dapat memberikan layanan yang bermutu. Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan upaya pelayanan kesehatan yang baik di Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dan Pemerintah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung. Selain itu sarana kesehatan swasta yang bermutu menjadi tantangan

untuk dapat memberi kontribusi bagi kurangnya

sarana dan prasarana layanan kesehatan Pemerintah.

10)

Sistem

Informasi

dan

Pelaporan

Kesehatan

berbasis

Teknologi Sistem Informasi dan pelaporan kesehatan saat ini harus mengikuti

perkembangan

jaman

dengan

berkembangnya

teknologi yang sangat pesat. Smart City merupakan salah satu upaya

Dinas

kesehatan

untuk

memberikan

kemudahan

pelayanan dan informasi kesehatan kepada masyarakat berbasis teknologi Sistem informasi dan pelaporan kesehatan melalui teknologi IT terus dikembangkan oleh dinas kesehatan yang menjadikan tantangan agar masyarakat mendapatkan informasi layanan kesehatan yang terpadu dari pelayanan dasar maupun rujukan.


Page 58

11)

Restrukturisasi Organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung Banyaknya program dan kurangnya tenaga kesehatan yang

menyebabkan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung kurang tercapai menjadi tantangan untuk melakukan restrukturisasi organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung.


Page 59

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI R encana Strategis (R E N STR A ) D inas K esehatan K ota B andung !

Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi.

Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan

diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah. Penyusunan rencanapembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku

pola hidup sehat. Isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat

bahwa

pada

pelaksanaannya

upaya

penanganan

kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif

sebagai

upaya

peningkatan

kualitas

dan

menjaga

kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 60

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong

adanya

pemahaman

bahwa

faktor

kesehatan

lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi

penting

mengingat

bahwa

beberapa

penyakit

yang

berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan

sanitasi

lingkungan

yang

ruang

lingkupnya

meliputi

penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita. Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan sumah sakit. Ketersediaan puskesmas di Kota Bandung pada periode 2008 – 2010 tercatat bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kota Bandung sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,0301. Rasio puskesmas per satuan penduduk dalam hal ini adalah jumlah puskesmas per 1.000 penduduk. Pada tahun 2010, di Kota Bandung satu unit puskesmas melayani 33.219 orang penduduk. Untuk cakupan puskesmas di Kota Bandung selama periode 20082010 sudah di atas 100%. Ini berarti bahwa jumlah puskesmas di suatu kecamatan ada yang lebih dari satu puskesmas. Cakupan puskesmas di tahun 2010 mencapai 243,3%. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 61

Di sisi lain, jumlah rumah sakit di Kota Bandung selama periode 2008-2011 mengalami kenaikan cukup signifikan, jika pada tahun 2008 tercatat terdapat 10 rumah sakit, maka pada tahun 2012 telah mencapai 30 rumah sakit. Perbedaan yang cukup tinggi, diindikasikan bahwa pada tahun 2008 belum semua rumah sakit tercatat. Kenaikan jumlah rumah sakit ini mengakibatkan rasio rumah

sakit

per

satuan

penduduk

mengalami

peningkatan,

walaupun secara pararel jumlah penduduk Kota Bandung juga mengalami pertumbuhan. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Bandung pada tahun 2010 mencapai 0,0124. Pada tahun 2010, satu rumah sakit dapat melayani sebanyak 80.832 penduduk. Namun perkembangan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bandung tidak serta merta akan selalu meningkatkan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terutama untuk masalah kegawatdaruratan. Permasalahan lain yang mengemuka adalah ketidak tercapaian indeks kesehatan pada RPJPD tahap kedua yang menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu melahirkan melebihi target perkiraan hingga

200

%,

hal

tersebut

menunjukkan

adanya

kegawat

daruratan yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 62

3.1.1 Analisis SWOT Tabel 3.1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) Analisis Lingkungan Internal ALI

Kekuatan/Strenght

Kelemahan/Weakness

a. Integritas yang tinggi b. Transparan dan akuntabel c. Kerjasama Tim d. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung (SKKB) f. Komitmen Pemerintah Daerah kota Bandung dan Legislatif dalam Pembangunan Kesehatan g. Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber

a. Belum lengkapnya peralatan medis b. Masih ada sarana pelayanan kesehatan yang rusak c. Profesionalisme tenaga kesehatan dan management perencanaan pembangunan kesehatan secara fungsi belum optimal. d. SDM paramedis yang masih perlu ditingkatkan e. Pelayanan kesehatan yang belum maksimal f. Akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat g. Budaya hidup sehat belum tersebar merata ke masyarakat h. Sistem informasi komunikasi yang belum optimal

Strategi (S – O)

Strategi (W – O)

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Peluang/Oportunity

a. Peraturan Daerah a. Pengembangan a. Reformasi manajemen Kota Bandung Nomor tenaga kesehatan perencanaan kesehatan 18 Tahun 2011 yang profesional, melalui mekanisme tentang Rencana Tata adaptif dan responsif terstruktur Ruang Wilayah Kota dalam rangka b. Peningkatan akses Bandung Tahun 2011 meningkatkan layanan kesehatan – 2031 pelayanan kesehatan dengan meningkatkan b. Adanya komitmen yang bermutu jumlah sumberdaya politis/dukungan b. Mendorong peran manusia, sarana dan politis Pemda serta masyarakat dan prasarana sesuai c. Kebiasaan dan seluruh komponen standar perilaku masyarakat dalam pembangunan c. Peningkatan sistem berobat kesarana kesehatan informasi kesehatan kesehatan cukup baik c. Leadership Kepala yang aktual dan akses d. Dekat dengan pusatDaerah dan Legislatif yang mudah oleh pusat pelayanan yang kapabel dan masyarakat kesehatan dengan aspiratif mendorong d. Peningkatan kinerja kualifikasi pelayanan pembangunan petugas kesehatan yang lebih tinggi kesehatan yang dengan penyusunan paripurna SOP, penerapan standar d. pendapatan daerah pelayanan minimal yang terus meningkat dalam rangka guna mendorong meningkatkan tingkat peningkatan kepuasan layanan anggaran bidang publik


Page 63

kesehatan mencukupi

yang

Ancaman/Threat

Strategi (S – T)

Strategi (W – T)

a. Masih adanya permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat b. Besarnya pengaruh narkoba dan seks bebas c. Tingginya kontak deng an dunia luar yang memiliki resiko lebih tinggi tertular penyakit d. Mobilisasi penduduk cukup tinggi. e. Perilaku masyarakat tentang kesehatan khususnya pencegahan penyakit masih rendah. f. Belum semua masyarakat Kota Bandung terjamin pembiayaan asuransi kesehatan g. Sistem transportasi Kota Bandung yang tidak tertata dapat menjadi penghambat pembangunan kesehatan.

a. Pengembangan infrastruktur kota dan pemukiman penduduk yang berwawasan kesehatan b. Peningkatan informasi kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat kepada seluruh lapisan masyarakat c. Kepasatian penjaminan biaya kesehatan masyarakat Kota Bandung melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) d. Penataan transportasi yang mudah, nyaman dan aman

a. Perbaikan manajemen pelayanan publik berbasis pembangunan masyarakat mandiri kesehatan b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

3.1.2 Analisis Lingkungan Internal (ALI) 1)

Kekuatan Kekuatan adalah kemampuan, kesanggupan, dan daya yang

dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun kota. Faktor-faktor

pendorong Pembangunan Kesehatan di

Dinas

Kesehatan Kota Bandung, yaitu : a) Integritas yang tinggi Dalam

penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan,

setiap

karyawan dan pimpinan harus memiliki komitmen yang tinggi, ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang teguh dan bermoral


Page 64

tinggi

dalam

upaya

mencapai

visi

dan

misi

yang

telah

ditetapkan. b) Transparan dan akuntabel Dapat melaksanakan pelaksanaan tugas secara cerdas, tanggap, bertanggung

jawab,

transparan

dan

dapat

dipertanggung-

gugatan kepada publik. c) Kerjasama Tim Kerjasama yang utuh dan kompak dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme suatu modal dasar untuk mengemban tugas pembangunan kesehatan. d) Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Masyarakat dan pemerintah mempunyai kesamaan pandangan dan bekerjsama mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk

memelihara,

meningkatkan

derajat

kesehatan,

dilaksanakan dengan berlandaskan kepada kepercayaan atas kemampuan

dan

kekuatan

sendiri

serta

bersendikan

kepribadian bangsa. e) Dengan telah disusunnya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung dan Rencana Tata Ruang Wilayah dimungkinkan pembangunan infrastrukstur dan regulasi pembangunan kesehatan di Kota Bandung dapat lebih terarah dengan baik. f) Komitmen Pemerintah Daerah kota Bandung dan Legislatif dalam Pembangunan Kesehatan menjadi dukungan yang kuat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau. g) Tersedianya

dukungan

anggaran

kesehatan

dari

berbagai

sumber terutama anggaran APBD II yang setiap tahunnya meningkat.


Page 65

2)

Kelemahan

a. Upaya

Pembangunan

kesehatan

belum

optimal

dalam

memberdayakan seluruh potensi sumber daya sehubungan dengan masih adanya sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan kelengkapan alat medis yang masih kurang.

Akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat

dan pelayanan kesehatan yang belum maksimal, serta budaya hidup sehat belum tersebar merata ke masyarakat juga masih menjadi hal uang menghambat dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. b. Profesionalisme

tenaga

kesehatan

dan

management

perencanaan pembangunan kesehatan secara fungsi belum optimal. Kemampuan aparatur dalam menjalankan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek mutu masih perlu ditingkatkan. Hal lain yang menjadi kendala keterbatasan pembiayaan, pembangunan kesehatan belum efektif dan efisien, serta belum didukung dengan Sistem informasi komunikasi.

3.1.3 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) 1). Peluang a) Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 – 2031, tentunya dapat memberikan peluang pembangunan infrastruktur kesehatan. b) Adanya

komitmen

politis/dukungan

politis

Pemda

dalam

memenuhi kebutuhan anggaran bidang kesehatan. c)

Kebiasaan

dan

perilaku

masyarakat

berobat

kesarana

kesehatan cukup baik.


Page 66

d) Dekat dengan pusat pelayanan kesehatan dengan kualifikasi pelayanan yang lebih tinggi, dimana Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang merupakan pusat Rujukan untuk Provinsi Jawa Barat terletak di wilayah Kota Bandung. 2) Ancaman a) Banyaknya jenis kegiatan di Kota Bandung yang berakibat terjadinya

perubahan

pemanfaatan

ruang,

terdapatnya

permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, dan belum tersedianya ruang untuk sektor informal yang memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kota Bandung. b) Kependudukan dan sumber daya manusia yang pada Tahun 2008 di Kota Bandung tercatat sebanyak 2.335.406 jiwa dengan laju pertambahan penduduk rata-rata per tahun pada Tahun

2006-2008

adalah

tingginya kontak dengan

dunia

0,8%. luar,

Selain

besarnya

itu

pengaruh

narkoba dan seks bebas dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi memiliki resiko lebih tertular penyakit. c)

Perilaku masyarakat tentang kesehatan khususnya pencegahan penyakit masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan upaya dalam memberikan informasi yang benar tentang pencegahan penyakit.

d) Belum semua masyarakat Kota Bandung terjamin pembiayaan asuransi kesehatan. e)

Sistem transportasi Kota Bandung yang tidak tertata dengan baik dapat menjadi penghambat pembangunan kesehatan. Berdasarkan

selama

lima

kapasitas

hasil

tahun

kajian,

kedepan

Puskesmas

bagi

dalam

pemangunan

diperlukan masyarakat

adanya di

kesehatan

peningkatan

wilayah-wilayah

perbatasan Kota Bandung agar dapat melayani masyarakat untuk 24 jam. Puskesmas yang direkomendasikan untuk ditingkatkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 67

kapasitasnya baik dari segi peralatan medis, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta ketersediaan ruang perawatan adalah Puskesmas yang berada di Kecamatan Rancasari (Gedebage), Kecamatan

Bandung

Kidul,

dan

tersedianya

layanan

puskesmas

Kecamatan 24

jam,

Cibiru.

akan

Dengan

memberikan

kemudahan daya jangkau masyarakat, terutama warga miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan di saat gawat darurat. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan terhadap bayi, anak dan ibu perlu ditambah Puskesmas Poned agar dapat memberikan pelayanan kehamilan dan persalinan yang memadai.

3.2. Telaahan Visi,

Misi, dan

Program

Kepala

Daerah

dan

Wakil Kepala Derah Terpilih 3.2.1. VISI Visi

Kepala

daerah

dan

wakil

kepala

daerah

terpilih

menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018, yaitu : Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka

Visi Kota Bandung Tahun

2014-2018, yaitu : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Bandung

: adalah

meliputi

wilayah

dan

seluruh

isinya.

Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 68

Unggul

: menjadi

yang

terbaik

dan

terdepan

dengan

mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan

perubahan

bagi

kenyamanan

dan

kesejahteraan warga Kota Bandung Nyaman

: adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan

terpelihara

sinergitas

lintas

memberikan

dengan

sektor

kesegaran

baik

melalui

sehingga

dapat

dan

kesejukan

bagi

penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi

dimana

berbagai

kebutuhan

dasar

manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta

ruang-ruang

pendukungnya

kota

responsif

dan

infrastruktur

terhadap

berbagai

aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera

: yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan warga Bandung, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan

di

bumi.

diwujudkan

di

kesejahteraan keluarga

Kesejahteraan Kota

yang

dan

yang

Bandung

berbasis

merupakan

pada

Iingkungan

ingin

ketahanan

sebagai

dasar

pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan

juga

sejahtera

jiwa

dan

batiniah.

Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 69

dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu masa

saling

depan

Keterpaduan

berinteraksi

yang

cerah,

antara

dalam adil

sejahtera

melahirkan

dan

makmur.

lahiriah

dan

batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat

Kota

Bandung

untuk

mencapai

kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018 yaitu : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung Yang Bermartabat Tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 08 Tahun 2008

tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta

kota yang

teraman, mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.


Page 70

3.2.2. MISI Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.

Rumusan misi merupakan penggambaran

visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai

dan

menentukan

jalan

yang

akan

ditempuh

untuk

mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan

strategis,

baik

eksternal

dan

internal

yang

mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tabel 3.2 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Visi

Misi 1. Mewujudkan

Bandung

nyaman

melalui

TERWUJUDNYA

perencanaan

tataruang,

pembangunan

KOTA BANDUNG

infrastruktur

serta

pengendalian

YANG UNGGUL,

pemanfaatan ruang yang

NYAMAN, DAN

berwawasan lingkungan.

berkualitas dan

SEJAHTERA


Page 71

2. Menghadirkan

tata

kelola

pemerintahan

yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun

masyarakat

yang

mandiri,

berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun

perekonomian

yang

kokoh,

maju, dan berkeadilan. Misi dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 20052025, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 2025-2025 sebagaimana dikemukakan diatas terdiri atas 6 Misi, maka pada RPJMD 2014-2018 dipertajam menjadi 4 Misi, sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 3.3. Keselarasan Misi RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 MISI

MISI

RPJMD 2014 - 2018

RPJPD 2005 – 2025

Misi 1 :

Misi 4 :

Mewujudkan Bandung nyaman Meningkatkan melalui perencanaan tataruang, lingkungan hidup kota pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Misi 2 : Misi 5 :

kualitas

Menghadirkan tata kelola Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, bersih pemerintah kota yang efektif, dan melayani. efisien, akuntabel, dan transparan. Misi 3 : Misi 1 : Membangun masyarakat yang Meningkatkan Sumber Daya mandiri, berkualitas dan berdaya Manusia yang handal dan saing. religius Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 72

Misi 3 : Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani Misi 2 :

Misi 4 :

Membangun perekonomian yang Mengembangkan perekonomian kokoh, maju, dan berkeadilan. kota yang berdaya saing Misi 6 : Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)

3.2.3. PROGRAM WALIKOTA Program Walikota Bandung dalam Bidang Kesehatan Tahun 2014-2018 adalah

mewujudkan BANDUNG SEHAT, dengan

indikator penyelenggaraan jaminan kepada masyarakat Kota Bandung melalui Program Asuransi Kesehatan, Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui Program Ambulance gratis, Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam. Keterkaitan “Gagasan Untuk Bandung” Tahun 2014-2018 dan Urusan

Wajib/Pilihan

Pembangunan

dilaksanakan

melalui

kegiatan berupa pembangunan Puskesmas dengan pelayanan 24 jam, Ambulance 24 jam, Gerakan pergaulan sehat di sekolahsekolah, Kartu Bandung Sehat/asuransi kesehatan, Proyek rumah sakit standar internasional dan Media kampanye hidup sehat. Penjabaran program Walikota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan menetapkan Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau menjadi sasaran urusan kesehatan yang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 73

pencapaiannya ditandai dengan layanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu

dengan capaian pada Tahun

2013 sebesar 75% dan target pada periode akhir RPJMD sebesar 95%. Indikator lain yang digunakan adalah penanganan penyakit menular, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang capaian maupun targetnya telah mencapai 100%. berkaitan dengan ketersediaan RS

Indikator lain

berstandar internasional

dengan capaian kinerja pada Tahun 2013 sebesar 50% dan target pada Tahun 2018 sebesar 80%. Sasaran urusan kesehatan yang lainnya berkaitan dengan meningkatnya melalui

kesadaran

promosi,

individu,

pemberdayaan

keluarga

dan

dan

masyarakat

penyehatan

lingkungan

dengan indikator jumlah RW siaga aktif yang direncanakan akan mencapai

1501

RW

pada

Tahun

2018,

kelurahan

yang

melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat merupakan indikator selanjutnya dengan capaian kinerja sebesar 4% pada Tahun 2013 dan akan ditingkatkan sampai dengan 35% pada Tahun 2018. Sarana air minum yang memenuhi syarat menjadi indikator lain yang berkaitan dengan sasaran meningkatnya kesadaran dalam penyehatan lingkungan capaian kinerja pada Tahun 2013 adalah sebesar 71,8% sedangkan target pada Tahun 2018 sebesar 78,3%. Dinas Kesehatan dalam upaya menjalankan dan mencapai cita-cita yang tertuang dalam Misi 3 yaitu membangun masyarakat yang

mandiri,

berkualitas

dan

berdaya

saing,

bertujuan

meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan dengan sasaran berupa meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau; serta meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan.


Page 74

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.3.1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2010-2014 Kementerian Kesehatan menetapkan Visi yaitu : “Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan” Untuk

mencapai

Visi

tersebut

makan

ditetapkan

Misi

Kementerian Kesehatan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemberdayaan

derajat

kesehatan

masyarakat,

masyarakat,

termasuk

melalui

swasta

dan

masyarakat madani. 2. Melindungi

kesehatan

masyarakat

dengan

menjamin

tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. 3. Menjamin

ketersediaan

dan

pemerataan

sumberdaya

kesehatan. 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Sedangkan

tujuan

Kementerian

Kesehatan

adalah

terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Strategi yang dikembangkan kementerian Kesehatan adalah : 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat

madani

dalam

pembangunan

kesehatan

melalui kerjasama nasional dan global. 2. Meningkatkan

pelayanan

kesehatan

yang

merata,

terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif.


Page 75

3. Meningkatkan

pembiayaan

pembangunan

kesehatan,

terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. 4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. 5. Meningkatkan

ketersediaan,

pemerataan,

dan

keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat,

kemanfaatan,

dan

mutu

sediaan

farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,

berdayaguna

dan

berhasilguna

untuk

memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab. Pernyataan Visi dan Misi kementerian kesehatan memberikan arahan pada seluruh daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

3.3.2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah : “Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat” Visi tersebut diwujudkan dalam 4 (empat) Misi yaitu : a. Akselerator Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat b. Menjamin Pelayanan Kesehatan yang Prima c. Mendukung Sumberdaya Pembangunan Kesehatan d. Regulator Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat Berdasarkan Visi dan Misi kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maka Dinas Kesehatan Kota Bandung menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :


Page 76

a. Peningkatan

akses

pelayanan

kesehatan

yang

merata,

bermutu dan terjangkau. b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan c. Peningkatan manajemen kesehatan dan sistem regulasi bidang kesehatan d. Penjaminan jaminan pembiayaan kesehatan e. Ketersediaan sarana kefarmasian

3.4. Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan

Ruang

[UU

24/1992],

yang

kemudian

diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007].

Kebijakan

tersebut

ditujukan

untuk

mewujudkan

kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undangundang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan

baik

agar

penyimpangan

pemanfaatan

ruang

bukan

disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [framework of Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 77

thinking]

perencanaan

tata

ruang

wilayah

untuk

mengatasi

persoalan lingkungan hidup. Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun

2004

tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, dan dalam perkembangannya saat ini telah terbit Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan terbitnya Undang-undang dimaksud maka perlu penyesuaian perencanaan tata ruang dan Wilayah Kota Bandung. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek

administratif

dan/atau

aspek

fungsional.

Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan

rencana

mengidentifikasi

tata

implikasi

ruang

wilayah

ditujukan

untuk

rencana

struktur

dan

ruang

pola

terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Dibandingkan dengan

struktur

maka

dan

pola

mengidentifikasi

ruang

arah

eksisting

(geografis)

SKPD

pengembangan

dapat

pelayanan,

perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif

untuk

berkelanjutan

telah

memastikan menjadi

bahwa dasar

prinsip

dan

pembangunan

terintegrasi


dalam

Page 78

pembangunan

suatu

wilayah

dan/atau

kebijakan,

rencana,

dan/atau program. Kota Bandung adalah ibukota Provinsi Jawa Barat dengan luas 16.729,65 Ha.

Kota ini merupakan dataran tinggi yang terletak

pada ketinggian 675 – 1050 meter di atas permukaan laut. Bentuk bentangan alam Kota Bandung

merupakan cekungan dengan

morfologi perbukitan di bagian Utara dan dataran di bagian Selatan. Kota Bandung termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah

“Cekungan Bandung”, yang

mempunyai dimensi luas 233.000 Ha.

Secara administrative,

cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang. Kawasan

cekungan

Bandung

dikelilingi

oleh

Gunung

Tangkuban Perahu (Kabupaten Bandung Barat dan Subang) dan Gunung Manglayang (Kabupaten Sumedang) di sebelah Utara; Gunung Bukit Jarian, Gunung Mandalawangi dan Gunung Kasur (Kabupaten

Sumedang)

di

sebelah

Timur;

Gunung

Puntang,

Gunung Malabar, Gunung Rakutak dan Gunung Bubut (Kabupaten Bandung) di sebelah Selatan; dan Bukit Kidang Pananjung, Gunung Lagadar dan Gunung Bohong (Kota Cimahi).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: 1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 79

2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari : •

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025.

•

Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi

lingkungan,

prasarana

pelayanan

perilaku

masyarakat,

kesehatan

saat

sarana

ini,

serta

belum

dapat

kemungkinan pengaruh lainnya. •

Sasaran-sasaran

pembangunan

yang

dipenuhi pada masa RPJMD/Target Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan sebelumnya.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Rencana Strategis ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yaitu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan

daerah

dan

nasional;

merupakan

tugas

dan

tanggung jawab SKPD Dinas Kesehatan; mempunyai dampak yang luas terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kesehatan; dan kemudahannya untuk dikelola. Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung berdasarkan tujuan yang ingin dicapai adalah : Tujuan 1 : Meningkatkan

kesehatan masyarakat

Isu strategis : a. Kesadaran masyarakat untuk persalinan oleh tenaga medis kesehatan belum optimal yang menyebabkan target penurunan jumlah kematian ibu melahirkan belum tercapai; b. Angka fertilitas belum tercapai; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Page 80

c. Angka harapan hidup belum tercapai; d. Belum

optimalnya

sinergitas

pelayanan

kesehatan

antara

pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; e. Pelaksanaan terhadap upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal, terutama pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, dan kelompok rentan. Tujuan 2 : Meningkatkan sanitasi dasar dan prilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Isu strategis : a. Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan karena kepadatan penduduk tinggi dan tekanan masalah lingkungan, sebagai akibat dari [1] sanitasi dan udara yang kotor [2] varians penyakit baru yang menyebar [3] penyakit akibat penyalahgunaan obat. Selain itu penyakit-penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup juga akan cenderung membesar; b. Penyebaran penyakit-penyakit endemi yang cepat dan mudah mengalami mutasi yang dapat mempengaruhi secara tiba-tiba terhadap tingkat kesehatan penduduk Kota Bandung. Dampak dinamika nasional diantaranya adalah [1] persoalan penyakit endemi yang perlu penanganan bersifat nasional, sehingga kebijakan strategis nasional dapat mempengaruhi kualitas kesehatan di Kota Bandung [2] dukungan logistik obat dan peralatan kesehatan nasional dan kinerja layanan kesehatan di Kota Bandung;


Page 81

Tujuan 3 : Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana Isu strategis : a. Sistem layanan kesehatan masih menanggung beban lebih besar dibandingkan

dengan

kapasitasnya,

termasuk

mekanisme

pengelolaannya; b. Sistem perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan belum optimal.

Salah

satu

sebab

adalah

kurangnya

dukungan

informasi kesehatan dari pelaku pemberi pelayanan kesehatan. c. Kapasitas pelayanan Puskesmas belum optimal;


Page 82

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG 2013-2018 Rencana Strategis (RENSTRA ) Dinas Kesehatan Kota Bandung 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.1.1 Visi Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, merupakan Visi yang selaras dengan Visi

Kota

Bandung

Yang

Bermartabat

tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 08

Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota

percontohan

atas

kota terbersih di tingkat nasional,

ketertiban

semua

aspek

kehidupan

perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta kota yang teraman, hakiki

melalui

mengandung makna secara tekstual dan

Terwujudnya

Kota

Bandung

Yang

Unggul,

Nyaman dan Sejahtera. Untuk mewujudkan Visi Kota Bandung tahun 2013-2018 “ Bandung Kota Yang Aman Unggul dan Sejahtera” memperhatikan pencapaian

dan

mempertimbangkan

pembangunan

kesehatan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung

2013,

Dengan

kondisi

umum

potensi Page 83

dan

permasalahan kesehatan serta lingkungan strategis baik Internal maupun Eksternal maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Kota Bandung, yaitu : “Mewujudkan Bandung Kota Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan.” Pertama, meningkatkan

suatu

kota

kualitas

yang

terus

lingkungan

menerus

fisik

dan

berupaya

sosial

melalui

pendekatan preventif tidak hanya kuratif dengan memaksimalkan seluruh

potensi

masyarakat

secara

bersama-

sama

untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan menuju menuju terwujudnya masyarakat

yang berprilaku sehat, hidup

dilingkungan yang aman, nyaman dan sehat. Kedua,

mandiri

adalah

masyarakat

semakin

berupaya

berperan serta secara aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan melaui Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Ketiga, berkeadalian tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian MDG’s

dengan sasaran

pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap

pelayanan

meningkatnya

angka

kesehatan harapan

antara hidup,

lain

ditandai

menurunnya

oleh

tingkat

kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. 4.1.2 Misi Misi Dinas Kesehatan Kota Bandung disusun dalam rangka mengimplementasikan

Iangkah-langkah


yang

akan

dilakukan Page 84

dalam mewujudkan visi dinas Kesehatan Kota Bandung

yang

merupakan bagian dari visi Kota Bandung. Selaras dengan salah satu misi Kota Bandung yang telah ditetapkan yaitu Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing, yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung lima tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesehatan

upaya kesehatan

perorangan

yang

masyarakat dan upaya paripurna,

merata,

bermutu,terjangkau. 2. Mewujudkan

pembangunan

berwawasan

kesehatan

dan

menggerakan masyarakat berperilaku hidup sehat 3. Meningkatkan

tata

kelola

manajemen

pembangunan

kesehatan Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Kesehatan VISI

MISI 1.

Mewujudkan Bandung Kota Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan terjangkau

2. Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakan masyarakat berprilaku hidup sehat 3. Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan.

Misi

dalam

SKPD

Dinas

Kesehatan

mengacu

dan

berpedoman pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung

Page 85

RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD dan SKPD Dinas Kesehatan. Tabel 4.2 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Dengan Misi Pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Dan Misi Pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013-2018 MISI

MISI

MISI

SKPD DINAS KESEHATAN 20132018

RPJMD 2013 2018

RPJPD 2005 – 2025

Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius

Misi 1. : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan terjangkau

Misi 2.: Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakan masyarakat berprilaku hidup sehat Misi 3.: Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan.

Motto Pembangunan Kesehatan : Kami Hadir Dengan Pelayanan Kesehatan JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Ramah, Akuntabel) Maklumat Pembangunan Kesehatan : Dengan Kerja Ikhlas dan Sepenuh Hati, Kami Siap Memberikan Pelayanan Terbaik Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung

Page 86

4.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalaam rencana strategis SKPD Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari tujuan dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yaitu “Peningkatan Taraf Kesehatan Masyarakat Secara Berkelanjutan” yang yang tertuang dalam Misi 3 RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun

waktu

5

tahun

kedepan

dengan

mengacu

kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung

dan Dinas

Kesehatan Kota Bandung dijabarkan pada Misi 1 sampai dengan Misi 3 Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai berikut:


Page 87

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

VISI

MISI

Mewujudkan Bandung Kota Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan terjangkau

TUJUAN Meningkatkan kesehatan masyarakat

SASARAN Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawat daruratan dan rujukan khususnya masyrakat miskin, dan pemberntasan penanggulangan penyakit menular.

INDIKATOR SASARAN Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu

Persentase penyakit menular yang ditangani Persentase Indikator pelayanan kesehatan lainnya yang mencapai target Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin


Page 88

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 80 %

2 85 %

3 87 %

4 90 %

5 95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Meningkatnya pelayanan kesehatan individu dan masyarakat

Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakan masyarakat berprilaku hidup sehat

Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan

Meningkatkan sanitasi dasar dan prilaku hidup bersih dan sehat masyarakat

Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana


Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat serta penyehatan lingkungan

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur penunjang pelayanan kesehatan

Page 89

Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah RW siaga aktif

Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3 (cukup puas)

3 (cukup puas)

3 (cukup puas)

4 (Puas)

4 (Puas)

778 RW

959 RW

1140 RW

1321 RW

1501 RW

7%

14 %

20 %

27 %

35 %

73.80 %

75.80 %

76.30 %

77.30 %

78.30 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Meningkatnya pengelolaan manajemen administrasi perkantoran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah


Page 90

Persentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah Nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Kota Bandung

100%

100%

100%

100%

100%

CC

CC

B

B

A

4.3

Strategi dan arah kebijakan Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai

yang

selanjutnya

diperjelas

dan

kebijakan

dengan

serangkaian

arah

kebijakan. Strategi

arah

pembangunan

kesehatan

merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi yang dipilih, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Strategi dan arah kebijakan SKPD Dinas Kesehatan mengacu kepada strategi RPJMD Pemerintah Kota yang tertuang dalam Misi 3 yaitu Membangun Masyarakat Yang Madiri, Berkualitas Dan Berdaya Saing yang secara rinci dijabarkan dalam strategi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 3, sebagai berikut :


Page 91

TABEL 4.4 Strategi dan arah Kebijakan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung M ISI

TUJUAN

1 2 Meningkatkan Meningkatkan pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan terjangkau


SASARAN 3 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawat daruratan dan rujukan khususnya masyrakat miskin, dan pemberntasan penanggulangan penyakit menular.

Page 92

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

KETERANGAN

4 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular

5

6

Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam

Peningkatan pelayanan kesahatan khusus masyarakat.

Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang dirujuk

Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin

Penyebaran Puskesmas sesuai dengan proposi jumlah penduduk disuatu wilayah

Meningkatkan standar pelayanan kesehatan dasar

Pengendalian standar pelayanan di fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin

akses pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dengan tersebarnya puskesmas sesuai dengan proporsi jumlah penduduk disuatu wilayah

M ISI

1 Mewujudkan Pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakan masyarakat berperilaku hidup sehat

TUJUAN

2 Meningkatkan sanitasi dasar dan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

KETERANGAN

3

4

5

6

Meningkatnya Kesadaran Individu, Keluarga dan Masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan

Penguatan Meningkatkan RW pemberdayaan Siaga aktif masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di kelurahan

Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan

. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana

Meningkatnya kapasitas suber daya aparatur penunjang pelayanan kesehatan

Pembinaan, pengawasan, pengendalian kapasitas sumber daya aparatur serta system pelaporan capai kinerja keuanagan.

Menindaklanjuti hasil temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat

Meningkatnya pengelolaan manajemen administrasi perkantoran

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan administrasi Barang/ Asset daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan

tercatat dan terlaporkannya barang/aset daerah melalui SIMDA Barang

Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah


Page 93

Meningkatnya Nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Kota Bandung

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Strategis (RENSTR A) Dinas Kesehatan Kota Bandung Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada

akhir

periode

perencanaan

yang

dibandingkan

dengan

pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode berikutnya.

atau sebaliknya, menjadi operasional di periode

Dalam

hal

suatu

urusan

atau

program/kegiatan

didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional.

Begitu

diprioritaskan terlebih urusan

yang

pengaruhnya

bersifat yang

pula

dalam

penganggarannya,

harus

dahulu. Yang demikian karena suatu strategis sangat

ditetapkan luas

temanya

karena

urgent

untuk

dan

diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab

Kepala

SKPD.

Namun,

bagi

program

prioritas

yang

dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara

sistematis

pembangunan

dilakukan

diseluruh

pada

urusan

identifikasi

(wajib

dan

permasalahan

pilihan).

Setelah

program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun

dari

rumusan

permasalahan

pembangunan

daerah,

dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program prioritas SKPD berisi programprogram, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah

maupun

untuk

pemenuhan

layanan

SKPD

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia

untuk

penyusunan

program

dan

kegiatan

tahunan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Bandung, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:


TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kota Bandung

Tujuan

Sasaran

-1 Meningkatkan kesehatan masyarakat

-2 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawat daruratan dan rujukan khususnya masyrakat miskin, dan pemberntasan penanggulanga n penyakit menular.

Indikator Sasaran

-3 Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu

Kode

Program dan Kegiatan

-4 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34

-5 Program Pelayanan Kesehatan Dasar

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

target

Rp

target

Rp

target

-8

-9 7,606,787,250

-10

-11 8,124,757,164

-12

Cakupan Ibu Hamil K4

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

5 UPT

5 UPT

6 UPT

7 UPT

8 UPT

9 UPT

9 UPT

Cakupan kunjungan bayi

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan pelayanan anak balita

90%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-14

Rp -15 10,540,742,956

target -16

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

-7

-13 9,647,019,668

target

Tahun-5

-6


Rp

Tahun-4

-17 11,594,817,252

target

Rp

-18

-19 47,514,124,290

!Page!97!

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20 Dinkes

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

-1

-2

-3

-4

-5

Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 target

Rp

-9

Tahun-2 target

Rp

-10

-11

Tahun-3 target

Rp

-12

-13

Tahun-4 target

Rp

-14

-15

Tahun-5 target

Rp

-16

-17

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPDRp target

-6

-7

-8

Persentase balita ditimbang berat badannya D/S

75%

75%

80%

85%

90%

90%

90%

-18

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pnjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD & sederajat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Desa/Keluraha n UCI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan peserta KB aktif Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100,000 penduduk < 15 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita

67,80%

67,80%

68,80%

69,30%

69,80%

70,30%

70,30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Penderita DBD yang ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Penemuan Penderita Diare

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-19

1.02 . Pelayanan Balita 1.02.01 . Gizi Buruk 01 . 34 . 01 Mendapat Perawatan 1.02 . Pelayanan 1.02.01 . Penjaringan 01 . 34 . 02 Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 1.02 . Kegiatan 1.02.01 . Pelayanan Peserta 01 . 34 . 03 KB Aktif


!Page!98!

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20

Tujuan

-1

Sasaran

-2

Indikator Sasaran

-3

Kode


-4 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 04

-5 Penemuan dan Penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun 1.02 . Penemuan dan 1.02.01 . Penanganan 01 . 34 . 05 Penderita Pneumonia Balita 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 06

Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 07

Pelayanan Penderita DBD yang Ditangani

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 08

Penemuan dan Penanganan Penderita Diare

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) -6

Data Capaian pada Tahun Awal Perenca -7

Tahun-1

Tahun-2

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3 Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra target Rp

-18

-19

1.02 . Pelayanan 1.02.01 . Kesehatan Dasar 01 . 34 . 09 Masyarakat Miskin 1.02 . Pelayanan Ibu 1.02.01 . Hamil K4 01 . 34 . 10 1.02 . Pelayanan 1.02.01 . Komplikasi 01 . 34 . 11 Kebidanan yang Ditangani 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 12

Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

1.02 . Pelayanan Nifas 1.02.01 . 01 . 34 . 13 1.02 . Pelayanan 1.02.01 . Neonatus dengan 01 . 34 . 14 Komplikasi yang Ditangani 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 15

Pelayanan Kunjungan Bayi (umur 29 hr- 11 bulan)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 16 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 17

Pelayanan Imunisasi Dasar

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 18

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 624 Bulan Keluarga Miskin

Pelayanan Kesehatan Anak Balita

! Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !

!Page!99!


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

-1

-2

-3

Persentase penyakit menular yang ditangani

Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -4 -5 -6 -7 1.02%.%1.02.01%.% Program%peningkatan% cakupan 01%.%30 pelayanan%kesehatan% pelayanan kesehatan lansia 54% dasar terhadap lansia Kode

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19


54%

265.694.150

56%

292.263.565

58%

321489922

60%

353638914

62%

389002805

62%

1.622.089.356

dinkes

0,40%

1%

1.257.361.250

1,50%

1.320.229.320

2%

1354334786

2,50%

1499560011

3%

1649516012

3%

7.081.001.379

dinkes

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan desa/ kelur, mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan <24 jam

100%

100%

510.492.500

100%

545.253.529

100%

599778882

100%

659756770

100%

725732447

100%

3.041.014.128

dinkes

100%

100%

19.852.623.575

100%

20.348.939.170

100%

22279679808

100%

24518063117

100%

26969869429

100%

40%

40%

Tahun-1


1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan%kesehatan 01%.%30%.%06 1.02%.%1.02.01%.% Program%Obat%dan% 01%.%15 Perbekalan% Kesehatan 1.02%.%1.02.01%.% Pengadaaan%Obat%dan% 01%.%15%.%01 Perbekalan% Kesehatan Jml oranng yg 1.02%.%1.02.01%.% Program 01%.%22 Pencegahan dan berumur 15 th penanggulangan atau lebih yg menerima penyakit konseling dan menular testing HIV Jml kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan

1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan pencegahan dan 01%.%22%.%05 penanggulangan penyakit menular 1.02%.%1.02.01%.% Program 01%.%37 Penyelidikan epidemologi & penanggulangan KLB

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


1.02%.%1.02.01%.% Penyelidikan Epidemiologi dan 01%.%37%.%01 Penanggulangan KLB di Kelurahan

Persentase Indikator

1.02%.%1.02.01%.% Program Upaya 01%.%16 Kesehatan Masyarakat

pelayanan kesehatan yang mencapai target

1.02%.%1.02.01%.% 01%.%16%.%29 1.02%.%1.02.01%.% 01%.%16%.%30

persentase indikator pelayanan kesehatan khusus yang mencapai target cakupan pelayanan anak sekolah

41%

43%

44%

45%

113.969.175.099 Dinkes

45%

Pembinaan keluarga rawan Pembinaan pelayanan sarana kesehatan dasar swasta


!Page!100!

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

-1

-2

-3

Kode


-4 -5 1.02%.%1.02.01%.% pelayanan pencegahan dan 01%.%16%.%31 penanggulangan penyakit tidak menular 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan anak 01%.%16%.%32 berkebutuhan khusus 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan penjaringan 01%.%16%.%33 kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan olah 01%.%16%.%34 raga 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan matra 01%.%16%.%35

Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -6 -7


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19


100%

100%

390.182.300

100%

897.000.000

100%

921414167

100%

1020084167

100%

1122092584

100%

4.350.773.218

Dinkes

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

8

24

40

56

73

78

73

74

89.617.917.158

Dinkes

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan 01%.%16%.%36 indera 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan 01%.%16%.%37 tradisional 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan jiwa 01%.%16%.%38 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan gigi 01%.%16%.%39 dan mulut 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan kerja 01%.%16%.%40 Fasilitas

1.02%.%1.02.01%.% Program standarisasi pelayanan kesehatan

kesehatan yang 01%.%23 memiliki sertifikat ijin

Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifkat ijin Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin Puskesmas terakreditasi

1.02%.%1.02.01%.% Penyusunan standar 01%.%23%.%01 pelayanan kesehatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan individu dan masyarakat

Jumlah Puskesmas

1.02%.%1.02.01%.% program pengadaan, 01%.%25 peningkatan & perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu &jaringannya

Jumlah puskesmas

14.728.908.895

77

16.201.799.700

80

17724062204

83

19506260171

85

21456886188

85

Pembangunan puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.02%.%1.02.01%.% Rehabilitasi Puskesmas 01%.%25%.%24 1.02%.%1.02.01%.% 01%.%25%.%01 1.02%.%1.02.01%.% 01%.%25%.%06


! !Page!101!

Tujuan

Sasaran

-1

-2

Indikator Sasaran

Kode


-3 -4 -5 Persentase 1.02%.%1.02.01%.% Program pasien miskin 01%.%35 pelayanan yang dirujuk kesehatan dan dilayani rujukan oleh PPK II

1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan Kesehatan 01%.%35%.%01 Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 1.02%.%1.02.01%.% program 01%.%28 kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatkan sanitasi dasar dan prilaku hidup bersih dan sehat masyarakat

Meningkatnya* kesadaran*individu,* Jumlah RW keluarga*dan* masyarakat**serta** siaga aktif penyehatan* lingkungan

Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -6 -7 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan 100% Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kot a

1.02%.%1.02.01%.% Kemitraan pengobatan 01%.%28%.%06 lanjutan bagi pasien rujukan Cakupan 1.02%.%1.02.01%.% Program pelayanan 01%.%34 Pelayanan Kesehatan Dasar kesehatan dasar masyarakat miskin 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan 01%.%34%.%09 Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

1.02%.%1.02.01%.% Program 01%.%19 promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat


Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

100%

111.963.500.000

100%

93963500000

100%

103.261.932.534

100%

113.597.917.534,00

100%

124.957.709.288

100%

97%

100%

569.175.000

100%

626.092.500

100%

688701750

100%

757571925

100%

833329118

100%

100%

100%

597RW

778 RW

1.662.344.125

959 RW

1.745.461.300

1140 RW

1822089964

1321 RW

2014090707

1501 RW

2215499778

75%

100%

250.000.000

100%

275.000.000

100%

302500000

100%

332750000

100%

30%

30%

35%

100%

100%

100%


547.744.559.356 Dinkes

3.474.870.293

Dinkes

1501 RW

9.459.485.874

Dinkes

366025000

100%

1.526.275.000

Dinkes

0

35%

100%

100%

Jumlah RW Siaga Aktif

1.02%.%1.02.01%.% Promosi kesehatan dan 01%.%19%.%07 kelurahan siaga aktif 1.02%.%1.02.01%.% Program%Pengawasan% Industri rumah 01%.%17 Obat%dan%Makanan tangga Pangan yang memiliki sertifikat P-IRT sarana pelayanan kefarmasian yang dibina

32%

33%

34%

1.02%.%1.02.01%.% Peningkatan% 01%.%17%.%02 pengawasan%keaman% pangan%dan%bahan% berbahaya 1.02%.%1.02.01%.% Peningkatan% 01%.%17%.%06 pengawasan%obat%dan% bahan%berbahaya


!Page!102!

Tujuan

Sasaran

-1

-2

Indikator Sasaran

Kode


-3 -4 -5 Persentase 1.02%.%1.02.01%.% Program kelurahan 01%.%21 pengembangan yang lingkungan melaksanakan sehat sanitasi total berbasis masyarakat

Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -6 -7 Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total 13 Kel Berbasis Masyarakat (STBM)


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19


13 Kel

1.990.175.000

30 kel

2.061.492.235

50 kel

2138120899

75 Kel

2364885045

100 Kel

2601373550

100

11.156.046.729

Dinkes

15%

15%

517.000.000

25%

568.700.000

35%

625570000

45%

688127000

55%

756939700

55%

3.156.336.700

Dinkes

55%

55%

1.990.175.000

60%

2.061.492.235

65%

2138120899

70%

2364885045

75%

2601373550

75%

11.156.046.729

Dinkes

60%

60%

65%

70%

75%

80%

63%

63%

70%

75%

80%

85%

NA

WDP

704.221.725

WDP

530.015.120

WTP

583016632

WTP

641318295

WTP

705450125

WTP

3.164.021.897

Dinkes

NA

90%

568.075.000

90%

556.253.720

90%

611879092

90%

673067001

90%

740373701

90%

3.149.648.514

Dinkes

100%

100%

967.983.045

100%

771.753.420

100%

848928762

100%

933821638

100%

1027203802

100%

4.549.690.667

Dinkes

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


1.02%.%1.02.01%.% Pengkajian pengembangan 01%.%21%.%01 lingkungan sehat

Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat

. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana

Meningkatnya kapasitas suber daya aparatur penunjang pelayanan kesehatan

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti

1.02%.%1.02.01%.% Program%pengawasan% Tempat pengelolaan 01%.%31 dan%pengendalian% kesehatan%makanan makanan yang memenuhi syarat kesehatan 1.02%.%1.02.01%.% Pengawasan%dan% 01%.%31%.%03 pengendalian% keamanan%dan% kesehatan%makanan% restaurant Persentase 1.02%.%1.02.01%.% Program air 01%.%21 pengembangan kualitas minum yang lingkungan memenuhi sehat syarat Persentase( penduduk(yang( menggunakan( Jamban(sehat Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum 1.02%.%1.02.01%.% Pengkajian pengembangan 01%.%21%.%01 lingkungan sehat Tingkat 1.02%.%1.02.01%.% program peningkatan Kewajaran 01%.%06 pengembangan Laporan SKPD sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.02%.%1.02.01%.% Penyusunan% 01%.%06%.%04 pelaporan%keuangan% akhir%tahun 1.02%.%1.02.01%.% Program%Peningkatan% persentase 01%.%03 Disiplin%Aparatur Tingkat disiplin pegawai 1.02%.%1.02.01%.% Pengadaan%Pakaian% 01%.%03%.%02 Dinas%Beserta% Perlengkapannya 1.02%.%1.02.01%.% Program%Peningkatan% persentase sumberdaya 01%.%05 Kapasitas%Sumber% aparatur yang Daya%Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya

! !


!Page!103!

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

-1

-2

-3

Meningkatnya pengelolaan manajemen administrasi perkantoran

Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

Kode


Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -6 -7

-4 -5 1.02%.%1.02.01%.% Pendidikan%dan% 01%.%05%.%01 pelatihan%formal 1.02%.%1.02.01%.% Program%Peningkatan% cakupan 01%.%02 Sarana%dan%Prasarana% pelayanan Aparatur sarana dan prasarana aparatur

1.02%.%1.02.01%.% Pengadaan% 01%.%02%.%05 Kendaraan%Dinas/% Operasional 1.02%.%1.02.01%.% Pemeliharaan% 01%.%02%.%22 rutin/berkala%gedung% kantor 1.02%.%1.02.01%.% Pemeliharaan% 01%.%02%.%24 rutin/berkala% kendaraan% dinas/operasional 1.02%.%1.02.01%.% Program%Pelayanan% cakupan pelayanan 01%.%01 Administrasi% administrasi Perkantoran perkantoran 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%jasa% 01%.%01%.%02 komunikasi,%sumber% daya%air%dan%listrik 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%jasa% 01%.%01%.%08 kebersihan%kantor 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%alat%tulis% 01%.%01%.%10 kantor 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%barang% 01%.%01%.%11 cetakan%dan% penggandaan 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan% 01%.%01%.%12 komponen%instalasi% listrik/penerangan% bangunan%kantor 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan% 01%.%01%.%13 peralatan%dan% perlengkapan%kantor


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19


100%

100%

12.870.471.800

100%

6.755.371.220

100%

8961646497

100%

9704737771

100%

10675211064

100%

48.967.438.352

Dinkes

100%

100%

24.138.406.210

100%

23.041.927.430

100%

25248202707

100%

27782814724

100%

30561096197

100%

130.772.447.268 Dinkes

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan% 01%.%01%.%14 peralatan%rumah% tangga 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%bahan% 01%.%01%.%15 bacaan%dan%peraturan% perundangEundangan

1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%Makanan% 01%.%01%.%17 dan%Minuman 1.02%.%1.02.01%.% RapatErapat% 01%.%01%.%18 koordinasi%dan% konsultasi%ke%luar% daerah 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%Jasa% 01%.%01%.%19 Tenaga%Pendukung% Administrasi% Perkantoran/Teknis% Perkantoran 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%Jasa% 01%.%01%.%20 Pengamanan%Kantor


!Page!104!

Tujuan

-1

Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -2 -3 -4 -5 -6 -7 Meningkatnya Nilai evaluasi 1.02%.%1.02.01%.% program Penilaian Lakip akuntabilitas LAKIP Dinas peningkatan SKPD oleh 01%.%06 kinerja Kesehatan pengembangan Inspektorat/ birokrasi dan Kota Bandung system pelaporan Kemenpan C penyelenggaraa capaian kinerja n pembangunan dan keuangan daerah Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



1.02%.%1.02.01%.% Penyusunan% 01%.%06%.%04 pelaporan%keuangan% akhir%tahun 1.02%.%1.02.01%.% Program% 01%.%36 Perencanaan,% Pengembangan%dan% Evaluasi Pembangunan% Kesehatan

Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan Persentase dokumen evaluasi pembangunan kesehatan Persentase dokumen data dan informasi pemb, Kesehatan

!

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

A

0

A

100%

4.916.815.788

100%

CC

CC

2.652.000.000

100%

B

3.775.000.000

100%

B

100%

100%

4.054.582.534

100%

4.469.832.534

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinkes

19.868.230.856

1.02%.%1.02.01%.% Perencanaan% 01%.%36%.%01 Pembangunan% Kesehatan 1.02%.%1.02.01%.% Evaluasi%dan% 01%.%36%.%02 Pelaporan% Pembangunan% Kesehatan 1.02%.%1.02.01%.% Pengembangan%Data% 01%.%36%.%03 dan%Informasi% Pembangunan% Kesehatan !



!Page!105!

Dinkes

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Rencana Strategis (RENSTRA ) Dinas Kesehatan Kota Indikator-indikator Bandung

kinerja

SKPD

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut: Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2014- 2018

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

1 1

2 Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu

3 75

4 80

5 85

6 87

7 90

8 95

9 95

2

Persentase penyakit menular yang ditangani

100

100

100

100

100

100

100


Page 106

3

Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II

100

100

100

100

100

100

100

4

Jumlah RW siaga aktif

597

778

959

1140

1321

1501

1501

5

Persentase kelurahan yang melaksanaka n sanitasi total berbasis masyarakat

4

7

14

20

27

35

35

6

Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat

71,8

73,8

75,8

76,3

77,3

78,3

78,3


Page 107

BAB VII P E N U T U P Rencana Strategis (RENSTRA ) Dinas Kesehatan Kota Bandung Rencana Strategis ( Renstra) Dinas kesehatan Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 merupakan pedoman

perencanaan bagi Dinas

Kesehatan Kota Bandung dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun . Rencana Strategis ( Renstra) Dinas kesehatan Kota Bandung berisikan

Strategi,

Kebijakan,

Program

dan

Kegiatan

beserta

penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan . Untuk melihat keberhasilan pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran telah ditetapkan melalui indikator kinerja Utama dan Indikator kinerja kunci. Keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung tergantung pada faktor – faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat , sektor swasta dan lembaga pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.


!

Page 108

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis (RENSTRA )Dinas Kesehatan Kota Bandung 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents