BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis (RENSTRA )Dinas Kesehatan Kota Bandung ! 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
bahwa
Pembangunan
Kesehatan
bertujuan
untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, penghormatan
keseimbangan, terhadap
manfaat, hak
perlindungan,
dan
kewajiban
cs1 ta norma – norma agama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap : a.
Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
b.
Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun
sosial
bagi
masyarakat
untuk
mencapai
derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya c.
Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 1!
d.
Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
e.
Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
f.
Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau
g.
Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan Dalam
Undang
–
memenuhi undang
tanggungjawabnya Nomor
25
Tahun
pemerintah 2004
melalui
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun
rencana
pembangunan
termasuk
pembangunan
kesehatan. Pembangunan
Kesehatan
sebagai
bagian
integral
dari
pembangunan nasional telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK ) Tahun 2005–2025
pada
tahap
ke
3
Tahun
2013-2018,
kondisi
pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya
derajat
kesehatan
dan
status
gizi
masyarakat,
meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak. Sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 2004 tentang Pemerintah Daerah
32 Tahun
ayat 1 dan 2, Dinas Kesehatan
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 2!
Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kesehatan Kota Bandung, merupakan penjabaran dari visi,
misi,
program,
keberhasilan
dan
dan
tujuan
kegiatan
serta
pembangunan
faktor–faktor yang
realistis
penentu dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
(RPJP)
Tahun
2005-2025
dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung periode ketiga (Tahun 2013-2018). Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD. Rencana selanjutnya
Kerja
disingkat
Satuan dengan
Kerja Renja
Perangkat SKPD
Daerah,
adalah
yang
dokumen
perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program,
dan
kegiatan
pembangunan
baik
yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 3!
yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Review RPJMD dan Renstra SKPD Kesehatan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.Untuk ini perlu dilakukan Pertemuan dengan stakeholder yang relevan. Review Rancangan Awal RKPD adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kesehatan Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kesehatan Tahun lalu adalah kegiatan yang ditujukan untuk: •
mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal
•
mengidentifikasi program dan kegiatan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan
•
mengidentifikasi
perubahan-perubahan
yang
perlu
dilakukan baik diperingkat kebijakan ataupun operasional. Untuk ini perlu dilakukan Pertemuan dengan stakeholder yang relevan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan atau agenda pembangunan adalah penerjemahan visi kedalam
tujuan-tujuan
besar
(strategic
goals)
yang
dapat
mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program. R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 4!
Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output ) dalam bentuk barang/jasa. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD. Pagu prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan
guna
memastikan
kesinambungan
program
dan
kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 5!
Bentuk Kesehatan
hubungan
Kota
(keterkaitan)
Bandung
Tahun
antara
2013-2018
Renstra dengan
Dinas
dokumen
perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:
1.1.1. Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. a. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiapkan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kota Bandung; b. Rancangan Awal Renstra SKPD Kota Bandung termasuk Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadi input bagi Bappeda Kota Bandung untuk memutakhirkan rancangan RPJMD Kota Bandung. c. Rancangan RPJMD Kota Bandung dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kota Bandung; d. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kota Bandung digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung; e. Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung digunakan sebagai pedoman
dan
acuan
bagi
SKPD
Kota
Bandung
dalam
pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung; f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung ditetapkan
dengan
Peraturan
Daerah.
Berpedoman
pada
Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bandung maka SKPD Kota Bandung menetapkan Rancangan Akhir Renstra SKPD menjadi
Renstra
SKPD,
dimana
Dinas
Kesehatan
R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Kota Page 6!
Bandung juga menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung tentang Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja SKPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
1.1.2. Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung Dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bandung a. Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bandung sesuai dengan
tugas
dan
fungsinya
dengan
berpedoman
pada
Rancangan Awal RKPD Kota Bandung dan mengacu pada Dinas Kesehatan Kota Bandung melalui Forum SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung; b. Rancangan Awal Renja SKPD Kota Bandung termasuk Renja Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadi input bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kota Bandung menjadi Rancangan RKPD Kota Bandung. c. Rancangan RKPD Kota Bandung dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandung; d. Hasil
Musrenbang
Kota
Bandung
digunakan
dalam
penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Bandung; e. Rancangan Akhir RKPD Kota Bandung digunakan sebagai pedoman
dan
acuan
bagi
SKPD
Kota
Bandung
dalam
pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Kota Bandung;
R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 7!
f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Berpedoman pada Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Bandung maka SKPD Kota Bandung menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Dinas KesehatanKota Bandung juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung.
1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan
Rencana
Strategis
Dinas
Kesehatan
Kota
Bandung dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila 1.2.2. Landasan Konstitusional : Undang – Undang Dasar 1945 1.2.3. Landasan Operasional : a. Undang
-
Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah e. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. f. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan g. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 8!
h. Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2005
Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal i. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kota/Kab j. Instruksi Presiden Republic Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah k. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13
Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 050/2020/SJ
Tanggal 11 Agustus tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Rencana strategis SKPD m. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 n. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025 o. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung p. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 9!
q. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 - 2025 r. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung (SKKB)
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 adalah : a. Sebagai Pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam menyusun
program
dan
kegiatan
dalam
Pembangunan
Kesehatan selama lima tahun kedepan; b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah; c. Untuk
menjadi
dasar
dalam
penilaian
kinerja
yang
mencerminkan penyelenggaran pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel. 1.3.2. Tujuan Tujuannya disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah : •
Menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
perencanaan,
pengaanggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran; •
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 10!
•
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kesehatan.
1.4.
SISTIMATIKA PENULISAN Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Bandung Tahun 2013-2018, untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang
dibuatnya
Rencana
Strategis
dan
landasan
hukum
yang
memayunginya, selain itu juga diuraikan tentang maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strateggis Dinas Kesehatan Kota Bandung. Untuk memudahkan pembahasan diuraikan secara sistimatik. BAB II
GAMBARAN
PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA
BANDUNG Pada
Bab
II
Gambaran
Pelayanan
Dinas
Kesehatan
menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandung beserta sumber dayanya. menguraikan serta
Bab ini juga
Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bandung
melihat/menginventarisir
Peluang
dan
Tantangan
Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bandung BAB III ISU – ISU STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG Bab ini menguraikan tentang Berdasarkan
Identifikasi
Permasalahan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota
Bandung, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Kesehatan Barat serta
dan
Rencana Strategi Kementrian
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian
R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 11!
Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu – isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung BAB IV VISI,
MISI,
TUJUAN,
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG Setelah ditentukan
Isu – isu Strategis Dinas Kesehatan Kota
Bandung pada bab II maka pada pada Bab ini diuraikan tentang Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ingin dicapai beserta Tujuan
dan
Sasaran
Jangka
Menengah
Dinas
Kesehatan Kota Bandung yang diikuti dengan Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Bandung BAB V
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN,
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG Bab ini menguraikan tentang penyusunan Rencana Program dan Kegiatannya yang akan dilaksanakan selama lima tahun beserta , indikator kinerja, dan sasaran yang akan menjadi objek kegiatan yang diuraikan setiap tahunnya . BAB VI INDIKATOR BANDUNG
KINERJA YANG
DINAS
KESEHATAN
MENGACU PADA
TUJUAN
KOTA DAN
SASARAN RPJMD PEMERINTAH KOTA BANDUNG Bab ini menguraikan tentang target indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung yang akan dicapai selama lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditentukan . BAB VII PENUTUP Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2013-2018.
! R encana Strategis D inas K esehatan K ota B andung 2013-2018
!
Page 12!
BAB II GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG Rencana Strategis (RENSTR A) Dinas Kesehatan KotaBerdasarkan Bandung ! Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 Ayat (2), Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan
dalam
Renstra
SKPD
dirumuskan
dalam
rangka
mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Visi SKPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Gambaran pelayanan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung
merupakan
gambaran
hasil
penyelenggaraan
upaya
kesehatan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bandung dari tahun 2009 -2013 yang menjadi dasar
dalam
perencanaan strategis Dinas Kesehatan
Kota Bandung, dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai suatu sistem.!
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 13!
2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD SKPD
organisasi
Dinas
Kesehatan
penyelenggara
Kota
pelayanan
Bandung kesehatan
merupakan
suatu
Pemerintah
Kota
Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007, menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung. Perincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung diuraikan pada Peraturan Walikota No. 475 Tahun
2008
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi. 2.1.1.
Tugas Pokok :
Melaksanakan
sebagian
urusan
pemerintahan
daerah
di
bidang
kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. 2.1.2. a.
Fungsi :
Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang kesehatan yang
meliputi
pengembangan
dan
pembinaan
pelayanan
kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan
lingkungan,
kesehatan
keluarga,
pelayanan
kefarmasian dan pengawasan makanan dan minuman serta pembinaan program berdasarkan kebijakan walikota Bandung. b.
Pelaksanan
tugas
teknis
fungsional
di
bidang
kesehatan
berdasarkan kebijakan Gubernur Provinsi Jawa Barat. c.
Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan.
2.1.3.
Struktur Organisasi SKPD
2.1.3.a. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
dan
Page 14!
Peraturan Walikota No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dibantu oleh : 1)
Sekretariat, membawahi : a) Sub Bagian Umum; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Kepegawaian.
2)
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi : a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; c) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
3)
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b) Seksi Pemantau Penyakit; c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
4)
Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi : a) Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan; b) Seksi Promosi Kesehatan; c) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
5)
Bidang Bina Program Kesehatan, membawahi : a) Seksi Penyusunan Program Kesehatan; b) Seksi Evaluasi Program Kesehatan;
c) Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan. 6) 7)
Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 15!
2.1.3.b. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandung beradasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007, dapat dilihat pada halaman berikut ini. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIA T
SUB BAGIAN UMUM
Kelompok Jabatan Fungsional
BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
SUB BAGIAN KEUANGA N
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAI AN
BIDANG BINA PROGRAM KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
SEKSI PENDAYAGUNAA N TENAGA DAN SARANA KESEHATAN
SEKSI PENYUSUSNAN PROGRAM KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
SEKSI PEMANTAU PENYAKIT
SEKSI PROMOSI KESEHATAN
SEKSI EVALUASI PROGRAM KESEHATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS
SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN
SEKSI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
SEKSI DATA DAN INFORMASI PROGRAM KESEHATAN
30 UPT Puskesmas Kecamatan (43 Puskesmas Jaringan) 1 UPT Yankes Mobilitas 1 UPT Laboratorium Kesehatan
2.1.3.c.Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang 1)
Kepala Dinas Kesehatan
a)
Menyusun
rencana
program
kesehatan
berdasarkan
kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 16!
b)
Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
c)
Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara
memberikan
reward
dan
punsihment
untuk
meningkatkan produktivitas kerja; d)
Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan
pelaksanaan
tugas
dengan
rencana
program, sasaran ketentuan perundangan agar di peroleh hasil yang maksimal; e)
Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Kesehatan
sebagai
bahan
penetapan
kebijakan
oleh
pimpinan; f)
Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Kesehatan
Bina
Pelayanan
Kesehatan
sebagai
bahan
penetapan kebijakan oleh pimpinan; g)
Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan;
h)
Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan;
i)
Mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah di bidang Bina Program Kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan;
j)
Memantau dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang Kesehatan sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan; k)
Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan;
l)
Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang kesehatan oeh pimpinan;
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 17!
m)
Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas; n)
Menyusun
Laporan
Kesehatan
sebagai
pelaksanaan bahan
kegiatan
di
bidang
pertanggungjawaban
kepada
atasan; 2). Sekretaris Uraian Tugas : a)
Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b)
Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
c)
Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
rencana
program
yang
telah
ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; d)
Memantau pelaksanaan kebijakan Kesehatan daerah rencana
program
untuk
mencapai
sasaran
sesuai
yang
telah
dengan
cara
ditentukan; e)
Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
bawahan
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program agar diperoleh hasil kerja yang diharapkan; f)
Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian sebagai bahan rumusan kebijakan;
g)
Mengkaji bahan kebijakan teknis administrasi program dan keuangan sebagai bahan rumusan kebijakan;
h)
Mengkaji
dan
mengoreksi
bahan
pedoman
pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 18!
Dinas i)
Mengkaji
dan
mengoreksi
administrasi
kesekretariatan
sebagai bahan perumusan kebijakan; j)
Mengkaji
bahan
kebijakan
evaluasi
serta
pelaporan
pembinaan,
monitoring
pelaksanaan
dan
administrasi
kesekretariatan; k)
Melaksanakan
tata
usaha
umum
untuk
mendukung
pelaksanaan tugas kesekretariatan; l)
Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Kesekretariatan ;
m)
Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
n)
Menyusun Laporan pelaksanaan program ketahanan pangan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
o)
Menyusun
petunjuk
pelaksanaan
teknis
dan
standar
operasional (SOP) dilingkungan kesehatan; p)
Melaksanakan
pengkoordinasian
penyelenggaraan
tugas-
tugas Bidang dalam melaksanakan kegitan kesehatan; 3). Bidang 3.1) Bidang Pelayanan Kesehatan Uraian Tugas : a)
Menyusun rencana program bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b)
Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
c)
Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 19!
agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; d)
Memantau pelaksanaan kebijakan kesehatan daerah di sesuai rencana
program
untuk
mencapai
sasaran
yang
telah
dengan
cara
ditentukan; e)
Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
bawahan
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program agar diperoleh hasil kerja yang diharapkan; f)
Mengkaji
bahan
kebijakan
teknis
di
bidang
Pelayanan
Kesehatan Dasar sebagai bahan rumusan kebijakan; g)
Mengkaji
bahan
kebijakan
teknis
di
bidang
Pelayanan
Kesehatan Rujukan sebagai bahan rumusan kebijakan; h)
Mengkaji
bahan
kebijakan
teknis
di
bidang
Pelayanan
Kesehatan Khusus sebagai bahan perumusan kebijakan ; i)
Mengkaji
dan
mengoreksi
bahan
pedoman
pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan; j)
Mengkaji rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup pelayanan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
k)
Mengkaji
data
perencanaan
pelayanan
kesehatansebagai
pembinaan
penyelenggaraan
bahan perumusan kebijakan; l)
Mengkaji
bahan
kebijakan
pelayanan kesehatan; m)
Melaksanakan
tatausaha
umum
untuk
mendukung
pelaksanaan pelayanan kesehatan; n)
Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan ;
o)
Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
p)
Menyusun
laporan
pelaksanaan
program
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
pelayanan
Page 20!
kesehatan
sebagai
bahan
pertanggungjawaban
kepada
atasan. 3.2). Bidang
Pengendalian
Penyakit
dan
Penyehatan
Lingkungan Uraian Tugas : a)
Menyusun rencana program Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b)
Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
c)
Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
d)
Memantau pelaksanaan kebijakan kesehatan daerah di sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
e)
Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
bawahan
dengan
cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program agar diperoleh hasil kerja yang diharapkan; f)
Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagai bahan rumusan kebijakan;
g)
Mengkaji
bahan
kebijakan
teknis
di
bidang
Pemantau
Penyakit sebagai bahan rumusan kebijakan; h)
Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang Penyehatan Lingkungan sebagai bahan perumusan kebijakan;
i)
Mengkaji
dan
mengoreksi
bahan
pedoman
pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendali Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; j)
Mengkaji rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagai
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 21!
bahan perumusan kebijakan; k)
Mengkaji
data
perencanaan
pengendalian
penyakit
dan
penyehatan lingkungan sebagai bahan perumusan kebijakan; l)
Mengkaji
bahan
kebijakan
pembinaan
penyelenggaraan
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; m)
Melaksanakan pelaksanaan
tatausaha
umum
pengendalian
untuk
mendukung
dan
penyehatan
penyakit
lingkungan; n)
Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
o)
Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
p)
Menyusun penyakit
laporan dan
pelaksanaan
penyehatan
program
lingkungan
pengendalian
sebagai
bahan
pertanggungjawaban kepada atasan.
3.3). Bidang Sumberdaya Kesehatan Uraian Tugas : a)
Menyusun rencana program bidang sumberdaya kesehatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b)
Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
c)
Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
d)
Memantau pelaksanaan kebijakan kesehatan daerah di sesuai rencana
program
untuk
mencapai
sasaran
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
yang
telah
Page 22!
ditentukan; e)
Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
bawahan
dengan
cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program agar diperoleh hasil kerja yang diharapkan; f)
Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan sebagai bahan rumusan kebijakan;
g)
Mengkaji
bahan
kebijakan
teknis
di
bidang
promosi
kesehatan sebagai bahan rumusan kebijakan; h)
Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan
i)
Mengkaji
dan
mengoreksi
bahan
pedoman
pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumberdaya kesehatan; j)
Mengkaji
dan
mengoreksi
bahan
pedoman
pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumberdaya kesehatan; k)
Mengkaji rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan sumberdaya kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
l)
Mengkaji data rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup pendayagunaan kesehatan serta farmasi dan perbekalan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
m)
Mengkaji
penyusunan
bahan
untuk
koordinasi
dan
pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sumberdaya kesehatan; n)
Melaksanakan
tatausaha
umum
untuk
mendukung
pelaksanaan kegiatan di bidang sumberdaya kesehatan; o)
Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang sumberdaya kesehatan;
p)
Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 23!
dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
3.4). Bidang Bina Program Kesehatan Uraian Tugas : a)
Menyusun rencana program Bidang Bina Program Kesehatan, berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b)
Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
c)
Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
d)
Memantau pelaksanaan kebijakan kesehatan daerah di sesuai rencana
program
untuk
mencapai
sasaran
yang
telah
dengan
cara
ditentukan; e)
Mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
bawahan
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program agar diperoleh hasil kerja yang diharapkan; f)
Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan program sebagai bahan rumusan kebijakan;
g)
Mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi program kesehatan sebagai bahan rumusan kebijakan;
h)
Mengkaji
bahan
kebijakan
teknis
di
bidang
data
dan
informasi program kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan ; i)
Mengkaji
dan
mengoreksi
bahan
pedoman
pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Program Kesehatan; j)
Mengkaji penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 24!
sebagai bahan perumusan kebijakan; k)
Mengkaji data perencanaan kegiatan bina program kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
l)
Mengkaji penyusunan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
m)
Melaksanakan
tatausaha
umum
untuk
mendukung
pelaksanaan program kesehatan, evaluasi program kesehatan serta data dan informasi program kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan; n)
Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Bina Program Kesehatan;
o)
Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program;
p)
Menyusun
laporan
Kesehatan
sebagai
pelaksanaan bahan
program
Bina
pertanggungjawaban
Program kepada
atasan.
2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1 Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan mempunyai peran penting pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tugas dan fungsi dari organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung yang cukup banyak. Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri
dari
mengetahui standarisasi
Tenaga
Kesehatan
kecukupan
jumlah
Perhitungan
dan
Non
tenaga
kebutuhan
Kesehatan.
kesehatan menurut
untuk
digunakan Kementerian
Kesehatan, yaitu : idealnya satu orang dokter melayani 2.500
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 25!
penduduk. Dengan jumlah penduduk kota Bandung pada Profil 2012 sejumlah 2.455.517 jiwa dan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki maka potensi Sumber Daya Manusia nampaknya melebihi standar. Jumlah Dokter di Dinas Kesehatan Kota Bandung berdasarkan ratio dokter umum di Kota Bandung adalah 59 dokter per 100.000 penduduk dibandingkan standar nasional adalah 40 dokter per 100.000 penduduk, Ratio Perawat dan Bidan 172 per 100.000 penduduk (standar nasional 117 per 100.000 penduduk) dan ditunjang oleh kondisi tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung Namun perlu diperhatikan bahwa jenis pelayanan kesehatan yang terdapat di perkotaan berbeda dengan di pedesaan. Sehingga beberapa cara perencanaan yang diketahui dari Kementerian Kesehatan yang berlaku secara Nasional belum dapat memberikan hasil yang memadai sesuai keadaan dan kebutuhan di kota Bandung, karena perbedaan jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan, serta jenis pelayanan yang terdapat dan dibutuhkan di Kota Bandung dapat berbeda dengan daerah atau pedesaan lain. Perencanaan SDM Kesehatan yang baik perlu dilakukan di waktu yang akan datang. Begitu pula dengan memperhatikan struktur organisasi yang ada saat ini, dan adanya perkembangan permasalahan kesehatan perkotaan, koordinasi lintas sektor dan lintas program, teknik informasi yang belum tersedia di semua Puskesmas dan teraplikasi dengan baik, adanya era globalisasi yang menyebabkan persaingan bebas dan terbukanya dunia informasi, maka SDM Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan belum memenuhi dalam kuantitas dan kualitas, serta pendistribusian, maupun pendayagunaannya belum sesuai potensi dan kebutuhan pemberdayaan SDM.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 26!
Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Tenaga Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13
Jenis Tenaga Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Administrasi Bidan Perawat Perawat Gigi Sanitarian Gizi Laboratorium Farmasi SKM Elektromedik Jumlah
Struktural 0 40 1 42 0 0 0 0 0 0 0 1 0 84
Fungsional 5 95 54 0 171 231 46 59 71 34 38 0 4 808
JFU 0 0 0 313 5 15 0 5 5 1 10 25 0 379
Jumlah 5 135 55 355 176 246 46 64 76 35 48 26 4 1271
(Sumber Data Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2013)
2.2.2 Sarana Prasarana Jumlah jenis sarana dan prasarana pada sarana/fasilitas Pemberi
Pelayanan
Kesehatan
yang
menunjang
pelayanan
kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai aset bergerak terdapat dalam tabel 2.2. Sarana dan prasarana yang meliputi sarana/fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan di fasilitas Pemerintah pada Puskesmas dan fasilitas pemberi layanan kesehatan
Pemerintah dan Swasta
lainnya yang tersedia di Kota Bandung dan sudah tercatat memiliki surat izin dan sertifikat sesuai tabel 2.7. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pada fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan di waktu yang akan datang harus disertai
kemampuan
memenuhi
akreditasi
fasilitas
Pemberi
Pelayanan Kesehatan, bukan hanya surat izin dan sertifikat. Menurut
regulasi
fasilitas
pelayanan
kesehatan
yang
harus
mempunyai akreditasi, khususnya Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 27!
Tabel 2.2 Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Bergerak Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Barang Alat-alat angkutan Alat bengkel dan alat ukur Alat pertanian Alat kantor dan rumah tangga Alat studio dan alat komunikasi Alat-alat kedokteran Alat laboratorium
Jumlah (Buah) 251 574 70 9764 319 529 819
Sumber : Subbag Umum, Desember 2013 (Simda)
Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan juga dikelompokkan sesuai jenis layanan kesehatan dan harus melayani serta merujuk satu tingkat di atas dari strata Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut, atau kepada Fasilitas yang mempunyai sarana yang lebih lengkap dalam satu yaitu Puskesmas dan Klinik Pratama, Pemberi Pelayanan Kesehatan II (PPK II) yaitu Klinik Utama dan Rumah Sakit Tipe C, dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III (PPK III) yaitu Rumah Sakit Tipe B. Sistem Rujukan PPK I melayani pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan PPK I dan merujuk yang disebut Rujukan Primer dalam skala wilayah Puskesmas. PPK II melayani pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan PPK II dan merujuk dalam skala Pemerintah Kota. PPK III melayani pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan PPK III dan merujuk dalam skala Provinsi (Rumah Sakit Tipe B) Kendali mutu pelayanan kesehatan dan sistem rujukan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota sesuai Fungsi dan Tugasnya.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 28!
Tabel 2.3 Data Fasilitas / Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013 No A. 1.
2.
3.
4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Sarana SARANA KESEHATAN Puskesmas terdiri dari : a. UPT Puskesmas b. Jejaring Puskesmas Klinik Pratama a. Rawat Jalan b. Rawat Inap (Rumah Bersalin) Klinik Utama a. Rawat Jalan b. Rawat Inap Rumah Sakit a. Umum b. Khusus Laboratorium Klinik Laboratorium Lingkungan Apotik Toko Obat (PEO) Optik Klinik Kecantikan Balai Khitan Sarana Batra TENAGA KESEHATAN Praktek Dokter Umum Praktek Dokter Spesialis Praktek Dokter Gigi Praktek Dokter Gigi Spesialis Praktek Bidan Praktek Dokter Berkelompok
Jan 2013
Feb 2013
Maret 2013
April 2013
Mei 2013
Juni 2013
30
30
30
30
30
30
43
43
43
43
43
43
208
210
206
203
201
196
24 14 10
25 15 10
26 16 10
26 16 10
27 17 10
18 14 44 0
18 14 44 0
18 14 44 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26 16 10 30 17 14 0 0
607 99 63 36 3 16
608 100 63 36 3 16
611 101 63 36 3 16
613 101 63 35 3 16
616 100 62 34 3 16
621 100 62 32 2 14
3063 2618
3085 2624
3114 2632
3129 2649
3148 2655
3161 2657
1189
1197
1206
1216
1223
1227
403
403
405
409
411
412
1488
1496
1503
1511
1517
1529
7
0
0
0
0
0
Sumber: Seksi Guna Sarkes, 2013
2.3
Kinerja Pelayanan Kesehatan SKPD Kinerja pelayanan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kota
Bandung merupakan keberhasilan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 29!
Untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung selain disesuaikan dengan SKKB yang mengacu pada SKN, juga disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan kesehatan Kota Bandung yang telah sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN pada Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2005,
dan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 yaitu tentang RPJMD Kota bandung Tahun 2009-2013, dan disesuaikan pula dengan Visi dan Misi Kota Bandung, maupun Visi Misi Dinas Kesehatan Kota Bandung. Selanjutnya
pencapaian
kinerja
Pelayanan
SKPD
Dinas
Kesehatan Kota Bandung disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD pada Peraturan Daerah No 13 tahun 2007 dan pada rincian uraian tugas dan fungsi SKPD pada Peraturan Walikota No 475 Tahun 2008, dibandingkan dengan target SPM (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/2009 tentang Standar Pelayanan Minimal) dan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator lainnya. Pada akhirnya pencapaian kinerja 2009 s/d 2013 mencakup penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD serta indikator SPM, maupun capaian kinerja sesuai target SPM, IKK dan target indikator lainnya (MDG’s, RPJMD, dan muatan lokal) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penduduk
Kota
Bandung
pada
tahun
2012
sebanyak
2.455.517 jiwa (BPS Kota Bandung). Dari tahun 2007-2012 rata-rata
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 30!
pertumbuhan
penduduk
adalah
1,06%,
artinya
tingkat
pertumbuhan tersebut relatif menurun bila dibandingkan rata-rata tahun 2003-2008 sebesar 1,1%. Tahun 2010, jumlah penduduk sedikit berkurang untuk kemudian meningkat lagi1. Dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha, maka kepadatan penduduk Kota Bandung tahun 2008 adalah 142 jiwa/ha meningkat menjadi 147 jiwa/ha pada tahun 2012. Dengan pertumbuhan linier, maka diperkirakan penduduk Kota Bandung tahun 2018 mencapai 2,6 juta jiwa, sedangkan dengan pola proyeksi non-linier (relatif lebih valid), menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat, sehingga tahun 2018 diperkirakan berjumlah 2,5 juta jiwa.
2.3.1.Perkembangan IPM Kota Bandung Aspek
geografi
dan
demografi,
aspek
kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah seluruhnya
dirahkan
untuk
mencapai
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM) dengan melakukan pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan (environmental friendly). Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara umum pembangunan manusia di Kota Bandung selama kurun waktu 2008-2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, IPM Kota Bandung adalah sebesar 78,33 dan secara perlahan naik mencapai 79,47 di tahun 2013.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 31!
Grafik 2.1 Perkembangan IPM Kota Bandung Periode 2008-2013
Sumber : BPS Kota Bandung
* Angka Sementara
Dengan nilai IPM sebesar 79,47, maka Kota Bandung termasuk dalam klasifikasi menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa
pembangunan
meningkatkan
kualitas
yang hidup
dilaksanakan yang
diukur
cukup
berhasil
dari
indikator
kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator
pendidikan,
serta
(iii)
daya
beli
masyarakat
yang
meningkat. Dengan menggunakan data hasil survei BPS Kota Bandung yang memperkirakan pada tahun 2013 IPM Kota Bandung akan mencapai angka 79,47 maka pada tahun 2016 IPM Kota Bandung diperkirakan sudah bisa mencapai 80, atau termasuk batas bawah wilayah yang berpenduduk umumnya makmur. Grafik 2.2 Perkembangan IPM Kota Bandung tahun 2006-2013 dan Trend Hingga 2018
Sumber : BPS Kota Bandung (diolah)
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 32!
Komponen IPM tertinggi adalah Indeks Pendidikan, diikuti oleh Indeks Kesehatan dan yang terakhir adalah Indeks Daya Beli, ini menunjukkan bahwa dari ketiga komponen IPM, akselerasi peningkatan Indeks Daya Beli menjadi pekerjaan rumah agar dapat mengungkit naik nilai IPM, mengingat dua komponen lainnya telah mencapai angka yang sulit untuk ditingkatkan. Pertumbuhan indeks daya beli berada pada tingkat 0,57% per tahun, diikuti pertumbuhan indeks kesehatan sebesar 0,38%, dan yang paling rendah pertumbuhannya adalah indeks pendidikan yang tumbuh sebesar 0.19%. Tabel 2.4 Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Bandung Tahun 2006-2013*
77,51 78,09 78,33 78,71 78,99 79,12 79,32 79,47
Indeks Pendidikan 89,26 89,56 89,71 89,83 90,09 90,14 90,25 90,44
Indeks Kesehatan 79,28 80,65 80,97 81,08 81,22 81,32 81,35 81,38
0,36%
0,19%
0,38%
Tahun
IPM
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Pertumbuhan
Indeks Daya Beli 63,99 64,04 64,27 65,22 65,66 65,9 66,35 66,59 0,57%
Sumber: BPS Kota Bandung
Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir. 2.3.2.Kesehatan a.
Indeks Kesehatan Pada pencapaian target kinerja dari tahun 2009 s/d 2013:
indikator RPJMD dan SPM (sebagai urusan wajib) telah terpenuhi. Begitu pula Indeks Kesehatan Kota Bandung meningkat dari tahun 2008 s/d 2012 yaitu 80,97 (2008), 81,08(2009), 81,22(2010), 81,32(2011), 81,35(2012) dan 81,37 (2013). Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat meningkat, yang tentunya akan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 33!
mempengaruhi umur harapan hidup yang lebih panjang pada Bayi, Balita dan Ibu. b.
Angka Harapan Hidup (AHH) Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan
dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup
menunjukkan
kualitas
kesehatan
masyarakat,
yaitu
mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Trend perkembangan angka harapan hidup di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini: (AHH 2013 LKPJ Dinkes sebesar 73.82) Grafik 2.3 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 2010-2013 (dalam tahun) 73,85 73,80
73,81
73,75
73,79
73,70
Tahun
73,82
73,73
73,65
73,65
73,60
73,58
73,55 73,50 73,45 2008
2009
2010
2011
2012
2013,*
Sumber : BPS Kota Bandung (diolah)* Angka Sementara
Pada gambar
di atas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup
(AHH) pada 2008 sebesar 73,39 dan pada 2013 menjadi 73,82. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,42 poin atau terjadi peningkatan sebesar 0,99%. Umur Harapan Hidup di Kota Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 34!
Bandung meningkat dari tahun 2008 s/d 2013 yaitu : 73,58 (2008), 73,65 (2009), 73,73 (2010), 73,79 (2011), 73,81 (2012) dan 73,82 (2013). Yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2012 akan mempunyai kemungkinan hidup sampai usia 73 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, masih banyak masalah dalam hal pelayanan kesehatan yang belum teratur, dan masih terdapat ibu, bayi dan balita yang mengalami kematian yang disebabkan sebab langsung penyakit dan sebab tidak langsung dari masalah jumlah dan kualitas SDM maupun sarana, serta sebab mendasar disebabkan perilaku SDM, lingkungan dan kerjasama lintas sektor.
c.
Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi di Kota Bandung pada tahun 2008 ialah
sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. AKB selama 2008 s/d 2013 kecenderungannya
menurun
dengan
rata-rata
29.33/1000
kelahiran hidup pada tahun 2012. Pada tahun 2013 BPS tidak mengeluarkan angka kematian bayi, namun Dinas Kesehatan Kota Bandung mempunyai data kematian bayi sebanyak 97 kematian bayi,
dimana
jumlah
kematian
bayi
cenderung
menurun
dibandingkan pada tahun 2012. Hal ini terlihat pada SPM 2008 s/d 2013
indikator
ditangani
cakupan
rata-rata
neonatus
mencapai
100%
dengan
komplikasi
(Target
100%),
yang
Cakupan
kunjungan bayi rata-rata 94.72% (Target 90%) tercapai dan melebihi target, dan Cakupan Pemberian Makanan Pendamping pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin rata-rata 100% (Target 100%). Kecenderung AKB menurun dapat disebabkan kunjungan bayi ke sarana kesehatan dan UKBM meningkat, disertai pemberian makanan pendamping ASI.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 35!
d.
Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk di Kota Bandung selama periode
2009-2013 sudah berada di bawah target yang ditetapkan menurut standar WHO (<1%). Pada tahun 2009 balita dengan gizi buruk mencapai 0,74%, dan pada Tahun 2012 menurun menjadi sebesar 0.22% serta tahun 2013 sebesar 0.17%. Grafik 2.4 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Bandung Tahun 2009 s/d 2013 0,8
0,74
0,7 0,6
0,49
0,5
0,43
0,4 (Persen)
0,3
0,22
0,17
2012
2013
0,2 0,1 0 2009
2010
2011
Sumber : LKPJ AMJ Kota Bandung
e.
Aspek Pelayanan Urusan Wajib
Aspek pelayanan urusan wajib Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 digambarkan pada tabel berikut:
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 36!
Tabel 2.5 Hasil Kinerja Fokus Layanan Urusan Wajib Dinas Kesehatan Kota Bandung Periode 2008-2013 N No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kesehatan 1 Jumlah posyandu (unit) 2 Rasio puskesmas per satuan penduduk 3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Capaian Kinerja 2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.896
1.903
1.938
1.945
1.959
1.959
0,0299
0,0296
0,0301
0.0904
0.089
0.089
100%
85,07%
99,61%
99,31%
100%
100%
4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 6 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
89,97%
84,75%
95,57%
94,67%
103,70%
103,70%
83,20%
100%
100%
100%
105,60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
87,56
98,20%
93,29%
92,04%
92,04%
8 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 9 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 1 Cakupan kunjungan bayi Sumber : RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 37!
Jumlah
Posyandu
pada
tahun
2007
sebanyak
1.904
Posyandu dan pada tahun 2013 menjadi 1.959 Posyandu, terjadi penambahan 55 unit posyandu atau terdapat meningkat sebesar 2,9% unit posyandu. Rasio ideal 1 unit Posyandu untuk melayani balita adalah antara 75–100 balita. Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu. Grafik 2.5 Perkembangan Jumlah Posyandu Kota Bandung Tahun 2007-2013
Sumber: LKPJ AMJ Kota Bandung !
Ketersediaan Puskesmas bagi masyarakat dari periode 2008 ke tahun 2012 mengalami kenaikan. Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kota Bandung Pada tahun 2010, 1 puskesmas melayani 33.219 orang penduduk. Untuk perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Bandung selama periode 2008-2013 mengalami fluktuasi. Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Pada tahun 2008 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 100%, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 85,07% di tahun 2009. Pada tahun 2013 cakupan komplikasi
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 38
kebidanan yang ditangani di Kota Bandung sudah kembali mencapai 100%. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Bandung mengalami perbaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2009 cakupannya baru mencapai 84,75%, maka pada tahun 2013 sudah mencapai 93,58%. Perkembangan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Bandung selama periode 2009-2013 telah
mencapai
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
100%. UCI
Tahun telah
Universal
2013
bahkan
cakupan
100%.
Cakupan
mencapai
Child
Immunization
(UCI)
adalah
Desa/Kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan
tersebut
sudah
mendapat
imunisasi
dasar
lengkap dalam waktu satu tahun. Untuk
kinerja
cakupan
balita
gizi
buruk
mendapat
perawatan di Kota Bandung sudah mencapai tingkat yang optimal, dimana dari periode 2008 hingga 2013 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Bandung juga sudah optimal. Selama periode 2008-2013
cakupan
penemuan
dan
penanganan
penderita
penyakit DBD sudah mencapai 100%. Kinerja
cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
pasien
masyarakat miskin selama 3 tahun terakhir (2011-2013) sudah mencapai 100%. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin telah mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Perkembangan cakupan kunjungan bayi selama lima tahun terakhir
mengalami
fluktuasi
setiap
tahunnya.
Cakupan
kunjungan bayi tahun 2008 telah mencapai 90%, tetapi turun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 39
tahun 2009 menjadi sebesar 87,56%. Tahun 2010 cakupan kunjungan bayi naik tajam menjadi 98,20%, dan tahun 2013 mengalami penurunan lagi, menjadi hanya 94,72%. Untuk cakupan puskesmas di Kota Bandung selama periode 2008-2010 sudah di atas 100%. Ini berarti bahwa jumlah puskesmas di suatu Kecamatan ada yang lebih dari 1 puskesmas. Cakupan puskesmas di tahun 2010 mencapai 243,3%. Terkait
capaian
indikator
SPM
di
urusan
kesehatan,
diketahui bahwa tahun 2013 sudah banyak yang tercapai, bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan. Hanya terdapat beberapa indikator kinerja saja yang capaiannya masih di bawah target. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Bandung sudah cukup baik. Dari total 24 indikator SPM Bidang Kesehatan, sebanyak 21 indikator (87,5%) sudah tercapai (bahkan beberapa
indikator
melebihi
target)
dan
hanya
sebanyak
3
indikator (12,5%) saja yang belum mencapai target. Indikator SPM yang belum tercapai diantaranya cakupan peserta KB aktif, cakupan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia, cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota.
Tabel 2.6 Jumlah Kematian Ibu,Bayi dan Balita Kota Bandung Tahun 2008-2013 Uraian
Tahun 2008
2009
2010
Kematian Ibu
27
25
27
20
24
25
Kematian Bayi
173
227
201
235
148
97
3
23
20
5
12
13
Kematian Balita
2011 2012 2013
Sumber Profil 2012 Dinkes Kota Bandung.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 40
Sebab langsung dari masalah kematian ibu yaitu
penyakit
yang menyebabkan sakit telah diatasi dengan terpenuhi pelayanan kesehatan sesuai indikator SPM. Namun beberapa indikator masih belum mencapai seperti pelayanan sebelum persalinan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kurang di akses oleh Bumil, rujukan yang terlambat, imunisasi Bumil oleh tenaga kesehatan, perawatan penyakit menular yang tidak diakses oleh Bumil, Pada sebab langsung menuntut seutuhnya peran institusi kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan yang bermutu. Sebab tidak langsung pada kematian yang disebabkan oleh disebabkan
kualitas SDM dalam memberi
pelayanan kesehatan
masih kurang dan sarana prasarana belum memadai mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu, faktor gender dan nutrisi, sudah
menuntut
peran
sektor
lain
dan
kesehatan
untuk
bekerjasama, namun kerjasama tersebut belum terintegrasi baik. Sebab mendasar kematian yang disebabkan oleh Lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih kurang. Faktor manusia
(SDM),
Pendidikan,
Geografi,
Ekonomi,
yang
membutuhkan peran sektor selain kesehatan yang lebih besar. Menurut Bloom yang mempengaruhi kesehatan adalah akses pada pelayanan dasar 20%, perilaku 30%, lingkungan 45%, faktor genetika 5%. Begitu pula adanya perubahan paradigma lama ke paradigma
baru
pada
dunia
kesehatan,
yaitu
disepakatinya
Paradigma Sehat yang lebih mengutamakan mengubah pandangan dan cara seseorang tentang sehat sebelum sakit, atau lebih baik sehat
daripada
mengobati
penyakit,
sehingga
mengarahkan
prioritas upaya pelayanan kesehatan kepada upaya promotif dan preventif, yang kemudian didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain itu agar dapat memelihara kesehatan individu, keluarga dan masyarakat secara paripurna perlu diciptakan lingkungan yang sehat.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 41
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2009 – 2013
NO#
(1)# 1#
2#
3#
4#
5#
Indikator#Kinerja# sesuai#Tugas#dan# Fungsi#SKPD#
(2)# Puskesmas# Pelatihan# Penanganan# Gawat# Darurat#(PPGD)# Fasilitas# kesehatan# melaksanakan# Standar# Pelayanan# Minimal#(SPM)# Terpenuhinya# Ketersediaan# Obat,# Bahan# dan# Alat# Kesehatan# sesuai# dengan#kebutuhan# Pangan# Industri# Rumah# Tangga# (PIRT)# Yang# Memiliki# Sertifikat# Inspeksi# sanitasi# restoran# /# rumah# makan#dan#jasa#boga#
Target# SPM# sd#2015#
(3)# #
#
#
#
#
#
#
#
#
Cakupan# penjaringan# kesehatan# siswa# SD# dan#setingkat#
SPM#
7#
Cakupan#Ibu#Hamil#K4#
SPM#
8#
Cakupan# komplikasi# kebidanan# yang# ditangani#
SPM#
#
#
#
Target#Renstra#SKPD#Tahun#keA#
Realisasi#Capaian#Tahun#KeA#
%#Capaian#Pada#Tahun#KeA#
1#
2#
3#
4#
5#
1#
2#
3#
4#
5#
1#
2#
3#
4#
5#
(5)#
(6)#
(7)#
(8)#
(9)#
(10)#
(11)#
(12)#
(13)#
(14)#
(15)#
(16)#
(17)#
(18)#
(19)#
(20)#
RPJMD#
7### Pkm#
8### Pkm#
9### Pkm#
10### Pkm#
11### Pkm#
7#
10#
9#
10#
11#
100 %#
100 %#
100 %#
100%#
100 %#
RPJMD#
21# Pkm#
30# Pkm#
39# Pkm#
48# Pkm#
57## Pkm##
71#
73#
73#
73#
73#
338 %#
243 %#
187 %#
152%#
128. 07%#
RPJMD#
100 %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
195/1 95# #
#
266/2 66#
271/ 271# #
271/2 71# #
100 %#
100 %#
100 %#
100# %#
100 %#
1826/# 3000##
2014/# 3000# #
2293 /# 3364# #
2457/# 3364# #
60,6 2#%#
60,8 6#%#
67,1 0#%#
68,2# %#
73,0 4#%#
#
#
941/ 1083#
933/1 008#
76,3# %#
84#%#
86,3 9#%#
86,88# %#
92,5 6#%#
45421 /# 45421#
62,1# %#
87,8 7#%#
100# %#
100# %#
100# %#
48992 /# 50043#
89,1# %#
99,6 6#%#
98,5 1#%#
99,13# %#
97,9 0#%#
8776/# 8776#
85,1# %#
99,3 1#%#
99,3 1#%#
100# %#
100# %#
(4)#
#
6#
Target# Indikator# Lainnya#
Target# IKK#
RPJMD#
55#%#
60#%#
65#%#
70#%#
75#%#
1650/# 3000#
Muatan# Lokal#
85,5 8#%#
85,63# %#
85,66 %#
85,75 %#
86#%#
449/6 09#
#
100# %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
619/# 997#
37172 /# 51296#
650/# 93593 5#
MDGs#
87#%#
89#%#
91#%#
93#%#
95#%#
48695 /# 54657#
53138 /# 53318#
49499 /# 50651#
MDGs#
68#%#
71%#
74%#
77%#
80#%#
4518/# 5311#
10623 /# 10664#
10060 /# 10130#
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 42
18.02 3/# 18.02 3# 4882 9/# 4925 7# 9851 /# 9851#
#9#
Cakupan# pertolongan# oleh# tenaga# kesehatan# yang# memiliki# kompetensi# kebidanan#
10#
Cakupan# nifas#
11#
Cakupan# neonatus# dengan# komplikasi# yang#ditangani#
12#
Cakupan# kunjungan# bayi#
13#
Cakupan# pelayanan# anak#balita#
14#
15#
16#
17#
18#
19#
pelayanan#
Cakupan# pemberian# makanan# pendamping#ASI#pada# anak# usia# 6A24# bulan# keluarga#miskin# Cakupan# balita# gizi# buruk# mendapat# perawatan# Cakupan# peserta# KB# Aktif# Meningkatnya# akses# dan# mutu# pelayanan# kesehatan# dasar# terhadap#Lansia# Cakupan# pelayanan# kesehatan# rujukan# pasien# masyarakat# miskin# Cakupan# pelayanan# kesehatan# dasar# masyarakat# miskin#
SPM#
SPM#
SPM)#
SPM)#
SPM#
SPM#
SPM#
SPM#
#
SPM#
SPM#
#
#
#
#
#
#
#
MDGs#
85#%#
86#%#
87#%#
88#%#
90#%#
44217 /# 52172#
48642 /# 50894#
45771 /# 48348#
4875 8/# 4701 8#
44701 /# 47768#
84,8# %#
95,5# 7%#
94,6# 7%#
103,7# %#
41338 /# 50894#
40014 /# 48438#
3761 4/# 4701 8#
44080 /# 47768#
87,7 %#
81,2 2#%#
82,6 1#%#
80#%#
6515 /# 6515#
6582/# 6582#
96,4# %#
99,5 6#%#
100# %#
100# %#
100# %#
41799 /# 44128#
87,6# %#
98,2# %#
93,2 9#%#
92,04# %#
94,7 2#%#
18275 9/# 20305 4#
56,3# %#
99,5 9#%#
91,3# %#
72,51# %#
90,0 1#%#
#
60#%#
65#%#
70#%#
80#%#
90#%#
45755 /# 52172#
#
100 %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
430/# 446#
7257/# 7289#
6256/# 6256#
90#%#
43514 /# 49697#
47601 /# 48471#
42955 /# 46046#
21287 2/# 21373 8#
18538 2/# 20305 4#
3997 8/# 4343 6# 1209 84/# 1668 52#
MDGs#
85#%#
86#%#
87#%#
88#%#
93,5# 8%#
#92,2 8#%#
MDGs#
60#%#
65#%#
70#%#
80#%#
90#%#
10292 7/# 18267 4#
MDGs#
100 %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
150/1 53#
567/5 67#
675/6 75#
769/ 769#
599/5 00#
98#%#
100# %#
100# %#
100%#
100# %#
MDGs#
100 %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
1070/# 1070#
589/5 89#
650/6 50#
289/ 289#
500/5 00#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
91#%#
92#%#
93#%#
94#%#
95#%#
31767 0/# 39340 0#
26623 0/# 36000 0#
73,9 2#%#
82,55# %#
80,8 1#%#
48#%#
50#%#
#
#
30803 5/# 38120 6# 24755 0/# 61610 1#
80,7 4#%#
46#%#
21,9# %#
23,9 2#%#
25,1 0#%#
29,7# %#
40,1 8#%#
20591 /# 16094 7# 16094 7/# 34623
16230 8/# 16230 8# 85367 /# 85367#
3137 78/# 3801 20# 1768 47/# 5953 95# 4046 6/# 4046 6# 9169 7/# 9169
81,3# %#
44#%#
29820 5/# 36693 8# 10813 3/# 49425 5#
98670 /# 98670#
100 %#
100 %#
100# %#
100# %#
100# %#
27138 5/# 27138
100 %#
100 %#
100 %#
100# %#
100 %#
#
#
#
Muatan# Lokal#
42#%#
100%#
RPJMD#
100# %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
37788 /# 37788#
#
MDGs,# RPJMD#
100 %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
37788 /# 37788#
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 43
(Strata# Pertama/Yankesdas)#
0#
20#
Cakupan# pelayanan# gawat# darurat# level# 1# yang# harus# ditangani# sarana# kesehatan# (RS)# di# Kabupaten/Kota#
SPM#
21#
Penderita# DBD# yang# ditangani#
SPM#
#
22#
Penemuan# Penderita# Pneumonia#Balita#
SPM#
#
23#
Penemuan# Pasien# Baru#TB##BTA#Positif#
SPM#
#
24#
Penemuan# Penderita# Diare#
SPM#
25#
Penderita# HIVAAIDS# yang#ditangani#
26#
Cakupan# Desa/Kelurahan#UCI#
27#
28#
29#
Penemuan# Acute# Flacid# Paralysis# (AFP)# Rate# per# 100.000# penduduk#<#15#tahun# Cakupan# Desa/Kelurahan# mengalami# KLB# yang# dilakukan# penyelidikan# epidemiologi# <# 24# jam# Inspeksi# Sarana# Air# Bersih#
#
#
#
80#%#
85#%#
90#%#
100#%#
24/31#
26/31#
27/30#
MDGs#
100# %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
6482# /6482#
3435/# 3435#
3610/# 3610#
100# %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
14071 /# 14071#
20931 /# 20931#
21490 /# 21490#
100# %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
1842/# 1842#
1752/# 1752#
1682/# 1682#
100# %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
68532 /# 68532#
83982 /# 83982#
78072 /# 78072#
#
MDGs#
#
83,9# %#
104# %#
90#%#
93,51# %#
96,6 7#%#
5736/ 5736#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
14734 /# 14734#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
1783/# 1783#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
64481 /# 64481#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
100 %#
#
231/2 31#
100 %#
100 %#
100 %#
100# %#
100 %#
151/ 143#
151/1 51#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
#100# %#
4816 /# 4816# 1653 6/# 1653 6# 1456 /# 1456# 6322 2/# 6322 2#
#
95#%#
151/1 51#
151/1 51#
100#%#
100#%#
12/12#
10/12#
14/14#
14/1 4#
21/13#
100# %#
83,3 3#%#
100# %#
100# %#
161, 54#%#
100#%#
100#%#
100#%#
4/4#
11/11#
13/13#
11/1 1#
19/19#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
78.7# %#
78.8# %#
79#%#
40572 4/#
#
31330 6/#
3159 27/#
31616 8/#
77,8# %#
78,0 3#%#
78,1 1#%#
78,74# %#
#78,8# %#
100#%#
100#%#
100%#
MDGs#
80#%#
85#%#
90#%#
95#%#
#
#
100# %#
100#%#
100#%#
#
#
100# %#
100#%#
78.3# %#
78.4# %#
RPJMD#
29/30#
#
100#%#
#
29/3 1#
5#
HIV# 1262, AIDS# 1376,# Total# 2638# 151/1 32#
100#%#
SPM#
SPM#
75#%#
100 %#
#
SPM#
RPJMD#
MDGs#
#
7# #
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 44
52147 0# 30#
Inspeksi# TempatA Tempat#Umum#
31#
Cakupan# Desa# Siaga# Aktif#
32#
PHBS#Rumah#Tangga#
33#
UKBM#Posyandu#aktif#
34#
Rumah# Sakit# yang# terakreditasi#
35#
36#
37#
UPT# melaksanakan# Perencanaan# Penganggaran# Kesehatan# Terpadu# (P2KT)# UPT# melaksanakan# Penilaian# Kinerja# Puskesmas#(PKP)# UPT# melaksanakan# Sistem# Informasi# Kesehatan#(SIK)#
#
SPM#
#
#
RPJMD#
87.0 %#
87.3# %#
87.4# %#
87.6# %#
88#%#
3952/# 5543#
80#%#
29820 5/# 36693 8#
RPJMD#
60#%#
65#%#
70#%#
75#%#
RPJMD#
46.4 8#%#
47.36# %#
48.23# %#
49.12# %#
50#%#
RPJMD#
100# %#
100#%#
100#%#
100#%#
RPJMD#
9#RS#
11#RS#
13#RS#
#
#
#
#
#
#
#
#
Muatan# Lokal#
20#%# (60# %)#
40#%# (70#%)#
#
#
Muatan# Lokal#
100 %#
#
#
Muatan# Lokal#
25#%#
40112 8# #
5017/# 5714#
12/15 1#
151/1 51# 12996 7/# 22266 4#
4012 28# 5044 /# 5744#
40122 8# 7622/ 8656#
71,3 %#
87,5 7%#
87,8 0%#
87,82 %#
151/1 21#
81%#
100 %#
100 %#
132,6 2%#
2059 57/# 3135 00# 1959 /# 1959#
20595 7/# 31350 0#
61,9 %#
65,6 4#%#
65,6 4#%#
65,,7 0#%#
1959/ 1959#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
/151#
#88,0 5%#
#124, ,79%#
#
#
100#%#
1903/# 1903#
1903/# 1903#
1945/# 1945#
15#RS#
17#RS#
9#
11#
16#
19#
17#
100# %#
100# %#
123# %#
127# %#
100# %#
60#%# (80#%)#
80#%# (90#%)#
100#%# (100# %)#
24/30#
32/28#
32/29#
32/2 9#
32/32#
80#%#
76,6 7#%#
123, 07#%#
110,3 4#%#
100# %#
100#%#
100#%#
100#%#
100#%#
30/30#
30/30
30/30
30/30
30/30#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
100# %#
50#%#
75#%#
90#%#
100#%#
30/8#
30/15#
#
#
30/30#
375# %#
200# %#
136, 36#%#
103,3 4#%#
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 45
#65,7 5#%# #100# %#
#100# %#
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 (Sumber dari Bagian Keuangan-Simda)
Anggaran#pada#Tahun#keA# NO#
(1)# 1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
Prosentase##antara#Realisasi#dan#Anggaran#Tahun# KeA#
Realisasi#Anggaran#pada#Tahun#keA#
Uraian#
(2)# Program# Obat# dan# perbekalan# Kesehatan# Program# Upaya# Kesehatan# Masyarakat# Program# Pengawasan# Obat# dan#Makanan# Program# Promosi# Kesehatan# dan# Pemberdayaan# Masyarakat# Program# Pengembangan# Lingkungan#Sehat# Program# Pencegahan# dan# Penanggulangan# Penyakit#Menular# Program# Standarisasi# Pelayanan# Kesehatan# Program# Pengadaan,# Peningkatan# dan# Perbaikan# Sarana# dan# Prasarana# Puskesmas/Puskes mas# Pembantu# dan# Jaringannya#
1#
2#
3#
4#
5#
(3)# 12,000,00 0,000# #
(4)# 12,000,00 0,000# #
(5)# 12,000,00 0,000# #
(6)# 12,000,00 0,000# #
(7)# 15,000,00 0,000# #
10,000,00 0,000#
10,000,00 0,000#
10,000,00 0,000#
10,000,00 0,000#
500,000,0 00# #
500,000,0 00# #
500,000,0 00# #
2,000,000 ,000#
2,000,000 ,000#
500,000,0 00#
1#
2#
3#
4#
5#
1#
(12)#
2#
3#
4#
5#
Ang# garan#
Realisasi#
(18)#
(19)#
(8)#
(9)#
(10)#
(11)#
(13)#
(14)#
(15)#
(16)#
(17)#
9,320,93 2,800#
23,732,7 12,480#
10,680,7 00,410#
7.299.68 0.620#
9.849..03 6.740#
77.67#
197.7 7#
89.01#
60%#
65%#
13,000,00 0,000#
4,427,60 0,150#
6,280,98 7,100#
8,247,81 6,660#
7.459.36 5.440#
7.929.354 .310#
44.28#
62.81#
82.48#
74%#
52%#
500,000,0 00# #
700,000,0 00# #
34,700,0 00#
44,541,9 00#
147,250, 400#
206.548. 160#
140.383.1 55#
6.94#
8.91#
29.45#
41%#
2o%#
2,000,000 ,000#
2,000,000 ,000#
3,500,000 ,000##
3,049,58 7,000#
470,503, 675#
792,950, 420#
2.708.96 3.143#
1.575.810 .360#
152.4 8#
23.53#
39.65#
135%#
45%#
500,000,0 00#
500,000,0 00#
500,000,0 00# #
600,000,0 00# #
44,040,0 00#
123,958, 000#
356,770, 000#
1.031.53 8.700#
1.535.408 .750#
8.81#
24.79#
71.35#
206%#
259%#
3,000,000 ,000#
3,000,000 ,000#
3,000,000 ,000#
3,000,000 ,000# #
4,000,000 ,000# #
2,950,13 8,200#
1,662,33 2,000#
2,869,31 2,600#
2.327.17 1.575#
4.381.960 .311#
98.34#
55.41#
95.64#
#
1,500,000 ,000#
1,500,000 ,000#
1,500,000 ,000#
1,500,000 ,000#
3,000,000 ,000#
637,216, 000#
610,292, 300#
2,262,17 7,167#
1.223.63 3.985#
2.191.714 .000#
42.48#
40.69#
150.8 1#
11,000,00 0,000#
11,000,00 0,000#
11,000,00 0,000#
11,000,00 0,000#
15,000,00 0,000#
10,912,9 59,000#
593,907, 000#
14,636,0 28,683#
2.291.52 6.575#
3.599.493 .190#
99.21#
5.40#
133.0 5#
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 46
RataArata# Pertumbuhan#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
9#
10#
11#
12#
13#
14#
15#
16#
#
Program# Kemitraan# Peningkatan# Pelayanan# Kesehatan# (Bawaku# Sehat)# Program# peningkatan# pelayanan# kesehatan# anak# balita# (Ban# Prov# 2010)# Program# Peningkatan# Pelayanan# Kesehatan#Lansia# Program# Pengawasan# dan# Pengendalian# Kesehatan# Makanan# Program# Pelayanan# Administrasi# Perkantoran# Program# Peningkatan#Sarana# dan# Prasarana# Aparatur# Program# Peningkatan# Kapasitas# Sumber# Daya#Aparatur# Program# Peningkatan# pengembangan# Sistem# Pelaporan# Capaian#Kinerja#dan# Keuangan# #
7.468.39 0.389#
78.447.01 8.578#
97.05#
62.05#
98.13#
AA#
AA#
A#
A#
A#
198,390, 000#
210.782. 525#
291.772.8 50#
14.20#
15.25#
26,332,0 00#
88,510,0 00#
279.223. 475#
257.727.7 25#
4.68#
3,526,83 3,500#
4,046,79 7,545#
6,211,42 4,850#
7.433.37 2.468#
8.680.837 .319#
4,000,000 ,000#
1,162,41 5,000#
2,067,08 8,600#
2,785,30 6,510#
3.382.80 5.310#
800,000,0 00#
1,000,000 ,000#
81,950,0 00#
674,386, 000#
850,651, 000#
700,000,0 00#
700,000,0 00#
800,000,0 00#
317,851, 000#
387,870, 000#
114,000,0 00,000#
131,000,0 00,000#
148,000,0 00,000#
67,107,9 90,971#
74,074,7 94,000#
#
#
#
#
#
#
#
#
A#
A#
A#
A#
A#
A#
95,000,0 00#
#
400,000,0 00#
400,000,0 00#
400,000,0 00#
400,000,0 00#
700,000,0 00#
56,792,3 00#
61,000,0 00#
300,000,0 00#
300,000,0 00#
300,000,0 00#
300,000,0 00# #
400,000,0 00# #
14,028,2 00#
6,300,000 ,000#
6,300,000 ,000#
6,300,000 ,000#
6,300,000 ,000#
7,000,000 ,000#
2,700,000 ,000#
2,700,000 ,000#
3,000,000 ,000#
2,700,000 ,000#
800,000,0 00#
800,000,0 00#
800,000,0 00#
500,000,0 00#
500,000,0 00#
83,000,00 0,000#
98,000,00 0,000#
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 47
#
#
#
#
#
#
#
#
49.60#
52%#
41%#
#
#
8.78#
29.50#
41%#
#
#
#
55.98#
64.23#
98.59#
#
#
#
#
4.093.718 .890#
43.05#
76.56#
92.84#
#
#
#
#
531.268. 300#
584.444.4 55#
10.24#
84.30#
106.3 3#
66%#
95#
#
#
622,600, 000#
536.341. 220#
579.187.8 61#
63.57#
77.57#
88.94#
76%#
``72%#
#
#
113,551, 317,000#
44.390.4 11.885#
124.137.8 07.494#
80.85#
75.59#
99.61#
33,9 %#
83%#
#
#
Konsep
Bloom
dan
Paradigma
Sehat
mempengaruhi
prioritas upaya kesehatan yang berpengaruh pada masalah pembiayaan kesehatan. Dari realisasi pembiayaan tahun 2013 biaya untuk pelayanan kesehatan 82,4%, pelayanan kesehatan lingkungan 1,56%, peningkatan perilaku 3,03%. Untuk upaya promotif 12,6%, Upaya preventif 3,85%, Upaya Kuratif 71,1%. Gambaran tersebut menunjukkan biaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan terutama pada biaya kuratif sangat besar. Anggaran kesehatan yang terealisasi saat ini sudah sesuai kebutuhan peningkatan kesehatan di kota Bandung yang masih memerlukan upaya kuratif yang lebih tinggi, sehubungan dengan jumlah
masyarakat
miskin
yang
semakin
bertambah
dan
meningkatnya penyakit degeneratif atau penyakit tak menular dengan bertambahnya usia harapan hidup seseorang di kota Bandung.
Namun
sesuai
dengan
peningkatan
kesehatan
masyarakat dan meningkatnya usia harapan hidup manusia di kota Bandung, diharapkan kendali pembiayaan diikuti kepada berkurangnya realisasi anggaran untuk kuratif dan rehabilitatif dan diikuti realisasi pembiayaan promotif dan preventif yang seimbang. Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 Pasal 171 dijelaskan sumber
pembiayaan
kesehatan
berasal
dari
Pemerintah,
Pemerintah daerah, Masyarakat, Swasta dll. Alokasi APBN 5% dan APBD 10% diprioritaskan untuk pelayanan publik yang sekurangkurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan APBN dan APBD. Pada Pasal 172 ayat 3 dijelaskan alokasi pembiayaan kesehatan pada Pasal 171 untuk pelayanan publik terutama bagi penduduk miskin,kelompok lansia, dan anak terlantar. Pembiayaan Kesehatan di Kota Bandung, sebetulnya masih kurang dari target anggaran 10% APBN dan APBD. Pencapaian prosentase penentuan pembiayaan sesuai Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan masih belum mencapai 10%. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 48
Sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 2,5% untuk APBD Bidang Kesehatan. Dapat disimpulkan gambaran pencapaian kinerja pelayanan kesehatan, secara umum baik indikator SPM, IKK, RPJMD dan MDG’S telah terpenuhi tetapi dari kualitas pelayanan masih kurang, dan masih ada
beberapa masalah dalam pelaksanaan
SPM Bidang Kesehatan sebagai urusan wajib yang harus dipenuhi sbb : 1) Pembiayaan kesehatan belum memenuhi implementasi SPM dan masih berupaya mengatasi kegiatan pengobatan secara dominan, 2) SDM dan sarana kesehatan belum memadai dan bermutu, 3) Kurangnya peran serta SKPD yang terintegrasi LSM, masyarakat, swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan RPJMD maupun MDG’s. 2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Peluang 1)
Regulasi
Globalisasi,
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Propinsi,
Pemerintah Daerah dan Penguatan Peraturan
Pemangku Pemerintah Daerah. Adanya regulasi globalisasi yang mengizinkan kebebasan informasi, perdagangan dan orang asing bekerja di luar negeri, memungkinkan tenaga kesehatan luar negeri masuk ke dalam wilayah kota Bandung, menjadi peluang bagi SKPD Dinas Kesehatan
Kota
Bandung
meningkatkan
regulasi
tenaga
kesehatan dan perizinan maupun upaya peningkatan
mutu
pelayanan kesehatan untuk dapat bersaing dengan pihak asing. Regulasi pemerintah pusat yang berhubungan dengan penyelenggaraan
upaya
kesehatan
adanya
Undang-Undang
Dasar RI Tahun 1945, Sistem Kesehatan Nasional, UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 49
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan regulasi lainnya menjadi peluang bagi peningkatan upaya kesehatan di kota Bandung. Regulasi bagi Pemerintah Daerah tentang Penyelenggaraan otonomi daerah dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab melalui Undang-undang No.32 Tahun 2004 merupakan peluang bagi pembangunan kesehatan daerah di
Kota
Bandung
untuk
menggali
dan
mempercepat
pembangunan kesehatan sesuai dengan masalah, potensi dan karakteristik masyarakat Kota Bandung. Upaya yang sangat mendukung teraksesnya pelayanan kesehatan oleh seluruh masyarakat, tanpa kecuali masyarakat miskin, yaitu adanya Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Undang-undang RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, didukung pelaksanaan Presiden
Jaminan
No.
Pemerintah
12
Kota
Kesehatan
Tahun Bandung
penyelenggaraan upaya
2013
Nasional
oleh
merupakan
dalam
percepatan
Peraturan
peluang
bagi
peningkatan
kesehatan yang efektif, efisien dan
bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan tanpa kecuali bagi masyarakat miskin di Kota Bandung.
yang mendapatkan
jaminan kesehatan semua. Demikian pula adanya Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat, dimana Kementerian Kesehatan berperan sebagai anggota dalam Pokja Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan, dengan fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Peningkatan Kesehatan Kawasan Kumuh dan Masyarakat Miskin Perkotaan bagi Kota Bandung, dengan pilot proyek di Kawasan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 50
Tamansari
merupakan
menunjukkan
peluang
perhatian
bagi
Kota
berwawasan
Bandung,
yang
depan
bagi
ke
penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu bagi masyarakat miskin serta terpadu dengan lintas sektor lainnya. Dukungan Sistem Kesehatan Kota Bandung pada Peraturan Daerah No 10 tahun 2009 telah mendukung kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin, daerah
kumuh,
pada
Pasal
29
yang
khususnya di menjelaskan
penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan dan daerah
kumuh
perkotaan
merupakan
tanggung
jawab
Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah perbatasan dan pemerintah Provinsi, merupakan peluang bagi SKPD Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi menjelaskan dan menguraikan kegiatan, program dan aplikasinya dalam bentuk regulasi Peraturan Gubernur atau Walikota untuk penguatan pelaksaannya. Begitu pula Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Community
Social
Responsibility
dapat
menjadi
peluang
meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Peluang yang juga berperan adalah adanya Peran Serta Masyarakat Kota Bandung yang mulai meningkat. Adanya regulasi yang diperlukan
bagi penyelenggaraan
upaya kesehatan menjadi peluang bagi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang berhasil. Baik regulasi pemerintah pusat, globalisasi dan propinsi, serta
regulasi
yang
dikeluarkan
merupakan peluang bagi
oleh
Pemerintah
Daerah
Pemangku Pemerintahan Daerah
untuk menjelaskan dan menguraikan kegiatan,program dan aplikasinya dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Walikota.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 51
2)
Peran Sarana Kesehatan Swasta, Masyarakat, dan Lintas Sektor Pada pelaksanaan
regulasi bukan saja SKPD Dinas
Kesehatan Kota Bandung yang terlibat Peran Sarana Kesehatan Swata, Masyarakat dan Lintas Sektoral menjadi peluang bagi peningkatan upaya kesehatan di kota Bandung. 2.4.2. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD 1)
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung yang masih di bawah target indeks 80. IPM dipengaruhi Indeks Pendidikan (lama sekolah), Indeks
Kesehatan (UHH), Ekonomi (daya beli masyarakat). Meskipun Indeks Kesehatan tahun 2008 meningkat menjadi 81,37 pada tahun 2013, IPM kota Bandung masih di bawah target indeks 80. Karenanya menjadi tantangan SKPD Dinas Kesehatan kota Bandung meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mencapai peningkatan IPM. Sektor kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. 2)
Penguatan Regulasi Peraturan Walikota bagi Peningkatan Jenis Pelayanan Kesehatan Sebagai
contoh
adanya
regulasi
globalisasi
tantangan bagi kota Bandung untuk meningkatkan mutu
tenaga kesehatan
dan
mutu
menjadi kuantitas,
layanan di sarana
kesehatan, serta meningkatkan jenis pelayanan Dokter Keluarga dan Pelayanan Pengobatan Tradisional sebagai pengembangan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang telah ada, masih memerlukan
uraian bagi pelaksanaan program, kegiatan dan
aplikasinya dalam bentuk Peraturan Walikota. Begitu pula pelayanan kesehatan lainnya, masih ada yang belum diperjelas
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 52
dan dikuatkan oleh Peraturan Walikota menjadi tantangan bagi Pemerintah kota Bandung. 3)
Peningkatan Kesehatan Lingkungan Kumuh dan Masyarakat Miskin Melalui Kawasan Binaan Akibat pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat,
berdampak timbulnya daerah kumuh perkotaan di daerah perbatasan, di daerah bentaran sungai, di bawah bangunan jalan layang atau daerah sepanjang rel kereta api. Daerah kumuh perkotaan tidak terlepas dari masalah masyarakat miskin. Pada
SKKB
pasal
29
dijelaskan
tentang
pelayanan
kesehatan lintas batas dan daerah kumuh Daerah lintas batas dan daerah kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Lintas Batas, Daerah dan Pemerintah Provinsi. Pada pasal 58 tentang
pembiayaan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Masyarakat Miskin dan Orang Terlantar, dari sumber biaya APBD, APBD Provinsi dan APBN, serta penetapan pembiayaan
sasaran
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat
miskin dan orang terlantar yang harus ditetapkan oleh Peraturan Walikota. Pada
saat
ini
jumlah
masyarakat
miskin
meningkat.
Walaupun sudah ditetapkan dengan Survey BPS yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai masyarakat miskin penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2007 adalah 346.230 jiwa
dan tahun 2013 adalah 366.300, untuk
masyarakat miskin yang belum
termasuk Jamkesmas adalah
340.059 tahun 2013. Jumlah masyarakat miskin tersebut selalu bertambah
dan
disebut
sebagai
masyarakat
miskin
baru.
Timbulnya masyarakat miskin baru perlu dikaji secara terpadu.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 53
4)
Penyakit Yang Perlu Mendapat Perhatian Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat dengan
pertumbuhan dan perkembangan kota Bandung yang pesat, juga menjadi kota pendidikan, pariwisata, dan perdagangan
telah
menjadi daya tarik bagi para pendatang dari luar kota untuk datang,
berusaha
atau
berdomisili
di
Bandung.
Mobilitas
masyarakat luar kota Bandung masuk ke dalam dan keluar kota Bandung
dapat
beresiko
menimbulkan
peningkatan
dan
penjalaran penyakit menular atau yang mendapat perhatian dengan
cepat. Peningkatan penyakit infeksi seperti infeksi
saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit kulit, mata dan penyakit infeksi lainnya rentan banyaknya
penderita
HIV/AIDS,
menjalar dengan cepat.
TB
dan
DBD
merupakan
fenomena yang sudah dan sering muncul di Kota Bandung. Masalah penyakit menular atau yang memerlukan perhatian tersebut
menjadi
tantangan
bagi
kota
Bandung
untuk
di
kendalikan penjalaran atau peningkatannya. Selain penyakit infeksi yang masih menjadi perhatian saat ini
Penyakit degeneratif
darah
tinggi,
jantung,
atau penyakit tidak menular seperti ginjal
dan
diabetes
melitus
sudah
meningkat dan memerlukan penanganan yang komperhensif. Dengan meningkatnya
usia harapan hidup Kota Bandung
maka penduduk dengan Usia Lanjut semakin banyak
hal ini
memerlukan
kondisi
kesehatannya,
perhatian penerapan
khusus santun
untuk lansia
menjaga yang
harus
terus
ditingkatkan pelaynannya. 5)
Pengendalian Bahan Berbahaya Pengendalian Bahan Berbahaya memerlukan pendampingan
dan penguatan regulasi yang masih kurang pada produk lokal dan import makanan, kosmetika dan obat-obatan, maupun obat terlarang.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 54
Kota Bandung sebagai kota perdagangan memungkinkan untuk semakin bertambahnya industri makanan dan minuman, sehingga apabila tidak diantispasi dikhawatirkan makanan dan minuman yang tersedia tidak memenuhi syarat kesehatan karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti formalin dll, serta prosedur pembuatan dan
penyajian makanan untuk
diperdagangkan perlu disosialisasikan dan dipantau lebih baik, khususnya pada tempat produksi, dan
tempat penjualan di
tatanan sekolah dan institusi maupun tempat-tempat umum. , termasuk pemantauan bagi pengedaran NAPZA. 6)
Pengembangan
kuantitas
dan
kualitas
Sarana
dan
Prasarana di Dinas Kesehatan Kota Bandung Jumlah sarana Puskesmas yang ada di kota Bandung masih kurang. Berdasarkan Indikator Indonesia Sehat 2010 dan jumlah penduduk di Kota Bandung tahun 2012 maka jumlah puskesmas di Kota Bandung seharusnya 82 Puskesmas. Peningkatan jumlah Puskesmas menjadi tantangan Pemerintah Kota Bandung. Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan,
Sanitarian, Gizi, Farmasi, SKM, dan Elektromedik
masih kurang dibandingkan 72 buah jumlah
Puskesmas yang
ada. Begitu pula dengan banyaknya program di Puskesmas tenaga kesehatan Perawat dan Bidan sering mengelola program rangkap
di
Puskesmas
yang
berdampak
pada
beratnya
pencapaian kinerja program serta kurang efisien dan efektifnya pengelolaan, pencatatan dan pelaporan program di Puskesmas. Peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung. Kualitas sarana dan prasarana di sarana/fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang meliputi
aset bergerak dan tidak
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 55
bergerak
masih
penempatan,
mempunyai
pemeliharaan,
pemusnahan
sesuai
masalah
dalam
pengawasan,
prosedur,
hal
kalibrasi,
pemanfaatan
maupun
dan
perencanaan,
pengembangan dan penelitian.
7)
Pengembangan Puskesmas Poned Kebutuhan akan pendekatan layanan persalinan kepada
masyarakat untuk mencegah keterlambatan persalinan dan kematian Ibu memerlukan Puskesmas Poned. Pengembangan Puskesmas Poned menjadi Tantangan Pemerintah Kota Bandung. 8)
Penganggaran dan Penyerapan Anggaran Efisien dan Efektif Dari
tabel
Anggaran
dan
realisasi
Pendanaan
APBD
Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun
2009-
2013 yang disampaikan Bagian Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung, dapat dilihat Anggaran Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung meningkat setiap tahun, tahun 2008 Rp. 83.000.000.000,-dan tahun 2013 Rp. 216.887.695.337,40,dengan rata-rata Penyerapan Anggaran dari tahun 2009-2013 adalah 74,59%. Pada tahun 2013 Penyerapan anggaran bagi pelayanan publik dan terutama bagi masyarakat miskin (BAWAKU SEHAT) dapat diserap 63,19% (Rp.78.447.018..378,-) dari total anggaran APBD yang diserap (Rp.124.137.807.494,-) di tahun 2013 yang dilaporkan Bagian Keuangan sesuai Simda. Penganggaran dan Penyerapan dana APBD Bantuan Propinsi tergabung dalam keuangan Bawaku Sehat. Pada tahun 2013, dari Tim BAWAKU SEHAT dapat diketahui Pembiayaan APBD Propinsi (Bantuan Propinsi) untuk masyarakat miskin sebesar
Rp.
13.500.000.000,- dan telah diserap untuk pembiayaan klaim biaya pengobatan masyarakat miskin di Rumah Sakit di kota
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 56
Bandung sebesar 98,8% (Rp. 13.341.349.013,-). Selain itu Biaya pengobatan
masyarakat miskin di Rumah Sakit dibiayai oleh
APBD Kota Bandung sebesar Rp. 64.222.900.000,- dan telah diserap
sebesar
99,9%
(Rp.
64.183.296.105,-)
Total
biaya
pengobatan bagi masyarakat miskin Bawaku Sehat dari APBD Bantuan Propinsi dan APBD kota Bandung Rp. 77.722.900.000,dan telah diserap dengan total biaya yang diklaim Rumah Sakit sebesar 99,7% (Rp. 77.524.645.118,-). Total realisasi biaya Bawaku Sehat tahun 2013 Bawaku Sehat Rp.78..446.144.828,- ada selisih
dari Tim
realisasi biaya
dengan yang dilaporkan Bagian Keuangan (Simda) yaitu Rp. 78.447.018.578,- dan total biaya yang diklaim dan diserap oleh Rumah Sakit Rp. 77.524.645.118,- lebih besar dari biaya realisasi yang dilaporkan, maka untuk hal tersebut masih perlu dilakukan sinkronisasi dan akurasi data. Pembiayaan APBD Kota Bandung bagi pelayanan publik dan terutama
bagi
pembiayaan
masyarakat
bagi
upaya
miskin
kuratif
telah
masih
dipenuhi,
tinggi
tetapi
dan
belum
mengimplementasi seluruh Standar Pelayanan Minimal. Biaya Bawaku Sehat dari APBD Bantuan Propinsi dan APBD Kota Bandung telah diserap untuk biaya pengobatan masyarakat miskin di Rumah Sakit sesuai klaim dari Rumah Sakit sebesar 99,7%, yang menunjukkan tingkat kesakitan masyarakat masih tinggi, terutama pada masyarakat
miskin dengan
kondisi
penyakit yang sudah harus ditangani oleh Rumah Sakit. Upaya tantangan
pembiayaan bagi
yang
Pemerintah
efisien
Kota
dan
Bandung,
efektif
menjadi
dengan
tetap
memprioritaskan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat miskin, dan tetap mengupayakan peningkatan kesehatan dengan menurunkan dan mencegah angka kesakitan meningkat di masyarakat, serta mengimplementasikan SPM.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 57
9)
Standarisasi
Mutu
Pelayanan
di
Sarana
Kesehatan
Pemerintah dan Swasta Regulasi yang telah ada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 028/Menkes/PER/I/2011
tentang
Klinik,
telah
diperbarui
Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2014 perlu diterapkan dengan baik bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di sarana kesehatan. Sehubungan Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional menuntut kerjasama dari Klinik yang dapat memberikan layanan yang bermutu. Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan upaya pelayanan kesehatan yang baik di Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dan Pemerintah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung. Selain itu sarana kesehatan swasta yang bermutu menjadi tantangan
untuk dapat memberi kontribusi bagi kurangnya
sarana dan prasarana layanan kesehatan Pemerintah.
10)
Sistem
Informasi
dan
Pelaporan
Kesehatan
berbasis
Teknologi Sistem Informasi dan pelaporan kesehatan saat ini harus mengikuti
perkembangan
jaman
dengan
berkembangnya
teknologi yang sangat pesat. Smart City merupakan salah satu upaya
Dinas
kesehatan
untuk
memberikan
kemudahan
pelayanan dan informasi kesehatan kepada masyarakat berbasis teknologi Sistem informasi dan pelaporan kesehatan melalui teknologi IT terus dikembangkan oleh dinas kesehatan yang menjadikan tantangan agar masyarakat mendapatkan informasi layanan kesehatan yang terpadu dari pelayanan dasar maupun rujukan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 58
11)
Restrukturisasi Organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung Banyaknya program dan kurangnya tenaga kesehatan yang
menyebabkan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung kurang tercapai menjadi tantangan untuk melakukan restrukturisasi organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 59
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI R encana Strategis (R E N STR A ) D inas K esehatan K ota B andung !
Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi.
Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan
diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah. Penyusunan rencanapembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku
pola hidup sehat. Isu-isu
strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat
bahwa
pada
pelaksanaannya
upaya
penanganan
kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif
sebagai
upaya
peningkatan
kualitas
dan
menjaga
kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 60
Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong
adanya
pemahaman
bahwa
faktor
kesehatan
lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi
penting
mengingat
bahwa
beberapa
penyakit
yang
berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan
sanitasi
lingkungan
yang
ruang
lingkupnya
meliputi
penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita. Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan sumah sakit. Ketersediaan puskesmas di Kota Bandung pada periode 2008 – 2010 tercatat bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kota Bandung sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,0301. Rasio puskesmas per satuan penduduk dalam hal ini adalah jumlah puskesmas per 1.000 penduduk. Pada tahun 2010, di Kota Bandung satu unit puskesmas melayani 33.219 orang penduduk. Untuk cakupan puskesmas di Kota Bandung selama periode 20082010 sudah di atas 100%. Ini berarti bahwa jumlah puskesmas di suatu kecamatan ada yang lebih dari satu puskesmas. Cakupan puskesmas di tahun 2010 mencapai 243,3%. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 61
Di sisi lain, jumlah rumah sakit di Kota Bandung selama periode 2008-2011 mengalami kenaikan cukup signifikan, jika pada tahun 2008 tercatat terdapat 10 rumah sakit, maka pada tahun 2012 telah mencapai 30 rumah sakit. Perbedaan yang cukup tinggi, diindikasikan bahwa pada tahun 2008 belum semua rumah sakit tercatat. Kenaikan jumlah rumah sakit ini mengakibatkan rasio rumah
sakit
per
satuan
penduduk
mengalami
peningkatan,
walaupun secara pararel jumlah penduduk Kota Bandung juga mengalami pertumbuhan. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Bandung pada tahun 2010 mencapai 0,0124. Pada tahun 2010, satu rumah sakit dapat melayani sebanyak 80.832 penduduk. Namun perkembangan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bandung tidak serta merta akan selalu meningkatkan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terutama untuk masalah kegawatdaruratan. Permasalahan lain yang mengemuka adalah ketidak tercapaian indeks kesehatan pada RPJPD tahap kedua yang menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu melahirkan melebihi target perkiraan hingga
200
%,
hal
tersebut
menunjukkan
adanya
kegawat
daruratan yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 62
3.1.1 Analisis SWOT Tabel 3.1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) Analisis Lingkungan Internal ALI
Kekuatan/Strenght
Kelemahan/Weakness
a. Integritas yang tinggi b. Transparan dan akuntabel c. Kerjasama Tim d. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung (SKKB) f. Komitmen Pemerintah Daerah kota Bandung dan Legislatif dalam Pembangunan Kesehatan g. Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber
a. Belum lengkapnya peralatan medis b. Masih ada sarana pelayanan kesehatan yang rusak c. Profesionalisme tenaga kesehatan dan management perencanaan pembangunan kesehatan secara fungsi belum optimal. d. SDM paramedis yang masih perlu ditingkatkan e. Pelayanan kesehatan yang belum maksimal f. Akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat g. Budaya hidup sehat belum tersebar merata ke masyarakat h. Sistem informasi komunikasi yang belum optimal
Strategi (S – O)
Strategi (W – O)
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
Peluang/Oportunity
a. Peraturan Daerah a. Pengembangan a. Reformasi manajemen Kota Bandung Nomor tenaga kesehatan perencanaan kesehatan 18 Tahun 2011 yang profesional, melalui mekanisme tentang Rencana Tata adaptif dan responsif terstruktur Ruang Wilayah Kota dalam rangka b. Peningkatan akses Bandung Tahun 2011 meningkatkan layanan kesehatan – 2031 pelayanan kesehatan dengan meningkatkan b. Adanya komitmen yang bermutu jumlah sumberdaya politis/dukungan b. Mendorong peran manusia, sarana dan politis Pemda serta masyarakat dan prasarana sesuai c. Kebiasaan dan seluruh komponen standar perilaku masyarakat dalam pembangunan c. Peningkatan sistem berobat kesarana kesehatan informasi kesehatan kesehatan cukup baik c. Leadership Kepala yang aktual dan akses d. Dekat dengan pusatDaerah dan Legislatif yang mudah oleh pusat pelayanan yang kapabel dan masyarakat kesehatan dengan aspiratif mendorong d. Peningkatan kinerja kualifikasi pelayanan pembangunan petugas kesehatan yang lebih tinggi kesehatan yang dengan penyusunan paripurna SOP, penerapan standar d. pendapatan daerah pelayanan minimal yang terus meningkat dalam rangka guna mendorong meningkatkan tingkat peningkatan kepuasan layanan anggaran bidang publik
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 63
kesehatan mencukupi
yang
Ancaman/Threat
Strategi (S – T)
Strategi (W – T)
a. Masih adanya permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat b. Besarnya pengaruh narkoba dan seks bebas c. Tingginya kontak deng an dunia luar yang memiliki resiko lebih tinggi tertular penyakit d. Mobilisasi penduduk cukup tinggi. e. Perilaku masyarakat tentang kesehatan khususnya pencegahan penyakit masih rendah. f. Belum semua masyarakat Kota Bandung terjamin pembiayaan asuransi kesehatan g. Sistem transportasi Kota Bandung yang tidak tertata dapat menjadi penghambat pembangunan kesehatan.
a. Pengembangan infrastruktur kota dan pemukiman penduduk yang berwawasan kesehatan b. Peningkatan informasi kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat kepada seluruh lapisan masyarakat c. Kepasatian penjaminan biaya kesehatan masyarakat Kota Bandung melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) d. Penataan transportasi yang mudah, nyaman dan aman
a. Perbaikan manajemen pelayanan publik berbasis pembangunan masyarakat mandiri kesehatan b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan
3.1.2 Analisis Lingkungan Internal (ALI) 1)
Kekuatan Kekuatan adalah kemampuan, kesanggupan, dan daya yang
dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung yang memungkinkan untuk dikembangkan, digali dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun kota. Faktor-faktor
pendorong Pembangunan Kesehatan di
Dinas
Kesehatan Kota Bandung, yaitu : a) Integritas yang tinggi Dalam
penyelenggaraan
pembangunan
kesehatan,
setiap
karyawan dan pimpinan harus memiliki komitmen yang tinggi, ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang teguh dan bermoral
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 64
tinggi
dalam
upaya
mencapai
visi
dan
misi
yang
telah
ditetapkan. b) Transparan dan akuntabel Dapat melaksanakan pelaksanaan tugas secara cerdas, tanggap, bertanggung
jawab,
transparan
dan
dapat
dipertanggung-
gugatan kepada publik. c) Kerjasama Tim Kerjasama yang utuh dan kompak dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme suatu modal dasar untuk mengemban tugas pembangunan kesehatan. d) Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Masyarakat dan pemerintah mempunyai kesamaan pandangan dan bekerjsama mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk
memelihara,
meningkatkan
derajat
kesehatan,
dilaksanakan dengan berlandaskan kepada kepercayaan atas kemampuan
dan
kekuatan
sendiri
serta
bersendikan
kepribadian bangsa. e) Dengan telah disusunnya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung dan Rencana Tata Ruang Wilayah dimungkinkan pembangunan infrastrukstur dan regulasi pembangunan kesehatan di Kota Bandung dapat lebih terarah dengan baik. f) Komitmen Pemerintah Daerah kota Bandung dan Legislatif dalam Pembangunan Kesehatan menjadi dukungan yang kuat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau. g) Tersedianya
dukungan
anggaran
kesehatan
dari
berbagai
sumber terutama anggaran APBD II yang setiap tahunnya meningkat.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 65
2)
Kelemahan
a. Upaya
Pembangunan
kesehatan
belum
optimal
dalam
memberdayakan seluruh potensi sumber daya sehubungan dengan masih adanya sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan kelengkapan alat medis yang masih kurang.
Akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat
dan pelayanan kesehatan yang belum maksimal, serta budaya hidup sehat belum tersebar merata ke masyarakat juga masih menjadi hal uang menghambat dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. b. Profesionalisme
tenaga
kesehatan
dan
management
perencanaan pembangunan kesehatan secara fungsi belum optimal. Kemampuan aparatur dalam menjalankan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek mutu masih perlu ditingkatkan. Hal lain yang menjadi kendala keterbatasan pembiayaan, pembangunan kesehatan belum efektif dan efisien, serta belum didukung dengan Sistem informasi komunikasi.
3.1.3 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) 1). Peluang a) Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 – 2031, tentunya dapat memberikan peluang pembangunan infrastruktur kesehatan. b) Adanya
komitmen
politis/dukungan
politis
Pemda
dalam
memenuhi kebutuhan anggaran bidang kesehatan. c)
Kebiasaan
dan
perilaku
masyarakat
berobat
kesarana
kesehatan cukup baik.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 66
d) Dekat dengan pusat pelayanan kesehatan dengan kualifikasi pelayanan yang lebih tinggi, dimana Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang merupakan pusat Rujukan untuk Provinsi Jawa Barat terletak di wilayah Kota Bandung. 2) Ancaman a) Banyaknya jenis kegiatan di Kota Bandung yang berakibat terjadinya
perubahan
pemanfaatan
ruang,
terdapatnya
permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, dan belum tersedianya ruang untuk sektor informal yang memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kota Bandung. b) Kependudukan dan sumber daya manusia yang pada Tahun 2008 di Kota Bandung tercatat sebanyak 2.335.406 jiwa dengan laju pertambahan penduduk rata-rata per tahun pada Tahun
2006-2008
adalah
tingginya kontak dengan
dunia
0,8%. luar,
Selain
besarnya
itu
pengaruh
narkoba dan seks bebas dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi memiliki resiko lebih tertular penyakit. c)
Perilaku masyarakat tentang kesehatan khususnya pencegahan penyakit masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan upaya dalam memberikan informasi yang benar tentang pencegahan penyakit.
d) Belum semua masyarakat Kota Bandung terjamin pembiayaan asuransi kesehatan. e)
Sistem transportasi Kota Bandung yang tidak tertata dengan baik dapat menjadi penghambat pembangunan kesehatan. Berdasarkan
selama
lima
kapasitas
hasil
tahun
kajian,
kedepan
Puskesmas
bagi
dalam
pemangunan
diperlukan masyarakat
adanya di
kesehatan
peningkatan
wilayah-wilayah
perbatasan Kota Bandung agar dapat melayani masyarakat untuk 24 jam. Puskesmas yang direkomendasikan untuk ditingkatkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 67
kapasitasnya baik dari segi peralatan medis, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta ketersediaan ruang perawatan adalah Puskesmas yang berada di Kecamatan Rancasari (Gedebage), Kecamatan
Bandung
Kidul,
dan
tersedianya
layanan
puskesmas
Kecamatan 24
jam,
Cibiru.
akan
Dengan
memberikan
kemudahan daya jangkau masyarakat, terutama warga miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan di saat gawat darurat. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan terhadap bayi, anak dan ibu perlu ditambah Puskesmas Poned agar dapat memberikan pelayanan kehamilan dan persalinan yang memadai.
3.2. Telaahan Visi,
Misi, dan
Program
Kepala
Daerah
dan
Wakil Kepala Derah Terpilih 3.2.1. VISI Visi
Kepala
daerah
dan
wakil
kepala
daerah
terpilih
menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018, yaitu : Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka
Visi Kota Bandung Tahun
2014-2018, yaitu : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Bandung
: adalah
meliputi
wilayah
dan
seluruh
isinya.
Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 68
Unggul
: menjadi
yang
terbaik
dan
terdepan
dengan
mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan
perubahan
bagi
kenyamanan
dan
kesejahteraan warga Kota Bandung Nyaman
: adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan
terpelihara
sinergitas
lintas
memberikan
dengan
sektor
kesegaran
baik
melalui
sehingga
dapat
dan
kesejukan
bagi
penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi
dimana
berbagai
kebutuhan
dasar
manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta
ruang-ruang
pendukungnya
kota
responsif
dan
infrastruktur
terhadap
berbagai
aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera
: yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan warga Bandung, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan
di
bumi.
diwujudkan
di
kesejahteraan keluarga
Kesejahteraan Kota
yang
dan
yang
Bandung
berbasis
merupakan
pada
Iingkungan
ingin
ketahanan
sebagai
dasar
pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan
juga
sejahtera
jiwa
dan
batiniah.
Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 69
dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu masa
saling
depan
Keterpaduan
berinteraksi
yang
cerah,
antara
dalam adil
sejahtera
melahirkan
dan
makmur.
lahiriah
dan
batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat
Kota
Bandung
untuk
mencapai
kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018 yaitu : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung Yang Bermartabat Tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 08 Tahun 2008
tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta
kota yang
teraman, mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 70
3.2.2. MISI Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkahlangkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.
Rumusan misi merupakan penggambaran
visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai
dan
menentukan
jalan
yang
akan
ditempuh
untuk
mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis,
baik
eksternal
dan
internal
yang
mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tabel 3.2 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Visi
Misi 1. Mewujudkan
Bandung
nyaman
melalui
TERWUJUDNYA
perencanaan
tataruang,
pembangunan
KOTA BANDUNG
infrastruktur
serta
pengendalian
YANG UNGGUL,
pemanfaatan ruang yang
NYAMAN, DAN
berwawasan lingkungan.
berkualitas dan
SEJAHTERA
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 71
2. Menghadirkan
tata
kelola
pemerintahan
yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun
masyarakat
yang
mandiri,
berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun
perekonomian
yang
kokoh,
maju, dan berkeadilan. Misi dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 20052025, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 2025-2025 sebagaimana dikemukakan diatas terdiri atas 6 Misi, maka pada RPJMD 2014-2018 dipertajam menjadi 4 Misi, sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 3.3. Keselarasan Misi RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 MISI
MISI
RPJMD 2014 - 2018
RPJPD 2005 – 2025
Misi 1 :
Misi 4 :
Mewujudkan Bandung nyaman Meningkatkan melalui perencanaan tataruang, lingkungan hidup kota pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Misi 2 : Misi 5 :
kualitas
Menghadirkan tata kelola Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, bersih pemerintah kota yang efektif, dan melayani. efisien, akuntabel, dan transparan. Misi 3 : Misi 1 : Membangun masyarakat yang Meningkatkan Sumber Daya mandiri, berkualitas dan berdaya Manusia yang handal dan saing. religius Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 72
Misi 3 : Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani Misi 2 :
Misi 4 :
Membangun perekonomian yang Mengembangkan perekonomian kokoh, maju, dan berkeadilan. kota yang berdaya saing Misi 6 : Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)
3.2.3. PROGRAM WALIKOTA Program Walikota Bandung dalam Bidang Kesehatan Tahun 2014-2018 adalah
mewujudkan BANDUNG SEHAT, dengan
indikator penyelenggaraan jaminan kepada masyarakat Kota Bandung melalui Program Asuransi Kesehatan, Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui Program Ambulance gratis, Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam. Keterkaitan “Gagasan Untuk Bandung” Tahun 2014-2018 dan Urusan
Wajib/Pilihan
Pembangunan
dilaksanakan
melalui
kegiatan berupa pembangunan Puskesmas dengan pelayanan 24 jam, Ambulance 24 jam, Gerakan pergaulan sehat di sekolahsekolah, Kartu Bandung Sehat/asuransi kesehatan, Proyek rumah sakit standar internasional dan Media kampanye hidup sehat. Penjabaran program Walikota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan menetapkan Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau menjadi sasaran urusan kesehatan yang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 73
pencapaiannya ditandai dengan layanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu
dengan capaian pada Tahun
2013 sebesar 75% dan target pada periode akhir RPJMD sebesar 95%. Indikator lain yang digunakan adalah penanganan penyakit menular, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang capaian maupun targetnya telah mencapai 100%. berkaitan dengan ketersediaan RS
Indikator lain
berstandar internasional
dengan capaian kinerja pada Tahun 2013 sebesar 50% dan target pada Tahun 2018 sebesar 80%. Sasaran urusan kesehatan yang lainnya berkaitan dengan meningkatnya melalui
kesadaran
promosi,
individu,
pemberdayaan
keluarga
dan
dan
masyarakat
penyehatan
lingkungan
dengan indikator jumlah RW siaga aktif yang direncanakan akan mencapai
1501
RW
pada
Tahun
2018,
kelurahan
yang
melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat merupakan indikator selanjutnya dengan capaian kinerja sebesar 4% pada Tahun 2013 dan akan ditingkatkan sampai dengan 35% pada Tahun 2018. Sarana air minum yang memenuhi syarat menjadi indikator lain yang berkaitan dengan sasaran meningkatnya kesadaran dalam penyehatan lingkungan capaian kinerja pada Tahun 2013 adalah sebesar 71,8% sedangkan target pada Tahun 2018 sebesar 78,3%. Dinas Kesehatan dalam upaya menjalankan dan mencapai cita-cita yang tertuang dalam Misi 3 yaitu membangun masyarakat yang
mandiri,
berkualitas
dan
berdaya
saing,
bertujuan
meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan dengan sasaran berupa meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau; serta meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 74
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.3.1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2010-2014 Kementerian Kesehatan menetapkan Visi yaitu : “Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan” Untuk
mencapai
Visi
tersebut
makan
ditetapkan
Misi
Kementerian Kesehatan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemberdayaan
derajat
kesehatan
masyarakat,
masyarakat,
termasuk
melalui
swasta
dan
masyarakat madani. 2. Melindungi
kesehatan
masyarakat
dengan
menjamin
tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. 3. Menjamin
ketersediaan
dan
pemerataan
sumberdaya
kesehatan. 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Sedangkan
tujuan
Kementerian
Kesehatan
adalah
terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Strategi yang dikembangkan kementerian Kesehatan adalah : 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat
madani
dalam
pembangunan
kesehatan
melalui kerjasama nasional dan global. 2. Meningkatkan
pelayanan
kesehatan
yang
merata,
terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 75
3. Meningkatkan
pembiayaan
pembangunan
kesehatan,
terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. 4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. 5. Meningkatkan
ketersediaan,
pemerataan,
dan
keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat,
kemanfaatan,
dan
mutu
sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,
berdayaguna
dan
berhasilguna
untuk
memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab. Pernyataan Visi dan Misi kementerian kesehatan memberikan arahan pada seluruh daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).
3.3.2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah : “Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat” Visi tersebut diwujudkan dalam 4 (empat) Misi yaitu : a. Akselerator Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat b. Menjamin Pelayanan Kesehatan yang Prima c. Mendukung Sumberdaya Pembangunan Kesehatan d. Regulator Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat Berdasarkan Visi dan Misi kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maka Dinas Kesehatan Kota Bandung menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 76
a. Peningkatan
akses
pelayanan
kesehatan
yang
merata,
bermutu dan terjangkau. b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan c. Peningkatan manajemen kesehatan dan sistem regulasi bidang kesehatan d. Penjaminan jaminan pembiayaan kesehatan e. Ketersediaan sarana kefarmasian
3.4. Telaahan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan
Ruang
[UU
24/1992],
yang
kemudian
diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007].
Kebijakan
tersebut
ditujukan
untuk
mewujudkan
kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undangundang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan
baik
agar
penyimpangan
pemanfaatan
ruang
bukan
disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [framework of Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 77
thinking]
perencanaan
tata
ruang
wilayah
untuk
mengatasi
persoalan lingkungan hidup. Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun
2004
tentang
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, dan dalam perkembangannya saat ini telah terbit Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan terbitnya Undang-undang dimaksud maka perlu penyesuaian perencanaan tata ruang dan Wilayah Kota Bandung. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek
administratif
dan/atau
aspek
fungsional.
Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan
rencana
mengidentifikasi
tata
implikasi
ruang
wilayah
ditujukan
untuk
rencana
struktur
dan
ruang
pola
terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.
Dibandingkan dengan
struktur
maka
dan
pola
mengidentifikasi
ruang
arah
eksisting
(geografis)
SKPD
pengembangan
dapat
pelayanan,
perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
untuk
berkelanjutan
telah
memastikan menjadi
bahwa dasar
prinsip
dan
pembangunan
terintegrasi
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
dalam
Page 78
pembangunan
suatu
wilayah
dan/atau
kebijakan,
rencana,
dan/atau program. Kota Bandung adalah ibukota Provinsi Jawa Barat dengan luas 16.729,65 Ha.
Kota ini merupakan dataran tinggi yang terletak
pada ketinggian 675 – 1050 meter di atas permukaan laut. Bentuk bentangan alam Kota Bandung
merupakan cekungan dengan
morfologi perbukitan di bagian Utara dan dataran di bagian Selatan. Kota Bandung termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah
“Cekungan Bandung”, yang
mempunyai dimensi luas 233.000 Ha.
Secara administrative,
cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang. Kawasan
cekungan
Bandung
dikelilingi
oleh
Gunung
Tangkuban Perahu (Kabupaten Bandung Barat dan Subang) dan Gunung Manglayang (Kabupaten Sumedang) di sebelah Utara; Gunung Bukit Jarian, Gunung Mandalawangi dan Gunung Kasur (Kabupaten
Sumedang)
di
sebelah
Timur;
Gunung
Puntang,
Gunung Malabar, Gunung Rakutak dan Gunung Bubut (Kabupaten Bandung) di sebelah Selatan; dan Bukit Kidang Pananjung, Gunung Lagadar dan Gunung Bohong (Kota Cimahi).
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: 1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 79
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari : •
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025.
•
Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi
lingkungan,
prasarana
pelayanan
perilaku
masyarakat,
kesehatan
saat
sarana
ini,
serta
belum
dapat
kemungkinan pengaruh lainnya. •
Sasaran-sasaran
pembangunan
yang
dipenuhi pada masa RPJMD/Target Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan sebelumnya.
Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Rencana Strategis ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yaitu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan
daerah
dan
nasional;
merupakan
tugas
dan
tanggung jawab SKPD Dinas Kesehatan; mempunyai dampak yang luas terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kesehatan; dan kemudahannya untuk dikelola. Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung berdasarkan tujuan yang ingin dicapai adalah : Tujuan 1 : Meningkatkan
kesehatan masyarakat
Isu strategis : a. Kesadaran masyarakat untuk persalinan oleh tenaga medis kesehatan belum optimal yang menyebabkan target penurunan jumlah kematian ibu melahirkan belum tercapai; b. Angka fertilitas belum tercapai; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 80
c. Angka harapan hidup belum tercapai; d. Belum
optimalnya
sinergitas
pelayanan
kesehatan
antara
pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; e. Pelaksanaan terhadap upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal, terutama pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, dan kelompok rentan. Tujuan 2 : Meningkatkan sanitasi dasar dan prilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Isu strategis : a. Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan karena kepadatan penduduk tinggi dan tekanan masalah lingkungan, sebagai akibat dari [1] sanitasi dan udara yang kotor [2] varians penyakit baru yang menyebar [3] penyakit akibat penyalahgunaan obat. Selain itu penyakit-penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup juga akan cenderung membesar; b. Penyebaran penyakit-penyakit endemi yang cepat dan mudah mengalami mutasi yang dapat mempengaruhi secara tiba-tiba terhadap tingkat kesehatan penduduk Kota Bandung. Dampak dinamika nasional diantaranya adalah [1] persoalan penyakit endemi yang perlu penanganan bersifat nasional, sehingga kebijakan strategis nasional dapat mempengaruhi kualitas kesehatan di Kota Bandung [2] dukungan logistik obat dan peralatan kesehatan nasional dan kinerja layanan kesehatan di Kota Bandung;
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 81
Tujuan 3 : Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana Isu strategis : a. Sistem layanan kesehatan masih menanggung beban lebih besar dibandingkan
dengan
kapasitasnya,
termasuk
mekanisme
pengelolaannya; b. Sistem perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan belum optimal.
Salah
satu
sebab
adalah
kurangnya
dukungan
informasi kesehatan dari pelaku pemberi pelayanan kesehatan. c. Kapasitas pelayanan Puskesmas belum optimal;
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Page 82
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG 2013-2018 Rencana Strategis (RENSTRA ) Dinas Kesehatan Kota Bandung 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.1.1 Visi Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, merupakan Visi yang selaras dengan Visi
Kota
Bandung
Yang
Bermartabat
tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 08
Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota
percontohan
atas
kota terbersih di tingkat nasional,
ketertiban
semua
aspek
kehidupan
perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta kota yang teraman, hakiki
melalui
mengandung makna secara tekstual dan
Terwujudnya
Kota
Bandung
Yang
Unggul,
Nyaman dan Sejahtera. Untuk mewujudkan Visi Kota Bandung tahun 2013-2018 “ Bandung Kota Yang Aman Unggul dan Sejahtera” memperhatikan pencapaian
dan
mempertimbangkan
pembangunan
kesehatan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
2013,
Dengan
kondisi
umum
potensi Page 83
dan
permasalahan kesehatan serta lingkungan strategis baik Internal maupun Eksternal maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Kota Bandung, yaitu : “Mewujudkan Bandung Kota Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan.” Pertama, meningkatkan
suatu
kota
kualitas
yang
terus
lingkungan
menerus
fisik
dan
berupaya
sosial
melalui
pendekatan preventif tidak hanya kuratif dengan memaksimalkan seluruh
potensi
masyarakat
secara
bersama-
sama
untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan menuju menuju terwujudnya masyarakat
yang berprilaku sehat, hidup
dilingkungan yang aman, nyaman dan sehat. Kedua,
mandiri
adalah
masyarakat
semakin
berupaya
berperan serta secara aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan melaui Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Ketiga, berkeadalian tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian MDG’s
dengan sasaran
pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan
meningkatnya
angka
kesehatan harapan
antara hidup,
lain
ditandai
menurunnya
oleh
tingkat
kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. 4.1.2 Misi Misi Dinas Kesehatan Kota Bandung disusun dalam rangka mengimplementasikan
Iangkah-langkah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
yang
akan
dilakukan Page 84
dalam mewujudkan visi dinas Kesehatan Kota Bandung
yang
merupakan bagian dari visi Kota Bandung. Selaras dengan salah satu misi Kota Bandung yang telah ditetapkan yaitu Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing, yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung lima tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesehatan
upaya kesehatan
perorangan
yang
masyarakat dan upaya paripurna,
merata,
bermutu,terjangkau. 2. Mewujudkan
pembangunan
berwawasan
kesehatan
dan
menggerakan masyarakat berperilaku hidup sehat 3. Meningkatkan
tata
kelola
manajemen
pembangunan
kesehatan Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Kesehatan VISI
MISI 1.
Mewujudkan Bandung Kota Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan terjangkau
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakan masyarakat berprilaku hidup sehat 3. Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan.
Misi
dalam
SKPD
Dinas
Kesehatan
mengacu
dan
berpedoman pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
Page 85
RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD dan SKPD Dinas Kesehatan. Tabel 4.2 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Dengan Misi Pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 Dan Misi Pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2013-2018 MISI
MISI
MISI
SKPD DINAS KESEHATAN 20132018
RPJMD 2013 2018
RPJPD 2005 – 2025
Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius
Misi 1. : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan terjangkau
Misi 2.: Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakan masyarakat berprilaku hidup sehat Misi 3.: Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan.
Motto Pembangunan Kesehatan : Kami Hadir Dengan Pelayanan Kesehatan JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Ramah, Akuntabel) Maklumat Pembangunan Kesehatan : Dengan Kerja Ikhlas dan Sepenuh Hati, Kami Siap Memberikan Pelayanan Terbaik Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
Page 86
4.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalaam rencana strategis SKPD Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari tujuan dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yaitu “Peningkatan Taraf Kesehatan Masyarakat Secara Berkelanjutan” yang yang tertuang dalam Misi 3 RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun
waktu
5
tahun
kedepan
dengan
mengacu
kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung
dan Dinas
Kesehatan Kota Bandung dijabarkan pada Misi 1 sampai dengan Misi 3 Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai berikut:
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
Page 87
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan
VISI
MISI
Mewujudkan Bandung Kota Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan terjangkau
TUJUAN Meningkatkan kesehatan masyarakat
SASARAN Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawat daruratan dan rujukan khususnya masyrakat miskin, dan pemberntasan penanggulangan penyakit menular.
INDIKATOR SASARAN Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu
Persentase penyakit menular yang ditangani Persentase Indikator pelayanan kesehatan lainnya yang mencapai target Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
Page 88
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 80 %
2 85 %
3 87 %
4 90 %
5 95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Meningkatnya pelayanan kesehatan individu dan masyarakat
Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakan masyarakat berprilaku hidup sehat
Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan
Meningkatkan sanitasi dasar dan prilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat serta penyehatan lingkungan
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur penunjang pelayanan kesehatan
Page 89
Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah RW siaga aktif
Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
3 (cukup puas)
3 (cukup puas)
3 (cukup puas)
4 (Puas)
4 (Puas)
778 RW
959 RW
1140 RW
1321 RW
1501 RW
7%
14 %
20 %
27 %
35 %
73.80 %
75.80 %
76.30 %
77.30 %
78.30 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Meningkatnya pengelolaan manajemen administrasi perkantoran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
Page 90
Persentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah Nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Kota Bandung
100%
100%
100%
100%
100%
CC
CC
B
B
A
4.3
Strategi dan arah kebijakan Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai
yang
selanjutnya
diperjelas
dan
kebijakan
dengan
serangkaian
arah
kebijakan. Strategi
arah
pembangunan
kesehatan
merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi yang dipilih, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Strategi dan arah kebijakan SKPD Dinas Kesehatan mengacu kepada strategi RPJMD Pemerintah Kota yang tertuang dalam Misi 3 yaitu Membangun Masyarakat Yang Madiri, Berkualitas Dan Berdaya Saing yang secara rinci dijabarkan dalam strategi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 3, sebagai berikut :
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
Page 91
TABEL 4.4 Strategi dan arah Kebijakan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung M ISI
TUJUAN
1 2 Meningkatkan Meningkatkan pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan terjangkau
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
SASARAN 3 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawat daruratan dan rujukan khususnya masyrakat miskin, dan pemberntasan penanggulangan penyakit menular.
Page 92
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
KETERANGAN
4 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
5
6
Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam
Peningkatan pelayanan kesahatan khusus masyarakat.
Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang dirujuk
Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin
Penyebaran Puskesmas sesuai dengan proposi jumlah penduduk disuatu wilayah
Meningkatkan standar pelayanan kesehatan dasar
Pengendalian standar pelayanan di fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin
akses pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dengan tersebarnya puskesmas sesuai dengan proporsi jumlah penduduk disuatu wilayah
M ISI
1 Mewujudkan Pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakan masyarakat berperilaku hidup sehat
TUJUAN
2 Meningkatkan sanitasi dasar dan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
KETERANGAN
3
4
5
6
Meningkatnya Kesadaran Individu, Keluarga dan Masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan
Penguatan Meningkatkan RW pemberdayaan Siaga aktif masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di kelurahan
Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan
. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana
Meningkatnya kapasitas suber daya aparatur penunjang pelayanan kesehatan
Pembinaan, pengawasan, pengendalian kapasitas sumber daya aparatur serta system pelaporan capai kinerja keuanagan.
Menindaklanjuti hasil temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat
Meningkatnya pengelolaan manajemen administrasi perkantoran
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan administrasi Barang/ Asset daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan
tercatat dan terlaporkannya barang/aset daerah melalui SIMDA Barang
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung
Page 93
Meningkatnya Nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Kota Bandung
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Strategis (RENSTR A) Dinas Kesehatan Kota Bandung Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada
akhir
periode
perencanaan
yang
dibandingkan
dengan
pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode berikutnya.
atau sebaliknya, menjadi operasional di periode
Dalam
hal
suatu
urusan
atau
program/kegiatan
didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional.
Begitu
diprioritaskan terlebih urusan
yang
pengaruhnya
bersifat yang
pula
dalam
penganggarannya,
harus
dahulu. Yang demikian karena suatu strategis sangat
ditetapkan luas
temanya
karena
urgent
untuk
dan
diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab
Kepala
SKPD.
Namun,
bagi
program
prioritas
yang
dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara
sistematis
pembangunan
dilakukan
diseluruh
pada
urusan
identifikasi
(wajib
dan
permasalahan
pilihan).
Setelah
program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun
dari
rumusan
permasalahan
pembangunan
daerah,
dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program prioritas SKPD berisi programprogram, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah
maupun
untuk
pemenuhan
layanan
SKPD
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia
untuk
penyusunan
program
dan
kegiatan
tahunan.
Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Bandung, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kota Bandung
Tujuan
Sasaran
-1 Meningkatkan kesehatan masyarakat
-2 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawat daruratan dan rujukan khususnya masyrakat miskin, dan pemberntasan penanggulanga n penyakit menular.
Indikator Sasaran
-3 Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu
Kode
Program dan Kegiatan
-4 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34
-5 Program Pelayanan Kesehatan Dasar
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
target
Rp
target
Rp
target
-8
-9 7,606,787,250
-10
-11 8,124,757,164
-12
Cakupan Ibu Hamil K4
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
80%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
5 UPT
5 UPT
6 UPT
7 UPT
8 UPT
9 UPT
9 UPT
Cakupan kunjungan bayi
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Cakupan pelayanan anak balita
90%
90%
90%
90%
95%
95%
95%
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-14
Rp -15 10,540,742,956
target -16
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
-7
-13 9,647,019,668
target
Tahun-5
-6
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Rp
Tahun-4
-17 11,594,817,252
target
Rp
-18
-19 47,514,124,290
!Page!97!
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20 Dinkes
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
-1
-2
-3
-4
-5
Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 target
Rp
-9
Tahun-2 target
Rp
-10
-11
Tahun-3 target
Rp
-12
-13
Tahun-4 target
Rp
-14
-15
Tahun-5 target
Rp
-16
-17
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPDRp target
-6
-7
-8
Persentase balita ditimbang berat badannya D/S
75%
75%
80%
85%
90%
90%
90%
-18
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pnjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD & sederajat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Desa/Keluraha n UCI
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan peserta KB aktif Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100,000 penduduk < 15 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita
67,80%
67,80%
68,80%
69,30%
69,80%
70,30%
70,30%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Penderita DBD yang ditangani
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan Penemuan Penderita Diare
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-19
1.02 . Pelayanan Balita 1.02.01 . Gizi Buruk 01 . 34 . 01 Mendapat Perawatan 1.02 . Pelayanan 1.02.01 . Penjaringan 01 . 34 . 02 Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 1.02 . Kegiatan 1.02.01 . Pelayanan Peserta 01 . 34 . 03 KB Aktif
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
!Page!98!
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
-3
Kode
Program dan Kegiatan
-4 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 04
-5 Penemuan dan Penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun 1.02 . Penemuan dan 1.02.01 . Penanganan 01 . 34 . 05 Penderita Pneumonia Balita 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 06
Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif
1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 07
Pelayanan Penderita DBD yang Ditangani
1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 08
Penemuan dan Penanganan Penderita Diare
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) -6
Data Capaian pada Tahun Awal Perenca -7
Tahun-1
Tahun-2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3 Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra target Rp
-18
-19
1.02 . Pelayanan 1.02.01 . Kesehatan Dasar 01 . 34 . 09 Masyarakat Miskin 1.02 . Pelayanan Ibu 1.02.01 . Hamil K4 01 . 34 . 10 1.02 . Pelayanan 1.02.01 . Komplikasi 01 . 34 . 11 Kebidanan yang Ditangani 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 12
Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
1.02 . Pelayanan Nifas 1.02.01 . 01 . 34 . 13 1.02 . Pelayanan 1.02.01 . Neonatus dengan 01 . 34 . 14 Komplikasi yang Ditangani 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 15
Pelayanan Kunjungan Bayi (umur 29 hr- 11 bulan)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 16 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 17
Pelayanan Imunisasi Dasar
1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 18
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 624 Bulan Keluarga Miskin
Pelayanan Kesehatan Anak Balita
! Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
!Page!99!
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
-1
-2
-3
Persentase penyakit menular yang ditangani
Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -4 -5 -6 -7 1.02%.%1.02.01%.% Program%peningkatan% cakupan 01%.%30 pelayanan%kesehatan% pelayanan kesehatan lansia 54% dasar terhadap lansia Kode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20
54%
265.694.150
56%
292.263.565
58%
321489922
60%
353638914
62%
389002805
62%
1.622.089.356
dinkes
0,40%
1%
1.257.361.250
1,50%
1.320.229.320
2%
1354334786
2,50%
1499560011
3%
1649516012
3%
7.081.001.379
dinkes
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan desa/ kelur, mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan <24 jam
100%
100%
510.492.500
100%
545.253.529
100%
599778882
100%
659756770
100%
725732447
100%
3.041.014.128
dinkes
100%
100%
19.852.623.575
100%
20.348.939.170
100%
22279679808
100%
24518063117
100%
26969869429
100%
40%
40%
Tahun-1
Program dan Kegiatan
1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan%kesehatan 01%.%30%.%06 1.02%.%1.02.01%.% Program%Obat%dan% 01%.%15 Perbekalan% Kesehatan 1.02%.%1.02.01%.% Pengadaaan%Obat%dan% 01%.%15%.%01 Perbekalan% Kesehatan Jml oranng yg 1.02%.%1.02.01%.% Program 01%.%22 Pencegahan dan berumur 15 th penanggulangan atau lebih yg menerima penyakit konseling dan menular testing HIV Jml kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan
1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan pencegahan dan 01%.%22%.%05 penanggulangan penyakit menular 1.02%.%1.02.01%.% Program 01%.%37 Penyelidikan epidemologi & penanggulangan KLB
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
1.02%.%1.02.01%.% Penyelidikan Epidemiologi dan 01%.%37%.%01 Penanggulangan KLB di Kelurahan
Persentase Indikator
1.02%.%1.02.01%.% Program Upaya 01%.%16 Kesehatan Masyarakat
pelayanan kesehatan yang mencapai target
1.02%.%1.02.01%.% 01%.%16%.%29 1.02%.%1.02.01%.% 01%.%16%.%30
persentase indikator pelayanan kesehatan khusus yang mencapai target cakupan pelayanan anak sekolah
41%
43%
44%
45%
113.969.175.099 Dinkes
45%
Pembinaan keluarga rawan Pembinaan pelayanan sarana kesehatan dasar swasta
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
!Page!100!
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
-1
-2
-3
Kode
Program dan Kegiatan
-4 -5 1.02%.%1.02.01%.% pelayanan pencegahan dan 01%.%16%.%31 penanggulangan penyakit tidak menular 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan anak 01%.%16%.%32 berkebutuhan khusus 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan penjaringan 01%.%16%.%33 kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan olah 01%.%16%.%34 raga 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan matra 01%.%16%.%35
Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -6 -7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20
100%
100%
390.182.300
100%
897.000.000
100%
921414167
100%
1020084167
100%
1122092584
100%
4.350.773.218
Dinkes
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
8
24
40
56
73
78
73
74
89.617.917.158
Dinkes
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan 01%.%16%.%36 indera 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan 01%.%16%.%37 tradisional 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan jiwa 01%.%16%.%38 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan gigi 01%.%16%.%39 dan mulut 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan kesehatan kerja 01%.%16%.%40 Fasilitas
1.02%.%1.02.01%.% Program standarisasi pelayanan kesehatan
kesehatan yang 01%.%23 memiliki sertifikat ijin
Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifkat ijin Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin Puskesmas terakreditasi
1.02%.%1.02.01%.% Penyusunan standar 01%.%23%.%01 pelayanan kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan individu dan masyarakat
Jumlah Puskesmas
1.02%.%1.02.01%.% program pengadaan, 01%.%25 peningkatan & perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu &jaringannya
Jumlah puskesmas
14.728.908.895
77
16.201.799.700
80
17724062204
83
19506260171
85
21456886188
85
Pembangunan puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.02%.%1.02.01%.% Rehabilitasi Puskesmas 01%.%25%.%24 1.02%.%1.02.01%.% 01%.%25%.%01 1.02%.%1.02.01%.% 01%.%25%.%06
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
! !Page!101!
Tujuan
Sasaran
-1
-2
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
-3 -4 -5 Persentase 1.02%.%1.02.01%.% Program pasien miskin 01%.%35 pelayanan yang dirujuk kesehatan dan dilayani rujukan oleh PPK II
1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan Kesehatan 01%.%35%.%01 Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 1.02%.%1.02.01%.% program 01%.%28 kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatkan sanitasi dasar dan prilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
Meningkatnya* kesadaran*individu,* Jumlah RW keluarga*dan* masyarakat**serta** siaga aktif penyehatan* lingkungan
Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -6 -7 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan 100% Pasien Masyarakat Miskin
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kot a
1.02%.%1.02.01%.% Kemitraan pengobatan 01%.%28%.%06 lanjutan bagi pasien rujukan Cakupan 1.02%.%1.02.01%.% Program pelayanan 01%.%34 Pelayanan Kesehatan Dasar kesehatan dasar masyarakat miskin 1.02%.%1.02.01%.% Pelayanan 01%.%34%.%09 Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
1.02%.%1.02.01%.% Program 01%.%19 promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
100%
111.963.500.000
100%
93963500000
100%
103.261.932.534
100%
113.597.917.534,00
100%
124.957.709.288
100%
97%
100%
569.175.000
100%
626.092.500
100%
688701750
100%
757571925
100%
833329118
100%
100%
100%
597RW
778 RW
1.662.344.125
959 RW
1.745.461.300
1140 RW
1822089964
1321 RW
2014090707
1501 RW
2215499778
75%
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
302500000
100%
332750000
100%
30%
30%
35%
100%
100%
100%
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20
547.744.559.356 Dinkes
3.474.870.293
Dinkes
1501 RW
9.459.485.874
Dinkes
366025000
100%
1.526.275.000
Dinkes
0
35%
100%
100%
Jumlah RW Siaga Aktif
1.02%.%1.02.01%.% Promosi kesehatan dan 01%.%19%.%07 kelurahan siaga aktif 1.02%.%1.02.01%.% Program%Pengawasan% Industri rumah 01%.%17 Obat%dan%Makanan tangga Pangan yang memiliki sertifikat P-IRT sarana pelayanan kefarmasian yang dibina
32%
33%
34%
1.02%.%1.02.01%.% Peningkatan% 01%.%17%.%02 pengawasan%keaman% pangan%dan%bahan% berbahaya 1.02%.%1.02.01%.% Peningkatan% 01%.%17%.%06 pengawasan%obat%dan% bahan%berbahaya
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
!Page!102!
Tujuan
Sasaran
-1
-2
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
-3 -4 -5 Persentase 1.02%.%1.02.01%.% Program kelurahan 01%.%21 pengembangan yang lingkungan melaksanakan sehat sanitasi total berbasis masyarakat
Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -6 -7 Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total 13 Kel Berbasis Masyarakat (STBM)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20
13 Kel
1.990.175.000
30 kel
2.061.492.235
50 kel
2138120899
75 Kel
2364885045
100 Kel
2601373550
100
11.156.046.729
Dinkes
15%
15%
517.000.000
25%
568.700.000
35%
625570000
45%
688127000
55%
756939700
55%
3.156.336.700
Dinkes
55%
55%
1.990.175.000
60%
2.061.492.235
65%
2138120899
70%
2364885045
75%
2601373550
75%
11.156.046.729
Dinkes
60%
60%
65%
70%
75%
80%
63%
63%
70%
75%
80%
85%
NA
WDP
704.221.725
WDP
530.015.120
WTP
583016632
WTP
641318295
WTP
705450125
WTP
3.164.021.897
Dinkes
NA
90%
568.075.000
90%
556.253.720
90%
611879092
90%
673067001
90%
740373701
90%
3.149.648.514
Dinkes
100%
100%
967.983.045
100%
771.753.420
100%
848928762
100%
933821638
100%
1027203802
100%
4.549.690.667
Dinkes
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
1.02%.%1.02.01%.% Pengkajian pengembangan 01%.%21%.%01 lingkungan sehat
Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat
. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana
Meningkatnya kapasitas suber daya aparatur penunjang pelayanan kesehatan
Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti
1.02%.%1.02.01%.% Program%pengawasan% Tempat pengelolaan 01%.%31 dan%pengendalian% kesehatan%makanan makanan yang memenuhi syarat kesehatan 1.02%.%1.02.01%.% Pengawasan%dan% 01%.%31%.%03 pengendalian% keamanan%dan% kesehatan%makanan% restaurant Persentase 1.02%.%1.02.01%.% Program air 01%.%21 pengembangan kualitas minum yang lingkungan memenuhi sehat syarat Persentase( penduduk(yang( menggunakan( Jamban(sehat Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum 1.02%.%1.02.01%.% Pengkajian pengembangan 01%.%21%.%01 lingkungan sehat Tingkat 1.02%.%1.02.01%.% program peningkatan Kewajaran 01%.%06 pengembangan Laporan SKPD sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.02%.%1.02.01%.% Penyusunan% 01%.%06%.%04 pelaporan%keuangan% akhir%tahun 1.02%.%1.02.01%.% Program%Peningkatan% persentase 01%.%03 Disiplin%Aparatur Tingkat disiplin pegawai 1.02%.%1.02.01%.% Pengadaan%Pakaian% 01%.%03%.%02 Dinas%Beserta% Perlengkapannya 1.02%.%1.02.01%.% Program%Peningkatan% persentase sumberdaya 01%.%05 Kapasitas%Sumber% aparatur yang Daya%Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya
! !
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
!Page!103!
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
-1
-2
-3
Meningkatnya pengelolaan manajemen administrasi perkantoran
Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -6 -7
-4 -5 1.02%.%1.02.01%.% Pendidikan%dan% 01%.%05%.%01 pelatihan%formal 1.02%.%1.02.01%.% Program%Peningkatan% cakupan 01%.%02 Sarana%dan%Prasarana% pelayanan Aparatur sarana dan prasarana aparatur
1.02%.%1.02.01%.% Pengadaan% 01%.%02%.%05 Kendaraan%Dinas/% Operasional 1.02%.%1.02.01%.% Pemeliharaan% 01%.%02%.%22 rutin/berkala%gedung% kantor 1.02%.%1.02.01%.% Pemeliharaan% 01%.%02%.%24 rutin/berkala% kendaraan% dinas/operasional 1.02%.%1.02.01%.% Program%Pelayanan% cakupan pelayanan 01%.%01 Administrasi% administrasi Perkantoran perkantoran 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%jasa% 01%.%01%.%02 komunikasi,%sumber% daya%air%dan%listrik 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%jasa% 01%.%01%.%08 kebersihan%kantor 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%alat%tulis% 01%.%01%.%10 kantor 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%barang% 01%.%01%.%11 cetakan%dan% penggandaan 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan% 01%.%01%.%12 komponen%instalasi% listrik/penerangan% bangunan%kantor 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan% 01%.%01%.%13 peralatan%dan% perlengkapan%kantor
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20
100%
100%
12.870.471.800
100%
6.755.371.220
100%
8961646497
100%
9704737771
100%
10675211064
100%
48.967.438.352
Dinkes
100%
100%
24.138.406.210
100%
23.041.927.430
100%
25248202707
100%
27782814724
100%
30561096197
100%
130.772.447.268 Dinkes
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan% 01%.%01%.%14 peralatan%rumah% tangga 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%bahan% 01%.%01%.%15 bacaan%dan%peraturan% perundangEundangan
1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%Makanan% 01%.%01%.%17 dan%Minuman 1.02%.%1.02.01%.% RapatErapat% 01%.%01%.%18 koordinasi%dan% konsultasi%ke%luar% daerah 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%Jasa% 01%.%01%.%19 Tenaga%Pendukung% Administrasi% Perkantoran/Teknis% Perkantoran 1.02%.%1.02.01%.% Penyediaan%Jasa% 01%.%01%.%20 Pengamanan%Kantor
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
!Page!104!
Tujuan
-1
Indikator Data Kinerja Capaian Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perenca -2 -3 -4 -5 -6 -7 Meningkatnya Nilai evaluasi 1.02%.%1.02.01%.% program Penilaian Lakip akuntabilitas LAKIP Dinas peningkatan SKPD oleh 01%.%06 kinerja Kesehatan pengembangan Inspektorat/ birokrasi dan Kota Bandung system pelaporan Kemenpan C penyelenggaraa capaian kinerja n pembangunan dan keuangan daerah Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1
Program dan Kegiatan
1.02%.%1.02.01%.% Penyusunan% 01%.%06%.%04 pelaporan%keuangan% akhir%tahun 1.02%.%1.02.01%.% Program% 01%.%36 Perencanaan,% Pengembangan%dan% Evaluasi Pembangunan% Kesehatan
Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan Persentase dokumen evaluasi pembangunan kesehatan Persentase dokumen data dan informasi pemb, Kesehatan
!
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
A
0
A
100%
4.916.815.788
100%
CC
CC
2.652.000.000
100%
B
3.775.000.000
100%
B
100%
100%
4.054.582.534
100%
4.469.832.534
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dinkes
19.868.230.856
1.02%.%1.02.01%.% Perencanaan% 01%.%36%.%01 Pembangunan% Kesehatan 1.02%.%1.02.01%.% Evaluasi%dan% 01%.%36%.%02 Pelaporan% Pembangunan% Kesehatan 1.02%.%1.02.01%.% Pengembangan%Data% 01%.%36%.%03 dan%Informasi% Pembangunan% Kesehatan !
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018 !
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab -20
!Page!105!
Dinkes
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Rencana Strategis (RENSTRA ) Dinas Kesehatan Kota Indikator-indikator Bandung
kinerja
SKPD
yang
secara
langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut: Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2014- 2018
NO
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1 1
2 Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja dan ibu
3 75
4 80
5 85
6 87
7 90
8 95
9 95
2
Persentase penyakit menular yang ditangani
100
100
100
100
100
100
100
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 106
3
Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II
100
100
100
100
100
100
100
4
Jumlah RW siaga aktif
597
778
959
1140
1321
1501
1501
5
Persentase kelurahan yang melaksanaka n sanitasi total berbasis masyarakat
4
7
14
20
27
35
35
6
Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat
71,8
73,8
75,8
76,3
77,3
78,3
78,3
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
Page 107
BAB VII P E N U T U P Rencana Strategis (RENSTRA ) Dinas Kesehatan Kota Bandung Rencana Strategis ( Renstra) Dinas kesehatan Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 merupakan pedoman
perencanaan bagi Dinas
Kesehatan Kota Bandung dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun . Rencana Strategis ( Renstra) Dinas kesehatan Kota Bandung berisikan
Strategi,
Kebijakan,
Program
dan
Kegiatan
beserta
penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan . Untuk melihat keberhasilan pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran telah ditetapkan melalui indikator kinerja Utama dan Indikator kinerja kunci. Keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung tergantung pada faktor – faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat , sektor swasta dan lembaga pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung 2013-2018
!
Page 108