Pendahuluan BAB1 RENSTRA Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Pendahuluan

RENSTRA

BAB1 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi,

Tujuan,

Strategi,

Kebijakan,

Program

dan

Kegiatan

Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018, dengan memperhatikankebijakan dan prioritas program pemerintah Kota Bandung.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Nomor: 13 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dan perubahan pertama adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

merupakan

pedoman

pengelolaan

dalam

pembangunan

dan

penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan,

publik

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian di Kota Bandung, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

1


Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kota

Bandung 2005-2025, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat Tahun

2005

–

2025

serta

dengan

memperhatikan

potensi

sumberdaya, faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Penyusunan

Rencana

StrategisDinas

Tenaga

Kerja

Kota

Bandungberlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain : 1. Penetapan indikator kinerja yang disesuaikan dengantarget kinerja RPJMD Tahun 2013-2018; 2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

2


3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009; 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun

2007

Pembentukan

tentang dan

Nomor

Susunan

:

13

Tahun

Organisasi

Dinas

2007,

tentang

Daerah

Kota

Bandung; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014, tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018; 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategi Tahun 2013-2018 ini disusun dengan maksud sebagai berikut: Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

3


a. Memudahkan aparatur Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, serta masyarakat pada umumnya untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan kedepan.Dalam program

dan

ketransmigrasian

selama

lima

upayamensinergikanpelaksanaan

pembangunan

bidang

tahun

program-

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian. b. Merupakan dokumen perencanaan strategi dan prioritas program lima tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018 adalah : a. Memperoleh

dokumen

rencana

pembangunan

bidang

ketenagakerjaan lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandung serta dokumen lainya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. b. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja; c. Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Tenaga Kerja Kota

Bandung

dalam

menjabarkan

visi,

misi,

dan

arah

pembangunan dalam RPJMD Kota Bandung. 1.4. Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan


4


pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undangundang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

5


tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPDdalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPDpada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

6


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPDbeserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD

3.3 Telaahan Renstra K/L Bagian ini mengemukakan apa saja dan Renstra faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktorfaktor dari pelayanan SKPDyang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

7


pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya

1.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


8


Gambaran Pelayanan SKPD

RENSTRA

BAB2

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009dan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 05

melaksanakan

Tahun

sebagian

2013

adalah

kewenangan

Dinas

Daerah

Daerah

di

yang bidang

ketenagakerjaan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini : 2.1.1. Tugas Pokok, dan Fungsi Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian

kewenangan

Daerah

di

bidang

tenaga

kerja

dan

transmigrasi, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga kerja mempunyai fungsi yaitu : a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan; Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

9


c.

Pembinaan

dan

produktivitas pembinaan

pelaksanaan

kerja,

di

penempatan

hubungan

industrial

bidang kerja

pelatihan

dan

dan

dan

transmigrasi,

jaminan

sosial

ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; e.

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, sebagai berikut: 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan

di

bidang

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi: 1)

Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;

3)

Pembinaan produktivitas

dan

pelaksanaan

kerja,

di

penempatan

bidang kerja

pelatihan

dan

dan

transmigrasi,


10


pembinaan

hubungan

industrial

dan

jaminan

sosial

ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan; 4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

5)

Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas.

2. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Dinas

Tenaga

Kerja

lingkup

kesekretariatan.Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi : 1)

Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

2)

Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;

3)

Pelaksanaan

pengkoordinasian

penyelenggaraan

tugas-tugas

bidang; 4)

Pelaksanaan

pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan,

evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; 5)

Pengkordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

6)

Pembinaan,

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

kegiatan

kesekretariatan. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.Untuk melaksanakan tugas

pokok

tersebut,

Sub

bagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai fungsi : 1)

Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

11


2)

Pengelolaan naskah

administrasi

dinas,

umum

penataan

kerumahtanggaan

yang

kearsipan

Dinas,

meliputi

Dinas,

pengelolaan

pengelolaan

penyelenggaraan

perlengkapan

dan

administrasi perjalanan dinas; 3)

Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan

rencana,

pengusulan

dan

penyusunan

pengelolaan

data

bahan, mutasi,

pemrosesan, cuti,

disiplin,

pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan 4)

Evaluasi

dan

pelaporan

lingkup

administrasi

umum

dan

kepegawaian. 4. Sub Bagian Keuangan Dan Program Sub

bagian

keuangan

dan

program

mempunyai

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris

tugas

pokok

lingkup keuangan dan

program.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub bagian keuangan dan program mempunyai fungsi : 1)

Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi keuangan dan program;

2)

Pengelolaan

administrasi

keuangan

penyusunan

rencana,

penyusunan

pengusulan

dan

pengelolaan

yang

data

meliputi

bahan,

kegiatan

pemprosesan,

anggaran,

koordinasi

penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas; 3)

Pelaksanaan

pengendalian

program

yang

meliputi

kegiatan

penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas; dan 4)

Pelaporan

pelaksanaan

lingkup

pengelolaan

administrasi

keuangan dan program Dinas.


12


5. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja Bidang pelatihan dan produktivitas kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan produktivitas

sebagian kerja.Untuk

tugas

Dinas

melaksanakan

lingkup tugas

pelatihan pokok

dan

tersebut,

Bidang pelatihan dan produktivitas kerja mempunyai fungsi : 1)

Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;

2)

Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja;

3)

Pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; dan

4)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja.

6. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja Dan Pelatihan Kerja Seksi pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja lingkup pembinaan lembaga latihan kerja

dan

pelatihan

kerja.Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja mempunyai fungsi : 1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup

pembinaan

lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja. 2)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja.

3)

Pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja yang meliputi inventarisasi lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja, pembinaan peningkatan kualitas lembaga Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

13


latihan

kerja

&

pelatihan

kerja,

pembinaan

peningkatan

produktivitas kerja dan fasilitasi pemagangan kerja di dalam negeri dan luar negeri. 4)

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lembaga pelatihan; dan

5)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja.

7.

Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja

Seksi Standarisasi

Kompetensi Kerja mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja mempunyai fungsi : 1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja

2)

Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup Standarisasi Kompetensi Kerja

3)

Pelaksanaan

lingkup

Standarisasi

Kompetensi

Kerja

yang

meliputi inventarisasi dan klasifikasi pekerjaan, pembinaan dan fasilitasi Standarisasi Kompetensi Kerja 4)

Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

kegiatan

Standarisasi

Kompetensi Kerja 8. Bidang Penempatan Kerja Dan Transmigrasi Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Penempatan Kerja dan Transmigrasi.

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

14


1)

Penyusunan rencana dan program lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;

2)

Penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;

3)

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi;

4)

Pengkajian

rekomendasi,

pengawasan

dan

pengendalian

penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi; 5)

Pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

lingkup

penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi. 9.Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi : 1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;

2)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;

3)

Pelaksanaan lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja yang meliputi pendaftaran pencari kerja, penyediaan informasi lowongan kerja/bursa kerja, fasilitasi Penempatan Kerja bagi pencari kerja, pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan

rekomendasi

penyelenggaraan

penempatan

dan

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kota Bandung, serta fasilitasi pendirian lembaga bursa kerja; Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

15


4)

Penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan pendirian kantor cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Kota Bandung dan penyuluhan dan pengawasan penerbitan paspor TKI asal kota;

5)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

10. Seksi Transmigrasi Seksi Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transmigrasi mempunyai fungsi : 1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup transmigrasi;

2)

Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup transmigrasi;

3)

Pelaksanaan lingkup transmigrasi yang meliputi inventarisasi potensi transmigrasi, penyuluhan dan motivasi transmigrasi, penjajagan lokasi dan kerjasama penempatan transmigrasi serta monitoring kondisi transmigran; dan

4)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup transmigrasi.

11. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bidang

Pembinaan

Hubungan

Industrial

dan

Jaminan

Sosial

Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), bidang Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai fungsi:


16


1)

Penyusunan rencana dan program lingkup Pembinaan dan pengembangan

hubungan

industrial

ketenagakerjaan serta penyelesaian

dan

jaminan

sosial

perselisihan hubungan

industrial; 2)

Penyusunan

petunjuk

pengembangan

teknis

hubungan

lingkup

industrial

ketenagakerjaan serta penyelesaian

Pembinaan

dan

jaminan

dan sosial

perselisihan hubungan

industrial; 3)

Pelaksanaan lingkup Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

4)

Pengkajian

rekomendasi,

pengawasan

dan

pengendalian

penyelenggaraan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan 5)

Pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

lingkup

Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

serta

penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial. 12. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Seksi pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan

sosial

melaksanakan

ketenagakerjaan sebagian

tugas

mempunyai

Bidang

tugas

Pembinaan

pokok

hubungan

industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanan pada ayat (1), Seksi pembinaan dan pengembangan

hubungan

industrial

dan

jaminan

sosial

ketenagakerjaan mempunyai fungsi:


17


1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan dan pengembangan

hubungan

industrial

dan

jaminan

sosial

ketenagakerjaan; 2)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan dan pengembangan

hubungan

industrial

dan

jaminan

sosial

ketenagakerjaan; 3)

Pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Pekerjaan, Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pencatatan organisasi pekerja dan pengusaha dan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja pembinaan kepesertaan jaminan sosial serta penyusunan usulan penetapan upah minimum kota;

4)

Penyuluhan

dan

pengawasan

penyelenggaraan

operasional

perusahaan penyedia jasa yang berdomisili di Kota; 5)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan dan pengembangan

hubungan

industrial

dan

jaminan

sosial

ketenagakerjaan. 13. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1)

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial

2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial mempunyai fungsi:

3)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

18


4)

Penyusunan

bahan

petunjuk

teknis

lingkup

penyelesaian

perselisihan hubungan industrial; 5)

Pelaksanaan

lingkup

penyelesaian

perselisihan

hubungan

industrial yang meliputi pembinaan, pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, pembinaan sumber daya manusia dan lembaga

penyelesaian

perselisihan

di

luar

pengadilan,

penyusunan, pengusulan formasi dan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter serta penerimaan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial; 6)

Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

penyelesaian

perselisihan hubungan industrial. 14. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang

Pengawasan

Ketenagakerjaan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi: 1)

Penyusunan rencana dan program lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;

2)

Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;

3)

Pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja;

4)

Pembinaan,

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

lingkup

pengawasan norma kerja serta pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja.


19


15. Seksi Pengawasan Norma Kerja Seksi

Pengawasan

norma

kerja

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenagakerjaan lingkup pengawasan norma kerja.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan norma kerja mempunyai fungsi: 1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan norma kerja;

2)

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma kerja;

3)

Pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, menerima pengaduan, melakukan pengecekan ke lapangan dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian sebagai tindak lanjut atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Walikota di bidang ketenagakerjaan;

4)

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan norma kerja.

16. Seksi Pengawasan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan ketenagakerjaan lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi: 1)

Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja; Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

20


2)

Penyusunan

bahan

petunjuk

teknis

lingkup

Pengawasan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja; 3)

Pelaksanaan lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja, pemeriksaan penggunaan instalasi/pesawat/mesin produksi serta peralatan keselamatan kerja, pemeriksaan dan pengujian kondisi lingkungan kerja di perusahaan

serta

penanganan

kasus

kecelakaaan

kerja;

danEvaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 17. UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang latihan kerja, dengan fungsi sebagai berikut : 1)

Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan latihan kerja;

2)

Pelaksanaan operasional Balai Latihan Kerja yang meliputi inventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan, penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan tingkat mahir dan profesional; serta pelaksanaan pelatihan tingkat mahir dan profesional.

3)

Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan

4)

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai Latihan Kerja.

18. UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes) Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di bidang Hiegiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dengan fungsi sebagai berikut : 1)

Penyusunan

rencana

dan

teknis

operasional

pelaksanaan

hiegiene Perusahaan dan Kesehatan yang meliputi inventarisasi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

21


tenaga kerja dan perusahaan, pemantauan hiegiene, kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan, pemantauan kondisi dan ketersediaan dokter di perusahaan, ahli hiegiene industri, teknisi hiegiene

perusahaan,

ketersediaan

fasilitas

kesehatan

dan

keselamatan kerja dan psikologi industri; 2)

Pelaksanaan ketatausahaan UPT;

3)

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan balai hiperkes.

2.1.2. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, struktur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Keuangan dan Program 3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan : 1) Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja 2) Seksi Standarisasi Kompetensi Kerja 4. Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan : 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja 2) Seksi Transmigrasi 5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1)

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2)

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


22


6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja 2) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 265/Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Pada

Lembaga

Teknis

Daerah

dan

Dinas

Daerah

di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, yaitu : 7. UPT Balai Latihan Kerja (BLK), dan 1) Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK 8. UPT Balai Hiegiene Perusahaan dan Kesehatan (Hiperkes), dan 1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Hiperkes Struktur Organisasi terlampir. 2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1.Sumber Daya Manusia Susunan KepegawaianPegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung posisi Januari2014 berjumlah 95 orang, laki-laki 59 orang dan perempuan 36 orang. Dari jumlah pegawai di atas terdiri darisatu orang pejabat struktural eselon II/a, Eselon III/a satu orang, jabatan eselon III/b berjumlah 4 orang, dan yang menduduki jabatan eselon IV/a sebanyak 11 orang, serta IV/b ada 2 orang. Selain pejabat struktural terdapat pula beberapa jabatan fungsional sebanyak20 orang, kemudian pelaksana 57 orang, sebagaimana disusun dalam tabel di bawah ini :


23


Tabel 2.1. Daftar Pegawai Menurut Eselon NO.

JABATAN

ESELON

JUMLAH

1.

Kepala Dinas

II/a

1 orang

2.

Sekretaris Dinas

III/a

1 orang

3.

Kepala Bidang

III/b

4 orang

4.

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Ka.UPT Kepala Tata Usaha UPT

IV/a

11 orang

IV/b

1 orang

5. 6.

7.

Fungsional : - Pengantar Kerja - Mediator - Pengawas Pelaksana

3 orang 3 orang 14 orang 57 orang

Jumlah PNS

95 orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Disnaker 2013

Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung didominasi oleh golongan III, sebanyak 69 orang atau 72% dari jumlah seluruh pegawai, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tabel 2.2 Daftar Pegawai Menurut Golongan NO.

GOLONGAN

JUMLAH

1.

Golongan IV

9 Orang

2.

Golongan III

69 Orang

3.

Golongan II

16 Orang

4

Golongan I

1 Orang

Jumlah

95 Orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Disnaker Tahun 2013

Apabila jumlah pegawai disusun berdasarkan pendidikan, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

24


Tabel 2.3. Daftar Pegawai Menurut Pendidikan NO. 1.

PENDIDIKAN S.2

JUMLAH 8 Orang

2.

S.1

41 Orang

3.

D III

9 Orang

4.

SLTA

34 Orang

5.

SLTP

2 Orang

6.

SD

1 Orang

Jumlah Pegawai (PNS)

95 Orang


Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja sebagian besar berpendidikan Sarjana dan SLTA.

Pegawai Berdasarkan Pendidikan 1,9%

1%

35,8

8,4%

43,2%

%

S.2 S.1 D III SLTA SLTP SD

9,5%

Grafik 2.1. Data Pegawai Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Pegawai berdasarkan golongan kepangkatan apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikannya, seperti dalam tabel ini :


25


Tabel 2.4. Perbandingan Golongan Kepangkatan dengan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung GOLONGAN

JUMLAH

PERSEN

Gol. IV

9 Orang

9,5%

Gol. III

69 Orang

72,6%

S.1/D.III

Gol. II

16 Orang

16,8%

1 Orang 95 Orang

Gol. I Jumlah

JUMLAH

PENDIDIKAN S.2

PERSEN

8 Orang

8,4%

50 Orang

52,6%

SLTA

34 Orang

35,8%

1,1%

SLTP

3 Orang

3,2%

100%

Jumlah

95 Orang

100%


Dari komposisi tabel di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang menonjol antara Pegawai golongan II ke golongan III, dibandingkan dengan tingkat pendidikan antara SLTA ke S.1/D.III. Golongan II sejumlah 16,8% dan yang berpendidikan SLTA 35,8%, sedangkan golongan III mencapai 72,6% sertaberpendidikan S.1/D.III mencapai 52,6%. Hal ini mengandung arti 19% berpendidikan SLTA pangkatnya sudah mencapai

golongan III, atau 20% golongan

III

adalah

berpendidikan SLTA. Memperhatikan kuantitas kepangkatan yang didominasi oleh D.III ke atas (mencapai 70%) atau golongan III ke atas (82,1%) sudah seharusnya kualitas kinerjanya meningkat pula, oleh karena

itu

pada

Tahun

2013

penilaian

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintahan (AKIP) Dinas Tenaga Kerja mendapat predikat “BAIK” dengan nilai 63,87, namun mengandung arti pula umur kerja para pegawai Dinas Tenaga Kerja pun sudah banyak yang mendekati masa usia

pensiun,

sehingga

jumlah

sumber

daya

manusia

tidak

memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, paling utama adalah di posisi

jabatan

fungsional

pengawasan

ketenagakerjaan,

mediator/perantara perselisihan, pengantar kerja, penyuluh swadaya masyarakat, serta instruktur kepelatihan.


26


2.2.2. Gedung dan Alat Perlengkapan Aparatur Bangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berdiri di atas lahan yang luas tanah seluruhnya9.167,99 m², terdiri dari 4 (empat) Gedung. Gedung utama digunakan untuk ruang Kepala Dinas, Sekretariat, ruang serbaguna/ruang pertemuan, dan ruang arsip seluas 560 m², bangunan dua lantai; gedung kedua diperuntukan untuk 3 (tiga) bidang : Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek,

Bidang

Pelatihan

dan

Produktivitas

Kerja,

Bidang

Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi seluas 7.787,99 m², Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan di Jalan Martanegara No. 6 dengan luas bangunan 700 m², serta dua bangunan shelter parkir seluas 120 m², yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini: Tabel 2.5 Gedung / Bangunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung NO. 1.

2

3

Gedung/bangunan Gedung Induk - R. Kepala Dinas - R. Sekretariat - R. Aula - R. Tamu / Tunggu - R. Kasi / Kasubag - R. Bendahara - Kamar mandi/wc Gedung Tengah/ Gedung Penta/Lattas/HISK - R. Kabid - R. Kasi - R. Staf - R. Pelayanan Kartu Kuning - Kamar mandi/ WC Gedung Pengawasan dan UPT - R. Kabid - R. Kasi - R. Staf - Kamar mandi/ WC

Luas 700.9 m²

7.787.99 m²

700 m²

Keterangan 2 lantai I ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 2 ruang 1 ruang 4 ruang 1 lantai 3 ruang 2 ruang 5 ruang 1 ruang 2 ruang 1 lantai I ruang 4 ruang 5 ruang 3 ruang


27

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung - Dapur Gedung Arsip Bangunan Shelter

4 5

560 m² 120 m²

1 ruang 2 lantai 2 tempat


Kendaraan dinas operasional roda empat yang digunakan para pejabat Dinas Tenaga kerja sebanyak 9 (sembilan) unit, kendaraan dinas operasional roda dua sebanyak 44 (empat puluh empat) unit.Perlengkapan inventaris lainnya sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Dinas, antara lain meja, kursi, lemari, brankas,

komputer,

printer,

mesin

tik,

pesawat

telepon,

dan

perlengkapan lain berjumlah 882 unit. Tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mendapat pinjaman kendaraan roda dua dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 2 (dua) unit untuk operasional Pejabat Pengantar Kerja, dan di awal Tahun 2013 mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit kendaraan operasional roda empat beserta peralatan Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1.Kinerja Keuangan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung didukung dengan anggaran berbasis kinerja, maksudnya adalah setiap unit kerja mengelola anggaran untuk mendanai program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.Perkembangan APBD dari Tahun 2007-2013 sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.6 Perkembangan APBD Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2007-2013 No

Tahun

1.

2007

Jumlah (Rp.) 8.077.604.921

Naik/Turun (%)

Belanja Pegawai /BTL (Gaji/TPP)

--

--

Jumlah Belanja Langsung /BL


--

28

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2.

2008

8.277.132.537

Naik 2,47%

4.961.850.287

3.315.282.250

3.

2009

13.507.017.954

Naik 63,18%

4.673.319.650

8.833.698.300

4.

2010

13.119.803.654

Turun 2,87%

4.673.319.654

8.446.483.986

5.

2011

15.192.046.791

Naik 12,83%

5.871.091.791

9.230.955.000

6.

2012

14.629.143.108,30

Naik 12,83%

5.203.501.484

9.873.000.000

7.

2013

Naik 19,46%

7.489.895.230,53

9.986.240.24019,46

17.476.135.470,53

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan dan Program Disnaker 2013

Jumlah APBD Dinas Tenaga Kerja setiap tahunnya rata-rata meningkat terus, paling signifikan adalah penambahan anggaran dari tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu sebesar 63,18%, angka ini merupakan penambahan anggaran untuk program dan kegiatan pelayanan publik, prioritas pada program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta program peningkatan kesempatan kerja.Tahun selanjutnya peningkatannya antara 2% sampai 13%. Rincian alokasi anggaran sesuai dengan program, sebagai berikut : Tabel 2.7 APBD Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2008-2013 Urusan Wajib Non Urusan

Urusan Pilihan

Tahun

Jumlah

2008

3.315.282.250

814.121.055

1.890.494.685

451.986.510

158.680.000

2009

8.833.698.300

1.939.838.300

5.381.522.700

1.192.262.300

320.075.000

2010

8.446.483.996

1.610.755.996

5.151.299.723

1.330.298.277

354.130.000

2011

9.230.955.000

1.778.920.000

4.770.105.000

2.264.675.000

417.255.000

2012

9.600.000.000

2.085.500.000

4.766.325.000

2.264.675.000

483.500.000

2013

9.986.240.240

2.663.451.420

4.515.177.100

2.321.111.720

486.500.000

Peningk.Prod. & Penempatan

Perlindungan Ketransmigrasian Ketenagakerjaan

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan dan Program Disnaker 2013

2.3.2.Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut Standar Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

29


Pelayanan Minimal untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah daerah, yaitu Indikator Kinerja RPJMD, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kunci. Adapun tabel yang disajikan dengan format sebagai berikut :


30


Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga KerjaKotaBandung Tahun 2009 - 2013

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target SPM (%)

Target IKK (%)

Target Indikator Lainnya (RPJMD) (%)

(3)

(4)

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke(%)

Realisasi Capaian Tahun ke(%)

Rasio Capaian pada Tahun ke(%)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

100

100

100

I

URUSAN KETENAGAKERJAAN

1

Tingkat Pengangguran Terbuka

--

--

13,57

13,28 12,17 10,344 13,62

13,57

13,28

12,17

10,34

9,17

10,98

2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

--

60,77

60,77

60,20 60,34 60,408 60,62

60,77

60,71

60,73

61,40

63,14

63,61

3

Pencari Kerja Yang Ditempatkan

70

--

9,7

9,70

8,64

9,44

39,24

45,77

14,05

4

Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

--

--

86.54

84,15 85,47

85,79 86,16

86,54

84,15

85,47

87,00

86,32

87,38

101,19

100

101,52

100,18 100,97

5

Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

50

--

66,67

87,00 91,30

66,67 66,67

66,67

87,00

91,30

62,16

67,78

61,32

100

100

93,33

101.66

91,98

II

URUSAN KETRANSMIGRASIAN

1

Tingkat Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Lokasi Transmigrasi

--

--

50,00

40,00 40,00 66,670 50,00

50,00

40,00

40,00

25

66,67

33,33

100

100

37,50

133,34

66,66

16,00

16,00

16,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

artisipasi Transmigrasi 2 Swakarsa

8,65

0

8,96

0

9,00

8,00

9,20

12,00


31

108,47 108,80 101,66 99,88 105,36

436

132,67 119,08 104,15 104,67 497,5

144,85


Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga KerjaKota Bandung Tahun 2009 -2013 Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi pada Tahun ke-

Uraian 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13,507,017,954

13,425,428,402

15,192,046,791

15,470,693,688.03

17,476,135,470.53

11,132,933,769

12,301,417,664

14,065,663,445

14,458,102,396

16,133,636,565

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4,673,319,654

4,943,944,402

5,871,091,791

6,600,373,620.63

7,489,895,230.53

4,632,293,179

4,920,530,917

5,803,631,567

6,256,025,211

6,865,338,027

BELANJA LANGSUNG

8,833,698,300

8,481,484,000

9,320,955,000

8,870,320,067.40

9,986,240,240.00

6,500,640,590

7,380,886,747

8,262,031,878

8,202,077,185

9,268,298,538

1,939,838,300

1,966,224,000

1,868,920,000

1,747,885,307.00

2,663,451,420.00

1,836,564,888

1,819,736,820

1,702,260,200

1,620,576,881

2,436,870,873

6,573,785,000

6,161,130,000

7,034,780,000

6,656,434,760.40

6,836,288,820.00

4,372,057,837

5,349,869,327

5,299,764,778

6,136,469,881

6,396,090,265

320,075,000

354,130,000

417,255,000

466,000,000.00

486,500,000.00

292,017,865

211,280,600

260,006,900

445,303,423

1 JUMLAH BELANJA

Non urusan Urusan Wajib Urusan Pilihan

Uraian

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)

Rata-rata Pertumbuhan(%)

1 12

2 13

3 14

4 15

5 16

Anggaran 17

Realisasi 18

JUMLAH BELANJA

82.42

91.63

92.59

93.45

92.32

15,014,264,461.11

13,618,350,767.80

BELANJA TIDAK LANGSUNG

99.12

99.53

98.85

94.78

91.66

5,915,724,939.63

5,695,563,780.20

BELANJA LANGSUNG

73.59

87.02

88.64

92.47

92.81

9,098,539,521.48

7,922,786,987.60

1. Non urusan

94.68

92.55

91.08

92.72

91.49

2,037,263,805.40

1,883,201,932.40

2. Urusan Wajib

66.51

86.83

75.34

92.19

93.56

6,652,483,716.08

5,510,850,417.60

3. Urusan Pilihan

91.23

59.66

62.31

95.56

89.48

408,792,000.00

328,789,237.60

1


32

435,337,400



33


Struktur umur merupakan informasi yang sangat penting berkaitan dengan perkembangan kelompok sasaran pembangunan, dan Proporsi penduduk

usia

kerja

(produktif)

menentukan

tingkat

capaian

pembangunan di Kota Bandung. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Bandung pada Tahun 2013 berdasarkan data Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 1.849.491 Orang, dari jumlah tersebut angkatan kerja sebanyak 1.176.377orang, yang bekerja jumlahnya mencapai 1.087.425 orang, berarti Tingkat Kesempatan Kerja di Kota Bandung sebesar 91,02% atau Tingkat Pengangguran Terbuka 10,98%. Berikut ini disajikan tabel data indikator makro ketenagakerjaan di Kota Bandung : Tabel 2.10 Perkembangan Data Indikator Makro Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 Indikator Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Bekerja

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

Jiwa

1.896.192

1.777.520

1.839.983

1.855.471

1.849.491

Jiwa

1.151.180

1.079.477

1.129.744

1.171.551

1.176.377

Jiwa

998.227

1.000.140

1.012.946

1.064.167

1.087.425

116.798

107.384

129.142

10,34

9,17

89,66

90,83

61,40

63,14

Jumlah Penganggur Jiwa 152.953 131.353 Tingkat Pengangguran % 13,28 12,17 Terbuka (TPT) Tingkat Kesempatan % 86,72 87,83 Kerja (TKK) Tingkat Partisipasi % 60,71 60,73 Angkatan Kerja (TPAK) Sumber Data : Buku PTK Kota Bandung Tahun 2012-2017

10,98 89,02 63,61

Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Bandung menurut Buku PTK Kota Bandung

Tahun

2012-2017jumlahnya

1.849.491

orang,

dirinci

menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2013 : Tidak/Belum Tamat SD berjumlah 65.458 orang, SD 426.280 orang, SLTP 630.803 orang,

Diploma

I/II/III/akademisi/Universitas

276.465

orang.

Persentase Penduduk Usia Kerja menurut pendidikan sebagaimana grafik di bawah ini :


33


PUK berdasarkan Tingkat Pendidikan tidak tamat SD SD SLTP SLTA Diploma I/II/III/ Akademisi/ Universitas 15%

3% 23%

34% 25%

Grafik 2.2 Penduduk Usia Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Grafik di atas, menyajikan Penduduk Usia Kerja di Kota Bandung menurut tingkat pendidikan SLTA sampai SD mencapai 82%, yaitu SLTA 34%, SLTP 25%, dan SD 23%. Tabel di bawah adalah perkembangan PUK menurut Jenis Kelamin, dari jumlah 1.879.373 orang, 51% laki-laki. Tabel 2.11 Perkembangan Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009-2013 Jenis Kelamin

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

Laki-Laki

927.007

897.222

931.708

948.393

958.526

Perempuan

969.185

880.298

908.275

907.078

920.847

L+P

1.896.192

1.777.520

1.839.983

1.855.471

1.879.373

Sumber Data : Buku PTK Kota Bandung Tahun 2012-2017

Menurut golongan umur, penduduk usia kerja tahun 2013 ddominasi usia 15-19 tahun, 25-29 tahun, dan di atas usia kerja yaitu usia 55 tahun ke atas, seperti tabel di bawah : Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

34


Tabel 2.12 Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Bandung menurut Golongan Umur pada Tahun 2013 Penduduk Usia Kerja Gol. Umur

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 45

46 – 54

55+

Total

244.264

198.302

227.720

216.000

177.576

197.722

210.006

229.786

1.879.373

Sumber Data : Buku PTK Kota Bandung Tahun 2012-2017

RPJMD Kota Bandung 2014-2018, menyatakan bahwa Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Pada tahun 2007-2011 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 11,6%. Dalam lingkup Bandung Raya, maka kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 23% dari ekonomi Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga tergolong tinggi, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan bahkan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun 2008-2012rata-rata sebesar 8,62%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 5,86%.

Persentase (%)

10 8

8,34

8,17 6,21 6,00

6

8,45

9,40

8,58

6,09 6,10

6,48 6,50

6,21 6,23

2010

2011

2012

4,29 4,60

4 2 2008

2009 Jawa Barat

Nasional

Kota Bandung

Sumber : BPS (olahan)

Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2008–2012 dan Perbandingannya dengan Tingkat Jawa Barat dan Nasional (%) Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

35


Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia. Secara terinci kontribusi kegiatan ekonomi Kota Bandung dan sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.13 Kontribusi Kegiatan Ekonomi Kota Bandungdan Sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat Tahun 2007-2011 No

Kabupaten/Kota

Persentase (%)

1

Kab. Bandung

7,0

3

Kab. Bandung Barat

2,7

4

Kota Bandung

5

Kota Cimahi

11,6 2,0

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bandung merupakan kota penting bagi aktivitas ekonomi di Jawa Barat maupun nasional. Artinya Kota Bandung menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan memiliki banyak kaitan aktivitas ekonomi dengan daerah sekitar maupun wilayah lain. Sebagai pusat pertumbuhan dengan tumpuan pada aktivitas perdagangan dan industri pengolahan, maka Kota Bandung juga menjadi salah satu tujuan migrasi tenaga kerja yang cukup besar. Peran lainnya adalah Kota Bandung sebagai salah satu Kota Pendidikan terpenting di Indonesia, telah menyatu dengan kehidupan ekonomi, sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya tergolong sangat tinggi. Laju

pertumbuhan

ekonomi

Kota

Bandung

cenderung

positif

mengalami pertumbuhan.Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi keamanan

dan

politik

yang

stabilsangat

berpengaruh

terhadap

permasalahan ketenagakerjaan. Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

36


Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung biasanya berbanding lurus dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Target

kinerja

“Menurunnya

Tingkat Pengangguran Terbuka” Tahun 2008 diangka 13,57%, menjadi 10,98% pada Tahun 2013, penurunan selama lima tahun terakhir 2,59%. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, tidak berarti jumlah Angkatan Kerja berkurang, Angkatan Kerja bertambah dari Tahun 2009 sebanyak 1.151.180Orang dan Tahun 2013 menjadi1.176.377 orang. Hal ini merupakan hal yang alami, karena merupakan siklus kependudukan, tinggi,

bertambahnyajumlah

tingginya

urbanisasi,

serta

lulusan

sekolah/perguruan

keterbatasan

lapangan

kerja.

Bertambahnya jumlah Angkatan Kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Tabel. 2.14 Perkembangan Data Penempatan, Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Tenaga Kerja Asing, dan Data Transmigrasi Kota Bandung Tahun 2008 – 2013 Indikator Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Jumlah Lowongan Kerja Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Jumlah Tenaga Kerja Asing Penempatan Trransmigran

Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Orang

2.106

2.894

2.281

3.044

4.035

2.452

Orang

18.813

33.476

24.159

10.313

8.815

17.455

Loker

6.542

1.840

4.779

7.757

11.882

6.989

BKK

44

44

46

47

49

-

orang

420

91

90

80

117

135

KK Jiwa

10 28

25 81

18 72

10 36

20 82

3 10

[

Sumber: BPS , dan Disnaker Kota Bandung (Diolah)

Tenaga kerja merupakan sumber daya utama dalam perputaran roda perekonomian. Ketidakseimbangan lowongan kerja tahun 2013 (6.989 Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

37


lowongan kerja) dan jumlah pencari kerja mencapai 17.455 orang, dengan penyerapan AKAN, AKL, dan AKAD hanya berjumlah 2.452 pekerjaan. Hal ini disebabkan tingkat kualitas tenaga kerja yang redah tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, indikasi lain kurang diminatinya lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan kepada para pencari kerja. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan keterampilan peningkatan

kualitas

pencari

kerja,

dan

pelatihan

peningkatan

produktivitas bagi tenaga kerja, serta sikap pro aktif para fungsional pengantar kerja untuk mendata informasi lowongan kerja. Tabel di bawah

ini

menginformasikan

data

pencari

kerja

berdasarkan

pendidikan, dan data penempatan tenaga kerja : Tabel 2.15 Data Perkembangan Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 EXISTING TAHUN 2013

NO

URAIAN

1.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar: - SD - SMP - SMA - D1 & D2 - D3 - S1 - S2 & S3 Jumlah Penempatan Kerja AKL AKAD AKAN

2.

3.

SATUAN

17.455 45 182 5.398 53 2.728 8.876 173

Orang

2.452 2.405 5 42

Orang

Jumlah PPTKIS

13

Perusahaan

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013, diolah

Hampir setiap tahun terjadi ketidakseimbangan jumlah penempatan tenaga kerja, jumlah lowongan kerja yang tersedia, dan jumlah pencari kerja.Digambarkan dalam grafik di bawah :


38


33.476 Pendaftar Pencari Kerja

24.159 18.813

17.455

6.542 2.106 2008

2.894 1.840 2009

Lowongan Pekerjaan

11.882 10.313 8.815 7.757

4.779

3.044

2.281 2010

6.989

4.035

2011

2.452

2012

Penempatan Tenaga Kerja

2013

Grafik 2.4. Perbandingan pendaftar pencari kerja, lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja Tahun 2008 – 2013

ketidak seimbangan antara Penempatan Kerja dan Lowongan Kerja, salah satu faktornya adalah rendahnya kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja, oleh karena itu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja

menjadi

salah

program

prioritas Dinas Tenaga Kerja, berbagai pelatihan

kerjasetiap

pelatihan

berbasis

tahun

volumenya

kompetensi

terus

kerja,

ditingkatkan

maupun

baik

pelatihan

kewirausahaan. Jenis pelatihan sebagai berikut : Tata boga (Catering Pastry), bengkel sepeda motor, daur ulang, border, hantaran, menjahit, service komputer/handphone, achievment motivation training (AMT), manajemen

usaha

kecil

wajah/rambut/pengantin/spa,

menengah sablon,

(MUKM), sulam

pita,

tata

rias

jurnalistik,

pengelasan, design grafis, photography, broadcasting, pelatihan IT,


39


pembuatan boneka, dan ekonomi kreatif lainnya. Grafik Pelatihan kerja seperti di bawah ini:

Jumlah Pelatihan Keterampilan Kerja 2013

780

2012

610

2011

660

2010

710

2009

360 300

2008

Grafik 2.5 Pelatihan Keterampilan Kerja Tahun 2008-2014 Akhir Tahun 2013 jumlah perselisihan hubungan industrial terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung makin meningkat kasus yang diselesaikan secara bipartite persentasenya menurun disebabkan kasus yang terdaftar bobot masalahnya sangat berat dan memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Ditambah

dua

tahun

terakhir

terjadi

demonstrasi pekerja/buruh berkaitan dengan tidak adanya kesepakatan dalam penetapan upah minimum kota. Isu ketenagakerjaan yang perlu penanganan secara sinergi diantara stake holder pemerintah Kota Bandung, antara lain: tingginya angka pengangguran; tingginya angka kecelakaan kerja terutama kecelakaan ketika, akan dan sesudah bekerja sebagai dampak dari meningkatnya penggunaan sarana kerja kendaraan roda dua; meningkatnya konflik hubungan industrial; rendahnya daya saing dan kualitas SDM, serta rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja. Hal ini cukup penting untuk Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

40


menjadi perhatian semua pihak, mengingat bahwa pembangunan di semua sektor pada akhirnya akan berimplikasi terhadap urusan ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan diawali adanya konflik internal antara pengusaha dan buruh/pekerja(hubungan industrial) antara pekerja dan pengusaha yang mempekerjakan mereka. Diantaranya masalah perselisihan upah, perselisihan jam/waktu kerja, dan perselisihan kepentingan.

Berikut

tabel

indikator

ketenagakerjaan

terkait

hubungan industrial di Kota Bandung : Tabel 2.16 Perkembangan Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2008 – 2013 Satuan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kasus

103

107

42

46

61

65

Kasus

122

123

46

74

90

106

Jumlah Pemeriksaan

Perusahaan

900

906

907

929

943

1.068

Jumlah Perusahaan

Perusahaan

4.621

5.041

5.466

5.882

6.258

6.729

Orang

346.657

264.212

272.573

275.929

288.702

300.950

Indikator Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Jumlah Kasus tercatat

Jumlah Pekerja/Buruh yang masuk jamsostek

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013, diolah

Selanjutya

grafik

di

bawah

ini

menggambarkan

penanganan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung selama tahun 2008 - 2013 :


41

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 123 107

122 103

Jumlah kasus yang masuk

106 90 74

65

61

Tahun 2008

Tahun 2009

46 42

46

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Jumlah kasus yang selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)

Tahun 2013

Grafik 2.6 Perkembangan Penyelesaian Kasus PHI Tahun 2008 - 2013 Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewajiban melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap perusahaan agar semua pekerja/buruh didaftarkan dalam penjaminan sosial ketenagakerjaan, grafik di bawah ini menunjukkan masih rendahnya kepesertaan pekerja/buruh untuk menjadi anggota jamsostek. 1200000 1000000

944626

998227

1000140

1012946

1064167

1087425

800000 600000 400000

346.657

421.003

421.003

421.003 259.453

300.950

200000 0 2008

2009

Jumlah Tenaga Kerja

2010

2011

2012

2013

Jumlah tenaga kerja yang masuk jamsostek

Grafik 2.7Kepesertaan Tenaga Kerja yang menjadi anggota Jamsostek Tahun 2008-2013 Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

42


Penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengawas Ketenagakerjaan, setiap tahun dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang telah melakukan wajib lapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, dan hasilnya sebagaimana grafik di bawah ini :

1798

2008

5.882

5.466

5.041

4.621

1373

2009

6.258

6.729 Jumlah Perusahaan Wajib Lapor

1238

2010

1102

2011

1102

2012

1.068

Jumlah Pemeriksaan

2013

Grafik 2.8 Perbandingan perusahaan yang diperiksa dengan jumlah perusahaan (berdasarkan data wajib lapor) Organisasi serikat pekerja/buruh merupakan mitra pemerintah dan perusahaan dalam upaya memfasilitasi perlindungan tenaga kerja, namun kecelakaan kerja dan pelanggaran norma ketenagakerjaan masih tetap tinggi, datanya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.17 Data Perlindungan Ketenagakerjaan Tahun 2008 - 2013 NO. 1

6

URAIAN Organisasi Serikat Pekerja (Federasi) Serikat Pekerja (SP) Jumlah orang bekerja (Wajib Lapor)

2008 519 106.696

244.056

2009

2010

2011

2012

2013

SATUAN

352 112.473

370 116.584

390 113.944

285 102.442

307 121.236

Unit Anggota

265.841

281.386

297.340

302.971

322.951

Orang


43

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 7

9

10 11 12

13

Jumlah Perusahaan yang masuk Jamsostek Penanganan perselisihan dan hubungan industrial (Hak/kewajiban, upah, waktu kerja) PHK Perorangan Tenaga Kerja terlibat PHK Masal Tenaga Kerja terlibat Mogok kerja/unjuk rasa Tenaga Kerja terlibat

Jumlah Kecelakaan Kerja

3.809

5.207

5.207

5.207

3.456

-

Persh

122 5.713

123 1.767

46 108

74 578

90 505

106 10.795

Kasus Orang

89 160

78 118

43 78

47 54

62 84

71 96

Kasus Orang

14 895

15 1.416

0 0

1 12

1 13

5 1.130

Kasus Orang

12 4.658

4 233

1 30

1 512

7 408

3 650

Kasus Orang

786

799

993

1.051

1.058

1.099

Kasus

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, diolah

Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, salah satu upaya pemerintah melalui penetapan Upah Minimum Kota sesuai/atau di atas nilai kebutuhan hidup yang layak. Namun demikian tentunya tingkat upah harus berbanding lurus dengan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, serta diperkirakan masih banyak perusahaan terutama industri catering, dan jasa pertokoan/retail, yang upahnyabelum sesuai dengan Upah

Minimum

Kota

Bandung

(UMK),

Tahun

2013

sebesar

gagal

dalam

Rp.1.538.703,00. Dewan

Pengupahan

Kota

(DPK)

Bandung

menentukankesepakatan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2013 dan 2014. Usulan UMK semula sebesar Rp.1.971.803,00 sehubungan demonstrasi para pekerja/buruh yang terus menerus selama beberapa hari, maka Walikota Bandung merevisi penetapanUMK menjadi sebesarRp.2.000.000,00

dengan

nilai

Kebutuhan

Hidup

Minimum/Layak (KHM/KHL) sebesar Rp.1.811.375,00.


44


Tabel 2.18 Perkembangan Upah Minimum Kota Bandung Tahun 2008 - 2014 NO

2008

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rupiah 1.

2.

Upah Minimum Kota (UMK) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM / KHL)

939.000

1.044.630

1.118.000

1.188.435

1.271.625

1.538.703

2.000.000

1.002.059

1.118.687

1.197.063

1.271.625

1.465.431

1.509.775

1.811.375

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, diolah

Data-data tersebut di atas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung didasarkan pada beberapa indikator : Pertama : Indikator Kinerja Sasaran RPJMD dan IKU Tahun 20092013 Kedua

: Indikator target sasaran dan program Renstra

Ketiga

: Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketenagakerjaan

Keempat: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2009-2013 dapat dilihat sebagaimana tabel-tabel di bawah ini : Tabel 2.19 Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan RPJMD 2009-2013 NO.

INDIKATOR KINERJA

2009

2010

2011

2012

2013

1

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

13,28%

12,17%

10,34%

9,17%

10,98%

2

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

86,17%

87,83%

86,97%

90,83%

91,05%

Sumber Data : BPS Kota Bandung


45


Tabel 2.20 Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan Indikator target sasaran dan program Renstra yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) NO.

INDIKATOR KINERJA

1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2

Tingkat penempatan pencari kerja

3

Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

4 5 6

Tingkat penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi Tingkat partisipasi transmigran swakarsa

2009

2010

2011

2012

2013

60,71%

60,73%

61,40%

63,14%

63,61%

8,64%

9,44%

39,24%

45,77%

14,05%

84,15%

85,47%

87,00%

86,32%

87,38%

87,00%

91,30%

62,16%

67,78%

45,71%

40,00%

40,00%

25,00%

66,67%

33,33%

0%

0%

0%

0%

0%

Tabel 2.21 Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2009-2013 NO. 1

JENIS PELAYANAN DASAR Pelayanan Pelatihan kerja

INDIKATOR KINERJA

Capaian Kinerja 2009

2010

2011

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

20%

65,00%

41,25%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

100%

100%

100,00%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

16,25%

27,50%

35,00%

8,64%

9,44%

2012

2013

55,00%

55,00%

100,00%

100,00%

28,75%

35,00%

39,24%

45,77%

14,05%

2

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

3

Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

87,00%

91,30%

62,16%

67,78%

45,71%

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

26,47%

27,25%

27,24%

27,13%

27,68%

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

-

11,34%

15,42%

17,42%

14,77%

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

-

-

55,31%

57,31%

51,71%

4

5


46


Tabel 2.22 Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2009-2013 NO.

URUSAN

Capaian Kinerja

IKK

2009

2010

2011

2012

2013

60,71%

60,73%

61,40%

63,14%

63,61%

8,64%

9,44%

39,24%

45,77%

14,05%

0%

0%

0%

0%

0%

Urusan Wajib 12

Ketenagakerjaan

46 47

Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

Urusan Pilihan 6

Transmigrasi

15

Transmigran swakarsa

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1.Tantangan Permasalahan yang dihadapi dengan kompetensi kerja adalah rendahnya kualifikasi angkatan kerja yang terindikasi pada komposisi angkatan kerja menurut pendidikan. Sebagai gambaran kita lihat angkatan kerja di Kota Bandung menurut pendidikan pada tahun 2013, jumlah angkatan kerja sebanyak1.194.312 orang

dengan

tingkat

pendidikan

secara

berturut-turut:

berpendidikan SD ke bawah 262.575 orang (22%); SLTP 270.008 orang (23%); SLTA 442.569 orang (37); Sarjana 219.160 orang (18%).

Walaupun

Kota

Bandung

mendapat

predikat

kota

pendidikan namun tenaga kerja Kota Bandung masih tetap sulit untuk bersaing dengan tenaga kerja luar daerah dan Tenaga Kerja Asing khususnyajenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tinggi perusahaan di Kota Bandung masih menggunakan tenaga kerja asing . Apabila dilihat dari trend pergerakan

pendidikan,

dunia

ketenagakerjaan

sekarang

ini

dihadapkan pada kecenderungan baru yaitu adanya pergeseran pengangguran terbuka dari angkatan kerja berpendidikan rendah Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

47


menuju kearah angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi. Ditambah lagi karena secara geografis Kota Bandung merupakan wilayah

cekungan,

mendirikan

makaditetapkan

perusahaan

di

Kota

aturan

Bandung

apabila

tidak

akan

boleh

lagi

mendirikan perusahaan yang sifatnya industri polutan karena berdampak pada meningkatnya polusi air dan udara, otomatis hal ini akan mengurangi peluang kerja di sektor itu. Fenomena tersebut, mengharuskan dunia usaha melaksanakan efisiensi dan peningkatan produktivitas yang ditandai oleh adanya pengalihan tenaga kerja dengan teknologi mesin, sehinggalife circle hasil produksi menjadi sangat pendek. Untuk dapat melakukan efisiensi, maka dunia usaha perlu melaksanakan perubahan [change] melalui reengineering. Untuk mengantisipasi perubahan dunia

usaha

dunia

pendidikan

pun

harus

melakukan

reengineering dari yang bersifat umum menjadi kejuruan dan keterampilan, khususnya untuk jangka pendek dan menengah. Pembaharuan bentuk pelatihan dari yang umum menjadi aplikasi teknologi, merupakan terobosan untuk mengimbangi percepatan laju perkembangan teknologi, elektronika dan manajemen. Perlu dipahami juga, bahwa adanya perubahan teknologi, untuk jangka panjang tidak lagi diperlukan tenaga kerja dengan persyaratan keterampilan [skill requirement] yang tinggi. Sistem mesin yang dioperasikan

tentunya

memerlukan

semakin

keterampilan

canggih,

”tekan

sehingga

tombol”.

hanya

Integrated

Manufacturing systems, merupakan suatu contoh dimana untuk mengoperasikan mesin tidak diperlukan keterampilan yang tinggi, tetapi

dituntut

untuk

memiliki

pengetahuan

yang

semakin

meningkat, terutama untuk menghadapi kompleksitas sistem


48


mesin-mesin yang semakin canggih. Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti dengan perubahan sikap, perilaku dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang secara tidak langsung berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Selanjutnya, lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang masuk pasar kerja, harus memperhatikan proses pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai daya saing di pasar kerja global. Dunia pendidikan harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur knowledge, skills dan attitudes. Rendahnya

penyerapan

angkatan

kerja

antara

lain

juga

dipengaruhi oleh ketidakpastian kualitas pencari kerja itu sendiri dalam mengisi peluang atau kesempatan kerja. Berdasarkan laporan penempatan ketenagakerjaan diketahui bahwa terdapat lowongan-lowongan pada sektor-sektor industri pengolahan, yang tidak sepenuhnya dapat terisi oleh para pencari kerja dikarenakan kriteria kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan. Dalam upaya mempertemukan para pencari kerja dan pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja secara cepat dan tepat sesuai perkembangan teknologi, telah dibangun Bursa Kerja On Line yang merupakan pengembangan model Bursa Kerja Konvensional. Melalui BKOL para pencari kerja dan pengusaha dapat

mendaftarkan

secara

langsung

kebutuhan

dengan

menggunakan akses internet. Pemerintah Kota Bandung perlu untuk mempersiapkan SDM yang Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

49


kompetitif di pasar global, dengan persiapan SDM yang baik, khususnya

untuk

Tenaga

Kerja

sektor

formal

yang

akan

ditempatkan di luar negeri agar dapat memperkuat posisi tawar [bargaining position] dengan negara pengguna.Di samping itu, kemajuan teknologi yang semakin cepat terutama di bidang komunikasi, transportasi dan teknologi telah mempercepat proses globalisasi itu sendiri. Sebagai akibatnya hubungan antar negara semakin dekat, terutama terkait dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, khususnya tenaga kerja. Dengan demikian, pasar kerja antar negara menjadi semakin marak dan intensif di masa yang akan datang. Sementara itu, globalisasi pasar kerja juga mengakibatkan banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Bandung (Tahun 2012 terdaftar pada Disnaker sejumlah 117 TKA, dan Tahun 2013 sebanyak 135 TKA), tidak hanya pada jabatan manajerial dan tenaga ahli, tetapi sampai tingkat teknisi dan operator yang jumlahnya tidak sedikit. Kehadiran tenaga kerja asing dirasa sangat mengancam kesempatan kerja di pasar dalam negeri, khususnya untuk tenaga kerja Indonesia pada tingkat menengah ke bawah yang jumlahnya sangat banyak, apalagi akhir tahun

2014,

tahun

2015

mendatang,

adanya

kesepakatan

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau pasar bebas ASEAN mulai berlaku. Jika ingin tetap bersaing dengan negara lain harus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja, baik penempatan dalam daerah, antar daerah maupun antar negara yang bertumpu pada kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan dalam persaingan global. Menghadapi tantangan yang berat demikian, kita perlu melakukan reposisi

dengan

meningkatkan

keunggulan

komparatif

dan


50


kompetitif SDM. Reposisi ini penting untuk mengetahui posisi tepat selanjutnya dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan kebijakan dan strategi di bidang ketenagakerjaan, khususnya penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.Era globalisasi dan MEA di satu pihak membuka peluang bisnis dan kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri. Tetapi di pihak lain, menuntut peningkatan SDM terutama kemampuan untuk memanfaatkan teknologi maju dalam dunia usaha dan industri

produksi;

peningkatan

kemampuan

memanfaatkan

teknologi informasi serta peningkatan pemahaman mengenai hubungan internasional termasuk kemampuan bernegosiasi bisnis dengan negara-negara maju. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas SDM diperlukan strategi pengembangan ketenagakerjaan paling tidak dilakukan melalui 4 [empat] jalur yaitu; jalur pendidikan, pelatihan kerja, pengembangan karier dan perbaikan gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Akhirnya dengan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja yang kompetitif akan dapat merubah tantangan menjadi peluang yang terbuka lebar. 2.4.2.

Peluang

Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian,

juga

terdapat berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, yaitu : 1) Peraturan Perundang-undangan Penyusunan

rencana

ketransmigrasian

pembangunan

sebagai

bagian

dari

ketenagakerjaan sistem

dan

manajemen

pembangunan tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan


51


Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Walikota. Dalam lingkup internal Dinas Tenaga Kerja regulasi yang menjadi kerangka

dasar

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

adalah

Rencana Strategis yang berisi acuan lima tahunan, dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya mekanisme (sistem) perencanaan orientasi pada keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) yang diimplementasikan pada proses penyusunan RPJMD dan Kerangka Logis Renstra 2009-2013. 2) Sumber Daya Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (sdm),

anggaran,

ketatalaksanaan,

sarana, menjadi

dan

prasarana,

faktor

kelembagaan

penentu

dan

keberhasilan

pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sebagaimana telah diuraikan di atas pada bab sebelumnya bahwa potensi sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berdasarkan pendidikan formal dari 95 orang pegawai, 50 orang DIII/S1, berarti 53% SDM yang ada sudah mumpuni. Yang sudah berpengalaman di bidangnya lebih dari 82% adalah Golongan III dan Golongan IV, dan 20 orang pejabat fungsional yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah penting, yaitu aspek sarana, prasarana, dan didukung dengan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan. Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

52


Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

RENSTRA

3

BAB

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kota Bandung, selanjutnya bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung (RPJPD) dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, dan ketiga didasarkan

pada

analisis

capaian

kinerja

pelaksanaan

urusan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sehingga dapat teridentifikasi berbagai permasalahan umum da khusus yang diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2013-2018, dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, yang menjadi isu strategis dengan kriteria sebagai berikut : 1. Cakupan masalah yang luas 2. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif 3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu Beberapa permasalahan di Kota Bandung yang perlu ditangani di tahun

2013-2018

berdasarkan

pendekatan

Urusan

Pemerintah


53


Daerah, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut : 3.1.1. Urusan Wajib Ketenagakerjaan Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, permasalahannya adalah diantaranya ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja; termasuk makin meningkatkannya

jumlah

perselisihan

hubungan

industrial

dan

jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan yang terdaftar di Dinas Tenaga

Kerja,

perkembangan

didukung ekonomi

pula yang

dengan secara

kondisi

tidak

politik

langsung

dan

sangat

mempengaruhi terhadap tingkat pengangguran terbuka; 3.1.2. Urusan Pilihan Ketransmigrasian Tingkat penempatan transmigrasi masih sangat rendah, diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat; 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Periode 2013-2018 yang merupakan Tahap III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025. RPJPD

Kota

penuntun

Bandung

pembangunan

Tahun daerah

2005-2025 memuat

merupakan arah

kaidah

kebijakan

dan

sasaran pokok dalam persepektif pembangunan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas (human welfare), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

54


Nomor 08 Tahun 2008, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “KOTA BANDUNG BERMARTABAT” (BANDUNG DIGNIFIED CITY). Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab

permasalahan

pembangunan

daerah

dan/atau

isu

strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis makaVisi Kota Bandung Tahun 2013 -2018, yaitu : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Unggul

:

adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman

:

adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan

kesegaran

dan

kesejukan

bagi

penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap

berbagai

aktifitas

dan

perilaku

penghuninya. Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

55


Sejahtera :

yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba di muka bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan

di

kesejahteraan

Kota yang

Bandung

berbasis

pada

merupakan ketahanan

keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan

masa depan

yang

cerah,

adil

dan

makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya. Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung Yang Bermartabat tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 08 Tahun 2008

tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

56


direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan pembangunan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4(empat) misi sebagai berikut: Misi Pertama, Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,

pembangunan

infrastruktur

serta

pengendalian

pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Misi Kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Misi Ketiga, membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Misi Keempat, membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Adapun hasil pembangunan Kota Bandung pada Tahun 2018 berdasarkan pencapaian Misi, diproyeksikan sebagai berikut : 1. Kemajuan Dalam Bidang Tataruang, Pembangunan Infrastruktur Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berkualitas Dan Berwawasan LingkunganPada Tahun 2018,dicirikan : 1) Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu, dengan catatan kemajuan: Minimal 50% lokasi/sample telah memenuhi (Baku Mutu) BM, serta 17% sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk paremeter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu. 2) Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam), dengan catatan kemajuan : Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

57


3) Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi,

dengan

catatan

kemajuan

:

Mereduksi

dan

meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah), dengan indikator capaian : 90 % sampah dapat dikelola (30% reduce, reuse dan recycle, 60% ke tempat pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 35%, dan landfill 25%). 4) Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dengan catatan kemajuan : 5) Tersedianya

Sistem

transportasi

yang

selamat,

efisien,

nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan. 6) Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis

/

standar

pelayanan

minimal,

dengan

catatan

kemajuan : 2.Kemajuan Dalam Bidang Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Dan MelayaniPada Tahun 2018,dicirikan : 1) Terwujudnya

Peningkatan

kualitas

produk

perencanaan

pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base. 2) Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM, dengan catatan kemajuan :

Semakin berkurangnya

pelanggaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan, serta semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi. 3) Tersedianya Prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota dengan kuantitas yang memadai dengan kualitas baik. 4) Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang kompeten dan profesional

dalam

pelayanan

publik

sesuai


dengan 58


kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasanemosional dan spiritual. 5) Terpenuhinya

6

bidang

reformasi

(SDM,

Kelembagaan,

Regulasi, Investasi, Keuangan daerah dan e-Government). 6) Meningkatnya pengelolaan pengawasan. 7) Terwujudnya Pelayanan publik yang prima, melalui strategi dengan catatan kemajuan

Meningkatnya jumlah SKPD yang

bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2000. 8) Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang demokratis, 9) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta terciptanya kesadaran

masyarakat

dalam

menjaga

lingkungan

dan

stabilitas keamanan daerah. 3. Kemajuan Dalam Bidang Membangun Masyarakat Yang Mandiri, Berkualitas Dan Berdaya Saing pada Tahun 2018, dengan ciri: 1) Peningkatan

Kualitas

Sumber

daya

manusia

dengan

indikator capaian: IPM = 82,02; 2) Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui, dengan indikator jumlah penduduk Tahun 2018 maksimal 2.835.223 Jiwa;Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dengan indikator capaian Angka Fertilitas Total (AFT) = 1,85. 3) Meningkatkan

kualitas

dan

akses

penyelenggaraan

Pendidikan, dengan indikator capaian: Indeks Pendidikan = 93,53; 4) Mengembangkan Pendidikan Wajib Belajar Menengah 12 Tahun yang Bermutu, dengan indikator capaian: angka Ratarata Lama Sekolah (RLS) = 12,17 Tahun; 5) Indeks Kesehatan = 81,87 ; Angka Harapan Hidup = 74,45 ; 90% fasilitas kesehatan memenuhi SPM kesehatan; Angka Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

59


Kematian Bayi = 29/1000 kelahiran hidup; menurunnya Jumlah Kematian Ibu Melahirkan = 11 orang/tahun. 6) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tahapan proses pembangunan. 7) Meningkatkan

kepedulian

dan

kepekaan

masyarakat

terhadap lingkungan sosial maupun fisik. 8) Terwujudnyamultikulturalisme

dalam

lingkungan

yang inklusif, dengan catatan kemajuan :

Sunda

Terwadahinya

heterogenitas budaya dalam lingkungan Budaya Sunda, serta meningkatnya sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat. 4. Kemajuan Dalam Bidang Perekonomian Yang Kokoh, Maju, Dan Berkeadilan pada Tahun 2018,dengan penciri : 1) Meningkatkan Pertumbuhan Riil dan Kontribusi Riil Sektor Perekonomian kota terutama dari Core sectors (Jasa Wisata dan Perdagangan berbasis industri kreatif dan IT) dengan mempertahankan industri pengolahan yang ada, dengan indikator capaian :

LPE 10,33%; Tingkat pemerataan

pendapatan versi Bank Dunia minimal 16% (kategori sedang); PDRB Riil/kapita minimal

Rp 20 juta per tahun;

Indeks

daya beli 70,66; 2) Memperbaiki

stabilitas

harga

dan

distribusi

barang

kebutuhan pokok, dengan indikator capaian : Tingkat inflasi umum satu digit; 3) Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang

menjadi

core

competency

kota,

dengan

indikator

capaian: Tingkat Pengangguran Terbuka 13,5% ; Kesempatan kerja Minimal 90%.


60


4) Memberikan Kemudahan Pelayanan Perijinan dan Kepastian Hukum bagi investor dan dunia usaha, dengan indikator capaian : Nilai Investasi berskala nasional meningkat 30%. 5) Mengembangkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata, dengan indikator capaian: Meningkatnya Jumlah wisatawan sebesar 35%. 6) Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal, dengan catatan kemajuan : a. Rata-rata Peningkatan Pendapatan 17%. b. APBN, APBD Prov & APBD Kota terintegrasi sepenuhnya. c. Mengembangkan instrumen pem-biayaan pembangunan non-konvensional,

dengan

catatan

kemajuan:

Penggunaan instru-men pembiayaan pembangunan nonkonvensional mulai signifikan. 7) Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar dalam

pembiayaanpembangunan

kota,

dengan

catatan

kemajuan : a. Berbagai insentif fiskal tersedia untuk fasilitasi sektor swasta. b. Mengembangkan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta, dengan catatan kemajuan : Berfungsinya

perusahaan

patungan

untuk

beberapa

layanan jasa umum dan barang publik. c. Berfungsinya instrumen pem-biayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat. d. Berbagai

insentif

fiskal

untuk

masyarakat

dalam

pembangu-nan, pelaksanaan dan pemeliharaan barang dan jasa publik.


61


Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerjamengacupada target kinerja Misi 4 RPJMD 2013 – 2018 Kota Bandung, yaitu : Kemajuan Dalam Bidang

Perekonomian Yang

Kokoh, Maju, Dan Berkeadilan pada Tahun 2018, dengan indikator : Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency kota, dan indikator capaian RPJPD : Tingkat Pengangguran

Terbuka

13,5%

;

Kesempatan

kerja

Minimal

90%.Capaian kinerja RPJMD 2008 – 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka 10,98%; Kesempatan Kerja 89,02%.Target kinerja RPJMD 2013-2018: Tingkat Pengangguran Terbuka 10%, dan Kesempatan Kerja mencapai 90%, Penciptaa Lapangan Pekerjaan Baru 50.000 dan Penciptaan Wirausaha Baru 7.500. 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Barat Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan : 1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD) Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 2. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kota Bandung 2005 – 2025. 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD)Tahun 2013 – 2018.


62


4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Permennakertrans Nomor

PER.03/MEN/1/2010

Tentang

RENSTRA

Kemennakertrans Tahun 2010-2014, serta

dokumen

Ketenagakerjaan

lainnya dan

yang

berkaitan

Ketransmigrasian.

dengan

Adapun

Urusan

pokok

yang

berkaitan, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1. Keterkaitan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2013-2018 Keterkaitan Misi : 1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja 2. Meningkatkan kesempatan kerja 3. Meningkatkan Perlindungan & Pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4. Meningkatkan Penempatan Transmigrasi 5. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

RPJMD Kota Bandung 2013-2018

RENSTRA Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Propinsi Jawa Barat 2014-2018

RPJMD Propinsi Jawa Barat 2014-2018

RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi 2010-2014

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan

Misi 1 : Membangun Pencitraan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Misi 2 : Mengembangkan Kebersamaan Pelaku Pembangunan Misi 4 : Mengoptimalkan Lembaga Pengembangan Sumber daya manusia

Misi 1:Memantapkan Masyarakat Jawa Barat yang Berkualitas, Produktif, dan Berwawasan Luas.

Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran Misi 1: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Transmigran Terlatih yang Siap

Sasaran Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga

Keterkaitan Sasaran: Sasaran : Sasaran : 1. Peningkatan Meningkatkan Kualitas kesempatan Sumberdaya kerja dan Manusia Tenaga perlindungan Kerja; tenaga kerja

Misi 2 Memantapkan Pembangunan Ekonomi Regional Secara Menyeluruh.

Agenda : Perbaikan Iklim Ketenagakerja an


63

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2. Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 3. Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 4. Peningkatan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi; 5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 6. Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Kerja Pada Berbagai Sektor Lapangan Kerja dan Transmigrasi Sasaran Misi 2 : Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja di berbagai lapangan usaha Sasaran Misi 4 : Meningkatnya Kerjasama Kemitraan dengan dunia Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan transmigrasi

kerja

Sasaran : menurunkan Tingkat Pengangguran Menjadi 5,1 Persen Kebijakan :  Menciptakan Lapangan Kerja Formal Dan Modern  Memfasilitasi Perpindahan Pekerja Dari Produktivitas Rendah Ke Produktivitas Tinggi

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung. Secara diagramatis keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :


64

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung RPJMD PROPINSI JAWA BARAT RENSTRA DISNAKER&TRANS PROP. JABAR

RPJM KEMENAKERTRANS RI RPJPD 2005-2025 & RPJM 2009-2013 KOTA BANDUNG

RENSTRA DISNAKER KOTA BANDUNG

RENCANA KERJA 2014 RENCANA KERJA 2015 RENCANA KERJA 2016 RENCANA KERJA 2017 RENCANA KERJA 2018

Gambar 3.1. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Lebih jelasnya hubungan kinerja pembangunan daerah kaitan antara RPJMD Kota Bandung dengan RENSTRA SKPD diilustrasikan dalam gambar di bawah ini : Kepala SKPD

Kepala Daerah

Visi/Misi

Visi/Misi

Tujuan/ Sasaran

Tujuan/ Sasaran

Program Pembangunan Daerah Program Prioritas

Program/Kegiatan Prioritas

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah Program Prioritas

RPJMD

Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

RENSTRA SKPD Gambar 3.2. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

65


3.4. Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan RENSTRA memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 20112031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun

program

pembangunan

yang

berkaitan

dengan

pemanfaatan ruang kota. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana

yang

berfungsi

sebagai

pendukung

kegiatan

sosial

ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan

3) Pemanfaatan ruang melalui program yang

disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Dalam menyusun RENSTRA ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah

daerah

antar

kabupaten/kota

serta

keterpaduan

struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan

kabupaten/kota,

dan

atau

yang

memiliki


66


hubungan

keterkaitan

atau

pengaruh

dalam

pelaksanaan

pembangunan daerah. Selanjutnya aspek lingkungan hidup pun harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dengan action program kegiatan selama 5 tahun ke depan. 3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah : 1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Bandung. 2. Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya yang mempengaruhi Kota Bandung 3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari : 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025.



Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan

pemerintahan

umum

saat

ini,

serta

kemungkinan

kondisinya di masa datang. 

Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini, 1. Kriteria- 1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

67


2. Kriteria- 2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3. Kriteria- 3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; 4. Kriteria- 4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; 5. Kriteria- 5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6. Kriteria- 6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. 3.5.1

Kajian Kebijakan Pembangunan

Penentuan isu strategis didahului dengan

review terhadap

kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan regional, dan daerah yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan di Kota Bandung. Hasil review akan melengkapi draft isu strategis Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. 1. RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 Isu Strategis dalam RPJPD 2005-2025 Propinsi Jawa Barat adalah

pengangguran

dan

ketenagakerjaan,

dan

Isu

Strategisdalam RPJMD Transisi Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tercantum Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan. Prioritas Pembangunan RPJPD 2005-2025 yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan adalah tercermin dalam

“Bidang

Pendidikan,

Kesehatan,

Kebudayaan,

Ketenagakerjaan, Pemuda & Olahraga, Sosial, Iptek, Industri & Perdagangan”


68


Kebijakan Umum dan Program Prioritas RPJMDTransisi Provinsi Jawa

Barat

Tahun

2013-2018,

adalah

:

Memantapkan

Pembangunan Ekonomi Regional Secara Menyeluruh dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal. 2. RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2013-2018 Kota Bandung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah grand desain selama 25 tahun kedepan yang menjadi landasan penyusunan rencana pembangunan lima tahunan dan rencana kerja pemerintah daerah. Isu Strategis RPJPD 2005-2025 yang menjadi salah satu acuan penyusunan isu strategis Dinas Tenaga Kerja, adalah: “Daya Tarik dan Daya Saing Kota”, sasaran pokok RPJPD 2005-2025 : Terwujudnya

perekonomian kota yang

berdaya saing. Sedangkan isu strategis adalah:

“Pengangguran,

penanggulangan

RPJMD 2013-2018 Kemiskinan

dan

Permasalahan Sosial”. 3. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang


69


merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan

Pemerintah

Pemerintahan

Daerah

menjadi untuk

salah

satu

menyusun

acuan

bagi

perencanaan

dan

penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Standar

pelayanan

dasar

yang

sudah

ditetapkan

oleh

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah

Standar

Pelayanan

Ketenagakerjaan

sesuai

Permennakertrans Nomor PER.2/MEN/X/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari 5 pelayanan dengan 7 indikator adalah : 1. Pelayanan Pelatihan; 2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja; 3. Pelayanan Penyelisihan Hubungan Industrial; 4. Pelayanan kepesertaan Jamsostek; 5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan. 3.5.2

Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan

hasil

analisis

dikemukakan

sebelumnya,

terhadap

serta

dengan

hal-hal

yang

telah

mempertimbangkan

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 4 isu strategis urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kota Bandung : Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

70


1. Ketidaksesuaian

antara

kualifikasi

jabatan

lowongan

kerja

dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja; 2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia; 3. Tingginya

pelanggaran

norma

ketenagakerjaan,

dan

meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial; 4. Terbatasnya lokasi transmigrasi, dan minimnya pemberangkatan transmigran; 5. Kurang optimalnya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.


71


Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

RENSTRA

4

BAB

4.1. Visi dan Misi SKPD Rumusan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berlandaskan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Peraturan

Daerah

Kota

Bandung

mengamanatkan

Visi

Daerah:

BERMARTABAT”

(BANDUNG

yang ditetapkan dengan

Nomor yaitu

DIGNIFIED

08

Tahun

2008,

“KOTA

BANDUNG

CITY),

selanjutnya

dijabarkan kembali kedalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, yaitu: “MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”. dengan target kinerja RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD 20132018

Urusan

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian

adalah

menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, Penciptaan lowongan pekerjaan baru, dan penciptaan wirausaha baru. Visi

Dinas

Tenaga

Kerja

Kota

Bandung

Tahun

2013-2018

mencerminkan adanya hasrat atau keinginan yang relevan dengan Visi Kota Bandung “Mewujudkan Kota Bandung Yang Unggul”, disinergikan dengan semangat kompetisi kerja menjadi yang unggul atau

paling

baik,

maka

Visi

Dinas

Tenaga

Kerja

adalah

:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Terbaik”. Untuk merealisasikan

keinginan,

harapan

serta

tujuan

sebagaimana

tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka harus memahami makna yang terkandung di dalam visi tersebut. Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

72


Makna yang terkandung dalam visi Dinas Tenaga Kerja adalah : Pertama,

bahwa

Terwujudnya

Penyelenggara

Ketenagakerjaan

Terbaik mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja adalah suatu lembaga yang menjadi terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan dalam menyiapkan tenaga kerja

terampil

dan

produktif,

peningkatan

keterampilan

dan

produktivitas kerja, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi kemampuan, sehingga tenaga-tenaga tersebut di atas dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional / internasional. Kedua, mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja melalui pelatihan penciptaan wira usaha baru, serta mengerahkan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengikuti program transmigrasi. Ketiga, bahwa Dinas Tenaga Kerja ini sebagai suatu lembaga yang dapat berperan sebagai fasilitator terdepan yang unggul dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, pekerja

mencakup

dan

pembinaan

lembaga-lembaga

terhadap

pengusaha,

ketenagakerjaan,

para

sosialisasi

perundang-undang ketenagakerjaan, penanganan permasalahan / perselisihan minimum

ketenagakerjaan, kota,

serta

memfasilitasi

memberikan

penetapan

perlindungan

upah

kesehatan,

keselamatan, terhadap pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan kesejahteraan

pekerja,

melalui

program

dan

kegiatan

yang

berorientasi terhadap peningkatan keselamatan kerja, kesehatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

73


kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja, perumusan dan penyusunan

UMK,

serta

peningkatan

penegakkan

hukum

ketenagakerjaan. Keempat, bahwa Dinas Tenaga Kerja mampu memfasilitasi dalam pemberdayaan, dan memberikan alternatif peluang berusaha untuk menghidupi nafkah masyarakat melalui program pengembangan wilayah

transmigrasi

regional,

dengan

peningkatan

lokasi

transmigrasi, pengerahan penempatan transmigran, dan penyuluhan kepada calon transmigran. Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan serta sasaran yang akan dicapai berdasarkan Peraaturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun

2014

tentang

RPJMD

Tahun

2013

–

2018,

urusan

ketenagakerjaan tercakup dalam misi keempat, yaitu : “Membangun perekonomian yang kokoh, maju,

dan berkeadilan”, dimaksudkan

untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan

berkelanjutan,

meningkatkan

ketahanan

pangan,

dan

mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu. Misi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitastenaga kerja Misi ini memiliki makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif yang unggul, siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja, baik secara

langsung

berupa

pelatihan

dan

pemagangan

serta

menciptakan wirausaha baru yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, ataupun tidak langsung melalui pembinaan terhadap lembaga – lembaga latihan swasta, akreditasi, dan sertifikasi

keahlian,

sehingga

tenaga

kerja

tersebut


diatas 74


mempunyai daya saing tinggi sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja. 2. Meningkatkan kesempatan kerja Misi ini bermakna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat memfasilitasi pencari kerja dan calon pengguna tenaga kerja untuk memperoleh informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja terpadu/job fair, bursa kerja khusus, bursa kerja on-line maupun melalui program atau kegiatan yang orientasinya untuk memberikan informasi kerja kepada masyarakat dan informasi calon tenaga kerja kepada calon pengguna tenaga kerja. Begitu pun perluasan kerja dapat dilakukan dengan berbagai macam program / kegiatan yang unggul, seperti penciptaan wira usaha baru, penerapan dan pemanduan teknologi padat karya (PP-TPK), untuk penanganan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau ter-PHK melalui kegiatan padat karya produktif (PKP), dan pemberian kerja sementara (PKS). 3. Meningkatkan

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat berperan sebagai fasilitator di dalam perwujudan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil, bermartabat dan unggul, melalui berbagai program dan kegiatan pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan, penanganan permasalahan/perselisihan

hubungan

industrial,

serta

mengkoordinasikan dan membantu memfasilitasi Penetapan Upah Minimum Kota oleh Dewan Pengupahan Kota Bandung. Misi ini juga

mengandung

makna

untuk

berperan

dalam

fungsi

perlindungan tenaga kerja baik terhadap hak-hak pekerja, Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

75


kesehatan maupun keselamatannya. Begitu pula harus dapat melindungi kepentingan pengusaha dari intervensi / campur tangan pihak ketiga yang dapat merusak hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. 4. Meningkatkan Penempatan Transmigrasi Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat berperan sebagai fasilitator yang unggul dalam pembinaan dan

penyuluhan

tentang

ketransmigrasian,

penjajagan

dan

kerjasama ketransmigrasian, survey lokasi transmigrasi serta pemberangkatan meningkatkan

transmigran kesejahteraan

dengan transmigran

tujuan dan

untuk

masyarakat

sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah. 5. Meningkatkan

Kualitas

Kinerja

dengan

Prinsip

Tata

Kelola

Kepemerintahan yang Baik (good governance) Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja harus dapat

meningkatkan

penyusunan

kinerja,

rencana

baik

kegiatan,

dalam

perencanaan

pelaksanaan

pelayanan

administrasi, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

dibidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja 2013-2018, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur

kinerja

pembangunan

daerah

urusan

ketenagakerjaan secara keseluruhan. Mengacu pada visi dan misi RPJMD 2013-2018 Misi 4. Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

76


Tujuan nomor 3 (tiga) dalam Misi 4 RPJMD Kota Bandung 20132018 yaitu : ”Membangun perekonomian kota yang berkeadilan”, dengan sasaran ”Meningkatkan kesempatan kerjadan perlindungan tenaga kerja”. Indikator yang menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja adalah : Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Lapangan Pekerjaan Baru, dan Wira Usaha baru. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian target kinerja Kota Bandung, ditetapkan tujuan dan sasaran bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja; 2. Meningkatkan

penempatan

tenaga

kerja,

dan

perluasankesempatankerja; 3. Meningkatkan penyelesaian

kesejahteraan kasus

PHI/PHK

tenaga dalam

kerja

dan

upaya

pelayanan

melaksanakan

perlindungan tenaga kerja; 4. Meningkatkan penempatan transmigrasi; 5. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Sasaran : 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Tenaga Kerja; 2. Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 3. Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 4. Peningkatan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi; 5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 6. Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.


77


Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :


78


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 NO.

TUJUAN

(1) 1.

(2) Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja

2.

SASARAN (3) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Tenaga Kerja

(4) Rasio Tenaga Kerja Terampil dan Produktif

Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka Rasio Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Lapangan Pekerjaan Baru Wira Usaha Baru

3.

4. 5.

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja Meningkatkan penempatan transmigrasi Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja

Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja Peningkatan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

INDIKATOR SASARAN

1 (5) 50,00 %

2

3

4

5 (9) 54,01%

Target Kinerja Akhir (10)

50,99%

(7) 52,00%

(8) 53,00%

10,78%

10,55%

10,36%

10,17% 10,00%

10,00%

14,22%

14,60%

14,97%

15,09% 15,29%

15,29%

3.000

10.000

11.000

12.000 14.000

50.000

1.120

1.340

1.520

Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, selesai Perjanjian Bersama (PB)

55,00%

Jumlah pemberangkatan Transmigran

8 KK

56,00% 57,00%

1.680

1.840

58,00% 58,00%

10 KK

10 KK

11 KK

12 KK

54,01%

7.500 58,00%

51 KK

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Nilai Evaluasi AKIP

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPk/Inspektorat yang ditindasklanjuti Prosentase Tertib Administrasi barang/asset daerah ditindaklanjuti


78


4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional, dan komprehensip. Strategi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan adalah : ”Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi Core competency kota”. Indikator kinerjanya digunakan juga sebagai indikator kinerja RPJMD 2013-2018, yaitu : ”Tingkat Pengangguran Terbuka

10% Tahun 2018”,

TPT adalah suatu nilai persentase

perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi jika persentase meningkat kemungkinan faktor yang

mempengaruhinya

adalah

terjadinya

peningkatan

jumlah

Angkatan Kerja sebagai akibat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya angka lulusan sekolah. Kemungkinan juga adanya peningkatan jumlah penduduk yang sementara tidak bekerja, berkeinginan untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sehingga menambah jumlah pengangguran. Urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi

nyata

dan

terukur

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi

yang

dilaksanakan

melalui

berbagai

strategi

dan

kebijakan. Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

80


Strategi Urusan Ketenagakerjaan yang disusun untuk mencapai misi 4 RPJMD 2013-2018 adalah :melalui strategi pertama menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan: pelatihan bagi calon wirausaha baru. strategi kedua, pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja, dengan arah kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja. Strategi Ketiga, mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dengan arah kebijakan, peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Strategi Keempat mengupayakan penciptaan

lapangan

pekerjaan

baru

dengan

arah

kebijakan

peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Tabel 4.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Misi 4 RPJMD 2013-2018 MISI 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan No.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Tujuan 3: Membangun perekonomian kota yang berkeadilan 13. Meningkatkan menciptakan wirausaha pelatihan bagi calon kesempatan baru wirausaha baru kerja dan perlindungan ten aga kerja pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru

peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja

PROGRAM 1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 2. Program Peningkatan kesempatan kerja Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan

peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja

Program Peningkatan kesempatan kerja


81


Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, sebagai berikut : Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan RENSTRA 2013-2018 VISI : Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik Misi 1 : Meningkatkan kompetensi dan produktifitastenaga kerja Tujuan Sasaran Strategi Menyiapkan tenaga kerja Peningkatan Pemberian yang kompeten, produktif Kualitas kesempatan sesuai dengan Sumberdaya memperoleh perkembangan pasar kerja Manusia Tenaga pelatihan, peningkatan Kerja; kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja Misi 2 : Meningkatkan kesempatan kerja Tujuan Sasaran Strategi Peningkatan Meningkatkan Mengupayakan Penempatan Kerja penempatan tenaga kerja, perluasan dan Perluasan dan perluasan kesempatan Kesempatan Kerja kesempatan kerja memperoleh pekerjaan, dan fasilitasi terciptanya perluasan kerja Misi 3 : Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan Tujuan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja

Sasaran Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

Strategi Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis, berkeadilan, dan meningkatnya kesejahteraan pekerja; dan Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan Misi 4 : Meningkatkan Penempatan Transmigrasi Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan Peningkatan Peningkatan

Kebijakan Meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta profesionalisme kepelatihan Kebijakan Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja

Kebijakan Meningkatkan pembinaan, pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perlindungan tenaga kerja

Kebijakan Meningkatkan


82

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung penempatan transmigrasi

Lokasi dan Penempatan Transmigrasi

jumlah lokasi penempatan transmigrasi, dan jumlah pemberangkatan transmigran

kerjasama antar daerah/penempatan transmigrasi, dan penyuluhan ketransmigrasian

Misi 5 : Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan kualitas 1. Terwujudnya Meningkatkan Meningkatkan kinerja dengan prinsip Peningkatan efektifitas dan akuntabel kinerja good governance di Kualitas kualitas kinerja SKPD lingkungan Dinas Tenaga Pelayanan SKPD Kerja Publik; 2. Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.


83


Rencana Program Dan RENSTRA Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan BAB5 Pendanaan Indikatif 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka,

yang

diimplementasikan dalam sasaran program, yaitu : Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan target kinerja adalah rasio

tenaga

kesempatan

kerja kerja

terampil dengan

dan

target

produktif; kinerja

Meningkatnya

adalah

persentasi

penempatan terhadap pencari kerja terdaftar; Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan target kinerja rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial; serta Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan Program Transmigrasi Regional

dengan

target

kinerja

adalah

jumlah

penempatan

transmigran. Target kinerja ini merupakan dasar pertimbangan disusunnya Rencana Program dan Kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Urusan Ketenagakerjaan acuan kinerjanya tercantum dalam Misi 4 RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 – 2018, yaitu : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Tujuan nomor 3 (tiga) dalam Misi 4 RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yaitu : ”Membangun perekonomian kota yang berkeadilan”, dengan sasaran ”Meningkatkan kesempatan kerjadan perlindungan tenaga kerja”. Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

84


Indikator yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja adalah : Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Lapangan Pekerjaan Baru. Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menetapkan program-program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Penetapan program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut. 1. Misi Meningkatkan kompetensi dan produktifitastenaga kerja Program untuk mendukung misi ini adalah : Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 2. Misi Meningkatkan kesempatan kerja Program untuk mendukung misi ini adalah : Peningkatan kesempatan kerja 3. Misi Meningkatkan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program untuk mendukung misi ini adalah : Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4. Misi Meningkatkan Penempatan Transmigrasi Program untuk mendukung misi ini adalah : a. Pengembangan Wilayah Transmigrasi b. Pengembangan Transmigrasi Regional Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

85


5. Misi

Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)

Program untuk mendukung misi ini adalah : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Peningkatan Disiplin Aparatur d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja tidaklah mudah karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan pekerja se-Kota Bandung, maka perlu upaya serius dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; meningkatkan

perlindungan

dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial; dan meningkatkan ketersediaan lokasi transmigrasi dan pengerahan serta penempatan transmigran, Dinas Tenaga Kerja Kota

Bandung

menyusun

rencana

operasional

teknis

yang

diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) program dan 42 (empatpuluh dua) kegiatan, terdiri dari : 3 (tiga) program dan 20 (duapuluh) kegiatan urusan wajib Ketenagakerjaan; dan 2 (dua) program dengan 3 (tiga) kegiatan urusan pilihan Ketransmigrasian, dan 5 (lima) program pendukung, dengan 19 (sembilan belas) kegiatan, rinciannya sebagaimana tersebut di bawah ini : Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

86


1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Disusun 4 (empat) kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 2) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 3) Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kompetensi Lembaga Latihan Kerja; 4) Pemagangan Dalam Negeri. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah diantaranya : 1) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 3) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 4) Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 5) Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 6) Perluasan Kesempatan Kerja 3. Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan Program ini adalah program penanganan ketenagakerjaan pada masa sedang bekerja (during employment) kegiatannya disusun sebagai berikut : 1) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Pemberian Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3) Sosialisasi

Berbagai

Peraturan

Pelaksanaan

tentang

Ketenagakerjaan


87


4) Peningkatan

Pengawasan,

Perlindungan

dan

Penegakan

Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5) Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung 6) Peningkatan higiene dan kesehatan lingkungan kerja. 4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Adalah program yang masih terus dibutuhkan masyarakat Kota Bandung dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang dapat dilaksanakan apabila kerjasama antar wilayah tercapai dalam fasilitasi lokasi transmigrasi, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1) Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar

Sektor

dalam

rangka

Pengembangan

Kawasan

Transmigrasi 2) Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM. 5. Program Transmigrasi Regional Dalam

pelaksanaan

pengerahan

dan

pemberangkatan

transmigran ke lokasi transmigrasi perlu adanya pemahaman tentang lokasi, kondisi, situasi dan perbedaan antara lokasi yang dituju dengan keadaan di Kota Bandung. Agar para calon transmigran memahami secara menyeluruh apa yang dimaksud transmigrasi, maka akan dilaksanakan kegiatan : 1).Penyuluhan Transmigrasi Regional. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya perlu dukungan dan kerjasama antara SKPD terkait, khusus untuk program dan kegiatan transmigrasi kerjasama yang harmonis antar daerah akan membantu mendukung menyelesaikan permasalahan tenaga kerja Kota Bandung.


88


5.2. Indikator

Kinerja,

Kelompok

Sasaran,

Dan

Pendanaan

Indikatif Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan

indikatif

yang

telah

dirumuskan

disajikan

menggunakan Tabel 5.1 sebagai berikut :


89


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD...........................*)Kota Bandung

Di EXEL !!! Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujua Sasaran n

Indikato r Sasaran

Kode

Indikator Kinerja Data Program Capaian Program dan (outcome) pada Tahun Kegiatan dan Awal Kegiatan Perencanaan (output)

Tahun-1

target Rp (1)

(2)

Tujua Sasaran n1 1

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

targ et

Rp

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Program ....... Kegiatan......

Tujua Sasaran n1 2

Program ....... Kegiatan...... Dst ....

Tujua Sasaran n2 1

Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Program ....... Kegiatan......


90

Unit Kerja SKPD Penan ggungjawab

Lokasi

(20)

(21)



91



92


RENSTRA

6

BAB

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

6.1. Indikator dan Target Kinerja Sasaran RPJMD Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian

indikator

outcome

program

pembangunan

urusan

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai. Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2013-2018 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2018. Penetapan

indikator

kinerja

sasaran

RPJMD

2013-2018

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

93


Bandung Tahun 2013-2018 Urusan Ketenagakerjaan, Menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan target RPJMD pada akhir tahun 2018 sebanyak 250.000 merupakan indikator “Janji Kampanye Walikota” yang perlu didukung oleh semua stake holder Pemerintah Kota Bandung. SKPD pelaksana adalah Dinas Tenaga Kerja sebagai leading sector dan didukung oleh Dinas KUKM Perindustrian, dan Perdagangan. Dalam melaksanakan program kegiatan sebagai upaya penciptaan Lapangan Usaha Baru, perlu adanya kesatuan pemahaman dan pengertian

tentang

definisi

target

tersebut.

Yang

dimaksud

Penciptaan Lapangan Usaha Baru adalah : kesempatan kerja baru (sesuai konsep bekerja menurut BPS) yang tercipta karena adanya pertumbuhan ekonomi dan kebijakan penganggaran, sehingga menciptakan

kesempatan

kerja,

baik

dalam

hubungan

kerja

maupun di luar hubungan kerja yang menghasilkan barang dan jasa, dan terhimpun dalam database yang memuat nama dan alamat tenaga kerja serta nama pekerjaan/ perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja. Dari definisi tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dijabarkan kembali sebagai berikut : 1. Pengertian bekerja dalam konsep ini adalah orang yang bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu; 2. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud di sini adalah tingkat pertumbuhan

ekonomi

yang

menjadi

faktor

determinan

penciptaan kesempatan kerja baru. Asumsi standar tingkat Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

94


pertumbuhan ekonomi yang tercipta karena adanya investasi baru, konsumsi masyarakat dan saving (tabungan); 3. Kebijakan

penganggaran

pemerintah

baik

APBN,

pengertiannya APBD

adalah

Provinsi

anggaran

dan

APBD

Kabupaten/Kota serta CSR/ fasilitasi yang diarahkan kepada pembangunan melalui SKPD dalam bentuk program serta upaya yang berisi satu atau lebih satu kegiatan dengan menggunakan sumber daya untuk mengukur hasil yang terukur sesuai dengan tupoksi; 4. Yang dimaksud dengan dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja aktivitas seseorang, untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat menghasilkan keuntungan, yang dilakukan sendiri, kerjasama orang lain maupun badan hukum, •

Dalam hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

•

Di luar hubungan kerja adalah seseorang yang bekerja menghasilkan barang dan jasa secara mandiri diwijudkan dalam

bentuk

tersedianya

kegiatan

usaha

produktif

berkelanjutan ataupun kegiatan lainnya, baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. 5. Yang dimaksud database di sini adalah kompilasi seluruh hasil penciptaan kerja

melalui suatu sistem pengumpulan data

berdasarkan penawaran (supply) dan permintaan (demand), yang memuat

nama

dan

alamat

tenaga

kerja

serta

nama

pekerjaan/perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, serta nama dan alamat dimana yang bersangkutan berwira usaha. Kompilasi data dilakukan oleh Tim Terpadu lintas SKPD dan Tim Independen.


95


Pendukungan terhadap Target Penciptaan 250.000 Lapangan Kerja tersebut, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja, sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah “menyusun informasi lowongan kerja”

untuk

pelatihan bagi Calon Wira Usaha Baru, apabila yang bersangkutan sudah menjadi wira usaha baru/mandiri, dalam database dapat didata sebagai lapangan pekerjaan baru (untuk dirinya sendiri) yang diharapkan usahanya berkembang dengan baik sehingga dapat menciptakan/menambah penyerapan lapangan usaha baru sesuai target. Sebagai upaya mencapai target Penciptaan 250.000 lapangan Kerja di Kota Bandung, Dinas Tenaga Kerja mempunyai target kinerja Tahun 2018 diperoleh data 50.000 lowongan kerja, harapannya akan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, jika terjadi penyerapan tenaga kerja. “Janji Kampanye Walikota” kedua adalah Penciptaan 100.000 Wira Usaha

Baru

juga

merupakan

Sasaran

RPJMD

2013-2018

diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan oleh beberapa SPKD yang tugas pokok dan fungsinya beririsan dengan target tersebut.Target kinerja ini menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan sebagai Leading Sector, SKPD pendukung adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,

dan Dinas Tenaga Kerja

sebagai leading sector. Pendukungan terhadap pencapaian target tersebut direncanakan melalui pelatihan kewirausahaan pada akhir tahun 2018 terlatih Calon Wira Usaha Baru sebanyak 7.500 orang tenaga kerja. Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018

96


Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018 KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

INDIKATOR

NO.

(1)

(2)

I

KETENAGAKERJAAN

1

Wira Usaha Baru

2

Tingkat Pengangguran Terbuka

3 4 5

Lapangan Pekerjaan Baru Rasio Tenaga Kerja Terampil dan Produktif Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) KETRANSMIGRASIAN

6 II 7 8 9 10 11

Jumlah Pemberangkatan Transmigrasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Evaluasi AKIP Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Prosentase Tertib Administrasi Barang/Asset Daerah

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN TAHUNAN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0

1.120

1.340

1.520

1.680

1.840

7.500

10,98

10,78

10,55

10,36

10,17

10,00

10,00

0 39%

3.000 50%

10.000 51%

11.000 52%

12.000 53%

14.000 54%

50.000 54%

14,05%

14,27%

14,60%

14,97%

15,09%

15,29%

15,29%

61,32%

55,00%

56,00%

57,00%

58,00%

58,00%

58,00%

3 KK

8 KK

10 KK

10 KK

11 KK

Baik Baik

Baik Baik

Baik Baik

Baik Baik

100%

100%

100%

100%

100%

100%


96

12 KK

51 KK

Baik Baik

Baik Baik

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Indikator pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran, dan program lima tahun ke depan Urusan Ketenagakerjaan landasan penyusunan target kinerjanya adalah didasarkan pada peraturan, yaitu target kinerja berdasarkan RPJMD 2013-2018 dan IKU, target kinerja berdasarkan SPM, dan target IKK. Keberhasilan pencapaian target tersebutakan sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan jajaran Pemerintah serta masyarakat dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta

kestabilan

pertumbuhan

ekonomi

yang

menjadi

faktor

determinan penciptaan kesempatan kerja baru, yaitu adanya investasi baru, konsumsi masyarakat dan saving (tabungan), dan kebijakan

penganggaran

Kabupaten/Kota

serta

(APBN, CSR)

APBD

fasilitasinya

Provinsi

dan

diarahkan

APBD kepada

pembangunan melalui SKPD dalam bentuk program kegiatan, akan sangat membantu pada pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan;

Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018 98


Penutup

RENSTRA

7

BAB

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 -2018 yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan adalah merupakan pedoman bagi aparat Dinas Tenaga Kerja dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 – 2018,

juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Tahunan. Keberhasilan pembangunan urusan ketenagakerjaan dalam

mewujudkan

visi

MEWUJUDKAN

PENYELENGGARA

KETENAGAKERJAAN TERBAIK, mengandung arti bahwa kita harus mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja yang unggul, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja, serta mengerahkan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengikuti program transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja sebagai suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif,

membina

akreditasi

lembaga

lembaga-lembaga latihan

swasta

latihan serta

swasta,

sertifikasi

melakukan berdasarkan

kompetensinya sehingga dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional / internasional, mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018 99


terhadap

pengusaha,

ketenagakerjaan,

para

sosialisasi

pekerja

dan

lembaga-lembaga

perundang-undang

ketenagakerjaan,

penanganan permasalahan/perselisihan ketenagakerjaan, memfasilitasi penetapan Upah Minimum Kota, serta memberikan perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha, dengan melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan keselamatan kerja, kesehatan kerja

dan

penegakkan

jaminan

sosial

hukum

bagi

tenaga

ketenagakerjaan,

kerja

serta

serta

dapat

peningkatan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan wilayah transmigrasi

regional,

dengan

peningkatan

lokasi

transmigrasi,

pengerahan penempatan transmigran, dan penyuluhan kepada calon transmigran. Keberhasilan pencapaian RENSTRA ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja (Renja) dan melalui upaya dan komitmen seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan jajaran

Pemerintah

mengoptimalkan

serta

masyarakat

pelaksanaan

program

dalam dan

melaksanakan kegiatan

yang

dan telah

ditetapkan secara sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018 100

Pendahuluan BAB1 RENSTRA Latar Belakang

Recommend Documents