Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, Bold
BAB 1
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
PENDAHULUAN
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
1.1.
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States)
LATAR BELAKANG
Perencanaan pembangunan DKI Jakarta telah banyak mengalami perubahan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis dan peraturan perundangan. Sebelum periode tahun 1969 perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Rencana Induk (Master Plan) DKI Jakarta 1965 – 1985. Selanjutnya, sSejak tahun 1969 sejalan dengan disusunnya dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 1969 – 1974, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelitada). Dokumen ini dijadukan sebagai pedoman untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pada kurun waktu 1972–1997 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah yang memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahunKrisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi telah berdampak mendorong pada terjadinya perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan tata kelola pemerintahan dan pola penyelenggaraan negara. Hal ini ditandai dengan adanya desentralisasi urusan pemerintahan kepada kabupaten/kota dan demokratisasi yang membuka peluang semua warga negara berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu, pPada periode tersebut juga terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satunya . Amandemen ini tidak lagi mengamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga penyusunan sebagai dokumen arah perencanaan pembangunan jangka panjang daerah tidak mempunyai pedoman yang jelas. Perubahan sistem tata kelola pemerintahan dan pola penyelenggaran negara serta amandemen UUD 1945 tersebut mendorong berimplikasi munculnya paradigma dan perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal perencanaan pembangunan daerah Hal tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya diususun perencanaan pembangunan jangka panjang. jangka menengah dan tahunan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamantkan bahawa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas,
Rancangan RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal. I.1
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Normal, Justified, Space After: 10 pt, Line spacing: Multiple 1.15 li Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
BAB I - Pendahuluan nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Dalam penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 ini, karakteristik Kota Jakarta menjadi pertimbangan yang sangat diperhatikan. Karakteristik tersebut adalah bahwa JakartaProvinsi DKI Jakarta merupakan kota dengan banyak peran, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat jasa perbankan dan keuangan, pusat perkembangan budaya dan juga sebagai gerbang utama wisatawan manca negara. Dengan kondisi tersebut, maka pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai potensi yang besar, tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Untuk mengembangkan potensi-potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup yang didukung oleh pilar Aparatur atau Birokrasi.
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Gubernur terpilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Tahun 2012. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.
Formatted: Normal, Justified, Space After: 10 pt, Line spacing: Multiple 1.15 li
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
Penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJMD.
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States), Do not check spelling or grammar
Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 20132017 dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini. Sedangkan pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi, misi dan program pembangunan oleh Gubernur terpilih, serta dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD. Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam Musrenbang yang melibatkan para stakeholder, yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
Rancangan RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal.I. 2
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, English (United States), Do not check spelling or grammar Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States), Do not check spelling or grammar
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States), Do not check spelling or grammar Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, English (United States), Do not check spelling or grammar Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, English (United States), Do not check spelling or grammar Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, English (United States), Do not check spelling or grammar Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, English (United States), Do not check spelling or grammar Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, English (United States), Do not check spelling or grammar Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States)
BAB I - Pendahuluan Sesuai dengan amanat UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam penyusunan RPJPD Provinisi DKI Jakarta tahun 2005-2025 dilakukan dengan menggunakan lima (5) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik; ,teknokratik; partisipatif; , atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up).
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, English (United States) Formatted
...
pPendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJPD DKI Jakarta 2005-2025 . Dalam hal ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk dalam hal ini adalah analisismemperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pemeirntah Provinsi DKI Jakarta. Proses teknokratik meliputi: penyiapan data dan informasi pembangunan daerah, analisis gambaran umum kondisi wilayah, evaluasi pencapaian pembangunan daerah, perumusan permasalahan dan isu strategis daerah jangka panjang, dan penyusunan sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang daerah. Pembahasan hasil proses teknokratis dilakukan melalui kelompok diskusi terbatas (FGD), lokakarya dan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, Bold, Indonesian (Indonesia)
Formatted
...
Selanjutnya untuk mewujudkan akuntabilitas dokumen perencanaan pembangunan tersebut diperlukan tata urutan penyusunannya. Urutan dalam penyusunan RPJPD provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025 adalah penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Pada tahap penyiapan telah dilakukan analisis data dan informasi secara cermat dan selektif. Kemudian musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan DKI Jakarta. Pada tahap akhir dilakukan penyusunan rancangan akhir RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dengan cara melakukan analisis dan mendekripsikan hasil masukan dari proses sebelumnya.
Formatted
...
Formatted: Normal, Space After: 10 pt, Line spacing: Multiple 1.15 li, No bullets or numbering
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, Bold
Pendekatan politik dilakukan dengan proses konsultasi dan pemabahasan dengan anggota dewan mulai dari memusyawarahkan rancangan awal, dengan anggota legislative dan menginternalisasi serta dan mengakomodasi penjabaran dari agenda-agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
Formatted
...
pPendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentinganpemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Maksud dari pelibatan para pemangku kepentingan adalah untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini. Sedangkan
Formatted
...
pPendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaanpenyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan yang di Provinsi DKI Jakarta, yaitu tingkat kelurahan, kecamatan, Kota dan Kabupaten Administrasi dan terakhir tingkat Provinsi. Hasil yang diperoleh dari proses atas-bawah dan bawah-atas selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang demokratis dan bertanggung jawab dan dilaksanakan denganyang melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat Keluarahan, Kecamatan, Kota dan Kabupaten adminsitrasi maupun dari seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinis DKI Jakarta.
Formatted
...
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Bold, Indonesian (Indonesia)
Rancangan RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal.I. 3
BAB I - Pendahuluan Selain itu, dalam penyusunan RPJPD DKI Jakarta tahun 2005-2025 juga menggunakan pendekatan teknokratik. Dalam hal ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk dalam hal ini adalah analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Pemeirntah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Maksud dari pelibatan para pemangku kepentingan adalah untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini. Sedangkan pendekatan atasbawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan yang di Provinsi DKI Jakarta, yaitu tingkat kelurahan, kecamatan, Kota dan Kabupaten Administrasi dan terakhir tingkat Provinsi. Hasil yang diperoleh dari proses atasbawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang demokratis dan bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat keluarahan, kecamatan, kota dan Kabupaten adminsitrasi maupun dari seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinis DKI Jakarta. Selanjutnya untuk mewujudkan akuntabilitas dokumen perencanaan pembangunan tersebut diperlukan tata urutan penyusunannya. Urutan dalam penyusunan RPJPD provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025 adalah penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Pada tahap penyiapan telah dilakukan analisis data dan informasi secara cermat dan selektif. Kemudian musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan DKI Jakarta. Pada tahap akhir dilakukan penyusunan rancangan akhir RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dengan cara melakukan analisis dan mendekripsikan hasil masukan dari proses sebelumnya. Dalam penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 ini, karakteristik Kota Jakarta menjadi pertimbangan yang sangat diperhatikan. Karakteristik tersebut adalah bahwa Jakarta adalah Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undangundang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Jakarta juga mempunyai karakteristik lain, yaitu Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat jasa perbankan dan keuangan, pusat perkembangan budaya dan juga sebagai gerbang utama wisatawan manca negara. Dengan peran tersebut, maka Jakarta cenderung tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan yang cepat ini berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, budaya maupun aspek keamanan. Dengan perubahan seperti ini maka pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Indonesian (Indonesia) Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 0", First line: 0", Space Before: 0 pt, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0.25" Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Indonesian (Indonesia), Not All caps
1.2. 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, Font color: Auto Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, Font color: Auto
Rancangan RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal.I. 4
BAB I - Pendahuluan 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; 20) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 2030. 21) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
1.2.1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dengan Sistem
Rancangan RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal.I. 5
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Comment [U1]: Dokumen lainnya :
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
BAB I - Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Provinsi DKI 2030, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi DKI Jakarta.
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, Indonesian (Indonesia)
Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Metropolitan Priority Area (MPA), target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan RTRW Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat padadalam Gambar 1.1.
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, English (United States)
5 TAHUN
1 TAHUN
RPJP Nasional
Pedoman Renja K/L
Pedoman
RPJM Nasional
RKP
Pedoman
Pedoman
RKP Daerah
Bahan
Pedoman
RPJM Daerah
Renstra SKPD Pedoman
APBN
Hal.I. 6
Diacu dan diserasikan melalui Musrenbang
Diperhatikan
Diacu PEMERINTAH DAERAH
RAPBN
Dijabarkan
Pedoman
RTRW Daerah
Bahan
Dijabarkan
Pedoman
Rancangan RPJMD | Tahun 2013-2017
RPJP Daerah
RKA K/L
RAPBD
Bahan
RTRWN Nasional
Pedoman
Bahan
Pedoman
PEMERINTAH PUSAT
Renstra K/L
Pedoman
20 TAHUN
Renja SKPD/ UKPD
Pedoman
RKA SKPD/ UKPD
APBD
BAB I - Pendahuluan
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Italic, Font color: Red, English (United States)
Rancangan RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal.I. 7
BAB I - Pendahuluan Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Italic, Font color: Red Formatted: Normal, Left, Line spacing: Multiple 1.15 li Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, Italic, Font color: Red Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Italic, Font color: Red Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Italic, English (United States) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Italic
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, Italic
Gambar 1.1.
Formatted: No bullets or numbering
Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya
Formatted: Centered Formatted: Centered, Right: -0.19"
Formatted: Justified, Space After: 0 pt
1.3.1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
Sistematika penulisan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 terdiri dari (10) sepuluh bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut : Bab I Pendahuluan
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan.
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
Bab II
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bagian ini memaparkan gambaran umum kondisi DKI Jakarta yang kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Indonesian (Indonesia)
Rancangan RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal.I. 8
BAB I - Pendahuluan Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut. Bab V
Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013 – 2017 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bagian ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Serta Indikasi Kebutuhan Pendanaan
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, Indonesian (Indonesia) Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif
Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, beserta kebutuhan pendanaannya. Bab VIII Indikasi Rencana Program Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD, Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Bagian ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Gubernur periode berikutnya, dan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Bab XI Penutup
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Formatted
...
Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Bab X
Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.
Rancangan RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal.I. 9
BAB I - Pendahuluan Formatted: Font: (Default) Microsoft Sans Serif, 11 pt, Font color: Red Formatted: Comment Text, Justified
Rancangan RPJMD | Tahun 2013-2017
Hal.I. 10
