BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sejak memasuki era reformasi tahun 1998 mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik
bergeser ke sistem desentralistik, dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional. Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah kembali dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah
daerah
sebagai
daerah
otonom
memiliki
hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan pengejawantahan dari makna desentralisasi secara utuh. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan yang implementasinya diiringi tanggung jawab dan sumber-sumber daya yang diperlukan. Penerapan otonomi daerah diperlukan adanya political will (kemauan politik)
dari
semua
pihak,
baik
pemerintah,
masyarakat,
maupun
pemerintah daerah. Kemauan politik ini sangat penting, karena diyakini dapat mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda ke dalam suatu wadah
pemahaman
yang
berorientasi
pada
suatu
tujuan,
yakni
membangun pemberdayaan daerah secara optimal demi terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera. Dengan kemauan politik ini diharapkan mampu menumbuhkan prakarsa daerah dan pemikiran-pemikiran menjadi suatu kekuatan yang penting bagi proses pembangunan. Otonomi daerah diperlukan adanya komitmen bersama untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, guna
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 1
mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dukungan berupa komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat penting bagi terwujudnya
proses
pembangunan
sebagai
upaya
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan daerah secara optimal. Pemberdayaan
daerah
itu
dapat
terwujud
dalam
bentuk
proses
pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis. Dalam pemberdayaan daerah dilakukan melalui pembangunan daerah sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah, baik secara kualitatif
maupun kuantitatif
dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, serta kemampuan mengelola potensi daerah guna mencapai kemajuan daerah dan masyarakat. Pembangunan daerah, sebagai bagian integral pembangunan nasional, selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah berkenaan sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah, dan tujuan pengintegrasian pembangunan antar-sektor di dalam satu wilayah. Perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik
(otonomi
daerah)
membawa
konsekuensi
terjadinya
perubahan paradigma perencanaan pembangunan dari pendekatan pembangunan sektoral ke pendekatan regional (kewilayahan), bersamaan itu terjadi pula perubahan sistem proses perencanaan yang sebelumnya topdown blueprint menjadi bottom-up learning. Secara filosofis, terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni demokrasi dan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Sedangkan tujuan kesejahteraan
mengisyaratkan
pemerintah
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
daerah
meningkatkan
Bab I _ Halaman 2
kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta akuntabel. Otonomi daerah bukan diartikan sebatas proses administrasi politik, berupa pelimpahan wewenang pembangunan dan pemerintahan kepada pemerintah
daerah,
melainkan
lebih
merupakan
suatu
proses
pembangunan daerah sendiri dengan segala rangkaian komitmen dan tanggung jawab yang mengiringinya, yang menuntut kemampuan seluruh aparatur pemerintah daerah dalam penguasaan substansi dan manajemen pembangunan. Desentralisasi dan otonomi daerah dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa
daerah
sekaligus
memfasilitasi
aspirasi
daerah
sesuai
keanekaragaman kondisinya masing-masing. Sebab, kebijakan one-size fits all (uniform) tidak lagi aplikatif, dan telah terbukti gagal mencapai sasaran pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintaan dan penyediaan pelayanan publik menjadi lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Desentralisasi mendekatkan rentang kendali antara pembuat
rencana/kebijakan
Otonomi
daerah
dengan
memberikan
penerima
wewenang
yang
manfaat/masyarakat. diserahkan
untuk
melaksanakan pengaturan atau kebijakan pada tingkat daerah. Interaksi antara pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat akan meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Dalam perspektif ini, fungsi dan peran pemerintah daerah menjadi sangat
penting.
Kunci
keberhasilan
pembangunan
daerah
adalah
koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antarsektor, antara sektor dan daerah, antar-Provinsi, antar-kabupaten/kota, serta antara Provinsi dan kabupaten/kota. Keterlibatan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan sektoral di tingkat Pusat juga akan menghindarkan lahirnya kebijakan yang one-size fits all (uniform). Keterlibatan pemerintah daerah ini menjadi penting, karena pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan bagian integral dan penjabaran pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan,
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 3
yang disesuaikan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pembangunan otonomi daerah
daerah
dilaksanakan
dan pengaturan
melalui
sumber daya
pengembangan
yang
memberikan
kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pembangunan daerah juga merupakan upaya memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah daerah yang bersangkutan, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kualitas kehidupan lebih baik, adil, sejahtera, tenteram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Upaya mencapai keberhasilan pembangunan daerah tersebut membutuhkan perencanaan strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Nasional
(RPJMN)
yang
memuat
strategi
pembangunan, arah kebijakan umum, program dan kegiatan, kerangka ekonomi makro daerah dan rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan ketrangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo 2010-2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo 2010-2015 merupakan rencana strategis bagi daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 4
(SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD. Dalam pelaksanaan lebih lanjut RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1.2. Maksud dan Tujuan Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 ini pada dasarnya merupakan perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Kabupaen Ponorogo akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati Ponorogo. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo yang lebih specific, measurable, acceptable, realistic, time bound (SMART) yang konsisten dengan visi, misi program Bupati Ponorogo, dan dalam kerangka waktu
sesuai
kemampuan
daerah
untuk mengimplementasikannya,
sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber daya dan dana (termasuk dari kalangan usahawan swasta) dalam mencapai tujuan, demi menghasilkan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan. Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan, serta memberikan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan. Kecuali itu, melalui perencanaan strategis yang tertuang dalam RPJMD, arah pembangunan daerah
dapat lebih dipahami masyarakat dan kalangan
usahawan swasta, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas rencana strategis yang disepakati bersama.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 ini secara lebih spesifik bertujuan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu, juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo sekaligus untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini pada tahap berikutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku untuk satu tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencanarencana kerja dan pendanaannya.
1.3. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo 20102015 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 6
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 7
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 8
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 . 22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2010, 0199/M PPN/04/2010, dan PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014. 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 9
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. 27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah
(RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2010. 29. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025. 30. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2007 tentang Dokumen Pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2010.
1.4. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo 2010-2015 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010, serta memperhatikan RPJM Nasional 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 dan memperhatikan RPJMD Propinsi Jawa Timur 2010-2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 sebagai bentuk penyelarasan prioritas, sasaran dan rencana program
pembangunan
dalam
mewujudkan
pertumbuhan
yang
berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growt with equity) dengan
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 10
strategi pembangunan nasional yang pro rakyat, pro keadilan dan tujuan pembangunan millenium ( MDGs). Disamping itu, juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo 2005-2010 (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005). Dokumen lain yang menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendorong terciptanya keserasian, keterpaduan dan harmonisasi program-program pembangunan berdimensi kewilayahan di kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat . Penataan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai pusat agropolitan dan agrobisnis serta unggulan budaya Jawa Timur akan mendorong program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo 20102015 yang menempatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan yang harus didorong perkembangan dan pertumbuhannya sehingga mampu memberikan sumbangan yang significant terhadap upaya menjadikan Propinsi Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis terkemuka di Asia Tenggara sebagaimana tercantum dalam RPJMD Jawa Timur 2010-1014. RPJMD dan RTRW Kabupaten/ Kota lain disekitar wilayah Kabupaten Ponorogo yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Tulungangung, Nganjuk, Pacitan, Madiun, Magetan, Kota Madiun dan Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah
digunakan
sebagai
rujukan
yang
sangat
penting
dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 yang dituangkan dalam bentuk kerja sama antar daerah seperti GOLEKPAWON (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Wonogiri ), KARISMAPAWIROGO (Karanganyar, Sragen, Madiun, Pacitan, Wonogiri dan Ponorogo), dan NGADIPONO (Nganjuk, Madiun dan Ponorogo). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo 2010-2015 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 11
Periodesasi RPJMD Kabupaten Ponorogo ini disesuaikan masa jabatan Bupati/ Wakil Bupati Ponorogo, yakni 2010-2015, di mana masa jabatan tersebut dihitung sejak tanggal pelantikan Bupati/ Wakil Bupati pada tanggal 12 Agustus 2010, merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan, program, evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah Tahun berkenaan, serta rencana kerja dan pendanaannya-- menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun berjalan.
1.5. Struktur Kinerja Dalam Dokumen RPJMD Sebagai sebuah dokumen Rencana Strategis, RPJMD Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2010-2015 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan. RPJMD
Pemerintah
Kabupaten
Ponorogo
2010-2015
pada
hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama, mengenai upaya terencana
dan
sistematis untuk meningkatkan
kinerja
serta
cara
pencapaiannya, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dokumen ini memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2010-2015 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 12
Untuk memberikan gambaran secara utuh atas rencana capaian kinerja lima tahun ke depan, maka struktur kinerja dalam Dokumen RPJMD Pemerintah
Kanupaten
Ponorogo
2010-2015
adalah,
sebagaimana
diagram berikut ini:
Masyarakat Ponorogo Yang Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai-nilai Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan “RAHAYUNING BUMI REYOG “
Misi 1
Misi 2
Misi 3
Misi 4
Misi 5
Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien
Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan normanorma dengan mengedepankan supremasi hukum;
Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat, melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan di segala bidang; dan
Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.
Tujuan 1
Tujuan 2
Tujuan 3
Tujuan 4
Tujuan 5 Terw ujudnya tatanan sosial m asyarakat yang am an, tertib, dan dam ai,
Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas hidup m asyarakat
Meningkatnya daya saing dan struktur ekonomi daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pem erintahan daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pem erintahan dan Pem bangunan
11 Sasaran
11 Sasaran
5 Sasaran
2 Sasaran
5 Sasaran
Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Lingkungan Hidup; Penataan Ruang dan Perhubungan
Tenaga Kerja; Koperasi Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Ketahanan Pangan; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Industri; dan Transmigrasi
Perencanaan Pembangunan; Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah; Perangkat Daerah; Kepegawaian dan Persandian; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri; Sosial; Kebudayaan; Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata
1.6. Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo 2010-2015 ini disusun dalam 8 (delapan) bagian pokok, Bagian 1 menguraikan gambaran umum kondisi daerah; Bagian 2 menguraikan pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendaan masa lalu (2006-2010) dan proyeksi tahun 2011-2015; Bagian 3 menguraikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis; Bagian 4 membahas Visi dan Misi Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo 2010-2015; Bagian 5 menguraikan strategi dan arah pembangunan daerah, Bagian 6 membahas arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 13
Bagian 7 berisi proyeksi pendanaan untuk masing-masing urusan dan Bagian 8 berisi penetapan indikator kinerja pemerintah.
Secara lebih rinci
sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015, sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan RPJM Daerah, hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RTRW, RPJMN, RPJMD Propinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten/ Kota perbatasan, RPJMD Kabupaten Ponorogo 2005-2010, struktur kinerja dalam dokumen RPJMD serta sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Berisi tentang uraian kondisi geografi dan karakteristik wilayah, potensi Kabupaten Ponorogo, kondisi perekonomian daerah meliputi: PDRB, Sektor dominan, lembaga keuangan; Aspek Demografi; Aspek Pelayanan Umum; Aspek Daya Saing Daerah; Kondisi sosial budaya daerah meliputi: jumlah penduduk, tenaga kerja, IPM, jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid diberbagai jenjang pendidikan, angka kelulusan sekolah, angka partisipasi kasar, gender, kemiskinan jumlah organisasi kesenian, agama, kondisi sarana, potensi energi, geotermal, sarana prasarana energi, ketenagalistrikan dan prasanana daerah serta kondisi politik, hukum dan pemerintahan. BAB III: GAMBARAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN Berisi Kinerja Keuangan Masa Lalu (2006-2010), Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu (2006-2010), Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kabupaten Ponorogo
2011-2015, yang
berisi arah kebijakan umum anggaran, arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pembiayaan daerah.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 14
BAB IV: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Berisi permasalahan pembangunan, analisis lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, dan isu-isu strategis yang diprdiksi akan muncul dalam kurun waktu lima tahun mendatang tahun 2011-2015.
BAB V:
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Berisi tentang visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2010-2015, yang merupakan manivestasi janji politik. Disamping itu juga berisi upaya dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut yang terangkum dalam misi. Dalam bab ini juga berisi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Mencakup Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2015 berisi
pendekatan pembangunan sesuai
dengan karakter sosial budaya masyarakat Ponorogo, strategi pembangunan yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan yang berphak pada kepentingan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Ponorogo tahun 2011-2015 yang akan datang.
BAB VII: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH Berisi Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Ponorogo 2011-2015, Program pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi
angka
pengangguran,
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
pengurangan
angka
Bab I _ Halaman 15
kemiskinan, kesetaraan gender dan juga pelestarian lingkungan yang mendukung pencapaian MDGs tahun 2015.
BAB VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN
KEBUTUHAN PENDANAAN Berisi proyeksi pendanaan untuk masing masing urusan pemerintah daerah meliputi 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 7 (tujuh) urusan pilihan untuk setiap tahunnya selama 5 (lima ) tahun mulai tahun 2011-2015.
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Berisi penetapan indikator kinerja Rencana Capaian Kinerja Jangka Menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk setiap tahunnya selama kurun waktu 2011-2015, Rencana
Capaian Indikator Kinerja
Daerah
yang mencakup aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan, Berisi daftar/ ruang lingkup program dan kegiatan indikasi menurut urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memuat formula indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
BAB X :
PENUTUP Berisi kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010–2015.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015
.
Bab I _ Halaman 16
