BAB I PENDAHULUAN. RPJMD Kabupaten Kolaka,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan pembangunan yang realistis, sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan dan dinamika perkembangan masyarakat, seiring dengan derasnya gema reformasi dewasa ini maka perlu membangun komitmen dan kesadaran dari segenap penyelenggara pemerintahan daerah untuk lebih tanggap dan lebih profesional dalam merespon tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga dapat memberikan solusi yang inovatif, nilai tambah serta hasil-hasil yang lebih memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. RPJMD ini merupakan acuan utama penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Kabupaten Kolaka, tetapi juga menjadi dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka, yang telah disinergikan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 dan RPJM Nasional Tahun 2004-2009. Untuk itu maka Bupati Kolaka masa bakti 2009-2014 menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode waktu Tahun 2009-2014 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014 yang mengandung visi, misi, agenda, pendekatan, arah kebijakan, strategi dan program-program pembangunan daerah untuk kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Adapun Substansi RPJMD ini mencakup berbagai aspek antara lain: (1). Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan; (2). Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kab. Kolaka; (3). Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD; (4). Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai; dan (5). Menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

1

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014 bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan dengan mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, sehingga lebih memantapkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kolaka. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka dimaksudkan : 1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan; 2. Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kab. Kolaka; 3. Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD; 4. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai; 5. Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD. C. Landasan Hukum Landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 11); 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019. 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 20082013; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dati II Kolaka; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka; 25. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Kolaka tahun 2002-2008; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat DPRD Kabupaten Kolaka; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 240); RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

3

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Kolaka. 31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/2020/SJ tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) Kolaka adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan aspirasi masyarakat, serta karakteristik wilayah dan perencanaan ruang sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka, dengan tetap memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dan RTRW Nasional. Diagram 1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan, kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disusun berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai stakeholders termasuk pemerintah Kabupaten.


4

RPJMD Kabupaten Kolaka ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian, sasaran dan tujuan pembangunan dalam RPJMD ini setiap tahun dapat dicapai secara bertahap dan terukur, sehingga proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya penyusunan RPJMD dapat dilihat pada bagan alur di bawah ini. Gambar 2 Bagan Alur Penyusunan RPJMD Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2 bulan

Bappeda SKPD Masyarakat

3 bulan

RPJMN dan RPJPN

diperhatikan

Raker Daerah

KDH

Prov/ Nasional

KDH Dilantik RPJM Pem. Atasnya

Perencanaan Teknokratik RPJP Daerah

Rancangan Awal RPJM Daerah

Analisis Keuangan dan Kondisi Umum Daerah

Visi, Misi, Program Calon Kepala Daerah

PILKADA

Rancangan RPJM Daerah

Musrenbang Jangka Menengah

RPJM Daerah

RKP Daerah

Muatan RPJMD :

Pemangku Kepentingan Pembangunan Visi, Misi, Program KDH Terpilih

Rancangan Akhir RPJM Daerah

Renstra SKPD

Rancangan Renstra SKPD

Aspirasi Masyarakat yg Teramati

Ditetapkan dengan Perda

Pembhs. Raperda

•

arah kebijakan keuangan daerah

•

Strategi pembangunan daerah

•

kebijakan umum

•

Program SKPD/lintas SKPD/ kewilayahan

•

Rencana kerja : a. kerangka regulasi b. kerangka pendanaan 6 yang bersifat indikatif

Diagram 3 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dengan Penganggaran


5

E. Pendekatan dan Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka pada dasarnya merupakan kewajiban Bupati terpilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati terpilih yang dituangkan ke dalam Agenda, kebijakan dan program pembangunan yang akan di laksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka rumusan visi dan misi serta berbagai kebijakan strategis lainnya yang ditetapkan, dikaji lebih jauh tingkat relevansinya dengan aspirasi masyarakat serta kondisi daerah Kolaka pada saat ini. Demikian pula halnya dengan berbagai arahan kebijakan yang ditetapkan pada RPJPD Kabupaten Kolaka. Hasil kajian itu bermuara pada perumusan visi dan misi serta strategi dasar pembangunan Kolaka dalam kurun waktu 2009-2014. Pendekatan yang diuraikan di atas pada dasarnya merupakan wujud dari pendekatan teknokratik yang kemudian disempurnakan dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang dihimpun pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara bertahap pada beberapa Kecamatan dan di tingkat Kabupaten. RPJMD Kabupaten Kolaka merupakan hasil dari pendekatan yang disebutkan di atas telah melalui pembahasan secara mendalam di DPRD Kabupaten Kolaka dengan sistematika disusun sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah Bab III : Arah Kebijakan Keuangan Daerah Bab IV : Analisis Lingkungan Strategis Bab V : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Bab VI : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab VII : Pengukuran Kinerja Bab VIII : Penutup


6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. KONDISI FISIK 1. Letak Geografis Secara geografis wilayah darat Kabupaten Kolaka dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak antara 30 13’- 40 35‘ Lintang Selatan dan 1210 05’- 125’ 00’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara di sebelah utara dan Teluk Bone di sebelah Barat, serta berbatasan dengan Konawe dan Konawe Utara di sebelah Timur dan Kabupaten Bombana di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kolaka khususnya wilayah daratan mempunyai luas kurang lebih 6.918,38 km2 dengan perairan laut seluas 15.000 km2 serta garis pantai 267,69 km2 dimana sebagian besar wilayah daratnya berada pada jazirah tenggara Pulau Sulawesi. 2. Topografi Wilayah Kolaka membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 2 persen merupakan tanah yang relatif datar dengan jumlah luasan sebesar 102.493 Ha atau (9,94%) dari luas daratan; kemiringan 2-15 persen merupakan tanah relatif bergelombang dengan jumlah luasan 88.051 Ha atau (8,84%) dari luas daratan, 15 sampai 40 persen merupakan tanah yang kemiringannya agak curam seluas 206.068 atau (19,99 %), lebih dari 40 persen tanahnya curam dan bergunung dengan jumlah luasan 634.388 atau (61,23%) dari wilayah daratan. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL. Terdapat sekitar 17 sungai besar yang mengalir di Kabupaten ini, dengan jumlah sungai yang tersebar pada berbagai wilayah Kabupaten ini, diantaranya : Sungai Wolulu, Sungai Oko-oko, Sungai Huko-huko, Sungai Baula, Sungai Mekongga, Sungai Ladongi dan Aniwenda, Sungai Tokai, Sungai Loea dan Simbune, Sungai Balandete dan Kolaka, Sungai Manggolo, Sungai Wolo, Sungai Tamboli, Sungai Mowewe dan Sungai Konaweha. 3. Geologi Struktur geologi batuan di Kabupaten Kolaka memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah Kabupaten Kolaka terdiri dari volkan tersier, seperti bahan galian logam contohnya Nikel dimana potensi nikel atau daerah mineralisasi nikel yang dapat kita jumpai berada: di Kecamatan Pomalaa dengan koordinat (E 121,61-S4,18), Pulau Maniang (Kecamatan Baula) dengan koordinat (E 121,61-S4,18), Lapao-Pao (Kecamatan Wolo) dengan koordinat (E 121,26-S3,84) daerah ini termasuk dalam wilayah KK PT. Inco Tbk seluas 6.785 Ha, Pulau Padamarang dan Pulau Lemo (Kecamatan Baula) dengan Koordinat (E 121,61-S 4.18) dimana cadangan Hipotetiknya 80.000-100000 Ton, dan Ladongi dengan koordinat ( E 121,89-S 4,05) di perkirakan sebaran nikel sekitar 9000 Ha. Selanjutnya dari luas wilayah tersebut berdasarkan jenis tanah yang berada di Kabupaten Kolaka dapat dibagi dalam 7 (tujuh) jenis tanah yaitu; tanah podzolik merah kuning seluas 274.150,00 (26,59%), podzolik coklat kelabu seluas 201.193,00 Ha (19,51%), lithosol seluas 194.350,00 Ha (18,85%) dan selebihnya terdiri dari tanah regosol, aluvial, rezina dan mediteran merah kuning (lihat tabel 1).


7

Tabel 1 : Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Menurut Jenis Tanah 2006 Jenis Tanah Podzolik merah kuning Podzolik coklat kelabu Lithosol Regosol Alluvial Rezina Mediteran merah kuning Sumber: Kantor BPN Kabupaten Kolaka, 2006

L u a s Hektar 274.150 201.193 194.350 51.539 54.695 99.193 155.880

(%) 26,59 19,51 18,85 5,00 5,31 9,62 15,12

4. Hidrologi Kabupaten Kolaka dengan kondisi topografi yang relatif sangat bervariasi, antara bergunung, bergelombang sampai dengan landai, memiliki beberapa sungai yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar pada 20 Kecamatan. Sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata. Total Panjang sungai yang ada di Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil digitasi dan interpretasi dari peta rupa bumi skala 1:50.000 adalah 1.327,94 km. Di wilayah Kabupaten Kolaka terdapat 17 aliran sungai yang merupakan aliran dendritik. DAS untuk sungai Kolaka meliputi wilayah 8 Kecamatan di bagian utara Kolaka, mencakup wilayah seluas 825,607. Dari sejumlah sungai tersebut diatas telah digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, antara lain : irigasi pertanian teknis, setengah teknis maupun irigasi sederhana, transportasi antar wilayah, sumber bahan baku air bersih/air minum, sumber pangan berupa ikan dan kebutuhan air untuk rumah tangga. 5. Klimatologi Kabupaten Kolaka terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dimana musim hujan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Pada bulan November sampai Maret angin bertiup sangat banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga pada bulan-bulan tersebut disebut musim hujan. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Smith-Fergunson, Tipe iklim pada Kabupaten Kolaka adalah tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/tahun. Tipe iklim ini terbagi pada beberapa kecamatan disebelah utara Kolaka diantaranya Kecamatan Kolaka, Latambaga, Wolo, Samaturu, Mowewe, Uluiwoi, Tinondo. Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E ini terdapat pada bagian Timur dan Selatan Kolaka diantaranya kecamatan Watubangga, Tanggetada, Polinggona, Baula, Pomalaa, Wundulako, Ladongi, Lambandia, Poli - polia, Lalolae, dan Tirawuta. Adapun suhu rata rata yang terjadi pada Kabupaten Kolaka yaitu antara 24 hingga 280C. Sedangkan suhu tertinggi dan terendah antara 100C hingga 310C. 6. Penggunaan lahan Luas wilayah Kabupaten Kolaka mencapai 6.918,38 km2, penggunaan lahan dalam jumlah yang terbesar adalah hutan negara yang luasnya mencapai 28,45% dari total wilayah atau mencapai 517.775 Ha, dan perkebunan seluas 109.678,5 Ha kemudian lahan sawah seluas 17.613 Ha pada tahun 2007. Penggunaan lahan lain yang cukup signifikan


8

adalah kebun/tegalan mencapai 26,53% (33.899 Ha) dari 6.918,38 km2. Penggunaan lahan terendah adalah kolam/empang yang hanya sebesar 2.021 Ha (0,32%). Penggunaan lahan sawah di Kabupaten Kolaka tahun 2007 adalah 17.613 Ha dan tahun 2008 menjadi 18.613 Ha. Dari keseluruhan luas sawah tersebut, sawah tadah hujan seluas 1.587 Ha, sawah irigasi teknis seluas 15.551 Ha. Sedangkan luasan sawah lainnya sebesar 13.110 Ha. Adapun fungsi penggunaan lahan hutan berdasarkan data BPS dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini : Tabel 2 : Data Luasan hutan dan Fungsinya Jenis Hutan

Luasan Kawasan Hutan (Ha)

Persentase

Hutan lindung Hutan produksi biasa

286,628.00 78,458.00

55.36 15.15

Hutan produksi terbatas Hutan suaka alam

116,758.00 18,680.00

22.55 3.61

Hutan produksi konversi

17,251.00

3.33

517,775.00

100.00

Total

B. KONDISI EKONOMI 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah (Kabupaten Kolaka) selama satu tahun. Dengan demikian PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan, dimana PDRB harga berlaku didasarkan pada harga yang berlaku dipasaran, sedangkan harga konstan merupakan harga yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pertahunnya dari agregat ekonomi yang diamati. Nilai PDRB Kabupaten Kolaka dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 cenderung mengalami kenaikan, yaitu PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2007 Rp.4.323.583,55 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.819. 106,48 juta atau naik 72,63% dibandingkan dengan PDRB harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp. 2.504.477,07. PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2004-2007 disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3 : PDRB Kabupaten Kolaka - Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004-2007 (Juta Rp.) LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri pengolahan 4. Listrik,gas & air bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan/hotel/restoran 7. Pengangkutan dan komunikasi 8. Keuangan dan Persewaan 9. Jasa-jasa TOTAL

2004 974.055,38 401.501,36 328.514,40 14.570,84 96.378,86 320.208,92 78.880,15 85.642,81 204.724,36 2.504.477,07

TAHUN 2005 2006 1.162.663,00 1.282.496,23 439.111,59 442.691,99 394.544,77 651.609,51 16.359,87 18.524,97 115.138,58 133.788,66 375.221,87 452.007,56 112.600,11 137.916,16 89.944,74 121.259,85 254.700,10 302.906,44 2.960.284,64 3.543.201,36

2007 1.387.715,53 650.731,57 944.476,54 20.045,90 161.351,95 539.372,63 173.667,65 132.229,01 313.992,78 4.323.583,55

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka


9

Sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 tahun 2004 - 2007 menunjukkan bahwa PDRB berdasarkan harga Konstan 2000 pada tahun 2007 sebesar Rp2.510.897,30 mengalami kenaikan sebesar Rp548.408,12 atau 27,94% dibandingkan dengan PDRB harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp1.962.489,18. PDRB berdasarkan harga konstan 2000 tahun 2004-2007 disajikan dalam Tabel 4. Tabel 4 :PDRB Kab. Kolaka - Atas Dasar Harga KonstanTahun 2004-2007 (Juta Rp.) LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri pengolahan 4. Listrik,gas & air bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan/ hotel/restoran 7. Pengangkutan dan komunikasi 8. Keuangan dan Persewaan 9. Jasa-jasa TOTAL

2004 678.660,63 334.490,00 292.765,19 6.257,50 77.199,31 291.516,65 63.787,03 64.814,54 152.998,33 1.962.489,18

TAHUN 2005 2006 723.498,20 750.885,56 361.833,49 329.560,88 291.827,50 457.928,00 7.003,94 7.544,61 80.691,69 87.627,57 321.057,99 339.848,73 72.108,41 80.015,69 59.049,52 71.591,70 162.385,65 173.586,51 2.079.456,39 2.298.589,25

2007 772.867,37 421.059,75 514.660,21 7.948,36 91.606,78 366.492,39 81.599,74 75.483,82 179.178,88 2.510.897,30


2.

Struktur Perekonomian Daerah

Kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kolaka tahun 2004-2007 pada umumnya masih didukung oleh peranan sektor Pertanian. Pada tahun 2004, sektor pertanian memberi konstribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku konstan sebesar 38,89%, tahun 2005 sebesar 39,28%, tahun 2006 sebesar 39,27%, dan tahun 2007 memberi kontribusi sebesar 32,10%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kolaka masih dikuasai oleh sektor Pertanian selain sektor tersier memberikan kontribusi sebesar antara 26 % hingga 28 %. Rincian secara lengkap konstribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2004-2007 disajikan dalam tabel 5. Tabel 5 : Struktur PDRB Kabupaten Kolaka - Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004-2007 (%) Lapangan Usaha SEKTOR PRIMER 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian SEKTOR SEKUNDER 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi SEKTOR TERSIER 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9.

Jasa-jasa TOTAL

2004

Tahun 2005 2006

2007

38,89 16,03

39,28 14,83

39,27 12,49

32,10 15,05

15,21 0,58 3,85

13,11 0,55 3,89

13,32 0,56 3,78

21,84 0,46 3,73

12,79 3,15 3,42

12,78 3,80 3,04

12,76 3,81 3,03

12,48 4,02 3,06

8,26

8,22

8,54

7,26

102,18

99,50

97,56

100



10

3.

PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB Per Kapita per tahun. Berdasarkan harga berlaku PDRB Per Kapita penduduk Kabupaten Kolaka tahun 2004 sebesar Rp9.671.625,40 dan tahun 2005 sebesar Rp11.216.640,85 atau mengalami peningkatan sebesar 15,97%. Pada tahun 2006 PDRB Per Kapita sebesar Rp12.970.777,54 dan meningkat sebesar 19,55% tahun 2007 sebesar Rp15.506.219,04. Begitu pula berdasarkan harga konstan PDRB Per Kapita penduduk Kabupaten Kolaka tahun 2004 sebesar Rp7.578.612,09 dan tahun 2005 sebesar Rp7.879.146,22 atau mengalami peningkatan sebesar 3,97%. Adapun pada tahun 2006 sebesar Rp8.415.001,21 dan dan meningkat sebesar 7,01% tahun 2007 sebesar Rp9.005.151,19. Selanjutnya Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kolaka tahun 2004-2007 disajikan dalam tabel dan diagram berikut: Tabel 6 : Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kolaka Tahun 2004-2007 Tahun 2004

PDRB Perkapita ADH Konstan ADH Berlaku 2000 9,671,625.40 7,578,612.09

Pertumbuhan ADH Berlaku ADH Konstan 2000 Nilai % Nilai %

2005

11,216,640.85

7,879,146.22

1,545,015.45

15.97

300,534.13

3.97

2006

12,970,777.56

8,414,562.65

1,754,136.71

15.64

535,416.43

6.80

2007

15,506,219.04

9,005,151.19

2,535,441.48

19.55

590,588.54

7.02

Sumber Data : BPS Kabupaten Kolaka

Histogram 1 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kolaka Tahun 2004-2007 1 6.00 1 4.00 1 2.00 1 0.00 8.00 6.00 4.00 2.00 2004

2005

PDRB Perkapita ADHBerlaku

2006

2007

PDRB Perkapita ADHKonstan 2000

4. Pertumbuhan Ekonomi Selama kurun waktu 2004-2007, perekonomian Kabupaten Kolaka menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis, dimana tahun 2004 sebesar 6,14%, tahun 2005 sebesar 5,96%. Selanjutnya meningkat sebesar 10,54% tahun 2006, dan pada tahun 2007 sebesar 9,23%. Secara sektoral, walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif, namum pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 27,76% diikuti sektor Industri Pengolahan sebesar 12,39%, dan sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,84%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka tahun 2004-2007 disajikan dalam Tabel 7.


11

Tabel 7 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kolaka Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan 2000 Tahun 2004-2007 (%) Lapangan Usaha

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa TOTAL

2004

Tahun 2005 2006

2007

8,96 0,03 -3,16 28,39 9,38 13,21 10,06 23,07 4,96 6,14

6,61 8,17 -0,32 11,93 4,52 10,13 13,05 -8,89 6,14 5,96

2,93 27,76 12,39 5,35 4,54 7,79 1,98 5,44 3,22 9,23

3,79 -8,92 56,92 7,72 8,60 5,85 10,97 21,24 6,90 10,54


5. Keuangan Daerah Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya finansial secara langsung yang dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah. Realisasi Pengeluaran pemerintah Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 493 Milyar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 201 Milyar dan belanja langsung Rp. 292 Milyar. Posisi Keuangan sebagaimana dalam Tabel Ringkasan Realisasi APBD 2007 dan RAPBD 2008 serta Tabel Neraca Daerah tahun anggaran 2006 dan 2007 digambarkan sebagai berikut: Tabel 8 : Ringkasan Penjabaran APBD Tahun 2007 dan 2008 Realisasi 2007 (Rp)

Anggaran 2008 (Rp)

I. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

20.209.047.937,53 456.315.164.648,82 25.184.331.546,87

23.520.205.610,00 503.160.208.739,00 39.593.623.624,00

3.311.157.672,47 46.845.044.090,18 14.405.292.077,13

Jumlah Pendapatan

501.708.544.133,22

566.274.037.973,00

64.565.493.839,78

201.332.309.622,00 173.044.651.210,00 1.960.527.745,00 2.549.391.367,00 400.000.000,00 9.507.115.800,00 12.897.200.000,00

260.998.621.059,42 221.691.473.459,00 0,00 3.230.144.168,00 6.500.000.000,00 4.620.000.000,00 21.758.800.000,00

59.666.311.437,42 48.646.822.249,00 (1.960.527.745,00) 680.752.801,00 6.100.000.000,00 (4.887.115.800,00) 8.861.600.000,00

973.423.500,00

3.198.203.432,42

2.224.779.932,42

B. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal

292.227.740.602,00 36.701.609.635,00 92.066.528.298,00 163.459.602.678,00

354.211.441.875,93 44.871.739.143,00 129.638.126.610,76 179.701.576.122,17

61.983.701.273,93 8.170.129.508,00 37.571.598.312,76 16.241.973.444,17

Jumlah Belanja (2 = A + B) Surplus/Defisit (3 = I – II)

493.560.050.224,00 8.148.493.909,22

615.210.062.935,35 (48.936.024.962,35)

121.650.012.711,35 (57.084.518.871,57)

Uraian

II. Belanja A. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Belanja Subsidi d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan Sosial f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. g. Belanja Tidak Terduga


Lebih / (Kurang) (Rp)

12

Realisasi 2007 (Rp)

Uraian III. Pembiayaan Daerah A. Penerimaan Pembiayaan Daerah a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BPD & PDAM b.Pembayaran Pokok Utang dan Hutang SLA PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Anggaran 2008 (Rp)

Lebih / (Kurang) (Rp)

51.149.037.570,02

53.444.802.897,24

2.295.765.327,22

51.149.037.570,02

53.444.802.897,24

2.295.765.327,22

5.852.728.582,00 5.188.675.978,00

4.508.777.934,89 4.398.388.321,00

(1.343.950.647,11) (790.287.657,00)

664.052.604,00

110.389.613,89

(553.662.990,11)

45.296.308.988,02 53.444.802.897,24

48.936.024.962,35 0,00

3.639.715.974,33 (53.444.802.897,24)

Tabel 9 : Neraca Daerah Pemerintah Kab. Kolaka 31 Des 2006 Dan 31 Des 2007 JUMLAH 2006

URAIAN

JUMLAH 2007

KENAIKAN (PENURUNAN)

AKTIVA AKTIVA LANCAR

Rp.

238,167.63

Rp.

296,013.12

Rp.

57,845.49

INVESTASI JANGKA PANJANG AKTIVA TETAP Tanah Jalan, Jembatan Bangunan Air Instalasi Jaringan Gedung, Bangunan Monomen dan tuguh Alat Berat Angkutan / Kendaraan Alat Bengkel Alat Ukur Alat Pertanian Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Studio & Alat Komunikasi Alat Kedokteran Alat Laboratorium Buku/Perpustakaan Barang Bercorak Seni & Budaya Hewan Ternak dan Tanaman Peralatan Keamanan Jumlah Aktiva Tetap

Rp.

184,232.99

Rp.

216,733.00

Rp.

32,500.01

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

4,234,304.39 3,522,913.72 19,917.64 31,219.21 26,173.34 459,328.58 2,199.80 8,148.03 92,341.32 1,164.37 3,946.26 3,975.55 135,492.12 7,350.35 36,177.36 30,993.77 6,440.03 1,007.78 3,435.69 229.61 8,710,838.20


4,257,816.35 3,638,225.98 42,692.65 32,693.58 27,131.32 607,408.00 5,890.38 15,405.36 114,169.46 1,874.30 4,312.41 9,092.08 164,670.23 11,258.67 47,727.28 36,251.96 1,208.38 5,594.68 339.74 9,026,820.45


23,511.96 115,312.26 22,775.01 1,474.37 957.98 148,079.42 3,690.58 7,257.34 21,828.14 709.93 366.15 5,116.53 29,178.11 3,908.32 11,549.92 5,258.19 (6,440.03) 200.60 2,158.99 110.13 315,982.25

AKTIVA TETAP LAINNYA DANA CADANGAN AKTIVA LAIN-LAIN TOTAL AKTIVA UTANG UTANG JANGKA PENDEK UTANG JANGKA PANJANG EKUITAS DANA

Rp. Rp. Rp. Rp.

60,000.00 60,000.00 9,193,238.82

Rp. Rp. Rp. Rp.

374.19 9,539,940.75

Rp. Rp. Rp. Rp.

(60,000.00) (60,000.00) (374.19) 465,953.55

Rp. Rp. Rp.

53,248.64 3,550.10 9,136,440.10

Rp. Rp. Rp.

3,810.31 2,098.87 9,539,571.42

Rp. Rp. Rp.

(49,438.33) (1,451.23) 403,131.32

TOTAL UTANG DAN EKUITAS

Rp.

9,193,238.84

Rp.

9,545,480.59

Rp.

352,241.75

Sumber Data : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, 2008


13

6. Investasi Daerah Kabupaten Kolaka memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral yang cukup melimpah. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten menyadari keterbatasan sumber dana maupun sumber daya manusia dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan mineral tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan investasi baik dari perusahaan/pemilik modal maupun investasi masyarakat. Saat ini terdapat 16 investor yang terdiri dari 9 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 7 Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah merealisasikan kegiatan investasinya di Kabupaten Kolaka. Sedangkan investasi yang telah disetujui sejumlah 11 PMDN dan 2 PMA. Gambaran perkembangan nilai investasi yang masuk di Kabupaten Kolaka dari tahun 20042007 terlihat dalam Tabel 10 sebagai berikut : Tabel 10 : Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2004-2008 Tahun

PMDN

PMA

Investasi Non Fasilitas

TOTAL

2004 2005 2006 2007 s.d. 2007 2008 Jumlah

45,605,125,000.00 195,284,640,000.00 3,194,580,973,000.00 4,103,894,488,000.00 7,539,365,226,000.00

56,010,000,000.00 59,744,000,000.00 840,150,000,000.00 2,707,150,000,000.00 3,663,054,000,000.00 9,776,000,000.00 3,672,830,000,000.00

800,000,000,000.00 800,000,000,000.00 193,500,875,000.00 993,500,875,000.00

101,615,125,000.00 255,028,640,000.00 4,834,730,973,000.00 6,811,044,488,000.00 12,002,419,226,000.00 203,276,875,000.00 12,205,696,101,000.00

7,539,365,226,000.00

Investasi yang masuk di Kabupaten Kolaka dari tahun 2004-2008, terdiri atas Penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanamana modal asing (PMA) dan investasi non fasilitas, investasi tersebut merupakan investasi produktif yang dapat menunjang peningkatan perekonomian Kabupaten Kolaka. Uraian investasi adalah sebagai berikut : a. Jumlah nilai investasi PMDN sebesar Rp. 7.539.362.226.000,00 diarahkan untuk pembangunan industri pengolahan kakao, perkebunan kakao dan industri pengolahan kayu. Pada tahun 2007 nilai investasi untuk pembangunan industri pengolahan dan pemurnian nikel/ferro nikel serta perkebunan tebu dan ubi kayu terpadu. b. Jumlah nilai investasi PMA yang masuk di Kabupaten Kolaka dari tahun 2004-2007 adalah sebesar Rp 3.663.054.000.000,00 pada bidang jasa penunjang pertambangan umum ( perdagangan). c. Jumlah nilai investasi non fasilitas sebesar Rp 993.500.875.000,00 ditujukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit dan infrastruktur perdagangan (mall dan pasar grosir) serta pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit bertaraf nasional, dan hotel bintang tiga. 7. Potensi Unggulan Daerah Wilayah Kolaka cukup kaya dengan potensi sumberdaya alam baik di daratan, lautan dan sumberdaya mineral yang ada di dalam perut bumi. Potensi unggulan Kabupaten Kolaka diantaranya: a. Pertanian Program sektor pertanian dalam arti luas yang merupakan sektor unggulan daerah akan tetap mendapatkan perhatian pemerintah daerah ke depan. Hal–hal yang perlu mendapatkan perhatian di sektor ini adalah penggunaan teknologi tepat guna oleh para petani, peningkatan SDM dan peningkatan informasi pasar. Pembangunan di sektor RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

14

pertanian meliputi penggunaan tanah, tanaman pangan, tanaman holtikultura, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan Kelautan. Adapun jumlah potensi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan di Kab. Kolaka sebagai berikut : Tabel 11 Jumlah Potensi Unggulan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten Kolaka POTENSI Pertanian Perkebunan

-

Peternakan Kehutanan

-

Kelautan

Perikanan

JUMLAH Padi 134.300,70 ton Kakao 47.534,66 ton Cengkeh 534,76 ton Kelapa 6.949,16 ton Kopi 1.455,20 ton Jambu Mente 1.610,44 ton Populasi ternak besar (sapi, kerbau, kuda) 42.822 ekor Populasi ternak kecil (kambing dan babi) 30.281 ekor Populasi ternak unggas (ayam kampung/ras, itik/itik manila) 2.045.684 ekor Hutan lindung 325.417,62 Ha Hutan produksi biasa 78.548,00 Ha Hutan produksi terbatas 129.541,76 Ha Hutan suaka alam 51.384,65 Ha Hutan produksi konversi 36.185,00 Ha Rumput Laut 7.000 Ha Teripang 10 Ton Karamba Jaring Apung/Tancap 10 Ton Budidaya Air Payau 10.000 Ha Produksi ikan laut 19.695,90 ton Produksi ikan darat 6.985,92 ton

b. Pertambangan dan Energi Arah Kebijakan Umum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka adalah mendorong dan memberikan kemudahan pada investor untuk mengembangkan potensi pertambangan yang ada, di samping itu tetap mendukung upaya pengembangan dan pembangunan pabrik nikel yang ada saat ini. Demikian juga dengan pengembangan guna memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun potensi tambang di Kabupaten Kolaka sebagai berikut : Tabel 12 : Jumlah Potensi Tambang di Kabupaten Kolaka NO

POTENSI TAMBANG

JUMLAH DEPOSIT (M3)

1.

Marmer

2.

Pasir kwarsa

1.054.188.918

3.

Granit hitam

12.700.000.000

4.

Magnesit

5.

Oniks

33.800.000

Samaturu dan Latambaga

6.

Nikel

25.000.000

Pomalaa, Baula dan Wolo

7.

Batu Gamping

432.000.000

Watubangga

8.

Batu Kapur

432.000.000

Watubangga

9.

Lempung Pasir


52.418.000.000

KECAMATAN

2.205.000

4.900.000.000

Wolo dan Uluiwoi Tirawuta, Pomalaa, Tanggetada

Watubangga

dan

Wolo dan Ladongi Baula

Watubangga dan Lambandia

15

NO

POTENSI TAMBANG

JUMLAH DEPOSIT (M3)

KECAMATAN

10.

Jesper dan Asbes

-

Baula

11.

Batu Setengah Permata : Crysoprass dan Oval Hitam

-

Baula dan Pomalaa

Mengenai kebutuhan energi berupa pembangunan jaringan listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hingga diperluas sampai ke pelosok perdesaan. Berdasarkan data tahun 2007 jumlah pelanggan yang tercatat sebesar 22.179 pelanggan dan tenaga listrik terjual 28.493.054 KWH dengan nilai penjualan sebesar Rp16.954.213.195,00. c. Industri dan Perdagangan Bidang ekonomi lain yang diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah dan dapat menciptakan kesempatan kerja dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada adalah sektor industri dan perdagangan. Potensi industri yang ada 2.225 buah, sedangkan potensi usaha perdagangan sebanyak 6.001 buah. Pengembangan industri dan perdagangan di Kabupaten Kolaka pada lima tahun ke depan difokuskan pada penciptaan iklim berusaha yang kondusif, pengembangan kerjasama antar daerah, pembangunan sarana dan prasarana perdagangan serta membangun kemitraan. d. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi, usaha kecil dan menengah adalah merupakan soko guru perekonomian daerah yang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh lima tahun ke depan. Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Kolaka sebanyak 406 unit dan UKM di Kabupaten Kolaka sebanyak 2.360 unit . e. Pariwisata Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Potensi wisata khususnya pesona alam dan budaya pada Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut: - Wisata alam permandian air panas Mangolo - Wisata pantai Malaha, - Pantai Tamborasi - Pantai Putura - Wisata buru Longgosipi - Wisata bahari di pulau Padamarang, Lambasina, Pulau Maniang dan Pulau Buaya; - Wisata sejarah Makam Sangia Nibandera dan Benteng - Wisata industri pabrik nikel Pomalaa. 8. Sarana dan Prasarana Transportasi Perkembangan moda transportasi darat baik kendaraan bermotor seperti truk, mobil, sepeda motor maupun kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, becak dan lain sebagainya, telah dapat menghubungkan antar ibukota Kecamatan dalam Kabupaten, dimana untuk mendukung percepatan pertumbuhan arus barang dan penumpang, juga digunakanan sebagai sarana angkutan produksi hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan hasil-hasil budi daya lainnya, membutuhkan perluasan dan pelebaran jalan walaupun pada umumnya memiliki kualitas yang cukup baik, khususnya jalan poros Kolaka-Pomalaa,


16

Pomalaa–Watubangga, Kolaka ke Tirawuta, Kolaka ke Wolo hingga ke Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Demikian juga Sarana dan prasarana transportasi laut yang terus mengalami perkembangan. Terkait dengan transportasi udara telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terhadap perkembangan dunia penerbangan. Namun secara umum keterpaduan aktifitas antar modal transporatsi darat, laut, dan udara belum berjalan secara optimal. a. Transportasi Darat Secara umum, sarana dan prasarana transportasi darat di Kabupaten Kolaka telah menjangkau sebagian besar wilayah administrasi, akan tetapi masih terdapat beberapa daerah yang masih sulit dijangkau akibat kondisi sarana yang belum memadai. Data terakhir kondisi jalan di Kabupaten Kolaka pada tahun 2006/2007 adalah sebagai berikut : Tabel 13 Keadaan Panjang Jalan Menurut Status Dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kolaka Tahun 2006/2007 Status Jalan No Keadaan Negara Provinsi Kabupaten A. Jenis Permukaan Jalan 1 Aspal 331,07 134,89 368,50 2 Kerikil 0 80,86 501,89 3 Tanah 0 0 226,25 Jumlah 331,07 215,75 1.096,64 B. Kondisi Jalan 1 Baik 311,07 189,75 368,50 2 Sedang 0 0 501,89 3 Rusak 20,00 26,00 226,25 4 Rusak Berat 0 0 0 Jumlah 331,07 215,75 1.096,64

Jumlah 834,46 582,75 226,25 1.643,46 869,32 501,89 272,25 0 1.643,46

Sumber : Kabupaten Kolaka Dalam Angka, Tahun 2006/2007

Sebagai penunjang kelancaran pelayanan transportasi darat, Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya penyediaan sarana dan prasarana berupa pembangunan dan pengembangan terminal, pengadaan rambu-rambu lalu lintas serta sarana dan prasarana lainnya. Sampai dengan tahun 2008 di Kabupaten Kolaka terdapat 7 terminal yaitu terminal Larumbalangi di Kecamatan Kolaka sebagai terminal utama di Kabupaten, terminal Kota, terminal Rate-Rate, terminal Mowewe, terminal Pomalaa, terminal Lambandia, dan terminal Watubangga. b. Transportasi Laut Pengembangan prasarana transportasi laut khususnya pelabuhan di Kabupaten Kolaka merupakan salah satu hal yang penting bagi pergerakan penumpang dan barang untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Kolaka terdiri dari satu pelabuhan yang melayani pelayaran samudera dan nusantara, satu pelabuhan penyeberangan ASDP, satu pelabuhan Tempat Pendaratan Ikan dan pelabuhan rakyat yang digunakan untuk melayani transportasi lokal. Disamping itu terdapat pula jenis


17

pelayaran khusus untuk pertambangan. Pelabuhan laut di Kabupaten Kolaka terdapat di tujuh lokasi yaitu: 1) Pelabuhan Kolaka 2) Pelabuhan Malombo 3) Pelabuhan Wolo 4) Pelabuhan Dawi-Dawi 5) Pelabuhan Tanggetada 6) Pelabuhan Toari 7) Pelabuhan Pomalaa c. Transportasi Udara Di Kab. Kolaka terdapat dua Bandara yakni Bandara Khusus Kumoro di Pomalaa yang dioperasikan oleh PT. ANTAM Tbk yang beroperasi 2 kali seminggu yang dikhususkan untuk karyawan, sedangkan Bandara Tanggetada adalah bandara Pemerintah Kabupaten Kolaka yang baru dibangun sebatas landasan. Bangunan fasilitas lainnya masih belum ada dengan rencana penerbangan sesuai masterplannya 2 kali seminggu dengan rute Kolaka-Kendari dan Kolaka-Makassar. Untuk saat ini Bandara Umum Tanggetada masih dalam proses pengembangan. 9. Prasarana Wilayah a. Prasarana Pengairan Sampai dengan tahun 2007 infrastruktur irigasi yang tersedia di Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut: 1. Irigasi teknis dengan panjang saluran primer 1.824 m, sekunder 35.334 m dan tersier 40.118 m yang mengaliri 2.132 Ha sawah. 2. Irigasi semi teknis dengan panjang saluran primer 10.032 m, sekunder 73.079 m serta tersier sepanjang 166.410 m yang mengaliri 3.864,95 Ha sawah 3. Irigasi Desa dengan panjang saluran primer 25.469 m, sekunder 24.234 m dan tersier 1.608.235 m yang mengaliri 6.051,67 Ha sawah. b. Prasarana Air Bersih Berdasarkan data Perusahaan Daerah Air Minum, jumlah pelanggan sebanyak 9.477 pelanggan, kemudian volume air yang disalurkan sebanyak 4.075.000 M3, dengan nilai penjualan sebesar Rp. 4.229.654.000 melayani sekitar 19 % penduduk Kabupaten Kolaka. Penduduk perkotaan yang dapat menikmati air bersih dengan sistem perpipaan39 %-nya. Sedangkan di daerah perdesaan, berdasarkan data yang sama, hanya sekitar 5 % penduduk desa yang menggunakan sistem perpipaan, 48 % menggunakan sistem non-perpipaan, dan sisanya sebesar 47 % penduduk desa menggunakan air yang bersumber dari sumur gali dan sumber air yang tidak terlindungi. c. Prasarana Telekomunikasi Pelayanan telekomunikasi di Kabupaten Kolaka menunjukan peningkatan yang ditunjukan dengan meningkatnya jumlah sambungan telepon. Perkembangan mengenai sarana telekomunikasi yang terdapat di Kabupaten Kolaka pada tahun 2006 sebanyak 3.328 kapasitas sentral berjenis otomat dan 2.958 sambungan telepon induk. Selanjutnya operator Telepon Selular yang telah mempunyai BTS adalah Telkomsel, Xl, Indosat dengan berbagai produk layanannya. RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

18

d. Prasarana Energi Total kapasitas terpasang pembangkit listrik di Kabupaten Kolaka pada tahun 2007 sekitar 11 MW, dimana 100 % di kuasai oleh PLN sebagai suplier utama yang dipasok oleh beberapa pembangkit listrik berbasis tenaga diesel (PLTD). Disamping itu terdapat potensi sumber daya energi tenaga air. Potensi tersebut pada tahun 2008 mulai di kembangkan menjadi salah satu alteratif sumber energi listrik yaitu: 1. Sungai Tamboli di Kecamatan Samaturu dengan kapasitas 25.000 kw, pada sungai ini sedang dibangun PLTA Tamboli. 2. Sungai Sabilambo (mikrohidro) di Kecamatan Kolaka dengan kapasitas 4760 kw sementara dalam proses. 3. Sungai Lalonggopi di Kecamatan Wolo dengan kapasitas 443.92 kw. 4. Sungai Toaha di Kecamatan Wolo dengan kapasitas 1.230,24 kw. e. Prasarana Persampahan Pengelolaan persampahan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kolaka yang bersih dan sehat didukung dengan prasarana seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 14 Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Kolaka Tahun 2008 No 1

Pengolahan Sarana dan Prasarana

4

5

Kapasitas

2.000

-

0,5 M2

10

4

1 M3

Sistem Pengumpulan : Gerobak Sampah

3

Ritasi

(Unit)

Sistem Pewadahan : Tong Sampah

2

Volume

Penampungan Sementara : -

Kontainer

11

-

6 M3

-

Pasangan Bata (TPS)

133

-

8 M3

Sistem Pengangkutan : -

Dump Truck

14

3

6 M3

-

Arm Roll Truck

2

3

6 M3

-

Kijang Pick Up

4

4

2 M3

-

Motor Sampah

2

4

1 M3

2

-

-

Penampungan Akhir : -

Alat Berat

-

Luas Areal TPA

10 Ha

-

-

-

Luas Area Aktif yang digunakan landfill

0,5 Ha

-

1.750 M3

-

Jarak TPA dengan Pusat Kota

19 KM

-

-

Sumber : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka, Tahun 2008


19

C. KONDISI SOSIAL BUDAYA 1. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Kolaka pada tahun 2008 tercatat sebanyak 306.559 jiwa yang terdiri dari laki-laki 155.581 jiwa, perempuan 150.978 jiwa dengan seks rasio sebesar 104. Jumlah dan Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kolaka dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 15 berikut: Tabel 15 Penduduk Kabupaten Kolaka menurut Jenis Kelamin Tahun 2004-2008 Jumlah Penduduk Tahun

Laki-laki

Perempuan

2004 135.028 128.649 2005 136.226 130.091 2006 138.996 134.172 2007 141.643 137.186 2008 155.581 150.978 Sumber Data : BPS Kabupaten Kolaka

Jumlah ( Jiwa) 263.677 269.211 273.168 278.829 306.559

Laju Pertumbuhan (%) 1,66 2,10 2,57 2,07 2,20

Rasio Jenis Kelamin 104.96 104.72 103.60 103.25 103.05

Mengenai keadaan struktur umur penduduk di Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa pada tahun 2007 penduduk usia muda atau berumur di bawah 15 tahun sekitar 35,14 persen, untuk tahun 2006 penduduk usia muda dibawah 15 tahun sekitar 22,63%, untuk tahun 2005 penduduk usia muda dibawah 15 tahun sekitar 35,15% dan tahun 2004 penduduk usia muda dibawah 15 tahun sekitar 35,69%. Tabel 16 Penduduk Kabupaten Kolaka menurut Struktur Umur Tahun 2004-2007 Jumlah Penduduk Antara 15Prosentase 54 Tahun

Tahun

<15 Tahun

Prosentase

2004

94,148

35.71

153,394

2005

60,198

22.60

2006

61,821

22.63

Jumlah

> 54 Tahun

Prosentase

58.17

16,135

6.12

263,677

170,672

64.09

35,447

13.31

266,317

175,032

64.07

36,315

13.29

273,168

2007 97,995 35.15 162,809 Sumber Data : BPS Kabupaten Kolaka

58.39

18,025

6.46

278,829

Jumlah penduduk tahun 2007 terdiri atas 65.020 kepala rumah tangga dengan jumlah rata-rata anggota keluarga sebanyak 4 jiwa. Berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk tahun 2007 terdiri dari sebaran usia dibawah 15 tahun sebanyak 97.995 orang atau 35,15%, usia produktif 15-54 tahun sebanyak 162.809 orang atau 58,39% dan usia diatas 54 tahun sebanyak 18.025 orang atau 6,46%. berdasarkan data kependudukan Kab. Kolaka per kecamatan pada tahun 2008, jumlah penduduk terbesar pada Kecamatan Kolaka dengan jumlah sebesar 29.786 jiwa atau 10,69% dari total penduduk Kabupaten Kolaka. Sementara itu, Kecamatan Poli-Polia mempunyai jumlah penduduk terkecil, yaitu sebanyak 3.329 jiwa atau sebesar 1,19%. Adapun total kepadatan penduduk Kabupaten Kolaka adalah 109 jiwa per km².


20

Tabel 17 Penduduk Kabupaten Kolaka menurut Kecamatan Tahun 2004-2008 Tahun 2004 2005 2006 2007 1 25.164 27.073 27.273 Watubangga 26.358 2 10.841 Tanggetada 12.084 12.474 12.850 3 22.111 Pomalaa 21.756 22.274 22.499 4 15.750 Wundulako 16.101 16.464 16.602 5 8.336 Baula 8.256 8.449 8.547 6 25.939 Ladongi 25.590 26.319 20.264 7 25.339 Lambandia 26.548 27.251 25.266 8 19.260 Tirawuta 19.998 20.464 17.214 9 29.661 Kolaka 28.956 29.549 29.786 10 Latambaga 23.325 23.227 23.775 24.072 11 Wolo 21.620 21.996 22.761 22.868 12 Samaturu 16.724 15.867 16.255 16.443 13 Mowewe 13.152 13.265 13.593 6.921 14 Uluiwoi 6.455 6.315 6.467 8.392 15 Tinondo 6.784 16 Poli-Polia 3.329 17 Lalolae 9.719 18 Loea 19 Polinggona 20 Toari Jumlah 263.677 266.317 273.168 278.829 Sumber Data : BPS Kab. Kolaka dan (*) Dinas Kependudukan & Capil Kab. Kolaka No.

Kecamatan

2008* 26.618 11.684 23.554 17.183 9.314 20.933 27.391 16.285 30.460 25.089 24.213 16.775 13.884 7.720 7.017 9.227 3.792 3.032 2.763 9.625 306.559

2. Pendidikan (1) Angka Partisipasi (APK dan APM) : Angka ini digunakan untuk mengukur persentase jumlah siswa SD/MI sampai dengan SMU/MA terhadap jumlah anak dalam usia 7-18 tahun pada periode yang sama. Capaian indikator APK SD/MI sampai dengan SMU/MA/SMK rata-rata tahun 2004 – 2007 adalah : Uraian

Tahun 2004

a. APK APK (SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA/SMK) b. APM SD/MI SMP/MTs SMU/MA/SMK

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

80,72

77,03

88,97

90,27

85,27 58,84 27,26

83,92 62,12 33,62

85,83 62,90 34,65

90,18 66,36 56,93

Dari tabel tersebut nampak bahwa semakin tinggi jenjang tingkat pendidikan semakin rendah persentase angka partisipasi murninya hal tersebut menunjukkan masih rendahnya angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, (2) Angka kelulusan siswa SD/MI sampai SMU/MA : Indikator ini menggambarkan angka kelulusan siswa dibanding dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Capaian angka kelulusan siswa SD/MI, SMP/MTs,


21

SMA/MA dan SMK pada dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 dapat diuraikan sebagai berikut : TINGKATAN SD/MI SMP/MTs SMU/MA/SMK

TH 2004 (%) 97,58 97,85 98,32

TAHUN 2005 (%) 79,42 95,08 91,67

TAHUN 2006 (%) 81,66 95,62 93,60

TAHUN 2007 (%) 93,95 24,85 23,89

(3) Rasio guru per murid : Capaian indikator rasio guru per siswa per jenjang pendidikan untuk tahun 2004 sampai tahun 2007 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tahun 2004 1:24 1:27 1:20

Tingkatan SD/MI SMP/MTs SMU/MA/SMK

Tahun 2005 1:14 1:10 1:15

Tahun 2006 1:17 1:13 1:15

Tahun 2007 1:26 1:17 1:16

3. Kesehatan (1) Persentase keadaan balita dengan gizi buruk : Formula indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu jumlah balita dengan kondisi gizi buruk dibagi jumlah balita. Kondisi balita dengan gizi buruk terlihat dalam tabel sebagai berikut : 60000 40000 20000 0 2004

(2)

2005 Anak Gizi Buruk

2006 Jumlah Balita

2007

Angka usia harapan hidup : Indikator ini ditunjukkan dengan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. Gambaran perkembangan angka usia harapan hidup terlihat dalam tabel sebagai berikut : 70 65 60 55

2004

2005

2006

Usia Harapan Hidup

2007

2008

(3) Rasio puskemas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk : Indikator ini ditunjukkan dengan jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu dibanding dengan jumlah penduduk. Gambaran jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu tahun 2004-2007 terlihat dalam tabel sebagai berikut :


22

100

0 2004

2005

Puskesmas

2006

2007

Pustu

Poliklinik

(4) Rasio tenaga medis per satuan penduduk : Indikator ini ditunjukkan dengan jumlah tenaga medis dibanding dengan jumlah penduduk. Gambaran perkembangan tenaga medis yang ada tahun 2004-2007 terlihat dalam tabel sebagai berikut : 80 60 40

Jumlah Tenaga Medis

20 0

2004

2005

2006

2007

(5) Peningkatan obat generik atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah daerah : Indikator ini ditunjukkan dengan jumlah obat generik dibanding dengan jumlah penyediaan obat keseluruhan. Gambaran perkembangan jumlah obat generik dibanding dengan jumlah penyediaan obat keseluruhan tahun 2004-2007 terlihat dalam tabel sebagai berikut : 200 150 100 50 0 2004

2005 2006 Jum lah Jenis Obat generik terpakai

2007

Jum lah Jenis Obat keseluruhandipakai

4. Kesejahteraan Sosial (1) Persentase penurunan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kondisi yang diinginkan dengan berbagai program di bidang penanganan masalah sosial yaitu menurunnya jumlah penyandang masalah sosial. Perlu dipahami bahwa PMKS tidak semata-mata masalah kemiskinan atau penduduk miskin, tetapi juga berhubungan dengan masalah anak jalanan, anak nakal, korban nakoba, bayi terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat fisik, pengemis, gelandangan dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti diatas, Pemerintah Kabupaten Kolaka telah melaksanakan upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan penanganan RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

23

penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan setiap tahun melalui strategi Demo Gerbang Mastra. Gambaran perkembangan cakupan penanganan PMKS yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kolaka dari tahun 2004-2007 terlihat dalam tabel berikut : 10000

5000 0

2004

2005

2006

2007

Jumlah Penanganan PMKS

(2) Persentase jumlah warga miskin yang meningkat pendapatannya Gambaran perkembangan warga miskin yang meningkat pendapatannya dari tahun 2004-2007 terlihat dalam tabel sebagai berikut : 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004

2005

2006

2007

Jumlah Warga

(3) Persentase warga miskin yang meningkat kualitas lingkungan hidup, pemukiman dan perumahannya : Jumlah rumah tangga miskin yang meningkat kualitas lingkungan hidup, pemukiman dan perumahan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 adalah : Jumlah ( KK )

Tahun 2004 2005 2006 2007 JUMLAH

30 40 1.448 7.293 8.811

Naik (%) 33,00 1.368 403,66

5. Ketenagakerjaan (1) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indikator ini menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja pada periode tertentu, dimana pengukurannya dengan didasarkan pada angkatan kerja dibanding penduduk usia kerja (penduduk dengan usia lebih dari 15 tahun), sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Gambaran perkembangan persentase penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja pada periode tertentu dari tahun 2004-2007 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

300000 200000 100000 0 2004

2005 Jml Angkatan Kerja


2006

2007

Jumlah Penduduk Usia Kerja

24

(2) Persentase tingkat penyerapan tenaga kerja yang mengikuti diklat : Indikator ini untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pelatihan terhadap calon tenaga kerja di Kabupaten Kolaka. Persentase tingkat penyerapan tenaga kerja yang mengikuti diklat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 adalah : Jumlah TK Diklat 160 170 80 96

Tahun 2004 2005 2006 2007

TK Diklat Yang Diterima 85 120 56 81

(%) 53,12 68,18 70,00 84,37

(3) Persentase penurunan pengangguran Gambaran perkembangan penurunan pengangguran dari tahun 2004-2007 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

15000 10000 5000 0

2004

2005 Jml Ditempatkan

2006

2007

Jumlah Pengangguran

6. Kebudayaan Kekayaan dan keragaman budaya dalam tatanan Kolaka sangat bervariasi sebagai satu rumpun budaya yang terdiri dari Mekongga, Bugis, Makassar, Jawa, dan Toraja. Rumpun Makassar dominan berada pada Kabupaten di wilayah Selatan Kolaka. Rumpun Toraja tersebar di Kecamatan Pomalaa. Rumpun Bugis, Jawa yang merupakan transmigrasi tersebar di wilayah selatan Kabupaten Kolaka. Gambaran ini menunjukkan keragaman budaya yang tersebar pada wilayah yang beragam pula. Di balik keragaman tersebut, terdapat pula keragaman sistem nilai dan norma serta adat-istiadat yang spesifik. Variasi-variasi ini terkait pula dengan potensi kearifan lokal yang bisa berkembang dalam tatanan sosial budaya. Selain itu, terkandung pula potensi berkembangnya interaksi sosial dan komunikasi lintas budaya, yang dapat mendorong dinamika perubahan secara lebih kreatif dalam menanggapi spirit zaman. Seperti masalah adat Mekongga contohnya Tarian Lulo merupakan tarian ritual yang sering dilakukan oleh masyarakat mekongga, tarian ini bisa dilakukan untuk menyambut pesta kegembiraan acara adat atau suatu perkawinan, Mosehe ini merupakan suatu ritual yang dipercaya oleh kaum adat untuk pembersihan jiwa dan menghindari dari malapetak (musibah) yang akan menimpah umat manusia dengan jalan memotong beberapa ekor kerbau. Disamping itu juga terdapat komunitas tradisional yang mampu bertahan di antaranya adalah komunitas Mekongga di Kecamatan Wundulako, Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Mowewe, Kecamatan Uluwoi, Kecamatan Tinondo, Kecamatan Lalolae Senyatanya, komunitas ini benar-benar merupakan suatu komunitas yang memiliki karakteristik tersendiri. Komunitas ini masih tetap eksis walaupun secara sosial dikelilingi oleh berbagai informasi dan Iptek namun karakteristik tetap dipertahankan.


25

7. Ketertiban Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kolaka, prakarsa dan peran aktif masyarakat terus ditingkatkan, karena pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat, pemerintah dan swasta (Stakeholder). Untuk mencapai hal tersebut kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketertiban masyarakat perlu ditingkatkan dengan cara diadakan penyuluhan diberbagai bidang dan peningkatan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pemantapan Kamtibmas sampai ke Desa-Desa / Kelurahan. 8. Pemerintahan Umum a. Kelembagaan Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka telah menyusun Peraturan Daerah Nomor : 36; 37; 38; 39; 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja : Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; Dinas Daerah; Lembaga Teknis Daerah; Kecamatan dan Kelurahan; Satuan Polisi Pamong Praja, dengan jumlah Jabatan Struktural sebanyak 1.252 jabatan /eselon yang terdiri dari 1 eselon II A, 33 eselon II B, 67 eselon III A, 118 eselon III B, 607 eselon IV A, 368 eselon IV B dan 53 eselon V. b. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan data yang ada hingga 31 Desember 2008 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kolaka berjumlah 7.221 orang, terdiri dari PNS Struktural sebanyak 3.879 orang dan PNS Fungsional sebanyak 3.342 orang. Ditinjau dari segi tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut : -

Strata Dua (S2) Strata Satu (S1) Diploma Tiga (D3) Diploma Dua (D2) SLTA SLTP SD

= 319 = 2.336 = 409 = 1.099 = 2.882 = 93 = 83

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan telah dilakukan diklat penjenjangan sebagai berikut : - SPAMEN = 27 Orang - SPAMA/SEPADYA = 58 Orang - ADUM/ADUMLA = 200 Orang c. Pelayanan umum pemerintahan - Catatan sipil Pelayanan catatan sipil berupa pembuatan KTP, akta kelahiran dan akta nikah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk pelayanan KTP pada Tahun 2004 tercapai sebesar 80% dari target, tahun 2005 84,50%, tahun 2006 sebesar 87,00%, dan tahun 2007 telah tercapai 80,30%. Sedangkan pada tahun 2008 dari RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

26

target 16.800 jiwa, sampai bulan Juni 2008 terealisasi sebanyak 17.515 jiwa atau 104,25%. Kinerja pelayanan KTP tersebut masih berdasarkan target yang ditetapkan pada awal tahun, selanjutnya mulai tahun 2009 kinerja pelayanan KTP akan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pelayanan akta kelahiran pada tahun 2004 ditargetkan 3.000 jiwa dan terealisasi 3.698 jiwa atau sebesar 123,20%, tahun 2005 ditargetkan 4.700 jiwa, terealisasi 153,50%. Tahun 2006 terealisasi 7.881 jiwa atau sebesar 125,70%. Sedangkan tahun 2007 terealisasi 131,40% dari target 6.500 jiwa. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa trend indikator mengalami kenaikan di tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 2,50%, tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 4,50% dibandingkan dengan tahun 2004. - Pemakaman Untuk pelayanan pemakaman, Pemerintah Kabupaten Kolaka telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Diantaranya adalah pemeliharaan kendaraan jenazah sebanyak 1 unit, penambahan areal lokasi Tempat Pemakaman Umum Mangolo seluas 2 Ha, sehingga total areal TPU menjadi ± 13 Ha. untuk mengoptimalkan pelayanan pemakaman, disetiap kecamatan terdapat lokasi TPU yang pelayanannya diatur oleh Pemerintah Kecamatan setempat berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan/Desa. - Perizinan Upaya peningkatan pelayanan perizinan untuk mendorong investasi di daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka telah membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejak tahun 2008 yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan investor. Sampai dengan akhir tahun 2008, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mampu melakukan pelayanan untuk 8 jenis izin dari 36 total jenis perizinan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kolaka. - Pemadam Kebakaran Untuk mengantisipasi resiko kebakaran di Kota Kolaka, Pemerintah Kabupaten Kolaka bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun Rencana Induk Kebakaran (RIK) tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memberikan arahan yang rinci pada penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta peningkatan kompetensi satuan tugas pemadam kebakaran dalam melakukan penanggulangan bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2008, jumlah armada yang dimiliki adalah sebanyak 3 Unit dengan rincian jenis armada yaitu mobil Puso TS 190 kapasitas 6.000 liter, Mitsubitsi kapasitas 3.000 liter dan Isuzu kapasitas 2.500 liter, dengan jumlah anggota Satgas Pemadam Kebakaran sebanyak 23 orang. Dalam penanganan kasus kebakaran, Pemerintah Kabupaten Kolaka juga melakukan koordinasi dengan PT. Aneka Tambang Tbk. sehingga cakupan pelayanan pemadam kebakaran dapat secara maksimal dilaksanakan. Kasus yang kebakaran yang telah mampu ditangani sampai dengan tahun 2008 sebanyak 19 kasus. - Pasar Tradisional Jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kolaka sampai dengan akhir tahun 2008 sebanyak 32 buah pasar, yang terdiri dari 29 pasar tradisional mingguan dan 3 pasar tradisional harian yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka. RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

27

Sedangkan untuk pasar kecamatan sebanyak 8 buah pasar dengan aktivitas transaksinya setiap hari. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam rangka mengembangkan pasar tradisional adalah peningkatan sarana dan prasarana pasar yang tumbuh dari kegiatan perdagangan masyarakat yang terpusat di suatu lokasi tertentu. Disamping itu, juga dilakukan pembangunan pasarpasar baru di beberapa kecamatan yang diharapkan mampu menjadi pusat pelayan kebutuhan masyarakat serta memberikan pemerataan distribusi barang di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka. - Ketentraman dan ketertiban umum Jumlah petugas Pertahanan Sipil (HANSIP) yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa/Kelurahan sebanyak 1.582 orang sedangkan jumlah Satuan Tugas Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum serta penegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kolaka sebanyak 65 orang. Jumlah tersebut telah mencakup 30 % wilayah pelayanan di Kabupaten Kolaka. Sampai dengan tahun 2008, persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)mencapai 100 % dari total 16 Kasus. Di masa yang akan datang, diharapkan penanganan penyelesaian pelanggaran K3 dapat mencapai 100 %. - PDAM Penduduk yang telah terlayani air bersih oleh PDAM Kabupaten Kolaka sampai dengan tahun 2008 sebesar 23 % dari total 8.107 KK. Pelayanan PDAM baik cakupan maupun volume berdasarkan kebutuhan penduduk yang terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Kolaka terus meningkatkan sarana dan prasarana air bersih baik berupa penambahan jaringan perpipaan maupun pembangunan instalasi pengolahan air serta pengembangan sumber-sumber air baku yang baru agar mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka. - Pemerintahan lini depan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah lini depan (Kecamatan dan Desa/Kelurahan), Pemerintah Kabupaten Kolaka telah melakukan peningkatan infrastruktur di seluruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam bentuk pembangunan Kantor Camat dan Kelurahan serta menumbuhkan upaya masing-masing Desa untuk membangun Kantor Desa sebagai pusat pelayanan. Pembangunan kantor tersebut juga dibarengi dengan peningkatan prasarana penunjang pelayanan. Selain peningkatan infrastruktur, juga dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah lini depan, melalui pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah bekerjasama dengan Balai Pelatihan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Kota Malang. Sampai tahun 2008 telah diberangkatkan 60 aparat desa, 60 aparat kelurahan, 60 aparat kecamatan, dan 60 pengurus LPM serta 60 pengurus BPD.


28

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH A. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan dukungan kontribusi sumbersumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarannya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelimpahan kewenangan antara Pemerintah dan Daerah serta semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Mekanisme pembelanjaan dana oleh pemerintah telah mengalami transformasi "perubahan besar" melalui desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah telah beralih ke pemerintah daerah. Secara umum sumber pendanaan akan menjadi investasi bagi daerah terdiri atas investasi swasta dan investasi pemerintah. Investasi pemerintah yang dipergunakan untuk menggerakan pembangunan di daerah secara garis besar terdiri dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Dana yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, ataupun APBN murni, serta dana desentralisasi berupa dana perimbangan yang termuat dalam APBD. Dana Desentralisasi, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah telah mendesentralisasikan wewenang sebagian besar dari belanja pemerintah kepada pemerintah daerah Kabupaten Kota sebesar 37 persen dari total dana publik, dan telah mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang relatif cukup tinggi. Melalui pendekatan desentralisasi dan ruang fiskal yang telah diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah telah memiliki kesempatan dan peluang untuk memperbaiki pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang belum optimal. Bila dilaksanakan lebih bijaksana akan terdapat percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer Dana Perimbangan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi ini sebagai upaya untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. DAU besarannya dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Selanjutnya untuk Dana Alokasi Khusus diperkirakan pula akan lebih besar pada tahun-tahun mendatang mengingat banyaknya kebijakan prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dana Dekonsentrasi, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di daerah. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Besarnya dana dekonsentrasi yang berada pada SKPD unit RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

29

kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka diharapkan dapat meningkat dari tahun ketahun, terutama untuk mendanai kegiatan prioritas Kabupaten. Dengan upaya yang lebih kuat dari SKPD dengan memberikan informasi prioritas pembangunan daerah, diharapkan pihak departemen/kementrian dapat lebih memperhatikan alokasinya ke Kolaka. Dana Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Sasaran umum, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah melalui arah kebijakan pendapatan daerah (tanpa menimbulkan disinsentif terhadap perekonomian lokal), penggalian dan pemanfaatan sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi serta sumber pendapatan daerah lainnya, belanja daerah (efisiensi pemanfaatan belanja daerah), dan pembiayaan daerah. Oleh karenanya dalam pembahasan berikut lebih difokuskan pada pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan secara langsung pemerintah daerah. Arah kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kolaka bertujuan untuk: a. Mendorong proses pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk memecahkan isu-isu strategis dan masalah mendesak dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala daerah Kolaka b. Menjamin ketersediaan pendanaan yang berkesinambungan untuk pelayanan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan. c. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin. d. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 tahun 2003 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang. e. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah agar lebih terarah, terencana dan berkelanjutan serta mewujukan transparansi anggaran guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. 1. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sejalan dengan alokasi dana transfer Pemerintah Pusat yang sebagian besar telah diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, dalam pengelolaan sistem keuangan daerah, seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah harus diadministrasikan dalam Dokumen APBD. Arah pengelolaan kebijakan keuangan daerah selain dilakukan secara efektif dan efisien yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang baik bersandarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. a. Kebijakan Sumber Pendapatan Daerah Dilihat dari struktur APBD Kabupaten Kolaka selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja daerah dibiayai 96,3% dari dana transfer pusat dan 3,7 % dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang perlu dilakukan adalah lebih memperkuat basis pajak daerah dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi serta penataan peraturan daerah dibidang pendapatan asli RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

30

daerah, peningkatan regulasi dan inventarisasi data dasar dalam rangka perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Beberapa kebijakan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah meliputi : (1) Menyelaraskan perpajakan dan restribusi daerah dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah. (2) Memperluas basis pajak daerah dan menggunakan hak dan kewajiban dalam penerapan tarif namun tidak terlalu membebani masyarakat. (3) Mempertegas dan memperkuat dasar-dasar pemungutan pajak dan restribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah setiap daerah memiliki pendapatan daerah yang dibagi dalam tiga jenis yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terbagi dalam empat jenis penerimaan yaitu : Pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah. Implementasi kebijakan tersebut di atas dalam mendorong sumber pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah harus memberlakukan : 1. Penataan peraturan daerah tentang perpajakan dan retribusi daerah Penataan peraturan daerah tentang perpajakan dan retribusi harus tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa jenis pajak daerah (Kabupaten/Kota)dan tarif maksimumnya adalah Pajak hotel (10%), pajak restoran (10%), pajak hiburan (35%) Pajak reklame (25%), Pajak penerangan jalan (10%), pajak pengambilan bahan galian golongan C (20%), dan pajak parkir (20%). 2. Peningkatan peran BUMD, BUMN dan Badan Usaha milik swasta yang melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Kolaka dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengembangan sistem insentif (secara tidak langsung ) untuk merangsang peningkatan penerimaan retribusi daerah. Penerapan hal tersebut di atas bila dilakukan akan memberikan peluang bagi Kabupaten Kolaka dalam meningkatkan pendapatannya, yang selanjutnya dapat memberikan implikasi pada daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sumber Dana lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan penjelasan sebagai berikut.  Pendapatan Asli Daerah PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangungan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penberian izin tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha. Gambaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah kurun waktu 2009 – 2013 sebagaimana pada tabel berikut :


31

Prediksi Sumber Anggaran Pendapatan Daerah Yang berasal Dari Pendapatan Asli Daerah Kab. Kolaka Tahun 2009 – 2013 No.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

1.

Pajak Daerah

2.

Retribusi Daerah

3.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan

4.

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

5.620.149.700

5.901,157.185

6.196,215.044,00

6.506.025.796,00

6.831.327.086,00

11.093.409.598

11.648.080.078

12.230.484.082,00

12.842.008.286,00

13.484.108.700,00

4.473.388.321

4.697.057.737

4.931.910.623,85

5.178.506.155,04

5.437.431.462,79

Lain – lain PAD yang sah

43.577.598.000

45.756.477.900

48.044.301.795,00

50.446.516.885,00

52.968.842.729,00

Total Pendapatan Asli Daerah

64.764.545.619

68.002.772.900

71.402.911.544,85

74.973.057.122,04

78.721.709.978,79

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa apabila unsur-unsur yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dapat dioptimalkan, pada tahun 2009 PAD dapat diprediksikan akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp.64.764.545.619 dengan komponen terbesar berasal dari sumber pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 43.577.598.000 atau 68 % dari total prediksi pendapatan asli daerah. Sedangkan laju pertumbuhan PAD pada tahun 2010 – 2013 diprediksikan naik sebesar 5 % setiap tahunnya. Sementara kontribusi masing-masing unsur sumber Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 – 2013 sebagaimana pada tabel dibawah ini : Prediksi Kontribusi Masing-Masing Unsur Sumber Pendapatan Asli Daerah Kab.Kolaka Tahun 2009 – 2013 No.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

1.

Pajak Daerah

2.

Retribusi Daerah

3.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan

4.

Lain – lain PAD yang sah Total Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

8,68

8,68

17,13

17,13

17,13

17,13

17,13

6,91

6,91

6,91

6,91

6,91

67,29

67,29

67,29

67,29

67,29

100

100

100

100

100

100

100

100

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi masing-masing unsur sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka tahun 2009 – 2013 memberikan kontribusi tertinggi adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu sebesar 67,29%, disusul oleh retribusi daerah sebesar 17,13%, dan bersumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan sebesar 6,91%.  Dana Perimbangan Dana Perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah masih memberikan kontribusi peranan yang sangat penting dalam menunjang dan mendorong pembangunan daerah pada semua sektor. Dalam era otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dan daerah harus mampu mengoptimalkan sumber pendapatan daerahnya masing-masing termasuk Kabupaten Kolaka. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

32

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah setiap daerah memiliki pendapatan daerah dimana pendapatan daerah tersebut dibagi dalam tiga jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan untuk dana perimbangan yang bersumber dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana perimbangan provinsi menjadi sumber pendanaan untuk melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka. Prediksi sumber anggaran pendapatan Kabupaten .Kolaka Tahun 2009 – 2013 yang berasal dari sumber Dana Perimbangan adalah sebagai berikut : Prediksi Sumber Anggaran Pendapatan Kabupaten Kolaka yang berasal dari Dana Perimbangan Tahun 2009 – 2013 No 1.

Uraian Total Dana Perimbangan

Tahun 2010 (Rp.)

Tahun 2011 (Rp.)

505.771.545.619

508.464.808.816

510.511.566.286

512.610.566.5

514.763.193.784

Tahun 2009 (Rp.)

Tahun 2012 (Rp.)

Tahun 2013 (Rp.)

a.

Bagi Hasil Pajak

35.897.380.397

37.692.249.416

38.823.016.898

39.987.707.504

41.187.338.626

b.

Bagi Hasil Bukan Pajak

44.901.470.000

45.799.499.400

46.715.489.388

47.649.799.175

48.602.795.158

c.

Dana Alokasi Umum

375.914.060.000

375.914.060.000

375.914.060.000

375.914.060.000

375.914.060.000

d.

Dana Alokasi Khusus

49.059.000.000

49.059.000.000

49.059.000.000

49.059.000.000

49.059.000.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total dana perimbangan yang akan diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2009 sebagai sumber pendapatan daerah sebesar Rp. 505.771.545.619 dan diperkiraakan pada tahun 2010 s/d 2013 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,01% setiap tahunnya.  Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam mendorong peningkatan pendapatan laian-lain yang sah adalah Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dana kontingensi / penyeimbang dan hibah. Prediksi sumber anggaran pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah sebagai penopang pendapatan daerah dalam menunjang program pembangunan daerah Kabupaten Kolaka terdir dari empat unsur yaitu : (1) Pendapatan hibuah, (2). Dana darurat, (3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, (4) Dana penyesuaian otonomi khusus (Ad Hoc). Prediksi lainlain pendapatan yang sah tahun 2009 s/d 2013 sebagaimana pada tabel : Prediksi Sumber Anggaran Pendapatan Kabupaten Kolaka yang berasal dari Lain-lain yang sah Tahun 2009 s/d 2013 No.

Uraian

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Lain-lain Pendapatan yang sah

49.713.837.238

51.833.312.1000

51.833.312.100

51.833.312.100

51.833.312.100

1.

Pendapatan Hibah

13.000.000.000

13.000.000.000

13.000.000.000

13.000.000.000

13.000.000.000

2.

Dana Darurat

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.

Dana Bagi hasil pajak dari provinsi

12.024.687.238

12.625.921.600

12.625.921.600

12.625.921.600

12.625.921.600

21.689.150.000

23.207.390.500

23.207.390.500

23.207.390.500

23.207.390.500

Dan pemerintah daerah lainnya 4.

Dana penyesuaian otonomi khusus


33

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sumber anggaran pendapatan yang berasal dari lain – lain yang sah dalam tahun 2009 – 2013, dimana tahun pada tahun 2009 dari lain-lain penerimaan total Rp. 49.713.837.238 dengan laju peningkatan pertahunnya 0,05 % dari tahun sebelumnya. Sementara unsur pendapatan lain-lain yang memberikan kontribusi terbesar adalah berasal dari Dana penyesuaian otonomi khusus (Ad Hoc) sebesar Rp. 21.689.150.000 dan diharapkan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013. b. Proyeksi Pendapatan Daerah Berdasarkan indikator ekonomi makro dan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir, yang dihubungkan dengan rencana kebijakan pembangunan secara umum maupun secara khusus yang akan ditempuh serta Proyeksi sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain untuk mendukung program dan sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Proyeksi pendapatan daerah 2009 – 2013 sebagaiman pada tabel berikut. Prediksi Sumber Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 - 2013 No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1

Pendapatan Asli Daerah

64.764.545.619

68.002.772.900

71.402.911.545

74.973.057.122

78.721.709.978

2

Dana Perimbangan

505.771.910.397

508.464.808.816

510.511.566.286

512.610.566.579

514.763.193.784

a. Bagi Hasil Pajak

35.897.380.397

37.692.249.416

38.823.016.898

39.987.707.404

41.187.338.626

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

44.901.470.000

45.799.499.400

46.715.489.388

47.649.799.175

48.602.795.158

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

375.914.060.000

375.914.060.000

375.914.060.000

375.914.060.000

375.914.060.000

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

49.059.000.000

49.059.000.000

49.059.000.000

49.059.000.000

49.059.000.000

Lain-lain Pendapatan yang sah

49.713.837.238

51.833.312.100

51.833.312.100

51.833.312.100

51.833.312.100

a. Pendapatan Hibah

13.000.000.000

13.000.000.000

13.000.000.000

13.000.000.000

13.000.000.000

b. Dana Darurat

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya

12.024.687.238

12.625.921.600

12.625.921.600

12.625.921.600

12.625.921.600

d.Dana Penyesuaian Khusus (Ad Hoc)

21.689.150.000

23.207.390.500

23.207.390.500

23.207.390.500

23.207.390.500

620.250.293.254

628.300.893.816

633.747.789.931

639.416.935.801

645.318.215.862

3

Total Pendapatan Daerah

Otonomi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total pendapatan daerah yang diproyeksikan tahun 2009 sebesar RP. 620.250.293.254 dan pada tahun 2010 diproyeksiakn meningkat sebesar Rp. 628.300.893.816 atau naik sebesar 0,02%. Dalam lima tahun mendatang (2009-2013) pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi dengan asumsi terdapat peningkatan pencapaian pendapatan asli daerah dengan unsur-unsur dan komponen lainnya didalam PAD sehingga dapat memberikan hasil yang lebih besar lagi karena sangat terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang ditargetkan sebesar 10,23 % pada tahun 2009. RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

34

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana yang diproyeksikan pada tabel tersebut di atas, diharapkan dapat terpenuhi dengan asumsi-asumsi yang mendasari dapat dipertahankan. Asumsi tersebut meliputi : 1) Kondisi Perekonomian Makro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional minimal 9 %. 2) Dapat dilakukan perluasan objek pemungutan sesuai dengan urusan yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Pendapatan Daerah mampu melakukan intensifikasi dengan pertumbuhan minimal 10 % setiap tahun. 4) BUMD/Perusda mendapat dukungan optimal berupa modal dan fasilitas lainnya untuk mendorong bidang usahanya, 5) Perkembangan ekonomi Kolaka akan mendorong peningkatan penerimaan dari bagi hasil pajak (PPh). B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN Kebijakan umum anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik berupa pelayanan di bidang pemerintahan dan di bidang pembangunan, pada dasarnya dapat dilakukan oleh berbagai tingkat pemerintahan, baik Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007 yang secara substantif membagi tanggung jawab pemberian pelayanan publik dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip umum yang dipergunakan dalam melakukan efisiensi belanja dalam pelayanan publik yaitu: (i) Manfaat Skala Ekonomi, (ii) Faktor Eksternalitas, (iii) Kesenjangan Potensi Ekonomi dan Kapasitas Administrasi, (iv) Kecenderungan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, (v) Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi Makro. Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselaraskan dengan faktor eksternal daerah secara sistematis, sehingga arah kebijakan anggaran secara berkesinambungan dapat mendukung kegiatan program pembangunan guna pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pelayanan dasar (26 urusan wajib dan 9 urusan pilihan) yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. 1. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Sumber Penerimaan Daerah dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: a. Memperkuat pajak dan retribusi melalui : (i) Penataan peraturan daerah tentang perpajakan dan retribusi daerah Penataan peraturan daerah tentang perpajakan dan retribusi harus tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa jenis pajak daerah (Kabupaten/Kota)dan tarif maksimumnya adalah Pajak hotel (10 %), pajak restoran (10 %), pajak hiburan (35 %) Pajak reklame (25%), Pajak penerangan jalan (10%), pajak pengambilan bahan galian golongan C (20%), dan pajak parkir (20%). (ii) Peningkatan peran BUMD, BUMN dan Badan Usaha milik swasta yang melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Kolaka dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (iii) pengembangan sistem insentif (secara tidak langsung ) untuk merangsang peningkatan penerimaan retribusi daerah. RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

35

b. Mendorong peningkatan bagi hasil pajak (PPh) melalui penciptaan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif di Kolaka; c. Mengoptimalkan rencana pengalihan PBB dan BPHTB sebagai pajak daerah dan tambahan jenis pajak baru yang akan diterapkan secara nasional; d. SiLPA tahun sebelumnya akan tetap dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. Rata-rata SiLPA diupayakan maksimum 5 persen dari APBD tahun sebelumnya, selain itu juga dapat menyisihkan SilPA tahun sebelumnya untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006; e. Bila memungkinkan dapat dipersiapkan untuk menerbitkan obligasi daerah; f. Memanfaatkan penerusan pinjaman dan hibah melalui pemerintah pusat untuk membiayai pengembangan infrastruktur. 2. Kebijakan Belanja Daerah Arah kebijakan Belanja Daerah untuk mendukung rencana program pembangunan skala prioritas, berdasarkan perencanaan partisipatif dan Rencana Kerja Strategis SKPD mempertimbangkan : a. Menitikberatkan utuk mendukung belanja pada 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah; b. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat serta pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis keunggulan sumberdaya alam. c. Meningkatkan program partisipasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, meliputi isu-isu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja; d. Memberikan bantuan-bantuan khusus keuangan dalam bentuk: 1) Subsidi, untuk mendorong kelompok usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif; 2) Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pengembangan modal sosial; 3) Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah dalam rangka kerjasama/komitmen dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten; e. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya. (performance-based budgeting) f. Melakukan efisiensi belanja, melalui meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat; 3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang merupakan transaksi keuangan daerah dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Jika Pendapatan Daerah lebih kecil dari Belanja Daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang berimbang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, Penerimaan Daerah berasal dari sumber yang antara lain : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; b. Transfer dari dana cadangan; RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

36

c. Penerimaan pinjaman dan obligasi; serta d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber Pengeluaran Daerah antara lain : a. Transfer ke dana cadangan; b. Penyertaan modal Pemda dalam BUMD; c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; d. Pembayaran utang kepada pihak ketiga. Dalam penyusunan arah kebijakan pembiayaan daerah, guna mendukung pencapaian sasaran visi dan misi Kepala Daerah perlu didukung oleh kebijakan khusus anggaran dengan maksud untuk memberikan fasilitas kepada berbagai stakeholders yang akan mendorong pengembangan dan pembangunan ekonomi daerah meliputi : (1) Peningkatan daya tarik (cost attractiveness) Kolaka bagi pengembangan industri, antara lain melalui penyediaan insentif yang menarik bagi industri tertentu (industri yang bernilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka (pertumbuhan yang berkualitas). (2) Menemukenali upaya-upaya untuk meningkatkan pajak penghasilan (PPh dan sejenisnya) dan untuk memudahkan pembagiannya, diperlukan adanya komunikasi yang intens antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat. Kebijakan khusus anggaran tersebut di atas dijabarkan dalam beberapa program kegiatan, antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan intermediasi dan fasilitasi Peningkatan kerjasama pemanfaatan sumberdaya alam, bidang jasa perdagangan umum, dan pembangunan infrastruktur yang layak secara ekonomi dalam bentuk investasi di daerah baik PMA maupun PMDN serta Non Fasilitas yang menjadi kewenangan daerah. 2. Peningkatan pengembangan pola kemitraan antara pihak pemerintah daerah dan atau pelaku usaha dengan pihak lembaga keuangan Pemerintah dan swasta atau jasa keuangan lainnya. 3. Peningkatan penerimaan pemerintah pusat dan daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi. 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intens antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat sebagai upaya menemukenali pajak penghasilan (PPh dan sejenisnya), sehingga dapat diketahui hak daerah dengan sistem pembagian yang jelas.  Obligasi Daerah Sebagai tindak lanjut atas amanat UU Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Salah satu sumber pembiayaan yang direncanakan oleh Kabupaten Kolaka adalah pembiayaan melalui penerbitan obligasi daerah mengikuti obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kolaka.


37

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Kolaka. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan Potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, serta kapital sosial lainya yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka, seperti : 1) Potensi pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. 2) Potensi kehutanan baik hutan alam maupun hutan tanaman. 3) Potensi pertambangan nikel, marmer, pasir kuarsa, granit hitam, asbes, magnesit, dan onix serta tambang golongan C. 4) Potensi perikanan tangkap, budidaya laut, payau maupun air tawar. 5) Potensi sumberdaya pariwisata alam maupun budaya, serta beberapa situs budaya yang bernilai sejarah. 6) Potensi sumberdaya manusia, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, baik yang bekerja dipemerintahan, swasta dan sektor informal lainnya. 7) Lembaga pemerintahan yang menjangkau daerah–daerah yang masih terpencil. 8) Letak posisi geografis, yang dilintasi oleh jalan trans sulawesi sehingga memudahkan akses untuk mobilitas barang dan jasa. 9) Peraturan perundang – undangan, yang memberi peluang pada pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan kewenangannya. b. Kelemahan 1) Belum semua usaha masyarakat mendapat akses kepada sumber-sumber keuangan (permodalan). 2) Masih terbatasnya regulasi untuk mengatur dan mengembangkan potensi sumberdaya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 3) Belum adanya regulasi tata niaga yang memungkinkan para petani atau nelayan mendapatkan hasil yang menguntungkan atau jaminan pasar yang di berikan pemerintah dalam menjaga nilai jual komoditi hasil-hasil pertanian. RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

38

4) Masih terbatasnya infrastruktur wilayah untuk mendukung usaha-usaha ekonomi masyarakat. 5) Masih terdapat masyarakat yang tergolong pada kategori miskin. 6) Masih terbatasnya kemampuan sumber pendanaan/finansial Pemkab. 7) Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan belum optimalnya pengawasan pemerintah terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan serta alih fungsi lahan. 8) Masih rendahnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 9) Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata dan cagar budaya. 10) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya pendidikan dan kesehatan. 2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang 1) Potensi pasar untuk produk–produk pertanian, industri dan jasa untuk komoditas unggulan. 2) Transfer teknologi tepat guna untuk potensi pengembangan produk yang memiliki nilai ekspor tinggi. 3) Tersedianya lembaga-lembaga keuangan, mulai dari bank yang konvesional, bank perkreditan rakyat maupun bank Syari’ah. 4) Tingginya minat investor untuk melakukan investasi di Kab. Kolaka. b. Ancaman 1) Adanya produk-produk dari luar yang mengancam eksistensi produk lokal. 2) Masuknya penanaman modal yang membawa tenaga-tenaga terampil dari luar daerah ini yang tidak disertai dengan transfer teknologi kepada tenaga lokal, yang tentunya dapat meminimalkan peluang kerja masyarakat daerah ini. 3) Semakin kuatnya tekanan global terhadap produk-produk suatu negara ataupun daerah yang tidak ramah lingkungan. 4) Dampak negatif sosial, budaya dan ekonomi sebagai akibat globalisasi. B. ANALISIS STRATEGI PILIHAN 1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O) Kekuatan (S)

Peluang (O)

Strategi S-O

1. Potensi pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. 2. Potensi kehutanan baik hutan alam maupun hutan tanaman. 3. Potensi pertambangan nikel, marmer, pasir kuarsa, granit hitam, asbes, magnesit, dan onix serta tambang golongan C. 4. Potensi perikanan tangkap, budidaya laut, payau maupun air tawar. 5. Potensi sumberdaya pariwisata alam maupun budaya, serta beberapa situs budaya yang

1. Potensi pasar untuk produk–produk pertanian, industri dan jasa untuk komoditas unggulan. 2. Transfer teknologi tepat guna untuk potensi pengembangan produk yang memiliki nilai ekspor tinggi. 3. Tersedianya lembaga-lembaga keuangan, mulai dari bank yang konvesional, bank perkreditan rakyat maupun bank Syari’ah. 4. Tingginya minat investor untuk melakukan investasi di Kab. Kolaka.

1. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan bidang pertanian dalam arti luas 2. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam dunia usaha dan investasi 3. Pemanfaatan media 4. komunikasi dan informasi untuk interaksi pelaku pembangunan 5. Menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan propinsi dan pusat 6. Peningkatan kerjasama lembaga penelitian


39

bernilai sejarah. 6. Potensi sumberdaya manusia, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, baik yang bekerja dipemerintahan, swasta dan sektor informal lainnya. 7. Lembaga pemerintahan yang menjangkau daerah–daerah yang masih terpencil. 8. Letak posisi geografis, yang dilintasi oleh jalan trans sulawesi sehingga memudahkan akses untuk mobilitas barang dan jasa. 9. Peraturan perundang – undangan, yang memberi peluang pada pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan kewenangannya.

dengan dunia usaha 7. Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah 8. Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang pariwisata, prasarana dan sarana perkotaan 9. Pemanfaatan peluang pasar bagi UMKM 10. Peningkatan kualitas tenaga kerja

2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O) Kelemahan (W)

Peluang (O)

Strategi W-O

1. Belum semua usaha masyarakat mendapat akses kepada sumbersumber keuangan (permodalan). 2. Masih terbatasnya regulasi untuk mengatur dan mengembangkan potensi sumberdaya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Belum adanya regulasi tata niaga yang memungkinkan para petani atau nelayan mendapatkan hasil yang menguntungkan atau jaminan pasar yang di berikan pemerintah dalam menjaga nilai jual komoditi hasil-hasil pertanian. 4. Masih terbatasnya infrastruktur wilayah untuk mendukung usahausaha ekonomi masyarakat. 5. Masih terdapat masyarakat yang tergolong pada kategori miskin. 6. Masih terbatasnya kemampuan sumber pendanaan/finansial Pemkab. 7. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan belum optimalnya pengawasan pemerintah terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan serta alih fungsi lahan. 8. Masih rendahnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 9. Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata dan cagar budaya. 10. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya pendidikan dan kesehatan.

1. Potensi pasar untuk produk–produk pertanian, industri dan jasa untuk komoditas unggulan. 2. Transfer teknologi tepat guna untuk potensi pengembangan produk yang memiliki nilai ekspor tinggi. 3. Tersedianya lembaga-lembaga keuangan, mulai dari bank yang konvesional, bank perkreditan rakyat maupun bank Syari’ah. 4. Tingginya minat investor untuk melakukan investasi di Kab. Kolaka.

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 2. Pemberdayaan masyarakat miskin 3. Peningkatan pendapatan daerah 4. Peningkatan kapasitas pengelolaan kepariwisataan 5. Peningkatan validitas dan manajemen data 6. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik


40

3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T) Kekuatan (S) 1. Potensi pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. 2. Potensi kehutanan baik hutan alam maupun hutan tanaman. 3. Potensi pertambangan nikel, marmer, pasir kuarsa, granit hitam, asbes, magnesit, dan onix serta tambang golongan C. 4. Potensi perikanan tangkap, budidaya laut, payau maupun air tawar. 5. Potensi sumberdaya pariwisata alam maupun budaya, serta beberapa situs budaya yang bernilai sejarah. 6. Potensi sumberdaya manusia, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, baik yang bekerja dipemerintahan, swasta dan sektor informal lainnya. 7. Lembaga pemerintahan yang menjangkau daerah–daerah yang masih terpencil. 8. Letak posisi geografis, yang dilintasi oleh jalan trans sulawesi sehingga memudahkan akses untuk mobilitas barang dan jasa. 9. Peraturan perundang – undangan, yang memberi peluang pada pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan kewenangannya.

Ancaman (T)

Strategi S-T

1. Adanya produk-produk dari luar 1. Peningkatan pengawasan yang mengancam eksistensi produk dan pengendalian lokal. pengembangan pertanian 2. Masuknya penanaman modal yang dalam arti luas. membawa tenaga-tenaga terampil 2. Peningkatan manajemen dari luar daerah ini yang tidak kependudukan disertai dengan transfer teknologi 3. Peningkatan stabilitas kepada tenaga lokal, yang tentunya keamanan dan ketertiban dapat meminimalkan peluang kerja masyarakat daerah ini. 3. Semakin kuatnya tekanan global terhadap produk-produk suatu negara ataupun daerah yang tidak ramah lingkungan. 4. Dampak negatif sosial, budaya dan ekonomi sebagai akibat globalisasi.


41

BAB V VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH A. DASAR FILOSOFIS Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah memerlukan satu filosofi pembangunan yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Kolaka didasari oleh semangat daerah yang memperlihatkan jati dirinya sebagai:  Daerah perjuangan, maknanya bahwa masyarakat senantiasa mempunyai jiwa dan semangat patriotisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Daerah Kolaka memiliki semangat atau spirit perjuangan dalam membangun yang didasari semangat heroik mayarakat Kolaka dalam peristiwa 19 November 1945 guna mempertahankan daerahnya dari keinginan penjajah kembali ke Wonua Sorume Bumi Mekongga.  Daerah berbudaya, bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan kearifan dan budaya lokal serta dijiwai nilai kebersamaan dan semangat gotong royong, yang cerminannya pada ”Kalo Sara” dan berbagai nilai adat istiadat lainnya, sebagaimana salah satu semboyan yang dikenal dalam budaya Tolaki Mekongga yakni Sanggai-sanggai Olutumu Pekiki Ine Samba yang mengandung makna kemandirian. Kalo adalah suatu simbol tertinggi untuk menciptakan suasana hubungan antara dua pihak atau beberapa pihak yang ingin berkomunikasi dalam suatu urusan. KALO mengandung unsur persatuan dan kesatuan, saling hormat menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya dan religius, kepedulian, dan tanggung jawab.  Daerah religius, tergambar dalam kehidupan masyarakat yang taat dalam mempertahankan dan melaksanakan norma-norma agama di dalam kehidupan seharihari, sehingga mampu menciptakan keselarasan, keseimbangan intern dan antar umat beragama. Jati diri Kabupaten Kolaka tersebut menjadi kekuatan dalam memelihara semangat persatuan dan kesatuan dalam nuansa kesejukan, etika sopan santun, saling menghormati, serta stabilitas keamanan yang semakin kondusif untuk mengantar masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera lahir dan batin (baldatun thayyibatun warabbun gafur). B. VISI PEMBANGUNAN Visi Pembangunan Kabupaten Kolaka merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kolaka, serta visi dan misi Bupati / Wakil Bupati terpilih. Untuk itu, Visi Pembangunan Kabupaten Kolaka untuk 5 tahun RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014 adalah : “KOLAKA EMAS 2010 ”


42

Dalam hal ini perlu dijelaskan mengenai konsep dasar dari visi itu : Kolaka EMAS terbentuk atas dua kata yaitu : 

KOLAKA EMAS, merupakan simbolisasi dari suatu keadaan masyarakat yang menjadi harapan yaitu kondisi Kabupaten Kolaka yang religius, berkeadilan, aman, berbudaya dan sejahtera. yang bermakna menata masa depan , dimana apabila dijabarkan lebih jauh hal ini dapat bermakna bahwa segala kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi, meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 75. Jika diuraikan secara terminologi dari kata pernyataan visi di atas, sebagai berikut : Religius; Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan Ajaran Agama, dan terwujudnya keseimbangan kehidupan beragama, antara kecerdasan spritual dan kecerdasan emosional ( kepedulian sosial ) Berkeadilan; Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang merata. Aman; Terjaminnya rasa aman masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka dalam melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi. Sejahtera; Terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) dan hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi, tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan kerja yang memadai, dan terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, budaya yang berbasis kerakyatan. Berbudaya; Menumbuhkembangkan nilai–nilai dasar masyarakat Kolaka yang agamis, berbudaya dan nilai kejuangan kedalam etika sosial bermasyarakat, dimana masyarakat Kabupaten Kolaka memiliki karakteristik kepedulian yang tinggi antar sesama, tangguh, dan disiplin, memasyarakatkan nilai–nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik, gotong-royong, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.



2010, merupakan tahun momentum awal dimulainya Kolaka Emas menuju kesempurnaan tatanan kehidupan masyarakat dan secara bertahap-berkesinambungan hingga tahun 2014.

Adapun sasaran yang akan dijabarkan dari visi tersebut adalah :  Terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan.  Menekan jumlah penduduk miskin melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan Masyarakat dalam gerakan pembangunan.  Peningkatan stabilitas sosial dan keagamaan.  Meningkatkan sarana dan prasarana dasar ; jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, sarana air minum, energi listrik.  Perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.  Penguatan kemampuan daya saing ekonomi dan daya saing daerah melalui peningkatan investasi.  Pemanfaatan Sumber Daya secara optimal dan berkelanjutan untuk dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.


43

C. MISI PEMBANGUNAN Untuk mewujudkan visi pembangunan di atas, maka ditetapkan empat misi yang digunakan sebagai pedoman dan arah dalam merumuskan strategi/kebijakan dan program kegiatan pada semua sektor pembangunan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat. a. Mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, emosional dan spritual serta semangat nilai perjuangan dan budaya lokal. b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, pemberdayaan generasi muda, peningkatan peran wanita dan pengembangan olah raga. c. Mendorong tercapainya peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif sehingga dapat membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keberpihakan pada masyarakat lapis bawah, penguatan lembaga–lembaga sosial budaya, dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, damai, tertib dan tentram. 2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik a. Mewujudkan sistem manajemen pemerintahan daerah yang responsif, akuntabel, transparan, dan partisipatif. b. Mewujudkan sistem pelayanan masyarakat yang terpadu, efektif dan efisien. c. Mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa. d. Mewujudkan kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara konsisten, adil dan tidak diskriminatif dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan menjujung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia. 3. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah a. Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah secara berkelanjutan. b. Mempercepat pemerataan pembangunan dalam rangka memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan antar lapisan kelompok masyarakat. 4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat a. Mendorong tercapainya peningkatan kehidupan perekonomian melalui penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, pengembangan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat. b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, UMKM dan Investasi. c. Mendorong pertumbuhan pertanian melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas dan perkembangan agribisnis dan agroindustri 5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup a. Mendorong pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dalam kerangka mencapai pembangunan berkelanjutan. b. Mendorong pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip–prinsip pelestarian lingkungan hidup.


44

D. PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI (CORE VALUES) Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi dan misi daerah Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut: Demokrasi

: Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat yang dilandasi nilai-nilai etika dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat

Partisipasi

: Setiap warga memiliki hak yang sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi lembaga formal.

Transparansi

: Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi dan komunikasi, baik dalam tahap proses-proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas

: Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat dipertanggunggugatkan kepada publik.

Desentralisasi

: Mengembangkan inovasi, kreatifitas, dinamika masyarakat dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.


45

BAB VI KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di dasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu daerah. 1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. MISI

TUJUAN

1. Mengembangkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat

1) Meningkatkan Kualitas Hidup penduduk 2) Meningkatkan dan mengembangkan Peran Generasi Muda dan Kegiatan Olah Raga, Seni dan Budaya 3) Mengembangkan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah 4) Mendorong Peningkatan Semangat dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan 5) Mewujudkan SDM yang Beriman dan Bertaqwa 6) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak 2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan 1) Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Aparatur Daerah Yang Baik 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 3) Meningkatkan Peran Serta Stakehoder dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 4) Mewujudkan Kepastian Hukum dan HAM dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pemerintahan 5) Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 3. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan 1) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Wilayah dan Prasarana Wilayah 2) Mempercepat Pembangunan antar Wilayah dan antar Lapisan Kelompok Masyarakat. 4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup


1) Meningkatkan peranan kelembagaan ekonomi masyarakat 2) Meningkatkan peranan UKM dan investasi Daerah. 3) Revitalisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dalam Semangat Gerakan Pembangunan A. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup B. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Prinsip–Prinsip Pelestarian Lingkungan Lidup yang Berkelanjutan.

46

2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. a. Uraian Sasaran TUJUAN

SASARAN

1.

Meningkatkan Kualitas Hidup Penduduk

2.

Meningkatkan dan mengembangkan Peran Generasi Muda dan Kegiatan Olah Raga, Seni dan Budaya Mengembangkan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah

3.

1) 2) 3) 1)

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatknya Derajat Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penduduk Meningkatnya Peran Generasi Muda dalam Pembangunan dan Prestasi Olah Raga, Seni dan Budaya 1) Meningkatnya Kelestarian Budaya Daerah 2) Meningkatnya Kualitas Pariwisata Daerah

4.

Mendorong Peningkatan Semangat dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

1) Meningkatnya Kualitas Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

5.

Mewujudkan SDM yang Beriman dan Bertaqwa

6.

Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak

1) Meningkatnya Kepatuhan Umat dalam Menjalankan Ajaran Agama 1) Meninimalisasikan Ketimpangan Gender pada Tingkat Pendidikan SD-SLTA 2) Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kehidupan Bermasyarakat 3) Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 1) Meningkatnya Kualitas Budaya Kerja Aparatur 2) Meningkatnya Efesiensi dan Efektifitas Birokrasi 3) Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah 4) Mengembangkan Wilayah Pemerintahan 1) Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat 2) Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Arsip Daerah 3) Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Manajemen Pemerintahan dan Akses Pemanfaatannya 4) Meningkatnya Kerjasama Daerah 1) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Daerah 2) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Pelaksanaan Pembangunan 3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Pengawasan Pembangunan 1) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

7. Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Aparatur

2)Meningkatkan Masyarakat

Kualitas

Pelayanan

Kepada

3)Meningkatkan Peran Serta Stakeholder dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

4) Mewujudkan Kepastian Hukum dan HAM dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pemerintahan


47

TUJUAN 5) Menciptakan Masyarakat

Keamanan

SASARAN dan

Ketertiban 1) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat (Minuman Keras, Judi, Narkoba dan Prostitusi) 2) Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Dini Bencana Alam 12. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Sarana 1) Meningkatnya Sarana dan Prasarana dan Prasarana Wilayah Perhubungan 2) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengairan 3) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman 4) Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 13. Mempercepat Pembangunan antar Wilayah dan 1) Mengecilnya Kesenjangan antar Wilayah dan antar Lapisan Kelompok Masyarakat antar Lapisan Kelompok Masyarakat 14. Meningkatkan peranan kelembagaan ekonomi masyarakat

1) Berkembangnya Lembaga-Lembaga Ekonomi Masyarakat melalui peranan Koperasi dan UKM

15.Meningkatkan Peranan UKM, Perdagangan dan Investasi Daerah

1) Meningkatnya Sektor Usaha Kecil dan Menengah 2) Meningkatnya Usaha Sektor Industri dan Perdagangan 3) Meningkatnya Usaha Penanaman Modal 1) Mempertahankan dan Meningkatkan Ketahanan Pangan 2) Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan 3) Termanfaatkannya Lahan Kritis dan Marginal untuk Pengelolaan Pertanian dalam arti luas 4) Terkelolanya Lingkungan Pesisir 5) Termanfaatkannya Sumberdaya Pertambangan dan Energi Terbaharukan 6) Bertambahnya Produksi dan Jenis SDA yang bisa dieksploitasi 1) Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1) Meningkatnya Kemampuan dalam Mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 2) Meningkatnya Upaya Menjaga Kelestarian/Keseimbangan Lingkungan dalam Eksploitasi SDA 3) Tersosialisasikannya Prosedur Pengelolaan SDA 4) Bertambahnya Jenis SDA yang bisa dieksploitasi 5) Terkendalinya Laju Okupasi Hutan 6) Meningkatnya Kelestarian Kawasan Hutan

Industri,

16.Revitalisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dalam Semangat Gerakan Pembangunan

17. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup 18. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Prinsip–Prinsip Pelestarian Lingkungan Lidup yang Berkelanjutan

b. Indikator Sasaran Beserta Targetnya Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Penduduk SASARAN 1.

Meningkatnya Pendidikan

INDIKATOR SASARAN Kualitas

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 2) Angka Melek Huruf (%) 3) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 4) APK/APM SD, MI, dan Paket A (%) 5) APK/APM SMP, MTs, dan Paket B (%) 6) APK/APM SMA, SMK, dan Paket C (%)


TARGET 17,5 95 9 123,6 69,80 41,50

48

SASARAN

2.

3.

INDIKATOR SASARAN

7) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 8) APS SMP/MTs (%) 9) APS SMA/SMK/MA (%) 10) Angka Kelulusan SD/MI (%) 11) Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 12) Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) 13) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 14) AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 15) Guru yang memenuhi kualifikasi S1-D4 (%) 16) Rasio jumlah pengunjung perpustakaan 17) Keberadaan koleksi buku yang tersedia diperpustakaan (%) Meningkatknya Derajat 1) Usia Harapan Hidup (tahun) Kesehatan 2) Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup (AKB) (%) 3) Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 Kelahiran Hidup (%) 4) Balita Gizi Buruk (%) 5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) 6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) 7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 8) Cakupan lingkungan sehat (%) 9) Tingkat prevalensi peserta KB aktif (%) 10) Tingkat prevalensi kesertaan KB pria (%) 11) Prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 (%) 12) Pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (%) 13) Bina keluarga balita (%) 14) Prosentase Posyandu Aktif (%) Meningkatnya Kualitas 1) Rumah Tidak Layak Huni (unit) Kesejahteraan Penduduk 2) Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi (buah) 3) Prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 4) Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 6) Prosentase Pekerja yang ditempatkan (%) 7) Prosentase transmigrasi swakarsa 8) Pertumbuhan Usaha Ekonomi Masyarakat (%) 9) Prosentase Jumlah PKK aktif (%)

TARGET 0,72 2,90 1,13 100 95 84,50 99,15 96,75 40 0,45 90 67,9 23,2 185,5 0 95 100 64 72 68 6 53 70 100 100 0 14 10,73 45,27 7 18 9,77 20 100

Tujuan 2 : Meningkatkan dan mengembangkan Peran Generasi Muda dan Kegiatan Olah Raga dan Seni SASARAN Meningkatnya Peran Generasi Muda dalam Pembangunan dan Prestasi Olah Raga dan Seni

INDIKATOR SASARAN 1) 2) 3) 4)

Peningkatan Peran Generasi Muda (%) Jumlah Gelanggang Balai Remaja/1000 Penduduk (buah) Rasio Lapangan Olah Raga / 1000 Penduduk Peningkatan Prestasi Olah Raga dan Seni (jenis)


TARGET 75 0,09 0,78 15

49

Tujuan 3 : Mengembangkan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah SASARAN 1.

2.

Meningkatnya Kelestarian Budaya Daerah Meningkatnya Kualitas Pariwisata Daerah

INDIKATOR SASARAN

TARGET

A. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) B. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) C. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah) 1) Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 2) Prosentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 3) Jumlah Kawasan Ecotourism

17 5 7 14.000 0,39 5

Tujuan 4 : Mendorong Peningkatan Semangat dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan SASARAN Meningkatnya Kualitas Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN 1) 2) 3) 4) 5)

Kelembagaan Masyarakat (buah) Angka Partisipasi Masyarakat (%) Ketentraman Masyarakat (%) Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah (kali) Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)

TARGET 70 85 70 2 2

Tujuan 5 : Mewujudkan SDM yang Beriman dan Bertaqwa SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Meningkatnya Kepatuhan Umat dalam Menjalankan Ajaran Agama

1) Lembaga Informal Pendidikan dan Keagamaan (%) 2) Sarana dan Prasarana Peribadatan (buah) 3) Ketersediaan Al Qur’an dan buku keagamaan untuk masyarakat (buah) 4) Angka melek Al Qur'an (%)

80 440 4.000

Tujuan 6 :

98

Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1. Meninimalisasikan Ketimpangan Gender pada Tingkat Pendidikan SDSLTA

1) Rasio Perempuan dan Laki-Laki dalam Pendidikan : a. SD b. SMP c. SMA 2) Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Thn Keatas (%)

2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dalam Kehidupan Bermasyarakat

1) Prosentase Perempuan yang tidak mengalami kekerasan dalam Rumah Tangga (%) 2) Prosentase Anak yang tidak mengalami kekerasan (%) 3) Pembentukan Komisi Perlindungan Anak (KPA) 1) Prosentase Angkatan Kerja Perempuan (%) 2) Prosentase PKK Aktif (%) 3) Prosentase Posyandu Aktif (%)

3. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan


TARGET 1:1 1:1 1:1 10 90 85 1 65 100 100

50

Tujuan 7 : Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Aparatur 1.

2.

3.

4.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Meningkatnya Kualitas Budaya Kerja Aparatur

1) Tingkat Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%) 2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai (%) 3) Rata-Rata Kehadiran Pegawai Selama 1 Tahun (%) 4) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Aparat (%) 1) Prosentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) (%) 2) Prosentase SKPD yang memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP) (%) 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) 4) Ketersediaan Dokumen Perencanaan (jenis)

80 95

Meningkatnya Efesiensi dan Efektifitas Birokrasi

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Mengembangkan Wilayah Pemerintahan

1) Predikat Akuntabilitas Pemerintah Baik (%) 2) Konsistensi Program Renstra SKPD kedalam Renja SKPD (%) 3) Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) 4) Ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban Program/Kegiatan SKPD (%) 1) Desentralisasi Kewenangan Pemerintahan (wilayah)

90 90 35 100 85 12 75 95 95 90 3

Tujuan 8 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat SASARAN 1.

Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat

2.

Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Arsip Daerah

3.

Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Manajemen Pemerintahan dan Akses Pemanfaatannya

4.

Meningkatnya Kerjasama Daerah

INDIKATOR SASARAN

TARGET

1) Terlaksananya Tertib Administrasi Pemerintahan (%) 2) Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (%) 3) Aksesbilitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat (%) 4) Prosentase luas lahan bersertifikat (%) 5) Prosentase penyelesaian kasus tanah negara (%) 6) Prosentase kepemilikan KTP (%) 7) Kepemilikkan akta kelahiran per 1000 penduduk(%) 8) Ketersediaan KTP Nasional berbasis NIK (%) 1) Kontribusi PAD terhadap APBD (%) 2) Tertib Administrasi Keuangan Daerah (%) 3) Tertib Administrasi Aset Daerah (%) 4) Prosentase penerapan pengelolaan arsip secara baku (%) 5) Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan (kegiatan) 1) Ketersediaan Data Base (%) 2) Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Pemda (jenis) 3) Ketersediaan Akses Informasi Masyarakat (jenis) 4) SKPD yang memanfaatkan ICT (%) 5) Ketersediaan website pemerintah daerah (unit) 6) Jumlah pameran/expo (kali) 7) Ketersediaan buku kabupaten dan kecamatan & buku PDRB, IKK & Inflasi (buah) 1) Intensitas Kerjasama Daerah (jumlah kesepakatan) 2) Realisasi Pelaksanaan Kerjasama (%)

75 80


75 45 80 85 45 90 5,80 75 75 70 9 80 12 10 60 1 9 500 6 50

51

Tujuan 9 : Meningkatkan Peran Serta Stakeholder dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan SASARAN 1.

2.

3.

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Daerah

1) Keterlibatan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan (%) 2) Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan (%)

30

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Pelaksanaan Pembangunan

1) Keterlibatan Stakeholder dalam Pelaksanaan Pembangunan (%) 2) Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Stimulan Pemerintah (%)

95

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Pengawasan Pembangunan

1) Prosentase Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan (%)

20

30

60

Tujuan 10 : Mewujudkan Kepastian Hukum dan HAM dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pemerintahan SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

1) Prosentase Masyarakat yang tidak melanggar Peraturan Perundangan (%) 2) Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan

85 5

Tujuan 11 : Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan & Pengendalian Penyakit Masyarakat (Minuman Keras, Judi, Narkoba dan Prostitusi) 2. Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Dini Bencana Alam

1) Prosentase Masyarakat yang tidak terlibat Penyakit Masyarakat (PEKAT) (%)

85

2) Jumlah penyuluhan dan operasi penyakit masyarakat (PEKAT) (kali)

7

1) Persentase Tingkat Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam (%) 2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana (%)

100 60

Tujuan 12 : Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Wilayah SASARAN 1.

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan

INDIKATOR SASARAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) Jembatan dalam kondisi baik (buah) Ketersediaan database sarana dan prasarana (%) Jumlah dan jenis alat-alat berat yang tersedia (unit) Jumlah terminal (buah) Ketersediaan amaran/rambu-rambu jalan (%) Jumlah dan jenis dermaga (buah) Pembangunan bandar udara (%)


TARGET 66,41 1.610 80 24 8 80 3 100

52

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

2.

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengairan

1) Luas irigasi yang berkondisi baik (%) 2) Jumlah jaringan irigasi, rawa, embung dan tambak (Ha)

99,23 90.189

3.

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman

4.

Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1)

0 100 77,07 100 0 0 4.732 2 4

Prosentase luasan lingkungan permukiman kumuh (%) Rasio rumah layak huni (%) Rumah tangga yang menggunakan air bersih (%) Prosentase rumah tangga per sanitasi (%) Prosentase kawasan kumuh (%) Prosentase kawasan yang masih terjadi genangan (%) Panjang saluran drainase (m) Daerah rawan banjir (daerah) Jumlah kebijakan, pengendalian dan pemanfaatan ruang (Perda) 2) Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah

89,37

Tujuan 13 : Mempercepat Pembangunan antar Wilayah dan antar Lapisan Kelompok Masyarakat SASARAN Mengecilnya Kesenjangan antar Wilayah dan antar Lapisan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN 1) Prosentase ketersediaan infrastruktur perdesaan (%)

TARGET 75

Tujuan 14 : Meningkatkan Peranan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat SASARAN Berkembangnya Lembagalembaga Ekonomi Masyarakat melalui Peranan Koperasi dan UKM

INDIKATOR SASARAN

TARGET

1) Prosentase jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi (%) 2) Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) (buah) 3) Jumlah Kredit UKM (Rp. Milyar)

100 5.680 6

Tujuan 15 : Meningkatkan Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri, Perdagangan dan Investasi Daerah SASARAN 1. 2.

3. 4)

Meningkatnya Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Meningkatnya Usaha Sektor Industri dan Perdagangan Meningkatnya Usaha Penanaman Modal

Mempertahankan dan Meningkatkan Ketahanan Pangan 5) Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

INDIKATOR SASARAN

TARGET

1) Prosentase usaha mikro dan kecil (%) 2) Jumlah serapan tenaga kerja (orang)

95 42.390

1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 1) 2)

21,98 20 100 9,04 630 2,08 26 12 176.205 45.896

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) Produktivitas sektor industri (%) Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor (%) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) Ekspor bersih perdagangan (jutaan $ ) Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (juta rupiah) Jumlah PMDN (perusahaan) Jumlah PMA (perusahaan) Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Luas Lahan Tanaman Pangan (Ha)

1) Jumlah Produksi Ternak (ton) 2) Jumlah Produksi Hasil-hasil Perikanan (ton)


1.586 73.392,09

53

Tujuan 16 : Revitalisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Semangat Gerakan Pembangunan SASARAN 1)

Mempertahankan dan Meningkatkan Ketahanan Pangan

2) Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

3) Termanfaatkannya lahan kritis dan marginal untuk pertanian dalam arti luas 4) Terkelolanya Lingkungan Pesisir 5) Termanfaatkannya Sumberdaya Pertambangan dan Energi Terbaharukan 6) Bertambahnya Produksi dan Jenis SDA yang bisa dieksploitasi

INDIKATOR SASARAN

TARGET

1) Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk 2) Konsumsi dan keamanan pangan (%) - Kalori - Protein 3) Distribusi pangan (%) 1) Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) - Padi - Jagung - Kedelai 2) Luas lahan tanaman pangan (Ha) - Padi - Jagung - Kedelai 3) Jumlah produksi perkebunan (Ton) (Kakao, kelapa, mete, kopi, lada, sagu, cengkeh, kemiri, enau, dan vanili) 4) Luas lahan perkebunan (Ha) 5) Jumlah produksi ternak (ton) (Sapi, kerbau, kuda, babi, dan unggas) 6) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 7) Jumlah produksi perikanan (ton) 8) Jumlah ekspor hasil perikanan (%) 9) Jumlah rata-rata konsumsi ikan (%) 10) Terbangunnya dan berfungsinya Kawasan Industri Perikanan (KIP) (%) 1) Areal lahan yang dikonversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan (Ha)

575

1) Ratio daerah pesisir yang terkelola (%) 1) Prosentase pertambangan tanpa ijin/liar (%) 2) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) 3) Penggunaan sumberdaya energi terbaharukan (PLTS, PLTMH & Biogas) (unit) 4) Keterlayanan listrik (%) 1) Produksi SDA yang dieksploitasi (%) 2) Jumlah jenis SDA yang dieksploitasi (jenis)

137 189 107 176.205 35.507 4.700 33.886 8.877 3.133 60.265,08 114.219,00 1.586 31,66 73.392,09 89 99 100 840

15,2 0,02 27,92 10.538 75 77,7 6

Tujuan 17 : Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup SASARAN 1.

Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

INDIKATOR SASARAN

TARGET

Prosentase penanganan sampah (%) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (%) Rasio tempat pembuangan sampah/satuan penduduk Cakupan Pelayanan Persampahan (Desa/Kel.) Rumah Tangga yg sdh Memiliki Air Bersih&Sanitasi (%) Pengelolaan limbah B3 (%) Pengelolaan limbah B3 yg diawasi (%) Penegakan hukum lingkungan (%) Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air) (%) Pengendalian potensi sumber pencemaran air (%) Sampling pemantauan kualitas air sungai & danau secara berkala pada periode musim hujan & kemarau (%) 12) Pelaksanaan penetapan status mutu air (%)

95 80 0,35

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)


176 100 100 100 100 70 0 100 70

54

Tujuan 18 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan SASARAN 1. Meningkatnya Kemampuan dalam Mengelola Lingkungan Hidup dan SDA 2.

3. 4. 5.

Meningkatnya Upaya Menjaga Kelestarian/Keseimbangan Lingkungan dalam Eksploitasi SDA Tersosialisasikannya Prosedur Pengelolaan SDA Terkendalinya Laju Okupasi Hutan Meningkatnya Kelestarian Kawasan Hutan

INDIKATOR SASARAN

TARGET alam

9

dan

96

dan

135

yang

27

1) Jumlah usaha yang memenuhi standar operasional prosedur (perusahaan)

27

1) Prosentase luas areal kawasan hutan (Ha)

75

1) Jenis eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya yang dikuasai (jenis) 2) Jumlah aparatur yang menguasai eksplorasi eksploitasi SDA (orang) 3) Masyarakat yang terlatih dalam eksplorasi eksploitasi SDA (orang) 1) Pengelolaan usaha pertambangan memperhatikan prinsip konservasi (perusahaan)

1) Kawasan Hutan yang Terlindungi (%) 2) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) 3) Kerusakan kawasan hutan (%)

50 1,19 20

B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 1. Kebijakan Pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang: 1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. 2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan. 3. Menciptakan langkah atau prosedur yang mengarah kepada kondisi-kondisi di mana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan. Masing-masing kebijakan yang bertalian dengan sasaran ingin dicapai, selengkapnya disajikan sebagai berikut: Misi 1: Mengembangkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat, melalui : Kebijakan 1 : Meningkatkan kualitas penyelengaaraan pendidikan, dengan sasaran :  Meningkatnya kualitas pendidikan Kebijakan 2 : Meningkatkan pembangunan dan pembinaan kesehatan, dengan sasaran :  Meningkatnya derajat kesehatan Kebijakan 3 : Meningkatkan pembangunan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (GERBANGMASTRA), dengan sasaran :  Meningkatnya kualitas kesejahteraan penduduk Kebijakan 4 : Meningkatkan pembinaan potensi generasi muda dan prestasi olah raga dan seni, dengan sasaran :  Meningkatknya peran generasi muda dalam pembangunan dan prestasi olah raga dan seni RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

55

Kebijakan 5 :

Meningkatkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah, dengan sasaran :  Meningkatnya kelestarian budaya daerah  Meningkatnya kualitas pariwisata daerah Kebijakan 6 : Meningkatkan potensi masyarakat melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan sasaran :  Meningkatknya kualitas pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kebijakan 7 : Meningkatkan dukungan pelaksanaan kehidupan keagamaan, dengan sasaran :  Meningkatknya kepatuhan umat dalam menjalankan ajaran agama Kebijakan 8 : Merubah pola pikir dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sekolah bagi anak perempuan, khususnya bagi masyarakat di pedesaan serta meningatkan pelayanan pendidikan formal dan informal bagi kaum perempuan, dengan sasaran :  Meminimalisasikan ketimpangan gender pada tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA Kebijakan 9 : Meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan sasaran :  Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dalam kehidupan bermasyarakat Kebijakan 10 : Meningkatkan pelaksanaan latihan/kursus bagi perempuan , dengan sasaran :  Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Misi 2: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, melalui : Kebijakan 1 : Meningkatkan kualitas, kepatuhan, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai, dengan sasaran :  Meningkatnya kualitas budaya kerja aparatur Kebijakan 2 : Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui perancangan struktur organisasi yang ramping, kaya fungsi, fleksibel, dan perancangan regulasi serta prosedur, dengan sasaran :  Meningkatnya efesiensi dan efektifitas birokrasi Kebijakan 3 : Mengefektifkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah untuk mencegah dan mengurangi KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran :  Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kebijakan 4 : Pengembangan dan pemekaran wilayah, dengan sasaran :  Mengembangkan wilayah pemerintahan Kebijakan 5 : Mengupayakan rumusan kebijakan yang disesuaikan dengan permasalahan daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan terjangkau yang didukung adanya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang memadai, dengan sasaran :  Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat Kebijakan 6 : Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, aset, arsip daerah serta mengupayakan peningkatan penerimaan daerah melalui RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

56

Kebijakan 7 :

Kebijakan 8 :

Kebijakan 9 :

Kebijakan 10 :

Kebijakan 11 :

Kebijakan 12 :

Kebijakan 13 :

Kebijakan 14 :

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dengan sasaran :  Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan, aset dan arsip daerah Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja, ketersediaan dan akurasi data, proses komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk peningkatan SDM dalam pengembangan egovernment dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah, dengan sasaran :  Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran :  Meningkatnya kerjasama daerah Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, dengan sasaran :  Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat/lembaga untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberian stimulan dan penerapan iptek, dengan sasaran :  Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatkan partisipasi stakeholders dalam bidang pengawasan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar dan masyarakat dapat mengukur keberhasilan kinerja pemerintah, dengan sasaran :  Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan pembangunan Penerapan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat dan aparatur secara konsisten, dengan sasaran :  Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perjudian, narkoba, prostitusi dan peredaran miras, dengan sasaran :  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit masyarakat (minuman keras, judi, narkoba dan prostitusi) Pembekalan bagi masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian bencana alam serta pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan bantuan bencana alam, dengan sasaran :  Meningkatnya pelayanan penanggulangan dini bencana alam

Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, melalui : Kebijakan 1 : Membangun dan meningkatkan serta memelihara sarana dan prasarana dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang, dengan sasaran : RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

57

Kebijakan 2 :

 Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan  Meningkatnya sarana dan prasarana pengairan  Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman  Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana perdesaan, dengan sasaran :  Mengecilnya kesenjangan antar wilayah dan antar lapisan kelompok masyarakat

Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, melalui : Kebijakan 1 : Pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran :  Berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi masyarakat melalui koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kebijakan 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan UKM, industri, perdagangan dan investasi daerah, dengan sasaran :  Meningkatnya sektor usaha kecil dan menengah  Meningkatnya usaha sektor industri dan perdagangan  Meningkatnya usaha penanaman modal Kebijakan 3 : Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pangan serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian, dengan sasaran :  Mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan Kebijakan 4 : Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dengan sasaran :  Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan  Termanfaatkannya lahan kritis dan marginal untuk pengelolaan pertanian dalam arti luas Kebijakan 5 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran :  Terkelolanya lingkungan pesisir  Termanfaatkannya sumberdaya pertambangan dan energi yang terbaharukan  Bertambahnya produksi dan jenis SDA yang bisa dieksploitasi Misi 5 : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup, melalui : Kebijakan 1 : Meningkatkan pemahaman masyarakat dan swasta terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran :  Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan kebersihan Kebijakan 2 : Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, dengan sasaran :  Meningkatnya kemampuan dalam mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam Kebijakan 3 : Mendorong kesadaran terhadap lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam, dengan sasaran :  Meningkatnya upaya menjaga kelestarian/keseimbangan lingkungan dalam eksploitasi sumberdaya alam  Tersosialisasikannya prosedur pengelolaan sumberdaya alam  Terkendalinya laju okupasi hutan  Meningkatnya kelestarian kawasan hutan RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

58

2. Program Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalahmasalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama. Adapun program-program utama atau strategis yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kolaka tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut : Misi 1:

Mengembangkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat, melalui programprogram sebagai berikut:

1 2

Pendidikan anak usia dini Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Pendidikan menengah Pendidikan nonformal Pendidikan luar biasa Peningkatan mutu pendidik & tenaga kependidikan Manajemen pelayanan pendidikan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Pengembangan budaya baca dan pembinaan Perpustakaan

20 21 22 23 24 25 26 27

Obat dan perbekalan kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengawasan obat dan makanan Pengembangan obat asli daerah Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Perbaikan gizi masyarakat Pengembangan lingkungan sehat Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaan, peningkatan sarpras RSUD Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pembentukan Badan Layanan Umum Kesehatan Keluarga Berencana (KB) Kesehatan reproduksi remaja Pelayanan kontrasepsi Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri


59

28 Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 29 Pemberdayaan fakir miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 30 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 31 Pembinaan anak terlantar 32 Pembinaan para penyandang cacat & trauma 33 Pembinaan panti asuhan/panti jompo 34 Pembinaan eks penyandang penyakit social (Eks narapidana, PSK, Narkoba & penyakit sosial lainnya) 35 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 36 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 37 Peningkatan kesempatan kerja 38 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 39 Pengembangan wilayah transmigrasi 40 Peningkatan Prasana dan sarana perekonomian masyarakat 41 Peningkatan peran perempuan diperdesaan 42 Peningkatan peran serta kepemudaan 43 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 44 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 45 Peningkatan kualitas pembinaan seni dan budaya 46 Pengembangan nilai budaya 47 Pengelolaan kekayaan budaya 48 Pengelolaan keragaman budaya 49 Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 50 Pengembangan pemasaran pariwisata 51 Pengembangan destinasi pariwisata 52 Pengembangan kemitraan pariwisata 53 Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 54 Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 55 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 56 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 57 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 58 Pengembangan wawasan kebangsaan 59 Pendidikan politik masyarakat 60 Penguatan dan pembinaan lembaga keagamaan 61 Peningkatan Sarpras Peribadatan 62 Peningkatan pendidikan keagamaan 63 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

60

64 65 66 67 68

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Peningkatan pemberdayaan dan peran serta perempuan dalam pemerintahan

Misi 2 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, melalui program-program sebagai berikut: 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Peningkatan disiplin Aparatur Pengembangan Data Base Aparatur Berbasis IT Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan melalui pembuatan SOP dan SPM SKPD Pendirian dan Penguatan Badan Layanan Umum (BLU) Pengembangan data/informasi Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemda Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penataan daerah otonomi baru Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan publik Pembangunan sistem pendaftaran tanah Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Penataan administrasi kependudukan Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber PAD Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan dan pendataan aset daerah Perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengembangan Komunikasi dan Telematika Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Kerjasama informasi dengan mass media Pengembangan data/informasi/statistik daerah Peningkatan Kerjasama antar Pemda Peningkatan Kerjasama antara Pemda dengan swasta Kerjasama pembangunan


61

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Perencanaan pembangunan daerah Perencanaan pembangunan ekonomi Perencanaan pembangunan sosial dan budaya Perencanaan pembangunan praswil dan SDA Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Penguatan Kelembagaan Lokal Bedah Kecamatan Pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 41 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 42 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 43 Penataan peraturan perundang-undangan 44 Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 45 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah 46 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 47 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 48 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 49 Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 50 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, melalui programprogram sebagai berikut: 1 Pembangunan jalan dan jembatan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7 Peningkatan pelayanan angkutan 8 Pembangunan sapras perhubungan 9 Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 10 Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor 11 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, embung, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 12 Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

62

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pengembangan Perumahan Lingkungan Sehat perumahan Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pengendalian Banjir Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pembangunan infrastruktur perdesaan

Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, melalui program-program sebagai berikut: 1 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2 Penciptaan iklim UKM yang kondusif 3 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 4 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 5 Pengembangan industri kecil dan menengah 6 Pengembangan sentra-sentra industri potensial 7 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 8 Peningkatan dan pengembangan ekspor 9 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 10 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 11 Penyiapan potensi sumberdaya,sarana dan prasarana daerah 12 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 13 Peningkatan sarana dan prasarana (pertanian/perkebunan) 14 Peningkatan kesejahteraan petani 15 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 16 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 17 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 18 Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 19 Penanggulangan OPT Perkebunan 20 Peningkatan produksi hasil peternakan 21 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 22 Peningkatan penerapan teknologi peternakan 23 Pengembangan budidaya perikanan 24 Pengembangan perikanan tangkap 25 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

63

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pengembangan kawasan budidaya laut/air payau dan air tawar Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan tidur Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang yang berpotensi merusak Lingkungan Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Energi Peningkatan Produktivitas SDA Sistem informasi dan database pengelolaan SDA

Misi 5 : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup, melalui program-program sebagai berikut: 1 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3 Pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan 4 Perlindungan dan konservasi SDA 5 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 6 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 7 Rehabilitasi hutan dan lahan 8 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 9 Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Secara lengkap mengenai Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Pagu Indikatif Anggaran Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi RPJMD Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada Matriks Lampiran 1. (Matriks RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014) dan Matriks Lampiran 2. (Matriks Anggaran RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014).


64

BAB VII PENGUKURAN KINERJA Penilaian pengukuran kinerja dari berbagai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam mendukung program, dilakukan secara sistematik, terukur serta berdasarkan penetapan sasaran kegiatan dalam bentuk indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator tersebut disusun dan ditetapkan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu sistem perencanaan guna mewujudkan visi dan misi Bupati Kolaka. Selanjutnya, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan antara perencanaan dengan pelaksanaan. A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan dalam Renstra SKPD maupun data eksternal yang berasal dari luar SKPD. Pengumpulan data kinerja yang dilakukan, dimaksudkan untuk dapat memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator input, output, dan outcome dilakukan secara terencana dan sistematis di setiap tahun untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator benefit dan impact dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang meliputi kinerja tingkat pencapaian target dari masingmasing kelompok indikator kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran SKPD yang tertuang dalam Renstra, dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dengan menggunakan formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). B. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi yang dilakukan meliputi (i). Evaluasi kinerja yaitu dengan cara analisis effisiensi melalui perbandingan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. (ii). Evaluasi tingkat efektifitas dilakukan dengan cara pengukuran / penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. (iii). Evaluasi terhadap kendala dilakukan cara RPJMD Kabupaten Kolaka, 2009 - 2014

65

menemukenali setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja tersebut di atas, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain: a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya. C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.


66

BAB VIII PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014 dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan Kepala Daerah. RJPMD Kabupaten Kolaka Tahun 2009-2014 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam menyusun programprogram pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Kolaka dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya, demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh, dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten dan lembaga DPRD serta masyarakat harus bersungguhsungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dicapai selama 5 tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kolaka sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.

Kolaka, 14 Juli 2009 BUPATI KOLAKA,

H. BUHARI MATTA


67

BAB I PENDAHULUAN. RPJMD Kabupaten Kolaka,

Recommend Documents