BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada periode 2010-2015 tidaklah ringan. Rintangan, tantangan, hambatan seperti adanya bencana alam, tanah longsor, banjir, angin beliung,
yang sulit untuk diprediksi, kondisi perekonomian lokal yang tidak
menentu sebagai akibat adanya goncangan perekonomian global yang berlanjut pada krisis energi dan pangan yang terjadi pada akhir tahun 2006-2007 yang lalu, telah memberikan tekanan yang kuat terhadap perekonomian Indonesia yang berdampak pula pada perekonomian daerah Kabupaten Ponorogo. Tekanan ini berlanjut dengan terjadinya krisis finansiil di Amerika serikat sejak tahun 2008 yang telah memicu terjadinya krisi Global yang dicerminkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di barbagai negara termasuk Indonesia. Dallam memasuki tahun 2009 tekanan tersebut terus perlu diwaspadai karna perekonomian dunia yang tidak menentu yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional dan regional. Pada pertengahan tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat berdampak pada meningkatnya beban bagi masyarakat yakni naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL). Adanya kenaikan TDL mempunyai multyfliyer effect yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sehingga diperlukan adanya pendekatan-pendekatan dan strategi yang yang sesuai dan dapat
mendukung,
mendorong
dalam
melaksanakan
program-program
pembangunan pada periode 2010-2015 yang akan datang 4.1. Permasalahan Pembangunan Sebagaimana yang umum terjadi pada daerah-daerah lain, keinginan untuk mencapai masyarakat madani sebagaimana yang diinginkan seluruh masyarakat, nampak belum mewujudkan hasil yang memuaskan. Secara teoritik, kondisi tersebut menggambarkan berbagai persoalan yang belum terselesaikan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan tatanan pemerintah yang arif, aspiratif dan bertanggung jawab. Kondisi tersebut disebabkan oleh
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
87
banyak faktor, semisal faktor politik, ekonomi maupun budaya. Dalam konteks yang lebih mikro, ketidak mampuan aparatur daerah dalam memaksimalkan berbagai potensi sosial yang ada mejadi kendala tersendiri bagi perjalanan pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini. Kurang terciptanya iklim demokratis membawa implikasi munculnya pola kehidupan yang kaku. Pola kehidupan ini berimbas kepada budaya birokrasi yang kaku dan berbelit. Ini mengakibatkan berbagai regulasi daerah dalam beberapa hal belum memihak kepada kepentingan rakyat. Begitu juga budaya birokrasi yang kaku justru semakin mempersempit peluang investasi sebagai modal awal sirkulasi dan kehidupan ekonomi di Kabupaten Ponorogo. Tentu ini merupakan satu proses penyumbatan demokratisasi kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan tetapnya jumlah KUD, UKM dan ekonomi kerakyatan mengindikasikan kurangnya kepedulian pemerintah dalam membuat dan menjalankan regulasi daerah. Pada sektor pelayanan publik, agaknya menjadi keluhan utama masyarakat Ponorogo. Pelayanan yang efektif dan efisien serta murah dalam beberapa hal belum tampak dalam program-program pelayanan publik. Pelayanan prima sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang hanya sekedar jargon belaka untuk menutupi kurangnya kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat luas. Setidaknya ini terlihat dari sulitnya mengurus Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang menjadi kebutuhan dasar seluruh masyarakat Ponorogo. Kurangnya
perhatian
terhadap
Hak
Asasi
Manusia
(HAM),
perlindungan anak, trafficking serta kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap beberapa kantong masyarakat minus menjadikan pemerintahan daerah saat ini nampak kurang memihak kepada kepentingan rakyat. Realitas menunjukkan, setidak-tidaknya terdapat dua desa yang dianggap minus yaitu desa Krebet Kecamatan Jambon dan desa Karang Patihan Kecamatan Balong. Minimnya berbagai segi kehidupan di dua wilayah tersebut nampaknya masih belum membuka pemerintah daerah untuk segera membantu warga dengan berbagai program advokasi dan permberdayaan ekonomi. Kondisi tersebut tentu tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah marginal lain di kawasan Kabupaten Ponorogo.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
88
Pertanian pada saat ini yang menjadi distributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo belum mendapatkan perhatian yang cukup serius. Langkanya pupuk pada saat musim tanam serta minimnya infrastruktur irigasi menyebabkan lambatnya perkembangan pada sektor pertanian. Selain itu, kurang adanya upaya pemerintah untuk memberikan berbagai pengetahuan kepada masyarakat petani menjadikan para petani di Kabupaten Ponorogo banyak yang masih berpola tradisional. Begitu juga dengan harga hasil bumi yang terkadang dimonopoli oleh tengkulak menjadikan para petani semakin terjepit. Lambatnya pembangunan infrastruktur untuk semua kepentingan ekonomi menjadi kendala lain lambatnya pertumbuhan ekonomi di Ponorogo. Pertumbuhan ekonomi di Ponorogo antara tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami naik turun dan tidak stabil dan kurang merata. Dengan kondisi tersebut
diperlukan
perhatian
pemerintah
yang
serius
dalam
mengintensifkan berbagai regulasi daerah yang telah dibuat sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi (pro growth). Kesehatan juga menjadi masalah serius di Kabupaten Ponorogo. Pembangunan infrastruktur Rumah Sakit tidak dibarengi dengan penyadaran dan sosialisasi akan arti penting kesehatan sebagai salah satu motif hidup manusia. Pembangunan dan pengadaan berbagai fasilitas kesehatan, kurang dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga paramedis termasuk mutu pelayanannya. Tidak dipungkiri, dilihat dari kuantitas tenaga medis di setiap kecamatan sudah memadai. Namun semua tidak berarti sama sekali jika tidak ada proses-proses peningkatan kualitas keahlian tenaga paramedis utamanya peningkatan kualitas pelayanan sehingga pelayanan kepada publik di bidang kesehatan akan dapat lebih optimal.. Di sektor agama dan budaya, perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Tidak adanya advokasi budaya menyebabkan salah satu budaya asli Ponorogo terombang-ambing oleh berbagai isu legalitas kebudayaan asli daerah. Sedangkan di sektor agama masih belum menunjukkan adanya pemahaman akan arti pentingnya kehidupan plural. Pluralisme, di samping itu juga demokrasi, sesungguhnya menjadi modal awal terciptanya bentuk kehidupan madani (civil society).
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
89
Secara generik dapat disimpulkan bahwa berbagai masalah yang melingkupi kehidupan sosial ekonomi, politik, budaya dan agama di Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari rendahnya kualitas pelayanan serta regulasi yang belum mampu memihak kepada semua elemen dalam masyarakat Ponorogo. Oleh sebab itu Kabupaten Ponorogo haruslah dikembalikan kepada cita-cita mewujudkan ”Masyarakat Ponorogo Yang Sejahtera, Aman, Berbudaya,
Berkeadilan Berlandaskan Nilai-nilai Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan Rahyuning Bumi Reyog” sebagai visi utama dalam membangun pemerintahan Kabupaten Ponorogo periode 2010-2015. Pemerintahan Ponorogo ke depan tentunya harus lebih akuntable serta profesional dan transparan untuk maju bersama rakyat Ponorogo menggapai asa mewujudkan cita-cita masyarakat madani yang inklusif, demokratis dan pluralis. Muara dari penyelesaian atas berbagai masalah yang tersebut diatas ialah
terwujudnya
masyarakat
Kabupaten Ponorogo
yang
sejahtera.
Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan mereka menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.
Untuk itulah
peningkatan pengamalan nilai-nilai agama menjadi penting sejalan dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merupakan pokokpokok dalam pembentukan human capital yang tangguh. Pembangunan
menuju
masyarakat
Kabupaten
Ponorogo
yang
sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu potensi inequality dalam perekonomian yang ditimbulkan oleh adanya kemiskinan, ketimpangan dalam kesenjangan dan masalah pengangguran akan mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka untuk memperkuat daya tahan, daya saing, dan daya juang (produktivitas) masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam proses pembangunan yang lebih luas. Sejalan dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata serta semakin menurunnya daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka permasalahan ini akan secara serius diintegrasikan dalam penyusunan
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
90
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan konsep
sustainable development
sehingga dengan
demikian
proses
pembangunan masa kini, tidak saja bergua bagi generasi saat ini, akan tetapi juga berdampak baik bagi generasi mendatang. Ini penting mengingat banyak sumberdaya alam yang bersifat unrenewable dan kelestariannya mutlak harus dipertahankan untuk generasi mendatang. Pengembangan
budaya
politik
yang
dititikberatkan
pada
penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan
peningkatan
kesadaran
mengenai pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan.
Penguatan
pilar-pilar
berbagai wacana
demokrasi
demokrasi yang
yang
dialog
sehat,
bagi
harus
terus
dibangun
menuju
lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan
kepentingan serta sikap
kritis
berbagai
pihak
terhadap
pemerintah,
merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati.
Permasalahan pembangunan di Kabupaten Ponorogo
yang dihadapi
di masa mendatang yang akan menjadi perhatian serius pada periode 20102015 antara lain: 1.
Elemen pemberdayaan ditingkat masyarakat miskin masih rendah
2.
Belum optimalnya sinergi dan integrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor, lintas sektor maupun lintas wilayah.
3.
Belum optimalnya harmonisasi pengelolaan
program-program
penanggulangan kemiskinan, baik yang didanai oleh APBN, APBD maupun sumber –sumber yang lain. 4.
Masih rendahnya pengawasan (Monev) dan sangsi ketat terhadap implementasi program kemiskinan.
5.
Belum
maksimalnya
upaya-upaya
Percepatan
pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Ponorogo melalui pengembangan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal melalui agro industri.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
91
6.
Belum optimalnya pelaksanaan program penguatan akses UMKM dan Koperasi terhadap sumber daya produktif.
7.
Masih terbatasnya informasi pasar kerja
dan pemberdayaan
bursa kerja. 8.
Belum
adanya
analisis
kebutuhan
jangka
pendek
untuk
meringankan dampak bencana pada saat itu, melakukan analisis potensi masyarakat serta membangun potensi dalam menghadapi bencana alam dimasa mendatang, melakukan penyiapan desain/ model penanganan bencana dimasa mendatang. 9.
Belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi sosial dan masyarakat terhadap penanganan penyandang cacat sehingga dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu
10.
Belum optimalnya pelayanan publik di bidang kependudukan dan perijinan
11.
Masih
rendahnya
kualitas
dan
kuantitas
pembangunan
infrastruktur di perdesaan maupun perkotaan. 12.
Masih rendahnya pemanfaatan pembangunan kehutanan yang diarahkan pada optimalisasi manfaat ekologi dan ekonomi; Rehabilitasi hutan dan lahan yang diperlukan untuk mengurangi laju degradasi hutan dan lahan; Penanggulangan pencemaran dan pengembangan sumber energi baru yang ramah lingkungan (seperti bioenergi).
13.
Masih
rendahnya
sistem
pengawasan
dan
pengendalian
pencemaran 14.
Belum adanya sangsi yang tegas terhadap para penambang liar atau yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku serta belum adanya rehabilitasi kawasan bekas pertambangan.
15.
Masih belum optimalnya peningkatan kreasi dan apresiasi seni budaya melalui festival seni, gelar budaya, lomba-lomba kesenian dan pengiriman duta seni.
16.
Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional sebagai instrumen pembangunan
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
92
17.
Masih rendahnya kemampuan fiskal daerah dalam penyediaan sumber sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik baik yang berasal dari kemampuan daerah (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal).
18.
Masih
belum
maksimalnya
partisipasi
dan
pemberdayaan
lembaga masyarakat dan swasta, melaksanakan pengarus utamaan gender dan memperkuat kelembagaan perlindungan anak. 19.
Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dalam mendorong percepatan pembangunan disegala bidang.
20.
Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur (Air bersih, perumahan, sanitasi dll).
21.
Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi (pro Growth)
22.
Masih rendahnya penciptaan lapangan kerja dalam menguragi pengangguran.
23.
Masih tingginya prosentase jumlah penduduk miskin (kategori sangat miskin, miskin maupun yang mendekati miskin).
4.2. Analisis Lingkungan Kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan baik faktor ekternal maupun faktor internal. Faktor-faktor inilah yang akan berpengaruh terhadap suatu strategi pembangunan yang akan dipilih dan digunakan dalam mewujudkan visi misi Bupati/ Wakil Bupati terpilih. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan
untuk
menghasilkan
langkah–langkah
konkret
dalam
implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Sebelum melangkah pada strategi pembangunan lebih dulu dilakukan analisis terhadap lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan daerah maupun
tantangan
yang
harus
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
dihadapi
dalam
melaksanakan
Bab IV_ Halaman
93
pembangunan. Analisis lingkungan internal sangat penting bagi Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui kemampuan daerah dalam memanfaatkan peluang maupun dalam menghadapi hambatan lingkungan eksternal.
A. Analisis Lingkungan External 1. Peluang (Opportunities) 1)
Adanya kebijakan Indonesia Sehat 2010 yang dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2)
Adanya komitmen Pemerintah untuk memprioritaskan program
pengentasan
kemiskinan
yang
berkesinambungan dari waktu ke waktu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 3)
Adanya komitmen Pemerintah untuk penguatan usaha kecil menengah, melalui berbagai program penguatan modal dengan bunga murah dan persyaratan yang mudah.
4)
Adanya
komitmen
Pemerintah
yang
kuat
dalam
menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya produktif,
yang
didukung
oleh
program
Pemerintah
Propinsi melalui program ekonomi produktif. 5)
Adanya komitmen Pemerintah Pusat yang kuat dalam meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
berbasis
keluarga yang didukung oleh Pemerintah Propinsi melelui program JalinKesra. 6)
Adanya dukungan pemerintah terhadap potensi seni budaya dan pariwisata lokal.
7)
Terbukanya pasar baik pasar dalam negeri, regional, maupun global.
8)
Pertumbuhan ekonomi Nasional dan Regional Jawa Timur yang cukup baik dan stabil yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ponorogo.
9)
E-governance bagi pemerintah daerah.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
94
2. Ancaman (Threat) 1)
Pengaruh
perdagangan
dimanfaatkan
bahkan
global
yang
cenderung
belum
menekan
dapat prospek
perekonomian daerah. 2)
Kebijakan pasar bebas akan memukul dunia usaha, khususnya para pelaku home industri.
3)
Pengaruh perkembangan harga-harga sektor energi dan pangan
4)
Terjadinya krisis global yang juga akan berimbas pada segala aspek di daerah.
5)
Pengaruh situasi sosial dan politik tingkat nasional.
6)
Kepedulian terhadap lingkungan hidup masih rendah
7)
Persaingan antar daerah dalam menarik investor
8)
Globalisasi teknologi informasi yang membawa dampak negatif terhadap moralitas generasi muda.
B. Analisis Lingkungan Internal 1.
Kekuatan (Strenght) 1) Kondisi harmonis dan kondusif
warga masyarakat
Kabupaten Ponorogo yang dilandasi oleh semangat religius dalam membangun daerah Kabupaten Ponorogo menuju Rahayuning Bumi Reyog. 2) Dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ponorogo yang akan mendorong koordinasi, sinkronisasi dan sinerginya berbagai elemen bangsa dalam upaya mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di daerah. 3) Memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor Jasa dalam tataran ekonomi daerah
Kabupaten
Ponorogo
yang
mendorong
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo yang inklusif dan stabil.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
95
4) Memiliki
komoditi
unggulan
diberbagai
sektor
yang
berpeluang untuk meningkatkan eksport dan pemenuhan kebutuhan lokal daerah. 5) Peningkatan peran struktur ekonomi
sektor sekunder dan tersier dalam dengan
dukungan
pertanian
yang
semakin tangguh 6) Secara geografis Kabupaten Ponorogo strategis karena dilalui jalur primer transportasi darat. 7) Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan relatif stabil yang didukung oleh laju inflasi pada tingkat yang wajar dan terkendali. 8) Kondisi
keamanan,
politik,
sosial
budaya
dan
pemerintahan yang stabil dan kondusif. 2.
Kelemahan (Weakness) 1)
Masih
terdapat
penduduk
miskin
dengan
tingkat
kedalaman dan keparahan kemiskinan yang sangat memerlukan
penanganan
khusus
melalui
berbagai
program penggulangan kemiskinan. 2) Infrastruktur pertanian, transportasi, financial, informasi masih
terbatas
sehingga
berdampak
kurang
menguntungkan bagi perkembangan di berbagai sektor. 3) Kualitas sumberdaya manusia masih terbatas 4) Teknologi Informasi yang sangat terbatas baik yang dapat diakses oleh pemerintahan maupun oleh sektor swasta. 5) Kinerja aparatur yang belum optimal. 6) Perkembangan dan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi masih belum optimal. 7) Belum terwujudnya kemitraan produksi dan pemasaran antar pelaku usaha 8) Belum optimalnya investasi. 9) Belum optimalnya pelayanan publik berdampak pada pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif dan efisien.
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
96
10) Masih adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan anak dan trafficking. 11) Masih belum optimalnya penangan daerah kantongkantong kemiskinan dan daerah-daerah minus. 12) Masih terbatasnya dukungan pembangunan infrastruktur dalam mendukung kegiatan ekonomi baik di perkotaan mapun di perdesaan. 13) Kurang optimalnya pelayanan dasar bidang kesehatan dan bidang pendidikan.
Dari berbagai faktor ekternal maupun faktor internal yang ada dapat disusun suatu matrik analysis untuk menentukan strategi yang digunakan dalam mencapai visi dan misi.
IFAS IFAS
STRENGTHS STRENGTHS (S)
WEAKNESSES WEAKNESSES (W)
OPPORTUNITIES OPPORTUNITIES (O) (O)
STRATEGI S-O Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Growth Oriented Strategy)
THREATS THREATS (T)
STRATEGI S-T Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (Strategy Defensif)
STRATEGI W-O Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (Internal Adjusment Oriented) STRATEGI W-T Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (Self Defence Strategy)
EFAS
(S)
EFAS
(T)
(W)
4.3. Isu-isu Strategis Dengan menggunakan matrik Analisis lingkungan baik lingkungan eksternal
(EFAS)
maupun
lingkungan
internal
(IFAS)
akan
menghasilkan rumusan isu strategi yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, sebagai berikut:
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
97
1)
Kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
2)
Menurunkan angka kemiskinan dengan pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja
3)
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkeadilan dengan didukung oleh struktur perekonomian daerah yang tangguh berlandaskan pada keunggulan kompetitif dan kearifan lokal
4)
Penataan ruang yang berbasis pada keseimbangan antara pedesaan dan perkotaan yang dibarengi dengan Pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5)
Pembangunan
infrastruktur
yang
seimbang
antara
perkotaan dan perdesaan. 6)
Investasi dan daya saing eksport dengan meningkatnya daya saing produk unggulkan yang didukung berkembangnya kapasitas pasar, UMKM dan Koperasi
7)
Pembangunan pertanian yang mengarah pada agrobisnis dan agroindustri yang handal dengan prioritas meningkatnya kemandirian pangan
8)
Tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional meuju Good Governand dan Good Govermand melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal
9)
Mengembangkan Kabuapten/Kota,
kerjasama dengan
antar
Propinsi
daerah
dan
dengan
kemnterian/lembaga serta dengan sektor swasta. 10)
Pemberdayaan masyarakat pedesaan dan perkotaan.
11)
Meningkatnya
kapasitas
organisasi
masyarakat
berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. 12)
Kesetaraan jender dan perlindungan anak
13)
Peningkatan rasa aman, pertahanan, dan keamanan.
14)
Tatanan politik yang harmonis
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
98
15)
Meningkatnya kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi daerah.
16)
Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara didukung oleh Berkembangnya nilai-nilai keagamaan, kepedulian dan kesalehan sosial.
17)
Mengembangkan potensi dan ketahanan budaya dan pariwisata
RPJMD Kabupaten Ponorogo 2010-2015 .
Bab IV_ Halaman
99
