BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah setiap tahunnya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan kebutuhan pembangunan sesuai kebutuhan daerah, kemampuan, potensi dan kearifan lokal daerah masing-masing. Setiap daerah di era Otonomi memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk dapat mengatur proses pembangunannya sendiri, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pembangunan wilayahnya dalam upaya lebih meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakatnya. Terciptanya pembangunan wilayah sesuai harapan semua pihak sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik. Hal ini sejalan dengan amanatkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Pemerintahan baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota setiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota harus senantiasa disinergikan, disinkronkan dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Propinsi maupun Rencana Kerja Pemerintah Pusat untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan keterpaduan perencanaan pembangunan, serta menjaga sinergi pusat dan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2010, 0199/M PPN/04/2010, dan PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Lampiran RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .
Bab I_ Halaman 1
Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 . Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2013, memuat evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan yang meliputi evaluasi kinerja makro, evaluasi kinerja program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan
serta kendala dan permasalahan
pembangunan yang timbul, akan digunakan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan di tahun 2012. Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Ponorogo Tahun 2013, disamping memperhatikan capaian kinerja tahun 2010, 2011 dan evaluasi kinerja tahun berjalan 2012 juga memperhitungkan prospek ekonomi tahun 2013 yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro global, nasional, regional propinsi dan lokal daerah Kabupaten , arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan serta tantangan dan prospek perekonomian daerah. Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2013, juga
memuat prioritas pembangunan,
kerangka ekonomi makro yang secara rinci dijabarkan dalam program dan prioritas pembangunan yang disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Badan/Dinas/Kantor/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, swasta, masyarakat dan sebagainya. RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan tahunan (tahun kedua) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Lampiran RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .
Bab I_ Halaman 2
Nomor 10 Tahun 2010. Sebagai pedoman perencanaan tahunan, RKPD memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program, kegiatan dan prioritas pembangunan serta spektrum pembiayaan. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang secara formal diformulasikan
melalui Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) RKPD, sehingga secara substansif RKPD Tahun 2013 mengintegrasikan program-program Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2013, program Pemerintah Propinsi maupun program-program hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang telah diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Tahun 2012. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, RKPD Tahun 2013 dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2013 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, memuat nilai pagu indikatif dan lembaga pelaksananya. Pagu Indikatif adalah nilai investasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan dianalisis dengan strategi prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi diharapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan setiap program dalam RKPD. Prinsip ini perlu dilakukan sebagai semangat mewujudkan good governance dan good corporate goverment untuk pelibatan masyarakat dan swasta dalam proses dan implementasi kebijakan. Selain itu dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap program yang dilaksanakan akan mendorong terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan akuntabel.
Lampiran RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .
Bab I_ Halaman 3
1.2
Maksud, Tujuan dan Fungsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2013, disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam pembangunan daerah. Disamping itu juga untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo, kedalam kegiatan (sub program) yang mampu merealisasikan visi, misi dan program prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015; 2. Tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan tahunan (satu tahun) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010, berfungsi sebagai: 1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk periode satu tahun anggaran. 2. Sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo
Lampiran RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .
Bab I_ Halaman 4
Tahun 2013 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 yang digunakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013. 3. Sebagai wadah yang menampung berbagai aspirasi masyarakat dan potensi sumber daya masyarakat/ swasta/ non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. 1.3.
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Lampiran RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .
Bab I_ Halaman 5
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20010–2014. 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Lampiran RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .
Bab I_ Halaman 6
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan
bersama
Menteri
Dalam
Negeri,
Menteri
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2010, 0199/M PPN/04/2010, dan PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2012. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 4/C) ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015. (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tanggal 13 desember 2010) 23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 18 Tanggal 27 Mei 2011)
Lampiran RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .
Bab I_ Halaman 7
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Maksud, Tujuan dan Fungsi
1.3.
Landasan Hukum
1.4.
Sistematika Penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 . 2.1.
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015.
2.2.
Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
2.3.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2011.
2.4.
Isu Strategis dan Masalah Mendesak
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN PENDANAAN 3.1.
Kondisi Ekonomi Daerah
3.2.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.3.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 4.1.
Agenda Pembangunan Daerah
4.2.
Strategi dan Prioritas Program Pembangunan Daerah
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB VI. PENUTUP MATRIK RKPD KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013
Lampiran RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. .
Bab I_ Halaman 8
