Lampiran : Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor : Tahun 2015 Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Untaian pembangunan dari tahun ke tahun, dari periode pemerintahan yang satu ke
periode pemerintahan berikutnya, merupakan suatu kesinambungan tiada henti yang tidak
terlepas dari situasi, kondisi dan potensi daerah. Untuk menjaga kesinambungan tersebut
maka dalam menyusun untaian pembangunan tersebut diperlukan perencanaan yang matang, komprehensif, terpadu dan bisa dilaksanakan dengan optimal. Untuk itulah
perlunya disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang didetilkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), selaku koordinator perencanaan di daerah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD
tahun 2016 disusun sebagai tahun awal tahapan RPJMD yang baru, yang harus menjadi
pondasi awal yang kokoh untuk pembangunan lima tahun ke depan, sehingga berbagai
pertimbangan baik dari evaluasi tahun lalu maupun asumsi capaian tahun berjalan sekaligus perkembangan lingkup nasional dan global ikut menjadi dasar penyusunan RKPD tahun 2016.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang sistematik dari berbagai
pelaku (aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada
tingkatan yang berbeda untuk menjawab adanya saling ketergantungan aspek-aspek fisik, social, ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara : (a) secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan dan
kebijakan pembangunan daerah; (c) menyusun konsep dan strategi bagi pemecahan
masalah, dan (d) melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang ada sehingga
peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat kelola secara berkelanjutan.
Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 telah berdampak luas dalam berbagai aspek, terutama kegiatan
perencanaan pembangunan. Secara spesifik, dampak yang ditimbulkan dibidang
RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016
Halaman I. 1
perencanaan adalah (i) wewenang daerah dalam kegiatan perencanaan yang penuh,
sehingga proses pengambilan keputusan terjadi ditingkat lokal, hubungan horizontal -
internal menjadi kuat dibandingkan hubungan vertikal-eksternal; dan (ii) sumber pembiayaan dari pihak pemerintah provinsi dan pusat berkurang, sehingga kekuasaan alokasi sumberdaya berada ditingkat lokal. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan
perencanaan baru yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan. Pergeseran paradigma dalam berbagai persoalan di atas harus diinterpretasi sebagai tantangan bagi pemerintah daerah. Dalam konteks ini, efektifitas
pendekatan perencanaan pembangunan daerah ditentukan oleh proses penyusunan
penganggaran yang tidak terpisahkan dari suatu siklus perencanaan itu sendiri. Berkaitan
dengan hal tersebut, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki fungsi strategis sebagai media sinkronisasi dari berbagai pendekatan maupun
substansi produk perencanaan untuk dijadikan basis penyusunan anggaran tahunan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 ayat 1 menegaskan
bahwa
Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya
menyusun
rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang memuat rencana kerja berbagai stakeholders pembangunan daerah yang tertuang dalam
renja SKPD yang disinkronkan dengan berbagai usulan pembangunan sebagai hasil
penjaringan aspirasi masyarakat. Disamping itu RPKD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RPJMN dan RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang langsung dari pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan
perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi
masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun
sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten OKU Selatan
adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan
dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan
RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016
Halaman I. 2
Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tersusunnya RKPD Kabupaten OKU Selatan ini diharapkan dapat mewujudkan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan
penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. 1.2. Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD
Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut: 1.
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2. 3.
Nomor 3851);
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4. 5.
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.
4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016
Halaman I. 3
7. 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemrintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
9.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
10.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
11.
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisas dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 12.
Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 13.
Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 14.
Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 06 );
RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016
Halaman I. 4
15.
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 24
Tahun 2014 tantang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 5); 1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun yang merupakan
penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD. RKPD memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
Keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan
untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Diagram 1.1
Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJPN
RPJMN
RPJPD Provinsi
RPJMD Provinsi
RPJPD KAB.
RPJMD KAB.
RENSTRASKPD
RKPD KAB.
RENJA-SKPD
KUA
RKASKPD
PPAS
APBD
DPASKPD
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 yang berisi
sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus
landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016
Halaman I. 5
Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolak ukur kinerja Kepala Daerah.
Selanjutnya dalam pengelolaan pemerintahan didaerah menggunakan Manajemen
Pemerintahan
terdiri atas; Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem
Monitoring dan Evaluasi. keterkaitan tiga sistem tersebut dapat digambarkan dengan diagram 1.2 berikut :
Diagram 1.2 SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN/PEMBANGUNAN BERDASARKAN DASAR HUKUM DAN PENANGGUNGJAWAB (DAERAH) MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS KINERJA PERENCANAAN BAPPEDA UU 32/2004
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN
BPKD UU 33/2004
KINERJA ORG.
KINERJA KEUANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN
DEP. KEUANAN
BAPPENAS
PP 8/2006
PP 39/2006
SKPD
MENPAN
PP 8/2008
INPRES 7/99
Permendagri 13/59
(R. Perpres SAKIP)
RPJPD RENSTRA SKPD
RPJMD
RKPD
RAPBD
RENJA/ RKT SKPD
LAP P & E DAERAH
LAKIP DAERAH
Lap. Keuangan DAERAH
LAP. P & E DAERAH
RKA SKPD
DPA SKPD
SPPN
SKN
SPPN, SKN
SAKIP
SAP
SPE
Sumber : Bappenas 2010
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten OKU Selatan Tahun
disusun dalam sistematika sebagai berikut: BAB I
2016
PENDAHULUAN Pada bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RKPD,
dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen
RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016.
RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016
Halaman I. 6
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi
RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi,
pencapaian
kinerja
penyelenggaraan
permasalahan pembangunan di Kabupaten OKU Selatan.
pemerintahan,
dan
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber
pendapatan
dan
kebijakan
pemerintah
daerah
yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.TAHUN 2016 Mengemukakan
secara
eksplisit
perumusan
prioritas
dan
sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB V
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
BAB VI PENUTUP Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak
terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016
Halaman I. 7
1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten OKU
Selatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2016, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten OKU Selatan.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten OKU
1)
21
Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya
keselarasan
dan
konsistensi
antara
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
perencanaan,
4. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, swasta dan masyarakat.
RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016
Halaman I. 8
