RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2016 KATA PENGANTAR

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2015 ini dapat dilaksanakan tepat waktu, dimana RKPD ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016. Pada masa tahun pelaksanaan terakhir dari RPJMD Tahun 2011-2015, maka kami mengharapkan seluruh stakeholder, khususnya SKPD yang secara teknis selaku pelaku dan ujung tombak pembangunan dapat mengoptimalkan seluruh potensi untuk pencapaian target RPJMD tahun 2011-2015. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kepeduliannya diucapkan terima kasih. Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Paringin, 29 Mei 2015 BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

i


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dengan berakhirnya masa atau tahun perencanaan dalam RPJMD tahun 2011-2015,

maka tahun 2016 adalah merupakan tahun transisi menuju pada RPJMD tahun 2016-2020. Sebagai tahun transisi, maka rujukan utama dalam penyusunan adalah RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025. Sedangkan basis penyusunan adalah bersifat baseline dengan mengedepankan hasil evaluasi terhadap capaian target kinerja daerah tahun 2014 dan kondisi tahun 2015. Sesuai dengan RPJMD tahun 2011-2015, khususnya pada Bab X yang berisi tentang Pedoman Transisi, menyatakan bahwa “dalam masa transisi tersebut Pemerintah Daerah dapat menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 sesuai dengan jadwal dan agenda yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah yang belum seluruhnya rampung sampai

akhir tahun 2015 dan

melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2016”. RKPD Kabupaten Balangan tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. RKPD Tahun 2016 ini selain berpedoman pada RPJPD tahun 2005-2025, juga mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 serta memperhatikan RKP Nasional Tahun 2016 dengan program Tri Sakti dan Nawacita Presiden Jokowi. Pedoman RKPD Tahun 2016 memuat langkah-langkah untuk mendukung upaya percepatan pembangunan Kabupaten Balangan melalui sinergitas program prioritas pembangunan daerah yang menjadi Tema RKPD Tahun 2016. Sebagai RKPD transisi, maka dasar penentuan prioritas adalah pada pencapaian target makro daerah pada tahun 2014 dan kondisi daerah di tahun 2015. Secara umum tema pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016 adalah suatu upaya untuk bergotong royong dan bersinerginya semua pihak dalam pembangunan dengan tema yaitu “Sinergitas Program Prioritas Daerah berbasis kewilayahan untuk akselerasi pembangunan Kabupaten Balangan”. Selanjutnya tema ini mewarnai RKPD 2015 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD, bahan Pra Musrenbang, Musrenbang, dan pasca Musrenbang.

RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

I-1


1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2016 disusun dengan landasan

hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.3.

Hubungan Antar Dokumen Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah

diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rancangan RKPD Tahun 2015 Kabupaten Balangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD dan RPJMD yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN 2010-2014. Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2016 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan


I-2


1.4.

Sistematika Rancangan RKPD Mengacu pada Lampiran V Permendagri Nomor 54 tahun 2010, maka penulisan

RKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

TAHUN

LALU

DAN

CAPAIAN

KINERJA

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PENUTUP


I-3


1.5.

Maksud dan Tujuan 1.5.1 Maksud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir pada tahun 2014 dan tahun 2015.

1.5.2 Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2016 ditujukan

untuk

memfasilitasi

dan

menjalankan

Misi

pemerintahan

dan

pembangunan serta mewujudkan Visi Daerah secara bertahap.


I-4

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2016 201

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN LA LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEME PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah a. Luas dan Batas Wilayah Luas Wilayah Kabupaten Balangan 182.611 ha secara geografis terletak pada 2° 01’ 37” sampai dengan 2° 2 35’ 58” Lintang Selatan dan 114 114° 50’ 24” sampai dengan 115° 50’ 24” Bujur Timur, dengan batas batas administratif sebagai berikut berikut: •

Sebelah Utara

: Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur

•

Sebelah Selatan

: Kabupaten Hulu Sungai Tengah

•

Sebelah Barat

: Kabupaten Hulu Sungai Utara

•

Sebelah Timur

: Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.1 Batas Administrasi dministrasi Kabupaten Balangan


II-1 II


Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km2 (35,13 persen), persen Kecamatan Juai 386,88 km2 (20,59 persen), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km2 (13,70 persen), Kecamatan Batumandi 147,96 km2 (7,88 persen persen), Kecamatan Awayan 142,57 km2 (7,59 persen), Kecamatan Paringin 100,04 km2 (5,33 persen), Kecamatan Lampihong 96,96 km2 (5,16 persen), persen dan Kecamatan atan Paringin Selatan 86,80 km2 (4,62 persen). Kabupaten Balangan terdiri atas 149 desa dan 3 kelurahan elurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1. berikut ini Gambar 2.2. Luas Masing-masing Masing masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km2

Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan Kecamatan Kelurahan (Buah) Desa (Buah) Lampihong 27 Paringin 2 14 Juai 21 Halong 24 Batu Mandi 18 Paringin Selatan 1 15 Awayan 23 Tebing Tinggi 12 Jumlah 3 154 Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 201 2014 RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-2 II


b. Letak dan Kondisi Geografis Secara geografis, Kabupaten Balangan terletak pada koordinat 2º 01’37” sampai dengan 2º 35’58” Lintang Selatan dan 114º 50’24” sampai dengan 115º 50’24” Bujur Timur. 1) Topografi Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketingggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal. Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2 persen yaitu mencapai 69 persen dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun). Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal). RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-3


2) Geologi Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas. Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, komplek podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin. Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi. RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-4


3) Hidrologi Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya kondisi sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap, sungai Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengairan dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik. a) Pola Pengaliran Anastomatik Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat di bagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya b) Pola Pengaliran Dendritik Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya c)

Pola Pengaliran Rektangular Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar di mana induk sungai

dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola. Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat di bagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya


II-5


d) Pola Pengaliran Subdendritik Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk di daerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat di bagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya. 4) Klimatologi Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret. Curah hujan di suatu tempat antara laindipengaruhi oleh keadaan iklim danperputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2013 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan ratarata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. Hari hujan terbanyak selamatahun 2013 initerpantau di stasiun pengamatan Juai yaitu pada bulan Desember dengan 25 hari hujan dalam sebulan. Gambar 2.3 Rata-Rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm), 2013


II-6


5) Penggunaan an Lahan Persentase penggunaan p lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18 persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan ikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif elatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup siginifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain lain-lain. lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan an berupa perumahan penduduk, sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4. 2. . Gambar 2.4 Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan

Hutan negara, 21%

Tanah perkebunan, 29 %

Tanah bukan pertanian, 7%

Tanah sawah, 18%

Tanah bukan sawah, 25%

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Balangan memiliki beberapa sektor unggulan daerah yaitu di sek Kabupaten sektor tor pertanian, sektor tor pertambangan dan sektor sektor pariwisata.


II-7 II


a. Sektor Pertanian 1) Tanaman Pangan: -

Padi Gogo dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong dan Kecamatan Awayan.

-

Pisang Talas dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong & Kecamatan Awayan

2)

Sayuran: -

Labu/Waluh dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan.

-

Cabe Rawit dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan dan Kecamatan Halong.

3)

Buah-buahan: -

Cempedak dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Halong.

-

Maritam dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Juai dan Kecamatan Batumandi.

4) Perkebunan: -

Karet dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan.

-

Gula Aren dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.

5)

Peternakan: -

Ayam Buras dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.

-

Sapi Potong dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.

Untuk lebih jelasnya data mengenai pengembangan pertanian di Kabupaten Balangan dari Tahun 2012 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada beberapa tabel berikut.


II-8


Tabel 2.3. Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan Jenis Data Pertanian

Tahun 2013

2012

a. Padi - Luas areal produksi 32.150 - Jumlah Produksi 136.503,57 b. Jagung - Luas areal produksi 500 - Jumlah Produksi 1.172,50 c. Kedelai - Luas areal produksi 425 - Jumlah Produksi 158,60 d. Singkong dan Umbiumbian - Luas areal produksi 255 - Jumlah Produksi 3.695,38 Sumber : DisPTPHPP Balangan Tahun 2014

Ket

2014

32.743 135.265,34

32.930 136.331,16

Ha Ton

448 1.570,29

472 1.703,60

Ha Ton

560 728,18

502 657,62

Ha Ton

263 3.529,64

325 4.254,59

Ha Ton

Tabel 2.4. Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Jenis Data Perkebunan 1 a. Karet - Luas areal - Jumlah Produksi b. Kelapa - Luas areal - Jumlah Produksi c. Kopi - Luas areal - Jumlah Produksi d. Sawit - Luas areal - Jumlah Produksi e. Kapuk - Luas areal - Jumlah Produksi f. Kemiri - Luas areal - Jumlah Produksi g. Lada - Luas areal - Jumlah Produksi h. Pinang

Tahun 2013 3

2012 2

Ket

2014 4

5

36.090 22.842

37.345 25.107

37.495 25,268

Ha Ton

900 323

901 323,750

901 321,750

Ha Ton

661 -

652 31,240

652 31

Ha Ton

1.775 5.520

1.775 5.950

1.900 5.950

Ha Ton

20 0,015

20 0,015

20 0,015

Ha Ton

211 192.70

211 69.750

211 69.750

Ha Ton

14 0,4

14 32

14 32

Ha Ton


II-9


Jenis Data Perkebunan

Tahun 2013

2012

- Luas areal 41 - Jumlah Produksi 3,30 i. Asen/Enau - Luas areal 733 - Jumlah Produksi 289,20 j. Jahe - Luas areal - Jumlah Produksi k. Sagu - Luas areal 675 - Jumlah Produksi 377,60 Sumber : DisPTPHPP Balangan Tahun 2013

Ket

2014 41 3

41 3

Ha Ton

733 391.200

733 391.200

Ha Kg

-

-

Ha Ton

675 50.750

675 50.750

Ha Ton

Tabel 2.5. Data Luas Areal dan Produksi Peternakan Jenis Data Peternakan 1 a. Ternak Sapi Potong - Jumlah populasi - Jumlah Produksi (daging) - Jumlah pemotongan/th - Jumlah pertumbuhan populasi per tahun - Harga produsen (kg bh) - Harga konsumen (kg) b. Ternak kecil - Jumlah populasi kambing Jumlah Produksi (daging) Harga produsen (kg bh) Harga konsumen (kg) - Jumlah populasi domba Jumlah Produksi (daging) Harga produsen (kg bh) Harga konsumen (kg) c. Unggas - Ayam buras Jumlah populasi Jumlah produksi (daging) Jumlah produksi (telur) Harga produsen (kg bh) Harga konsumen (kg) - Ayam pedaging Jumlah populasi Jumlah produksi (daging) Harga produsen (kg bh) Harga konsumen (kg) - Itik

2012 2 2.131 195.920 992 2,16

Tahun 2013 3

2014 4

2.334 192.563 975

1.766 215.799 988

Ekor Kg Ekor %

105.000 115.000

Rp. Rp.

655 10.789 70.000 90.000 153 70.000 90.000

Ekor Kg Rp. Rp. Ekor Kg Rp. Rp.

57.815 296.176 47.303 38.000 45.000

Ekor Kg Kg Rp. Rp.

33.000 35.000

Ket 5

2.341 8.332 30.000 40.000 21 450 30.000 40.000

2.028 8.475

79.208 231.703 64.377 28.000 37.000

20.554 558.264 67.955

318.196 543.390 20.000 24.000

279.600 1.094.842 Ekor/th Kg 29.000 Rp. 35.000 Rp.

14 363


II-10


Jenis Data Peternakan

Tahun 2013 70.833 47.368 502.793

2012 68.250 42.601 468.000 28.000 30.000 1

Jumlah populasi Jumlah produksi (daging) Jumlah produksi (telur) Harga produsen (kg bh) Harga konsumen (kg) d. Jumlah rumah potong hewan (RPH) Sumber : DisPTPHPP Balangan Tahun 2014

Ket 2014 626.801 Ekor/th 49.481 Ton 183.778 Butir/th 40.000 Rp. 50.000 Rp. 1 Bh

1

Tabel 2.6. Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan Jenis Data Kehutanan

2012 2

1 a. Hasil hutan non HPH - Kayu bulat - Kayu penggergajian - Kayu olahan - Hasil hutan ikutan Rotan Gondorukem Terpentin Damar Kayu putih b. Luas lahan kritis 43.732,5 c. Luas lahan reboisasi 304.085 d. Luas lahan penghijauan 13.599 e. Luas kebakaran hutan 44 f. Industri pengolahan hasil hutan Sumber : Dishutbun Balangan Tahun 2014

Tahun 2013 3

2012 4

-

-

M3 M3 M3

41.920,5 1.812

18.892,3 24.840,2

Ha Ha Ha Titik Hotspot Bh

Ket 5

b. Sektor Pertambangan Sektor pertambangan, sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi.

c.

Sektor Pariwisata Di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa

kecamatan, yaitu : 1) Kecamatan Awayan Benteng Tundakan RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-11


2) Kecamatan Paringin Selatan Danau Baruh Bahinu Dalam, dimana lokasi objek wisata ini pernah ditayangkan melalui acara Jejak Petulangan yang dilaksanakan oleh Trans TV. 3) Kecamatan Halong Air Terjun Manyandar Goa Berangin Gunung Belawan 4) Kecamatan Juai Makam Datu Kandang Haji Objek Wisata ini merupakan Objek Wisata Religius, dimana Datu Kandang Haji merupakan tokoh penyebar Agama Islam di Kabupaten Balangan 5) Kecamatan Tebing Tinggi Gunung Hantanung Permai 2.1.3. Struktur dan Pola Ruang a.

Rencana Struktur Ruang

1) Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Perkotaan di Indonesia umumnya memilki karakteristik urban (perkotaan) dan rural (perdesaan) yang saling berkaitan. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah perencanaan, berdasar pada karakteristik Kabupaten Balangan tersebut maka perlu untuk dilakukan arahan sistem penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan agar kegiatan perkotaan dan perdesaan di wilayah perencanaan dapat saling bersinergi sehingga disparitas pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat tereliminir. Sistem penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang dikemukan oleh beberapa ahli tata ruang. Berikut akan dipaparkan konsep-konsep serta teori yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah perencanaan. a). Kawasan Perdesaan Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Pengertian desa menurut Kamus Tata Ruang (1997) adalah permukiman kecil di luar kota, jumlah penduduknya terbatas, luas daerah geografisnya terbatas, kepadatan penduduk rendah, berpola hubungan tradisional, mata pencaharian utama dibidang pertanian. Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-12


otomatis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

b). Kawasan Perkotaan Menurut Draft RPP pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (2001), pengertian Kota adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah bercirikan perkotaan, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasai masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hasil kajian dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori mengenai kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diatas, maka ditetapkan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Balangan sebagai berikut. •

Kawasan perkotaan ditetapkan adalah perkotaan Paringin.

•

IKK pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.

•

Kawasan perdesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Balangan, selain dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.

2) Sistem Perdesaan Arahan pengembangan sistem perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat kegiatan di perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Sistem pusat kegiatan di desa pusat pertumbuhan secara spasial sudah dapat dikembangkan dalam subcluster of services, dengan infrastruktur/kegiatan pelayanan yang dikembangkan antara lain pelayanan kegiatan finansial seperti kantor kas, kegiatan perdagangan dalam bentuk kawasan pertokoan yang dapat melayani wilayah yang lebih luas. Permukiman disekitar pusat desa dapat dikembangkan dalam sistem cluster, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada disekitarnya. Intensitas kegiatan dikelola dalam perpektif pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kawasan produksi di sekitarnya ataupun di desa lain yang secara struktural menjadi wilayah belakang yang dilayani oleh pusat kegiatan desa ini. Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan. Pengelolaan sistem perdesaan di Kabupaten Balangan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan desa-desa agropolis. Pengembangan RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-13


desa agropolis secara struktural akan terkait pula dengan pengembangan interaksi desakota, dan membuat keterkaitan antar pusat-pusat permukiman tersebut dalam pola sistem jaringan (network system), sesuai dengan konsep penataan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Balangan dan pola pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang diarahkan dapat memicu perkembangan wilayah yang berbasis pada sektor primer. Arahan pengembangan struktur ruang perdesaan melalui: •

Pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).

•

Pembentukan Pusat Desa.

•

Pembentukan Pusat Permukiman Perdusunan.

Pengembangan

sistem

perdesaan

dibedakan

atas

tipologi

kegiatan

yang

akan

dikembangkan, yaitu pengembangan sistem pusat permukiman pada: •

Desa pertanian.

•

Desa industri.

•

Desa wisata. Desa-desa pertanian secara umum akan berada pada kawasan dengan karakter rural

murni dengan kegiatan murni produksi pertanian (sektor basis). Sehingga pada desa pertanian sistem pusat permukiman akan berkembang untuk skala unit desa. Fungsi pusat permukiman pada desa pertanian diarahkan untuk pelayanan permukiman yang menyebar di sekitar daerah pertanian (farm village type). difungsikan sebagai

Maka pada kawasan tersebut dapat

pusat permukiman pada desa pertanian, berupa pusat pelayanan

pemerintahan, pengembangan pasar/perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan setara puskesmas/puskesmas pembantu. Desa industri dimungkinkan akan berkembang dengan kegiatan industri berbasis pertanian. Desa industri ini lebih prospektif dikembangkan untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. Sistem pusat permukiman diarahkan dapat melayani skala beberapa pusat permukiman desa pertanian. Sehingga secara hirarki pusat permukiman desa industri lebih tinggi dari pusat permukiman di desa pertanian murni. Pusat-pusat permukiman di desa industri diarahkan terhubung satu dengan yang lainnya, dan secara struktural diarahkan berinteraksi kuat dengan kota-kota kecil atau besar di sekitarnya. Pusat permukiman di desa yang dimungkinkan dikembangkan kegiatan industri pengolahan pertanian, juga diarahkan untuk dikembangkan kegiatan perdagangan dan


II-14


sebagai pusat koleksi hasil produksi dari berbagai desa pertanian yang ada disekitarnya. Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Desa pusat pertumbuhan dimungkinkan mempunyai konsentrasi penduduk dan kegiatan budaya non pertanian yang lebih intensif dari sistem permukiman di desa pertanian. Pola pengembangan pusat permukiman desa pertanian dengan pusat permukiman diupayakan sinergi dan berimbang dengan pola pemanfaatan lahan. Desa wisata kedepan merupakan kawasan perdesaan yang sangat potensial untuk berkembang dan sikembangkan di wilayah perencanaan, mengingat potensi sektor pariwisata yang dimiliki di wilayah perencanaan cukup besar. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat saling bersinergi dan berinteraksi dengan desa pertanian dan desa industri, baik secara spasial dan khususnya secara ekonomi.

3). Sistem Perkotaan Sistem Perkotaan Nasional, didalam RTRWN berdasarakan PP 26 Tahun 2008, mengarahkan Kota Banjarmasin (I/C/I) sebagai PKN dan beberapa kota seperti Amuntai (II/B), Martapura (II/B), Marabahan (II/B), dan Kotabaru (II/C/I) sebagai PKW. Artinya : •

Kota Banjarmasin (I/C/I). Dalam Tahapan Pengembangan I, Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Nasional. Pengembangan dan Peningkatan Fungsi.

•

Kota Amuntai (II/B), Dalam Tahapan Pengembangan II, Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi.

•

Kota Martapura (II/B), Dalam Tahapan Pengembangan II, Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi.

•

Kota Marabahan (II/B), Dalam Tahapan Pengembangan II, Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi.

•

Kota Kotabaru (II/C/I). Dalam Tahapan Pengembangan II, Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Nasional. Pengembangan dan Peningkatan Fungsi. Dalam Sistem Perkotaan, didalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, mengarahkan

Kota Paringin sebagai PKL. Kota Paringin sebagai PKL harus memenuhi kriteria :


II-15


•

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.

•

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang yaitu Undang-Undang No, 26 Tahun

2007, yang diatur di dalam Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, pusat kegiatan di wilayah Kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas : •

PKN yang berada di wilayah Kabupaten

•

PKW yang berada di wilayah Kabupaten

•

PKL yang berada di wilayah Kabupaten

•

Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada Pemerintah Daerah kabupaten yang terdiri atas : - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dan - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Kawasan Perkotaan Paringin, meliputi perkotaan secara fungsional, yaitu Kelurahan

Paringin Kota dan Keluarahan Paringin Timur di Kecamatan Paringin, dan Kelurahan Batu Piring di Kelurahan Paringin Selatan. Kawasan Perkotaan Batumandi meliputi Desa Batumandi dan Desa Teluk Mesjid di Kecamatan Batumandi merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).


II-16


Tabel 2.7 Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan Peran

Perkotaan

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Paringin (Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Batumandi (Kecamatan Batumandi)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

1. Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan 2. Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong 3. Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan 4. Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi 5. Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai 6. Halong berada di Kecamatan Halong

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

1. Mantimin berada di Kecamatan Batumandi 2. Pudak berada di Kecamatan Awayan 3. Bihara berada di Kecamatan Awayan 4. Tabuan berada di Kecamatan Halong 5. Mauya berada di Kecamatan Halong 6. Haur Batu berada di Kecamatan Paringin 7. Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan 8. Layap berada di Kecamatan Paringin 9. Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan

Sumber : RTRW Kab. Balangan Tahun 2014

Dalam sistem struktur ruang yaitu pembentukan peran dan fungsi perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan. Prioritas pembangunan sistem perkotaan di Kabupaten Balangan meliputi : •

Mempercepat pengembangan Perkotaan Paringin dan Batumandi sebagai PKL dan PKLp melalui pengembangan paringin baru dan Batumandi sebagai Kota Agropolitan.

•

Mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Batumandi sebagai fungsi PKLp dan PPK sebagai kota tani dan jasa industri agribisnis (pengolahan pertanian) dengan daerah hinterland nya. RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-17


•

Mendorong pengembangan perkotaan Halong dan Tebing Tinggi sebagai perkotaan dengan fungsi PPK yang didukung dengan pengembangan Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Industri Ekowisata berbasis sumberdaya alam.

•

Meningkatkan pengembangan kota-kota yang berperan sebagai PPL yang ada disekitar pertumbuhan perkotaan dengan fungsi PPK maupun desa-desa pendukungnya, melalui pengembangan sistem jaringan jalan dan sistem jaringan transportasi. Sesuai dengan potensi dan kondisi fisik alami daerah lingkungan yang ada serta

prioritas wilayah, maka Kabupaten Balangan dalam kerangka pembangunan jangka panjang terbagi beberapa fungsi dan peran wilayah sesuai dengan potensi dan kondisi wilayahnya, yaitu: •

Wilayah Kecamatan sebelah selatan dan barat yang meliputi kecamatan Batumandi dan Lampihong dengan kegiatan utama yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: mendorong pertanian berkelanjutan pada dan agroindustri (investasi industri pengolahan dan industri pertanian), mendorong pertumbuhan aktivitas pertanian tanaman pangan.

•

Wilayah Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan sebagai pusat kota yang dilayani oleh sistem jaringan jalan lingkar timur dan lingkar barat, perlu dilakukan pengendalian terhadap meningkatkan aktivitas pembangunan kawasan-kawasan perumahan.

•

Kecamatan Paringin, perlu dilakukan pengendalian dampak aktivitas pertambangan dari perusahaan-perusahaan pertambangan.

•

Wilayah Batumandi, Lampihong, Paringin Selatan dan sepanjang DAS Sungai Balangan perlu didorong pertumbuhan aktivitas perikanan.

•

Wilayah kecamatan Awayan dan Kuai merupakan basis komoditas karet di Kabupaten Balangan. Adapun fungsi masing-masing pusat kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perkotaan Paringin di Kecamatan Paringin, dengan fungsi pelayanan : a. pusat pelayanan perekonomian yaitu sebagai kawasan perdagangan skala regional kabupaten dan provinsi, meliputi pusat perbelanjaan pasar skala regional kabupaten. b. pusat pelayanan jasa yaitu perbankan cabang, lembaga asuransi cabang, perhotelan dan perusahaan jasa swasta lainnya; c. pusat pelayanan kesehatan berupa rumah sakit tipe C, dokter spesialis, apotik;


II-18


d. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA / Kejuruan, pesantren dan Perguruan tinggi) e. pusat olah raga/rekreasi meliputi gedung olah raga (GOR) yang merupakan kompleks fasilitas olah raga dan gedung hiburan f. pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat; g. pengembangan sarana transportasi terminal tipe C; h. pengembangan wisata buatan dan budaya atau spiritual; i. pusat pengembangan perkantoran kabupaten meliputi kantor-kantor pemerintahan skala kabupaten; j. pusat pelayanan hankam; k. Pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, perbengkelan dan pergudangan; l. pusat pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjang. 2. Perkotaan Paringin Selatan di Kecamatan Paringin Selatan, dengan fungsi pelayanan : a. Pusat jasa pendukung kegiatan pemerintahan (perkantoran), pelayanan umum dan layanan sosial; b. pusat pelayanan jasa yaitu perbankan cabang, lembaga asuransi cabang, perhotelan dan perusahaan jasa swasta lainnya; c. pusat pelayanan kesehatan; d. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA / Kejuruan, pesantren dan Perguruan tinggi) e. pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat; f. pengembangan sarana transportasi terminal tipe B g. pengembangan wisata buatan dan budaya atau spiritual; h. pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; i. pusat pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjang; j. Pusat kegiatan keagamaan.

3. Fungsi pelayanan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) Perkotaan Batumandi, meliputi: a. pusat pemerintahan kecamatan; b. pusat perdagangan dan jasa meliputi perbankan, pasar lokal dan pasar hewan serta pelayanan kesehatan berupa puskesmas, bidan;


II-19


c. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP dan SLTA dan Kejuruan serta pesantren); d. transportasi terminal tipe C dan terminal agribisnis untuk mendukung agropolitan; e. pelayanan pemerintah, meliputi kantor kecamatan dan dipo kebersihan; f. pusat pelayanan lintas kecamatan; dan g. pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya; dan h. pusat kegiatan industri kecil rumah tangga pengolahan hasil pertanian. i.

Pusat pengembangan komoditas pertanian dan hortikultura;

j.

Pusat kegiatan keagamaan.

4. Fungsi Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi : a. PPK Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan, dengan fungsi pelayanan : 1. Pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum; 3. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang; 4. Pusat pengembangan perkantoran; 5. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA atau sederajat; b. PPK Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong dengan fungsi pelayanan : 1. Pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum; 3. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura, perikanan dan peternakan; 4. Pusat pengembangan industri kecil 5. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang; 6. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA c. PPK Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan dengan fungsi pelayanan : 1. Pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum; 3. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian, hortikultura dan peternakan; 4. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang; 5. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA atau sederajat.


II-20


d. PPK Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi dengan fungsi pelayanan : 1. Pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum; 3. Pusat pengembangan pariwisata alam dan budaya; 4. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang; 5. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, SD, SLTP, SLTA atau sederajat e. PPK Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai dengan fungsi pelayanan : 1. Pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum; 3. Pusat pengembangan industri kecil; 4. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura; 5. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang; 6. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, SD, SLTP, SLTA atau sederajat. f. PPK Halong berada di Kecamatan Halong dengan fungsi pelayanan : 1. Pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum; 3. Pusat pengembangan pariwisata alam dan budaya; 4. Pusat pengumpul komoditas pertanian dan hortikultura; 5. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian dan hortikultura; 6. Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal; 7. Pusat pengembangan industri kecil; 8. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA atau sederajat; 9. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjang; (2)

Fungsi Pusat Pelayanan Lokal (PPL) dengan fungsi kegiatan sebagai pusat pelayanan sosial, kesehatan dan umum, komersial, pariwisata, industri kecil, pengembangan pertanian, hortikultura, peternakan, perikanan yang melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas : a. PPL Mantimin berada di Kecamatan Batumandi; b. PPL Pudak berada di Kecamatan Awayan; c. PPL Bihara berada di Kecamatan Awayan;


II-21


d. PPL Tabuan berada di Kecamatan Halong; e. PPL Mauya berada di Kecamatan Halong; f. PPL Haur Batu berada di Kecamatan Paringin; g. PPL Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan; h. PPL Layap berada di Kecamatan Paringin; dan i.

PPL Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan.

4) Sistem Jaringan Transportasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), diatur melalui Sistem Jaringan Transportasi Nasional (Sistranas) mengenai jaringan jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, kolektor primer, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi darat di Kabupaten BALANGAN meliputi : 1. Jaringan jalan dan jembatan 2. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 3. Jaringan layanan lalu lintas

4.1). Jaringan Jalan dan Jembatan a. Rencana Pengembangan Jalan Arteri

Primer (A1) yang merupakan kewenangan

nasional, meliputi : 1) Nomor Ruas 037 Desa Hamparaya (Batas Kabupaten Hulu Sungai Tengah) – Batumandi – Desa Mantimin 5,237 km. 2) Nomor Ruas 038 Desa Mantimin – Paringin 10,682 km. 3) Nomor Ruas 039 Paringin – Dahai/Desa Padang Panjang (Batas Kabupaten Tabalong) 11,021 km. b. Rencana Pengembangan Jalan Kolektor Primer (K1) yang merupakan jalan kewenangan provinsi yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/ kota, meliputi : 1) Desa Teluk Karya (Batas Kabupaten Hulu Sungai Utara) - Lampihong; 2) Lampihong - Mantimin; 3) Lampihong - Paringin; dan


II-22


4) Paringin - Halong . 5) Batumandi – Lok Batu – Tariwin c. Jaringan jalan kewenangan kabupaten terdiri atas : 1. rencana pengembangan jalan kolektor primer (K-1) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan, terdiri atas ruas jalan : a. Paringin - Awayan; b. Awayan - Tebing Tinggi; dan c. Jalan lingkar barat dan jalan lingkar timur di Kec. Paringin dan Kec. Paringin Selatan. 2. rencana pengembangan jalan kolektor sekunder (K-2) yang menghubungkan antar ibu kota kecamatan, terdiri atas ruas jalan : a. Lokbatu (Kec. Batumandi) – Muara Jaya (Kec. Awayan); dan b. Juai – Awayan; 3. rencana pengembangan jalan lokal yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan pusat desa serta menghubungkan antardesa dan jalan lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

d. Jaringan jalan khusus untuk kawasan pertambangan antara lain : 1. jaringan jalan yang melalui Desa Lasung Batu, Desa Sungai Ketapi, Desa Dahai di Kecamatan Paringin; 2. jaringan jalan pada ruas Uren - Mamantang - Batas Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur; 3. jaringan jalan pada ruas Tundakan – Pamurus – Balang; 4. jaringan jalan pada ruas Handiwin – Gunung Riut – Puyun – Batas Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

e. Jaringan jalan strategis provinsi (SP) pada ruas Halong – Magalau (Kab. Kota Baru). f. Rencana Jaringan jalan lokal primer, terdiri atas : 1) rencana pengembangan jalan lokal primer (L-1) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan, terdiri atas ruas jalan :

Paringin - Juai;

Paringin - Awayan; RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-23


Batumandi - Awayan;

Awayan - Tebing Tinggi; dan

Mauya - Batas Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur).

2) rencana pengembangan jalan lokal primer (L-2) yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan pusat desa meliputi 33 ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3) rencana pengembangan jalan lokal primer (L-3) yang menghubungkan antar ibukota kecamatan berupa ruas jalan Mungkur Uyam - Baruh Panyambaran. 4) rencana pengembangan jalan lokal primer yang menghubungkan antardesa (L-5) meliputi 70 ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. g. Jaringan jalan lokal sekunder meliputi jaringan jalan poros desa tersebar di 149 desa dan 3 kelurahan yang ada di kabupaten.

5) Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan a. Rencana pengembangan terminal penumpang 1) terminal penumpang tipe C di Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin; 2) rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di Kelurahan Batu Piring atau Desa Haur Batu; dan 3) rencana pengembangan sub terminal penumpang di Desa Batu Mandi, Desa Halong, Desa Simpang Tiga, Desa Mungkur Uyam, Desa Putat Basiun, Desa Simpang Nadung; b. Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi rencana pengembangan terminal barang di Desa Haur Batu di Kecamatan Paringin c. Rencana jaringan layanan lalu lintas di Kabupaten BALANGAN meliputi : 1) Trayek angkutan perkotaan 1. dilintasi oleh angkutan bus dalam sistem jaringan pelayanan angkutan umum kota antar Provinsi (AKAP) berupa trayek Banjarmasin - Paringin - Samarinda; 2. dilintasi oleh rute angkutan umum antar kota dalam provinsi berupa trayek Pantai Hambawang - Barabai - Batu Mandi - Paringin dan Paringin - Lampihong Amuntai;


II-24


3. rencana pengembangan angkutan bus dalam sistem jaringan pelayanan Angkutan Umum Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang belum terlayani berupa trayek Banjarmasin - Batu Mandi – Paringin - Halong; dan 4. rencana rute angkutan umum meliputi : 1. trayek Paringin - Awayan -Tebing Tinggi; dan 2. trayek Lampihong - Batu Mandi - Awayan; 2) Trayek angkutan perdesaan 1. rencana pengembangan rute angkutan umum pedesaan dari trayek rintisan yang sudah ada berupa trayek Paringin - Juai - Halong; dan 2. rencana rute angkutan umum pedesaan berupa trayek Juai - Awayan - Tebing Tinggi. 6). Jaringan Energi Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat. Pemakaian energi listrik akan semakin terasa pentingnya dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan teknologi yang umumnya menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga. Oleh karena itu, pemakaian energi listrik di Kabupaten Balangan tidak semata-mata sebagai sumber penerangan di malam hari, tetapi juga menunjang kegiatan sehari-hari pada berbagai aspek kehidupan. Dengan kondisi yang ada sekarang maka untuk sistem pelayanannya masih diperlukan pengembangan karena yang terlayani sekarang masih belum efektif. Kebutuhan listrik di kabupaten Balangan meliputi standar kebutuhan perencanaan listrik yang mencapai kapasitas rumah tangga mencapai 900 watt, untuk fasilitas umum mencapai 30% dari fasilitas rumah tangga, untuk penerangan jalan mencapai 2% dari rumah tangga. Kebutuhan listrik di Kabupaten BALANGAN disuplai oleh 2 (dua) Gardu Induk yaitu GI Tanjung di Kabupaten Tabalong dan GI Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan jaringan transmisi adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan GI Amuntai dan dan GI Tanjung. Pembangunan GI dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Kebutuhan (Demand) beban yang semakin meningkat, mendekati bahkan melebihi kemampuan GI yang ada.


II-25


b. Jika kondisi GI eksisting masih memungkinkan, biasanya cukup dilakukan uprating atau menaikkan kapasitas GI yang ada, misalnya dengan melakukan c. penggantian dan penambahan transformator daya. d. Adanya perluasan daerah/ wilayah atau adanya daerah/ wilayah baru, yang pasti membutuhkan ketersediaan/ pasokan daya listrik cukup besar. e. Adanya pembangunan infra struktur bagi kawasan industri (industrial estate). f. Proyeksi kebutuhan daya listrik untuk jangka waktu tertentu, sehingga perlu disiapkan gardu induk baru atau perluasan gardu induk. g. Adanya pengembangan sistem tenaga listrik secara terpadu, misalnya pembangunan pembangkit listrik - pembangkit listrik baru, sehingga dilakukan perluasan sistem penyaluran (transmisi), tentunya dibarengi dengan pembangunan GI baru atau perluasan. Berdasarkan informasi dari PLN Cabang Paringin untuk kedepannya masih belum ada rencana pembangunan GI di wilayah Kabupaten Balangan. Adapun perencanaan pengembangan jaringan energi di Kabupaten BALANGAN dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat diantaranya dilakukan dengan : a. Penambahan daya dan jaringan energi listrik di seluruh kecamatan disesuaikan dengan demand; b. Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik di Kabupaten Balangan; c. Pembangunan jaringan energi listrik; (di sebagian Kecamatan Halong dan sebagian Kecamatan Tebing Tinggi); d. Pengusahaan listrik masuk desa dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat; e. Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan; f. Pengusahaan partisipasi badan-badan usaha (negeri dan swasta) untuk berperan dalam pelayanan listrik; dan g. Mengusahakan sumber energi sebagai pengganti energi bahan bakar minyak, meliputi energi tidak terbarukan (batubara, gas metan, dll), dan terbarukan (tenaga air, tenaga matahari, bio gas, bio diesel dan limbah);


II-26


h. Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana energi dan sistem jaringan energi disiapkan dengan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten.

7) Jaringan Telekomunikasi Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten terdiri dari sistem jaringan kabel dan nirkabel.

Adapun perencanaan untuk peningkatan pelayanan jaringan kabel berupa

pelayanan telepon umum dan layanan sambungan tak bergerak (fixed telephone) dilakukan oleh PT. Telkom yaitu meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis meliputi Kecamatan Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai, dan Kecamatan Batu Mandi dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat dan dunia usaha. Eksisting menara BTS di Kabupaten Balangan ada di Kecamatan Lampihong (Desa Simpang Tiga dan Desa Lajar), Juai (Desa Marias, Desa Mungkur Uyam, Desa Tawahan), Halong (Desa Halong), Paringin Selatan (Desa Margo Mulyo, Desa Harapan Baru), Paringin (Desa Balida, Kelurahan Paringin Kota, Desa Lesung Batu dan Desa Dahai), Awayan (Desa Pandam, Desa Pulantan, Desa Putat Basiun), Batumandi (Desa Batumandi, Desa Mampari). Direncanakan untuk kedepannya pembangunan menara BTS di setiap desa-desa pusat pertumbuahan

dan

desa-desa

pelosok

dalam

rangka

meningkatkan

pelayanan

telekomunikasi. Sedangkan untuk perencanaan sistem jaringan nirkabel dalam hal ini adalah mobile cellular service oleh operator cellular berupa peningkatan jaringan dan cakupan pelayanan melalui pembangunan base transceiver station (BTS) yang dapat diuraikan sebagai berikut : -

Pembangunan menara jaringan telekomunikasi/ BTS meliputi Kelurahan Batu Piring, Kelurahan Paringin Timur, Desa Tabukan, Desa Mauya, Desa Simpang Nadung, Desa Tebing Tinggi, dan Dayak Pitap;

-

Rencana pengembangan menara jaringan telekomunikasi untuk melayani kebutuhan telekomunikasi pada desa-desa pusat pertumbuhan dan terutama pada wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi; dan

-

Rencana pengembangan serat optik yang meliputi Kecamatan Batu Mandi, Paringin Selatan dan Paringin


II-27


8) Jaringan Sumber Daya Air Jaringan sumber daya air meliputi wilayah sungai, cekungan air tanah, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum, dan sistem pengendalian banjir. Wilayah sungai (WS) Kabupaten Balangan adalah WS Barito mencakup Daerah Aliran Sungai Barito. Cekungan Air Tanah Kabupaten Balangan adalah Cekungan Air Tanah Palangkaraya-Banjarmasin. Jaringan irigasi Kabupaten Balangan dibagi menjadi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Bendung Pitap di Kecamatan Awayan yang merupakan penggabungan dari beberapa jaringan irigasi, meliputi : 1) D.I. Paringin; 2) D.I. Putat Basiun; 3) D.I. Lok Batu; dan 4) D.I. Sikuntan. dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari : 1) D.I. Batu Mandi; 2) D.I. Lok Batu; 3) D.I. Paran; 4) D.I. Suapin; dan 5) D.I .Tundakan. Untuk meningkatkan ketersediaan jaringan irigasi direncanakan pembangunan Bendung Bihara dalam rangka mengatasi permasalahan air pada daerah hulu agar pembagian aliran ke daerah hilir dapat terbagi dengan baik. Bendung Pitap yang merupakan bendung nasional dalam jaringan irigasi nasional yang meliputi saluran irigasi primer dan sekunder. Rencana pengembangan jaringan irigasi meliputi : a. rencana pengembangan kapasitas jaringan irigasi provinsi di Bendungan Balangan; b. rencana pengembangan daerah irigasi (DI) Provinsi berupa D.I Bendung Pitap; c. rencana pengembangan saluran rawa provinsi di Kecamatan Batu Mandi; d. rencana pengembangan daerah rawa di Kecamatan Batu Mandi; e. Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; dan


II-28


f. Pengembangan daerah irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan. Rencana jaringan air baku untuk air minum meliputi a.

rencana pengembangan sumber air baku, meliputi : 1) Bendung Pitap, Bendung Bihara; dan 2) Sungai Balangan

b. Saluran Air Baku (SAB) Perusahaan Air Minum di Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional. Sistem pengendalian banjir, meliputi : a.

pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir; dan

b. normalisasi sungai-sungai di kabupaten meliputi sungai Balangan

9) Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari sistem pengelolaan persampahan, sistem jaringan air minum, sistem drainase, sistem jaringan air limbah, jalur evakuasi bencana, sistem proteksi kebakaran. a. Rencana sistem pengelolaan persampahan Sistem pengelolaan persampahan meliputi rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Merah di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong dengan cakupan pelayanan Kabupaten Balangan. Sistem pengelolaan direncanakan menggunakan sistem sanitary landfill untuk sampah domestik dan sampah non domestik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPA sistem sanitary landfill dan TPA sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; Rencana pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) diarahkan untuk diletakkan di pusat-pusat permukiman dan pusat kegiatan di seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan. Sedangkan pada fasilitas- sosial dan fasilitas umum wajib dilengkapi dengan menempatkan sarana persampahan berupa container minimal tempat sampah/ bak sampah. Untuk memudahkan pembuangan sampah dan penerapan konsep 3R maka untuk RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-29


TPS diterapkan sistem pemilahan sampah, untuk sampah kering, sampah basah, sampah yang bisa didaur ulang. Rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dengan konsep 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) yaitu mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang yang terdapat di Kecamatan Paringin. Kemudian dari segi pengangkutan diperlukan adanya sistem pengaturan dan penjadwalan untuk pengambilan sampah sehingga sampah tidak sempat menumpuk karena tidak terangkut. Selain itu juga perlu diperhatikan manajemen organisasi operasional kebersihan dan persampahan yaitu peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi operasional kebersihan dan peningkatan peran masyarakat dan swasta untuk pengelolaan persampahan. b. Rencana sistem jaringan air minum Rencana sistem jaringan air minum dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Saluran Air Baku (SAB) perusahaan air minum Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional; b. rencana

jaringan air bersih ke kelompok pengguna berupa Rencana Instalasi

Pengolahan Air (IPA) bersih, meliputi : 1) IPA Bt. Pelantuk di Kecamatan Halong; 2) IPA Sungai Batung di Kecamatan Juai; 3) IPA Mantimin di Kecamatan Batu Mandi; 4) IPA Sungai Balangan di Kecamatan Lampihong; 5) IPA Simpang Nadung di Kecamatan Tebing Tinggi; 6) IPA Awayan di Kecamatan Awayan; 7) IPA Paringin I; 8) IPA Paringin II; dan 9) IPA Paringin III.

c. penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat berupa penyediaan sarana air bersih meliputi sumur bor, sumur gali dan hidran umum di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan.


II-30


2.1.4. Rencana Kawasan Lindung Kawasan lindung menurut Keppres No. 32/1990, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. Berdasarkan Kemenhut No.453/Kpts-II/1999 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.643 Ha yang terdiri atas HL = 51.938 Ha; HP = 31.195 Ha; dan HPT = 7.510 Ha. Dan jika berdasarkan Kemenhut No.435/Kpts-II/2009 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.373 Ha yang terdiri atas HL = 65.791 Ha; HP = 24.568 Ha; dan HPT = 24 Ha. Sedangkan jika berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 Wilayah Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 ha atau sekitar 41,44 persen dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan tersebar di seluruh bagian Kabupaten Balangan meliputi Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor di Kecamatan Awayan 18.698,7 (24 persen); Kecamatan Batu Mandi 766,8 (0,9 persen); Kecamatan Halong 41.676,9 (53,5 persen); Kecamatan Juai 5.254,7 (6,7 persen); Kecamatan Lampihong 3.345,2 (4,3 persen); Kecamatan Paringin Selatan 3.836,7 (4,9 persen); Kecamatan Paringin 3.143,3 (4 persen); dan Kecamatan Tebing Tinggi 1.118,2 (1,4 persen).

2.1.5. Rencana Kawasan Budidaya Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Balangan masih tetap memperhatikan kecenderungan pemanfaatan ruang saat ini. Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 rencana kawasan budidaya di Kabupaten Balangan sebesar 109.989,23 ha atau sebesar 58,56 persen, yang tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Balangan. Adapun sebaran kawasan budidaya meliputi Kecamatan Awayan 11.162 Ha (10 persen); Kecamatan Batu Mandi 10.519 Ha (9,56 persen); Kecamatan Halong 31.553 Ha (28,69 persen); Kecamatan Juai 17.546 Ha (15,95 persen); Kecamatan Lampihong 7.895 (7,18 persen); Kecamatan Paringin Selatan 6.539 Ha (5,59 persen); dan Kecamatan Paringin 11.073 Ha (10,07 persen) dan Kecamatan Tebing Tinggi 13.698 Ha (12,45 persen). Perwujudan pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Balangan adalah meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman. RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-31


2.1.6. Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan. Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap yakni sekitar kecamatan Lampihong, Paringin dan kecamatan Juai. Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir. Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat penebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sendimentasi.

2.1.7. Demografi Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2012 adalah sebesar 151.875 jiwa. Angka ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 114.009 jiwa, yang terdiri dari 31.587 rumah tangga yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan. Kabupaten dengan luas wilayah 1.878,30 km2 ini memiliki kepadatan penduduk (population density) 62 jiwa per km2. Dari total penduduk yang ada, sebanyak 76.502 laki-laki dan 75.373 perempuan, dengan sebarannya hampir merata di masingmasing kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 26.339 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 9.056 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8. dan Tabel 2.9.


II-32


Tabel 2.8. Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2013 Jumlah/total

Luas (Km2)

Kecamatan

Desa/Kel.

Rumah tangga

Penduduk

1. Lampihong

96,96

27

4.329

16.342

2. Batumandi

147,96

18

4.686

17.040

3. Awayan

142,57

23

3.506

12.617

4. Tebing Tinggi

257,25

12

1.872

6.278

5. Paringin

100,04

16

4.853

18.368

6. Paringin Selatan

86,80

16

3.249

12.447

7. Juai

386,88

21

4.440

16.499

8. Halong

659,84

24

4.652

19.580

1.878,30

157

31.587

119.171

Jumlah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2013

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2011 s.d. 2013 Jenis Kelamin

Rasio Jenis Jumlah Penduduk

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Kelamin

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1. Lampihong

10.524

8.113

10.548

8.229

21.072

16.342

99,77

99

2. Batumandi

10.737

8.611

10.537

8.429

21.274

17.040

101,89

102

3. Awayan

8.024

6.209

8.195

6.408

16.219

12.617

97,91

97

4. Tebing Tinggi

4.579

3.168

4.477

3.110

9.056

6.278

102,27

102

5. Paringin

11.080

9.279

11.087

9.089

22.167

18.368

99,93

102

6. Paringin Selatan

7.632

6.255

7.420

6.192

15.052

12.447

102,85

101

7. Juai

10.496

8.313

10.200

8.186

20.696

16.499

102,90

102

8. Halong

13.430

9.928

12.909

9.652

26.339

19.580

104,03

103

76.502 59.876

75.373

59.295

151.875 119.171 101,49

101

Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten Balangan Tahun 2014


II-33


2.1.8. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi suatu wilayah adalah gambaran bagaimana sektor-sektor perekonomian yang ada di wilayah tersebut dalam membentuk kekuatan yang mendorong laju perekonomian. Kontribusi yang terbentuk dari setiap sektor dalam pembentukan nilai tambah akan membentuk struktur ekonomi, sehingga dari komposisi itu akan diketahui potensi, dominasi, andalan, serta hasil pembangunan maupun perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah. Berdasarkan tabel 2.10 terlihat bahwa perekonomian Balangan pada tahun 2013 masih didominasi oleh sektor primer dengan kontribusi hampir 85,49 persen (pertanian 16,73 persen dan pertambangan 68,76 persen). Kontribusi terkecil diberikan oleh sektor listrik dan air bersih dimana hanya mampu menyumbangkan 0,12 persen terhadap total PRDB. Dalam tiga tahun terakhir struktur perekonomian Balangan masih menunjukkan pola yang sama. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier tampaknya belum terlihat secara nyata. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dan konsisten dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam perekonomian. Tabel 2.10 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DENGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN Percentage Distribution of GRDB at Current Market Prices With Mining

No 1 2 3 4 5 5 6 7 8

Ket :

Tahun/Year 2011 – 2013 Lapangan Usaha Industrial Origin Pertanian / Agriculture Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarriying Industri Pengolahan / Manufacturing Industries Listrik dan Air Minum / Electricity & Water Supply Bangunan / Construction Perdagangan, Restoran dan Perhotelan / Trade, Restaurant and Hotel Pengangkutan dan Komunikasi / Transport and Communication Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya / Banking and Others Financial Jasa - Jasa / Service PDRB Dengan Minyak Bumi dan Pertambangan GRDP with Mining

2011

2012*

2013**

17,55 68,79

17,33 68,5

16,73 68,76

0,27

0,27

0,25

0,12 1,57 3,3

0,12 1,61 3,39

0,12 1,6 3,75

2,24

2,32

2,38

0,96

0,97

1,00

5,19

5,48

5,43

100,00

100,00

100,00

*) Angka Diperbaiki/Revised Figures **) Angka Sementara /Preliminary Figures

Sumber : BPS, Balangan dalam Angka 2014 RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-34


Tidak berkurangnya kontribusi sektor pertambangan tiap tahunnya dan cenderung meningkat, memperlihatkan bahwa belum terjadi peningkatan yang signifikan peningkatan peranan sektor lain terhadap total PBRD. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat walaupun memiliki keunggulan komparatif, tapi belum memiliki keunggulan kompetitif. Sementara sektor sekunder memiliki keunggulan kompetitif. Berbeda dengan keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif akan terus berubah karena bersifat dinamis; teknologi berubah terus, demikian juga kualitas SDM semakin berkembang, sehingga pengembangan sektor ini dapat dilaksanakan dan sangat tergantung pada kapasitas masyarakat (terutama pengusaha) untuk berinovasi dan melakukan perubahan terus menerus. b. PDRB Per Kapita PDRB per Kapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah, meskipun ukuran ini belum mencakup kesenjangan antar penduduknya. Angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Kedua indikator ini (PDRB dan jumlah penduduk) saling berkaitan erat satu sama lain, sehingga laju pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB per kapita. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, maka PDRB per kapita akan semakin kecil. Tabel 2.11 PERKEMBANGAN BEBERAPA AGREGAT PENDAPATAN DAN PENDAPATAN PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU Trend of Several Product Aggregat and Per Capita Income At Current Market Prices

Tahun/Year 2011 – 2013

No

Rincian

1

PDRB Gross Regional Domestic Product (Ribuan Rupiah/Thousand Rupiahs)

2

PDRB Per Kapita Per Capita PDRB (Rupiah/Rupiahs) PDRB tanpa Minyak Bumi dan Pertambangan

2011 3.492.506.081

2012*

2013**

3.810.768.985

4.264.036.183

30.361.962

32.546.196

35.780.821

1.093.898.251

1.204.633.113

1.336.957.929

GRDP without Mining Ket

*) Angka Diperbaiki/Revised Figures **) Angka Sementara /Preliminary Figures

Sumber : BPS, BDA Tahun 2014, PDRB Kab. Balangan 2011-2013


II-35


Tabel 2.11. memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Balangan yang dilihat atas dasar Harga Berlaku selama tahun 2013 sebesar Rp. 35.780.821,- per tahun, dimana jika diambil rata-rata per bulan mencapai Rp. 2.981.735,-. Angka tersebut adalah angka PDRB per kapita yang memperhitungkan sub sektor minyak bumi dan pertambangan. c. Pertumbuhan PDRB Selama kurun waktu 2013 berbagai sektor ekonomi menunjukkan geliat yang cukup baik. Di tengah kondisi ekonomi dunia, utamanya beberapa Negara Eropa yang berada di pusaran krisis, ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif pada tahun 2013, walaupun sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia berasal dari sektor industri serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pasar domestik Indonesia yang besar didukung oleh tingkat populasi yang tinggi membuat Indonesia menjadi pasar potensial bagi industri dalam negeri. Secara nasional perekonomian Indonesia tumbuh positif pada tahun 2013 yaitu mengalami pertumbuhan yang menurun cukup signifikan, yaitu sebesar 5,02 persen dibanding tahun 2012 sebesar 6,23 persen. Sedangkan untuk tingkat provinsi Kalimantan Selatan PDRB tumbuh sebesar 5,18 persen, sedikit menurun dari tahun sebelumnya 5,73 persen. Untuk tingkat regional kabupaten Balangan ekonomi tumbuh sebesar 5,88 persen, meningkat cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,68 persen. Sektor pertambangan juga sektor pertanian tetap menjadi komoditas penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Balangan. Sumber pertumbuhan terbesar juga diperoleh dari dua sektor utama ini. Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan PDRB tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan adalah sebesar 4,22 persen (tanpa minyak bumi dan pertambangan). Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 dengan minyak bumi dan pertambangan pada tahun 2013 adalah 1.745,7 miliar rupiah. Nilai tersebut meningkat sebesar 5,88 persen dari tahun sebelumnya Dilihat dari kontribusi menurut sektornya, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2013 yang tertinggi adalah pada sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 1,88 persen. Sektor lain yang mengalami kenaikan adalah sektor Pengangkutan & Komunikasi yaitu sebesar 0,67 persen serta sektor bank dan lembaga


II-36


keuangan lainnya yaitu sebesar 0,63 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari 4,18 persen tahun 2012 menurun menjadi 0,68 persen di tahun 2013. Sektor listrik dan air bersih juga mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari 6,53 persen tahun 2012 menurun menjadi 3,08 persen di tahun 2013. Tabel 2.12. Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011 – 2013 Sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, hotel & restaurant 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya 9. Jasa-jasa PDRB tanpa Minyak Bumi dan Pertambangan PDRB dengan Minyak Bumi dan Pertambangan

2011 7,17 5,71 4,59 9,13 7,98 5,55 6,73 5,45 9,69

2012*) 3,32 4,92 4,18 6,53 7,12 5,2 7,53 5,7 9,1

2013**) 2,91 6,8 0,68 3,08 6,81 2,11 8,2 6,33 8,21

7,28

4,85

4,22

6,26

4,68

5,88

Ket : *) Angka Diperbaiki **) Angka sementara Sumber : BPS, Kabupaten Balangan dalam Angka 2014

2.1.9. Kesejahteraan Sosial a) Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar

yang menjadi pusat

perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.


II-37


Tabel 2.13. Data Kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2009-2013 No

Tahun

1

2009

Jumlah Penduduk (Jiwa) 106.321

7.676

Persentase Penduduk Miskin (%) 7,22

2

2010

112.430

8.702

7,74

3

2011

114.009

8.334

7,31

4

2012

117.248

8.003

6,86

5

2013

119.171

7.383

6,17

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

Sumber Data : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2013 Berdasarkan Tabel 2.13 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2013, persentase angka kemiskinan menurun cukup signifikan. Meningkatnya jumlah penduduk miskin relatif disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Balangan yang cukup tinggi dan ditambah dengan migrasi penduduk dari luar Kabupaten Balangan yang tinggi. Beberapa program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Sosial Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Sosial Daerah (Jamkesda), Pamsimas, PNPM Mandiri Perdesaan, Bantuan Sosial kegiatan Pengelolaan untuk Lahan dan Air, Bantuan Alat dan mesin serta sarana produksi pertanian/perkebunan dan lain-lain yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Balangan perlu lebih dipertajam dan dikoordinasikan agar lebih tepat sasaran. b) Angkatan Kerja dan Produktivitas Ditinjau dari sektor ketenagakerjaan,tiga perempat penduduk bekerja di Balangan memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor primer. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 75,35 persen. Sementara sektor tersier dan skunder menyerap tenaga kerja masing-masing 20,71 dan 3,95 persen. Dilihat dari optimalisasi jam kerja,sebagian besar pekerja (78,51 persen) memiliki jam kerja kurang dari 35 jam setiap minggunya dan sebagian besar pekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam/minggu ini adalah pekerja perempuan. Sementara 18,08 persen memiliki jam kerja 35 jam atau lebih selama seminggu dan di dominasi oleh pekerja laki-laki Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2013 adalah 2,72persen, menurun dibandingkan tahun 2012 yang berkisar 3,81 persen. Penurunan TPT ini diduga RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-38


disebabkan oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan yang ditandai dengan dibukanya perusahaan tambang di Kecamatan Paringin. Dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Selatan, angka pengangguran Balangan termasuk yang paling kecil. Kecilnya TPT tersebut tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenagakerja terserap di sektor pertanian. Selain itujuga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerjatidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal. Rendahnya tingkat pengangguran juga tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Selain itu juga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan tahun 2013 adalah 2,72 persen dari angkatan kerja, menurun bila dibandingkan tahun 2012, yakni berkisar 3,81 persen. Persentase terbanyak penganggur terbuka adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMP yaitu berkisar 4,67 persen, sementara yang berpendidikan SD ke bawah sekitar 4,17 persen dan sebanyak 1,83 persen adalah berpendidikan SMA ke atas. Selanjutnya, jika ditinjau dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka paling besar (50,19 persen) dari pengangguran ini berpendidikan SMP, sementara yang berpendidikan SD ke bawah sekitar 34,94 persen dan sebanyak 14,88 persen adalah berpendidikan SMA ke atas.

2.1.10. Agama Agama dan sosial budaya menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam mendukung pelaksanaan pembangunan fisik/material. Setiap individu, keluarga dan masyarakat bebas mengekspresikan kehidupan beragamanya ataupun kepercayaannya. Sebagai makhluk sosial warga masyarakat bebas untuk berserikat atau berkumpul. Hal ini sudah dijamin oleh undang-undang. Masyarakat di Kabupaten Balangan merupakan masyarakat yang mayoritas beragama islam. Tercatat sebanyak 114.027 orang beragama Islam. Sedangkan tempat peribadatan berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Agama, jumlah sarana peribadatan tahun 2013 terdiri dari 128 mesjid, 360 langgar/musholla, 10 gereja, 1 pura, 5 wihara dan 17 balai adat.


II-39


2.1.11. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam

pembangunan, untuk itu

Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pengembangan sarana pendidikan dilakukan sesuai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh penduduk seoptimal mungkin dan pemerataan penyebaran jumlah penduduk yang akan dilayani dan perkiraan tingkat kebutuhan yang telah ditetapkan. Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Kabupaten Balangan meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum. a.

Perkembangan Sarana Pendidikan Jumlah dan kualitas serta sebaran sekolah di Kabupaten Balangan sangat

menentukan kualitas dari proses belajar mengajar, karena hal tersebut berpengaruh terhadap komposisi siswa di tiap sekolah. Tabel 2.14 Perkembangan Sarana Pendidikan di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2014 Tahun (buah) Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TK 66 76 76 76 103 119 159 159 167 206 216 SD 160 23 23 23 40 40 SLTP 22 9 9 16 19 SMU 9 9 Sumber : Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2014 Jika dilihat pada Tabel 2.14. perkembangan sarana dan prasarana pendidikan secara kuantitas meningkat dalam kurun waktu tahun 2008-2013. Untuk Taman Kanak-kanak dari 63 buah pada tahun 2008 meningkat menjadi 103 buah pada tahun 2013, Sekolah Dasar 160 buah pada tahun 2008 menjadi 206 buah tahun 2013.Untuk sekolah lajutan tingkat pertama (SLTP) pada tahun 2008 berjumlah 21 buah meningkat menjadi 40 buah pada tahun 2013, dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dari 7 buah pada tahun 2008 meningkat menjadi 16 buah pada tahun 2013.


II-40


Tabel 2.15. Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2013

TK

2008 1.702

2009 1.777

Tahun (buah) 2010 2011 2.683 2.683

SD

13.684

14.297

15.968

16.373

16.261

15.577

SLTP

2.167

2.263

2.723

5.322

5.321

4.893

SMU

1.651

1.725

2.209

3.336

3.683

3.676

Jenjang

2012 2.683

2013 3.863

Sumber : Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2014

Tabel 2.16. Rasio Murid-Sekolah, Rasio Murid-Kelas, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 Tingkat Pendidikan

Rasio Murid Rasio Murid- Rasio MuridSekolah Kelas Guru Taman Kanan-Kanan (TK) 37,5 18,14 11,85 SD / Sederajat

75,62

12,7

8,8

SLTP / Sederajat

122,3

22,55

9,04

SMU / Sederajat

229,8

26,07

11,01

Sumber : Dinas Pendidikan & Kemeag Kab. Balangan, IPM Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2.15 dan 2.16 di atas menunjukkan bahwa pada peningkatan jumlah murid terjadi hanya pada tingkatan TK yaitu dari 2.683 murid tahun 2012 menjadi 3.863 pada tahun 2013, yang berarti ada peningkatan jumlah murid sebesar 1.180 orang. Peningkatan jumlah murid yang cukup banyak ini jika dilihat berdasarkan data sementara juga diikuti oleh penambahan jumlah TK dan ruang kelas. Jika dilihat berdasarkan rasionya, untuk rasio murid–sekolah menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid, terbanyak adalah SMU/Sederajat yaitu 1 : 229,8 artinya 1 sekolah terdapat ± 230 murid sedangkan rasio yang paling sedikit adalah di Taman Kanak-Kanan yaitu 1 : 37,5 (1 sekolah menampung ± 36 murid). Sedangkan untuk rasio murid-kelas menunjukkan bahwa SMU/Sederajat mempunyai rasio yang tertinggi yaitu 1:26,07 yang berarti satu kelas dapat menampung ± 26 orang murid. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sedangkan rasio murid-guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar, terbanyak adalah di tingkat TK yaitu 1:11,85 (1 guru mengajar ± 12 murid).


II-41


b. Indeks Pendidikan 1) Angka Melek Huruf Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2013, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Balangan yang dapat membaca dan menulis sebesar 96,73 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sekitar 69 persen penduduk Balangan yang berusia 15 tahun keatas, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Balangan sudah dapat menikmati pendidikan dengan baik, hanya 3,27 persen penduduk yang diindikasikan buta huruf. Angka melek huruf Balangan jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan tergolong cukup baik walaupun masih lebih rendah. Pada tahun 2013, pencapaian angka melek huruf provinsi Kalimantan Selatan adalah 97,18 persen. Angka melek huruf terendah adalah kabupaten Barito Kuala dengan 94,19 persen Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) yaitu pada angka 95,66 persen di tahun 2012 menjadi 96,73 persen pada tahun 2013 yang sangat signifikan berpengaruh terhadap angka IPM kab. Balangan.

2) Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk suatu daerah di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalaninya. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2013 masih berkisar sebesar 7,05 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan baru mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP atau belum sepenuhnya bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun. Sama kondisinya dengan capaian angka harapan hidup dan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan masih lebih rendah dibandingkan angka ratarata lama sekolah provinsi sebesar 8,01 tahun, bahkan angka rata-rata lama sekolah Balangan merupakan yang terendah se-Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat kondisi ini,


II-42


tampaknya sektor pendidikan di Kabupaten Balangan perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama di era otonomi sekarang ini.

c.

Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas yang

nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmani-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabupaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha. Adapun Indikator capaian pembangunan bidang pendidikan kabupaten Balangan terdiri dari: angka partisipasi Kasar/APK, Angka partisipasi murni/APM,

Nilai rerata UN, Angka mengulang, dan Angka

putus sekolah, serta Angka kelulusan. Angka Partisipasi Kasar/APK merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2013, APK SD mencapai 105,79. Angka ini menunjukkan persentase murid yang sedang sekolah di jenjang SD/sederajat yang berumur 7-12 tahun bahkan lebih atau kurang. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA.. Semakin tinggi jenjang pendidikan terlihat bahwa APK cenderung menurun. Bahkan untuk tingkat SMP dan SMA nilai APK di bawah angka 100, hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian dari anak berusia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang tersebut dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan putus sekolah. Oleh karena itu, untuk memperjelas lagi arti APK diperlukan indikator APM dan APS Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut teori, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-43


yang lebih kecil daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD (7-12 tahun) terlihat bahwa APK mencapai 105,79 persen sementara APM 92,67 persen. Selisih 13,12 persen memiliki arti bahwa diantara murid SD/sederajat sebanyak 13,12 persen berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM SMP pada 2013 mencapai angka 61,67 persen sedangkan APKnya mencapai 79,87 persen. Ini artinya hanya 61,67 persen penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sisanya bisa terserap pada jenjang pendidikan SD, SMU, atau bahkan tidak bersekolah lagi. Selisih 18 persen dapat diartikan sebagai jumlah murid SMP yang berada diluar rentang usia 13-15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMU (1618 tahun), terdapat selisih sebesar 21 persen siswa SMU yang berusia diatas 18 tahun atau dibawah 15 tahun. Hal ini dimungkinkan karena banyak anak yang bersekolah lebih dini dari anak lain, atau sebaliknya. . Tabel 2.17. Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2012 - 2014 N o

Indikator

1

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

SD

SLTP

SLTA

SD

SLTP

SLTA

SD

SLTP

SLTA

Angka Partisipasi Kasar/APK (%)

116,57

99,78

74,81

116,99

90,78

78,33

114,38

94,72

81,58

2

Angka Partisipasi Murni/APM (%)

97,10

58,81

50,14

95,27

64,13

39,69

93,48

63,48

43,88

3

Nilai rerata UN

6,49

7,62

7,35

6,45

6,24

6,50

6,06

6,50

6,28

4

Angka mengulang (%)

7,68

0,56

0,17

6,48

0,24

0,52

5,02

0,19

0,29

5

Angka putus sekolah (%)

0,26

1,09

0,39

0,43

0,64

0,33

0,10

0,48

0,57

6

Angka kelulusan (%)

94,4

96,49

98,18

100

96,79

98,06

100

99,94

96,61

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2014, BDA tahun 2014 Berdasarkan Tabel 2.17 terlihat angka angka putus sekolah pada SLTA mengalami peningkatan yaitu dari 0,33 persen pada tahun 2013 menjadi 0,57 persen di tahun 2014. Namun pada tingkatan SD angka putus sekolah justru mengalami penurunan yang signifikan dari 0,43 pada tahun 2013 menjadi 0,10 pada tahun 2014. Di sisi lain untuk APK, APM, dan rata-rata nilai UN secara umum mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari data yang ada seharusnya dikaji lebih mendalam sehingga kondisi data lebih stabil dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-44


2.1.12. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Balangan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. Jika dilihat pada Tabel 2.18. menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012. Tabel 2.18. Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2009 - 2014 (Orang) Tenaga Kesehatan Dokter Perawat Bidan Jumlah

2009 28 114 105 192

2010 30 161 117 308

2011 30 129 128 287

2012 32 245 215 492

2013 31 238 200 469

2014 36 227 199 462

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.18, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 terdapat 36 orang dokter. Dengan jumlah penduduk Balangan sebanyak 119.171 jiwa, maka berarti terdapat sekitar 1 dokter untuk melayani setiap 3.310 penduduk. Angka ini masih relatif tinggi, sehingga hal ini harus menjadi salah satu prioritas untuk peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Selain tenaga dokter, terdapat pula tenaga kesehatan lainnya seperti bidan dan perawat. Jumlah perawat mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 238 orang menjadi 227 orang perawat pada tahun 2014. Secara rata-rata dari jumlah tenaga kesehatan tersebut dapat melayani 524 jiwa per satu orang tenaga kesehatan pada tahun 2014. Berdasarkan penolong kelahiran pertama dan penolong terakhir bayi, pada tahun 2013 secara umum mengalami peningkatan pada penggunaan jasa tenaga medis


II-45


dibandingkan tahun 2012. Hal ini ternyata tidak berkorelasi nyata dengan menurunnya jumlah tenaga kesehatan di tahun 2014. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut ini. Tabel 2.19. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Tahun 2013 dan 2014 Penolong Kelahiran Tenaga Medis Dukun Bersalin Famili/Keluarga Total

Kelahiran 2013 Pertama Pertama 63,91 75,05 36,09 24,95 100,00 100,00

Kelahiran 2014 Pertama Terakhir 87,63 87,63 12,37 12,37 100,00 100,00

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan Tahun 2014 Tabel 2.20. Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2008 - 2014 (buah) 2008 2009 2010 2011 2012 Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit 1 1 1 1 1 Puskesmas 10 10 11 11 11 Pustu 27 27 26 22 23 Poskesdes 10 15 93 93 94 Polindes 49 49 Jumlah 97 102 131 136 137 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2014

2013 1 11 24 99 138

2014 1 11 24 105 141

Untuk fasilitas kesehatan pada saat ini di setiap kecamatan telah tersedia Puskesmas, Pustu dan Polindes. Pada Tahun 2008 telah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balangan yang telah didukung dengan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat Balangan khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Balangan pada umumnya. Jumlah fasilitas pada tahun 2014 terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2013, peningkatan yang cukup menonjol adalah pada Poskesdes dari 99 buah menjadi 105 buah. Penambahan fasilitas kesehatan dan tenaga medis ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan derajat kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.


II-46


Tabel 2.21. Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat

No

Jenis Data Demografi

2009 39

2010 49

1

Jumlah Kematian Bayi

2

Jumlah Kematian Ibu

3

6

3

Rata-rata Angka Harapan Hidup 61,73

-

Tahun 2011 2012 32 20 2

5

Ket.

2013 41

2014 46

orang

2

7

orang

62,02 62,32 62,50

tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Balangan, BDA tahun 2014 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2014 berjumlah 46 orang meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 41 orang. Jumlah kematian ibu meningkat pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Sedangkan angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Balangan tahun 2013 sebesar 62,50 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sebesar 62,32 tahun. Secara perlahan terjadi peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka ini masih sangat jauh dari angka ideal harapan hidup waktu lahir seseorang di mana nilai tertinggi adalah 85 tahun. Angka ini juga masih lebih rendah dibandingkan angka harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 66,37 tahun. Jika dilihat keterbandingan antar kabupaten/kota, maka Kabupaten Balangan menempati urutan tersendah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Berdasarkan AHH tersebut dapat dihitung indeks kesehatan Balangan, dimana berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan, pada tahun 2013, indeks kesehatan Kabupaten Balangan berkisar pada angka 62,50 persen. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut. Tabel. 2.22 Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2009-2013 No

Tahun

Balangan

Kalimantan Selatan

1

2009

60,92

64,08

2

2010

61,22

64,68

3

2011

61,70

65,28

4

2012

62,20

65,87

5

2013

62,50

66,37

Sumber: BPS, Inkesra Kabupaten Balangan Tahun 2014 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, indeks kesehatan Kabupaten Balangan masih termasuk dalam kategori rendah (60,28-64,98). Sementara indeks kesehatan untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada 2 tahun terakhir (2011 RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-47


dan 2012) sudah termasuk dalam kategori sedang (64,99 – 69,69) setelah pada tahun 2010 kebawah masih berada pada klasifikasi rendah.

2.1.13. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan pembangunan pada program ini selain melalui peningkatan jumlah prasarana juga dengan memperluas jumlah akseptor terhadap program KB telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran adalah tujuan dari pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah akseptor KB Baru di Kabupaten Balangan relatif merata di setiap kecamatan, terbanyak terdapat pada kecamatan Lampihong yaitu sebanyak 1.234 orang, kemudian Kecamatan Juai sebanyak 682 orang, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Awayan yang hanya 288 orang. Tabel. 2.23. Banyaknya Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2013 DAERAH Lampihong Batumandi Awayan Tebing Tinggi Paringin Paringin selatan Juai Halong

IUD 2 1 4 12 1 2

Pil 697 247 109 123 176 174 289 174

JUMLAH

22

1.989

Jenis Alat Kontrasepsi Kondom Suntikan Implant MOP MOW Jumlah 67 456 11 1 1.234 87 221 33 5 594 3 148 20 2 2 288 61 118 12 1 315 15 262 23 4 492 45 164 38 1 422 39 321 32 682 71 198 31 2 478 388

1.888

200

16

2

4.505

Sumber : BPS, Balangan Dalam Angka Tahun 2014

2.1.14. Perhubungan Aktivitas masyarakat sehari-hari memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah jalan sebagai sarana mobilitas daerah masyarakat dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sebagai salah satu kabupaten yang sedang giat melakukan pembangunan, Kabupaten Balangan terus membangun jalan dan jembatan baru dan meningkatkan kualitas jalan jembatan yang telah ada. Pada tahun 2013, total panjang jalan di wilayah kabupaten Balangan yang merupakan wewenang kabupaten sepanjang 601,500 km. Dari panjang tersebut, sebesar 42,00 persen memiliki permukaan aspal, sedangkan 43,41 persen masih merupakan permukaan kerikil. Sedangkan sisanya yakni sebesar 14,59 persen adalah permukaan tanah. Secara umum kondisi jalan di Balangan RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-48


adalah rusak ringan yaitu sebesar 55,95 persen. Hanya sekitar 20,82 persen dari total panjang jalan yang berkondisi baik (BPS, 2014). 201 Gambar 2.5 Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 201 2013

14.59% 42.00%

tanah kerikil 43.41%

aspal

Sumber : BPS, Balangan dalam angka 201 2014 Gambar 2.6 Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2013

Sebagai daerah pegunungan yang topografinya bergelombang disertai banyaknya Daerah Aliran Sungai, menyebabkan diperlukannya banyak jembatan sebagai sarana penghubung nghubung transportasi darat. Diantaranya Di taranya telah dibangun jembatan baru di jalan lingkar timur yang menghubungkan Muara Pitap Kecamatan Paringin aringin Selatan dengan Gunung Pandau andau Kecamatan Paringin.


II--49


Tabel 2.24. Jumlah Jembatan berdasarkan Jenis dan Kondisi di Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2014 (dalam buah) Tahun 2013 Kondisi

Tahun 2014 Kondisi Jumlah Jumlah Rusak Rusak Baik Rusak Ringan Rusak berat Baik Ringan berat

Jenis

Beton Baja Box Culvert Kayun Ulin Kayu Total

11 25 78 347 461

9 20 60 75 164

2 4 15 195 216

1 3 77 81

15 28 82 347 472

13 23 64 75 175

2 4 15 195 216

1 3 77 81

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2014

Untuk memperlancar arus distribusi barang, dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Balangan, selain meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, telah dibangun juga sarana angkutan, yaitu terminal. Terminal yang ada di kabupaten Balangan adalah Terminal Paringin. Terminal ini merupakan Terminal Angkutan Pedesaan dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi sesuai status yang diberikan. Meskipun luas terminal ini hanya 6.240 m2, tetapi daya tampung terhadap jumlah penumpangnya cukup besar yaitu 1.100 orang dan bisa menampung 5 bus serta 40 non bus. Namun di sisi lain, masalah optimalisasi pemanfaatan dan penyediaan fasilitas pendukung untuk pelayanan di terminal harus terus ditingkatkan. Data terminal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25. Tabel 2.25. Terminal berdasarkan Kondisi di Kabupaten Balangan Daya Tampung

Nama Terminal

Jarak dari Banjarmasin (km)

Luas (m2)

Paringin

200

6,240

Sumber :

2.1.15.

Bus

Non Bus

Orang

5

40

1100

Status

AKAP,AKDP, TAP

Buku Laporan Penyusunan Master Plan Tataran Transportasi Lokal (Tataralok) Kabupaten Balangan Tahun 2008

Pos dan Telekomunikasi Dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa kegiatan pengiriman dan

penerimaan benda-benda pos, seperti surat menyurat, paket pos, wesel, giro, dan tabungan, telah didukung dengan keberadaan 1 buah Kantor Pos Kabupaten, 4 buah Kantor Pos Pembantu dan 3 buah rumah Pos. Kantor Pos berlokasi di Kecamatan Paringin sedangkan kantor pos pembantu tersedia di Kecamatan Lampihong, Juai, Batu Mandi dan Awayan sedangkan rumah pos berlokasi di Kecamatan Halong, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi. Pada saat ini selain kantor pos, juga sudah tersedia fasilitas RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

II-50


sambungan telepon (fixed telephone) dari Telkom beserta layanan jaringan

dari PT.

Telkomsel, Indosat, dan Exelindo. Tabel 2.26. Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan Kecamatan Kantor Pos Lampihong 1 Paringin 1 Juai 1 Halong Batu Mandi 1 Paringin Selatan Awayan 1 Tebing Tinggi Jumlah 5 Sumber : Balangan dalam Angka 2014

Rumah Pos 1 1 1 3

2.1.16. Air Minum Dalam pemenuhan kebutuhan Air penduduk Kabupaten Balangan tercukupi dari air sumur, sungai dan PDAM. Air sungai merupakan sumber air yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Balangan terdapat dua sungai utama, yaitu Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Padahal sungai-sungai tersebut merupakan sungai tadah hujan sehingga debitnya sangat tergantung pada musim. Pada musim kemarau debit sungai kecil, sungai menjadi dangkal bahkan sampai terlihat dasar sungainya. Sebaliknya di musim hujan debit sungai itu menjadi besar, arusnya menjadi deras, dan air sungai menjadi sangat keruh akibat pengerosian dari tebing-tebing sungai. Tabel 2.30. dan 2.31. menunjukkan data air minum yang ada di Kabupaten Balangan.


II-51


Tabel 2.27. Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran Produksi Distribusi (m³) (m³) Lampihong IKK 277.865 277.865 Batumandi IKK 162.780 162.780 Awayan IKK 106.671 106.671 Tebing Tinggi Paringin IPA 1.658.863 1.658.863 Paringin Selatan IKK 33.636 33.636 Juai IKK 285.762 285.762 Halong IKK 127.190 127.190 Jumlah 2.652.767 2.652.767 Sumber : PDAM Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2014 Kecamatan

IKK/IPA

Terjual (m³) 232.820 139.494 91.698 1.383.706 30.090 254.047 105.758 2.237.613

Susut/Hilang (m³) 45.045 23.286 14.973 275.157 3.546 31.715 21.432 415.154

Tabel 2.28. Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2007-2014 Tahun (Ltr/dtr) No.

Unit PDAM

1.

Paringin a. Paringin l b. Paringin ll c. Paringin lll Halong Juai Lampihong Batu Mandi Awayan Paringin Selatan Tebing Tinggi

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 30.0 80.0 80.0 15.0 15.0 15.0 15.0 2. 10.0 10.0 10.0 10.0 3. 5.0 5.0 5.0 5.0 4. 5.0 5.0 5.0 5.0 5. 10.0 10.0 10.0 10.0 6. 12.5 12.5 12.5 12.5 7. 8. Jumlah 97.5 97.5 187.5 187.5 Sumber : PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2014

10 150 45 30 60 40 15 30 20 400

10 150 45 30 60 40 15 30 40 420

10 150 45 30 60 40 15 30 40 20 440

10 150 45 30 60 40 15 30 40 20 440

2.1.17. Listrik Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan setiap tahunnya meningkat, hingga pada Tahun 2013 jumlah pelanggan listrik sudah mencapai 23.453 pelanggan (tidak termasuk Kecamatan Batu Mandi). Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan sebagian besar dipenuhi oleh PT. PLN Cabang Tanjung Wilayah Ranting Paringin. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.29. berikut ini.


II-52


Tabel 2.29. Banyaknya Pelanggan Listrik, VA Terpasang dan KWH Terjual Menurut Jenis Tarif Tahun 2013 NO

1 2 3 4 5

Jenis Tarif

Pelanggan

VA

KWH

Terpasang

Terjual

S (1,2,3) R (1,2,3,4) B (1,2) I (1,2,3,4) P (1,2,3)

795 22174 277 9 198

818.750 13.971.850 768.650 373.500 1.525.400

1.133.984 23.885.822 895.656 1.197.413 3.227.751

JUMLAH

23.453

17.458.150

30.340.626

Sumber : PT. PLN Ranting Paringin, BDA Tahun 2014

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi yang dilaksanakan atas Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD sampai tahun 2014 disajikan dalam bentuk tabel yang memuat semua pencapaian target kinerja dari RPJMD 2011-2015 sampai tahun 2014. Sedangkan penilaian atas kinerja tersebut dilakukan dengan memberikan warna atas pencapaian target dimana warna merah digunakan untuk memberikan keterangan bahwa capaian target masih jauh dari yang diharapkan atau sangat sulit dikejar. Sedangkan warna kuning merupakan perlambang bahwa capaian kinerja masih bisa dikejar dengan optimalisasi target kinerja, dan warna hijau berarti bahwa target kinerja sampai tahun 2014 sudah tercapai. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


II-53



II-54



II-55



II-56



II-57



II-58



II-59



II-60


2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Secara umum makro ekonomi Kabupaten Balangan selalu tumbuh secara positif. Namun yang menjadi masalah dalam rangka peningkatan pertumbuhan makro ekonomi adalah perlunya akselerasi menuju tujuan tersebut. Hal ini mengingat pertumbuhan makro ekonomi, walaupun positif tetapi pertumbuhannya masih agak lamban, apalagi jika dibandingkan dengan pertumbuhan makro ekonomi kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kalimantan Selatan, terutama untuk angka kemiskinan dan IPM yang perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu langkah dan upaya serta kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menggali dan menggerakan perekonomian guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balangan. Secara substansi, maka terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 1.

Kegiatan ekonomi yang sementara ini masih dikuasai oleh sektor primer yaitu pertambangan dan pertanian, harus diusahakan untuk digeser kepada sektor sekunder yang lebih mempunyai kemampuan kompetitif dan akan lebih menggerakan roda ekonomi kerakyatan.

2.

Produktifitas petani di Kabupaten Balangan yang dinilai masih rendah harus terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas programprogram bidang pertanian;

3.

Penurunan jumlah atau angka jiwa penduduk miskin Kabupaten Balangan harus terus menjadi fokus utama dengan lebih mengedepankan kebijakan, program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

4.

Pada bidang pendidikan dengan rendahnya Angka Partisipasi Murni siswa SLTA perlu mendapat perhatian dan penanganan. Adanya pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan baik dilihat dari segi jarak maupun fasilitas perlu mendapat perhatian utama.

5.

Meningkatnya kematian bayi dan ibu di tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 perlu juga diperhatikan secara serius. Perlu ditelusuri apa penyebab dan bagaimana mengatasi hal tersebut sehingga tingkat kematian bayi ini bisa ditekan serendah mungkin.

6.

Pembangunan infrastruktur hendaknya lebih diarahkan pada pembangunan yang mendukung pengembangan bidang pertanian terutama masalah jalan usahatani dan jaringan irigasi tingkat desa serta pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan tujuan wisata Balangan yang mempunyai multi player effect.


II-61


7.

Meningkatnya Gini Ratio Kabupaten Balangan dan Penurunan daya beli masyarakat sejak tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pembangunan yang telah dilaksanakan makin timpang antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tengah dilaksanakan haruslah pertumbuhan yang berkualitas. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih memperhatikan pemerataan pembangunan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Balangan.


II-62

EVALUASI PENCAPAIAN TARGET RPJMD TAHUN 2011-2015 SAMPAI TAHUN 2014 VISI: MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU BALANGAN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan

Sasaran

Indikator

Target 2014

Capaian 2014

Lebih/ Kurang

%

SKPD Penanggungjawab

MISI I : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Pertumbuhan PDRB (%)

6.66

6.11

(0.55)

91.74 Pemkab

PDRB per kapita (Rp): Percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

-

dengan tambang

29,376,010.00

38,421,999.43

9,045,989.43

130.79 Pemkab

-

tanpa tambang

9,894,653.00

11,989,457.43

2,094,804.43

121.17 Pemkab

2,344,103.00

8,920,500.00

6,576,397.00

280.55

65.00

60.00

(5.00)

92.31 Disperindagkop

3,485.00

3,861.00

376.00


1.00

1.00

-


15.00

9.00

(6.00)


Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (dlm ribuan) Koperasi aktif (%)

Meningkatnya peranan usaha Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit usaha) mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam perkuatan struktur Jumlah BPR perekonomian daerah

LKM (unit usaha) Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran terbuka (%) terbuka dan jumlah penduduk Penduduk miskin (%) miskin

Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/jiwa)

Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/Ha) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Peningkatan produksi perikanan (%)

2.25

0.52

123.11 Pemkab

5.85

1.64

138.95 Pemkab

137.54

140.82

3.28

102.39 BPPKP

4.44

4.14

(0.30)

93.24 DisPTPHPP

487.90

665.00

177.10

136.30 DisPTPHPP

4.21

2.77

Bagian Ekonomi, KP2T, Disperindag

Peningkatan produksi peternakan (%): -

Daging

30.56

60.63

30.07

198.40 DisPTPHPP

-

Telur

42.91

12.60

(30.31)

29.36 DisPTPHPP

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan

Sasaran

Indikator Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)

Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam

Target 2014

Capaian 2014

Lebih/ Kurang

%


5,025.00

4,840.20

(184.80)

Cakupan Penanganan sampah (%)

66.25

80.20

13.95

121.06 BLHK

Pengendalian Tingkat Pencemaran (%

75.00

80.00

5.00

106.67 BLHK

Ketaatan terhadap RTRW (%)

35.00

35.00

-

Luas wilayah produktif-pertanian (Ha)

32,698.00

32,390.00

(308.00)

Luas wilayah produktif-Kehutanan & Perkebunan (Ha)

38,130.00

40,578.00

2,448.00

106.42 Dishutbun

Produksi karet (kg)

32,516.00

25,100.00

(7,416.00)

77.19 Dishutbun

41,402.50

18,892.30

(22,510.20)

45.63 Dishutbun

Penurunan lahan kritis (%)

96.32 Dishutbun

100.00 Bappeda 99.06 DisPTPHPP

MISI II : Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat

Jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

79.16

80.91

1.75

102.21 Dinas PU

Jembatan dalam kondisi baik (%)

39.76

35.82

(3.94)

90.09 Dinas PU

Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya /pelebaran (km)

83.23

72.67

(10.56)

87.31 Dinas PU

3.00

-

(3.00)

- Dinas PU

85.79

91.57

5.78

106.74 Dinas PU

1385.00

2,204.00

819.00

159.13 Dinas PU

Terminal dalam kondisi baik (%)

90.00

100.00

10.00

111.11 Dishubkominfo

Pembangunan terminal baru (%)

100.00

-

(100.00)

- Dishubkominfo

Peningkatan Operasional Balai Pengujian Kendaraan bermotor (%)

100.00

104.66

4.66


Ketersediaan fasilitas penunjang lalu lintas (%)

90.00

90.00

-


Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)

70.00

37.67

(32.33)

53.81 Dinas PU

125,995.50

625.00

(125,370.50)

0.50 Dinas PU

Panjang jalan kabupaten yang dibangun per tahun (km) Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi

Cakupan panjang jalan yang dipelihara (%) Panjang jembatan yang dibangun (m)

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada Panjang jaringan irigasi yang dibangun (m) lahan irigasi dan pemenuhan


Sasaran

Indikator

lahan irigasi dan pemenuhan Panjang talud/tanggul/JUT yang dibangun (m) kebutuhan air baku untuk air bersih

Target 2014

Capaian 2014

Lebih/ Kurang

%


14,000

36,274.00

22,274.00

259.10 Dinas PU

Panjang jalan inspeksi yang dibangun (m)

8,400

2,920.00

(5,480.00)

34.76 Dinas PU

Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%)

55.00

54.00

(1.00)

98.18 Dinas PU

40.00

38.00

(2.00)

95.00 Dinas PU, Bappeda

45.00

44.00

(1.00)


60.00

56.00

(4.00)


Tersedianya prasarana dan sarana Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%) perumahan & permukiman, serta Jalan lingkungan yang dibangun (%) perkantoran

Gedung perkantoran yang dibangun (dalam kondisi baik )-%

MISI III : Mewujudkan masyarakat Balangan yang sehat, cerdas, religius, berakhlak mulia dan berbudaya modern berdasarkan iptek dan imtaq dengan tetap memperhatikan kearifan lokal: Angka harapan hidup

69.50

62.50

(7.00)

89.93 Dinkes, RSUD

146.00

294.30

(148.30)

201.58 Dinkes, RSUD

21.00

19.30

1.70

91.90 Dinkes, RSUD

Menurunnya prevalensi gizi kurang

2.50

2.53

(0.03)

101.20 Dinkes, RSUD

Menurunnya prevalensi gizi buruk) pada anak balita

0.00

0.30

(0.30)

#DIV/0! Dinkes, RSUD

Jumlah Bidan (orang)

136.00

166.00

30.00

122.06 Dinkes

Jumlah Poskesdes (unit)

128.00

105.00

(23.00)

82.03 Dinkes

persentase penduduk yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat-PHBS )

63.20

55.30

(7.90)

87.50 Dinkes

Angka melek huruf

96.50

97.95

1.45

101.50 Dinas Pendidikan

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran

Meningkatnya kualitas dan aksessibilitas pelayanan kesehatan

Menurunnya angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran)

Angka rata-rata lama sekolah: -

SD

6.19

6.29

0.10


-

SMP

2.98

3.01

0.03


-

SMA/SMK

3.00

3.01

0.01


45.00

67.71

22.71


APK PAUD


Sasaran

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Indikator

Target 2014

Capaian 2014

Lebih/ Kurang

%


APK TK sederajat

55.00

66.03

11.03


APK SD/sederajat

99.88

115.04

15.16


APK SMP/Mts

96.55

97.60

1.05


73.88

81.58

7.70


95.50

93.42

(2.08)


95.50

63.94

(31.56)


APM SMA/SMK/sederajat

65.50

43.88

(21.62)


Angka Kelulusan SD sederajat

90.50

100.00

9.50


Angka Kelulusan SMP sederajat

93.00

99.94

6.94


Angka Kelulusan SMA/SMK sederajat

95.00

96.61

1.61


Meningkatnya mutu pendidikan APK SMA/SMK/MA dan aksessibilitas masyarakat APM SD/sederajat terhadap pelayanan pendidikan APM SMP/sederajat

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%):

Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama

-

TK

100.00

26.35

(73.65)


-

SD

100.00

65.77

(34.23)


-

SMP

100.00

90.88

(9.12)


-

SMA/SMK

100.00

90.23

(9.77)


Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)

90.00

87.63

(2.37)

97.37 Dinkes

Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kehamilan/cakupan K4 (%)

90.00

70.80

(19.20)

78.67 Dinkes

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas

95.00

29.06

(65.94)

30.59 BPPA&KB

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

95.00

67.92

(27.08)

71.49 BPPA&KB

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

97.00

87.77

(9.23)

90.48 BPPA&KB

Jumlah konflik bernuansa agama

0.00

-

-

- Badan Kesbangpol

Rasio sarana ibadah (per 10.000 penduduk)

4.01

2.47

161.60 Badan Kesbangpol

6.48


Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat

Sasaran

Indikator

Jumlah group kesenian

Target 2014

Capaian 2014

Lebih/ Kurang

%


11.00

11.00

-

100.00 Disporaparbud

6.00

5.00

-

83.33 Disporaparbud

7.00

5.00

(2.00)

71.43 Disporaparbud

100.00

0.00

(100.00)

100.00

50.00

(50.00)

50.00 Inspektorat

100.00 128.00

76.56 88.00

(40.00)

76.56 Inspektorat 68.75 Inspektorat

100.00

65.53

(34.47)

65.53

2.00

2.00

-

100.00 Bag. Organisasi

2.00

2.00

-


SKPD yang telah memiliki dan menerapkan SOP

38.00

36.00

-


Aparatur yang telah mengikuti Diklat sesuai dengan persyaratan jabatan dan pemenuhan kebutuhan profesionalitas (%)

96.00

15.00

(81.00)

Aparatur bidang jasa konstruksi yang kompeten (%)

70.00

64.94

(5.06)

Meningkatnya upaya pelestarian Jumlah peristiwa budaya dan pengembangan budaya lokal Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

MISI IV: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif (%) Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat (%) Temuan yang ditindaklanjuti (%) Jumlah LHP Penerapan SAKIP (Renstra, Renja, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain) %

Meningkatnya kualitas Meningkatkan tata kelola pelayanan kepada masyarakat pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah

Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik Jenis pelayanan yang dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(100.00) Inspektorat

Inspektorat, Bag. Organisasi, Bappeda

15.63 BKD 92.77 BKD, Bappeda


Sasaran

Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi

Indikator

Target 2014

Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK (%)

75.00

Penyediaan jaringan TIK (%)

80.00

Capaian 2014 75.00

80.00

Lebih/ Kurang

%


-

100.00

Kantor Perpustakaan, Dishubkominfo

-

100.00

Kantor Perpustakaan, Dishubkominfo

MISI V : Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Terciptanya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law ) dan terjaganya ketertiban umum.

Menurunnya kejadian kriminal (criminal index ) dan meningkatnya penuntasan kejahatan (clearance rate)

Tindak kriminalitas yang tertangani (%)

100.00

100.00

-

100.00 Satpol PP

Penyelesaian pelanggaran hukum sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku (%)

100.00

100.00

-

100.00 Satpol PP

90.00

74.00

(16.00)

82.22 Satpol PP

7.00

7.00

-

100.00 Satpol PP

Jumlah Polisi Pamong Praja (personil) Jumlah Linmas per desa (orang)

KESIMPULAN % pencapaian 21.51

Keterangan Target Kinerja Sulit Dicapai

Jumlah Target 20.00

20.00 26.00 47.00

27.96

Target Kinerja masih mungkin dicapai

26.00

50.54

Target Kinerja tahun sampai 2014 sudah tercapai

47.00 93.00

93.00


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Dalam RKPD Tahun 2016, kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah di satu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Perekonomian Balangan pada tahun 2013 masih didominasi oleh sektor primer dengan kontribusi hampir 85,49 persen (pertanian 16,73 persen dan pertambangan 68,76 persen). Kontribusi terkecil diberikan oleh sektor listrik dan air bersih dimana hanya mampu menyumbangkan 0,12 persen terhadap total PRDB. Dalam tiga tahun terakhir struktur perekonomian Balangan masih menunjukkan pola yang sama. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier tampaknya belum terlihat secara nyata. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dan konsisten dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam perekonomian. Tidak berkurangnya kontribusi sektor pertambangan tiap tahunnya dan cenderung meningkat, memperlihatkan bahwa belum terjadi peningkatan yang signifikan peningkatan peranan sektor lain terhadap total PBRD. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat walaupun memiliki keunggulan komparatif, tapi belum memiliki keunggulan kompetitif. Sementara sektor sekunder memiliki keunggulan kompetitif. Berbeda dengan keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif akan terus berubah karena bersifat dinamis; teknologi berubah terus, demikian juga kualitas SDM semakin berkembang, sehingga pengembangan sektor ini dapat dilaksanakan dan sangat tergantung pada kapasitas masyarakat (terutama pengusaha) untuk berinovasi dan melakukan perubahan terus menerus. Selama kurun waktu 2013 berbagai sektor ekonomi menunjukkan geliat yang cukup baik. Di tengah kondisi ekonomi dunia, utamanya beberapa Negara Eropa yang berada di pusaran krisis, ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif pada tahun 2013, walaupun RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

III-1


sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia berasal dari sektor industri serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pasar domestik Indonesia yang besar didukung oleh tingkat populasi yang tinggi membuat Indonesia menjadi pasar potensial bagi industri dalam negeri. Secara nasional perekonomian Indonesia tumbuh positif pada tahun 2013 yaitu mengalami pertumbuhan yang menurun cukup signifikan, yaitu sebesar 5,02 persen dibanding tahun 2012 sebesar 6,23 persen. Sedangkan untuk tingkat provinsi Kalimantan Selatan PDRB tumbuh sebesar 5,18 persen, sedikit menurun dari tahun sebelumnya 5,73 persen. Untuk tingkat regional kabupaten Balangan ekonomi tumbuh sebesar 5,88 persen, meningkat cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,68 persen. Sektor pertambangan juga sektor pertanian tetap menjadi komoditas penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Balangan. Sumber pertumbuhan terbesar juga diperoleh dari dua sektor utama ini. Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan PDRB tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan adalah sebesar 4,22 persen (tanpa minyak bumi dan pertambangan). Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 dengan minyak bumi dan pertambangan pada tahun 2013 adalah 1.745,7 miliar rupiah. Nilai tersebut meningkat sebesar 5,88 persen dari tahun sebelumnya Dilihat dari kontribusi menurut sektornya, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2013 yang tertinggi adalah pada sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 1,88 persen. Sektor lain yang mengalami kenaikan adalah sektor Pengangkutan & Komunikasi yaitu sebesar 0,67 persen serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya yaitu sebesar 0,63 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari 4,18 persen tahun 2012 menurun menjadi 0,68 persen di tahun 2013. Sektor listrik dan air bersih juga mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari 6,53 persen tahun 2012 menurun menjadi 3,08 persen di tahun 2013.


III-2


3.1.2 Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dan IPM Kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang melambat ini ternyata tidak sepenuhnya berkorelasi dengan indikator makro ekonomi lainnya seperti tingkat pengangguran, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu

aspek penting untuk

mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan

adalah

tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Berdasarkan grafik 3.1 dapat diketahui bahwa ekonomi Balangan berlawanan arah atau berkorelasi negatif dengan penduduk miskin dan berkorelasi positif dengan IPM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin laju pertumbuhan ekonomi Balangan, maka tingkat kemiskinan cenderung semakin menurun dan angka IPM juga semakin tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan angka IPM. Grafik 3.1 Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dan IPM Kabupaten Balangan

Pada tahun 2012, angka kemiskinan di Kabupaten Balangan mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 6,86 persen tahun 2012 dan 7,31 persen pada tahun 2011. Namun yang perlu dicermati adalah pada ketimpangan pertumbuhan terhadap kemiskinan yang tercermin pada perkembangan kemiskinan dan gini ratio Balangan. Jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.


III-3


Grafik 3.2 Perkembangan Kemiskinan dan Gini Ratio Balangan

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan grafik 3.2 menunjukkan bahwa penduduk miskin Balangan menunjukkan penurunan selama kurun waktu 2005-2012. Penurunan yang terjadi dan cukup drastis adalah pada kurun waktu tahun 2005-2008. Namun mulai tahun 2008-2012, penurunan ini mulai mengalami perlambatan, yang secara umum disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Sejak tahun 2010, terlihat kemiskinan semakin menurun, namun gini ratio semakin tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tinggi ini merupakan salah satu pertanda bahwa pemerataan pembangunan harus lebih ditingkatkan sehingga dengan sendirinya kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara umum akan lebih baik.

3.1.3 Ketenagakerjaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari sektor ketenagakerjaan, hampir tiga perempat penduduk bekerja di Balangan memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor primer. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 74,35 persen. Sementara sektor tersier dan skunder menyerap tenaga kerja masing-masing 21,43 dan 4,23 persen.


III-4


Sektor primer terutama pertanian adalah merupakan sektor padat karya yang paling banyak menyedot tenaga kerja, yaitu mencapai 74 persen. Sedangkan sektor pertambangan sebagai sektor yang padat modal hanya menyedot tenaga kerja tidak lebih dari 1 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan share dari pertambangan yang mencapai 65 persen dan pertanian hanya 20%. Data ini mengindikasikan bahwa ‘kue pembangunan’ lebih banyak dinikmati oleh pekerja di sektore pertambangan. Dilihat dari optimalisasi jam kerja, sebagian besar pekerja di bidang pertanian (67,05 persen) memiliki jam kerja kurang dari 35 jam setiap minggunya dan sebagian besar pekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam/minggu ini adalah pekerja perempuan. Sementara 28,06 persen memiliki jam kerja 35 jam atau lebih selama seminggu dan didominasi oleh pekerja laki-laki. Dengan rendahnya jam kerja di Balangan menunjukkan bahwa tingkat produktifitas petani di Balangan perlu ditingkatkan. Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja di bidang pertanian ditambah dengan produktifitas yang rendah menyebabkan Purchasing Power Parity (PPP) di Kabupaten Balangan juga rendah yang secara langsung berpengaruh terhadap IPM.

Grafik 3.3 Tenaga Kerja Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012

Tenaga Kerja Pertanian Menurut Kab/Kota, 2012 (persen) Balangan

76,3

Barito Kuala

64,6 57,1

Tabalong

56,3

Tapin

55,8

Hulu Sungai Tengah

54,3

Banjar

48,2

Hulu Sungai Selatan

46,2

Tanah Laut

39,5

Kota Baru

37,8

Tanah Bumbu Hulu Sungai Utara

32,5 6,7 2,5

Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin

Sumber : Sakernas BPS Tahun 2012


III-5


3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Balangan Berdasarkan uraian tentang indikator makro ekonomi Kabupaten Balangan, maka dapat diketahui bahwa secara umum makro ekonomi Kabupaten Balangan selalu tumbuh secara positif. Namun yang menjadi masalah dalam rangka peningkatan pertumbuhan makro ekonomi adalah perlunya akselerasi menuju tujuan tersebut. Hal ini mengingat pertumbuhan makro ekonomi, walaupun positif tetapi pertumbuhannya masih agak lamban, apalagi jika dibandingkan dengan pertumbuhan makro ekonomi kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kalimantan Selatan, terutama untuk angka kemiskinan dan IPM yang perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu langkah dan upaya serta kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menggali dan menggerakan perekonomian guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balangan. Secara substansi, maka terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang dapat ditegaskan dalam RKPD Tahun 2016 yaitu: 1. Perlunya meningkatkan upaya menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier. Untuk ini perlu penguatan dan keberpihakan pemerintah daerah kepada sektor usaha kecil menengah, koperasi dan usaha ekonomi kreatif. 2. Perlunya upaya yang realistis dan sistemik untuk meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Balangan sehingga lebih produktif, salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program bidang pertanian; 3. Pemerintah daerah perlu menjaga dan meningkatkan kualitas karet masyarakat dan stabilitas harga karet, karena ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat Balangan. Berdasarkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Balangan, maka dapat disusun asumsi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi makro pada tahun berjalan (2015) dan tahun perencanaan (2016) seperti pada Tabel 3.1. berikut.


III-6


Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2012-2013 dan Proyeksi Tahun 2014-2015

No

1

2

3

7 8 9

Indikator Makro PDRB Per Kapita dengan tambang (ADHB) PDRB Per Kapita tanpa tambang (ADHB) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB ADHB dengan pertambangan Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran IPM

Realisasi Tahun Tahun

Proyeksi

2012

2013

Bertambah / Berkurang (5-4)

Rp

29.921.970

32.420.879,19

4.263.620,19

38.421.000,43

39.667.676

42.157.259

Rp

10.366.491

11.127.738,65

1.769.858,65

11.989.457,43

12.821.880

14.357.880

%

4,68

5,88

1,02

6,11

6,42

6,66

%

6,86

6,64

- 0,22

5,85

5,62

4,92

%

3,95

2,92

-1,03

2,77

2,35

2,30

67,71

68,37

0,66

69,00

70,50

72,01

Satuan

2014*

2015

2016

Sumber: BPS Kab. Balangan Tahun 2014, LAKIP 2014, dan RPJMD Tahun 2011-2015 * asumsi realisasi tahun 2014.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.


III-7


Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan 2012-2014

NO.

REALISASI

REALISASI

REALISASI

SELISIH 2014 2013

2012

2013

2014

(+/-)

3

4

5

6

URAIAN 2

% (+/-)

1 1

PENDAPATAN

2

PENDAPATAN ASLI DAERAH

3

Pendapatan Pajak Daerah

2,077,254,400.00

3,526,784,592.00

9,563,359,319.35

6,036,574,727.35

171.16

4

Pendapatan Retribusi Daerah

3,274,524,403.00

4,333,292,718.00

13,380,092,086.46

9,046,799,368.46

208.77

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4,627,391,626.00

5,730,383,728.00

10,515,719,921.00

4,785,336,193.00

83.51

6

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

16,175,136,290.26

17,062,914,429.80

15,489,180,350.74

-1,573,734,079.06

-9.22

7

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)

26,154,306,719.26

30,653,375,467.80

48,948,351,677.55

18,294,976,209.75

59.68

8

PENDAPATAN TRANSFER

9

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 50,274,251,625.00

45,314,795,536.00

0.00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

277,352,479,560.00

262,418,809,515.00

240,900,536,819.00

10

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

327,626,731,185.00

307,733,605,051.00

240,900,536,819.00

11

Dana Alokasi Umum

258,116,917,000.00

287,613,144,000.00

319,202,334,000.00

31,589,190,000.00

10.98

12

Dana Alokasi Khusus

3,207,280,000.00

1,778,830,000.00

12,973,910,000.00

11,195,080,000.00

629.35

13

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 12)

588,950,928,185.00

597,125,579,051.00

573,076,780,819.00

24,048,798,232.00

-4.03

14

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

15

Dana Otonomi Khusus

0

0

0

0.00

16

Dana Penyesuaian

0

0

0

0.00

17

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (15 s/d 16)

0

0

0

0.00

18

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

19

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

73,004,159,259.00

54,584,179,823.00

61,213,019,805.00

6,628,839,982.00

12.14

20

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

0

2,000,000,000.00

0.00

-2,000,000,000.00

-100.00

21

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s/d 20)

73,004,159,259.00

56,584,179,823.00

61,213,019,805.00

4,628,839,982.00

8.18

22

Total Pendapatan Transfer (13 + 17 + 21)

661,955,087,444.00

653,709,758,874.00

634,289,800,624.00

19,419,958,250.00

-2.97

23

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

24

Pendapatan Hibah

0

0

0

0.00

25

Pendapatan Dana Darurat

0

0

0

0.00

26

Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24 s/d 26)

32,792,215,353.00

37,378,715,569.00

30,852,667,938.00

-6,526,047,631.00

-17.46

32,792,215,353.00

37,378,715,569.00

30,852,667,938.00

-6,526,047,631.00

-17.46

720,901,609,516.26

721,741,849,910.80

714,090,820,239.55

-7,651,029,671.25

-1.06

Dana Bagi Hasil Pajak

27 28

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 22 + 27)


7

45,314,795,536.00 21,518,272,696.00 66,833,068,232.00

III-8

-100.00 -8.20


Dari sisi volume terus meningkat, namun dari sisi analisa pendapatan Kabupaten Balangan belum sepenuhnya mencerminkan APBD yang memiliki kemandirian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA. 2012 hanya memiliki proporsi sebesar 3,63 persen, TA. 2013 naik menjadi 4,25% dan TA. 2014 naik cukup signifikan pada 6,85 persen. Walaupun demikian, kondisi ini cukup baik karena adanya peningkatan proporsi yang cukup signifikan terhadap total pendapatan. Sebagian besar pendapatan didominasi oleh Dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).

3.2.2. Neraca Daerah Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya yang dikeluarkan adalah semua biaya yang menjadi masukan (input) dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian, termasuk di dalamnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi, cost untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai outcome. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD, dalam hal ini, perolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang & jasa; misalnya aset yang diterima dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat. Dalam pengelolaan isu yang terkait dengan asset mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan, harus terus menerus mendapatkan perhatian dan perbaikan sehingga pengelolaan asset di Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan dengan baik. Rekapitulasi aset Kabupaten Balangan sampai dengan tahun anggaran 2014 disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini.


III-9


Tabel 3.3 Rekapitulasi Aset Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2008-2010

No

Tahun Perolehan

Tanah (Rp)

Peralatan dan Mesin (Rp)

1

2012

19,243,248,600

13,371,325,206

2

2013

12,793,976,815

22,619,984,602

3

2014

3,471,115,050

7,782,540,883

Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)

Gedung dan Bangunan (Rp)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)

Aset Tetap lainnya (Rp)

7,451,452,730

1,745,108,900

-

41,368,379,777

79,176,169,128

1,501,392,833

2,912,194,000

8,182,680,552

5,109,430,700

4,191,884,910

-

45,881,190,951

Sumber : Bidang Aset DPPKAD Kab Balangan Tahun 2015

3.2.3. Proporsi Penggunaan Anggaran Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2013 sampai 2014, ratarata rasio persentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran hanya sebesar 32.31 persen seperti dirinci pada Tabel 3.4. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Balangan relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi total pengeluaran dalam APBD. Namun jika melihat trend dari tahun 2013 sampai tahun 2014 menunjukkan persentase Belanja Aparatur terhadap Total Pengeluaran terus meningkat seiring meningkatnya jumlah total Pengeluaran. Proporsi belanja Aparatur terhadap total pengeluaran pada tahun 2013 sebesar 31,43 persen, dan meningkat di tahun 2014 menjadi 32,31 persen. Peningkatan proporsi ini harus tetap menjadi perhatian supaya porsi Belanja Aparatur tidak semakin mendominasi belanja dan mengurangi belanja lainnya.

Tabel 3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Balangan Tahun 2013-2014

No

Uraian

Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)

Persentase

(a)

(b)

(a)/(b) X 100 %

1

TA 2013

241.925.186.071,00

769.797.309.551,70

31,43

2

TA 2014

271.819.036.433,00

841.281.684.478,50

32,31

Sumber: DPPKAD Kab Balangan Tahun 2015


III-10


3.2.4. Analisis Pembiayaan Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2010 sampai 2011, defisit riil anggaran Kabupaten Balangan ditutup dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini tampak dari rata-rata proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil, dengan SILPA selalu lebih besar dari total defisit riil. Sedangkan untuk proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil setiap Tahun Anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut. Tabel 3.5. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2009-2011

No 1 2 3 4 5 6 7

Proporsi dari Total Defisit Riil (%)

Uraian SILPA TA sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan piutang daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

2012 49,03 -

2013 10,45 -

2014 -27,28 -

Sumber : DPPKAD Kab Balangan Tahun 2015

Pada sisi anggaran, dengan lebih besarnya SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dari pada defisit riil anggaran tahun bersangkutan, tentunya akan dapat menjamin kecukupan anggaran. Tetapi pada sisi keuangan hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi keuangan Tahun Anggaran sebelumnya belum maksimal, yang secara langsung berpengaruh terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan. Jelasnya mengenai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.


III-11


Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi APBD Kabupaten Balangan Tahun 2012, Tahun 2013 dan 2014

NO.

URAIAN

1

2

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)

8 9 10 11 12 13

PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 12)

14 15 16 17

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (15 s/d 16)

REALISASI

REALISASI

REALISASI

SELISIH 2014 2013

2012 5

2013 4

2014 4

(+/-) 6

% (+/-) 7

2,077,254,400.00 3,274,524,403.00 4,627,391,626.00 16,175,136,290.26 26,154,306,719.26

3,526,784,592.00 4,333,292,718.00 5,730,383,728.00 17,062,914,429.80 30,653,375,467.80

9,563,359,319.35 13,380,092,086.46 10,515,719,921.00 15,489,180,350.74 48,948,351,677.55

6,036,574,727.35 9,046,799,368.46 4,785,336,193.00 -1,573,734,079.06 18,294,976,209.75

171.16 208.77 83.51 -9.22 59.68

327,626,731,185.00 258,116,917,000.00 3,207,280,000.00 588,950,928,185.00

307,733,605,051.00 287,613,144,000.00 1,778,830,000.00 597,125,579,051.00

240,900,536,819.00 319,202,334,000.00 12,973,910,000.00 573,076,780,819.00

-66,833,068,232.00 31,589,190,000.00 11,195,080,000.00 -24,048,798,232.00

10.98 629.35 -4.03

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.00 0.00 0.00

73,004,159,259.00

54,584,179,823.00

61,213,019,805.00

6,628,839,982.00

12.14

0

2,000,000,000.00

0.00

-2,000,000,000.00

-100.00

21 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s/d 20) 22 Total Pendapatan Transfer (13 + 17 + 21)

73,004,159,259.00 661,955,087,444.00

56,584,179,823.00 653,709,758,874.00

61,213,019,805.00 634,289,800,624.00

4,628,839,982.00 -19,419,958,250.00

8.18 -2.97

23 24 25 26 27 28

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24 s/d 26) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 22 + 27)

0 0 32,792,215,353.00 32,792,215,353.00 720,901,609,516.26

0 0 37,378,715,569.00 37,378,715,569.00 721,741,849,910.80

0 0 30,852,667,938.00 30,852,667,938.00 714,090,820,239.55

0.00 0.00 -6,526,047,631.00 -6,526,047,631.00 -7,651,029,671.25

-17.46 -17.46 -1.06

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 38)

231,453,837,686.00 118,931,815,472.00 7,245,505,000.00 95,092,769.00 14,133,689,743.00 371,859,940,670.00

241,925,186,071.00 150,985,234,130.00 0 0 8,066,125,000.00 2,299,735,000.00 0 15,498,920,943.00 418,775,201,144.00

271,819,036,433.00 168,473,053,098.00 0 0 9,795,903,400.00 3,373,575,000.00 0 19,739,755,208.00 473,201,323,139.00

29,893,850,362.00 17,487,818,968.00 0.00 0.00 1,729,778,400.00 1,073,840,000.00 0.00 4,240,834,265.00 54,426,121,995.00

40 41 42 43 44 45 46 47

BELANJA MODAL Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal (41 s/d 46)

5,555,061,257.00 26,534,152,112.00 67,927,441,680.00 138,191,980,570.00 1,360,364,978.00 0 239,569,000,597.00

5,157,294,500.00 25,372,797,480.00 103,378,321,930.00 140,701,239,390.00 148,321,900.00 0 274,757,975,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 300,252,288,373.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,252,288,373.00

-100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00

48 49 50 51

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (49) JUMLAH BELANJA (39 + 47 + 50)

0 0 611,428,941,267.00

407,500,000.00 407,500,000.00 693,940,676,344.00

153,088,779.00 153,088,779.00 773,606,700,291.00

-254,411,221.00 -254,411,221.00 79,666,023,947.00

-62.43 -62.43 11.48

18 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 19 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 20 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi


12.36 11.58

21.44 46.69 27.36 13.00

III-12

9.28


NO.

URAIAN

1

2

52 53 54 55 56

TRANSFER TRANSFER/ BAGI HASIL Bagi Hasil Pajak JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL KE KEPADA …. (54) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 55)

REALISASI

REALISASI

REALISASI

SELISIH 2014 2013

2012 5

2013 4

2014 4

(+/-) 6

% (+/-) 7

0 0 611,428,941,267.00

0 0 693,940,676,344.00

0 0 773,606,700,291.00

0.00 0 79,666,023,947.00

11.48

109,472,668,249.26 49.03

27,801,173,566.80 10.45

-59,515,880,051.45 -27.28

-31,714,706,484.65

-314.08

223,263,291,652.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225,000,000.00 0 0 0 223,488,291,652.34

266,101,697,448.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000.00 0 0 0 266,251,697,448.86

218,196,237,808.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,000,000.00 0 0 0 218,321,237,808.30

-47,905,459,640.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -47,930,459,640.56

-18.00

-18.00

0 11,000,000,000.00 0

0 18,000,000,000.00 0

0 27,000,000,000.00 0

0.00 9,000,000,000.00 0.00

#DIV/0! 50.00 #DIV/0!

55,859,230,102.40

57,856,633,207.70

40,674,948,187.50

-17,181,685,020.20

-29.70

80 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

0

0

0

0.00

81 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

0

0

0

0.00

0 0 0 0 66,859,230,102.40 156,629,061,549.94

0 0 0 0 75,856,633,207.70 190,395,064,241.16

0 0 0 0 67,674,948,187.50 150,646,289,620.80

0.00 0.00 0.00 0.00 -8,181,685,020.20 -39,748,774,620.36

-10.79 -20.88

266,101,729,799.20

218,196,237,807.96

91,130,409,569.35

-71,463,481,105.01

-58.23

57 SURPLUS/ DEFISIT (28 - 56) 58 PEMBIAYAAN 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan dari Sisa UYHD Tahun Lalu Penerimaan Piutang Fihak Ketiga Jumlah Penerimaan (60 s/d 73)

75 76 77 78

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

79 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

82 83 84 85 86 87

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pengembalian Dana DPPID Jumlah Pengeluaran (76 s/d 85) PEMBIAYAAN NETTO (74 -86)

88 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (57 + 87)


-16.67

III-13


3.3.5. Kerangka Pendanaan Belanja daerah pada dua tahun anggaran terakhir menunjukkan trend yang semakin meningkat.

Dari

berbagai

komponen

Belanja,

Pertumbuhan

rata-rata

terbesar

disumbangkan oleh Belanja Bantuan Sosial yaitu sebesar 46,69 persen dan Belanja Bantuan Keuangan yaitu 27,36 persen, sedangkan pertumbuhan Belanja Modal masih positif yaitu sebesar 9,28 persen. Seiring dengan meningkatnya realisasi pendapatan, maka realisasi belanja operasi dan belanja Modal juga meningkat. Untuk lebih lengkapnya, data Belanja Kabupaten Balangan tiga tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3.7.


III-14


Tabel 3.7. Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Balangan Tahun 2012-2014 NO.

REALISASI

REALISASI

REALISASI

SELISIH 2014 2013

2012

2013

2014

(+/-)

URAIAN

% (+/-)

1

BELANJA

2

BELANJA OPERASI

3

Belanja Pegawai

231,453,837,686.00

241,925,186,071.00

271,819,036,433.00

29,893,850,362.00

12.36

4

Belanja Barang

118,931,815,472.00

150,985,234,130.00

168,473,053,098.00

17,487,818,968.00

11.58

5

Belanja Bunga

-

0

0

0.00

34

Belanja Subsidi

-

0

0

0.00

35

Belanja Hibah

7,245,505,000.00

8,066,125,000.00

9,795,903,400.00

1,729,778,400.00

21.44

36

Belanja Bantuan Sosial

95,092,769.00

2,299,735,000.00

3,373,575,000.00

1,073,840,000.00

46.69

37

Belanja Bagi Hasil

-

0

0

0.00

38

Belanja Bantuan Keuangan

14,133,689,743.00

15,498,920,943.00

19,739,755,208.00

4,240,834,265.00

27.36

39

Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 38)

371,859,940,670.00

418,775,201,144.00

473,201,323,139.00

54,426,121,995.00

13.00

40

BELANJA MODAL

41

Tanah

5,555,061,257.00

5,157,294,500.00

0.00

0.00

-100.00

42

Peralatan dan Mesin

26,534,152,112.00

25,372,797,480.00

0.00

0.00

-100.00

43

Gedung dan Bangunan

67,927,441,680.00

103,378,321,930.00

0.00

0.00

-100.00

44

Jalan, Irigasi dan Jaringan

138,191,980,570.00

140,701,239,390.00

0.00

0.00

-100.00

45

Aset Tetap Lainnya

1,360,364,978.00

148,321,900.00

0.00

0.00

-100.00

46

Aset Lainnya

0

0

0

0.00

47

Jumlah Belanja Modal (41 s/d 46)

239,569,000,597.00

274,757,975,200.00

300,252,288,373.00

300,252,288,373.00

9.28

48

BELANJA TAK TERDUGA

49

Belanja Tak Terduga

0

407,500,000.00

153,088,779.00

-254,411,221.00

-62.43

50

Jumlah Belanja Tak Terduga (49)

0

407,500,000.00

153,088,779.00

-254,411,221.00

-62.43

51

JUMLAH BELANJA (39 + 47 + 50)

611,428,941,267.00

693,940,676,344.00

773,606,700,291.00

354,423,999,147.00

11.48

52

TRANSFER


III-15


NO.

REALISASI

REALISASI

REALISASI

SELISIH 2014 2013

2012

2013

2014

(+/-)

URAIAN

% (+/-)

53

TRANSFER/ BAGI HASIL

54

Bagi Hasil Pajak

0

0

0

0.00

55

JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL KE KEPADA …. (54)

0

0

0

0

56

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 55)

611,428,941,267.00

693,940,676,344.00

773,606,700,291.00

354,423,999,147.00

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Untuk proyeksi tahun 2016 ke depan, berdasarkan data-data yang sifatnya sementara dan asumsi serta kewajiban pengalokasian Dana Desa sebanyak 10 persen dari dana transfer setelah dikurangi DAK, maka rancangan APBD Kabupaten Balangan tahun 2016 dalam RKPD adalah sebagai berikut.


III-16

11.48


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan

tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab

permasalahan

pembangunan

daerah/isu-isu

strategis,

dilakukan

untuk

menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan pada tahun 2016 bersifat base line dan masih melanjutkan prioritas dan sasaran pembangunan dari RPJPD Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Misi Mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Tujuan Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat

Sasaran Percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatnya peranan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam

Mewujudkan masyarakat Balangan yang sehat, cerdas, religius, berakhlak mulia dan berbudaya modern berdasarkan iptek dan imtaq dengan tetap memperhatikan kearifan local

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Meningkatnya kualitas dan aksessibilitas pelayanan kesehatan Meningkatnya mutu pendidikan dan aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik


IV-1


Misi

Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat

Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat

Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih Tersedianya prasarana dan sarana perumahan dan permukiman Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi

Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

4.2.

Terciptanya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.

Menurunnya kejadian kriminal (criminal index) dan meningkatnya penuntasan kejahatan (clearance rate)

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016 Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan, prioritas

dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya upaya-upaya pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti terciptanya lapangan kerja yang memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui:


IV-2


1. Pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, yang didukung melalui: a) penciptaan iklim investasi yang kondusif dan lingkungan usaha yang sehat, b) peningkatan kualitas SDM pelaksana uasaha; c) penguatan modal untuk koperasi dan UMKM melalui penyertaan modal pemerintah, d) fasilitasi peningkatan added value produk dan pangsa pasar, 2. Revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui : a) pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri); b) Peningkatan produktivitas petani melalui intensifikasi dandiversifikasi jenis usaha pertanian; c) Perlunya upaya yang realistis dan sistemik untuk meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Balangan sehingga lebih produktif, salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program bidang pertanian; 3. Melanjutkan upaya pembangunan bendung pitap yang akan bermanfaat bagi masyarakat Balangan khususnya petani sehingga bisa meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.

b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Penekanan pembangunan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayananan kesehatan berkualitas, pembangunan bidang agama dan sosial budaya, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. c. Membangun infrastruktur dan sarana-prasarana umum yang handal yang ditunjukkan dari meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur dan sarana-prasarana umum. d. Memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang ditekankan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. e. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) , penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, SOP, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem reward dan punishment yang tepat dan memadai RKPD Kabupaten Balangan T.A. 2014

IV-3


f. Membangun kondisi kehidupan yang kondusif. Kebijakan ini terkait dengan pengembangan kehidupan beragama yang kondusif, kehidupan sosial budaya dan pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban umum terutama pasca pemilihan Kepala Daerah Periode 2015-2020. Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian

sasaran.

Program pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2016 tetap terfokus pada prioritas sebagai berikut: a. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. b. Pembangunan Sumber Daya Manusia, c. Pembangunan Infrastruktur, d. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, e. Pembangunan Iklim Kehidupan yang Kondusif.


IV-4


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada tahun 2016 dan kemungkinan perubahannya. Prioritas sasaran pembangunan daerah menempati prioritas dan perhatian manajemen pemerintahan paling utama yang dikategorikan pada prioritas I. Selengkapnya, prioritas tersebut adalah sebagai berikut: a. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan berlandaskan prinsip pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan,. b. Pembangunan Sumber Daya Manusia, c. Pembangunan Infrastruktur, d. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, e. Pembangunan Iklim Kehidupan yang Kondusif. Sedangkan untuk Program dan Kegiatan Prioritas daerah serta Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD sebagai satu kesatuan dari RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2016 terlampir.


V-1


BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang salah satunya memuat rencana program dan kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten Balangan untuk Tahun 2016 telah dilaksanakan secara sistematis melalui berbagai tahapan. Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten membuahkan hasil berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. RKPD Tahun 2016 ini, di samping dijadikan acuan dan pedoman bagi segenap Aparatur Pemerintah Daerah, juga harus menjadi arahan dan alat penggerak bagi masyarakat beserta organisasi terkait dalam meningkatkan partisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan berakhirnya tahun perencanaan RPJMD Tahun 2011-2015, maka dasar penyusunan RKPD tahun 2016 bersifat baseline atau meneruskan apa yang telah menjadi target RPJPD dan RPJMD sebelumnya dengan revisi dan penguatan pada sektor-sektor yang berdasarkan evaluasi masih harus ditingkatkan. Akhirnya menjadi harapan kita semua agar RKPD ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga bisa diimplementasikan dalam gerak pembangunan ke depan dan mempermudah jalan bagi generasi yang akan datang untuk menuju Balangan yang Mandiri dan Sejahtera.


VI-1

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2016 KATA PENGANTAR

Recommend Documents