Kata Pengantar. LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013

Kata Pengantar Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Revisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2013.

LAKIP yang disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis. Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 . Bantul,

Maret 2014

Bupati Bantul

Hj. SRI SURYA WIDATI

[i]


[ii]


Ikhtisar Eksekutif Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Revisi LAKIP Kabupaten Bantul tahun 2013 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Bantul.

LAKIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 ratarata telah tercapai 85,91 atau telah direalisasikan dengan Sangat Berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator atau sebanyak 83,33% dikategorikan sangat berhasil, 2 (dua) indikator atau 11,11% dikategorikan berhasil dan 1 (satu) indikator atau 5,56% hanya mencapai tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Bantul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai. [iii]


[iv]


Daftar Isi Kata Pengantar____________________________________________________________________________________________ i

Ikhtisar Eksekutif ________________________________________________________________________________________ iii Daftar Isi __________________________________________________________________________________________________ v

Daftar Tabel _____________________________________________________________________________________________ vii Daftar Gambar ___________________________________________________________________________________________ ix A.

Pendahuluan____________________________________________________________________________________1

Latar Belakang _________________________________________________________________________________1

B.

Maksud dan Tujuan ____________________________________________________________________________2

D.

Gambaran Umum Daerah______________________________________________________________________3

C.

E.

Sejarah Pemerintah Kabupaten Bantul _______________________________________________________2

1. 2. 3.

Kondisi Geografis _________________________________________________________________________3 Luas Wilayah ______________________________________________________________________________4 Topografi __________________________________________________________________________________4

Gambaran Umum Demografi __________________________________________________________________5

1. 2.

Jumlah Penduduk _________________________________________________________________________5 Penduduk Miskin _________________________________________________________________________7

F.

Kondisi Ekonomi Daerah ______________________________________________________________________8

H.

Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul____________________________________________________ 16

G. I. J.

A. B.

Inovasi Daerah________________________________________________________________________________ 10

Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul __________________________________________ 17

Sistematika Penyajian LAKIP ________________________________________________________________ 18

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja________________________________________________________ 19

Instrumen untuk mendukung Pengelolaan Kinerja _______________________________________ 19 Rencana Strategis ____________________________________________________________________________ 21

1.

2.

Visi dan Misi _____________________________________________________________________________ 21 Tujuan dan Sasaran _____________________________________________________________________ 22 [v]

1.

2.

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja dalam Review RPJMD 2011-2015 _______________________________________________________________________________ 26 Tema Pembangunan dan Program Prioritas __________________________________________ 37

C.

Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ______________________________________ 39

E.

Revisi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 ________________________________________________ 40

D.

A. B. C.

Program untuk Pencapaian Sasaran ________________________________________________________ 39

Akuntabilitas Kinerja ________________________________________________________________________ 43

Pengukuran Kinerja __________________________________________________________________________ 43

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 _____________________________________________ 44 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ______________________________________________________ 47

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. D.

E.

Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah _________________________________________ 47

Sasaran 2 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ___________________________________________________________________________________ 50

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik__________________________________ 52

Sasaran 4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat_____________________________ 53

Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pendidikan ________________________________________ 61 Sasaran 6 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan ______________________________________________________________________________ 63

Sasaran 7 Meningkatnya ketahanan pangan daerah _________________________________ 68

Sasaran 8 Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata__________________________ 70

Sasaran 9 Menurunnya tingkat pengangguran _______________________________________ 73

10. Sasaran 10 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin _______________________ 75

11. Sasaran 11 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana __________ 77

Pencapaian Kinerja Lainnya _________________________________________________________________ 80 1.

2.

3.

Pencapaian Target MDGs _______________________________________________________________ 80

Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)____________________________ 85 Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)_____________________________________ 85

Akuntabilitas Anggaran ______________________________________________________________________ 86

Penutup _______________________________________________________________________________________ 89

Lampiran Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2013 _______________ 91

[vi]


Daftar Tabel Tabel I.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2013 ................. 5

Tabel I.4

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 ......... 8

Tabel I.2

Tabel I.3

Tabel I.5

Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan Tahun 2013 ................................................. 7

Persentase Jiwa dan Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2012.............................. 7 Jumlah Penelitian/Survey dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2013........... 11

Tabel I.6

Sistem Informasi ................................................................................................................................. 12

Tabel I.9

Potensi Energi Baru Terbarukan .................................................................................................. 15

Tabel I.7

Tabel I.8

Tabel II.1

Tabel II.2

Tabel II.3

Tabel II.4

Tabel II.5

Tabel II.6

Tabel II.7

Tabel II.8

Tabel III.1

Tabel III.2

Tabel III.3

Tabel III.4

Tabel III.5

Tabel III.6

Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat ................................................................... 14 Teknologi Tepat Guna dan Penemu ............................................................................................. 15

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ..................................................................... 25

Stategi dan Arah Kebijakan Misi 1 ............................................................................................... 27




Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ........................................................................ 39

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2013.................................................................. 40 Revisi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 ............................................................................. 40

Pengukuran dengan Skala Ordinal .............................................................................................. 44

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013....................................................................... 45

Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2013 .............................................................................. 46

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Pengukuran Kinerja ........................................................... 50



Tabel III.7

Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 .......................................................... 58

Tabel III.10

Perkembangan Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2009 – 2012 ......................................................................................................................................................... 62

Tabel III.8

Tabel III.9

Tabel III.11

Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tahun 2011-2012... 59


Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2009 - 2012 ............................................................................................................................. 63 [vii]

Tabel III.12

Tabel III.13

Tabel III.14

Tabel III.15

Tabel III.16

Tabel III.17 Tabel III.18

Tabel III.19

Tabel III.20


Tabel III.23


LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Pengukuran Kinerja ........................................................... 64

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul .................................................................................... 65



Desa Wisata di Bantul ....................................................................................................................... 70

Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Paiwisata Tahun 2008 – 2012 ....... 72 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Pengukuran Kinerja ........................................................... 73

Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Pengukuran Kinerja ........................................................ 75

Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Pengukuran Kinerja ........................................................ 77

Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bantul.......................................................................... 78 Target dan Capaian MDGs di Bantul Tahun 2013.................................................................. 80

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008-2012 Kabupaten Bantul, Pemerintah DIY dan Nasional ....................................................................................................... 85

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul ................................. 86 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2013 ..................................................................... 87

[viii]


Daftar Gambar Gambar I.1

Monumen Pangeran Diponegoro di Goa Selarong ................................................................... 2

Gambar I.4

Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2013............................................ 6

Gambar I.2 Gambar I.3

Gambar I.5 Gambar I.6

Gambar I.7

Gambar I.8

Gambar I.9

Peta Administrasi Kabupaten Bantul ............................................................................................ 4 Penggunaan Lahan Tahun 2013 ...................................................................................................... 4

Pertanian sebagai Pendukung Perekonomian Kabupaten Bantul .................................... 9 Gerabah Kasongan dan Batik Kayu sebagai Industri Kreatif Bantul ................................ 9

Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2009 – 2013 .............................................................. 10

LPSE Kabupaten Bantul ................................................................................................................... 13

Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul..................................................... 16

Gambar I.10 PNS Menurut Pendidikan ................................................................................................................ 17

Gambar I.11 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin........................................................... 17

Gambar I.12 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2013 ................................................. 18

Gambar II.1 Aplikasi Simrenbang ......................................................................................................................... 19

Gambar II.2 Aplikasi Simda Keuangan ................................................................................................................ 20

Gambar II.3 Aplikasi Sidalbangda ......................................................................................................................... 20

Gambar II.4 Program-Program Prioritas Beserta Korelasinya Terhadap Misi Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ............................................................................................................................ 38

Gambar III.1 Komponen Penilaian AKIP .............................................................................................................. 47

Gambar III.2 Esakip Bantul ....................................................................................................................................... 49

Gambar III.3 Sekertaris Daerah menandatangani Pakta Integritas .......................................................... 51

Gambar III.4 Perkembangan IKM Tahun 2010-2013 ..................................................................................... 52

Gambar III.5 Trend Angka Kematian Ibu Tahun 2009 – 2013 .................................................................... 54

Gambar III.6 Angka Kematian Bayi Tahun 2009 – 2013 ............................................................................... 55

Gambar III.7 Kematian Neonatal berdasarkan penyebab kematian ........................................................ 55

Gambar III.8 Kematian Postnatal berdasarkan penyebab kematian ........................................................ 55

Gambar III.9 Kegiatan Posyandu ............................................................................................................................. 56 Gambar III.10 Persentase Gizi Buruk Tahun 2009 - 2013.............................................................................. 56

Gambar III.11 Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2009 - 2013.............................................. 57 Gambar III.12 Manula di Bantul ................................................................................................................................ 57

Gambar III.13 UHH menurut Kabupaten Kota di DIY....................................................................................... 58 [ix]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Gambar III.14 Puskesmas Banguntapan Dua ...................................................................................................... 59 Gambar III.15 Semangat Belajar Baca Tulis Tak Kenal Usia .......................................................................... 61 Gambar III.16 Angka Melek Huruf Tahun 2009 - 2013 .................................................................................. 61

Gambar III.17 Siswa SD Kedungmiri Imogiri berangkat sekolah ................................................................ 62

Gambar III.18 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2009-2013 ............................................ 62 Gambar III.19 Pertumbuhan Ekonomi Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2008 – 2013 (%) ............. 66

Gambar III.20 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2008- - 2013 .................................................................. 67 Gambar III.21 Para Pemenang Lomba Lomba Cipta Menu B2SA Tahun 2013 ...................................... 69 Gambar III.22 Bupati Bantul Hj. Sri Suryawidati menyerahkan tokoh wayang Gatotkaca menandai pembukaan Pagelaran Wayang Kulit 3 dalang di Pendopo Parasamya........................ 71 Gambar III.23 Perkembangan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ....................................... 72

Gambar III.24 Pelatihan Otomotif ............................................................................................................................ 73

Gambar III.25 Membatik di Rumah Tangga sebagai Usaha Perluasan Lapangan Kerja ..................... 74

Gambar III.26 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2013................................. 75

Gambar III.27 Persentase Penduduk Miskin Bantul Tahun 2013 ............................................................... 76 Gambar III.28 Penyerahan Dana PEKM secara Simbolis oleh Sekretaris Daerah, Drs. Riyantono, M.Si ........................................................................................................................................................... 76 Gambar III.29 Masyarakat Mengikuti Simulasi Bencana Gempa dan Tsunami di Lapangan Srigading, Sanden ............................................................................................................................... 79

[x]


Pendahuluan A. Latar Belakang Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Bab I Pendahuluan berisi : A. B. C.

Latar Belakang Maksud dan Tujuan Sejarah Pemerintah Kabupaten Bantul D. Kondisi Geografis Daerah E. Gambaran Umum Demografi F. Kondisi Ekonomi Daerah G. Inovasi Daerah H. Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul I. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul J. Sistematika Penyajian LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan LAKIP untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, [1]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bantul

Tolok awal pembentukan Wilayah Kabupaten Bantul adalah Perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak Tahun 1825 hingga Tahun 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, Gambar I.1 Monumen Pangeran Diponegoro di Goa Selarong dan Gunung Kidul. Kontrak Kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik dalam hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang Pembagian Wilayah administratif baru dalam kasultanan disertai penetapan jabatan Kepala Wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibbagi menjadi tiga Kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar Tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan [2]


Yogyakarta yang bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul yang pertama.

Tanggal 20 Juli inilah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, Pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei no 13 sedangkan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

D. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geogra�is

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentang alam Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50"- 27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41"110°34'40" Bujur Timur. Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat, dan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena terletak pada pertemuan lempeng (vault) Eurasia dan lempeng IndonesiaAustralia. Posisi Kabupaten Bantul yang berada pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif menjadikan wilayah Kabupaten Bantul kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama dan tiga sungai lainnya yaitu : a. Sungai Oya (Kecamatan Dlingo, Imogiri) dengan panjang sungai 37,21 km; b. Sungai Progo (Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak dan Srandakan) dengan panjang sungai 26,33 km; c. Sungai Opak (Kecamatan Piyungan, Banguntapan, Pleret, Jetis, Imogiri, Pundong, Kretek) dengan panjang sungai 36,69 km; d. Sungai Winongo (Kecamatan Sewon, Bantul, Jetis, Pundong, Kretek) dengan panjang sungai 23,00 km; e. Sungai Bedog (Kecamatan Kasihan, Pajangan, Bantul, Pandak) dengan panjang sungai 23,38 km; f. Sungai Code (Kecamatan Banguntapan, Pleret, Sewon, Jetis) dengan panjang sungai 9,21 km

[3]


Sumber : Bappeda, 2013

2. Luas Wilayah

Gambar I.2 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km2, sementara Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km2. Jumlah desa dan pedukuhan terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan dan paling sedikit di Kecamatan Srandakan dengan dua desa dan 43 pedukuhan Tambak Tanah 0,06% Tandus 1,07%

Lainnya 11,06%

Perkamp ungan 7,57%

Hutan 2,73%

Sawah 31,67%

Kebun Campur 32,76%

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Klasifikasi penggunaan lahan terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebun campur sebesar 32,75% dan sawah sebesar 31,61%, sedangkan yang terkecil adalah tambak sebesar 0,05%.

Tegal 13,09% Gambar I.3 Penggunaan Lahan Tahun

2013

3. Topogra�i Bentang alam Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah [4]


Selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan. Secara garis besar satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain). Perbukitan di sisi barat dan timur dan fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : a. Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari. b. Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar-landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal. c. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi. d. Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landaicuram dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

Kelas ketinggian tempat yang memiliki penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25-100 meter (27.709 ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian Utara, bagian tengah, dan bagian Tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan.

Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Bantul sebagian besar berupa daerah dataran yang tersebar di wilayah selatan, tengah, dan utara Kabupaten Bantul dengan kemiringan kurang dari 2%dan luas sebesar 31.421 ha (61,99%). Wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah dengan kemiringan 2,1 - 40,0% dan luas sebesar 15.255 ha (30,09%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas4.009 ha (7,9%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Wilayah yang memiliki lahan miring paling luas terletak di Kecamatan Dlingo dan Banguntapan, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Kasihan dan Pleret.

E. Gambaran Umum Demogra�i 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sebanyak 938.433 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 467.504 jiwa dan perempuan sebanyak 470.929 jiwa. Pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja tercatat 501.993 jiwa, sementara tahun 2013 menjadi 496.370 jiwa. Jumlah penganggur pada tahun 2012 sebanyak 28.075 jiwa, turun menjadi 26.188 jiwa pada tahun 2013. Tabel I.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul

Laki-laki 14.285 14.682 14.244 15.634 18.656 24.096 30.055

[5]

Perempuan 14.547 15.194 15.356 16.337 19.081 24.182 30.528

Jumlah 28.832 29.876 29.600 31.971 37.737 48.278 60.583

No 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Kecamatan

Laki-laki Perempuan Jumlah Jetis 26.192 26.793 52.985 Imogiri 28.262 28.819 57.081 Dlingo 17.749 18.201 35.950 Pleret 22.302 22.234 44.536 Piyungan 25.231 25.551 50.782 Banguntapan 64.253 62.718 126.971 Sewon 54.590 53.449 108.039 Kasihan 58.007 57.954 115.961 Pajangan 16.787 17.063 33.850 Sedayu 22.479 22.922 45.401 Jumlah 467.504 470.929 938.433 Persentase 49,82 50,18 100 Sumber : BPS, 2014 *Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap Sedayu; Kretek; Srandakan; Pajangan; 1.321 1.106 kilometer persegi. Selain itu, kepadatan Sanden; 1.574 1.018 1.290 Kasihan; penduduk geografis menunjukkan Pundong; 3.581 1.350 penyebaran penduduk dan tingkat Sewon; 3.978 Bambanglipu kepadatan penduduk di suatu daerah. ro; 1.662 Penyebaran penduduk Bantul tidak Pandak; 1.987 merata. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi Bantul; 2.760 terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang Banguntapan ; 4.458 berbatasan dengan kota Yogyakarta yang Jetis; 2.165 Piyungan; Imogiri; meliputi Kecamatan Banguntapan (4.458 1.561 1.048 Pleret; 1.938 Dlingo; 643 jiwa/km2), Sewon (3.978 jiwa/km2), dan Kasihan (3.581 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah Gambar I.4 Kepadatan Penduduk Geografis per terletak di Kecamatan Dlingo (643 Kecamatan Tahun 2013 jiwa/km2). Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu diketahui agar tercapai akurasi kebijakan.

Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju penyusutannya. Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota Yogyakarta. [6]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 No.

Tabel I.2 Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan Tahun 2013 Kecamatan

1 Srandakan 2 Sanden 3 Kretek 4 Pundong 5 Bambanglipuro 6 Pandak 7 Bantul 8 Jetis 9 Imogiri 10 Dlingo 11 Pleret 12 Piyungan 13 Banguntapan 14 Sewon 15 Kasihan 16 Pajangan 17 Sedayu Jumlah (rata-rata)

Sumber : BPN dan BPS, 2013

Luas Areal Pertanian (Ha)

1.261,5723 1.856,3742 1.634,9152 2.065,4949 1.983,9950 2.092,4768 1.909,0910 2.002,3439 4.424,6876 4.624,4250 1.712,3720 2.598,4385 2.018,5163 2.068,0780 2.543,6047 3.010,7439 2.894,3538 2.394,2049

Jumlah Penduduk (Jiwa) 28.832 29.876 29.600 31.971 37.737 48.278 60.583 52.985 57.081 35.950 44.536 50.782 126.971 108.039 115.961 33.850 45.401 938.433

Kepadatan/ Ha 23 16 18 15 19 23 32 26 13 8 26 20 63 52 46 11 16 25

2. Penduduk Miskin

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhankebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. No 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

Tabel I.3 Persentase Jiwa dan Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2012

Kecamatan Kretek

9.659

KK Gakin 1.542

15,96

29.212

4.267

% Jiwa Miskin 14,61

12.062 17.552 17.958 9.741 16.152 30.403

2.405 3.100 2.010 1.528 2.497 3.777

19,94 17,66 11,19 15,69 15,46 12,42

37.296 56.042 56.912 32.322 50.917 98.365

7.260 8.735 5.604 4.526 9.583 12.454

19,47 15,59 9,85 14,00 18,82 12,66

KK Total

Sanden Srandakan Pandak Bambanglipuro Pundong Imogiri

10.054 9.150 15.621 12.381 10.367 20.571

Sewon Piyungan

26.375 14.521

Dlingo Jetis Bantul Pajangan Sedayu Kasihan

1.322 1.267 2.641 1.604 1.968 3.278

3.744 2.248

%

13,15 13,85 16,91 12,96 18,98 15,94

14,20 15,48

[7]

Jiwa Total

30.972 30.009 50.386 39.573 34.079 67.624

88.983 46.948

Jiwa Miskin

4.262 4.109 8.302 4.967 5.880 9.815

11.937 6.455

13,76 13,69 16,48 12,55 17,25 14,51

13,41 13,75

No 16 17

Kecamatan Pleret Banguntapan Jumlah

KK Total 12.993 28.003

273.563

Sumber : BKKPP dan KB, 2013

KK Gakin 1.837 3.783 40.551

% 14,14 13,51 14,82


Jiwa Total

41.986 98.021

889.647

Jiwa Miskin

6.658 12.166

126.980

% Jiwa Miskin 15,86 12,41 14,27

Angka kemiskinan Kabupaten Bantul pada Tahun 2012 adalah 14,27% sehingga persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 85,73%. Angka ini lebih baik daripada Tahun 2011 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar 15,02%. Namun persentase kemiskinan pada Tahun 2012 ini masih belum memenuhi target dalam RKPD Tahun 2012 yaitu sebesar 12 %. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem dan mekanisme baku tentang sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan.

Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat kecamatan, desa dan pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat.

Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin berkurangnya jumlah jiwa miskin. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, angka kemiskinan tertinggi ada pada kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon dan Imogiri

F. Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2013 berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,46%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 5,34% dan merupakan capaian yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sembilan sektor mengalami pertumbuhan positif. Sumber menguatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 di Kabupaten Bantul terutama didukung oleh kinerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2012.

Adapun sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Nilai tambah dari kedua sektor ini dalam menyumbang perekonomian Kabupaten Bantul tidak sebaik tahun sebelumnya. Bantul belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh empat sektor, meliputi sektor pertanian sebesar 19,84%; industri pengolahan sebesar 18,77%; perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 18,33%; serta sektor jasa-jasa sebesar 15,23%.

No 1 2

Tabel I.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 Lapangan Usaha

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

PDRB (juta Rp)

955.730 39.568

[8]

2012 (%)

21,72 0,9

PDRB (juta Rp)

969.910 40.539

2013**) (%) 19,84 0,83

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 No

Lapangan Usaha

3 4 5 6 7 8

Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

9

PDRB Sumber : BPS, 2014

PDRB (juta Rp)

2012 (%)

PDRB (juta Rp)

2013**) (%)

692.762 40.373 511.749 901.754 333.271

15,74 0,92 11,63 20,49 7,57

715.653 43.132 538.336 969.070 357.152

18,77 1,07 11,65 18,33 7,19

619.758

14,09

672.852

15,23

305.347

4.400.313

6,94

333.732

7,09

4.640.376 100,00 100,00 **) angka sangat sementara

Gambar I.5 Pertanian sebagai Pendukung Perekonomian Kabupaten Bantul

Gambar I.6 Gerabah Kasongan dan Batik Kayu sebagai Industri Kreatif Bantul

Kondisi ekonomi tahun 2013 juga ditandai dengan terjadinya transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian dan (2) pertambangan dan penggalian. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) listrik, gas, dan air bersih; dan (3) bangunan. Ketiga, [9]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan, hotel, dan restoran; (2) pengangkutan dan komunikasi; (3) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan (4) jasa-jasa. Peran sektor primer dan sekunder mengalami penurunan dan sudah mengalami pergeseran ke arah sektor tersier 50

40 30 20 10 0

46,04

32,09

21,87

2009

46,21

32,64

21,15

2010

47,18

46,38

32,81

20,81

20,8

2011

Primer

Sumber : BPS, 2014 (data diolah)

32,02

2012

Sekunder

47,84

31,49

20,67

2013

Tersier

Gambar I.7 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2009 – 2013

G. Inovasi Daerah

Beberapa hal yang mendasari implementasi inovasi daerah Kabupaten Bantul adalah terjadinya pergeseran perekonomian global dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy); adanya daya saing daerah yang ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan potensi daerah melalui inovasi; karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, dan cenderung membentuk jejaring; posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu, dan pengelolaan SDM kolaboratif; serta rendahnya entrepreneurship masyarakat. Fakta-fakta tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul. Mengabaikan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan tertinggalnya Kabupaten Bantul dalam kompetisi dengan daerah-daerah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi mindset semua elemen kabupaten, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan. Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka sistem inovasi daerah adalah : [10]


a. Dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Lapan, dan UGM berupa kegiatan pendayagunaan dan pemasyarakatan Iptek serta implementasi SIDa dalam pengembangan energi listrik tenaga hybrid (PLTH), yaitu perpaduan tenaga angin dan tenaga surya di Pantai Baru, Pandansimo, Srandakan; b. Dengan Kementerian ESDM berupa pengembangan energi listrik tenaga hybrid (PLTH) di Pantai Goa Cemara, Sanden; c. Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyelenggarakan kompetisi kincir angin tingkat nasional yang diikuti oleh 31 perguruan tinggi se-Indonesia di Pantai Baru, Poncosari, Srandakan; d. Dengan Bakosurtanal dan UGM berupa kegiatan pengelolaan laboratorium geospasial pesisir Parangtritis dan kegiatan pemetaan; e. Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa kerjasama penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; f. Dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berupa kegiatan pengkajian, penerapan, dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Bantul, dengan melakukan kegiatan pengolahan air layak konsumsi di Dusun Lemah Bang, Desa Mangunan, Dlingo. g. Dengan beberapa perguruan tinggi antara lain: 1) Kegiatan peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi informatika dan dan komputer di Kabupaten Bantul; 3) Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul dan program pendidikan kesehatan tenaga kesehatan dan pendidikan kesehatan; 4) Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) UGM dengan tema percepatan pengembangan kawasan berbasis kearifan dan potensi lokal melalui penghiliran hasil riset dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul untuk kesejahteraan yang berkelanjutan sebagai model pembangunan nasional, selama tiga tahun berakhir di tahun 2013.

Berkaitan dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik (good governance), inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul berorientasi pada layanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan. Perbaikan layanan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik antara lain berupa pelayanan perijinan dan non perijinan, pelayanan publik di bidang kesehatan, dan pelayanan publik di bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencantumkan secara transparan syarat, biaya, dan prosedur layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

No. 1

Tabel I.5 Jumlah Penelitian/Survey dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2013 Uraian

Jumlah

Penelitian/Survey, oleh:

3.159

- Perguruan Tinggi

[11]

No. 2

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Jumlah

Uraian

58

- Lembaga Survey Pengabdian Kepada Masyarakat :

38

- Kuliah Kerja Nyata (KKN)

157

- Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Sumber: Bappeda, 2014

3.412

Jumlah

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut juga egovernment (e-gov) dan online government dan telah berjalan di Kabupaten Bantul. E-government telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari e-government adalah peningkatan efisiesi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi e-gov melalui website, Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah menerapkan 37 sistem informasi, baik yang bersifat intranet, desktop, maupun online. Tabel I.6 Sistem Informasi

No.

Tahun

1

2001

SIM Pengolahan Gaji PNS

4

2003

SIM Keuangan Daerah

2

3

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009

Nama Aplikasi

SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan)

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SIM Barang Daerah

SIM Monografi Online SIM Kependudukan

SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006) Sistem Cetak KK dan KTP

Sistem Keluarga Berencana

SistemTenaga Kerja dan Nakertrans Sistem Informasi Pariwisata

Sistem Informasi Layanan Data KPDE Sistem informasi Presensi PNS SIM Keluarga Miskin

SIM Kesehatan Ibu, Anak, dan TBC SIM Potensi Kecamatan

SIM Pelayanan Perpustakaan SIM Keuangan Daerah SIM Barang Daerah

SIM Investasi Daerah

[12]


Tahun

22

2009

SIM Kepegawaian

25

2009

SIM Pelayanan BPHTB

23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

2009 2009 2010 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013

Nama Aplikasi

SIM Pengendalian Pembangunan Daerah SIM Pelayanan Pajak Reklame SIM Perijinan Online

SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) SIM Kewilayahan

SIM Penanggulangan Kemiskinan SIM Perencanaan Pembangunan

Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pengembangan Sistem Perijinan On-line Sistem Informasi Pedagang Pasar

Sistem Informasi Barang Milik Daerah Sistem Informasi PBB

Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul Interroperabilitas Sistem Keuangan Kabupaten Bantul

Sumber: KPDT Kab. Bantul, 2014

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2013 bisa diakses melalui http://lpse.bantulkab.go.id.

Gambar I.8 LPSE Kabupaten Bantul [13]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Pemanfaatan IT oleh Pemerintah Kabupaten Bantul juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, di antaranya melalui: a.

b. c.

Pemanfaatan media telematika, seperti: SMS Center, email dan informasi melalui website

daerah (www.bantulkab.go.id), sub domain tiap SKPD, Warintek (Warung Informasi dan Teknologi), dan Teleconference (rapat komprehensif dan rapat Forkopinda);

Pemanfaaatan media elektronika, seperti siaran informasi dan komunikasi melalui televisi (Taman Gabusan dan Gardu Projotamansari) serta dialog interaktif di RRI dan Bantul FM;

Pemanfaatan media cetak, seperti Jurnal Riset Daerah, buletin serta beberapa leaflet

program-program kegiatan dari setiap SKPD. Media

No. 1 2 3 4 5

Tabel I.7 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

SMS Center

Siaran Taman Gabusan TVRI Yogyakarta Website daerah (www.bantulkab.go.id)

Dialog Interaktif Radio Bantul FM Jurnal Riset Daerah

Uraian

Januari sd Desember: 818 SMS

48x siaran di studio dan 2x siaran di luar studio

33 sub domain dengan 242.435 pengunjung berasal dari 62 negara Setiap SKPD 10x siaran menyampaikan program pemerintah

Penerbitan 3 edisi reguler (bulan April, Agustus, dan Desember) dan Edisi Khusus tahun 2013 ada 12 tema penelitian sains dan 13 penelitian terapan/teknologi tepat guna

Sumber: Bappeda, 2014 (data diolah)

Peran masyarakat dalam pengembangan inovasi dan penerapan Iptek cukup besar. Banyak ide kreatif muncul dari masyarakat hingga menjadi sebuah industri kreatif dengan sentuhan inovasi dan Iptek. Industri kreatif yang berkembang di masyarakat berupa wisata kuliner, produk kerajinan, seni pertunjukan, desain produk, pasar barang dan seni (Pasar Seni Gabusan), hingga berkembang sampai pengembangan bersama kawasan GMT (Gabusan, Manding, Tembi) dan Kawasan Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi).

Peran teknologi tepat guna sangat besar dalam mendukung berkembangnya industri kerajinan. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang untuk masyarakat yang disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan dan ekonomi, dengan menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimal. Beberapa Teknologi Tepat Guna telah ditemukan di Kabupaten Bantul.

[14]


Tabel I.8 Teknologi Tepat Guna dan Penemu

Teknologi Tepat Guna

Penemu

1

Rekayasa teknologi filter aktif

Ir. Edi Haryanto, MP, Retno Susetyaningsih, ST, MP, Irene Arum Anggarawati S, ST, MT

3

Pemanfaatan limbah kulit pisang menjadi kerupuk

Lasiyo Syaifudin

5

Penanaman Padi di Lahan Pasir

Slamet Subandi

Sistem penjemuran alat tenda kemah

2 4

Pembuatan Mesin tetas (inkubator) hemat listrik

6

Alat press biji jarak (expeller)

7

Penciptaan alat panjat pohon kelapa Sumber: Bappeda, 2014

Balai Benih Barongan

Maman Lesmana Arief Budiyanto MT

Supri Handoko, S.Pd

Berkaitan dengan Energi Baru Terbarukan (EBT), peranan sumber energi ini makin tinggi seiring disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menempatkan sumber EBT sebagai energi prioritas. Menurut pengelompokannya, EBT terdiri dari panas bumi, bioenergi, hidro, sinar matahari, angin, dan samudra. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Tahun 2011-2015 telah menetapkan salah satu strategi pengembangan Iptek adalah pengembangan teknologi EBT. Adapun jenis potensi EBT dan lokasinya bisa dilihat pada Tabel I.10. No.

Jenis Energi

Tabel I.9 Potensi Energi Baru Terbarukan

Lokasi

1

Tenaga Air (Mikrohidro)

S.Mruwe, Banguntpan; S.Opak, Piyungan; S.Krusuk, Sedayu; S.Code, Jetis; S.Opak, Imogiri; S.Opak, Kretek

3

Angin

Pantai Samas, Sanden; Pantai Baru, Srandakan; Pantai Parangtritis, Kretek

2 4 5 6 7

Matahari

Biomasa/Bahan Bakar Nabati Sampah Biogas

Panas Bumi

Pantai Kwaru, Srandakan; Pantai Samas Sanden; Pantai Parangtritis, Kretek. Sewon, Dlingo, Jetis Piyungan

Pajangan, Dlingo

Parangtritis, Parangkusumo, Parangwedang

Sumber: Bappeda dan Dinas SDA, 2014

[15]


H. Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul Bupati

DPRD

Wakil Bupati

Staf Ahli Bupati Lembaga Lain : 1.Satuan Polisi Pamong Praja; 2.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan; 3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sekretariat Daerah

Inspektorat Dinas Daerah : 1. Dinas Pendidikan Dasar 2. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9. Dinas Pekerjaan Umum 10. Dinas Sumber Daya Air 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 12. Dinas Pertanian dan Kehutanan 13. Dinas Perijinan 14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15. Dinas Kelautan dan Perikanan

: garis mitra kerja

Kecamatan : 1. Kecamatan Srandakan 2. Kecamatan Sanden 3. Kecamatan Pajangan 4. Kecamatan Sedayu 5. Kecamatan Pandak 6. Kecamatan Kasihan 7. Kecamatan Bantul 8. Kecamatan Bambanglipuro 9. Kecamatan Kretek 10. Kecamatan Pundong 11. Kecamatan Sewon 12. Kecamatan Jetis 13. Kecamatan Imogiri 14. Kecamatan Dlingo 15. Kecamatan Pleret 16. Kecamatan Banguntapan 17. Kecamatan Piyungan

Bappeda

Lembaga Teknis Daerah : 1. Badan Lingkungan Hidup 2. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Kantor Perpustakaan Umum 7. Kantor Arsip 8. Kantor Pengelolaan Pasar 9. Kantor Pengolahan Data Telematika 10. Kantor Pemuda dan Olahraga 11. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati

: garis komando

: garis koordinasi

Gambar I.9 Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

[16]

Sekretariat DPRD


I. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Bantul per 31 Desember 2013 sebanyak 11.330 orang, terdiri dari 5.271 orang atau 46,52% Laki-laki dan 6.059 orang atau 53,48% Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik.

SMA; 2.333

SD; 135 SMP; 288

S3; 1 S2; 492

DI; 145

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM S1; 5.709 Bantul didominasi oleh jenjang pendidikan S1 DII; 1.071 sebanyak 50,39% atau 5.709 orang, disusul oleh DIII; 1.062 jenjang pendidikan SMA sebanyak 20,59% atau DIV; 94 2.333 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Gambar I.10 PNS Menurut Pendidikan jenjang pendidikan SDM Bantul cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut : Laki-laki

Perempuan

3.298

980

3

2.411 24

1.353

108

699

709

372

353

44

194

298 264 132 37 Gambar I.11 Perimbangan Jenjang50Pendidikan per1 SD SMP SMA DIJenis DII DIII DIV S1 S2 S3 Kelamin

[17]

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari D1 hingga S1, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SMA, SMP dan SD).

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin

J. Sistematika Penyajian LAKIP


Laki-Laki

Perempuan

90,63%

II

78,11%

III

57,31%

IV

69,23%

V

9,38%

21,89%

42,69%

30,77%

Gambar I.12 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2013

kecil.

Sistematika penyajian LAKIP Kabupaten Bantul sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III

: Akuntabilitas Kinerja

Bab IV

: Penutup

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah singkat Pemerintah Kabupaten Bantul, kondisi geografis, data demografi dan kondisi ekonomi daerah. Bab I juga berisi struktur organisasi perangkat daerah dan deskripsi keragaman SDM Kabupaten Bantul, ser ta sistematika penyajian Memuat Rencana Strategis Daerah, Strategi, Kebijakan, Program, Tema dan Program Prioritas, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013 dan Penetapan Kinerja tahun 2013. Bab ini juga berisi Pencapaian IKU 2013

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2013, juga Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2013 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan Daerah Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah

[18]


Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Instrumen untuk mendukung Pengelolaan Kinerja Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Kabupaten Bantul. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah : 1. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan (Simrenbang) Dalam rangka mendukung perencanaan, disediakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan (Simrenbang). Sim ini digunakan untuk menambung perencanaan dari bawah baik dari Musrenbang Desa sampai tingkat Kabupaten.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja berisi : A.

Instrumen untuk mendukung Pengelolaan Kinerja B. Rencana Strategis C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 D. Program untuk Pencapaian Sasaran E. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013

Gambar Aplikasi

II.1

Simrenbang

[19]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 2. SIMDA Keuangan Aplikasi ini membantu pengelolaan keuangan daerah dari yang diperasikan oleh masingmasing SKPD sehingga dapat diketahui progres penyerapan anggaran daerah.

3.

Gambar II.2 Aplikasi Simda Keuangan

Sistem Informasi Pengendalian dan Pembangunan Daerah (Simdalbangda) Melalui aplikasi ini bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh SKPD. Simdalbangda ini diinput setiap bulannya sebagai laporan pelaksanaan fisik dan keuangan pada masing-masing SKPD.

Gambar II.3 Aplikasi Sidalbangda

[20]


B. Rencana Strategis 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu :

“Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo royoroyo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan demokratis diwarnai oleh nilai-nilai religius dan budi pekerti luhur yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui daan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah: MISI 1 :

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

MISI 3 :

Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakatyang responsif gender

MISI 2 :

MISI 4:

Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan [21]

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional. Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah. Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia penghuninya. Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di PROJOTAMANSARI kota dapat dalam serasi, selarassemua dan Produktif arti bahwa seimbang kegiatan-kegiatan potensi dengan daerah baik sumber daya alam yang maupun sumbersehingga daya manusia menghuninya manusianya dapat berproduksi akan menumbuhkan perasaan sehinggaasri mampu andil kerasan, tidakmemberikan mewah tetapi terhadap pembangunan daerah. lebih cenderung memanfaatkan Profesional dalam yang arti penekanan potensi lingkungan bersandar kepada setiap warganya dari pada kreatifitas manusiawi. berbagai profesi agar mereka betulSejahtera dalam bahwa betul matang dan ahliarti di bidangnya kebutuhan dasar Tolok masyarakat masing-masing. ukur Kabupaten Bantulini telah terpenuhi profesionalisme dapat dilihat dari kualitas hasilbatin. kerja dihadapkan secara lahir dan kepada efisiensi dana Demokratis dalam penggunaan arti bahwa adaya sarana, tenaga, serta waktu yang kebebasan berpendapat, berbeda diperlukan. pendapat, dan menerima pendapat Ijo royo-royo dalam arti tidak ada orang lain. Akan tetapi apabila sudah sejengkal tanahpun yang menjadi keputusan harus diterlantarkan sehingga baik dilaksanakan bersama-sama dengan dimusim hujan maupun dimusim penuh rasa tanggung jawab. kemarau dimanapun akan tampak suasana yangarti rindang. Dalam hal ini Agamis dalam bahwa kehidupan perlu diingatkan kepada masyarakat masyarakat Kabupaten Bantul Bantul diwarnai bahwa oleh bagaimanapun senantiasa nilai-nilai Kabupaten Bantul tumbuh terlebih religiliusitas dan budi pekerti yang dahulu sebagai kawasan agronomi luhur. Pentingnya aspek agama tidak yang tangguh dalam rangka diartikan sebagai kembangnya bentuk mendukung tumbuh primordialisme agama sektor industriuntuk yang suatu kuat dimasa tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari


2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. a. Misi 1

Misi 1, yaitu Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik. Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik, didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah; b) Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi; c) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. 2) Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima yang terjangkau masyarakat serta mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan memenuhi syarat Sistem Manajemen Mutu, didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; b) Tepat waktu penyelesaian ijin; c) Tepat waktu penyelesaian pengaduan; 3) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, didukung dengan 1 (sasaran) sasaran, yaitu Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.

4) Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah, didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemda. b. Misi 2

Misi 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini didukung dengan 8 (delapan) tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : a. b.

Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri); Menurunnya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan.

3) Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan.

4) Meningkatkan kualitas program wajib belajar 9 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, [22]


relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu : a. b. c.

Meningkatnya kualitas pendidikan; Meningkatnya kualitas perpustakaan; Meningkatnya sekolah berkualitas.

5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal. 6) Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : a. b.

Meningkatnya prestasi pemuda secara kuantitatif dan kualitatif; Meningkatnya prestasi olahraga secara kuantitatif dan kualitatif.

a. b.

Pengembangan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Tersedianya informasi melalui media massa;

7) Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Tujuan ini didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu : c.

d.

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Pengembangan energi baru terbarukan.

8) Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : a.

b.

Meningkatnya jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah(DBKS), Keluarga Sakinah Teladan (KST) dan Pondok Pesantren)PPS); Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

c. Misi 3

Misi 3 yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.Misi ini didukung dengan 10 (sepuluh) tujuan, yaitu :

1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan. 2) Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;; b. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan; c. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian. 3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh. [23]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan,dan lain-lain.

5) Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran. 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian; b. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata; c. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan. 7) Meningkatkan pengembangan kawasan strategis. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Berkembangnya kawasan KPY, BKM, pantai selatan, GMT dan Kajigelem, kawasan industri Sedayu dan Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir Parangtritis, serta kawasan ibukota Kabupaten Bantul.

8) Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja. Tujuan ini didukung dengan 5 (lima) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya keterampilan pencari kerja; b. Menurunnya tingkat pengangguran; c. Meningkatnya keamanan dan perlindungan pekerja; d. Terjaminnya hak-hak dan perlindungan pekerja; e. Terciptanya penempatan transmigran. 9) Memantapkan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan anak. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Terwujudnya pemahaman PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

10) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu. Tujuan ini didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu; b. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut; c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin; d. Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

d. Misi 4

Misi 4 yaitu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan. Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu : 1) Memantapkan program penanggulangan bencana. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : [24]


a. Mantapnya penanggulangan bencana; b. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik 2) Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu : a. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati; b. Terkelolanya sumberdaya hutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

Indikator Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai EKPPD Opini pemeriksaan BPK

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Persentase Gizi Buruk Usia Harapan Hidup Meningkatnya kualitas pendidikan Angka melek huruf Rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Sekolah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan Indeks Gini Meningkatnya ketahanan pangan daerah Tingkat Ketersediaan Energi Tingkat ketersediaan Protein Meningkatnya jumlah pengunjung objek Persentase peningkatan jumlah wisatawan wisata Menurunnya tingkat pengangguran Angka pengangguran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Persentase jumlah penduduk miskin miskin Meningkatnya kesiagaan masyarakat Persentase Desa Tangguh terhadap bencana

[25]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 1. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Kinerja dalam Review RPJMD 20112015 a. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bantul mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun (Tahun 2011 – 2015) disajikan pada tabel berikut :

[26]


Tabel II.2 Stategi dan Arah Kebijakan Misi 1

VISI

: BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN AGAMIS

Misi 1

: Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

1.

TUJUAN Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik

1.

SASARAN Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah

1. 2. 3.

2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi

1.

STRATEGI Fasitisasi & pelatihan aparatur pemerintahan desa Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah bersama dinas/instansi terkait secara periodik & berkelanjutan Pelaksanaan bimtek implementasi perundangundangan

Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan

[27]

1.

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas dan disiplin aparatur

2.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan

3.

Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian

4.

Meningkatkan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien 5. Menyelenggarakan pengangkatan, pemindahan dan pensiun PNS 6. Meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah 7. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS daerah 8. Penjelasan tentang aturan & pelaksanaannya kepada lurah & pamong desa 9. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah 10. Penyelenggaraan bimtek bagi aparat kecamatan dlm penyusunan buku administrasi kecamatan 1. Mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan informasi pembangunan daerah

TUJUAN

SASARAN 2. 3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan pelayanan (penyingkatan waktu), prosedur, dan biaya pemberian ijin dan non ijin. (Permen 24/2006)

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.

Menciptakan keamanan ketertiban masyarakat

2. 3. 1.

Tepat waktu penyelesaian ijin Tepat waktu tindak lanjut pengaduan masyarakat Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat

4.

Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah

dan

1.

Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum

3. 1.

STRATEGI dan pengendalian di bidang pemerintahan Peningkatan transparansi informasi publik Peningkatan kualitas kearsipan Peningkatan keuangan & aset

pengelolaan

1.

Peningkatan efisiensi efektifitas pelayanan

1.

Penyelenggaraan pemerintahan yang terukur Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara Pelaksanaan pengadaan tanah

2. 1.

[28]

&


ARAH KEBIJAKAN 2. 3. 1. 2. 1.

1. 2. 1.

Meningkatkan pengelolaan arsip daerah Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang ke-PR-an Penggalian sumber-sumber pendapatan baru Inventarisasi, klarifikasi, dan penataan aset Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan

Penegakan hukum

Peningkatan kapasitas aparatur badan hukum Kesepakatan pembayaran ganti rugi tanah secara musyawarah yang didasarkan pada harga NJOP dan harga pasar



VISI

:

BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN AGAMIS

MISI 2

:

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP RAKYAT MENUJU MASYARAKAT BANTUL YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK MULIA, DAN BERKEPRIBADIAN INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

TUJUAN 1.

2.

3. 4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

SASARAN 1.

STRATEGI

Meningkatnya derajat kesehatan 1. masyarakat

Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat

1.

Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat

Mencegah dan mengendalkian penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Meningkatnya Desa Siaga 1. Menggerakkan & kategori baik (Purnama dan memberdayakan masyarakat Mandiri)

2.

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

2.

1.

2.

Meningkatkan jumlah penduduk 1. yang memiliki jaminan kesehatan Meningkatkan kualitas program 1. wajib belajar 9 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra- sekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal

ARAH KEBIJAKAN

Menurunnya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan

Semua penduduk jaminan kesehatan Meningkatnya pendidikan

1.

memiliki 1. kualitas 1.

Meningkatkan kemitraan Pemerintah, Swasta, dunia usaha dan dunia pendidikan Mengembangkan sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan

[29]

3.

Peningkatan kualitas sarpras, SDM & mutu pelayanan 1. Peningkatan peran serta dan pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui peningkatan kapasitas masyarakat 1. Pemeliharaan dan pengawasan lingkungan serta pengembangan wilayah sehat 1. Peningkatan advokasi pembiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat 1. Meningkatkan kualitas pendidikan & peran aktif masyarakat di bidang pendidikan

TUJUAN

SASARAN 2.

5. 6. 7.

3.

Meningkatkan partisipasi 1. masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal maupun non formal Meningkatkan kualitas 1. kepemudaan dan olahraga 2. Mengembangkan pemanfaatan 1. ilmu dan teknologi

2. 3.

8.

4.

Memantapkan fungsi dan peran 1. agama dalam pembangunan 2.

Meningkatnya kualitas perpusta

STRATEGI 1.

Meningkatnya sekolah berkualitas 1. Meningkatnya jumlah lembaga 1. pendidikan non formal Meningkatnya prestasi pemuda 1. secara kuantitatif dan kualitatif Meningkatnya prestasi olahraga 2. secara kuantitatif dan kualitatif Pengembangan Sistem Informasi 1. yang berbasisTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Tersedianya informasi melalui media massa Pengembangan Sistem Inovasi 1. Daerah Penyusunan Rencana Umum 1. Energi Daerah (RUED) Meningkatnya jumlah DBKS, KST, 1. PPS Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama


Meningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan Meningkatkan mutu pendidikan & kualitas sarpras Penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, manajemen yang handal, dan peningkatan sarpras serta pembiayaan yang merata Peningkatan prestasi kepemudaan Peningkatan prestasi olahraga

ARAH KEBIJAKAN 1. 1. 1. 1. 2.

Pengembangan dan peningkatan 1. Sumber Daya Manusia , aplikasi sistem informasi, aturan dan prosedur sistem informasi serta sarana prasana bidang teknologi informasi dan komunikasi

Peningkatan sinergitas 1. pengembangan IPTEK melalui kerjasama dengan berbagai pihak 2. Pengembangan energi baru 1. terbarukan Meningkatkan nilai-nilai religius & 1. berakhlak mulia 2. 3.

[30]

Meningkatkan kualitas SDM bidang perpustakaan di Kab. Bantul Meningkatkan Kualitas Sarpras Pendidikan Meningkatkan peran serta lembaga pendidikan & masyarakat Mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prestasi pemuda Mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prestasi olahraga Menyelenggarakan Manajemen Pemerintah Pembangunan Daerah yang handal, bersifat proaktif, bermoral dan berbudaya serta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK) menuju "Bantul Online" untuk mewujudkan eGovernment di Kabupaten Bantul Optimalisasi pemanfaatan IPTEK Pengembangan IPTEK di segala bidang Pengembangan teknologi hibrid Penetapan DBKS

Penetapan KST Sertifikasi Ponpes



VISI

:


MISI 2

:

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN PENDAPATAN BERBASIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG RESPONSIF GENDER

TUJUAN 1

2

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan Meningkatkan Mutu Konsumsi pangan dan Ketersediaan Pangan

SASARAN 1

1

STRATEGI

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan Meningkatnya pangan daerah;

ketahanan

1

1 2

Menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi Peningkatan produksi dan daya beli Peningkatan pemerataan akses sarana distribusi dan sarpras produksi

ARAH KEBIJAKAN 1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

2 3

Meningkatkan investasi melalui promosi dan pelayanan perizinan Peningkatan SDM

2

Optimalisasi tata guna air

3

Optimalisasi perikanan budidaya dan tangkap Penanganan desa rawan pangan

1

4 2

Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan

1

Peningkatan produksi serta pengembangan agribisnis dan agropolitan

5 1 2 3 4

[31]

Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian

Pemantapan ketersediaan pangan nabati dan hewani Meningkatkan produktivitas Mengembangkan pusat perbenihan agribisnis dan agropolitan Perbaikan struktur lahan

Penanggulangan penyakit ternak

TUJUAN

3

4 5

Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan

SASARAN


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian

1

Pembatasan alih fungsi lahan produktif

1

1

Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh

1

Pengembangan akses dan penguatan kelembagaan petani

1

1 1

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran

1 1

Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana ekonomi Pemberdayaan IKM, Koperasi dan perdagangan

2 1 1

2

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1 2

Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata

1

Pelestarian aset seni budaya daerah

1

Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan

[32]

Mengembangkan jejaring/kemitraan akses dan pemasaran Optimalisasi fungsi penyuluh

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pendukung perekonomian daerah Meningkatkan kualitas produk industri kecil yang berbasis potensi lokal

4

Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal Mempermudah informasi dan akses permodalan Meningkatkan kualitas SDM/pengrajin

1

Optimalisasi seni budaya daerah

3

6

Meningkatkan pengelolaan lahan marjinal menjadi lahan produktif maupun kawasan industri untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian

5

1

Meningkatkan promosi perdagangan dalam dan luar negeri

Optimalisasi kelembagaan pariwisata

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 TUJUAN

7

8

Meningkatkan pengembangan kawasan strategis

Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

SASARAN 3 1

Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

STRATEGI

Berkembangnya kawasan KPY, BKM, Pantai selatan, GMT dan Kajigelem, Kawasan industri Sedayu dan Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir Parangtritis, serta kawasan ibukota Kab. Bantul

1

1

Meningkatnya keterampilan pencaker

1

Peningkatan SDM

2

Menurunnya tingkat pengangguran;

1

Memperluas lapangan pekerjaan

4

Meningkatnya keamanan dan perlindungan pekerja

5

Terjaminnya hak-hak pekerja

6

Terciptanya penempatan transmigran

1

1

Perbaikan mutu kawasan

Melaksanakan hubungan industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan pemerataan kesejahtreaan rakyat

[33]

ARAH KEBIJAKAN 2

Pengembangan diversifikasi objek wisata

1

Perencanaan dan pengembangan infrastruktur

3

Perbaikan sarpras

2 1

Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta Perbaikan mutu tenaga kerja

1

Menciptakan wirausaha baru

3

Mempermudah perijinan

2 1

1

Meningkatkan peran serta masyarakat & swasta dalam menciptakan lapangan kerja Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja

Mengoptimalkan pelayanan perpindahan

TUJUAN 9

10

Memantapkan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu

SASARAN 1

1 2

3 4

Terwujudnya pemahaman program PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

Mempermudah akses, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak

1

Penyelesaian dampak kekerasan

2

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender

2

Pemberdayaan perempuan

3

Mewujudkan Kota Layak Anak

Peningkatan penyelesaian masalah sosial

1

Meningkatkan peran serta pemerintah & masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya

Meningkatnya partisipasi kompetensi keterampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut

1

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin Meningkatnya Kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga

1

1

1 2

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1

1

Penjaringan kerja penanganan anjal, gepeng dan penyakit sosial lain Pendataan keluarga dan keluarga misikin

Advokasi KIE

1

Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Peningkatan kualitas keluarga, tenaga pendamping dalam pengelolaan tumbuh kembang Balita

2

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

3

Peningkatan keterpaduan Bina-bina

Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin

2

Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa

4

[34]

Peningkatan kualitas POSDAYA



VISI

:


MISI 2

:

MENINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP POTENSI BENCANA DAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA DENGAN MEMPERHATIKAN PENATAAN RUANG DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

TUJUAN 1

2

Memantapkan program penanggulangan bencana

Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan, dan perlindungan sumberdaya alam

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana

1

Penyelenggaraan penanggulangan bencana

1

2

Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik

1

Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana publik Pengelolaan sumberdaya alam & pelestarian lingkungan

1

Peningkatan penataan lingkungan

2

1

Terwujudanya peningk pengelolaan SDA, perlind fungsi lingk dan keanegaraman hayati

1 2

2

1

3 4 5 6 7 8

[35]

Menetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana Meningkatkan kegiatan pencegahan bencana (kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi), tanggap darurat, dan rehabilitasi Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam & pelestarian lingkungan hidup Meningkatkan pemberdayaan partisipasi masyarakat Perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan Mengupayakan penyelamatan flora dan fauna dilindungi dan konservasi kawasan lindung Mengupayakan pengurangan dampak emisi karbon Mengupayakan konservasi kawasn Lindung, sempadan pantai dan mangrove Mengupayakan pengembalian kualitas lahan bekas galian C Mengupayakan kualitas dan kuantitas hasil hutan kayu rakyat

TUJUAN

SASARAN

2

Terkelolanya sumberdaya hutan

STRATEGI

1

Pengelolaan dan pemantauan sumberdaya hutan secara optimal

ARAH KEBIJAKAN

9

Menngupayakan terjaganya air tanah, dan kesuburan tanah

2

Mengembangkan pengelolaan hutan rakyat

1

3 4 5 6 7

[36]


Mengembangkan sumberdaya hutan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan Mengupayakan peningkatan produksi aneka usaha hasil hutan bukan kayu Mengupayakan kelancaran pelayanan kepada masyarakat Mengupayakan tersedianya data statistik kehutanan sebagai dasar acuan penentuan kebijakan bid. Kehutanan Mengupayakan pembinaan dan ketertiban administrasi industri kayu Mengupayakan penertiban administrasi peredaran hasil hutan dan pengamanan kawasan hutan


2. Tema Pembangunan dan Program Prioritas

Tema pembangunan dalam kurun waktu 2011-2015 sebagai berikut : 2011

2012

Menguatkan Kualitas SDM, memanfaatkan SDA, mengkaji dan mengembangkan inovasi IPTEK berwawasan lingkungan serta memperdayakan Ekonomi Lokal, berbasis penanggulangan bencana

Mengembangkan Kualitas SDM dan IPTEK,mengoptimal kan SDA berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing Ekonomi Lokal,berbasis penanggulangan bencana.

2013

Meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan SDA dan IPTEK berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis penanggulangan bencana.

2014

2015

Memantapkan Kualitas SDM, mendayagunakan SDA dan IPTEK yang berwawasan lingkungan, serta mengembangkan daya saing daerah,berbasis penanggulangan bencana.

Mewujudkan kualitas SDM dan IPTEK yang unggul serta pengelolaan SDA dalam rangka mencapai daya saing daerah yang tangguh, berbasis penanggulangan bencana.

Program-program yang menjadi prioritas pembangunan di kabupaten Bantul meliputi 11 program. Berikut program-program prioritas beserta korelasinya terhadap misi kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015 :

[37]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 MISI 1

“Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik”

1. Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggungjawab

MISI 2 “Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal

MISI 3 “Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsive gender”

6. Pertanian dalam arti luas 7. Industri kecil dan koperasi 8. Perdagangan dan pasar tradisional 9. Pariwisata

MISI 4

10. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

“Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan”

11. Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman

Gambar II.4 Program-Program Prioritas Beserta Korelasinya Terhadap Misi Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

[38]


C. Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2013. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. No.

1. 2. 3.

Tabel II.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013

Sasaran Strategis

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan public

4.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

5.

Meningkatnya kualitas pendidikan

6.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan

7.

Meningkatnya ketahanan pangan daerah

8. 9.

10. 11.

Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata

Menurunnya tingkat pengangguran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2013

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Nilai

C

Opini pemeriksaan BPK

Opini

Nilai EKPPD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai

Tinggi

Indeks

75,62

WTP

Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Persentase Gizi Buruk Usia Harapan Hidup Angka melek huruf Rata-rata lama sekolah

Angka Angka Persen Tahun Persen Tahun

80/100.000 KH 8/1.000 KH 0,47 71,35 92,35 8,97

Indeks Gini Tingkat Ketersediaan Energi Tingkat ketersediaan Protein Persentase peningkatan jumlah wisatawan

Indeks

0,2327

Persen

128,88

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Angka pengangguran Persentase jumlah penduduk miskin

Persentase Desa Tangguh

Persen Persen Persen Persen Persen Persen

5,47

134,45 4,37 5,1 13

5,33

D. Program untuk Pencapaian Sasaran Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2013 sebagai berikut :

[39]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Tabel II.7 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2013

No. 1.

Sasaran Strategis

2. 3. 4.


7. 8. 9. 10. 11.

Meningkatnya ketahanan pangan daerah Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata Menurunnya tingkat pengangguran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana

5. 6.

Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan

E. Revisi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013

Didukung Jumlah Program 11 3 5 14 7 18 8 5 5 14 1

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Revisi PK 2013 dilakukan dengan mengacu kepada Review RPJMD, RKP 2013, IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Revisi PK sebagai berikut : Tabel II.8 Revisi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013

No.

Sasaran Strategis

1.


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatnya pendidikan

kualitas

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan Meningkatnya ketahanan pangan daerah Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata

Indikator Kinerja

Nilai Akuntabilitas Pemerintah Nilai EKPPD

Kinerja

Satuan

Target

Nilai

C


Nilai

Opini

Tinggi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Persentase Gizi Buruk Usia Harapan Hidup Angka melek huruf Rata-rata lama sekolah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini

Indeks

75,62

Tingkat Ketersediaan Energi Tingkat ketersediaan Protein Persentase peningkatan jumlah wisatawan

[40]

Angka Angka Persen Tahun Persen Tahun Persen Indeks Persen Persen Persen

WTP

80/100.000 KH 8/1.000 KH 0,47 71,35 92,35 8,97 5,47 0,2327 134,45 128,88 4,37


Sasaran Strategis

9.

Menurunnya tingkat pengangguran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana

10. 11.

Indikator Kinerja Angka pengangguran

Persentase jumlah penduduk miskin Persentase Desa Tangguh

Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp.1.503.865.465.664,67

[41]

Satuan

Target

Persen

5,1

Persen

5,33

Persen

13


[42]


Akuntabilitas Kinerja Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi : A. B.

Pengukuran Kinerja Capaian Indikator Utama Tahun 2013 C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja D. Pencapaian Kinerja Lainnya E. Akuntabilitas anggaran F. Akuntabilitas Kinerja terhadap Anggaran

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut : 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus : Capaian indikator kinerja =

Realisasi

x 100%

Rencana

[43]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus : Capaian indikator kinerja = Atau Capaian indikator kinerja =

Rencana – (Realisasi-Rencana) Rencana

(2x Rencana) – Realisasi Rencana

x 100%

x 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu : Tabel III.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal

Predikat/Kategori

>85

Sangat Berhasil

< 55

Tidak Berhasil

70<X ≤ 85

55< X ≤ 70

Berhasil

Cukup Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode RataRata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut. Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran = x 100% Jumlah indikator kinerja sasaran Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil

: 92,5

Cukup Berhasil

: 62,5

Berhasil

Tidak Berhasil

: 77,5

: 27,5

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati dan [44]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Batntul Tahun 2013 sebagai berikut : Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 2013

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai EKPPD

Opini pemeriksaan BPK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Persentase Gizi Buruk Usia Harapan Hidup Angka melek huruf

Rata-rata lama sekolah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Capaian 2012

Target

Realisasi

Nilai Capaian (%)

C

C

C

100

WTP

100

Tinggi

Tinggi

Tinggi

73,19

75,62

77,532

WTP

WTP

80/100. 000 KH 8/1.000 KH 0,47

96,83/100. 000 KH 9,39/1.000 KH 0,22

92,19

92,35

97,51

105,59

5,46

99,82

71,34 8,95 5,34

71,35 8,97 5,47

71,35 9,1

0,2351

0,2327

0,2495

Tingkat ketersediaan Protein

116,68

128,88

128,88

Persentase peningkatan jumlah wisatawan Angka pengangguran Persentase jumlah penduduk miskin Persentase Desa Tangguh

102,53

52,18/100. 000 KH 8,64/1.000 KH 0,4

Indeks Gini

Tingkat Ketersediaan Energi

100

125,86 35,4 5,3

14,27 2,66

134,45 4,37 5,1 13

5,33

134,09

78,96 82,63

153,19 100

101,45 92,78 99,73 100

-5,34

-122,20

14,24

90,46

5,01 8

98,24 150

Kategori Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Berhasil Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Target Akhir RPJMD (2015) B

Sangat Tinggi WTP 75,67

70/100. 000 KH 7/1.000 KH 0,43 71,5

Sangat Berhasil

91,54

Sangat Berhasil

5,88

Sangat Berhasil

9,2

Sangat Berhasil

0,2281

Sangat Berhasil

136,21

Sangat Berhasil Tidak Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

140,91 5

4,7 11

13,33

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau sebanyak 83,33% dikategorikan sangat berhasil, 2 (dua) indikator sasaran atau 11,11% dikategorikan berhasil dan 1 (satu) indikator sasaran atau 5,56% hanya mencapai tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang [45]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan rata-rata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok”, maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut : Tabel III.3 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2013

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan public Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan Meningkatnya ketahanan pangan daerah Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata Menurunnya tingkat pengangguran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana Rata-rata Capaian Sasaran

Skala Pengukuran Ordinal Capaian Sangat Cukup Tidak Berhasil Kinerja Berhasil Berhasil Berhasil > 85 70 - 85 55 - 70 < 55 92,5 92,5 92,5 85,0 92,5 92,5 92,5 27,5 92,5 92,5 92,5

85,91

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 85,91 atau kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 11 (sebelas) sasaran strategis sebanyak 81,82% atau 9 (sembilan) sasaran Sangat Berhasil, 9,09% atau 1 (satu) sasaran Berhasil dan 9,09% atau 1 (satu) sasaran Tidak Berhasil.

[46]


C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 1. Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah Aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah merupakan motor penggerak dalam roda pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan kapasitasnya terdapat beberapa indikator, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : Peta III.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Pengukuran Kinerja 2013

No 1. 2.

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Capaian 2012

Target

Realisasi

Nilai Capaian (%)

C

C

C

100

Tinggi

Tinggi

Tinggi

100

Kategori Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Target Akhir RPJMD (2015) B

Sangat Tinggi

Capaian s/d 2013 terhadap 2015 (%) 73,35 93,92

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul akan pentingnya akuntabilitas terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusanurusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak. Gambar III.1 Komponen Penilaian AKIP [47]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2013 adalah nilai C terealisir C, telah tercapai 100% atau kategori sangat berhasil. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebesar 47,68 dengan kategori C. Target ini tidak mengalami peningkatan dari capaian tahun 2012, yaitu C, namun nilai mengalami peningkatan sebesar 0,49 dari nilai 47,19. Penilaian tahun 2012 terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2011 dan penilaian tahun 2013 terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintan tahun 2012 dilakukan oleh BPKP Perwakilan DIY. Sedangkan target capaian tahun 2015 (akhir RPJMD) yaitu nilai B. Capaian tahun 2013 ini telah menyumbangkan 73,35% dari target akhir RPJMD tahun 2015. Kedepan akan dilaksanakan upaya perbaikan yaitu :

a. Terrus bertekad dan berkomitmen akan memperbaiki akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul. Orientasi kinerja kami akan bergeser dari seberapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode tercapai; b. Terus berupaya dengan belajar dan memperdalam pengetahuan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mulai dari merencanakan target kinerja, menselaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, serta melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya; c. Pembenahan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi maupun capaian kinerja kami. Selain itu juga melakukan perubahan pola pikir yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja guna meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul; d. Selalu melakukan konsultasi, koordinasi dan komunikasi aktif antar SKPD dan juga dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka perbaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, termasuk penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan IKU SKPD; e. Membangun sistem eSAKIP dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui tautan http://esakip.bantulkab.go.id.

[48]


f.

Gambar III.2 Esakip Bantul

Melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada SKPD di Kabupaten Bantul. Evaluasi dilaksanakan terhadap 3 (tiga) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Dokumen yang dievaluasi untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dokumen Rencana Strategis (Rentsra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen terkait lainnya.

2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik”.

Target tahun 2013 dengan nilai Tinggi, terealisir 100%. Capaian tahun 2013 sama dengan tahun 2013 yaitu , namun jika dilihat dari nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2013 yaitu skor 2,8177, mengalami pernurunan sebesar 0,2593 dari capaian tahun 2012 yaitu skor 3,0770. Nilai ini mengalami penurunan dikarenakan sistem penilaiannya menggunakan data pendukung, dan ada beberapa permintaan data pendukung yang belum dapat disajikan sesuai dengan LPPD yang disajikan. Untuk meningkatkan hasil EKPPD dilaksanakan hal-hal sebagai berikut : a. Koordinasi dengan SKPD lebih ditingkatkan

b. Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam penyusunan LPPD

c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat DIY) dan Tim Pusat (Kementerian Dalam Negeri)

d. Merintis pembuatan SIM LPPD untuk mempermudah penyusunan LPPD

Permasalahan :

a. Proses perbaikan memerlukan SDM yang open mind atas segala pembaharuan; b. Pengumpulan data yang selalu mengalami keterlambatan. [49]


Solusi :

a. Melakukan pendampingan dengan ahli dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi; b. Membangun sistem esakip sebagai basis data dan pelaporan yang efektif serta transparan bagi masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri 11 (sebelas) program sebagai berikut : 1. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3. Program Pengembangan Data/Informasi

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan 7. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Sasaran 2 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Tabel III.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Pengukuran Kinerja 2013

No.

Indikator Kinerja

Capaian 2012

Target

Realisasi

Nilai Capaian (%)

1.


WTP

WTP

WTP

100

Kategori Sangat Berhasil

Target Akhir RPJMD (2015) WTP

Capaian s/d 2013 terhadap 2015 (%) 100

Sasaran 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Sejalan dengan misi “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik” yang menjadi misi 1 dalam RPJMD 20112015, Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan [50]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil sangat baik. Pada tahun 2013, target kinerjanya adalah pemeriksanaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasilnya mencapai target ini. Dengan status pencapaian opini yang terbaik ini, maka kinerja sasaran ini adalah sangat berhasil. Pencapaian WTP ini merupakan ini merupakan tahun kedua. Pencapaian ini, apabila dipertahankan, capaian ini juga sudah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 yaitu opini WTP. Realisasi ini juga merupakan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2012 yang dikeluarkan BPK pada tahun 2013. Hal ini didukung adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan Gambar III.3 Sekertaris Daerah menandatangani Pakta seluruh jajaran pimpinan di Integritas seluruh Kabupaten Bantul,diperkuat juga adanya penandatanganan Pakta Integritas untuk mempertahankan opini tersebut di depan Bupati beserta anggota Forkopinda Kabupaten Bantul.

Faktor lain yang tak kalah penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sampai dengan bulan Desember 2013 telah dilakukan pemeriksaan reguler sebanyak 64 obyek pemeriksaan dan pemeriksaaan khusus sebanyak 96 obyek pemeriksaan terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hasil dari pemeriksaan tahun 2013 terdapat 427 temuan dan telah ditindak lanjuti sejumlah 416.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2013, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH [51]

3. Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik


Tabel III.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Pengukuran Kinerja

No.

1.

Indikator Kinerja

2013

Capaian 2012 (%)

Target (%)

Realisasi (%)

Nilai Capaian (%)

Kategori

76,14

75,62

77,53

102,53

Sangat Berhasil

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Akhir RPJMD (2015) (%)

Capaian s/d 2013 terhadap 2015 (%)

75,67

102,46

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan dukungan terhadap misi 1 ” Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik”. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pubil menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2013, capaian kinerjanya Sangat Berhasil. indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 75,65, realisasi IKM tahun 2013 IKM mencapai angka 77,53 atau 102,53 dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 102,46% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa idartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Bantul pada tahun 2010 adalah 75.00, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 75,75. Tahun 2012 nilai IKM adalah 76,14 dan tahun 2013 sebesar 77,53. Nilai IKM tersebut didapat dari rangkuman nilai IKM SKPD Pemberi Layanan se Kabupaten Bantul. 77,53

75,75

76,14

75

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari IKM berbagai program yang dilakukan terkait Indeks Gambar III.4 Perkembangan IKM Tahun 2010-2013 Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2013, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri 5 (lima) program sebagai berikut : 2010

11

2012

2013

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH [52]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 4. Sasaran 4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tabel III.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Pengukuran Kinerja 2013

No

Indikator Kinerja

1.

Angka Kematian Ibu

2. 3. 4.

Angka Kematian Bayi Persentase Gizi Buruk Umur Harapan Hidup

Capaian 2012 52,18/ 100.000 KH 8,64/ 1.000 KH 0,44 71,34

Target

Realisasi

80/ 100.000 KH 8/ 1.000 KH

96,83/ 100.000 KH 9,39/ 1.000 KH

71,35

71,35

0,47

0,22

Nilai Capaian (%)

Kategori

78,96

Berhasil

82,63

Berhasil

153,19

Sangat Berhasil

100

Sangat Berhasil

Target Akhir RPJMD (2015) 70/ 100.000 KH 7/ 1.000 KH 0,43 71,5

Capaian s/d 2013 terhadap 2015 (%) 61,67 65,85 148,84 99,79

Sasaran ini merupakan dukungan misi 2 ”Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sasaran 4 (empat) terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 85 dengan kategori Berhasil. Capaian sasaran 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) Sangat Berhasil dan 2 (dua) Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 4 (empat) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1. Angka Kematian Ibu

Target tahun 2013 sebesar 80/100.000 KH terealisir sebesar 96,83/100.000 KH, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 78,96% dengan kategori berhasil. Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas pada tahun 2013 sebanyak 13 orang, sedangkan jumlah kelahiran hidup tahun 2013 sebanyak 13.425 orang. Capaian tahun 2013 menyumbangkan angka 65,67% atas target RPJMD tahun 2015, diharapkan AKI hanya terealisir 70/100.000 KH.

Realisasi tahun 2011 sebesar 111,5/1.000.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 15 ibu, jika dibandingkan tahun 2012 dengan 52,18/1.000.000 KH, jumlah kematian ibu sebanyak 7 ibu, berarti terjadi penurunan kematian sebanyak 8 ibu pada tahun 2012. Tahun 2012 dibandingkan tahun 2013 sebesar 96,83/100.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 13 ibu sehingga terjadi peningkatan sebanyak 6 ibu pada tahun 2013.

[53]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Trend AKI mengalami fluktuasi. Seluruh kejadian 200 kematian ibu di 150 Kabupaten Bantul 100 telah dilakukan Audit 50 Maternal Perinatal yang 0 diselenggarakan 2009 2010 2011 dalam rangka 2012 2013 mengkaji hal – hal yang terkait dengan AKI Bantul Target Bantul Target DIY Target Nas riwayat serta kondisi Gambar III.5 Trend Angka Kematian Ibu Tahun 2009 – 2013 ibu sejak ibu masih hamil, proses dan penatalaksanaan persalinan serta kronologis kasus sampai dengan terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di Rumah Sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai, hal ini berarti pula mengakibatkan kondisi pasien yang sudah sangat lemah dan sulit dipulihkan, pada gilirannya berakhir dengan kematian ibu. Selain itu dari hasil kajian audit didapatkan kematian ibu yang disebabkan oleh adanya penyakit penyerta seperti penyakit Jantung dan pembesaran kelenjar Thyroid.

Adapun penyebab angka kematian sebanyak 13 ibu tersebut disebabkan kematian langsung dan tidak langsung. Untuk kematian langsung disebabkan oleh pendarahan (6 orang), eclampsia (3 orang), infeksi (1 orang) dan Syok Hipovolemik o/k Hyperemesis (1 orang). Sedangkan kematian tidak langsung disebabkan oleh kelainan jantung (1 orang) dan keracunan Natrium Florida (NAF) (1 orang). Meskipun realisasi indikator sasaran ini berhasil, tetapi dari sisi realisasi belum memenuhi target.

Indikator sasaran ini adalah belum tercapai 100% karena belum berjalannya jejaring dengan baik. Upaya pemecahan terhadap permasalahan dengan peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara mencegah selama kehamilan, bersalin dan nifas, perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawat daruratan serta peningkatan program kesehatan pra kehamilan termasuk kesehatan remaja, anak usia sekolah dan calon pengantin. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah sebagai gambaran kualitas pelayanan material perinatal di institusi pelayanan kesehatan.

[54]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 2. Angka Kematian Bayi

Target tahun 2013 sebesar 8/1.000 KH, terelaisir sebesar 9,39/1.000KH, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 82,63% dengan kategori sangat berhasil. Jumlah bayi (berumur <1 tahun) yang meninggal tahun 2013 sebanyak 126 bayi sedangkan jumlah kelahiran hidup di wilayah pada tahun 2013 sebanyak 13.425 bayi.

Realisasi tahun 2011 terealisir 8,58/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 114 bayi, jika dibandingkan tahun 2012 30 30 30 30 30 realisasi 8,47/1.000 KH dengan kematian sebanyak 116 bayi berarti terjadi peningkatan sebanyak 2 bayi pada tahun 2012, 7 10 9 8 7 sedangkan tahun 2012 11,8 9,85 9,39 8,6 8,5 dibandingkan tahun 2013 realisasi angka kematian bayi 2009 2010 2011 2012 2013 sebesar 9,39/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 126 Gambar III.6 Angka Kematian Bayi Tahun 2009 – 2013 bayi berarti terjadi peningkatan sebanyak 12 bayi pada tahun 2013. Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi angka kematian bayi diharapkan dapat ditekan sehingga mencapai 7/1.000 KH. Dari gambar dapat dilihat adaya stagnasi dari AKB meskipun sempat menurun pada tahun 2011. Masalah AKB di Kabupaten Bantul ditinjau dari penyebab kematian dibagi menjadi kematian bayi yang terjadi pada masa neonatal dan kematian pada masa postnatal. AKB Bantul

Target Bantul

Target DIY

AKB menurut penyebab kematian disajikan sebagai berikut : Lain-lain; 18; 17%

BBLR; 18; 17%

Bawaan; 20; 18% Infeksi; 4; 4%

Lain-lain; Sal Cerna; 1,2; 12% 1; 10%

Asphyxia; 47; 44%

Diare; 3; 29%

Pneumoni a; 5; 49%

Gambar III.7 Kematian Neonatal berdasarkan penyebab kematian Gambar III.8 Kematian Postnatal berdasarkan penyebab kematian

[55]


3. Persentase Gizi Buruk

Persentase gizi buruk menunjukkan keberhasilan, dimana tahun 2013 capaian kinerjanya melebihi target. Dari target 0,47 % terealisasi 0,22%., atau 153,19% dengan kategori Sangat Berhasil. dari pencapaian ini telah mencapai 148,84% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Program perbaikan gizi masyarakat pada tahun 2012 sebagian besar (93%) digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi Balita gizi buruk, diantaranya melalui pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi, keluarga sadar gizi (Kadarzi) dan pemantauan penimbangan balita. Hasil capaian pemantauan penimbangan Balita tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi masyarakat diketahui melalui jumlah Balita yang ditimbang dibandingkan dengan seluruh Balita (D/S) sebesar 76,5%, meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 75,3%.

b. Kondisi kesehatan Balita diketahui melalui jumlah Balita yang naik berat badannya dibandingkan dengan Balita yang Gambar III.9 Kegiatan Posyandu ditimbang (N/D) sebesar 60,4%, meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 58,9%.

c. Potensi masalah gizi diketahui melalui jumlah Balita yang memiliki berat badan di bawah garis merah dibandingkan dengan Balita yang ditimbang (BGM/D) sebesar 1,61%, menurun dibanding tahun 2011 sebesar 2,35%. 0,58 0,51

0,52 0,44

0,22

2009

2010

2011

gizi buruk

2012

2013

Gambar III.10 Persentase Gizi Buruk Tahun 2009 - 2013 [56]

Beberapa upaya terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten, salah satunya melalui program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita Gizi Buruk berupa bantuan makanan tambahan selama 180 hari makan anak bagi 225 Balita serta kunjungan dan pemeriksaan oleh dokter ahli anak di Puskesmas. Selain itu, upaya

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 perbaikan gizi juga dilakukan dengan PMT bagi 210 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) untuk 90 hari makan. Pada tahun 2012, terjadi penurunan status gizi buruk pada balita, yaitu angka balita gizi buruk sebesar 0,44% dari seluruh balita (target DIY <1%). Angka ini jauh sudah melampauitarget MDGs Provinsi DIY dan lebih baik dari capaian Tahun 2011yaitu sebesar 0,52%.

4. Umur Harapan Hidup

Indikator Usia Harapan Hidup menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2013, capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari target 71,35 tahun terealisasi 71,35 tahun atau 100% atau tercapai Sangat Berhasil. dari pencapaian ini telah mencapai 99,79 dibandingkat target pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

71,31

71,33

71,34

71,35

2011

2012

2013

71,21

2009

2010

Gambar III.11 Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2009 - 2013

Tren Umur harapan hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada gambar berikut. Pada Tahun 2009, UHH sebesar 71,21 tahun, Tahun 2010 yaitu 71,31 tahun, Tahun 2011 sebesar 71,33 tahun, Tahun 2012 sebesar 71,34. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu Gambar III.12 Manula di Bantul memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya

[57]

76

75 74 73 72 71 70 69 68

74,74

74,43

74,09

73,79 73,27

73,35

71,11

71,21

73,16

73,11

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 75,18

75,29

73,44

73,48

73,51

71,31

71,33

75,06

74,38

73,22

74,58

74,48

73,32

73,27

71,34

70,79

70,88

70,97

71,01

71,04

2008

2009

2010

2011

2012

DIY

Gunung Kidul

Kulon Progo Sleman

Bantul

Kota Yogyakarta

Gambar III.13 UHH menurut Kabupaten Kota di DIY

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk .Rasio ketersediaan tenaga dokter umum di Kabupaten Bantul telah meningkat dari 0,11 menjadi 0,12 pada tahun 2004. Rasio ini menunjukkan jumlah dokter yang tersedia per 1.000 penduduk. Sedangkan untuk rasio dokter spesialis meningkat dari 0,043 pada tahun 2011, menjadi 0,048 pada tahun 2012. No 1 2 3 4 5

Tabel III.7 Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012

Uraian Jumlah Dokter Umum Jumlah Dokter Spesialis Jumlah Penduduk Rasio Dokter Umum Rasio Dokter Spesialis

2011 101 40 921.253 0,11 0,043

Sumber : Dinas Kesehatan, 2013

2012 114 45 930.276 0,12 0,048

Fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat juga diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah disajikan pada tabel berikut :

[58]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Tabel III.8 Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tahun 2011-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jenis Tenaga Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Spesialis Dokter Gigi Perawat Perawat Gigi Bidan Kefarmasian Kesehatan Masyarakat Sanitarian Gizi Keterapian Fisik Teknis Medis Tenaga Non Kesehatan

2011 40 101 3 55 467 87 251 60 51 57 64 31 106 511

Sumber : Dinas Kesehatan, 2013

2012 45 114 5 56 579 82 312 83 71 58 66 30 141 498

Jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul dan mencapai lebih dari 100%, hal ini menunjukkan di setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas. Adapun cakupan puskesmas di Kabupaten Bantul pada tahun 2012 adalah 158,82%, dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 Gambar III.14 Puskesmas Banguntapan Dua kecamatan. Cakupan puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul pada tahun 2011 adalah 90,67%. Angka ini menunjukaan sudah hampir seluruh kelurahan atau desa di Kabupaten Bantul memiliki puskesmas pembantu. Adapun cakupan puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul adalah 89,3% dengan jumlah Pustu 67 unit pada 75 Desa.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin sudah mencakup seluruh (100%) masyarakat miskin yang terdaftar di Kabupaten Bantul sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat miskinkabupaten Bantul di Strata 1 pada tahun 2012 dilaporkan sebanyak 105,6%, meningkat dibandingkan tahun 2011 sebanyak 101,4%. Untuk pelayanan kesehatan rawat jalan di Strata 2 dan Strata 3 sebesar 18,94% pada tahun 2012, angka ini di Untuk pelayanan rawat inap 0,5 % di Strata 1 dan 3,5 % di Strata 2 dan Strata 3. Anak usia 6-23 bulan dari keluarga miskin yaitu sebanyak 4.096 anak, 100% sudah mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). [59]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan derajad kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 14 (empat belas) program sebagai berikut : 1. Program Keluarga Berencana

2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu d 8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak

11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

12. Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Permasalahan :

a. Banyaknya kasus bayi lahir dengan komplikasi. Kematian bayi sebanyak 126 disebabkan oleh kelainan bawaan (20 kasus), asphyxia (47 kasus), BBLR (18 kasus), lain-lain (13 bayi), sepsis (10 bayi), aspirasi (8 bayi), diare (5 bayi), pneomonia (5 kasus) dan lain-lain (36 kasus). b. Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Sebanyak 13 ibu meninggal tersebut disebabkan kematian langsung dan tidak langsung. Untuk kematian langsung disebabkan oleh pendarahan (6 orang), eclampsia (3 orang), infeksi (1 orang) dan Syok Hipovolemik o/k Hyperemesis (1 orang). Sedangkan kematian tidak langsung disebabkan oleh kelainan jantung (1 orang) dan keracunan Natrium Florida (NAF) (1 orang). c. Masih ditemuinya kasus balita gizi buruk di masyarakat.

Solusi :

a. Peningkatan kualitas Anternatal Care (ANC) guna mengatasi permasalahan kematian bayi. b. Peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara mencegah selama kehamilan, bersalin dan nifas, perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawat daruratan serta peningkatan program kesehatan pra kehamilan termasuk kesehatan remaja, anak usia sekolah dan calon pengantin guna mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). c. Untuk mengatasi permasalahan kasus balita gizi buruk dilakukan monitoring status gizi balita KEP, pemberian makanan tambahan bagi balita KEP, pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal, kemitraan dengan LSM dan swasta, kerjasama lintas sektoral dan lintas program dalam peningkatan ekonomi keluarga dan KB. [60]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 5. Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pendidikan


No 1.

2..

Indikator Kinerja Angka melek huruf (%) Rata-rata lama sekolah (tahun)

Capaian 2012

Target

Realisasi

Nilai Capaian (%)

92,19

92,35

97,51

105,59

8,95

8,97

9,1

101,45


Target Akhir RPJMD (2015) 91,54 9,2


Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ditegaskan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 dalam misi 2 “Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. 1. Angka Melek Huruf

Target penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan human capital, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial.

Tahun 2013, realisasi angka melek huruf telah Gambar III.15 Semangat Belajar Baca Tulis menunjukkan hasil positif, sebagaimana tabel di Tak Kenal Usia atas. Realisasi kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa anka melek huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian 97,51% dari target 92,35% atau sebanyak 105,59%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang 92,35 92,19 Sangat Berhasil. sedangkan dilihat dari 91,23 91,03 target kinerja akhir RPJMD tahun 2015 telah mencapai sebesar 106,52%. 89,14

2009

2010

2011

Bantul

2012

2013

Gambar III.16 Angka Melek Huruf Tahun 2009 - 2013

[61]

Tren angka melek huruf mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 sebesar 89,14% meningkat pada tahun 2010 menjadi 91,03%, kemudian tahan 2011 menjadi 91,23%, 92,19 % pada tahun 2012 dan 92,35 pada tahun 2013.

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Sedangkan angka melek huruf berdasarkan data dari BPS menurut Kabupaten/Kota di DIY disajikan sebagai berikut : Tabel III.10 Perkembangan Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2009 – 2012 Kab/Kota

Angka Melek Huruf

2009 97,94 89,14 89,52 84,52 92,19 90,18

Yogyakarta Bantul Kulon Progo Gunungkidul Sleman DIY Sumber : BPS, 2013

2010 98,03 91,03 90,69 84,66 92,61 90,84

2011 98,07 91,23 92,00 84,94 93,44 91,49

2012 98,10 92,19 92,04 84,97 94,53 92,02

Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil dari program/ kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang.

2. Rata-rata lama sekolah

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk indikator ki nerja ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya Sangat Berhasil, karena mencapai 101,45% dari target yang tekah dirumuskan. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah adalah 9,1 tahun

Gambar III.17 Siswa SD Kedungmiri Imogiri berangkat sekolah 9,1

8,92

8,95

8,82

8,64

2009

2010

2011

2012

Angka Rata-rata Lama Sekolah

2013

Gambar III.18 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2009-2013 [62]

dibandingkan dengan target sebesar 8,97 tahun. Pencapaian ini telah mencapai 98,91% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD tahun 2015 yaitu sebesar 9,2 tahun.

Seperti juga angka melek huruf, komponen penting dari pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Angka rata–rata lama sekolah adalah rata–rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 menunjukkan rata–rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah setingkat SLTP.

Angka rata–rata lama sekolah dari kurun waktu 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan dari 8,64 tahun di tahun 2009 menjadi 9,1 tahun di tahun 2013. Peningkatan ratarata lama sekolah di Kabupaten Bantul ini dapat dimaknai bahwa penduduk Bantul semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, seperti halnya angka melek huruf, stagnasi capaian tahun 2012 dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 dimana rata-rata lama sekolah tetap, perlu menjadi perhatian untuk pengembangan strategi yang lebih efektif. Angka rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan, walaupun terjadi stagnasi pada tahun 2009 dan 2010 Kota Yogyakarta serta pada tahun 2011 dan tahun 2012 pada Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Perkembangan rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.11 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2009 - 2012 Kab/Kota

Yogyakarta Bantul Kulon Progo Gunungkidul Sleman DIY

Sumber : BPS, 2013

2009 11,48 8,64 7,89 7,61 10,18 8,78

Rata-rata lama Sekolah 2010 2011 11,48 11,52 8,82 8,92 8,20 8,37 7,65 7,70 10,30 10,51 9,07 9,20

2012 11,56 8,95 8,37 7,70 10,52 9,21

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kualitas pendidikan. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu : 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2. Program Pendidikan Menengah

3. Program Pendidikan Non Formal

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6. Sasaran 6 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan

Pertumbutan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi – yang diwakili antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan- tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri. Peran dari pihak [63]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian pemerataan pendapatan. Tabel III.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Pengukuran Kinerja 2013

No

Indikator Kinerja

1.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

2.

Indeks Gini

Capaian 2012

Target

Realisasi

Nilai Capaian (%)

5,34

5,47

5,46

99,82

0,2351

0,2327

0,2495

92,78


Target Akhir RPJMD (2015) 5,88

0,2281


Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menunjukkan kinerja Sangat Berhasil, dilihat dari capaiat indikator kinerja Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut : 1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan Ekonomi ditargetkan naik dari 5,34% menjadi 5,47% pada tahun 2013. Realisasi pencapaian sebesar 7,28% atau sebanyak 133,09% dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian kinerja Sangat Berhasil untuk tahun 2013. Selain itu, jika disandingkan dengan target RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 123,81% dari target RPJMD untuk meingkatkan pertumbutah ekonomi sebesar 5,88% pada tahun 2015.

Pada tahun 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Bantul secara riil yang dipresentasikan melalui PDRB atas dasar harga konstan 2000 masih mampu mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan hasil penghitungan, nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 tercatat sebesar 4,4 triliun rupiah. Dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 223,11 milyar rupiah atau sekitar 5,34 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2000 terjadi perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 434,98%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bantul mengalami perkembangan lebih dari empat kali lipatdibandingkan tahun dasar 2000. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 mengalami perkembangan sebesar 170,26 persen atau lebih dari satu setengan kali lipat dibandingkan tahun dasar 2000.

[64]


No

Tabel III.13 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Sektor

2008

(Juta Rp)

2009

%

(Juta Rp)

2010

%

1

Pertanian

880.148 24,33

919.417

24,32

3

Industri Pengolahan

596.187 16,48

610.781

16,16

Konstruksi

437.151 12,08

434.409

11,49

Pengangkutan & Komunikasi

248.779

268.145

7,09

2 4 5 6 7 8 9

Pertambangan & Penggalian Listrik, Gas, dan Air Bersih Perdagangan, Hotel & Restoran Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

PDRB

Sumber : BPS, 2013

35.829

0,99

31.675

0,88

702.353 19,41 212.888

6,88 5,88

473.049 13,07

3.618.06

100

35.783 34.448

746.833 230.768 499.364

3.779.94

(Juta Rp) 933.32 6 36.52 5 647.93 9 36.28 9 454.48 0 789.78 9 287.23 6 252.01 5

0,95 0,91

19,76

6,11

13,21 100

530.39 7 3.967.9

[65]

2011

%

(Juta Rp)

2012*)

%

(Juta Rp)

%

2013 **)

(Juta Rp)

%

23,52

920.459

22,04

955.730 21,72

969.910

19,84

16,33

690.977

16,54

692.762 15,74

715.653

18,77

11,45

486.930

11,66

511.749 11,63

538.336

11,65

7,24

311.285

7,45

333.271

357.152

7,19

0,92 0,91 19,9 6,35

13,37 100

38.782 37.969

839.997 279.556

571.248

4.177.201

0,93 0,91

20,11

6,69

13,68 100

39.568

0,90

40.373

0,92

901.754 20,49 305.347

7,57 6,94

619.758 14,08

4.400.313

40.539 43.132

969.070 333.732 672.852

0,83 1,07

18,33

7,09

15,23

100 4.640.376 100,00

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Sementara itu untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan, maka pertumbuhan PDRB yang diperoleh hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu tanpa adanya pengaruh dari perubahan harga (riil).

Pada tahun 2013, perekonomian Bantul tumbuh 5,46% mengalami percepatan dibandingkan tahun 2012 yang hanya tumbuh 5,34%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 ini merupakan pertumbuhan tertinggi selama enam tahun terakhir (periode 2008-2013). Selama periode tersebut, perlambatan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada tahun 2009 akibat krisis global yang menurunkan permintaan barang komoditas ekspor. 7

6 5 4

6,2

6,01

5,4 5,46

5,32 5,34

2010

2011

2012

2013

6,2

5,32

6,23

5,78

4,9

4,43 4,47

4,88 4,97

2008

2009

6,01

4,55

3

5,78

5,16 5,27

4,55

5,03

5,32

6,23

2 1 0

Bantul DIY

Nasional

4,9

5,03

4,47 4,43

4,97 4,88

5,27 5,16

5,34 5,32

5,46 5,4

Gambar III.19 Pertumbuhan Ekonomi Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2008 – 2013 (%)

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul relatif lebih lambat. Namun apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi relatif sama.

2. Indeks Gini

Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Penurunan ketimpangan pendapatan yang berhasil dicapai tahun 2013 mencapai 92,27% dari target, atau memiliki capaian kinerja Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah mencapai 90,62% dari target indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,2281.

[66]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 0,255 0,25

0,2536

0,245 0,24

0,2473

0,2469

0,2445 0,2351

0,235 0,23

0,225

0,2495

2008

2009

2010

2011

Indeks Gini

2012

2013

Gambar III.20 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2008- 2013

sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Tren indeks gini dari tahun 2008 sampai tahun 2013 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks gini mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013, hal ini berari ketimpangan pendapatan semakin tinggi atau distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

11. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

13. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sos 14. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

15. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

18. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

[67]

7. Sasaran 7 Meningkatnya ketahanan pangan daerah



No

Indikator Kinerja

Capaian 2012

Target

Realisasi

1.

Nilai Capaian Kategori (%)

Target Akhir RPJMD (2015)

Capaian s/d 2013 terhadap 2015 (%) 95,16

Tingkat 125,86 134,45 134,09 99,73 Sangat 140,91 Ketersediaan Berhasil Energi 2. Tingkat 116,68 128,88 128,88 100,00 Sangat 136,21 94,62 ketersediaan Berhasil Protein Sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah tercapai Sangat Berhasil, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu tingkat ketersediaan energi dan tingkat ketersediaan protein. 1. Tingkat Ketersediaan Energi

Tingkat ketersediaana energi menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2013 capaian kinerjanya tercapai 99,73% dari target yang telah ditetapkan. Dari target 134,45%, realisasi tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi mencapai 134,09% atau 99,73 dari target kinerja atau mencapai kinerja yang Sangat Berhasil. dengan pencapaian ini pila telah mencapai 95,16% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Jika dibandingkan dengan Tahun 2012 maka telah terjadi peningkatan ketersediaan energi sebesar 7%. Dengan Angka Kecukupan energi sebesar 2.950 Kkal/Kap/hr maka capaian ini sudah diatas standar Nasional (2.200 Kkal/Kap/hr).

Stabilisasi harga berperan pada saat panen raya agar harga tidak turun/rendah sampai dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) untuk gabah/ beras dan HRD (Harga Referensi Daerah) untuk jagung, kedelai dan ubikayu. HPP adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/ beras sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 27/ Permentan/PP.200/4/2013 atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan HRD (Harga Referensi Daerah) adalah harga referensi daerah untuk komoditas jagung, kedelai dan ubi kayu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur setempat. Cadangan pangan berperan untuk mengatasi ketersediaan pangan pada saat paceklik, kekurangan pangan serta antisipasi apabila rawan pangan transien/bencana.

2. Tingkat Ketersediaan Protein

Tingkat ketersediaana protein menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2013 capaian kinerjanya tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari target 128,88%, realisasi tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi mencapai 128,88% atau 100% dari target kinerja atau mencapai kinerja yang Sangat Berhasil. dengan pencapaian ini pila telah mencapai 94,62% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Jika dibandingkan dengan Tahun 2012 maka telah terjadi peningkatan ketersediaan energi sebesar 9%. Dengan Angka Kecukupan Protein sebesar 73,47 Gr/Kap/hr maka Capaian ini sudah diatas standar Nasional (57 Gr/Kap/hr) [68]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Kabupaten Bantul menyelenggarakan Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang diikuti perwakilan dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Lomba yang ruitn diadakan ini untuk mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat pada umumnya dan ibu rumah tangga khususnya dalam memilih, menentukan, menyusun dan menciptakan menu B2SA yang Gambar III.21 Para Pemenang Lomba Lomba Cipta Menu berbasis sumber daya lokal dengan B2SA Tahun 2013 pangan sumber karbohidrat selain beras dan terigu sehingga dapat membangun budaya keluarga dan masyarakat untuk mengkonsumsi aneka menu makanan khas daerah sesuai prinsip B2SA, antara lain melalui pemanfaatan pekarangan. Sejalan dengan tujuan tersebut telah keluar Instruksi Bupati Bantul Nomor 03 dan 04 tahun 2012 tentang optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan penyajian hidangan pada pertemuan/rapat dengan bahan pangan lokal. Diharapkan melalui Lomba ini akan muncul kreasi baru dalam penyajian pangan lokal.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu : 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

[69]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 8. Sasaran 8 Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata Tabel III.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Pengukuran Kinerja 2013

No

Indikator Kinerja

1.

Persentase peningkatan jumlah wisatawan (%)

Capaian 2012

Target

35,4

4,37

Realisasi

Nilai Capaian (%)

Kategori

-5,34

-122,20

Tidak Berhasil



5

-106,80

Sasaran meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata mengalami pencapaian kinerja Tidak Berhasil. Persentase peningkatan jumlah wisatawan tahun 2013 ditargetkan sebesar 4,37% terealisir -5,34% atau -122,20%. Capaian ini menyumbangkan -106,80% dari target akhir RPJMD tahun 2015. Hal ini disebabkan kunjungan wisatawan ke objek wisata pantai mengalami penurunan serta jumlah wisatawan yang berkunjung ke wisata selain objek wisata pantai masih belum terpantau. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya : a. b. c. d.

peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata; pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisata; ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media masa; pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promoso pariwisata.

Berikut disajikan data Desa Wisata di Bantul sebagai salah satu pengembangan destinasi wisata baru di Bantul : No

Desa Wisata

Tabel III.16 Desa Wisata di Bantul

Kecamatan

1

Kebonagung

Imogiri

4 5 6

Tembi Kasongan Karangtengah

Sewon Kasihan Imogiri

2 3

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Krebet Wukirsari

Manding Puton Jagalan Candran Lopati

Kalibuntung Parangtritis Kuwaru Goa Cemara Guwosari Panjangrejo

Pajangan Imogiri

Bantul Jetis Banguntapan Imogiri Srandakan Pundong Kretek Srandakan Sanden Pajangan Pundong

Tanggal Pembentukan 30 September 2000 14 Oktober 2000 10 September 2008 2008 2 Mei 2008 2008 2 Juli 2008 2008 2010 2008 27 Nopember 2007 Agustus 2011 2008 29 Juni 2000 2010 15 Oktober 2000 24 Mei 2008

[70]

Kategori

Pertanian

Kerajinan batik kayu Kerajinan batik berpewarna alami Aneka kerajinan Kerajinan gerabah Budidaya ulat sutera & pewarna alami Kerajinan kulit Alam & perikanan Kawasan Cagar Budaya Museum tani Kuliner

Kehidupan pedesaan Alam pantai & kuliner Alam pantai & kuliner Alam pantai & kuliner Cagar budaya & kerajinan kayu Kerajinan gerabah

Keterangan Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri

Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 18

Trimulyo

Jetis

Tanggal Pembentukan 2009

26 27 28

Sendangsari Mangir Santan

Pajangan Pajangan Pajangan

2013 2013 2013

No

19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 32 33

Desa Wisata

Kiringin, Canden Tirtosari Seloharjo Imogiri Pantai Baru Gilangharjo Wunut Sriharjo

Kalakijo Laguna Depok Mangunan Pithisari Rejosari

Kecamatan

Jetis Kretek Pundong Imogiri Srandakan Pandak Imogiri

Pajangan Parangtritis Imogiri Sanden Dlingo

11 Maret 2008 2009 2009 2008 2011 2011 2012

2013 2013 2013 2013 2013

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

Kategori

Keterangan

Alam pedesaan & kerajinan batik Budidaya jamu herbal Kuliner Kegiatan seni budaya Kegiatan budaya Alam pantai & pendidikan Alam pedesaan & pendidikan Alam Perbukitan Seribu & budaya Alam, Kerajinan, kuliner Sejarah Kuliner & kerajinan tempurung kelapa Kuliner Outbond, kuliner Kerajinan kayu, anyaman bambu dll. Area persawahan dan kebun buah naga Wisata alam, terasering, air terjun

Berkembang Berkembang Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh

Dalam rangka pengembangan kesenian dilaksanakan seleksi seni budaya yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional melalui Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari Nusantara. Untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan, Tim Kesenian Kabupaten Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili Propinsi DIY ke Tingkat Nasional.

Event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul meliputi Pagelaran Wayang Kulit, Festival Dalang Cilik, Gelar Seni Budaya Yogyakarta, Gelar Kesenian Luar Daerah, Festival Kesenian Tradisional, Sarasehan Budaya, Festival Sendratari, Gelar Seni Gambar III.22 Bupati Bantul Hj. Sri Suryawidati menyerahkan tokoh wayang Gatotkaca menandai pembukaan Pagelaran Pertunjukan, Parade Tari Wayang Kulit 3 dalang di Pendopo Parasamya Nusantara, Festival Langen Carito, Festival Reog dan Jathilan se-DIY, Bentara Upacara Adat se-DIY, Festival Karawitan ibu-ibu se-DIY, Festival Sendratari se-DIY, Festival Ketoprak se-DIY, Festival Dalang se-DIY, Festival Keroncong se-DIY, Festival Budaya se-DIY, Festival Desa Budaya se-DIY serta Festival Tari dan Seni Pertunjukan se-DIY. Event-event budaya ini juga didukung oleh Danais dari Pemerintah DIY.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi [71]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2012 mencapai 2.356.578 orang, meningkat 35,40% dari tahun 2011 sebanyak 1.740.417 orang. Sedangkan dari sisi kontribusi PAD mencapai Rp 8.640.795.116,00, meningkat 57,05% dari perolehan tahun 2011 sebesar Rp 5.289.407.718,00. Peningkatan tersebut di atas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi obyek wisata alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa-desa wisata sebagai alternative tourism di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Tabel III.17 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Paiwisata Tahun 2008 – 2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Wisatawan (Orang) 1.311.009 1.439.260 1.496.626 1.740.417 2.356.578 2.153.404

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

Jumlah PAD (Rp.) 2.144.605.950,00 4.361.159.125,00 4.596.019.826,00 5.289.407.718,00 8.640.795.116,00 9.120.764.368,00

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung akselerasi perekonomian Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bantul yang dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan kontribusi. Capaian kontribusi pariwisata pada 9,01 tahun 2012 sebesar 9,01 % merupakan kontribusi terbesar dari 8,83 8,73 8,71 sektor ini dalam lima tahun terakhir. Perkembangan dunia kepariwisataan Kabupaten Bantul 8,39 yang cukup dinamis serta berkesinambungan diharapkan dapat memberikan peran yang 2008 2009 2010 2011 2012 lebih konstruktif dari sektor ini Kontribusi Sektor Pariwisata dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bantul di Gambar III.23 Perkembangan Kontribusi Sektor Pariwisata masa mendatang. terhadap PDRB Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu : 1. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata [72]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 9. Sasaran 9 Menurunnya tingkat pengangguran


No

Indikator Kinerja

Capaian 2012

1.

Angka pengangguran

5,3

Target

Realisasi

Nilai Capaian (%)

5,1

5,01

98,24




4,75

105,47

Menurunnya tingkat pengangguran tahun 2013 capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang Sanagat Berhasil, karena realisasi tercapai 98,24%. Capaian ini juga menyumbangkan sebanyak 105,47% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah Gambar III.24 Pelatihan Otomotif penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan.Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri Karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah.

[73]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan. Gambar III.25 Membatik di Rumah Tangga sebagai Usaha Perluasan Melihat kenyataan tersebut Lapangan Kerja masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (open unployment) merupakan masalah yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Kenyataan yang ada selama ini, jumlah angkatan kerja di Bantul cukup besarsementara di sisi lain penciptaan lapangan kerja masih terbatas sehingga masalah pengangguran selalu ada dari tahun ke tahun.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait menurunnya tingkat pengangguran . Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari : 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2. Program Penempatan Tenaga Kerja

3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 5. Program Perluasan Kerja

[74]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 10. Sasaran 10 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Tabel III.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Pengukuran Kinerja 2013

No 1.

Indikator Kinerja Persentase jumlah penduduk miskin

Capaian 2012

Target

Realisasi

Nilai Capaian (%)

14,27

13

14,24

90,46




11

70,55

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin menunjukkan kinerja Sanga Berhasil. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator persentase jumlah penduduk miskin yang mengalami capaian 90,46% dari target yang ditetapkan. Tahun 2013 realisasi persentase jumlah penduduk miskin sebesar 14,24% dari target sebesar 13%. Capaian ini menyumbangkan sebesar 70,55% dari target RPJD tahun 2015, persentase jumlah penduduk miskin sebesar 11%. 15,37

15,02

Data tahunan persentase jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan,, bahkan pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 14,24%, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut.

Bentuk upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui pembentukan lembaga TKPKD 2010 2011 2012 2013 (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat Persentase Penduduk Miskin kecamatan, desa dan Gambar III.26 Perkembangan Persentase Penduduk pedukuhan,program pemberdayaan Miskin Tahun 2010-2013 masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat. 14,27

14,24

[75]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Di lihat dari sebarannya, Banguntapan Kretek persentase penduduk miskin di 4,99% Pleret 5,88% Sanden 6,38% kawasan perkotaan lebih rendah 5,53% Piyungan Srandakan 5,53% 5,51% dibandingkan dengan persentase Sewon Pandak penduduk miskin di kawasan 5,39% 6,63% Kasihan pedesaan. Hal ini menunjukkan 5,09% bahwa konsentrasi penduduk Bambanglipur o miskin masih berada di wilayah 5,05% Sedayu perdesaan. Hal ini bisa dipahami Pundong 7,57% 6,94% karena penduduk perdesaan Pajangan Imogiri memiliki akses layanan publik 5,63% 5,84% Bantul yang lebih rendah, seperti Dlingo Jetis 3,96% 7,83% 6,27% rendahnya tingkat pendidikan dan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian di Gambar III.27 Persentase Penduduk Miskin Bantul Tahun 2013 mana nilai produk pertanian telah semakin menurun. Karenanya, penduduk perdesaan memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan

Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin berkurangnya jumlah jiwa miskin. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, angka kemiskinan tertinggi ada pada kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon dan Imogiri. Berdasarkan data dari TNP2K kecamatan yang mempunyai angka kemiskinan tertinggi yaitu kecamatan Kasihan, Sewon, Pandak dan Imogiri. Adanya perbedaan ini dikarenakan perbedaan indikator yang berbeda dalam penentuan kriteria miskin.

Dana PEKM merupakan dana bergulir yang diserahkan kepada KK Miskin. Salah satu unsur terpenting dari semangat otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, saat ini sebagai pelaku pembangunan adalah masyarakat, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator saja. Dana PEKM saat ini sudah bukan merupakan dana hibah, namun merupakan pinjamam atau dana bergulir dengan tanpa agunan. Tujuan pemberian pinjaman PEKM ini untuk memperdayakan keluarga miskin melalui pemberdayaan ekonomi produktif Gambar III.28 Penyerahan Dana PEKM secara Simbolis oleh sesuai dengan kemampuan para Sekretaris Daerah, Drs. Riyantono, M.Si anggota kelompoknya. Monitoring kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) yang dilakukan setiap enam bulan sekali di 17 kecamatan. [76]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah :

a. Penggalakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul, b. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang menyerap tenaga kerja banyak dan berpendapatan rendah seperti perdagangan, industri pengolahan dan jasa,

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari : 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Keseja 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 11. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

12. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

13. Program Perluasan Kerja

14. Program Transmigrasi Regional 11. Sasaran 11 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana Tabel III.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Pengukuran Kinerja 2013

No 1.

Indikator Kinerja Persentase Tangguh

Desa

Capaian 2012

Target

Realisasi

Nilai Capaian (%)

2,66

5,33

8

150




13,33

60

Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tercapai Sangat Berhasil. Hal ini dilihat dari indikator persentase desa tangguh yang tercapai 8% dari target 5,33% atau nilai capaian 150%. Capaian ini menyumbangkan 60% dari target akhir RPJMD tahun 20115 sebanyak 13,33% desa tangguh. Desa tangguh yang terealisir sampai dengan tahun 2013 sebayak 6 (enam) desa dari 75 (tujuh puluh lima) desa yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Wonolelo, Mulyodadi, Tirtohargo, Gadingharjo, Gadingsari dan Poncosari. [77]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Wilayah Kabupaten Bantul memiliki potensi rawan bencana alam seperti: rawan banjir, bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Gempa bumi dahsyat yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berdampak hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Gelombang air pasang (rob) merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul yang meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong. Tabel III.21 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bantul

NO JENIS BENCANA 1. Kawasan rawan gempa bumi 2. Kawasan rawan longsor 3.

Kawasan rawan banjir

5.

Kawasan rawan kekeringan

4.

Kawasan rawan gelombang pasang


LOKASI YANG BERPOTENSI Di seluruh kecamatan Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pundong. Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, Pleret. Kretek, Srandakan,Sanden, sebagian Pandak, sebagian Pundong, sebagian Imogiri, sebagian Jetis, sebagian Bambanglipuro. Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum; b. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko; c. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan desa tangguh, sekolah siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

[78]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Delapan tahun sejak bencana gempa mengguncang, Bantul baru memiliki 10 desa siaga bencana dan 6 desa tangguh bencana dari total jumlah desa keseluruhan 75 desa yang ada. Upaya merintis desa tangguh bencana dilakukan secara terus menerus dan memperhatian banyak faktor kesiapan masing-masing desa. Desa tangguh bencana dirintis kerja sama langsung Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang sewaktuwaktu terjadi. Desa tangguh bencana Gambar III.29 Masyarakat Mengikuti Simulasi Bencana menuntut kesadaran masyarakat Gempa dan Tsunami di Lapangan Srigading, Sanden tentang perilaku menyelamatkan keluarga saat terjadi bencana. Upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana :

1. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi

2. Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS 3. Peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mantapnya penanggulangan bencana. Pada tahun 2013, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

[79]


D. Pencapaian Kinerja Lainnya 1. Pencapaian Target MDGs

Analisis kondisi capaian MDGs akan menjadi dasar dalam menyusun target-target capaian pertahun dan capaian tujuan MDGs pada tahun 2015. Analisis capaian ini didasarkan pada indikator-indikator MDGs yang telah ada. Data yang digunakan untuk menganalisis pencapaian tujuan MDGs didasarkan pada data-data sekunder seperti Susenas tahun 2009, SDKI tahun 2007, Sakernas 2009, Kemkes 2007, 2009 dan 2010 dan data-data yang tersedia di SKPD. Berikut disampaikan kondisi pencapaian tujuan MDGs Kabupaten Bantul : Tabel III.22 Target dan Capaian MDGs di Bantul Tahun 2013

Acuan Dasar 2010 Kondisi Capaian Target Indikator (Capaian Saat ini DIY 2013 MDGs Status Sumber Kab (2013) 2015 Bantul 2010) Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990 – 2015 ▼ 1.1a Persentase penduduk di 16,06% 16,97% 15,43% 10,3% BPS bawah garis kemiskinan ▼ 1.2 Indeks kedalaman 2,74 2,78 2,4 menurun BPS kemiskinan Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.4 Laju pertumbuhan PDB -0,81% 1,51% 1,42% 2,20% BPS per tenaga kerja ► 1.5 Rasio kesempatan kerja 53% 58,8% 68,04% meningkat BPS terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas ► 1.7 Proporsi tenaga kerja 34% 25% 25,7% menurun BPS yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja ● 1.8a Angka Gizi Buruk 0,58% 0,42% 0,59% <1% Dinkes ● 1.8b Angka Gizi kurang 12% 9,71% 8,36% 11,9% Dinkes 1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum ▼ - 1400 Kkal/kapita/hari 15,37% 13,9% 18,66% 8,5% BPS ▼ - 2000 Kkal/kapita/hari 66,07% 72,50 35,32% BPS Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar ► 2.1 Angka partisipasi Murni 91,03% 93,80% 96,81% 100% Dikdas (APM) sekolah dasar ► 2.2 Proporsi murid kelas 1 99,98% 99,99% 94,01% 100% Dikdas yang berhasil menamatkan sekolah dasar ▼ 2.3 Angka melek huruf 91,03% 92,19 92,27% 100% BPS pendudukusia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1 Rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat

[80]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Indikator

Acuan Dasar 2010 (Capaian Kab Bantul 2010)

Kondisi Saat ini (2013)

Capaian DIY 2013

Target MDGs 2015

Status

Sumber

pendidikan dasar,menengah dan tinggi ► - Rasio APM 119,77% 121,11% 97,52% 100% BPS perempuan/laki-laki di SD ► - Rasio APM 104,00% 98,55% 105,50% 100% BPS perempuan/laki-laki di SMP ► - Rasio APM 107,90% 90,00% 97,5% 100% BPS perempuan/laki-laki di SMA ► - Rasio APM 90.16% 140.32% 91,5% 100% BPS perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi ► 3.1a Rasio melek huruf 100,00% 101,52% 99,91 100% BPS perempuan terhadap lakilaki pada kelompok usia 1524 tahun ► 3.2 Kontribusi perempuan 38,05% 36,3% 43,29% meningkat BPS dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian ▼ 3.3 Proporsi kursi yang 15,56% 15,56% 21,82% meningkat Sekwan diduduki perempuan di DPRD Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 ● 4.1 Angka kematian Balita 1,7 1,9 19 32 Dinkes per 1000 kelahiran hidup ● 4.2 Angka kematian Bayi 9,8 9,39 17 23 Dinkes (AKB) per 1000 kelahiran hidup ► Persentase anak usia 1 97,3 95,2 96,4 Meningkat Dinkes tahun yang diimunisasi campak Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990- 2015 ● 5.1 Angka Kematian Ibu 82,07 96,83 103 102 Dinkes per100.000 kelahiran hidup ● 5.2 Proporsi kelahiran yang 99,5 99,96 97,44 Meningkat Dinkes Ditolong tenaga kesehatan terlatih Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 ● 5.3 Angka pemakaian 79% 81% 69,9% Meningkat BKKPPK contrasepsi CPR bagi B perempuan menikah usia 15 – 49 (semua cara dan cara modern) ● 5.4 Angka kelahiran remaja 4,18 20 Menurun Dinkes (perempuan usia 15 – 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun 5.5 Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu

[81]

Indikator



Capaian DIY 2013

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Target MDGs 2015

Status

Sumber

kali kunjungan dan empat kali kunjungan) ● - 1 kunjungan 100% 100% 83,4% Meningkat Dinkes ► - 4 kunjungan 90,20% 91,67% 89% Meningkat Dinkes ▼ 5.6 Unmet need kebutuhan 8,69% 6,25% 8,3% Menurun BKKPPK keluarga berencana/KB yang B tidak terpenuhi) Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV DAN AIDS hingga tahun 2015 ● 6.1 Prevalensi HIV DAN AIDS 0,007% 0,05% <0,059 Menurun Dinkes (persen) dari total populasi (36 kasus) (473 usia 15 – 24 tahun kasus) ● 6.2 Penggunaan kondom 20% 70% 27,4% Meningkat Dinkes pada Hubungan seks berisiko tinggi terakhir ► 6.3 Proporsi jumlah 30% 50% 14,1% Meningkat Dinkes penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 ● 6.5 Proporsi penduduk yg 100% 100% 93,7% Meningkat Dinkes terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 ● 6.6 Angka kejadian dan 0,02 0,0005 0,0017 Menurun Dinkes tingkat kematian Malaria 6.7 Proporsi anak balita Bantul yang tidurdengan kelambu bukan berinsektisida daerah endemis ► 6.9 Angka kejadian, 43 25 38,7 Dihentika Dinkes prevalensi dan tingkat n, mulai kematian akibat berkurang Tuberkolosis ▼ 6.10a Proporsi jumlah kasus 50,62 52,68 30,46 70 Dinkes Tuberkolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS ▼ 6.10b Proporsi kasus 84,8% 79,75% 81,83% 85% Dinkes Tuberkolusis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan ● 7.1 Rasio luas kawasan 62% 65% 40,25% Meningkat Bappeda tertutup pepohonan berdasarkan

[82]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Indikator



Capaian DIY 2013

Target MDGs 2015

Status

Sumber

pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan 7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) 7.3 Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton 7.4 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 7.5 Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan 7.6 Rasio keanekaragaman kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 Proporsi rumah tangga Dinkes dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan a. Perkotaan ● b. Perdesaan 82,7% 92,42 68,18 75,29% ● 82,7% 92,42 77,68 65,81% Proporsi rumah tangga Dinkes dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan a. Perkotaan ▼ b. Perdesaan 67,8% 65,9% 91,9% 76,82% ▼ 67,8% 65,9% 63,08% 55,55% Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020 ● Proporsi rumah tangga 0,14% 2,75% 3,01 Bappeda kumuh perkotaan Status ●: sudah tercapai ►: diperkirakan akan tercapai 2015 ▼: perlu perhatian khusus karena masih jauh dari target


a. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Tujuan satu MDGs difokuskan kepada upaya menanggulangi kemiskinan dan kelaparan yang terdiri dari tiga target terkait dengan penurunan angka kemiskinan,perluasan kesempatan kerja, dan penanggulangan kelaparan. Secara umum pada tujuan satu, terdapat tiga indikator [83]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu : persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan merupakan tantangan berat yang memerlukan perhatian khusus.

b. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Tujuan dua mencapai pendidikan dasar untuk semua dimaksudkan sebagai upaya menjamin bahwa pada tahun 2015 semua anak-anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Indikator pada tujuan dua yang masih menjadi perhatian serius adalah Angka melek huruf pendudukusia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bantul yang melek huruf baru 91,03% kemudian meningkat sedikit menjadi 92,19% pada tahun 2013.

c. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan tiga dimaksudkan sebagai upaya menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan dengan indikator berupa: (1) rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan; (2) rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun; (3) kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian; dan (4) proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan. Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan diperoleh dengan cara membagi APM perempuan jenjang pendidikan tertentu dengan APM laki-laki jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan rasio melek huruf dihitung dengan cara membagi jumlah perempuan yang melek huruf dengan jumlah laki-laki yang melek huruf di usia 15 – 24 tahun. Rasio sebesar 95 - 105 menunjukkan terwujudnya kesetaraan gender, dan sebaliknya.

d. Menurunkan ANgka Kematian Anak

Tujuan empat dimaksudkan untuk menurunkan angka kematian balita (AKBA) sebesar dua per tiganya, antara 1990 dan 2015 dengan indikator: angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, dan Persentase anak di bawah satu tahun yang di imunisasi campak. indikator pada tujuan empat ini hampir semua terpenuhi. Indikator yang belum memenuhi adalah persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak dengan capaian 95,2%. Dengan capaian 95,2% pada tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Bantul optimis bahwa indikator ini akan tercapai pada tahun 2015.

e. Meningkatkan Kesehatan Ibu

f.

Tujuan lima difokuskan kepada upaya meningkatkan kesehatan ibu dengan target menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015. Indikator yang masih belum tercapai dan perlu perhatian serius adalah Unmetneed kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi). Pada tahun 2010 Unmetneed Kabupaten Bantul sebesar 8,69% menurun menjadi 6,25% pada tahun 2013, sedang yang ditargetkan adalah kurang dari 5% pada tahun 2015. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya

Tujuan enam difokuskan kepada upaya memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya dengan tiga target yaitu: mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015; mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV DAN AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010; dan mengendalikan penyakit [84]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 2015. Indikator pada tujuan enam yang masih jauh dari pencapaian adalah proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS dan Proporsi kasus Tuberkolusis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS. g. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan tujuh difokuskan kepada upaya memastikan kelestarian lingkungan yang meliputi empat target: (a) memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang; (b) menanggulangi kerusakan keaneka ragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010; (c) menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015; dan (d) mencapai perbaikan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Indikator pada tujuan tujuh yang masih jauh dari target MDGs adalah Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.

2. Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya Pada Tahun 2012 usia harapan hidup (UHH) Kabupaten Bantul mencapai71,34 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2011 yaitu sebesar 71,33 tahun dan melebihi target RKPD Tahun 2012 sebesar 71,30 tahun. Angka UHH tahun 2012 dihitung akhir tahun 2013.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Bantul sudah meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu suatu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, kondisi di Kabupaten Bantul dari tahun 2010 - 2011 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 sebesar 74,53 menjadi 75,51 pada tahun 2012. No 1 2 3

Tabel III.23 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008-2012 Kabupaten Bantul, Pemerintah DIY dan Nasional

Uraian Kabupaten Bantul Propinsi DIY Nasional

Sumber : BPS, 2013

2008 73,38 74.88 71,17

2009 73,75 75,23 71,76

2010 74,53 75,77 72,27

2011 75,05 76,32 72,77

2012 75,51 76,75 73,29

3. Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Pemahaman dan pengetahuanmasyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih relatif cukup rendah. Solusi yang dilakukan diantaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG di Kabupaten Bantul serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi stakeholder.

[85]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 Tabel III.24 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun

Perempuan di Parlemen (%)

Perempuan Pekerja Profesional (%)

Perempuan Dalam Angkatan Kerja (%)

Perempuan Upah Pekerja Non Pertanian

2010 2011

15,6 15,6

6,46 7,62

43,08 34,82

800,0 800,0

Sumber : BKKPP dan KB, 2012

IDG 63,8 64,0

Realisasi nilai capaian indeks pembangunan gender tahun 2012 sebesar 71,33%, jika dibanding dengan tahun 2011 dengan realisasi Indeks pembangunan gender mencapai sebesar 64,00% berarti terjadi peningkatan sebesar 7,33%. Hal ini disebabkan berkurangnya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga sosial, pemerintah dan swasta pada tahun 2012 sebanyak 260.033 orang. jika dibanding dengan jumlah seluruh angkatan kerja pada tahun 2012 sebanyak 541.869 orang, mengalami peningkatan sebesar 48%.

E. Akuntabilitas Anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 89,11%, sedangkan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 85,91. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja belum efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 90,56%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,25%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatknya ketahanan pangan daerah (73,01%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

[86]


No. 1.

Sasaran Strategis

2. 3. 4.


5.

Meningkatnya kualitas pendidikan

7.

Meningkatnya ketahanan pangan daerah

6. 8. 9. 10. 11.

Tabel III.25 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2013

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata Menurunnya tingkat pengangguran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana

Jumlah Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung

Target C Tinggi WTP

75,62 80/100.000 KH 8/1.000 KH 0,47 71,35 92,35 8,97 5,47 0,2327 134,45 128,88 4,37 5,1 13 5,33

Kinerja Realisasi C Tinggi WTP

77,532 96,83/100.000 KH 9,39/1.000 KH 0,22 71,35 97,51 9,1 5,46 0,2495 134,09 128,88 -5,34 5,01 14,24 8

[87]

(%) 100 100 100

102,53 78,96 82,63 153,19 100 105,59 101,45 99,82 92,78 99,73 100,00 -122,20 98,24 90,46 150,00

Anggaran Target Realisasi 4.968.189.260,00 4.616.685.688,00

% 92,92

1.299.751.980,00

531.268.250,00 31.680.105.818,00

1.181.303.065,00

528.911.200,00 25.732.973.397,00

90,89

27.718.254.234,00

20.534.179.370,00

74,08

3.308.065.000,00

2.415.118.246,00

73,01

53.387.651.000,00

7.922.372.500,00 4.642.891.000,00 61.174.942.500,00 98.150.000,00

196.731.641.542,00 334.656.782.644,00 531.388.424.186,00

51.186.875.244,47

7.729.430.897,00 4.567.457.233,00 59.562.490.784,00 96.280.000,00

178.151.705.124,47 295.343.254.992,59 473.494.960.117,06

99,56 81,23

95,88 97,56 98,38 97,36 98,09

90,56 88,25 89,11


[88]


Penutup Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 51 (lima puluh satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 rata-rata telah tercapai 85,91 atau telah direalisasikan dengan Sangat Berhasil. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator sasaran atau sebanyak 83,33% dikategorikan sangat berhasil, 2 (dua) indikator sasaran atau 11,11% dikategorikan berhasil dan 1 (satu) indikator sasaran atau 5,56% hanya mencapai tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari

[89]


[90]


Lampiran Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2013 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013 dari BPK RI

2. SWASTI SABHA WIWERDA”, Jasa Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dari Kementerian

Kesehatan, dasar : Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 439//Menkes/SK/XI/2013, tanggal 2013

3. Penghargaan “ ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA” Kategori Pembina Ketahanan Pangan

Tahun 2013, Dari Dewan Ketahanan Pangan Pusat, diserahkan oleh wakil Presiden Boediono pada tanggal 29 November 2013

4. Piagam Penghargaan “ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA” Juara I Kategori Pembina Ketahanan Pangan Tk. DIY Tahun 2013, Dari Dewan Ketahanan Pangan DIY, Nomor : 002/022/DKP/2013, tanggal 13 Agustus 2013

5. Piagam Penghargaan, Juara II Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tk. DIY Tahun 2013, Dari Tim Penggerak PKK Tk. DIY, Nomor : 360/Pokja II/PKK DIY/IX/2013 tanggal 16 Sept 2013

6. Penghargaan Pelopor Pengembangan Usaha Kecil Menengah 2013

7. Penghargaan Penyelenggara Penyedia Makanan Tambahan Anak Sekolah PMTAS Terbaik III Tingkat Nasional 2013 dari Kementerian Dalam Negeri

8. Penghargaan “WAHANA TATA NUGRAHA” Penghargaan Keberhasilan dalam Penataan Transportasi Perkotaan dari Kementerian Perhubungan Tanggal 3 Oktober 2013

9. Penghargaan “KABUPATEN LAYAK ANAK PRATAMA”, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Republik Indonesia

10. “ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA” Tingkat Madya Tahun 2013, dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Kepala Daerah Yang Memiliki Komitmen [91]

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013 dalam Upaya mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak.

11. Piagam “ADIPURA” Dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, atas upaya terbaik dalam meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan, Tanggal 5 Juni 2013

12. “DAMANDIRI AWARD” Penghargaan Yayasan Damandiri Tahun 2013

13. Piagam Penghargaan “ Millenium Development Goals (MDGs) Awards 2013 terkait atas keberhasilan Program Diversivikasi Pangan Lokal atau Nutrisi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Miskin, diperoleh di Bali 26 Maret Tahun 2013

14. Piagam Penghargaan “Millenium Development Goals” (MDGs) Award 2013sebagai Runner Up dalam Kategori Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids dan Penyakit Menular lainnya, diperoleh di Bali 26 Maret Tahun 2013

15. Piagam Penghargaan “Millenium Development Goals” (MDGs) Award 2013 sebagai Runner Up dalam Kategori Layanan Air Bersih dan Sanitasi Terkait dengan Keberhasilan Program Sampah diperoleh di Bali 26 Maret Tahun 2013

16. Penghargaan Bintang Jasa Utama di Bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Tanggal 23 Agustus 2013

17. Penghargaan Innovative Government Awards (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri terkait Semangat Melindungi Rakyat Bantul dari Jeratan Rentenir pada tanggal 24 Oktober 2013

18. Penghargaan Reksaniyata atas Prestasi dalam Program menuju Indonesia Hijau (MIH) dari Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 4 Desember 2013

19. Juara I Kategori Kedaruratan Tingkat Nasional BPBD Kabupaten/Kota Tahun 2012 , 8 Februari 2013

20. Juara I Kategori Pencegahan Tingkat Nasional BPBD Kabupaten/Kota Tahun 2012, 5 Februari 2013

[92]

Kata Pengantar. LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2013

Recommend Documents