KATA PENGANTAR LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2015

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Denganmemanjatkan puji dansyukur keharibaan Allah SWTdan atas berkat

rahmat

dan

Ridho-NYA,

kami

dapatmenyelesaikan

penyusunan

LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah(LAKIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar TahunAnggaran 2015. PenyusunanLAKIPinididasarkanpadaInstruksiPresidenNomor7 1999

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

(SAKIP)yangkemudianditindaklanjutidenganKeputusanKepala AdministrasiNegaraNomor

:

Tahun

Pemerintah Lembaga

589/IX/6/Y/99tentangPedomanPenyusunan

PelaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahdanterakhir disempurnakandengan

KeputusanKepalaLembagaAdministrasiNegara

239/IX/6/8/2003tentangPerbaikanPedomanPenyusunan

Nomor

Pelaporan

AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah. Kemudian pelaksanaan

dalam rangkapenyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja

RImelaluiSuratSekretarisMahkamah

tahun2015,MahkamahAgung Agung

Nomor:335A/SEK/KU.01/11/2014,tanggal28November

RI. 2014,

perihal

penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Laporaninimerupakanperwujudandariupayatransparansidan akuntabilitaskinerjaPengadilan Militer III-14 Denpasarselamatahun 2015,yang menggambarkanpencapaiankinerjadalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, baik berupa kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.


TAHUN 2015

Akhirnya,kamisampaikanterimakasihkepadasemua lingkunganPengadilanMiliter bekerjasama

dalam

III-14

Denpasar

menyelesaikan

laporan

yang ini.

pihakdi telahmembantu

Semoga

dan

Laporan

Akuntabilitasinidapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015 dan dapat menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Denpasar, Januari2016 Pgs. KepalaPengadilan Militer III-14

Muh. Mahmud, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 1910002230362.


TAHUN 2015

DAFTARISI Halaman

KATAPENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

iv

BAB I

1

BABII

: PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

1

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

5

C. STRUKTUR ORGANISASI

7

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

14

: PERENCANAAN DAN PERJANJIANKINERJA

15

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

15

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

33

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN

35

KINERJA TAHUN 2014) BABIII

BABIV

: AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

38

A. PENGUKURAN KINERJA TA 2014

38

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

41

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

118

: PENUTUP

129

A. KESIMPULAN

129

B. SARAN

130


TAHUN 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF TersusunnyaLaporanAkuntablitasKinerjaInstansi (LAKIP)Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah

Pemerintah

merupakan suatu bentuk

pertanggungjawabanPengadilan Militer III-14 Denpasar dalammemberikan laporanakuntablitaskinerjalembaganyaselamakurunwaktu 1(satu)tahun yaitutahun anggaran

2015.

LaporanAkuntablitas

KinerjaInstansiPemerintah(LAKIP)

sekaligus dalamrangkamemenuhi amanahyangtertuangdalam: 1.InstruksiPresidenNo.7Tahun1999tentangAkuntabilitasKinerjaInstansi Pemerintah 2.Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:09/M.PAN/05/2007tentangPedomanPenyusunanIndikatorKinerjaUtama di lingkunganInstansi Pemerintah. 3.Peraturan

Menteri

Negara

Nomor:20/M.PAN/11/2008tentang

Pendayagunaan Pedoman

Aparatur

Penyusunan

Negara Indikator

KinerjaUtama. 4.PeraturanMenteriNegaraPendayagunaanAparaturNegaraNomor:29 tahun2010tentang

PedomanPenyusunanPenetapanKinerjadan

PelaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah. Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menentukan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015.

Keenam

sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 16 (enam belas) indikator kinerja dan 16 (enam belas) target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2015 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu; Meningkatnya Penyelesaian Perkara, Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice), Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebesar 99 %. Rincian pencapaian kenerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :


TAHUN 2015

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggatan

Target

Realisasi

Capaian

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 100%

90% 100%

90% 100%

95% 100%

95% 100%

95% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan : a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran

100% 100%

100% 100%

100% 100%

6. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran

89% 100%

89% 100%

89% 100%

2. Persentase perkara yang diselesaikan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran 4. Persentase perkara yang diselesaikan Dalam jangka waktu lebih 6 bulan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1

Kinerja

pada

95%

SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Indikator Kinerja Target Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding 90% 2. Kasasi 95% 3. Peninjauan Kembali (PK) 98%

Realisasi

Capaian

90% 95% 98%

90% 95% 98%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2

94 %


TAHUN 2015

SASARAN STRATEGIS 3 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 1. Persentase berkas perkara yang 100% 100% diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas perkara yang 100% 100% diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Persentase penyampaian petikan 95% 95% putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. 4. Rasio Majelis Hakim terhadap 95% 95% perkara 5. Persentase responden yang puas 95% 95% terhadap proses peradilan Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3

100%

100%

95%

95% 95% 98%

SASARAN STRATEGIS 4 Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap peradilan (Accses To Justice) 1. Persentase amar putusan perkara 98% 98% 98% yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus 2. Persentase pendistribusian salinan 99% 99% 99% putusan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus. Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4 99 %

SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya kualitas pengawasan 1. Persentase pengaduan yang 100% ditindak Lanjuti 2. Persentase temuan yang ditindak 100% lanjuti Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS 6 Peningkatan Sarana dan prasarana 1. Persentase perawatan gedung 100% kantor 2. Persentase perawatan peralatan dan 100% Mesin Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 6

100%

100%

100%

100% 100 %

100%

95%

100%

95% 95 %


Ke-6(enam)

sasaran

TAHUN 2015

strategistersebutdidukung

dengananggaranyangdikelolaPengadilan

Militer

III-14

Denpasarpadatahun2015yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sebesar Rp. 4.507.045.000,- (Empat milyar lima ratus tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (DIPA 05) sebesar Rp. 46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp. 4.553.795.000,- (Empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Masing-masing mengalami

DIPA

perubahan.

Pagu

mengalami setelah

revisi revisi

sehingga untuk

DIPA

pagu BUA

anggaran menjadi

Rp.4.021.722.000,- (Empat milyar dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pagu setelah revisi untuk DIPA DIRJEN BADILMILTUN Rp. 46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total anggaran setelah revisi adalah Rp. 4.507.045.000,- (Empat milyar lima ratus tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut, berikut ini akan kami uraikan programprogram pada masing-masing DIPA yaitu : A. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01). Pada DIPA BUA tahun 2015 hanya terdapat satu program saja yaitu “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung”dengan pagu awal sebesar Rp4.507.045.000,- (Empat milyar lima ratus tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah),dimana didalamnya termasuk anggaranuntuk belanjapegawai dan belanja barang. DIPA BUA mengalami revisi sebanyak lima kali, sehingga pagu setelah revisi adalah sebesar Rp Rp 4.021.722.000,- (Empat milyar dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). B. DIPA DIREKTORAL JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (DIPA 05).

Pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2015 hanya terdapat satu program saja yaitu “Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer”dengan total anggaran sebesar Rp 46.750.000,(Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),dimana didalamnya hanya terdapat belanja barang.


TAHUN 2015

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mengalami revisi sebanyak dua kali, namun pagu setelah revisi masih tetap sama dengan pagu awal yaitu sebesar Rp 46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Salahsatutugas

pokok

dan

fungsi

Denpasaradalah penyelesaian perkara

Pengadilan

Militer

III-14

baik

administrasimaupunprodukhukumnyayangdapatdijadikan

salahsatu

indikatorkeberhasilankinerjadalamtahun

anggaran

2015.Keberhasilanpencapaian

kinerjasangatbergantung

pada

beberapakendala yang dihadapi antaralainadanya keterbatasanSumberDaya Manusiabaiksecarakualitasmaupun secara kuantitas. NamunPengadilan Militer III-14 Denpasarselaluberusaha meningkatkan kualitas

dan

kuantitaskinerja

DayaManusianyasehingga keseluruhan

disemua

dapatmeningkatkan

dalamrangkamemberikan

unit

termasukSumber

kinerja

pelayanan

bagi

instansisecara Prajurit

masyarakatpencari keadilan.

Denpasar, Januari 2016 Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Muh. Mahmud, SH.MH. Letkol Chk Nrp. 1910002230362

dan


TAHUN 2015

BAB I. PENDAHULUAN AB I – PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kekuasaan

kehakiman

merupakan

kekuasaan

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

(Pasal

24

ayat

PengadilandalamlingkunganPeradilan

(1) Militer

dan adalah

ayat badan

(2) yang

UUD

1945).

melaksanakan

kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa dan memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah memeriksa dan memutus perkara pidana bagi Prajurit TNI berpangkat Prajurit dua sampai dengan Prajurit yang berpangkat Kapten. Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer,ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2015 telah melakukan beberapa hal diantaranya, bidang yustisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaku Pembina administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2015 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2015, yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran DIPA tahun 2015.


TAHUN 2015

Pengadilan Miliiter III-14 Denpasar sebelum tahun 2004 secara Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI namun sesuai dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI. Sejak pengalihan tersebut Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/5/VIII/2004. Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang beralamat di Jl.Yos Sudarso No. 1 Denpasar adalah Gedung Exs Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah diserah terimakan pada tanggal 29 September 2011 sesuai dengan Berita Acara Pengalihan Fungsi Penggunaan sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Denpasar yang lama menjadi tanah dan bangunan Gedung Kantor Pengadilan Militer III14 Denpasar dengan luas 1.365 M2. Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi 2(dua) wilayah yaitu Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram dalam satu Kodam yaitu Kodam IX/Udayana yang meliputi 37 ( tiga puluh tujuh) jajaran satuan terdiri dari : 1.

Kodam IX/Udayana dan Satker Jajarannya yang berkedududkan di

Denpasar. 2.

Rindam IX/Udayana yang berkedudukan di Tabanan.

3.

Korem 163/WSA yang berkedudukan di Denpasar membawahi beberapa

Satuan : a.

Kodim 1609/Buleleng.

b.

Kodim 1610/Klungkung.

c.

Kodim 1611/Badung.

d.

Kodim 1616/Gianyar.

e.

Kodim 1617/Jembrana.

f.

Kodim 1619/Tabanan.

g.

Kodim 1623/Karangasem.

h.

Kodim 1626/Bangli

l.

Denpom IX/3 Denpasar.

j.

Denzibang Denpasar.

k.

Densatkomlek Strada di Denpasar.

l.

Denkesyah Singaraja.

m.

Denpal Singaraja.


n.

4.

TAHUN 2015

Denbekang Denpasar.

Korem 162/WB Mataram membawahi beberapa Satuan : a.

Kodim 1606/Lombok Barat.

b.

Kodim 1607/Mataram.

c.

Kodim 1608/Bima.

d.

Kodim 1614/Dompu.

e.

Kodim 1615/Lombok Timur.

f.

Kodim 1620/Lombok Tengah.

g.

Yonif 742/SWY.

h.

Denpom IX/2 Mataram.

i.

Denkesyah Mataram.

j.

Denzibang Mataram.

k.

Denhubrem Mataram.

l.

Denpal Mataram.

m.

Denbekang Mataram.

5.

Yonif 900/ Raider yang berkedudukan di Singaraja.

6.

Den Zipur 9/Ykr yang berkedudukan di Gianyar.

7.

Ki Kavser Dam IX/Udayana yang berkedudukan di Badung.

8.

Otmil III-14 yang berkedudukan di Denpasar.

9.

Denkomlek Strada yang berkedudukan di Denpasar.

10.

Pekas TNI yang berkedudukan di Denpasar.

11.

Lanud Ngurah Rai yang berkedudukan di Badung.

12.

Lanal Denpasar yang berkedudukan di Denpasar.

13.

Lanud Rembiga yang berkedudukan di Mataram.

14.

Lanal Mataram yang berkedudukan di Mataram.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah merupakan salah satu Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010. Penyusunan pertanggungjawaban

LAKIP Pengadilan pelaksanaan

Militer III-14

tugas

dan

fungsi

Denpasar serta

sebagai bentuk

peranannya

dalam

pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari


TAHUN 2015

keadilan selama TA 2015 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2015. Secara kronologis penerapan Sistem Akuntabilatas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan: 1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan. 2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-14 Denpasar. 3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2015 4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan 5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya 7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan Penerapan

LAKIP

tahun

2015

merupakan

kelanjutan

dari

tahun-tahun

sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun ke lima pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Renstra 2010-2015.Diharapkan penerapan LAKIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama

dalam

pelaksanaan

pembaharuan

untuk

mempercepat

terwujudnya

penyelenggaraan Lembaga Peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.


DENPASAR,

TAHUN 2015

JANUARI 2016

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEDUDUKAN PengadilanMiliter III-14 Denpasar Tmt. 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung. TUGAS POKOK Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan MiliterIII-14 Denpasar. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadiln Militer III-14 Denpasar yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. FUNGSI 1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni: a. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya). b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya. 2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannyatentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. 3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum. 4. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelakasanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.


TAHUN 2015

[

5. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 1. Susunan Organisasi Organisasi Pengadilan MiliterIII-14 Denpasar disusun sebagai berikut: 1. Unsur Pimpinan a.

Ketua Pengadilan Militer

b.

Wakil Ketua Pengadilan Mliter.

2. Unsur Kepaniteraan. Panitera membawahi antara lain : a.

Panitera Muda Pidana.

b.

Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional : a.

Panitera Pengganti

b.

Pranata Peradilan

3. Unsur Keskretariatan Pengadilan Militer. Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain : a.

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

b.

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

c.

Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional : a.

Fungsional Arsiparis.

b.

Fungsional Pustakawan.

c.

Fungsional Pranata Komputer.

d.

Fungsional Bendahara.

4. Unsur Pelaksana. a.

Majelis Hakim.


b.

TAHUN 2015

Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasarsebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut: STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KETUA DIJABAT PAMEN PANGKAT KOLONEL

WAKILKETUA LETKOL CHK MUH. MAHMUD, SH..MH.

SEKRETARIAT I KETUT KARDA, SH.

PANITERA KAPTEN LAUT (KH) M. ZAINAL A, SH.

PANITER A MUDA PIDANA

PANITER A MUDA HUKUM

KASUBBA G PERENCA NAAN, TI & PELAPOR AN

LETTU SUS ARINTA MUDJI PRANATA, SH

DIJABAT PAMA PANGKAT LETTU

KATHARINA

KASUB BAG KEPEGA WAIAN, ORGANIS ASI & TATALAK SANA I MADE TINGGAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Fungsional Arsiparis 2. Fungsional Pustakawan 3. Fungsional Pranata Komputer 4. Fungsional Bendahara.

KASUB BAG UMUM DAN KEUANGA N I WAYAN PARNA, SH.


MAJELIS

TAHUN 2015

POK KIMMIL

1. Letkol Chk Muh. Mahmud, SH. MH. 2. Letkol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH

1. Mayor Chk Untung Hudiyono, SH. 2. Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH.

3. Pembagian tugas dan tanggung jawab 1. Ketua Dilmil III-14 Denpasar. a.

Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang secara

fungsional sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut: 1)

Mengkoordinasikan, mengawasidan memberikan pengarahan atas

penyelenggaraanfungsi-fungsi Dilmil. 2)

Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam

rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil. 3)

Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan

penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil. 4)

Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan

para

Pok

Kimmil

sehingga

dapat

menjamin

daya

guna

dan

keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil. 5)

Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan

KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL 1. Panitera Pengganti 2. Pranata Peradilan

peninjauan

kembali

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. 6)

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan

putusan

Dilmil, sebagai yang dimaksud

dalam

pasal 33 Undang-undang No. 14 tahun 1970. b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmilti kepada Dirjen Badilmiltun MARI 2. WakilKetua. Mewakili Ketua Dilmil apabila Ketua Dilmil berhalangan,melaksanakan tugastugas ke dalam.


TAHUN 2015

3. Panitera. a.

Kepaniteraan

dipimpin

oleh

seorang

Pama

ahli

hukum

yang

berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1)

Penanggung jawab terselenggaranya pengurusan administrasi

perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil.Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh MARI. 2)

Penanggung

jawab

terselenggaranya

penyimpanan

berkas

perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya. 3)

Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya hukum

dan meneruskan permohonan Banding, Grasi, Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4)

Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan

Dilmil. 5)

Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum kepaniteraan.

6)

Menyelenggarakan notulen rapat-rapat Dilmil.

7)

Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen

Dilmil. 8)

Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera,

9)

Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas

penunjukkanKetua Pengadilan Militer. 10) Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan. 11) Mengkoordinir semua penyusunan laporan-laporan Dilmildan bertanggungjawab atas pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Militer. b.

Panitera membawahi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang

Pama sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, serta membawahi kelompok jabatan Fungsional antara lain : Panitera Pengganti dan Pranata Peradilan.


c.

TAHUN 2015

Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku

Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Ketua Pengadilan Militer. 4. Kesekretariatan. a.

Kesekretaritan dipimpin oleh seorang Pama/PNS Eselon III a, sebagai

Sekretaris dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : 1)

Keskretariatan Pengadilan Militer

adalah aparatur tata usaha

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggungjawab

kepada

Ketua

Pengadilan

Militer.

mempunyai

Tugas

Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. 2)

Kesekretariatan

Pengadilan

Militer

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Militer. Selain

melaksanakan

tugas

kesekretariatan

Pengadilan

Militer

menyelenggarakan fungsi antara lain : a)

penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

b)

pelaksanaan urusan kepegawaian;

c)

pelaksanaan urusan keuangan;

d)

penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata

laksana; e)

pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f)

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan g)

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Militer. 2)

Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas antara lain : a.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.


Mempunyai

tugas

melaksanakan

TAHUN 2015

penyiapan

bahan

pelaksanaan program dan anggaran, pengelola teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. b.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana. Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c.

Subbagian Umum dan Keuangan. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat penyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan,

hubungan

masyarakat,

perpustakaan serta pengelolaan keuangan. 3)

Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) jabatan Fungsional

yang terdiri dari ; a. Fungsional Arsiparis. b. Fungsional Pustakawan. c. Fungsional Pranata Komputer. d. Fungsional Bendahara. c.

Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Ketua Pengadilan Militer. 5. Majelis Hakim. Majelis hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan kepadanya terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah. a.

Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-

rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari Kimmil masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten dan dibantu oleh

Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda

Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, b.

Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh

Ketua Pengadilan Militer.


c.

Dalam

melaksanakan

kekuasaan

kehakiman,

TAHUN 2015

Majelis

Hakim

menganut asas peradilan bebas. d.

Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan

kehakiman menurut peraturan perundang-undangan. 6.

Pok Kimmil. a.

Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk

melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun

dalam

memberikan

saran

dan

pertimbangan

tentang

penyelenggaraan fungsi teknis kepada Ketua Dilmil. b.

Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil.

c.

Kimmil

adalah

seorang

Pama dan Pamen Sarjana

Hukum

dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)

Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam

persidangan Dilmil atas penunjukkan Ketua Pengadilan Militer. 2)

Sebagai Hakim Ketua : a)

Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa

dan

mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b)

Memberikan pertimbangan mengenai permohonan

grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya. d.

Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

sesuai dengan perundang-undangan.


TAHUN 2015

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan antara lain; Latar

Belakang,Kedudukan,Tugas

Pokok,Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian. BAB II

Perencanaan

dan

Perjanjian

Kinerja,menguraikan

perencanaan

dan

penetapan kinerja yang berisikan antara lain; A. Rencana Strategis 2015 – 2019 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahunan TA 2016 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan) TA 2016 BAB III

Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang terdiri dari; A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). C. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV

Penutup yang terdiri dari; A. Kesimpulan


TAHUN 2015

B. Saran-saran. LAMPIRAN berisi antara lain; 1. Indikator Kinerja Utama 2. SK Ka Dilmil III-14 Denpasar tentang Penetapan IKU 3. Rencana Kinerja Tahunan TA 2016 4. Penetapan Kinerja Tahunan TA 2016 5. Matriks Rencana Strategis Kinerja 2015-2019 6. SK Tim

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 1. VISI DAN MISI Visi pada hakekatnyaadalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan kerjasama penglihatan. Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dengan kata lain gambaran keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi PengadilanMiliter III-14 Denpasar. Adapun Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasaradalah sebagai berikut :


TAHUN 2015

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar. b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. c.

Meningkatkan kualitas putusan hakim dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. 2. 2.1.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasartujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan 3. Meningkatnya kepastian hukum 2.2.

Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya proses percepatan dan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Peningkatan kualitas pengawasan 6. Peningkatan sarana dan prasarana

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai berikut :


TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR No

1

2.

3.

4.

SASARAN STRATEGIS

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA

2016

2017

a.Persentase sisa perkara 100 % yang diselesaikan b.Persentase perkara 90 % yang diselesaikan c.Persentase perkara 95% yang diselesaikan dlm jangka waktu maksimal 6 bulan. d.Persentase perkara 100% yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

100%

100% 100% 100%

92 %

94%

95%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

Banding : Kasasi : Peninjauan Kembali :

90 % 95 % 98%

93 % 96 % 99%

95 % 97 % 99%

a.Persentase perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b.Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusi ke Majelis. c.Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. e.Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

100%

100 % 100 % 100% 100%

100%

100 %

100% 100% 100%

95%

96%

98%

99%

100%

95%

96%

97%

98%

99%

95%

98%

99%

99%

100%

a.Persentase perkara yang 89 % dapat diselesaikan Peningkatan dengan cara sidang aksesibilitas keliling masyarakat b.Persentase amar 98% terhadap putusan perkara yang peradilan menonjol yang dapat (acces to diakses secara on line justice) dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

90 %

92 %

95 %

98%

99%

99%

99%

99%

Peningkatan Penyelesaian perkara

Peningkatan asepbilitas putusan hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

2015

2018

96%

98 % 99 % 99%

2019

98%

99 % 99% 99%


5

6

B.

Peningkatan kualitas pengawasan.

a.Persentase pengaduan 100% masyarakat yang ditindak lanjuti. b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 100% yang ditindak lanjuti. c. Persentasi eksekusi atas putusan perkara yang 95 % berkekuatan hukum tetap.

Peningkatan Persentase kelengkapan Sarana dan sarana dan prasarana/ 95 % Prasanara. fasilitas kantor.

TAHUN 2015

100 %

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

96 %

98 %

98 %

99 %

96 %

98 %

98 %

99 %

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

Dalam

rangka

mewujudkan

manajemen

pemerintahan

yang

efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana daftar terlampir. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2015.


TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

NO 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS Peningkatan perkara

INDIKATOR KINERJA a.Persentase perkara yang penyelesaian diselesaikan b.Persentase sisa perkara yang diselesaikan a.Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Peningkatan masyarakat peradilan.

6

Peningkatan Prasarana.

100%

100%

c.Persentasepenyampaian petikan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

98%

a.Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis Yudisial.

100%

b. Persentase Pegawai yang lulus diklat Non Yudisial.

100%

a.Persentase ditindak lanjuti.

pengaduan

yang

100%

b.Persentase ditindaklanjuti.

temuan

yang

100%

aksesibilitas Persentase proses penyelesaian terhadap perkara yang dapat dipublikasikan

100%

Peningkatan Kualitas SDM

5

100%

b.Persentase berkas yang diregister tertib dan siap disidangkan ke Majelis.

Peningkatan administrasi perkara.

Peningkatan pengawasan.

TARGET 94%

kualitas

Sarana

dan Persentase kelengkapan sarana dan prasanafasilitas kantor

98%


TAHUN 2015

[

C.

PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2016 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transfaran dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: I Ketut Karda, SH.

Pangkat/NIP : Penata Tk I III/d/ 19631231198603 1039. Jabatan

: Sekretaris Dilmil III-14 Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama

: Muh.Mahmud, SH.,MH.

Pangkat/NRP : Letkol Chk/1910002230362. Jabatan

: Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Muh.Mahmud, SH.,MH. Letkol Chk NRP.1910002230362

Januari 2016

Sekretaris

I Ketut Karda, SH. NIP.19631231198603 1039


TAHUN 2015

4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan beberapa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain; a.

ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan Militer Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari; 1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan; a. Penyelesaian sisa perkara baik pidana Umum maupun pidana Militer dan pelanggaran (dalam waktu kurang dari 6 bulan/sesuai SOP) b. Penyelesaian perkara baik pidana Umum maupun pidana Militer dan pelanggaran (dalam waktu kurang dari 6 bulan/sesuai SOP) 2.

Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara Kegiatan pokok yang dilaksanakan; a. Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana Militer dan pelanggaran(sesuai SOP) b. Penyampaian berkas perkara baik pidana umum maupun pidana militer dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu.

3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan; a. Sidang keliling b. Pelaksanaan Hakim Terbang 4.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kegiatan pokok yang dilaksanakan; a. Pengiriman tenaga tehnis untuk Bimbingan Teknis Yudisial. b. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis c. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan.


b.

TAHUN 2015

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan; 1. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP. 2. Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunnya Standar Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran (Monev). 3.

Peningkatan

Ketersediaannya

Dana

Operasional/Pemeliharaan

Perkantoran ( Tersedianya Alat Pengolah Data, Alat komunikasi Layanan Publik ) 4.

Peningkatan kualitas Pengawasan pengaduan

masyarakat

( Tindak lanjut penanganan

secara

profesional dan berkualitas,

Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal secara

profesional

dan berkualitas ) c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana, namun pada TA 2015 ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak memperoleh alokasi anggaranuntuk program peningkatan sarana dan prasarana, sehingga dengan demikian tidak ada kegiatan pokok yang dilakukan.

5.

KEBIJAKAN Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menetapkan kebijakan sebagai berikut: 1.

Peningkatan kinerja; Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah; a.

Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dengan kompetensi.

b.

Pengawasan eksternal dan internal.

c.

Penguasaan SOP sesuai tupoksinya.


2.

d.

Dukungan sarana dan prasarana.

e.

Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

TAHUN 2015

Peningkatan kualitas pelayanan publik; Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah; a.

Memiliki standar pelayanan.

b.

Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan.

c.

Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.

Hubungan antara Sasaran, Kebijakan, Program,Kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut;


SASARAN

INDIKATOR

1. Peningkatan 1. Persentase prosesPercepata sisa perkara ndan yangdiselesaipenyelesaian kan Perkara. 2.Persentase perkara yang diselesaikan

KEBIJAKAN

PROGRAM

Peningkatan kinerja, dalam hal;

Peningkatan Manajemen Peradilan, meliputi;

a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dngnkompetensi.

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara

TAHUN 2015

KEGIATAN Proses percepatan penyelesaian Perkara, meliputi: a. Penyelesaian sisa perkara: Kejahatan Pelanggaran b. Penyelesaian perkara:

3. Persentase perkara yang diselesaikan dalamJangka waktu maksimal 6 bulan 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalamJangka waktu lebih dari 6 bulan

5. Persentase perkara yang diselesaikandala mJangka waktu kurang dari 6 bulan. 6. Persentase perkara yang dapatdiselesaik an dengan cara sidang keliling

b. Pengawasan eksternal dan internal. c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya. d.Dukungan sarana dan prasarana. e.Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan hakim terbang

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kejahatan Pelanggaran c. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalamJangka waktu maksimal 6 bulan : Kejahatan Pelanggaran d. Penyelesaian perkara yangdiselesaikan dalamJangkawaktu lebih dari 6 bulan: Kejahatan Pelanggaran e. Penyelesaian perkara, yang diselesaikan dalam Jangkawaktu kurang dari 6 bulan: Kejahatan Pelanggaran f. Penyelesaian perkara yangdilaksanakan dengancarasidang keliling Kejahatan Pelanggaran


2. Meningkatnyaaks epbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK

3. 1. Persentase Peningkatanefe berkas perkara ktifitas Yangdiajukan Pengelolaan Banding,Kasasi penyelesaian danPK, yang perkara disampaikansec aralengkap 2. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak 4. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara 5. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Peningkatan Peningkatan kinerja, dalam hal; Manajemen a. Sistem karier Peradilan, meliputi; dan penempatan 1. Peningkatan posisi jabatan, jumlah sesuai penyelesaian dengankompet perkara ensi. 2. Peningkatan b. Pengawasan penyelesaian eksternal dan proses internal. administrasi c. Pengawasaan perkara SOP sesuai 3. Penyediaan tupoksinya. dana d. Dukungan pelaksanaan sarana dan sidang keliling prasarana. dan hakim e. Sistem terbang pemberian 4.Peningkatan kuaReward dan litas sumber Punishmen. daya manusia (SDM) Peningkatan Peningkatan kinerja, dalam hal; Manajemen Peradilan, meliputi; a. Sistem karier dan penempat1. Peningkatan an posisi jumlah jabatan, sesuai penyelesaian dengankompet perkara. ensi. 2. Peningkatan b. Pengawasan penyelesaian eksternal dan proses internal. administrasi perkara. c. Pengauasaan SOP sesuai 3. Penyediaan tupoksinya. dana pelaksanaan d. Dukungan sidang keliling sarana dan dan hakim prasarana. terbang e.

Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

4.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

TAHUN 2015

1. Diklat/Bintek Yudisial.

Pelaksanaa Teknis

2. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis. 3. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan

1. Penyelesaian administrasi perkara pidana kejabatan dan pelanggaran tepat waktu (sesuai SOP). 2. Penyampaian berkas perkara pidana kejahatan danpelanggaran secara lengkap dan tepat waktu 3. Pendistribusian berkas perkara ke Majelis secara lengkap dan tepat waktu


4. Peningkatanakse sibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice)

5. PeningkatanKuali tas pengawasan

1. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 2. Persentase pendistribus ian salinan putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

Peningkatan kualitas Dukungan manajemen pelayanan danPelaksanaan tugas Publik, dalam hal; teknisLainnya Mahkamah Agung, a. Standar dalam hal; pelayanan.

1. Persentase pengaduan yang ditindaklanj uti

Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal; a. Standar pelayanan b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan c.Dukungan sarana dan prasarana Peningkatan kualitas pelayananPublik, dalam hal;

2. Persentase temuan yang ditindaklanj uti 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Persentase pengadaan sarana danprasarana

b. Sistem dan Peningkatan mekanisme ketersediaan dana penanganan operasional perkantor pengaduan. an /pemeliharaan perkantoran c. Dukungan sarana dan prasarana

TAHUN 2015

1. Publikasi perkara yang telah diselesaiakan/diputus dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (One Day Publish). 2. Penyediaan sarana dan prasarana(alat pengolah data) dan alat komunikasipelayanan publik

1.

a.Standar pelayanan. b. Sistem mekanisme penanganan pengaduan

dan

c. Dukungan sarana dan prasarana

Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung, dalam hal; Peningkatan kualitas Pengawasan eksternal dan internal

1. Menindak pengaduan profesional berkualitas.

lanjuti secara dan

2. Menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional dan berkualitas

Peningkatan sarana Tidak ada kegiatan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


TAHUN 2015

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 RENCANA KINERJA TAHUNAN : Pengadilan Militer III-14 Denpasar : 2017

Unit Organisasi Tahun Anggaran Sasaran Strategis Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja a.

b.

c.

d.

e

f

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

a

Target

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100 % 100 %

Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

94% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan dalamJangka waktu maksimal 6 bulan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 6 bulan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 6bln - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

Persentase perkara diselesaikan dengan keliling. - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

92% 100%

yang cara

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

dapat sidang

tidak 95% 97% 99%

b

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap.

100%

c

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

100%

Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

98%

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

97 %

d

e


TAHUN 2015

a

Persentase responden yang terhadap proses Peradilan

b

Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

a Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to b justice)

Persentase pendistribusian Salinan Putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

99%

Persentase ditindaklanjuti

yang

100%

Peningkatan Kualitas pengawasan

a

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100 %

Peningkatan Sarana dan prasarana

a

Persentase perlengkapan sarana gedung dan kantor

98%

b

Perawatan gedung kantor

95 %

c

Perawatan peralatan dan mesin

95 %

Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara

pengaduan

puas

99%

99%


TAHUN 2015

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2016 PENETAPAN KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Tahun Anggaran Sasaran Strategi Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara.

: Pengadilan Militer III-14 Denpasar : 2016 Indikator Kinerja

Target

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

100 % 100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan - Kejahatan - Pelanggaran

92 % 100 %

c.

Persentase perkara yang diselesaikan dalamJangka waktu maksimal 6 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 6 bulan - Kejahatan - Pelanggaran e

f.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 6 bln - Kejahatan - Pelanggaran Persentase perkara diselesaikan dengan keliling - Kejahatan - Pelanggaran

yang cara

dapat sidang

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK

tidak

100% 100%

100% 100%

90% 100%

93% 96% 99%

a

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap.

b

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Persentase penyampaian pemberitahuan petikan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

c

95% 100%

100%

100%

96%

d

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

96%

e

Persentase responden yang terhadap proses Peradilan

98%

puas


Peningkatan a. aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice) b.

Peningkatan Kualitas pengawasan

Peningkatan Sarana dan prasarana

TAHUN 2015

Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

99 %

Persentase pendistribusian Salinan Putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

99 %

a.

Persentase ditindaklanjuti

yang

100 %

b

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100 %

a.

Perawatan gedung kantor

95 %

b.

Perawatan peralatan dan mesin

95 %

pengaduan

Jumlah anggaran untuk kegiatan selama TA 2015 sebesarRp 3.981.722.000,Terdiri dari: 1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp 40.000.000,2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 4.021.722.000,3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. 46.750.000,-


TAHUN 2015

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misiorganisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

A. PENGUKURAN KINERJA TA 2015 Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belumtercapai dalam tahun 2015 ini.Rincian tingkat capaian kinerja masing-masingindikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.


TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Tahun Anggaran

: Pengadilan Militer III-14 Denpasar. : 2015

NO

SASARAN STRATEGI

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

100% 100%

100% 100%


90% 100%

90% 100%

90% 100%

c. Persentase perkara yangdiselesaikan dalamJangka waktu maksimal 6 bulan: - Kejahatan - Pelanggaran

95% 100%

95% 100%

95% 100%

f. Persentase perkara yang dapatdiselesaikandeng an cara sidang keliling: - Kejahatan - Pelanggaran

98% 100%

98% 100%

98% 100%

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK

90% 95% 98%

90% 95% 98%

90% 95% 98%

a. Persentase berkas perkarayang diajukan Banding,Kasasi dan PKyg disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

b. Persentase berkas perkara yg diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

1

2

3

Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara.

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Peningkatan efektifitas Pengelolaan administrasi penyelesaian perkara


4

5.

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan sarana dan prasarana.

TAHUN 2015

b. Persentase berkas perkara yg diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusantepatwaktu, tempat dan para pihak

100%

100%

100%

98%

100%

98%

d.Ratio Majelis Hakim terhadapperkara e. Persentaseresponden yg puas terhadap proses Peradilan

51 Pkr 2 Majelis

48 Pkr Pts 2 Majelis

99 %

95%

96%

95%

a. Persentase amar putusan perkara yg dapat diaksessecara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

98%

98%

98%

b. Persentase pendistribuasian SalinanPutusan kepada parapihak dalam waktu1 bulan sejak perkaranya diputus

99%

99%

99%

a.Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

gedung

95%

95%

95%

b. Perawatan peralatan dan mesin.

95%

95%

95%

Presentase pengadaan Sarana dan Prasarana: a. Perawatan kantor.


TAHUN 2015

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telahmelaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut SASARAN 1 : PENINGKATAN PROSES PERCEPATAN DAN PENYELESAIAN PERKARA Capaian sasaran peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara pada tahun 2015 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 dan tahun 2013, adalah sebagai berikut: 2015 NO 1.

INDIKATOR

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

98 100


90 100

90 100

89 100

89 100

90 100

85 100

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

95 100

95 100

95 100

92 100

92 100

92 100

90 100

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

98 100

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

98 100

98 100

98 100

96 100

96 100

96 100

93 100

89 100

89 100

89 100

87 100

87 100

87 100

83 100

f.

Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling - Kejahatan - Pelanggaran

90 100

Analisis ke enam indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Proses Percepatan dan Penyelesaian Perkara, sebagai berikut :


TAHUN 2015

1. Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan NO 1.

2015

INDIKATOR

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

98 100

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015Persentase Capaian penyelesaian Sisa Perkara TA 2014adalah sebesar 100%, capaian tersebut,pada TA 2015 sisa perkara tersebut baik perkara pidana Kejahatan maupun pidana pelanggaran seluruhnya

dapat

diselesaikan, sehingga realisasi persentase sisa perkara diselesaikan dapat mencapai target100 %. 2. Persentase Perkara yang diselesaikan NO 2.

2015

INDIKATOR Persentase perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

90 100

90 100

90 100

89 100

89 100

90 100

85 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan

perkara

yang

diselesaikan

dengan

perkara

yang

harus

diselesaikan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun berjalan).

Sedangkan

ukuran

capaiannya

adalah

perbandingan

antara

persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada TA 2015 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015Persentase Capaian penyelesaian Perkara adalah sebesar 90%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut: Realisasi penyelesaian perkara dalam tahun 2015 dapat mencapai target, kondisiini disebabkan antara lain:


TAHUN 2015

1. Sebandingnya antara Majelis Hakim yang tersedia dengan jumlah perkara yang ada

yakni 56 perkara tersedia/diregistrasi terdiri dari 56 perkara

diselesaikan oleh 2 Majelis Hakim. [[

2. Dari segi Geografis, wilayah Dilmil III-14 Denpasar sangat Luas, namun biaya untuk penyelesaian perkara terbatas, sedangkan dari 56 perkara maupun Satker para Terdakwa dan Saksi ada di luar Bali, sehingga direncanakan penyelesaian perkara dengan cara; a.

Sidang Keliling, sejumlah 5 perkara bertempat di Mataram,

b.

Proses Penyelesaian perkara dalam waktu lebih dari 6 bulan, sejumlah

23 perkara, sebagai pertimbangan adalah bahwa data para Terdakwa dan Saksi banyak yang mengalami pindah tugas di tempat yang baru, sehingga menghambat kelancaran/ketepatan waktu proses persidangan, dan jadwal persidangan

bertepatan

pula

dengan

kegiatan

dinas

yang

harus

diikuti/dihadiri oleh Kadilmil dan Kimmil. Perencanaan

penyelesaian

menyimpangi/mengabaikan

perkara

ataupun

tidak

ini

tidak

bermaksud

bermaksud untuk

tidak

mengindahkan SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, Kep KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Skep Kadilmiltama No. Skep/07/II/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). c.

Proses Penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 6 bulan sejumlah

20 perkara. d.

Dalam perencanaan ini yang menjadi pertimbangan utamanya adalah

dari tingkat kesulitan perkara masuk kategori sedang, tempat para Terdakwa dan Saksi walau di luar Bali dalam kategori bisa/mudah dijangkau dengan tingkat kesulitan biaya transportasi kategori sedang. e.

Proses penyelesaian perkara dalam waktu kurang dari 6 bulan sejumlah

15 perkara 3. Seringnya Terdakwa mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sakit 4. Terdakwa maupun Saksi (khususnya yang di luar Bali) sering terkendala oleh cuaca yang buruk (tidak mendukung) 5. Masih sering terjadi dari pihak-pihak terkait, secara administrasi persidangan belum siap 6. Perkara yang diterima/masuk pada tanggal 12 Desember TA 2015 ( Perkara yang diterima/masuk TA 2015), Kondisi seperti inilah (Pelimpahan berkas perkara dari Otmil kepada Dilmil) yang menjadikan salah satu faktor penyebab


TAHUN 2015

terhambatnya percepatan proses penyelesaian perkara, sehingga mengakibatkan terdapatnya perkara sisa di akhir tahun berjalan. 3. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan NO 3

INDIKATOR Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan - Pidana Kejahatan - Pidana Pelanggaran

2015

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

95 100

95 100

95 100

92 100

92 100

92 100

90 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun berjalan).

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase perkara yang telah diselesaikandalam waktu maksimal 6 bulan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada TA 2015 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. 4. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan

NO 4

INDIKATOR Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

2015

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

98 98

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun berjalan).

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase perkara yang telah diselesaikandalam waktu lebih dari 6 bulan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada TA 2015 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.


TAHUN 2015

5. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan NO 5.

2015

INDIKATOR Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

98 100

98 100

98 100

96 100

96 100

96 100

93 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun berjalan).

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan

antara persentase perkara yang telah diselesaikandalam waktu kurang dari 6 bulan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada TA 2015 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. 6. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling. NO 6.

INDIKATOR Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling; - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

2015

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

89 100

89 100

89 100

87 100

87 100

87 100

83 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling dengan perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikandengan cara sidang keliling

(Realisasi) dengan target

yang ditetapkan. Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada TA 2015 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Capaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas

Putusan Hakim pada tahun 2015

dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 dan tahun 2013, adalah sebagai berikut:


2015 NO

2.

INDIKATOR

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum: 1) Banding 2) Kasasi 3) PK

TAHUN 2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

90% 95% 98%

90% 95% 98%

90% 95% 98%

88% 83% 96%

2013

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

76% 67% 96%

75% 71% 96%

64% 70% 75%

Analisis Indikator Kinerja Pada Sasaran 2 ini adalah:

1).

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Ukuran

realisasi

indikator

kinerja

persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan target yang ditetapkan. Pada TA 2015 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Bandingsebesar 92%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 43 perkara dengan perkara

yang

sudah diselesaikan/putus di TA 2015 sejumlah 48 perkara. 2). Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Yang Disampaikan Secara Lengkap NO

2.

INDIKATOR

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

2015

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara

jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap denganjumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentaseberkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015Persentase Capaianberkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkapadalah sebesar 100%, capaian tersebut dapat memenuhi target yang telah ditentukan.


3).

TAHUN 2015

Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diregister Dan Siap Didistribusikan Ke Majelis

NO

3.

2015

INDIKATOR

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Ukuran

realisasi

indikator

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

100

100

100

100

100

100

kinerja

persentase

berkas

perkara

yang

diterima/diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima/diregister denganjumlah berkas perkara yang

didistribusikan

ke

Majelis.

Sedangkan

ukuran

capaiannya

adalah

perbandingan antara persentaseberkas perkara yang diterima/diregister dan siap didistribusikan ke Majelis (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015Persentase Capaianberkas perkara yang diterima/diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah sebesar 100%, capaian tersebut telah dapat memenuhi target. 4). Indikator Persentase Penyampaian Pemberitahuan Petikan Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

NO

4.

2015

INDIKATOR

Persentase penyampaian pemberitahuan Petikan Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

95

95

95

93

93

93

90

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan Petikan

Putusan

pemberitahuan

adalah

Petikan

denganjumlah Putusan. antara

perbandingan

Putusan

tepat

antara waktu,

jumlah tempat

dan

penyampaian para

pihak

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan

persentasejumlah

penyampaian

pemberitahuan

petikan

putusan

(Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015Persentase Capaianjumlah penyampaian pemberitahuan Petikan Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 95%, capaian.


TAHUN 2015

5). Indikator Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan NO

5.

2015

INDIKATOR

Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan

2014

2013

TARGET

REALISASI

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

95%

95%

95%

92%

92%

92%

87%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase respondenyang puas terhadap proses peradilan adalah perbandingan antara jumlah respondenyang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvey. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara jumlah respondenyang puas terhadap proses peradilan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Indikator kinerja persentase responden yang puas terhadap proses peradilan pada tahun 2015 belum mencapai target yang ditetapkan, namun mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian pada TA 2014. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: 1.

Rendahnya

tingkat kejujuran dari para Terdakwa dan para Saksi,

seakan-akan apa yang diperbuat oleh Terdakwa seolah-olah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan hak yang ada Terdakwa melakukan upaya hukum. 2.

Kurang memahami tentang hukum.

3.

Qodrat manusia, pada dasarnya manusia yang berakal tidak ingin dan tidak mau dipersalahkan atas tindakanya/perbuatannya.

SASARAN 2 :

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN ( Acces to Justice )

Capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice) pada tahun 2015 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 dan tahun 2013, adalah sebagai berikut: 2015 NO

2.

INDIKATOR

a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak perkaranya diputus. b. Persentase pendistribusian salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus.

TARGET ( %)

98%

99%

REALISASI ( %)

98%

99%

2014 CAPAIAN ( %)

98%

99%

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

95%

95%

96%

96%

2013 CAPAIAN ( %)

95%

96%

CAPAIAN ( %)

90%

93%


Analisis

TAHUN 2015

kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Aksesibilitas

Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice) sebagai berikut : 1. Indikator Persentase Amar Putusan Perkara Yang Dapat Diakses Secara On Line Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Perkaranya Diputus. NO

1.

2015

INDIKATOR

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

98

98

98

93

93

93

80

Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak perkaranya diputus.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak perkaranya diputus adalah perbandingan antara

jumlah amar putusan perkara yang

diunggah ke website denganjumlah perkara yang diputus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah amar putusan perkara yang diunggah ke websitedengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015Persentase Capaianjumlah amar putusan perkara yang diunggah ke website adalah sebesar 98%, capaian tersebut. 2. Indikator Persentase Pendistribusian Salinan Putusan Kepada Para Pihak Dalam Waktu 1 Bulan Sejak Perkaranya Diputus. NO

2.

2015

INDIKATOR

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

99

99

99

93

93

93

90

Persentase pendistribusian salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pendistribusian

salinan putusan

kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang didistribusikan kepada para pihak dengan jumlah perkara yang diputus. adalah

perbandingan

antara

persentase

Sedangkan ukuran capaiannya jumlah

salinan

putusan

yang

didistribusikan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus dengan target yang ditetapkan.


TAHUN 2015

Pada tahun 2015Persentase Capaianjumlah salinan putusan perkara yang didistribusikan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus adalah sebesar 99%, capaian tersebut.

SASARAN 3 :

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan pada tahun 2015, dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2013, adalah sebagai berikut:

2015 NO

3.

2014

2013

INDIKATOR TARGET ( %)

REALISASI ( %)

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

100%

100%

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

100%

CAPAIAN ( %)

100%

100%

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

100%

100%

100%

CAPAIAN ( %)

100%

100%

CAPAIAN ( %)

100%

100%

100%

Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Kualitas Pengawasan adalah sebagai berikut : 1. Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti.

NO

1.

2015

INDIKATOR

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (Teknis maupun non teknis) dengan jumlah pengaduan

yang

dilaporkan.

Sedangkan

ukuran

capaiannya

adalah

perbandingan antara persentase jumlah pengaduan masyarakat (pencari keadilan) yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015Persentase Capaianjumlah pengaduan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100%, capaian tersebut


TAHUN 2015

2. Indikator Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti NO

2.

2015

INDIKATOR

Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara

jumlah

temuan (dari hasil pengawasan ekternal) yang

ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan.

Sedangkan ukuran

capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah temuan (dari hasil pengawasan ekternal) yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan. Adapun sasaran pengawasan ekternal meliputi: 1. Administrasi perkara (Minutasi) 2. Administrasi persidangan 3. Administrasi Keuangan DIPA TA 2015 4. Administrasi umum 5. Pelayanan publik Pada tahun 2015Persentase Capaianjumlah temuan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100%, capaian

SASARAN 4 :

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Capaian sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun 2015, dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2013, adalah sebagai berikut: 2015 NO

4

INDIKATOR

a. Persentase perawatan gedung kantor.

b. Persentase perawatan peralatan dan mesin

Analisis

TARGET ( %)

95%

95%

REALISASI ( %)

95%

95%

2014 CAPAIAN ( %)

95%

95%

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

100%

94%

100%

95%

2013 CAPAIAN ( %)

94%

95%

CAPAIAN ( %)

92%

94%

kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Sarana dan

Prasarana adalah sebagai berikut :


TAHUN 2015

1. Indikator Persentase Perawatan Gedung Kantor.

NO

1.

2015

INDIKATOR

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

95

95

95

100

94

94

92

Persentase Perawatan Gedung Kantor

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perawatan gedung kantor adalah perbandingan antara

jumlah item perawatan gedung kantor yang diusulkan

dengan jumlah item perawatan yang disetujui dan dilaksanakan.

Sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah item perawatan gedung kantor dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015Persentase Capaianjumlah item perawatan gedung adalah sebesar 95%, capaian tersebut. 2. Indikator Persentase Perawatan Peralatan dan Mesin.

NO

2.

INDIKATOR

Persentase peralatan dan mesin

2015

2014

2013

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

95

95

95

100

95

95

94

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perawatan peralatan dan mesin adalah perbandingan antara jumlah item perawatan peralatan dan mesin yang diusulkan

dengan jumlah item perawatan yang disetujui dan dilaksanakan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah item perawatan peralatan dan mesin dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2015Persentase Capaianjumlah item peralatan dan mesin adalah sebesar 95%, capaian tersebut.


TAHUN 2015

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1. DIPA -005.01.2.663335/2015 Tanggal 14November 2014 2. DIPA -005.05.2.663336/2015Tanggal 14 November 2014 Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA-005.01.2.663335/2015 Tanggal 14 November 2014seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.507.045.000(Empat milyar lima tujuh juta empat puluh lima riburupiah), namun setelah revisi anggaran pagu DIPA menjadi Rp. 4.021.722.000 (Empat milyar dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). Pada awal tahun 2015 DIPA005.05.2.663336/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut : I.

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSANADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO.

KEGIATAN

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

%

1

Belanja Pegawai

3.913.080.000,-

3.367.757.000,-

1.831.857.960,-

54.39

2

Belanja Barang

528.750.000,-

613.965.000,-

607.196.638,-

98.90

3

Belanja Modal

40.000.000,-

40.000.000,-

39.9300.000,-

99,83

JUMLAH

4.507.045.000,-

4.021.722.000,-

2.478.984.598,-

61,64

DIPA (01) BUA

MA RI selama Tahun Anggaran 2015telah mengalami revisi

sebanyak lima kali dengan rincian sebagai berikut : 1. Revisi terhadap belanja pegawai dilakukan sebanyak tiga kali, dan 2. Revisi terhadap belanja barangdilakukan sebanyak tiga kali.


TAHUN 2015

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO. 1

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

46.750.000,-

46.750.000,-

46.122.838,-

46.750.000,-

46.750.000,-

46.122.838,-

KEGIATAN Belanja Barang JUMLAH

% 98.66

[[

1.

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dfan Rp. 0 Realisasi belanja TA 2015 mengalami penurunan sebesar 0 % dari

TA

2014

134/PMK.02/2012

Berdasarkan tentang

Peraturan

perubahan

Menteri

atas

Keuangan

Peraturan

Menteri

Nomor

:

Keuangan

Nomor : 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja pegawai adalah Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai dipergunakan untuk: c. a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan yang melekat pada pembayaran Gaji; b. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara; c. Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan; d. Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada

Pegawai

Negeri

yang

besarannya

ditetapkan

oleh

Presiden/Menteri Keuangan; e. Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan f. Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


TAHUN 2015

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. Pada Kantor Pengadilan Militer III14 Denpasar Belanja Pegawai dipergunakan untuk : a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Uang Makan PNS, sedangkan Belanja Gaji TNI/POLRI termasuk Tunjangan Lauk Pauk masih dibayarkan oleh Mabes TNI. b. Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri; dan c. Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara

1.1.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun

Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasarsebesar Rp. 3.913.080.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah), namun setelah mengalami revisi anggaran sebanyak 5 kalipagu belanja pegawai menjadi Rp. 3.367.757.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). 1.2.

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 yang telah direvisi,

realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31 Desember TA 2015 adalah sebesar Rp. 1.831.857.960,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan TA 2014 sebesar Rp. 1.848.303.778,- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 mengalami penurunannilai sebesar Rp. 16.445.818,- (enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) atau sebesar ( 0,89 %) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014. Hal ini disebabkan pada TA 2015 Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak adanya realisasi Belanja Lembur karena tidak memperoleh Pagu Lembur tahun 2015. 1.3.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang

terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesarRp. 1.535.899.040,-


TAHUN 2015

(satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh rupiah)(46,01%) dari total pagu yang tersedia. Pagu anggaran yang tersedia tersebut selama TA 2015tidak dapat terserap sesuai target, di karena realisasi belanja tunjangan fungsional PNS tidak ada yang menjabat sebagai pejabat Fungsional dan pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar PNS yang telah menduduki jabatan struktural tiga orang PNS. 2.

Belanja Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.02/2012 tentang

perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

:

101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang

dimaksudkan

untuk

diserahkan

atau

dijual

kepada

masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar TermOf Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat antara lain : 2.1.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA

MA RITahun

Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasarsebesar Rp. 4.021.722.000,- (Emapt Milyar dua puluh satu juta tujuh Ratus dua puluh dua Ribu Rupiah). DIPA (01) BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2015telah mengalami revisi sebanyak lima kali tetapi pagu anggaran pada level program tetap (sama dengan pagu awal) karena revisi yang dilakukan adalah pergeseran pagu dalam satu output satu kegiatan dan satu satker. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar.


2.2.

TAHUN 2015

Pelaksanaan Anggaran Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31

Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah sebesar Rp. 607.196.630,- (Enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Rp. 610.406.223,0 (enam ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). Nilai realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.209.585,- (tiga juta dua ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau (0,53%) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pagu biaya barang operasional dan biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2015. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2015 (dalam satuan Rupiah) Uraian

Belanja Barang Operasional

Anggaran Semula

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi

%

334.710.000

304.645.000

302.976.224

0.99

0

0

0

0

117.900.000

102.576.000

102.363.552

0.99

Belanja Pemeliharaan

76.140.000

137.183.000

133.007.858

0.96

Belanja Perjalanan Dinas

25.215.000

25.215.000

24.514.204

0.97

Total Belanja Persediaan

0

44.346.000

44.334.800

0.99

Pengembalian Belanja

0

0

0

0

553.965.000

613.965.000

607.196.638

0.98

Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa

Total Belanja Netto

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 (dalam satuan Rupiah) Uraian Belanja Barang Operasional

TA 2015

TA 2014

Kenaikan/Penurunan

%

302.976.224

384.183.257

(81.207.033)

0

0

0

Belanja Jasa

102.363.552

104.378.174

(2.014.622)

(1,93)

Belanja Pemeliharaan

133.007.858

96.644.641

36.363.217

37,63


24.514.204

25.200.151

(685.947)

(2,72)

Total Belanja Persediaan

44.334.800

0

44.334.800

0

0

0

0

607.196.638

610.406.223

(3.209.585)

(0,53)

Belanja Barang Non Operasional

Pengembalian Belanja Total Belanja Netto

(21,14)


2.3.

TAHUN 2015

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang

telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 6.768.362,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah)atau sebesar1,10 % dari total pagu yang tersedia.

3.

Belanja Modal Belanja

Modal

rangkamenunjang

yaitu

sarana

dan

pengeluaran dan

yang

prasarana,

dilakukan antara

lain

dalam untuk

pembangunan, peningkatandan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukungTupoksi. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Militer III-14 DenpasarTA 2015adalah sebesar Rp. 39.930.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kenaikan/penurunan sebesar 0 % bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2014 sebasar Rp. 0. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Militer III-14 DenpasarTA 2014 tidak mendapat pagu belanja modal, sehingga tidak ada realisasi belasnja modal.

4.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 810.422.059,- (delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) dan Rp. 810.422.059,-(delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TRG adalah sebagai berikut : No 1.

NAMA

Tahun 2015

Tahun 2014

Alm. Suharta

810.422.059,-

810.422.059,-

Jumlah

810.422.059,-

810.422.059,-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 810.422.059,-(delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) yang merupakan sisa TP/TGR atas kerugian yang diderita


TAHUN 2015

oleh Negara akibat perbuatan melawan hukum oleh Bendahara Pengeluaran TA 2006 An. Alm PNS Suharta. Jumlah tersebut telah dikurangi dengan pelunasan ganti rugi sebesar Rp. 186.027.941,-(seratus delapan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 21 September 2012, dimana jumlah pengembalian ini berasal dari tabungan Alm. PNS Suharta yang disetorkan ke Kas Negara oleh Ahli warisnya melalui SSBP Nomor : 001/663335/IX/2012 tanggal 20 September 2012.

II.

PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RIadalah sebagai berikut : NO.

1.

KEGIATAN

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

Belanja Barang

46.750.000,-

46.122.838,-

98,66

46.750.000,-

46.122.838,-

98,66

JUMLAH

Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RIhanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Militer. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RIselama tahun anggaran 2015 telah mengalami revisi sebanyak tiga kali tetapi pagu anggaran pada level program mengalami penurunan. 1.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RITahun Anggaran 2015untukPengadilan Militer III-14 Denpasarsebesar Rp.46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2.

Pelaksanaan Anggaran Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah sebesar Rp. 46.122.838,-(empat


TAHUN 2015

puluh enam juta seratus dua puluh duaribu delapan ratus tiga puluh delapan)dan Rp. 46.689.849,- (empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan). Nilai realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami penurunan nilai sebesar Rp. 567.011,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu sebelas ribu rupiah). atau sebesar (1,21%) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pagu belanja perjalanan dinas dalam Negeri pada TA 2015 Tabel XXX Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 (dalam satuan Rupiah) Uraian

TA 2015

TA 2014

Realisasi

Realisasi

Belanja Barang Operasional

Perubahan Rp.

%

630.438

1.272.499

(642.061)

0

1.649.400

(1.649.400)

100

3.492.400

0

3.492.400

100

0

0

0


42.000.000

43.768.000

(1.768.000)

4,04

Total Belanja Brutto

46.122.838

46.689.849

(567.011)

1,21

0

0

0

46.122.838

46.689.849

(567.011)

Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Persediaan Belanja Jasa

Pengembalian Belanja Total Belanja Netto

3.

50,45

0

0 1,21

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar Rp.627.162,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 1,34 % dari total pagu yang tersedia.


TAHUN 2015

BAB IV. PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerjaPengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun 2016. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2015diuraikan sebagaiberikut : 1.

Keberhasilan. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidaklepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer III-14 Denpasarpada tahun 2015adalah : 

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi



Penyelesaian perkara pada tahun 2015pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target.



Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2015 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR 

TAHUN 2015

Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat telah mencapai target, begitu pula jumlah peserta yang lulus diklat telah mencapai target.



Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.



Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

untuk meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. 

Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2015 ini telah terealisasi seluruhnya.

2.

Kendala atau Hambatan. Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer III-14 Denpasar diantaranya : 

Adanya perkara yang masuk di akhir tahun pada bulan Desember, sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara di tahun berjalan.

B. SARAN-SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas, diantaranya adalah : 

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).



Memberikan arahan kepada Pengadilan Militer yang berada dibawahnya akanpentingnya waktu penyelesaian perkara.



Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu pengirimanyang lebih singkat karena sebagian besar jarak antara Pengadilan Militer danPengadilan Militer lainnya relatif jauh sehingga memakan waktu pengiriman yang lama.


TAHUN 2015

Dengan LAKIP ini, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntut bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program, sehingga Misi dan Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat terwujud dengan baik.

Denpasar, Januari 2016. Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Muh. Mahmud, SH. MH. Letkol Chk Nrp. 1910002230362.

KATA PENGANTAR LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2015

Recommend Documents