LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Denganmemanjatkan puji dansyukur keharibaan Allah SWT dan atas berkat rahmat dan Ridho-NYA, kami dapatmenyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2016. Penyusunan LAKIP ini di dasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan PedomanPenyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian

dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja tahun2015, Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 335A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 November 2014, perihal penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Laporan ini merupakan perwujudan dari upaya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2016, yang menggambarkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, baik berupa kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.


TAHUN 2016

Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2016 dan dapat menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Denpasar, Februari 2017 Kepala Pengadilan Militer III-14

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 1910014940863.


TAHUN 2016

DAFTARISI Halaman

KATAPENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

iv

BAB I

1

BABII

: PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

1

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

5

C. STRUKTUR ORGANISASI

7

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

14

: PERENCANAAN KINERJA

15

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

15

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

33

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN

35

KINERJA TAHUN 2014) BABIII

BABIV

: AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

38

A. PENGUKURAN KINERJA TA 2014

38

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

41

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

118

: PENUTUP

129

A. KESIMPULAN

129

B. SARAN

130


TAHUN 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam memberikan laporan akuntablitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1(satu) tahun yaitu tahun anggaran 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam : 1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator KinerjaUtama. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menentukan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016.

Keenam

sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 16 (enam belas) indikator kinerja dan 16 (enam belas) target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2016 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu; Meningkatnya Penyelesaian Perkara, Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice), Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana.


TAHUN 2016

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebesar 81,81 %. Rincian pencapaian kenerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggatan 2. Persentase perkara yang diselesaikan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran 3.Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran 4.Persentase perkara yang diselesaikan Dalam jangka waktu lebih 5 bulan: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan : a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran 6. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: a. Pidana Kejahatan b. Pidana Pelanggaran Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1

Target

Realisasi

Capaian

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

81,81% 100%

81,81% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

93% 100%

85% 100% 96,68%

Realisasi

Capaian

97% 95% 98%

90% 95% 98%

SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Indikator Kinerja Target Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding 100% 2. Kasasi 100% 3. Peninjauan Kembali (PK) 100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2

94,3 %


TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS 3 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja Target Realisasi 1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Persentase penyampaian petikan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. 4. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

Capaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

5. Persentase responden yang puas 100% 95% terhadap proses peradilan Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3

95% 98%

SASARAN STRATEGIS 4 Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap peradilan (Accses To Justice) Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line 100% dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus 2. Persentase pendistribusian salinan putusan kepada para pihak dalam 100% waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus. Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4 SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya kualitas pengawasan 1. Persentase pengaduan yang 100% ditindak lanjuti 2. Persentase temuan yang ditindak 100% lanjuti Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 5 SASARAN STRATEGIS 6 Peningkatan Sarana dan prasarana 1. Persentase perawatan gedung 100% kantor 2. Persentase perawatan peralatan dan 100% mesin Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 6

98%

98%

99%

99%

98,5 %

100%

100%

100%

100% 100 %

100%

100%

100%

100% 100 %


TAHUN 2016

Ke-6 (enam) sasaran strategis tersebut didukung dengan anggaran yang dikelola Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun2016 yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sebesar Rp. 5.526.087.000,- (Lima milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (DIPA 05) sebesar Rp. 46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp. 5.572.837.000,- (Lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Masing-masing mengalami

perubahan.

DIPA

mengalami

Pagu

setelah

revisi revisi

sehingga untuk

DIPA

pagu BUA

anggaran menjadi

Rp.3.854.807.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tijuh ribu rupiah) untuk DIPA Dirjen Badilmiltun tidak terdapat revisi yang dapat mengakibatkan perubahan pagi, sehingga pagu untuk DIPA Dirjen Badilmiltun tetap. Dari total anggaran tersebut, berikut ini akan kami uraikan programprogram pada masing-masing DIPA yaitu : A. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01).

Pada DIPA BUA tahun 2016 ada 2 untuk program (01) yaitu “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung” dengan pagu awal sebesar Rp 5.420.087.000,- (Lima milyar empat ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah),dimana didalamnya termasuk anggaranuntuk belanja pegawai dan belanja barang.Untuk program (02) yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu awal Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah). DIPA BUA mengalami revisi POK sebanyak sembilan kali dan revisi DIPA sebanyak lima kali, sehingga pagu setelah revisi adalah sebesar Rp. 3.854.807.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah). B. DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (DIPA 05).

Pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

tahun 2016 hanya terdapat satu program saja yaitu “Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Militer

dan

Tata

Usaha


TAHUN 2016

Negara”dengan total anggaran sebesar Rp 46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana didalamnya hanya terdapat belanja barang. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tidak terdaspat revisi yang dapat mengakibatkan perubahan pagu sehingga pagu untuk DIPA Dirjen Badilmiltun tetap. Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah penyelesaian perkara

baik administrasi maupun produk hukumnya

yang dapat dijadikan salahsatu indikator keberhasilan kinerja dalam tahun anggaran 2016. Keberhasilan pencapaian kinerja sangat bergantung pada beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Namun Pengadilan Militer III-14 Denpasar selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja disemua unit termasuk Sumber Daya Manusianya sehingga

dapat meningkatkan

kinerja

instansi secara

keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi Prajurit dan masyarakat pencari keadilan.

Denpasar, Februari 2017 Kepala Pengadilan Militer III-14

Suwignyo Heri Prasetyo, SH.MH. Letkol Chk Nrp. 1910014940863


TAHUN 2016

BAB I. PENDAHULUAN AB I – PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kekuasaan

kehakiman

merupakan

kekuasaan

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan

Militer,

Pengadilan

dalam

lingkungan

peradilan

Militer

mempunyai

kewenangan antara lain mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah berstatus sebagai prajurit TNI. Kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah memeriksa dan memutus perkara pidana bagi Prajurit TNI berpangkat Prajurit dua sampai dengan Prajurit yang berpangkat Kapten yang melakukan tindak pidana dan atau yang kesatuannya berkedudukan di Propinsi Bali dan Propinsi NTB sebagai bagian dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer. Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap)

maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan

harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2016 telah melakukan beberapa hal diantaranya, bidang yustisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaku Pembina administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2016 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2016, yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran DIPA tahun 2016.


TAHUN 2016

Pengadilan Miliiter III-14 Denpasar sebelum tahun 2004 secara Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI, namun sesuai dengan Kepres 56 tahun 2004

tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan

Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI. Sejak pengalihan tersebut Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/5/VIII/2004. Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang beralamat di Jl.Yos Sudarso No. 1 Denpasar adalah Gedung Exs Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah diserah terimakan pada tanggal 29 September 2011 sesuai dengan Berita Acara Pengalihan Fungsi Penggunaan sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Denpasar yang lama menjadi tanah dan bangunan Gedung Kantor Pengadilan Militer III14 Denpasar dengan luas 1.365 M2. Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi 2(dua) wilayah Propinsi yaitu Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi satuansatuan di jajaran TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU yang terdiri dari : 1.

Kodam IX/Udayana dan Satker Jajarannya yang berkedududkan di

Denpasar. 2.

Rindam IX/Udayana yang berkedudukan di Tabanan.

3.

Korem 163/WSA yang berkedudukan di Denpasar membawahi beberapa

Satuan : a.

Kodim 1609/Buleleng.

b.

Kodim 1610/Klungkung.

c.

Kodim 1611/Badung.

d.

Kodim 1616/Gianyar.

e.

Kodim 1617/Jembrana.

f.

Kodim 1619/Tabanan.

g.

Kodim 1623/Karangasem.

h.

Kodim 1626/Bangli

l.

Denpom IX/3 Denpasar.

j.

Yonif 741 Mekasnis/Negara

k.

Densatkomlek Strada di Denpasar.


4.

l.

Denpal Singaraja.

m.

Denkesyah Singaraja.

TAHUN 2016

Korem 162/WB Mataram membawahi beberapa Satuan : a.

Kodim 1606/Lombok Barat.

b.

Kodim 1607/Sumbawa.

c.

Kodim 1608/Bima.

d.

Kodim 1614/Dompu.

e.

Kodim 1615/Lombok Timur.

f.

Kodim 1620/Lombok Tengah.

g.

Yonif 742/SWY.

h.

Denpom IX/2 Mataram.

i.

Denkesyah Mataram.

j.

Denzibang Mataram.

k.

Denhubrem Mataram.

l.

Denpal Mataram.

m.

Denbekang Mataram.

5.

Yonif 900/ Raider yang berkedudukan di Singaraja.

6.

Yon Zipur 18/Ykr yang berkedudukan di Gianyar.

7.

Ki Kavser Dam IX/Udayana yang berkedudukan di Badung.

8.

Otmil III-14 yang berkedudukan di Denpasar.

9.

Denkomlek Strada yang berkedudukan di Denpasar.

10.

Pekas TNI yang berkedudukan di Denpasar.

11.

Lanud Ngurah Rai yang berkedudukan di Badung.

12.

Lanal Denpasar yang berkedudukan di Denpasar.

13.

Lanud Rembiga yang berkedudukan di Mataram.

14.

Lanal Mataram yang berkedudukan di Mataram.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah merupakan salah satu Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR Penyusunan pertanggungjawaban

LKjIP

Pengadilan

pelaksanaan

Militer

tugas

dan

III-14 fungsi

Denpasar serta

TAHUN 2016

sebagai

peranannya

bentuk dalam

pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan selama TA 2016 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2017. Secara kronologis penerapan Sistem Akuntabilatas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan. 2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-14 Denpasar. 3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2017 4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan 5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya 7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan Penerapan LKjIP tahun 2016 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun ke lima pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Renstra 2015-2019. Diharapkan penerapan LKjIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.


TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016

TAHUN ANGGARAN 2014

KANTOR PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR DENPASAR,

FEBRUARI 2017


TAHUN 2016

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEDUDUKAN Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tmt. 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung. TUGAS POKOK Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan MiliterIII-14 Denpasar. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadiln Militer III-14 Denpasar yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. FUNGSI 1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni: a. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya). b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya. 2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. 3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum. 4. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelakasanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. [

5. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.


TAHUN 2016

C. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 1. Susunan Organisasi Organisasi Pengadilan MiliterIII-14 Denpasar disusun sebagai berikut: 1. Unsur Pimpinan a.

Ketua Pengadilan Militer

b.

Wakil Ketua Pengadilan Mliter.

2. Unsur Kepaniteraan. Panitera membawahi antara lain : a.

Panitera Muda Pidana.

b.

Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional : a.

Panitera Pengganti

b.

Pranata Peradilan

3. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer. Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain : a.

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

b.

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

c.

Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional : a.

Fungsional Arsiparis.

b.

Fungsional Pustakawan.

c.

Fungsional Pranata Komputer.

d.

Fungsional Bendahara.

4. Unsur Pelaksana. a.

Majelis Hakim.

b.

Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

TAHUN 2016

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasarsebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut: STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KETUA LETKOL CHK SUWIGNYO HERI P, SH.MH.

WAKILKETUA Letkol Chk M. Djundan, SH. MH.

SEKRETARIAT I KETUT KARDA, SH.

PANITERA KAPTEN LAUT (KH) M. ZAINAL A, SH.

PANITER A MUDA PIDANA

PANITER A MUDA HUKUM

KASUBBA G PERENCA NAAN, TI & PELAPOR AN

DIJABAT PAMA PANGKAT LETTU

DIJABAT PAMA PANGKAT LETTU

KATHARINA

KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL 1.Lettu Chk Teddy Septiana, SH.. sebagai Panitera Pengganti 2. Pranata Peradilan

MAJELIS 1. Letkol ChkSuwignyo Heri P, SH. MH. 2. Letkol Chk M. Djundan, SH. MH. 3. Letkol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH. 4. Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH. 5. Letkol Sus Siti Mulyaningsih, SH. MH. 6. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH MH.

KASUB BAG KEPEGA WAIAN, ORGANIS ASI & TATALAK SANA Dijabat PNS Gol III

KASUB BAG UMUM DAN KEUANGA N

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Fungsional Arsiparis 2. Fungsional Pustakawan 3. Fungsional Pranata Komputer 4. Fungsional Bendahara.

POK KIMMIL 1 .Letkol Chk M. Djundan, SH. MH. 2. Letkol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH. 3. Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH. 4. Mayor Sus Siti Mulyaningsih, SH. MH. 5. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH. MH.

I WAYAN PARNA, SH.

TAHUN 2016

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR 3. Pembagian tugas dan tanggung jawab 1. Ketua Dilmil III-14 Denpasar. a.

Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang secara

fungsional sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut: 1)

Mengkoordinasikan, mengawasidan memberikan pengarahan atas

penyelenggaraanfungsi-fungsi Dilmil. 2)

Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam

rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil. 3)

Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan

penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil. 4)

Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan

para

Pok

Kimmil

sehingga

dapat

menjamin

daya

guna

dan

keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil. 5)

Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan

peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6)

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai

yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang No. 14 tahun 1970. b.

Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmilti kepada Dirjen Badilmiltun MARI 2. Wakil Ketua. Mewakili Ketua Dilmil apabila Ketua Dilmil berhalangan,melaksanakan tugastugas ke dalam. 3. Panitera. a.

Kepaniteraan

dipimpin

oleh

seorang

Pama

ahli

hukum

yang

berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1)

Penanggung jawab terselenggaranya pengurusan administrasi

perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh MARI.

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR 2)

Penanggung

jawab

terselenggaranya

TAHUN 2016

penyimpanan

berkas

perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya. 3)

Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya hukum

dan meneruskan permohonan Banding, Grasi, Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4)

Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan

Dilmil. 5)

Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepaniteraan.

6)

Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen

perkara di Dilmil. 7)

Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera,

8)

Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas

penunjukkanKetua Pengadilan Militer. 9) b.

Penunjukkan Panitera pengganti.

Panitera membawahi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pama sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, serta membawahi kelompok jabatan Fungsional antara lain

: Panitera

Pengganti dan Pranata Peradilan. c.

Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku

Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Ketua Pengadilan Militer. 4. Kesekretariatan. a.

Kesekretaritan dipimpin oleh seorang Pama/PNS Eselon III a, sebagai

Sekretaris dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : 1)

Keskretariatan Pengadilan Militer

adalah aparatur tata usaha

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggungjawab

kepada

Ketua

Pengadilan

Militer.

mempunyai

Tugas

Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. 2)

Kesekretariatan

Pengadilan

Militer

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Militer.

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR Selain

melaksanakan

tugas

kesekretariatan

TAHUN 2016

Pengadilan

Militer

menyelenggarakan fungsi antara lain : a)

penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

b)

pelaksanaan urusan kepegawaian;

c)

pelaksanaan urusan keuangan;

d)

penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata

laksana; e)

pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f)

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan g)

penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Militer. 2)

Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas antara lain : a.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

bahan

pelaksanaan program dan anggaran, pengelola teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. b.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana. Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c.

Subbagian Umum dan Keuangan. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat penyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan,

hubungan

masyarakat,

perpustakaan serta pengelolaan keuangan. 3)

Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) jabatan Fungsional

yang terdiri dari ; a. Fungsional Arsiparis. b. Fungsional Pustakawan.


TAHUN 2016

c. Fungsional Pranata Komputer. d. Fungsional Bendahara. c.

Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Ketua Pengadilan Militer. 5. Majelis Hakim. Majelis hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan kepadanya terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah. a.

Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-

rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari Kimmil masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten dan dibantu oleh

Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda

Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, b.

Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh

Ketua Pengadilan Militer. c.

Dalam

melaksanakan

kekuasaan

kehakiman,

Majelis

Hakim

menganut asas peradilan bebas. d.

Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan

kehakiman menurut peraturan perundang-undangan. 6.

Pok Kimmil. a.

Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk

melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis kepada Ketua Dilmil. b.

Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil.

c.

Kimmil

adalah

seorang

Pama dan Pamen Sarjana

Hukum

dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)

Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam

persidangan Dilmil atas penunjukkan Ketua Pengadilan Militer. 2)

Sebagai Hakim Ketua :

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR a)

TAHUN 2016

Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa

dan

mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b)

Memberikan pertimbangan mengenai permohonan

grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya. d.

Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

sesuai dengan perundang-undangan.


TAHUN 2016

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan antara lain; Latar

Belakang,Kedudukan,Tugas

Pokok,Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian. BAB II

Perencanaan

dan

Perjanjian

Kinerja,menguraikan

perencanaan

dan

penetapan kinerja yang berisikan antara lain; A. Rencana Strategis 2015 – 2019 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahunan TA 2017 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan) TA 2017 BAB III

Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang terdiri dari; A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). C. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV

Penutup yang terdiri dari; A. Kesimpulan B. Saran-saran.

LAMPIRAN berisi antara lain; 1. Indikator Kinerja Utama 2. SK Ka Dilmil III-14 Denpasar tentang Penetapan IKU 3. Rencana Kinerja Tahunan TA 2017 4. Penetapan Kinerja Tahunan TA 2017 5. Matriks Rencana Strategis Kinerja 2015-2019 6. SK Tim

Penyusunan

Pemerintah.

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi


TAHUN 2016

BAB II. PERENCANAAN DAN- 2019 PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015 Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 1. VISI DAN MISI Visi pada hakekatnya adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan kerjasama penglihatan. Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dengan kata lain gambaran keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Adapun Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasaradalah sebagai berikut : a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar. b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. c.

Meningkatkan kualitas putusan hakim dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. 2. 2.1.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan 3. Meningkatnya kepastian hukum

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR 2.2.

TAHUN 2016

Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya proses percepatan dan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Peningkatan kualitas pengawasan 6. Peningkatan sarana dan prasarana

3.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai berikut :


TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR No

1

2.

3.

4.

SASARAN STRATEGIS

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA

2016

2017

a.Persentase sisa perkara 100 % yang diselesaikan b.Persentase perkara 90 % yang diselesaikan c.Persentase perkara 95% yang diselesaikan dlm jangka waktu maksimal 5 bulan. d.Persentase perkara 100% yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

100%

100% 100% 100%

92 %

100% 100% 100%

95%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

Banding : Kasasi : Peninjauan Kembali :

90 % 95 % 98%

93 % 96 % 99%

95 % 97 % 99%

a.Persentase perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b.Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusi ke Majelis. c.Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. e.Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

100%

100 % 100 % 100% 100%

100%

100 %

100% 100% 100%

95%

96%

98%

99%

95%

96%

97%

100% 100%

95%

98%

99%

99%

100%

a.Persentase perkara yang 89 % dapat diselesaikan Peningkatan dengan cara sidang aksesibilitas keliling masyarakat b.Persentase amar 98% terhadap putusan perkara yang peradilan menonjol yang dapat (acces to diakses secara on line justice) dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

90 %

92 %

95 %

98%

99%

99%

99%

99%

Peningkatan Penyelesaian perkara

Peningkatan asepbilitas putusan hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

2015

2018

98 % 99 % 99%

2019

99 % 99% 99%

100%


5

6

B.

Peningkatan kualitas pengawasan.

a.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak 100% lanjuti. b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 100% yang ditindak lanjuti. c. Persentase eksekusi atas putusan perkara 95 % yang berkekuatan hukum tetap.

Peningkatan Persentase kelengkapan Sarana dan sarana dan prasarana/ 95 % Prasanara. fasilitas kantor.

TAHUN 2016

100 %

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

96 %

98 %

98 %

99 %

96 %

98 %

98 %

99 %

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

Dalam

rangka

mewujudkan

manajemen

pemerintahan

yang

efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 sebagaimana daftar terlampir. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2016.


TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

NO 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS Peningkatan perkara

INDIKATOR KINERJA a.Persentase perkara yang penyelesaian diselesaikan b.Persentase sisa perkara yang diselesaikan a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Peningkatan masyarakat peradilan.

6

Peningkatan Prasarana.

100%

100%

c. Persentase penyampaian petikan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

a.Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis Yudisial.

100%

b. Persentase Pegawai yang lulus diklat Non Yudisial.

100%

a.Persentase ditindak lanjuti.

pengaduan

yang

100%

b.Persentase ditindaklanjuti.

temuan

yang

100%

aksesibilitas Persentase proses penyelesaian terhadap perkara yang dapat dipublikasikan

100%

Peningkatan Kualitas SDM

5

100%

b. Persentase berkas yang diregister tertib dan siap disidangkan ke Majelis.

Peningkatan administrasi perkara.

Peningkatan pengawasan.

TARGET 100%

kualitas

Sarana

dan Persentase kelengkapan sarana dan prasana fasilitas kantor

100%


TAHUN 2016

[

C.

PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: I Ketut Karda, SH.

Pangkat/NIP : Pembina IV/a / 19631231198603 1039. Jabatan

: Sekretaris Dilmil III-14 Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama

: Suwignyo Heri Prasetyo, SH.,MH.

Pangkat/NRP : Letkol Chk/1910014940863. Jabatan

: Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar,

Februari 2017

Kepala Pengadilan Militer III-14

Sekretaris

Suwignyo Heri P, SH.,MH. Letkol Chk NRP.1910014940863

I Ketut Karda, SH. NIP.196312311986031039


TAHUN 2016

4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan beberapa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain; a.

ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan Militer Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari; 1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan; a. Penyelesaian sisa perkara pidana Umum maupun pidana Militer dan pelanggaran (dalam waktu kurang dari 5 bulan/sesuai SOP) b. Penyelesaian perkara baik pidana Umum maupun pidana Militer dan pelanggaran (dalam waktu lebih dari 5 bulan/sesuai SOP) 2.

Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara Kegiatan pokok yang dilaksanakan; a. Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana Militer dan pelanggaran(sesuai SOP) b. Penyampaian berkas perkara baik pidana umum maupun pidana Militer dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu.

3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan; a. Sidang keliling b. Pelaksanaan Hakim Terbang 4.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kegiatan pokok yang dilaksanakan; a. Pengiriman tenaga tehnis untuk Bimbingan Teknis Yudisial. b. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis c. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan.

TAHUN 2016


b.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan; 1. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP. 2. Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunnya Standar Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran (Monev). 3.

Peningkatan

Ketersediaannya

Dana

Operasional/Pemeliharaan

Perkantoran ( Tersedianya Alat Pengolah Data, Alat komunikasi Layanan Publik ) 4. Peningkatan

kualitas

pengaduan

Pengawasan

masyarakat

secara

(

Tindak

lanjut

profesional

Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal

dan

secara

penanganan berkualitas, profesional

dan berkualitas ) c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana, pada TA 2016 ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana, sehingga dengan demikian kegiatan pokok yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

5.

KEBIJAKAN Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menetapkan kebijakan sebagai berikut: 1.

Peningkatan kinerja; Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah; a.

Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dengan kompetensi.

b.

Pengawasan eksternal dan internal.


2.

c.

Penguasaan SOP sesuai tupoksinya.

d.

Dukungan sarana dan prasarana.

e.

Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

TAHUN 2016

Peningkatan kualitas pelayanan publik; Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah; a.

Memiliki standar pelayanan.

b.

Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan.

c.

Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.

Hubungan antara Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut ;


SASARAN

INDIKATOR

1. Peningkatan 1. Persentase proses sisa perkara Percepatan dan yang diselesaipenyelesaian kan Perkara. 2.Persentase perkara yang diselesaikan

KEBIJAKAN

PROGRAM

Peningkatan kinerja, dalam hal;

Peningkatan Manajemen Peradilan, meliputi;

a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dngnkompetensi.

TAHUN 2016

KEGIATAN Proses percepatan penyelesaian Perkara, meliputi: a. Penyelesaian sisa perkara:

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara

Kejahatan Pelanggaran b. Penyelesaian perkara:

3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan

4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan

5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan.

b. Pengawasan eksternal dan internal.

2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya.

d. Dukungan sarana dan prasarana.

e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan hakim terbang

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kejahatan Pelanggaran c. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan : Kejahatan Pelanggaran d. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan: Kejahatan Pelanggaran e. Penyelesaian perkara, yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan: Kejahatan Pelanggaran

6. Persentase perkara yang dapat di selesaikan dengan cara sidang keliling

f. Penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan cara sidang keliling Kejahatan Pelanggaran


2. Meningkatnya Persentase aksepbilitas perkara yang putusan Hakim tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK

3. Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara

1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 4. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara 5. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Peningkatan Peningkatan kinerja, dalam hal; Manajemen a. Sistem karier Peradilan, meliputi; dan penempatan posisi 1. Peningkatan jabatan, sesuai jumlah dengankompet penyelesaian ensi. perkara b. Pengawasan 2. Peningkatan eksternal dan penyelesaian internal. proses c. Pengawasaan administrasi SOP sesuai perkara tupoksinya. 3. Penyediaan d. Dukungan dana pelaksasarana dan naan sidang prasarana. keliling dan e. Sistem hakim terbang pemberian 4. Peningkatan kuaReward dan litas sumber Punishmen. daya manusia (SDM) Peningkatan Peningkatan kinerja, dalam hal; Manajemen Peradilan, meliputi; a. Sistem karier dan penempat1. Peningkatan an posisi jumlah jabatan, sesuai penyelesaian dengan perkara. kompetensi. 2. Peningkatan b. Pengawasan penyelesaian eksternal dan proses internal. administrasi perkara. c. Pengawasaan SOP sesuai 3. Penyediaan tupoksinya. dana pelaksanaan d. Dukungan sidang keliling sarana dan dan hakim prasarana. terbang e.

Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

4.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

TAHUN 2016

1. Pelaksanaa Diklat/Bintek Teknis Yudisial. 2. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis. 3. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan

1.Penyelesaian adminis trasi perkara pidana kejahatan dan pelanggaran tepat waktu (sesuai SOP). 2. Penyampaian berkas perkara pidana kejahatan dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu

3. Pendistribusian berkas perkara ke Majelis secara lengkap dan tepat waktu


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice)

5. Peningkatan Kualitas pengawasan

1. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 2. Persentase pendistribus ian salinan putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

Peningkatan kualitas Dukungan manajemen pelayanan Publik, dan Pelaksanaan tugas dalam hal; teknis Lainnya Mahkamah Agung, a. Standar dalam hal; pelayanan.

1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal; a. Standar pelayanan b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan c. Dukungan sarana dan prasarana Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal;

2. Persentase temuan yang ditindak lanjuti 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Persentase pengadaan sarana danprasarana

b. Sistem dan Peningkatan mekanisme ketersediaan dana penanganan operasional perkantor pengaduan. an /pemeliharaan perkantoran c. Dukungan sarana dan prasarana

TAHUN 2016

1. Publikasi perkara yang telah diselesaiakan/diputus dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (One Day Publish). 2. Penyediaan sarana dan Prasarana (alat pengolah data) dan alat komunikasi pelayanan publik

1.

a.Standar pelayanan. b. Sistem mekanisme penanganan pengaduan

dan

c. Dukungan sarana dan prasarana

Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung, dalam hal; Peningkatan kualitas Pengawasan eksternal dan internal

1. Menindak pengaduan profesional berkualitas.

lanjuti secara dan

2. Menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional dan berkualitas

Peningkatan sarana Tidak ada kegiatan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


TAHUN 2016

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 RENCANA KINERJA TAHUNAN : Pengadilan Militer III-14 Denpasar : 2018

Unit Organisasi Tahun Anggaran Sasaran Strategis Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja a.

b.

c.

d.

e

f

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

a

Target

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100 % 100 %

Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan dalamJangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

0% 0%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bln - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

Persentase perkara diselesaikan dengan keliling. - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

yang cara

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

dapat sidang

tidak 95% 97% 99%

b

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap.

100%

c

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

100%

Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

d

e


TAHUN 2016

a

Persentase responden yang terhadap proses Peradilan

b

Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

a Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to b justice)

Persentase pendistribusian Salinan Putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

99%

Persentase ditindaklanjuti

yang

100%

Peningkatan Kualitas pengawasan

a

Persentase lanjuti

ditindak

100 %

Peningkatan Sarana dan prasarana

a

Persentase perlengkapan sarana gedung dan kantor

b

Perawatan gedung kantor

100 %

c

Perawatan peralatan dan mesin

100 %

Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara

pengaduan

temuan

yang

puas

99%

99%

98%


TAHUN 2016

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017 PENETAPAN KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi Tahun Anggaran Sasaran Strategi Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara.

: Pengadilan Militer III-14 Denpasar : 2017 Indikator Kinerja a.

b.

c.

d.

e

f.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Target

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

100 % 100 %

Persentase perkara yang diselesaikan - Kejahatan - Pelanggaran

92 % 100 %

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

98% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

0% 0%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling - Kejahatan - Pelanggaran

95% 100%

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)

93% 96% 99%

tidak

a

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap.

b

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Persentase penyampaian pemberitahuan petikan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

d

Ratio Majelis perkara

terhadap

96%

e

Persentase responden yang puas terhadap proses Peradilan

98%

c

Hakim

100%

96%


Peningkatan a. aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice) b.

Peningkatan Kualitas pengawasan

Peningkatan Sarana dan prasarana

TAHUN 2016

Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

99 %

Persentase pendistribusian Salinan Putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

99 %

a.

Persentase ditindaklanjuti

yang

100 %

b

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100 %

a.

Perawatan gedung kantor

95 %

b.

Perawatan peralatan dan mesin

95 %

pengaduan

Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2016 sebesar Rp 4.773.572.000,Terdiri dari: 1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung 2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen

Rp

106.000.000,-

Rp 3.854.807.000,Rp.

46.750.000,-


TAHUN 2016

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

A. PENGUKURAN KINERJA TA 2016 Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belumtercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.


TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Tahun Anggaran

: Pengadilan Militer III-14 Denpasar. : 2016

NO

SASARAN STRATEGI

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

100% 100%

100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan - Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

92% 100%

81,81% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan: - Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

100% 100%

100% 100%

f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: - Kejahatan - Pelanggaran

100% 100%

93% 100%

85% 100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK

100% 100% 100%

97% 95% 98%

90% 95% 98%

a. Persentase berkas perkarayang diajukan Banding, Kasasi dan PK yg disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

b. Persentase berkas perkara yg diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

1

2

3

Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara.

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Peningkatan efektifitas Pengelolaan administrasi penyelesaian perkara


4

5.

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan sarana dan prasarana.

TAHUN 2016

c. Persentase berkas perkara yg diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

100%

100%

98%

100%

98%

e.Ratio Majelis Hakim terhadapperkara f. Persentaseresponden yang puas terhadap proses Peradilan

55 Pkr 2 Majelis

45 Pkr Pts 2 Majelis

90 %

95%

96%

95%

a. Persentase amar putusan perkara yg dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

98%

98%

98%

b. Persentase pendistribuasian Salinan Putusan kepada para pihak dalam waktu1 bulan sejak perkaranya diputus

99%

99%

99%

a. Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

b. Presentase temuan yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

gedung

95%

95%

95%

b. Perawatan peralatan dan mesin.

95%

95%

95%

Presentase pengadaan Sarana dan Prasarana: a. Perawatan kantor.

TAHUN 2016


B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telahmelaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut SASARAN 1 : PENINGKATAN PROSES PERCEPATAN DAN PENYELESAIAN PERKARA Capaian sasaran peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara pada tahun 2016 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2015 dan tahun 2014, adalah sebagai berikut : 2016 NO 1.

INDIKATOR

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

98 100

b. Persentase perkara yang diselesaikan - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

81.8 100

81,8 100

100 100

89 100

97 100

90 100

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

93 100

85 100

100 100

97 100

95 100

92 100

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

97 100

98 100

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

100 100

100 100

100 100

100 100

96 100

96 100

93 100

100 100

93 100

85 100

100 100

87 100

87 100

83 100

f.

Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling - Kejahatan - Pelanggaran

Analisis ke enam indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Proses Percepatan dan Penyelesaian Perkara, sebagai berikut :

TAHUN 2016


1. Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 2016 NO 1.

INDIKATOR

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

98 100

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 Persentase Capaian penyelesaian Sisa Perkara TA 2015 adalah sebesar 100%, capaian tersebut,pada TA 2016 sisa perkara tersebut baik perkara pidana Kejahatan maupun pidana pelanggaran seluruhnya

dapat

diselesaikan, sehingga realisasi persentase sisa perkara diselesaikan dapat mencapai target 100 %. 2. Persentase Perkara yang diselesaikan 2016 NO 2.

INDIKATOR Persentase perkara yang diselesaikan: - Kejahatan - Pelanggaran

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100 100

81,81 100

81,81 100

100 100

89 100

97 100

100 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan

perkara

yang

diselesaikan

dengan

perkara

yang

harus

diselesaikan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun berjalan).

Sedangkan

ukuran

capaiannya

adalah

perbandingan

antara

persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada TA 2015 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 Persentase Capaian penyelesaian Perkara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah sebesar 81,81%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut: Realisasi penyelesaian perkara dalam tahun 2016 dapat mencapai target, kondisiini disebabkan antara lain:


TAHUN 2016

1. Sebandingnya antara Majelis Hakim yang tersedia dengan jumlah perkara yang ada yakni 55 perkara tersedia/diregistrasi terdiri dari 55 perkara diselesaikan oleh 2 Majelis Hakim. [[

2. Dari segi Geografis, wilayah Dilmil III-14 Denpasar sangatLuas, namun biaya untuk penyelesaian perkara terbatas, sedangkan dari 55 perkara maupun Satker para Terdakwa dan Saksi ada di luar Bali, sehingga direncanakan penyelesaian perkara dengan cara; a.

Sidang Keliling, sejumlah 5 perkara bertempat di Mataram.

b.

Proses Penyelesaian perkara dalam waktu lebih dari 5 bulan, sejumlah

21 perkara, sebagai pertimbangan adalah bahwa data para Terdakwa dan Saksi banyak yang mengalami pindah tugas di tempat yang baru, sehingga menghambat kelancaran/ketepatan waktu proses persidangan, dan jadwal persidangan

bertepatan

pula

dengan

kegiatan

dinas

yang

harus

diikuti/dihadiri oleh Kadilmil dan Kimmil. Perencanaan

penyelesaian

menyimpangi/mengabaikan

perkara

ataupun

tidak

ini

tidak

bermaksud

bermaksud untuk

tidak

mengindahkan SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, Kep KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Skep Kadilmiltama No. Skep/07/II/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). c.

Proses Penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 bulan sejumlah

20 perkara. d.

Dalam perencanaan ini yang menjadi pertimbangan utamanya adalah

dari tingkat kesulitan perkara masuk kategori sedang, tempat para Terdakwa dan Saksi walau di luar Bali dalam kategori bisa/mudah dijangkau dengan tingkat kesulitan biaya transportasi kategori sedang. e.

Proses penyelesaian perkara dalam waktu kurang dari 5 bulan sejumlah

13 perkara. 3. Seringnya Terdakwa mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sakit atau alasan yang lainnya. 4. Terdakwa maupun Saksi (khususnya yang di luar Bali) sering terkendala oleh cuaca yang buruk (tidak mendukung). 5. Masih sering terjadi dari pihak-pihak terkait, secara administrasi persidangan belum siap. 6. Perkara yang diterima/masuk pada tanggal 12 Desember TA 2016 ( Perkara yang diterima/masuk TA 2016), Kondisi seperti inilah (Pelimpahan berkas perkara dari Otmil kepada Dilmil) yang menjadikan salah satu faktor penyebab


TAHUN 2016

terhambatnya percepatan proses penyelesaian perkara, sehingga mengakibatkan terdapatnya perkara sisa di akhir tahun berjalan. 3. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan

2016 NO 3

INDIKATOR Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan - Pidana Kejahatan - Pidana Pelanggaran

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100 100

100 100

100 100

100 100

97 100

95 100

92 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun berjalan).

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase perkara yang telah diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. 4. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan 2016 NO 4

INDIKATOR Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

98 98

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun berjalan).


persentase perkara yang telah diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

TAHUN 2016


5. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan

2016 NO 5.

INDIKATOR Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan - Kejahatan - Pelanggaran

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100 100

100 100

100 100

96 100

96 100

96 100

93 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun berjalan).

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan

antara persentase perkara yang telah diselesaikandalam waktu kurang dari 5 bulan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. 6. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling. 2016 NO 6.

INDIKATOR Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling; - Pidana Kejahatan - Pelanggaran

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100 100

93 100

85 100

100 100

87 100

87 100

83 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling dengan perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan dengan cara sidang keliling (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Capaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas

Putusan Hakim pada tahun 2016

dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2015 dan tahun 2014, adalah sebagai berikut :

TAHUN 2016


2016 NO

2.

INDIKATOR

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum: 1) Banding 2) Kasasi 3) PK

2015

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

100% 100% 100%

97% 95% 98%

90% 95% 98%

100% 100% 100%

2014

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

76% 67% 96%

75% 71% 96%

64% 70% 75%

Analisis Indikator Kinerja Pada Sasaran 2 ini adalah:

1).

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Ukuran

realisasi

indikator

kinerja

persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang sudah putus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan target yang ditetapkan. Pada TA 2016 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 94,3%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 37 perkara dengan perkara yang sudah diselesaikan/putus di TA 2016 sejumlah 45 perkara. 2). Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Yang Disampaikan Secara Lengkap 2016 NO

2.

INDIKATOR

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara

jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap denganjumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 Persentase Capaian berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK

yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 100%,

capaian tersebut dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

TAHUN 2016


3).

Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diregister Dan Siap Didistribusikan Ke Majelis 2016

NO

3.

INDIKATOR

realisasi

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

100

100

100

100

100

100

Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Ukuran

2015

indikator

kinerja

persentase

berkas

perkara

yang

diterima/diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima/diregister dengan jumlah berkas perkara yang

didistribusikan

ke

Majelis.

Sedangkan

ukuran

capaiannya

adalah

perbandingan antara persentase berkas perkara yang diterima/diregister dan siap didistribusikan ke Majelis (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 Persentase Capaian berkas perkara yang diterima/diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah sebesar 100%, capaian tersebut telah dapat memenuhi target. 4). Indikator Persentase Penyampaian Pemberitahuan Petikan Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 2016 NO

4.

INDIKATOR

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

99

99

93

93

93

90

Persentase penyampaian pemberitahuan Petikan Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan Petikan

Putusan

adalah

perbandingan

antara

jumlah

penyampaian

pemberitahuan Petikan Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak dengan jumlah Putusan.


persenta sejumlah penyampaian pemberitahuan petikan putusan

(Realisasi)

dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah penyampaian pemberitahuan Petikan Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 99%, capaian.

TAHUN 2016


5). Indikator Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan 2015 NO

5.

INDIKATOR

Persentase Responden Yang Puas Terhadap Proses Peradilan

2014

2013

TARGET

REALISASI

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100%

95%

95%

92%

92%

92%

87%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase respondenyang puas terhadap proses peradilan adalah perbandingan antara jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvey. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan. Indikator kinerja persentase responden yang puas terhadap proses peradilan pada tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan, namun mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada TA 2015. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: 1.

Rendahnya

tingkat kejujuran dari para Terdakwa dan para Saksi,

seakan-akan apa yang diperbuat oleh Terdakwa seolah-olah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan hak yang ada Terdakwa melakukan upaya hukum. 2.

Kurang memahami tentang hukum.

3.

Qodrat manusia, pada dasarnya manusia yang berakal tidak ingin dan tidak mau dipersalahkan atas tindakanya/perbuatannya.

SASARAN 2 :

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN ( Acces to Justice )

Capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice) pada tahun 2016 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2015 dan tahun 2014, adalah sebagai berikut: 2016 NO

2.

INDIKATOR

TARGET ( %)

a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak perkaranya diputus.

100%

b. Persentase pendistribusian salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus.

100%

REALISASI ( %)

98%

99%

2015 CAPAIAN ( %)

98%

99%

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

95%

95%

96%

96%

2014 CAPAIAN ( %)

95%

96%

CAPAIAN ( %)

90%

93%

TAHUN 2016


Analisis

kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Aksesibilitas

Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice) sebagai berikut : 1. Indikator Persentase Amar Putusan Perkara Yang Dapat Diakses Secara On Line Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Perkaranya Diputus. 2016 NO

1.

INDIKATOR

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

98

98

95

95

95

90

Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak perkaranya diputus.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak perkaranya diputus adalah perbandingan antara

jumlah amar putusan perkara yang

diunggah ke website dengan jumlah perkara yang diputus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah amar putusan perkara yang diunggah ke website dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah amar putusan perkara yang diunggah ke website adalah sebesar 98%, capaian tersebut. 2. Indikator Persentase Pendistribusian Salinan Putusan Kepada Para Pihak Dalam Waktu 1 Bulan Sejak Perkaranya Diputus. 2016 NO

2.

INDIKATOR

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

99

99

99

96

96

96

93

Persentase pendistribusian salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pendistribusian

salinan putusan

kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang didistribusikan kepada para pihak dengan jumlah perkara yang diputus. adalah

perbandingan

antara

persentase

Sedangkan ukuran capaiannya jumlah

salinan

putusan

yang

didistribusikan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus dengan target yang ditetapkan.


TAHUN 2016

Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah salinan putusan perkara yang didistribusikan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus adalah sebesar 99%, capaian tersebut.

SASARAN 3 :

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan pada tahun 2016, dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014, adalah sebagai berikut:

2016 NO

3.

2015

2014

INDIKATOR TARGET ( %)

REALISASI ( %)

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

100%

100%

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

100%

CAPAIAN ( %)

100%

100%

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

100%

100%

100%

CAPAIAN ( %)

100%

100%

CAPAIAN ( %)

100%

100%

100%

Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Kualitas Pengawasan adalah sebagai berikut : 1. Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti. 2016 NO

1.

INDIKATOR

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (Teknis maupun non teknis) dengan jumlah pengaduan

yang

dilaporkan.

Sedangkan

ukuran

capaiannya

adalah

perbandingan antara persentase jumlah pengaduan masyarakat (pencari keadilan) yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100%, capaian tersebut


TAHUN 2016

2. Indikator Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti 2016 NO

2.

INDIKATOR

Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

100

100

100

100

100

100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara

jumlah

temuan (dari hasil pengawasan ekternal) yang

ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan.

Sedangkan ukuran

capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah temuan (dari hasil pengawasan ekternal) yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan. Adapun sasaran pengawasan ekternal meliputi: 1. Administrasi perkara (Minutasi) 2. Administrasi persidangan 3. Administrasi Keuangan DIPA TA 2016 4. Administrasi umum 5. Pelayanan publik Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah temuan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100%, capaian

SASARAN 4 :

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Capaian sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun 2016, dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2014, adalah sebagai berikut: 2016 NO

4

INDIKATOR

TARGET ( %)

a. Persentase perawatan gedung kantor.

100%

b. Persentase perawatan peralatan dan mesin

100%

Analisis

REALISASI ( %)

95%

95%

2015 CAPAIAN ( %)

95%

95%

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

100%

94%

100%

95%

2014 CAPAIAN ( %)

94%

95%

CAPAIAN ( %)

92%

94%

kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Sarana dan

Prasarana adalah sebagai berikut :

TAHUN 2016


1. Indikator Persentase Perawatan Gedung Kantor. 2016 NO

1.

INDIKATOR

Persentase Perawatan Gedung Kantor

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

100

100

100

94

94

92

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perawatan gedung kantor adalah perbandingan antara

jumlah item perawatan gedung kantor yang diusulkan

dengan jumlah item perawatan yang disetujui dan dilaksanakan.

Sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah item perawatan gedung kantor dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah item perawatan gedung adalah sebesar 100%, capaian tersebut. 2. Indikator Persentase Perawatan Peralatan dan Mesin. 2016 NO

2.

INDIKATOR

Persentase peralatan dan mesin

2015

2014

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

TARGET ( %)

REALISASI ( %)

CAPAIAN ( %)

CAPAIAN ( %)

100

100

100

100

95

95

94

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perawatan peralatan dan mesin adalah perbandingan antara jumlah item perawatan peralatan dan mesin yang diusulkan

dengan jumlah item perawatan yang disetujui dan dilaksanakan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah item perawatan peralatan dan mesin dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah item peralatan dan mesin adalah sebesar 100%, capaian tersebut.

TAHUN 2016


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari : 1. DIPA -005.01.2.663335/2016 Tanggal 7 Desember 2015 2. DIPA -005.05.2.663336/2016Tanggal 7 Desember2015 Pada awal tahun 2016 terdapat 2 program kegiatan yaitu “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung”, dengan pagu awal sebesar Rp. 5.420.087.000,-(Lima milyar empat ratus dua puluh

juta delapan

puluh tujuh ribu rupiah) dan Program 02 “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), namun setelah revisi POK sebanyak 9 kali dan lima kali revisi DIPA anggaran pagu DIPA menjadi Rp. 3.854.807.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah). Pada DIPA- 005.05.2.663336/2015 tanggal 7 Desember 2015 hanya terdapat satu program saja yaitu “Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara”, dengan total anggaran sebesar Rp. 46.750.000,0 (Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun anggaran 2016, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut : I.

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSANADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut : PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

PENGEMBALIAN

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

Belanja Pegawai

4.773.572.000,-

2.973.292.000,-

2.155.312.079,-

2

Belanja Barang

646.515.000,-

670.515.000,-

668.059.084,-

99.63

3

Belanja Modal

106.000.000,-

211.000.000,-

210.775.000,-

99,89

5.526.087.000,-

3.854.807.000,-

3.037.051.408,-

NO.

KEGIATAN

1

JUMLAH

DIPA (01) BUA

2.905.245

2.905.245

% 72.59

78,79

MA RI selama Tahun Anggaran 2016 telah mengalami revisi

sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut :


TAHUN 2016

1. Revisi POK dilakukan sebanyak 9 (embilan) kali, dan 2. DIPA dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. [[

1.

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.155.312.079, dan Rp. 1.831.857.960,- Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 15,01 % dari TA 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 114/PMK.02/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi anggaran yang tertera dalam pasal 1 yaitu mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi Anggaran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Belanja Pegawai dipergunakan untuk: c. a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan yang melekat pada pembayaran Gaji; b. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara; c. Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan; Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. Pada Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar Belanja Pegawai dipergunakan untuk : a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Uang Makan PNS, sedangkan Belanja Gaji TNI/POLRI termasuk Tunjangan Lauk Pauk masih dibayarkan oleh Mabes TNI. b. Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri; dan c. Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 1.1.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran

2016 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 4.773.572.000,(Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), namun setelah mengalami revisi POK sebanyak 9 kali dan revisi DIPA


TAHUN 2016

sebanyak 5 kali menjadi Rp. 2.973.292.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). 1.2.

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang telah direvisi,

realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31 Desember TA 2016 adalah sebesar Rp. 2.155.312.079,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah). Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp. 323.454.119,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah) atau sebesar ( 17,66 %) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015. Hal ini disebabkan pada TA 2016 Pengadilan Militer III-14 Denpasar adanya realisasi Belanja Lembur karena memperoleh Pagu Lembur tahun 2016. 1.3.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang

terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 817.979.912,- (delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) (27,41%) dari total pagu yang tersedia. 2.

Belanja Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.02/2012 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat antara lain :


TAHUN 2016

2.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 646.515.000,(Enam ratus empat puluh enam juta lima Ratus lima belas ribu Rupiah). DIPA (01) BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2016 telah mengalami revisi sebanyak lima kali tetapi pagu anggaran pada level program tetap (sama dengan pagu awal) karena revisi yang dilakukan adalah pergeseran pagu dalam satu output satu kegiatan dan satu satker. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar. 2.2. Pelaksanaan Anggaran Nilai realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 60.862.446,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau (10,02%) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pagu biaya barang operasional dan biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2016.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2016 (dalam satuan Rupiah) Uraian

Belanja Barang Operasional

Anggaran Semula

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi

%

294.735.000

317.273.000

315.414.780

99,41

0

0

0

0

Belanja Jasa

117.900.000

108.000.000

107.982.733

99,98

Belanja Pemeliharaan

171.375.000

177.521.000

177.098.699

99,76

Belanja Perjalanan Dinas

25.215.000

25.215.000

25.072.332

99,43

Total Belanja Persediaan

37.290.000

42.506.000

42.490.540

99,96

0

0

0

0

646.515.000

670.515.000

668.059.084

99,86

Belanja Barang Non Operasional

Pengembalian Belanja Total Belanja Netto

TAHUN 2016


Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015 (dalam satuan Rupiah) Uraian Belanja Barang Operasional

TA 2016

Kenaikan/Penurunan

%

315.414.780

302.976.224

12.438.556

0

0

0

Belanja Jasa

107.982.733

102.363.552

5.619.181

5,49

Belanja Pemeliharaan

177.098.699

133.007.858

44.090.841

33,15

Belanja Perjalanan Dinas

25.072.332

24.514.204

558.128

2,28

Total Belanja Persediaan

42.490.540

44.334.800

(1.844.260)

(4,16)

0

0

0

0

668.059.084

607.196.638

60.862.446

10,02

Belanja Barang Non Operasional

Pengembalian Belanja Total Belanja Netto

2.3.

TA 2015

4,11

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 2.455.916,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) atau sebesar 0,36 % dari total pagu yang tersedia.

3.

Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana

dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatandan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung Tupoksi. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Militer III-14 Denpasar TA 2016 adalah sebesar Rp. 210.775.000,- (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kenaikan sebesar 4,20 % bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 sebesar Rp. 39.930.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Hal ini disebabkan karena Pengadilan Militer III-14 Denpasar TA 2016 tidak mendapat pagu belanja modal, sehingga tidak ada realisasi belanja modal.

4.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 810.422.059,- (delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) dan Rp. 810.422.059,-(delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua


TAHUN 2016

puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TRG adalah sebagai berikut : No 1.

NAMA

Tahun 2016

Tahun 2015

Alm. Suharta

810.422.059,-

810.422.059,-

Jumlah

810.422.059,-

810.422.059,-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 810.422.059,- (delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah)

yang merupakan sisa TP/TGR atas kerugian yang diderita oleh

Negara akibat perbuatan melawan hukum oleh Bendahara Pengeluaran TA 2006 An. Alm PNS Suharta. Jumlah tersebut telah dikurangi dengan pelunasan ganti rugi sebesar Rp. 186.027.941,-(seratus delapan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 21 September 2012, dimana jumlah pengembalian ini berasal dari tabungan Alm. PNS Suharta yang disetorkan ke Kas Negara oleh Ahli warisnya melalui SSBP Nomor : 001/663335/IX/2012 tanggal 20 September 2012.

II.

PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut : NO.

1.

KEGIATAN

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

Belanja Barang

46.750.000,-

42.080.712,-

98,39

46.750.000,-

45.995.188,-

98,39

JUMLAH

DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama Tahun Anggaran 2016 telah mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut : 1.

Revisi POK dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dan

2.

DIPA dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.


TAHUN 2016

Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Militer, dan terdapat pengembalian belanja barang sebesar Rp. 3.914.406,- (tiga juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus enam rupiah). DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama tahun anggaran 2016 telah mengalami revisi sebanyak tiga kali tetapi pagu anggaran pada level program mengalami penurunan. 1.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI Tahun Anggaran 2016 untuk Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp.46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2.

Pelaksanaan Anggaran Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 42.080.712,-(empat puluh dua juta

delapan puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dan

Rp.46.122.838,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Nilai realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami penurunan nilai sebesar Rp. 4.042.126,- (empat juta empat puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah). atau sebesar (8,76%) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pagu belanja perjalanan dinas dalam Negeri pada TA 2016

TAHUN 2016


Tabel XXX Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 (dalam satuan Rupiah) Uraian

TA 2016

TA 2015

Realisasi

Realisasi

Belanja Barang Operasional

Perubahan Rp.

%

667.875

630.438

37.437

0

0

0

3.350.500

3.492.400

(141.900)

0

0

0

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

41.976.743

42.000.000

(23.257)

(0,06)

Total Belanja Brutto

45.995.118

46.122.838

(127.720)

(0,28)

Pengembalian Belanja

(3.914.406)

0

0

Total Belanja Netto

42.080.712

46.689.849

(4.042.126)

Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Persediaan Belanja Jasa

3.

5,94 0 (4,06) 0

0 (8,76)

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar Rp. 4.669.288,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 1,61 % dari total pagu yang tersedia.


TAHUN 2016

BAB IV. PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2016 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2016 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun 2017. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2016 diuraikan sebagai berikut : 1.

Keberhasilan. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2016 adalah : 

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi



Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2015 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2016 dan telah memenuhi target.



Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2016 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.




TAHUN 2016

Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat telah mencapai target, begitu pula jumlah peserta yang lulus diklat telah mencapai target.



Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.



Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

untuk meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. 

Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2016 ini telah terealisasi seluruhnya.

2.

Kendala atau Hambatan. Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer III-14 Denpasar diantaranya : 

Adanya perkara yang masuk di akhir tahun pada bulan Desember, sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara di tahun berjalan.

B. SARAN-SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas, diantaranya adalah : 

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).



Memberikan arahan kepada Instansi terkait yang berada dibawah Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.



Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu pengiriman yang lebih singkat karena sebagian besar jarak antara Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer lainnya relatif jauh sehingga memakan waktu pengiriman yang lama.


TAHUN 2016

Dengan LKjIP ini, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program, sehingga Misi dan Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat terwujud dengan baik.

Denpasar, Februari 2017. Kepala Pengadilan Militer III-14

Suwignyo Heri Prasetyo, SH. MH. Letkol Chk Nrp. 1910014940863.

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016

Recommend Documents