PENGADILAN TINGGI DENPASAR

PENGADILAN TINGGI DENPASAR Jl. Tantular Barat No.1, Denpasar Website : www.pt-denpasar.go.id, email : [email protected] Telepon : ( 0361 ) 222952, 2122172, Faksimili : ( 0361 ) 225761

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2013 Pengadilan Tinggi Denpasar yang merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 20152019. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sebagai bentuk kesadaran dan tanggungjawab terhadap amanah yang diberikan, Pengadilan Tinggi Denpasar telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Mengetahui WAKIL KETUA Pengadilan Tinggi Denpasar,

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii IKTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................ iv BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG .............................................................................................. 1 B. TUGAS DAN FUNGSI........................................................................................... 1 C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................................................... 10

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ......................................................... 11 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR ......................... 12 B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 .................................................................... 13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 16 A. PENGUKURAN KINERJA....................................................................................... 16 B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 19 1. Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara ........................................ 19 2. Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ...... 29 3. Sasaran 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)........................................................................................................ 31 4. Sasaran 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan .................. 33 5. Sasaran 5. Meningkatnya kualitas pengawasan ............................................... 34

C. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN................................................ 36 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI ......................... 36

a. Belanja Pegawai ..................................................................................... 36

ii

b. Belanja Barang ....................................................................................... 38 c. Belanja Modal ........................................................................................ 40 2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM ..................... 42 a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) ................... 42 b. Pelaksanaan Anggaran .......................................................................... 42 c. Sisa Anggaran Pelaksanaan .................................................................... 43 D. CAPAIAN AKUNTABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA ......................................... 44 1. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial ................................... 45 2. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial....................................... 45 3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi ............................................................................................. 45 BAB IV

PENUTUP ............................................................................................................. 46 A. KESIMPULAN ..................................................................................................... 46 B. SARAN ................................................................................................................. 47

LAMPIRAN 1. Struktur Organasasi Pengadilan Tinggi Denpasar 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Matriks Renstra 2015-2019 4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TAHUN 2014 5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 6. SK Tim Penyusunan LAKIP 7. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Denpasar 8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar

iii

IKTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denapasar selama 1 (satu) tahun

yang merupakan

pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 5 Tahun 2004 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun

ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh

Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding yang dilandasi oleh visi dan misi Mahkamah Agung yaitu : TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, dan misi : MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN, MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN, MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN, DAN MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARASI PERADILAN.

iv



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 | Pengadilan Tinggi Denpasar

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA / SEK / 07 / SK / III / 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara / kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Denpasar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah. Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk. Sedangkan fungsinya adalah :

Pengadilan Tinggi Denpasar | LAKIP

1



1.


Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana (umum).

2.

Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum.

3.

Menyiapkan program dan evaluasi.

4.

Melakukan hubungan masyarakat.

5.

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja / jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

6.

Melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta pembinaan teknis pengadilan. Sedangkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah

sebagai berikut: 1.

Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar). -

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

-

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.

-

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2.

Majelis Hakim -

3.

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

Panitera / Sekretaris -

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Tinggi Denpasar.


2




-

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

-

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

-

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

-

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

-

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Denpasar.

-

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

-

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4.

Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum / Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

5.

Wakil Panitera Membantu Panitera di dalam melaksanakan tugas kepaniteraan Pengadilan, Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan; Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dan Membantu Panitera


3




untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi tugas administrasi perkara.

6.

Panitera Muda Pidana beserta staff melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menerima berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri, dan memori / kontra banding yang dikirim oleh Pembanding / Terbanding;

-

Mengirim memori / kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh Pembanding / Terbanding kepada Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lawannya;

-

Menerima kembali memori / kontra memori banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lengkap dengan akta pemberitahuan / penyampaian memori / kontra memori banding;

-

Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register induk perkara pidana sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut;

7.

Panitera Muda Perdata beserta staffnya melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menerima berkas perkara yang baru ( banding ) dari Pengadilan Negeri dan Memori atau kontra memori;

-

Mengirim memori atau kontra memori banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi oleh pembanding atau terbanding ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lawannya;

-

Menerima kembali memori atau kontra memori banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lengkap dengan akte pemberitahuan penyampaian memori atau kontra memori banding dan memasukkan dalam berkas yang bersangkutan ;

-

Mempersiapkan persidangan perkara;


4




-

Menerima dan membukukan uang panjar perkara banding yang diterima dari Pengadilan

Negeri dalam buku jurnal keuangan perdata banding

(KII-aI); -

Mencatat perkara dalam buku jurnal diikuti dengan pemberian nomor perkara tersebut;

8.

Panitera Muda Hukum beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menginput data perkara dan membuat laporan-laporan baik elektronik maupun manual, seperti : 



Laporan Bulanan, yang meliputi : -

Laporan Keadaan Perkara Perdata (F. L1-A1)

-

Laporan Jenis Perkara Perdata (Model IIA)

-

Laporan Keuanmgan Perkara Perdata (F.L1-A7)

-

Laporan Keadaan Perkara Pidana (F.L1-B1)

-

Laporan Jenis Perkara Pidana (Model IA)

-

Laporan Keuangan Perkara Pidana

-

Laporan Pengaduan.

Laporan Triwulan, yaitu : -



Laporan Triwulan mengenai Pengaduan

Laporan Catur Wulan, yang terdiri dari : -

Laporan Perkara Perdata Banding )F.L1-A2)

-

Laporan Perkara Perdata Kasasi (F.L1-A3)

-

Laporan Perkara Perdata Peninjuan Kembali (F.L1-A4)

-

Laporan Perkara Perdata Eksekusi (F.L1-A5)

-

Laporan Perkara Pidana Banding (F.L1-B2)

-

Laporan Perkara Pidana Kasasi (F.L1.-B3)

-

Laporan Perkara Pidana Peninjauan Kembali (F.L1-B4)

-

Laporan Perkara Pidana Grasi/Remisi (F.L1-B5)


5








Laporan Semester, meliputi : -

Laporan tentang Kegiatan Hakim Perdata (F.L1-A6)

-

Laporan tentang Kegiatan Hakim Pidana (F.L1-B6)

Laporan Tahunan, terdiri dari : -

Laporan tahunan perkara perdata (gugatan dan permohonan)

-

Laporan tahunan perkara pidana (biasa,cepat, ringan dan lalu lintas)

-

Laporan keuangan perkara perdata

-

Lapoan keuangan perkara pidana

-

Menegur PN. Yang terlambat mengirim laporan-laporan

-

Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaduan (menyiapkan blanko penelaahan, berita acara pemeriksaan, LHP. dan pengiriman LHP)

-

Mencatat dan menyurati Hakim yang memutus lebih dari 6 bulan ;

-

Mencatat dan menyurati Panitera Pengganti yang terlambat melaksanakan minutasi perkara

-

Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan.

-

Mengelola SIPP (sistim informasi penyusunan perkara/CTS).

-

Mengontrol pengisian papan data/papan statistik perkara

-

Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Penyumpahan Advokat

-

Memberikan data-data perkara kepada Instansi Pwemerintah maupun Swasta.

-

Mengelola Website Pengadilan Tinggi Denpasar

-

Membuat statistik perkara perdata dan perkara pidana

-

Menyusun dan menyimpan arsip berkas perkara perdata dan perkara pidana.

TUGAS TAMBAHAN : Pengadilan Tinggi Denpasar | LAKIP

6




-

Sebagai tim Pengawas dan pembinaan ke Pengadilan Negeri

-

Sebagai Sekretaris Tim dalam memeriksa pengaduan

-

Sebagai tenaga penyuluhan hukum

-

Sebagai Juri dalam Lomba Kadarkum Propinsi Bali

-

Mengikuti kegiatan Kehumasan

-

Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penyumpahan Advokat

-

Memberikan data-data perkara kepada Instansi Pemerintah maupun swasta

-

Sebagai tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan Tahunan.

9.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut: -

Memonitor pemutakhiran data kepegawaian ( SAPK ).

-

Mengkaji dan menyiapkan daftar Bezetting per 6 Bulan.

-

Mengkaji dan menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan per 1 Januari setiap tahunnya.

-

Memonitor persiapan / pengumpulan data penilaian atasan langsung.

-

Mengkaji dan memproses data para pegawai yang melanggar disiplin.

-

Memproses daftar nominatif rencana kenaikan pangkat.

-

Memproses dan membuat surat Kenaikan Gaji Berkala.

-

Memproses permohonan pegawai untuk mengikuti diklat maupun ujian dinas.

-

Mengkaji dan memproses usul jabatan.

-

Memproses usul jabatan fungsional.

-

Memonitor SK Cuti.

-

Memproses permohonan mutasi / pensiun di Pengadilan Tinggi Denpasar dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Pengadilan Tinggi Denpasar | LAKIP

7




-

Mengelola KARPEG, KARIS dan KARSU pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar dan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

10. Kepala Sub Bagian Keuangan beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Mengajukan SPM Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal

-

Mencatat pengeluaran kedalam Buku Kas Umum dan buku-buku lainnya

-

Menyetorkan uang leges dan uang PNBP ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dan Membuat laporan PNBP setiap bulan

-

Mengirimkan

Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) setiap bulan ke

Mahkamah Agung -

Bertugas sebagai Korwil SAKPA yang mengkoordinir laporan di aplikasi SAKPA yang ada di wilayah Bali

-

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap awal bulan

-

Membuat Laporan Tahunan ( termasuk didalamnya CALK ).

-

Melaporkan SPT Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar setiap Tahun.

11. Kasubag Umum beserta staf melaksanakan tugas sebagai berikut : -

Menerima, mengirim dan mendistribusikan surat - surat kepada bagian yang dituju atau pun pihak luar

-

Menerima

dan

mencatat

berkas

banding

yang

masuk

dan

mendistribusikan langsung ke Wakil sekretaris dan Panitera Sekretaris dan Memberi nomor berkas banding yang keluar; -

Mencatat Inventaris Barang Milik Negara dan memasukannya dalam aplikasi SIMAK BMN ;

-

Mengawasi pemeliharaan dan kebersihan Gedung dan asset yang ada di lingkungan kantor;

-

Menerima, mencatat dan mendistribusikan barang – barang

ATK ke

masing-masing ruangan ;


8




-

Mencatat dalam buku register dan mendistribusikan surat - surat sesuai disposisi atasan kepada pihak – pihak yang dituju.

-

Melaksanakan tugas-tugas keamanan dan pengamanan lingkungan kantor;

-

Membersihkan dan perawatan serta menata taman lingkungan kantor;

-

Menyiapkan ruangan dan kelengkapannya ( soundsystem, meja dll ) untuk acara - acara yang diadakan di kantor.

12. Panitera Pengganti, Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis justisial kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Sebagai salah satu unsur dalam persidangan perkara banding.

C. Sistematika Penyajian. Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahun anggaran , dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Denpasar dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahun anggaran 2013 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis ( 2015 – 2019 ) yang berisi ( visi misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, program utama dan kegiatan pokok ); b. rencana kinerja tahun 2013; dan c. perjanjian kinerja tahun 2013. Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar yang terdiri dari; a. pengukuran kinerja; b. analisa akuntabilitas kinerja; c. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan. Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan


9




dari seluruh sajian laporan tentang kinerja ( LAKIP ) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran. Bab V. Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Denpasar; 2. Indikator Kinerja Utama; 3. Matriks Renstra 2015-2019; 4.Rencana Kinerja Tahun 2014; 5. Penetapan Kinerja Tahun; dan; 6. SK Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Tinggi Denpasar; 7.Pernyataan Penetapan Kinerja Tahunan; 8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar.


10




BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundanganundangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Denpasar Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Denpasar adalah: “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;


11




2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR. Pengadilan Tinggi Denpasar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor: .W24.U/ 304 /HK.06.10/I/2014 tanggal 6 Januari 2014, dapat dilihat sebagai berikut : NO 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Kasasi - Peninjauan Kembali

2

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

a. Persentase berkas didistribusikan ke Majelis

yang

diregister


dan

12

siap




perkara b. Persentase berkas didistribusikan ke Majelis

yang

diregister

dan

siap

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tepat tempat dan tepat kepada para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

4

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

5

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

3

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk Pengadilan Tinggi Denpasar | LAKIP

13




meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Denpasar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Denpasar , sebagai berikut:

NO 1

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

- Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan

85 %

- Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

98,5 %

kurang dari 6 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

1,5 %

lebih dari 6 bulan 2.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %

perkara


14




b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara dan siap didistribusikan ke

80 %

Majelis 3.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


X

b. Persentase (amar) putusan perkara) yang dapat diakses secara

80 %

online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 4.

Meningkatnya kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas

terhadap putusan pengadilan.

putusan perkara perdata yang

X

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 5.



95 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

100 %

ditindaklanjuti. 6

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

100 %

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

75 %

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test

0%

dalam rangka promosi.


15




BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidak

dimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.


16



NO 1.


SASARAN Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)

a. Persentase sisa perkara

penyelesaian

yang diselesaikan

perkara

-

Perdata

-

Pidana

100 %

100 %

100 %

85 %

77,5 %

91,2 %

100 %

98,6 %

98,6 %

1,5 %

1,36 %

90,6 %

100 %

100 %

100 %

80 %

73,6 %

92 %

0%

0%

0%

80 %

73,6 %

92 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan -

Perdata

-

Pidana

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2.

Peningkatan

a. Persentase berkas yang

efektifitas

diregister dan siap

pengelolaan

didistribusikan ke

penyelesaian

Majelis

perkara

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

3.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan yang dapat


17




peradilan (acces

diakses secara online

to justice)

dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

4.

5.

Meningkatnya

Persentase permohonan

kepatuhan

eksekusi atas putusan

terhadap

perkara perdata yang

putusan

berkekuatan hukum tetap

pengadilan.

yang ditindaklanjuti

Meningkatnya

a. Persentase pengaduan

kualitas

masyarakat yang

pengawasan

ditindaklanjuti

0%

0%

0%

95 %

91 %

95,8 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

75 %

50 %

66,7 %

0%

0%

0%


6

Peningkatan

a. Persentase pegawai

kualitas

yang lulus diklat teknis

Sumber Daya

yudisial.

Manusia (SDM)

b. Persentase pegawai

yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat

yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.


18




B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Tinggi Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

100 %

100 %

100 %

85 %

77,5 %

91,2 %

100 %

98,6 %

98,6 %

1,5 %

1,36 %

90,6 %

- Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan


19




-

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : a) Perdata Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru dapat disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam proses. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2013 sebanyak 66 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 66 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tahun Perkara

Sisa Gugatan Perdata

2011

2012

2013

Capaian %

Capaian %

Capaian %

100 %

100 %

100 %


20




Berdasarkan

data

tersebut

di

atas

adanya

konsistensi

dalam

mempertahankan kinerja yang sangat baik pada Pengadilan Tinggi Denpasar b) Pidana Perkara pidana yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan. Sisa perkara pidana Tahun 2013 sebanyak 11 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 11 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

TAHUN PERKARA

Sisa Perkara Pidana

2011

2012

2013

Capaian %

Capaian %

Capaian %

100 %

100 %

100 %


21




Berdasarkan

data

tersebut

di

atas

adanya

konsistensi

dalam

mempertahankan kinerja yang baik pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

- Persentase perkara yang diselesaikan : a) Perdata Perkara gugatan perdata yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 201 perkara, diselesaikan sebanyak 135 perkara dan sisa 66 perkara capaiannya 67 %. No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

13

0

13

2.

Pebruari

23

2

34

3.

Maret

11

10

35

4.

April

19

15

39

5

Mei

15

20

34

6

Juni

16

7

43

7

Juli

26

13

56

8

Agustus

14

10

60

9

September

19

15

64

10

Oktober

12

12

64

11

November

15

16

63

12

Desember

18

15

66

201

135

66

Jumlah

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena pada tahun 2013 Majelis Hakim juga harus menyelesaikan perkara sisa tahun 2012 dan pada akhir bulan Desember Tahun 2013 banyak perkara yang masuk dan baru dapat disidangkan pada Tahun 2014 sehingga dianggap sebagai


22




perkara sisa tahun 2013, sedangkan perkara perdata yang masuk sebelum bulan Desember 2013 masih ada juga yang dalam taraf pemeriksaan. Sebagai

bahan

perbandingan

persentase

perkara

perdata

yang

diselesaikan, sebagai berikut: 2011 Perkara

masuk

selesai

2012 Capaian

masuk

selesai

% Perdata

152

123

81 %

2013 Capaian

masuk

selesai

% 177

140

79 %

Capaian %

201

135

67 %

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja persentase penyelesaian perkara perdata selama tahun 2011 dengan capaian 81 %, tahun 2012 dengan capaian 79% dan tahun 2013 dengan capaian 67% sehingga terlihat mengalami penurunan kinerja, namun jika dilihat dari total perkara perdata yang masuk pada tahun 2011 hanya berjumlah 152 perkara, tahun 2012 berjumlah 177 perkara dan tahun 2013 berjumlah 201 perkara menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara perdata yang masuk. b) Pidana Perkara pidana yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 91 perkara, diselesaikan sebanyak 80 perkara dan sisa 11 perkara capaiannya 88 %. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 dan baru dapat disidangkan pada Tahun 2014 , sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember tahun 2013 masih ada juga yang dalam taraf pemeriksaan dan belum diselesaikan.


23




Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2013 : No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

8

1

7

2.

Pebruari

6

4

9

3.

Maret

5

2

12

4.

April

18

11

19

5

Mei

10

10

19

6

Juni

3

6

16

7

Juli

9

15

10

8

Agustus

7

4

13

9

September

2

9

6

10

Oktober

10

7

9

11

November

5

8

6

12

Desember

8

3

11

91

80

11

Jumlah

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: 2011

2012

2013

Perkara masuk selesai Capaian masuk selesai Capaian masuk selesai Capaian % Pidana

135

119

88%

% 98

77

78,5%

% 91

80

88 %

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana capaian penyelesaian perkara pidana tahun 2011 : 88%, tahun 2012 : 78,5% dan tahun 2013 : 88% menunjukkan tidak stabil penyelesaian perkara pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar | LAKIP

24




Denpasar, jika dibandingkan capaian tahun 2011 dengan tahun 2012 terjadi penurunan kinerja namun kembali meningkat pada tahun 2013.

-

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. Berdasarkan SK KMA nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima atau didaftarkan apabila lebih dari 6 bulan penyelesaian sampai tahap minutasi perkara maka perkara tersebut dianggap terlambat penyelesaiannya sesuai standard pelayanan peradilan tersebut. Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No

Penetapan Majelis Hakim Pada Bulan

Perkara Diselesaiakan Kurang Dari 6 (enam) bulan Perdata

Pidana

M

P

M

P

Jumlah Perkara Perdata Dan Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Kurang Dari 6 Bulan M

P

%

1.

Januari

13

0

8

1

21

1

5

2.

Pebruari

23

2

6

4

29

6

21

3.

Maret

11 10

5

2

16

12

75

4.

April

19 15

18

11

37

26

70

5

Mei

15

20

10

10

25

30

120

6

Juni

16

7

3

6

19

13

68

7

Juli

26

13

9

15

35

28

80

8

Agustus

14

10

7

4

21

14

67

9

September

19

15

2

9

21

24

114

10

Oktober

12

12

10

7

22

19

86


25




11

November

15 16

5

8

20

24

120

12

Desember

18

8

3

26

18

69

292

215

74%

15

Jumlah Keterangan : M = perkara masuk, P = perkara yang diputus.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata dan pidana yang masuk tahun 2013 sejumlah 292 perkara dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pendaftaran perkara sampai tahap minutasi, ditemukan hanya ada 215 perkara perdata dan pidana yang diselesaikan oleh Majelis Hakim atau mencapai hanya mencapai 74 % dari jumlah perkara yang masuk tahun 2013.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut: Tahun Perkara

2011

2012

2013

Capaian %

Capaian %

Capaian %

84 %

79 %

74 %

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja penyelesaian perkara perdata dan pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan tahun 2011 capaiannya 84%, tahun 2012 capaiannya 79% dan tahun 2013 capaiannya hanya 74 % dapat dilihat bahwa mengalami penurunan penyelesaian secara prosentase namun jika dilihat dari jumlah perkara perdata dan pidana yang masuk tahun 2011 berjumlah 287 perkara (33,6%), tahun 2012 berjumlah 275 perkara (32,2%) dan tahun 2013 berjumlah 292


26




perkara (34,2%) maka menunjukkan adanya peningkatan perkara yang masuk pada tahun 2013 diibandingkan dengan tahun 2012 dan 2011. -

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dapat dilihat pada tabel berikut : Perkara Diselesaikan Lebih

Jumlah Perkara

Pendaftaran

Dari

Perdata Dan

Perkara /

6 (enam) bulan

Pidana Yang

No

Penetapan Majelis Hakim

Diselesaikan Perdata

Pidana

%

Dalam Jangka

Pada

Waktu Lebih Dari

Bulan

6 Bulan

1.

Januari

0

0

0

0

2.

Pebruari

0

0

0

0

3.

Maret

1

0

1

0,34%

4.

April

1

0

1

0,34%

5

Mei

1

0

1

0,34%

6

Juni

1

0

1

0,34%

7

Juli

0

0

0

0

8

Agustus

0

0

0

0

9

September

0

0

0

0

10

Oktober

0

0

0

0

11

November

0

0

0

0

12

Desember

0

0

0

0

Jumlah

4

0

4

1,36%

Dari tabel diatas ditemukan terdapat 4 perkara perdata atau 1,36% dari jumlah perkara perdata dan pidana masuk tahun 2013 yang jangka waktu penyelesaian tidak sesuai standar pelayanan peradilan yaitu melebihi 6 bulan, Pengadilan Tinggi Denpasar | LAKIP

27




sedangkan perkara pidana semuanya terselesaikan sesuai standar pelayanan peradilan. Penyebab penyelesaian perkara melebihi jangka waktu 6 bulan dikarenakan : 1. adanya mutasi Hakim Tinggi ; 2. adanya pergantian Majelis Hakim, sehingga perlu waktu untuk membaca berkas dan memeriksa perkara tersebut. Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, sebagai berikut :

Tahun Perkara

Persentase perkara

2011

2012

2013

Capaian %

Capaian %

Capaian %

2,1 %

2,3 %

1,36 %

yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara perdata dan pidana yang masuk diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Pada tahun 2011 ada 2,1% perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dibandingkan pada tahun 2012 ada 2,3% sedangkan pada tahun 2013 hanya tersisa sebanyak 1,36% perkara perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan.


28




2. Sasaran 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2.

Peningkatan

a. Persentase berkas

efektifitas

yang diregister dan

pengelolaan

telah didistribusikan

penyelesaian

ke Majelis

292

292

292

215

100 %

perkara b.

Ratio Majelis Hakim

73,6%

terhadap perkara

-

Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis :

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa berkas perkara perdata dan pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim sebanyak 292 berkas perkara dan semuanya dregister dan terdistribusi ke Majelis Hakim capaiannya 100 %. Sebagai bahan perbandingan Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim, sebagai berikut: Tahun Perkara

Persentase berkas yang

2011

2012

2013

Capaian %

Capaian %

Capaian %

100 %

100 %

100%

diregister dan telah didistribusikan ke Majelis


29




Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis dari capaian tahun 2011 s/d tahun 2013 sebanyak 100 %, menunjukkan adanya kestabilan kinerja bagian register dan pendistribusian perkara ke Majelis Hakim. -

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Dari Tabel di atas rasio perbandingan Majelis Hakim dapat dijelaskan sebagai berikut : Selama tahun 2013 pada Pengadilan Tinggi Denpasar terdapat 7 (tujuh) Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan 292 perkara perdata dan pidana yang masuk memiliki rasio majelis hakim terhadap perkara untuk 1 (satu) majelis hakim berbanding 40,7% perkara, namun realisasi dalam tahun berjalan Majelis Hakim hanya menghasilkan 215 putusan sehingga rasio 1 (satu) Majelis Hakim terhadap perkara hanya 30,7% dari rasio yang seharusnya 40,7%. Sebagai bahan perbandingan Ratio 1 (satu) Majelis Hakim terhadap penyelesaian perkara dalam tahun 2011 s/d 2013, sebagai berikut : Tahun Perkara

Ratio Majelis Hakim

2011

2012

2013

Capaian %

Capaian %

Capaian %

34,6 %

34%

30,7%

terhadap perkara

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa ada penurunan Ratio Majelis Hakim terhadap penyelesaian perkara dimana pada tahun 2011 mencapai 34,7% menurun menjadi 34% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 hanya mencapai 30,7%. Penurunan rasio penyelesaian perkara oleh


30




Majelis Hakim diakibatkan adanya mutasi hakim, pergantian Majelis Hakim, dan jumlah perkara khususnya pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan.

3. Sasaran 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2.

Peningkatan

a. Persentase perkara

aksesbilitas

prodeo yang

masyarakat

diselesaikan

x

x

x

292

215

73,6 %

terhadap peradilan (acces to justice) b.

Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus.

-

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Pada Pengadilan Tinggi Denpasar belum terdapat perkara prodeo sehingga tidak dapat dilakukan analisa terhadap data ini.

-

Persentase (amar) putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.


31




Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak

diputus sebanyak 215 putusan dan yang tidak dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus adalah sebanyak 77 perkara dan capaiannya 73,6 %. Penyebab 77 perkara tidak dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja karena perkara tersebut merupakan tunggakan atau sisa penyelesaian perkara perdata dan pidana tahun 2013 yang baru akan diselesaikan pada tahun 2014.

Sebagai bahan perbandingan Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus, sebagai

berikut :

Tahun Perkara

2011

2012

2013

Capaian

Capaian

Capaian %

%

%

84,3%

86,5%

Persentase amar putusan perkara yang

73,6%

dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus dari capaian tahun 2011 84,3% menjadi 86,5% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 kembali


32




mengalami penurunan menjadi 73,6%. Dapat dijelaskan bahwa penyebab putusan yang akan diakses secara online dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah diputus mengalami penurunan pada tahun 2013 karena perkara masuk tersebut harus benar – benar diselesaikan sampai tahap minutasi baru boleh dimuat secara online, dan menurut data perkara tunggakan atau sisa yang tidak diputuskan pada tahun 2011 sejumlah 45 perkara (15,7%) tidak dapat dilakukan pengaksesan secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus karena telah menjadi tunggakan perkara ditahun 2012 demikian pula pada tahun 2012 ada 37 perkara (13,5%) yang tidak dapat dilakukan pengaksesan secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus karena telah menjadi tunggakan perkara ditahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2013 ada 77 perkara (26,4%) yang tidak dapat dilakukan pengaksesan secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus karena telah menjadi tunggakan perkara ditahun 2014.

4. Sasaran 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2.

Meningkatnya

Persentase

kepatuhan

permohonan eksekusi

terhadap putusan

atas putusan perkara

pengadilan

perdata yang

X

X

X

berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti


33




Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

-

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak ada persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti karena eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi melainkan kewenagan Pengadilan Negeri. 5. Sasaran 5. Meningkatnya kualitas pengawasan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2.


a. Persentase pengaduan

22

20

91 %

0

0

0

masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

-

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti sebanyak 20 pengaduan dan yang tidak dapat ditindak lanjuti adalah sebanyak 2 (dua) dengan capaiannya 91%. Dapat dijelaskan bahwa 2 (dua) buah pengaduan masyarakat yang belum ditindak lanjuti tahun 2013 adalah karena 2 (dua) pengaduan tersebut masuk di akhir bulan Desember 2013 dan baru ditindak lanjuti pada tahun 2014. Pengadilan Tinggi Denpasar | LAKIP

34




Sebagai bahan perbandingan persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, sebagai berikut:

Tahun Perkara

persentase pengaduan

2011

2012

2013

Capaian %

Capaian %

Capaian %

88 %

87%

91%

masyarakat yang ditindak lanjuti

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada tahun 2013, sedangkan capaian penyelesaian pengaduan masyarakat tahun 2011 capaian 88% dibandingkan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi hanya 87%. -

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti. Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa tidak ada Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.

C. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.


35




Pada awal tahun 2013, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 8.891.787.000,- namun adanya revisi pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2013 menjadi Rp. 18.972.681.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Denpasar tahun anggaran 2013, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

PAGU AWAL

PAGU REVISI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

(%)

1

Belanja Pegawai

6.180.761.000,-

16.272.971.000,-

19.041.240.009,-

2

Belanja Barang

2.611.026.000,-

2.611.460.000,-

1.815.730.000,-

3

Belanja Modal

100.000.000,-

88.250.000,-

99.779.686,-

JUMLAH

8.891.787.000,-

18.972.681.000

117% 69,54 % 99,7 %

20,956,546,605

a) Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang


36




penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. -

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar sebesar Rp. 6.180.761.000,kemudian direvisi menjadi Rp. 16.272.971.000,- untuk menutupi pagu minus belanja pegawai.

-

Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2013 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 19.041.240.009,Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 308 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO

KODE

KEGIATAN

AKUN

PAGU

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

(%)

124.54 1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2.823.027.000,-

3,515,838,200,-

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

46.000,-

70,252,-

152.72

3

511121

Belanja Tunj. Suami/istri PNS

241.089.000,-

294,681,330,-

122.23

4

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

51.391.000,-

65,015,248,-

126.51

Belanja Tunj. Struktural PNS

37.440.000,-

36,900,000,-

98.56

10.977.000.000,-

11,396,790,000,-

1,105.10

259.552.000,-

2,329,489,499,-

897.50

5

511123

6

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

7

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

8

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

92.988.000,-

179,908,480,-

193.47

439,596,000,-

96.53

65,565,000,-

56.82

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

455.400.000,-

10

511151

Belanja Tunj. Umum PNS

115.386.000,-


37




11

511332

Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara

12

512211

Belanja Uang Lembur

JUMLAH TOTAL :

-

1,186,500,000,-

684,250,000,-

65.79

33.152.000,-

33,136,000,-

99.95

16.272.971.000,-

117%

19.041.240.009,-

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah ( Rp. 2,768,269,009). Pagu minus disebabkan karena adanya kenaikan belanja tunjangan fungsional hakim.

b) Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang

dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. -

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar sebesar Rp. 2.611.026.000,-, kemudian akibat kebijakan Kementrian Keuangan terkait dengan efisiensi anggaran, direvisi oleh Mahkamah Agung RI menjadi Rp 2.611.460.000,-. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Tinggi Denpasar. Pengadilan Tinggi Denpasar | LAKIP

38




-

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.815.730.000,- Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 69,54 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO

KODE

KEGIATAN

AKUN I

52

1

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

4

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

2

PAGU

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

(%)

2.611.460.000,-

1.815.730.000,-

363,360,000,-

351,265,851

96.67

16,800,000

16,078,470

95.71

61,920,000

61,920,000

100

-

0

23,150,000

23,099,450

99.78

128,042,000

128,041,725

106.70

30,000,000

24,966,901

69.35

15,000,000

11,035,760

183.93

204,692,000

204,691,500

Perawatan Rumah Negara

14,000,000

13,957,000

99.69

Perawatan Sarana

850,000

690,000

81.18

2,640,000

Perawatan Inventaris 5

523121

Kantor Belanja Langganan

6

522111

Listrik

7

522112

Belanja Langganan Telepon

8

522113

Belanja Langganan Air

9

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

10

523111

11

523111


39

100




12

523133

13

523121

II

52

14

521119

Gedung Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan Roda 2 Belanja Barang NON Operasional

JUMLAH TOTAL :

-

152,000,000

151,999,887

42,000,000

42,000,000

1,600,166,000

827,379,150

2.611.460.000,-

1.815.730.000,-

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 795.295.406,- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 30,4 % dari total pagu yang tersedia.

c) Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan, dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. -

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2013 di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar sebesar Rp. 100.000.000,-

-

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2013, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 99.779.686,- Total belanja modal yang telah


40

100 100

45.15 69,54 %




terealisasi tahun anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99,7 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO

KODE

KEGIATAN

AKUN Belanja Modal Peralatan dan

1

532111

Mesin (Jaringan CTS)

532111

Belanja Modal Peralatan dan

2

532112

532111

(Rp.)

32,350,000

32,328,236

80.82

9,950,000

9,930,250

99.30

4,730,000

4,700,700

99.38

15,950,000

15,900,500

99.69

30,000,000

29,920,000

99.73

Mesin (server) Peralatan dan Fasilitas

5

(Rp.)

(%)

Mesin (CCTV) Belanja Modal Peralatan Dan

4

REALISASI

Mesin (Finger Print) Belanja Modal Peralatan dan

3

PAGU

532111

Perkantoran (Meubelair)

JUMLAH TOTAL :

-

100,000,000

99,779,686

Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp.220.314,- Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0,22 % dari total pagu yang tersedia.


41

99,7 %




2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO

1

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

393,400,000,-

Belanja Barang

JUMLAH :

393,400,000,-

(%)

296,037,095,-

75,2 %

296,037,095,-

75,2 %

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum. a) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran

2013

di

lingkungan

Pengadilan

Tinggi

Denpasar

adalah

Rp.393,400,000,- Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Denpasar b) Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesa Rp. 296,037,095,- Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2013, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 75 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :


42



NO


KODE

KEGIATAN

AKUN 1

001

94

Belanja Barang Operasional

14,000,000

13,200,000

94

1,080,000

1,080,000

100

24,150,000

16,100,000

67

114,050,000

114,050,000

100

152,764,000

79,755,000

3

521211

Belanja Bahan

4

522115

Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan lainnya

012

(DN )

Bimbingan Teknis Panitera Pengganti Belanja Barang Operasional

7

521119

lainya

8

521211

Belanja Bahan

9

522151

Belanja Jasa Profesi Belanja perjalanan lainnya

10

(Rp.) 144,430,000

lainya

6

(Rp.)

(%)

153,280,000

521119

524119

REALISASI

Pedoman Perilaku Hakim

2

5

PAGU

524119

52,2

13,484,000 -

-

920,000

85

-

-

114,050,000

78,835,000

69

393,400,000,-

296,037,095,-

75,2 %

1,080,000 24,150,000

(DN )

JUMLAH TOTAL :

c) Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 97.362.905,-. Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 24,74 % dari total pagu yang tersedia.


43




D. ANALISIS CAPAIAN AKUNTABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA Pembinaan dan pengelolaan setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Pengadilan Tinggi Denpasar melingkupi dan mengelola sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial (administrasi umum). Kedua sumber daya ini saling terkait erat dan bersinergi satu sama lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok fungsi setiap bagian dalam unit kerja masing-masing serta mencapai tujuan bersama yang tertuang secara umum dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembinaan dan pengelolaan baik untuk tenaga teknis yudisial maupun tenaga nonteknis yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan umum khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengelolaan kamilampirkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menjadi kajian Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pencapaian Sasaran Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada tahun 2013 sebagai berikut :

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

6.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Persentase pegawai

yang lulus diklat

100 %

100 %

100 %

75 %

50 %

66,7 %

teknis yudisial. b. Persentase pegawai

yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat


44




yang lulus mengikuti fit and

0%

0%

0%

proper test dalam rangka promosi.

1. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. Dalam tahun 2013 persentase Hakim/pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang lulus diklat teknis yudisial dari yang ditargetkan 100 % ternyata realisasinya juga 100 % sehingga capaian yang di harapkan terpenuhi. 2. Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial. Persentase pegawai pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang lulus diklat non yudisial dari yang ditargetkan 75 % ternyata realisasinya hanya 50 % sehingga capaian yang terpenuhi 66.7 % 3. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi. Pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak ada pejabat yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi dalam tahun 2013, sehingga tidak ada persentase capaiannya.


45




BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2013 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2013 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2013 diuraikan sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2013 adalah : 

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.



Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa


46




perkara ditahun 2012 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2013 dan telah memenuhi target. 

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2013 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.



Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.



Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Tinggi Denpasar diantaranya adalah Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan pengiriman dan penyelesaian dari Pengadilan Negeri yang cukup lama.

B. SARAN - SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah : 

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).


47






Memberikan arahan kepada Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.


48




LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP TAHUN 2013 1. Struktur Organasasi Pengadilan Tinggi Denpasar 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Matriks Renstra 2015-2019 4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) TAHUN 2014 5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 6. SK Tim Penyusunan LAKIP 7. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahuanan Pengadilan Tinggi Denpasar 8. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar


49

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI DENPASAR

LAMPIRAN 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

PENJELASAN Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.

PENANGGUNG JAWAB Hakim Majelis dan Panitera

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera


Hakim Majelis Panitera/Sekretaris


2

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 3

4.




b. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk

Kepaniteraan


Kepaniteraan


Majelis Hakim/ Panitera


Perbandingan amar putusan perkara di wibe site dengan jumlah yang tidak ditayangkan pada website

Kepanitera/Kesekre tariatan


Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


5.

6.


Peningkatan kualitas SDM


Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan


Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa. Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan



c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan dan Pan/Sek Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3 MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Visi

: Terwujudnya Badan Peradilan Tinggi Denpasar Yang Agung.

Misi

: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

TUJUAN

1 Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya

TARGET 2014

SASARAN

TARGET KINERJA

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

2

3

4

5

6

7

8

9

Terpenuhinnya kebutuhan dan kepuasan pencari

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

100%

100%

100%

100%

100%

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor

terpenuhi

-

Perdata

-

Pidana

keadilan b. Persentase perkara yang diselesaikan : -

Perdata

-

Pidana

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan


80%

82%

85%

85%

90%

98,5%

99%

99%

99%

99%

1,5%

1%

1%

1%

1%

TUJUAN

1

TARGET 2014

2

SASARAN

TARGET KINERJA

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9



b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Terjangkaunya badan peradilan bagi setiap pencari keadilan

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

100%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

85%

90%

90%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan X

b. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus

100%

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

PROGRAM

KEGIATAN

10

11 Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu -

Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

TUJUAN

1 Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

TARGET 2014

2

SASARAN

TARGET KINERJA

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

Publik/Masyarakat Meningkatnya Percaya bahwa kepatuhan terhadap Pengadilan Tinggi putusan pengadilan Denpasar telah mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan serta para pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Tinggi Denpasar Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

a.

X

X

X

X

X

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 90%

90%

90%

90%

90%

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Tindak lanjut pengaduan yang masuk

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR

NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan -

Perdata

-

Pidana

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan -

Perdata

-

Pidana

80 %


98,5 %


1,5 %

2.


a. Persentase

berkas

yang

diregister

dan

telah

didistribusikan ke Majelis

100 %

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 80 % 3.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan X

peradilan (acces to justice) b. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak

100 %

diputus.

4.

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

pengadilan.

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti



X

90 % b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

6.


a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. 85 % b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 80 % c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

80 %

LAMPIRAN 5 PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

NO 1.

2

3

4.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)




INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

80 %


98,5 %


1,5 %


100%

b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

80 %


X

b. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

X

5.

6.




90 %


100 %


85 %


80 %

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

80%

LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 7

LAMPIRAN 8

PENGADILAN TINGGI DENPASAR Alamat : Jalan Tantular Barat No 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telp : (0361)222 952, Fax : (0361) 225761

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR :W24.U/ 304 /HK.06.10/I/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Denpasar perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7.

Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara. 8.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.

10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11. Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.

13 Tahun 2005

tentang

12. Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

14

tentang

Tahun

2005

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan

: Hasil Rapat Tanggal 6 Januari 2014 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan TINGGI DENPASAR Tahun 2015 – 2019. MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

:

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar 2010-2014.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Recommend Documents