P U T U S A N Nomor 10/ 10/TIPIKOR/201 TIPIKOR/2014 /2014/PT /PT.BDG. .BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap
: Ir.
H.
ELLY
TJARLIA
RAHMAT,
MSc.
bin H. RAHMAT;; Tempat lahir
: Tasikmalaya.
Umur/tanggal lahir
: 60 tahun / 24-11-1953.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Jln. Sengkol No. 4 RT.01 RW.05 Kelurahan Karsamenak,
Kecamatan.
Kawalu,
Kota
Tasikmalaya; Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Pensiunan PNS.
Pendidikan
: Sarjana (S-2).
Terdakwa
ditahan dengan jenis penahanan kota, berdasarkan Surat
Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan, sebagai berikut : 1. Jaksa Pununtut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 2 Maret 2014 ; 2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 3 Maret 2014 s/d tanggal 1 April 2014; 3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ; Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
4. Perpanjangan , Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014 ; 5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
sejak tanggal 1 Juli
2014 s/d
tanggal 30 Juli 2014; 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014; Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tersebut ; 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG., tanggal 9 September 2014 ; 2. Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Juni 2014, Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., dan surat- surat lain yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan Pengadilan Tipikor Bandung, dengan dakwaan sebagai berikut : PRIMAIR Bahwa terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, MSc bin H. RAHMAT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kadis Kimpraswil) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 641.3/Kep.56.a-Pemb/2003 tanggal 23 Maret 2003, pada tahun 2003, tahun 2004 dan tahun 2005 atau setidak-tidaknya terjadi selama tahun 2003 sampai tahun 2005 bertempat di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah kemudian berubah nama menjadi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan aau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan beberapa kali ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : •
Bahwa
berdasarkan
Surat
Keputusan
Walikota
Tasikmalaya
Nomor
:
641.3/Kep.56.a-Pemb/2003 tanggal 25 Maret 2003, terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, MSc bin H. RAHMAT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas
permukiman
dan
Prasarana
Wilayah
(Kadis
Kimpraswil)
Kota
Tasikmalaya ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya yang mempunyai tugas : 1. Menyusun dan menandatangani petunjuk tertulis, antara lain :
Tujuan, sasaran dan rincian kegiatan.
Rincian penggunaan dana dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan.
Jadwal kegiatan dalam pencapaian sasaran.
Petunjuk-petunjuk lainnya.
2. Menyelenggarakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan. 3. Memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan. Dan dalam rangka melaksanakan tugasnya baik yang bersifat teknis maupun administratif, terdakwa dapat membentuk beberapa Tim dan atau Kepanitiaan sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. •
Bahwa selanjutnya Walikota Tasikmalaya
mengeluarkan Surat Keputusan
nomor : 641.3/Kep.79.a-Pemb/2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Penetapan Pelaksana Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya dimana PT Mares Jaya Utama beralamat di Jalan Leuwianyar No. 115 Tasikmalaya ditetapkan dan ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya
Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
dan memerintahkan PT Mares Jaya Utama untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya atas dasar pertimbangan bahwa proses seleksi calon pelaksana pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil evaluasi Panitia Seleksi Calon Pelaksana Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah diumumkan calon pemenang/calon pelaksana pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya dan selama masa sanggah dari mulai tanggal 5 sampai 11 Juni 2003 tidak terdapat sanggahan dari peserta seleksi, sedangkan terdakwa dalam jabatan sebagai Kadis Kimpraswil Kota Tasikmalaya selaku Penanggungjawan Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya antara Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan PT Bhawana Prasasta yang ditanda tangani oleh saksi Ir. EDDY H. SOETIRTO masing-masing nomor : 641/1169/SPP/ Kimpraswil/2003 dan nomor : 011/BP-SPP/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 dengan anggaran dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2003 senilai Rp.173.745.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah). •
Bahwa
Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor : 641.3/Kep.79.a-Pemb/2003
tanggal 13 Juni 2003 tersebut telah mendapat rekomendasi persetujuan dari Ketua
DPRD
Kota
Tasikmalaya
tertuang
dalam
suratnya
nomor
:
641/468/DPRD/2003 tanggal 18 Nopember 2003. •
Bahwa setelah mendapat rekomondasi dari Ketua DPRD Kota Tasimkalaya, selanjutnya Walikota Tasikmalaya mengeluarkan Surat Perjanjian antara Pemerintah
Kota
Tasikmalaya
dan
PT
Mares
Jaya
Utama
nomor :
01/Perj.14/Pemb/2003 dan nomor : 09/PT.MRS/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Kerjasama PembangunanGedung DPRD Kota Tasikmalaya dengan anggaran dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2003, 2004 Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
dan 2005 seluruhnya senilai Rp. 7.288.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ditambah jasa investasi Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang kemudian di adendum dengan suratnya nomor : 641.3/Perj.2A-Pemb/2004 dan nomor : 018/PT.MRS/II/2004 tanggal 14 Pebruari 2004 seluruhnya menjadi Rp. 8.382.245.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan metoda Bangun Serah (Build and Transfer) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan sistim kontrak Unit Price (pekerjaan terpasang). •
Bahwa untuk melaksanakan pencairan biaya pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, terdakwa selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan telah menandatangani beberapa surat atau dokumen pencairan diantaranya : Berita Acara
Pembayaran
Uang
Muka
Pekerjaan
nomor
:
641/01/BAP-
UM/Kimpraswil/2003 tanggal 20 Nopember 2003 senilai Rp. 1.250.000.000,(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk PT Mares Jaya Utama, beberapa lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), beberapa lembar kwitansi, beberapa lembar Berita Acara Pembayaran baik untuk PT Mares Jaya Utama maupun untuk PT Bhawana Prasasta yang ditujukan ke Walikota Tasikmalaya cq. Bagian Keuangan Setda Kota Tasikmalaya dengan dilampiri antara lain Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress Refort) sehingga anggaran pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah masuk ke rekening PT Mares Jaya Utama seluruhnya senilai Rp.
Rp.
8.208.500.000,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan ke rekening PT Bhawana Prasasta seluruhnya senilai Rp.173.745.000,(seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah). •
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya sebagaimana disebutkan diatas, maka kemudian PT Mares Jaya Utama telah melaksanakan pekerjaan pembangunan
gedung DPRD Kota Tasikmalaya dari tanggal 18 November Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
2003 sampai tanggal 15 Mei 2004 dan telah diserahterimakan kepada Walikota Tasikmalaya pada tanggal 18 Mei 2004 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa nomor tertanggal 18 Mei 2004 tanpa dilakukan pengawasan yang benar oleh PT Bhawana Prasasta. •
Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pelaksaan Pembangunan/rehab Gedung DPRD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005 nomor : LAP4773/PW10/5/2005 tanggal 2 Juni 2005 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.703.966.067,49 (dua milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus enam ribu puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah empat puluh sembilan sen) yang berasal dari : a. Komponen biaya jasa investasi yang tidak jelas dasar perhitungannya serta merugikan pihak Pemerintah Daerah sebesar Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), b. Selisih volume pekerjaan terpasang senilai Rp. 1.881.048.469,49 (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sen), c. Pekerjaan perencanaan yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara sebesar Rp. 55.172.598,- (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan d. Pekerjaan pengawasan pembangunan/rehab gedung yang tidak benar senilai Rp. 173.745.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). Hal tersebut disebabkan karena terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, MSc bin H. RAHMAT dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Kota Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
Tasikmalaya
selaku
Penanggungjawab
Pelaksanaan
Kegiatan
telah
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut yaitu tidak melaksanakan pengawasan secara ketat, telah mendantangani beberapa lembar dokumen pengajuan pencairan uang padahal ketika pengajuan pembayaran, dokumen Berita Acara Kemajuan Phisik (Progress Refort) tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang serta tidak membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.
Akibat dari perbuatan terdakwa, Negara cq. Pemerintah Kota Tasikmalaya dirugikan sebesar Rp. 2.703.966.067,49 (dua milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus enam ribu puluh enam puluh tujuh rupiah empat puluh sembilan sen) atau dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 3 UURI Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001
tentang
Perubahan
Atas
UURI
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. SUBSIDI SUBSIDIAIR Bahwa terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, MSc bin H. RAHMAT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kadis Kimpraswil) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 641.3/Kep.56.a-Pemb/2003 tanggal 23 Maret 2003, pada tahun 2003, tahun 2004 dan tahun 2005 atau setidak-tidaknya terjadi selama tahun 2003 sampai tahun 2005 bertempat di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah kemudian berubah nama menjadi Kantor Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, telah beberapa kali melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu terdakwa selaku Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administratif, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : •
Bahwa
berdasarkan
Surat
Keputusan
Walikota
Tasikmalaya
nomor
:641.3/Kep.56.a-Pemb/2003 tanggal 25 Maret 2003, terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, MSc bin H. RAHMAT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas
permukiman
dan
Prasarana
Wilayah
(Kadis
Kimpraswil)
Kota
Tasikmalaya ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya yang mempunyai tugas : 1. Menyusun dan menandatangani petunjuk tertulis, antara lain :
Tujuan, sasaran dan rincian kegiatan.
Rincian penggunaan dana dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan.
Jadwal kegiatan dalam pencapaian sasaran.
Petunjuk-petunjuk lainnya.
2. Menyelenggarakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan. 3. Memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan. Dan dalam rangka melaksanakan tugasnya baik yang bersifat teknis maupun administratif, terdakwa dapat membentuk beberapa Tim dan atau Kepanitiaan sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. •
Bahwa selanjutnya Walikota Tasikmalaya
mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor : 641.3/Kep.79.a-Pemb/2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Penetapan
Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
Pelaksana Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya dimana PT Mares Jaya Utama beralamat di Jalan Leuwianyar No. 115 Tasikmalaya ditetapkan dan ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya dan memerintahkan PT Mares Jaya Utama untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya atas dasar pertimbangan bahwa proses seleksi calon pelaksana pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil evaluasi Panitia Seleksi Calon Pelaksana Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah diumumkan calon pemenang/calon pelaksana pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya dan selama masa sanggah dari mulai tanggal 5 sampai 11 Juni 2003 tidak terdapat sanggahan dari peserta seleksi, sedangkan terdakwa dalam jabatan sebagai Kadis Kimpraswil Kota Tasikmalaya selaku Penanggungjawan Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya antara Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan PT Bhawana Prasasta yang ditanda tangani oleh saksi Ir. EDDY H. SOETIRTO masing-masing nomor : 641/1169/SPP/ Kimpraswil/2003 dan nomor : 011/BP-SPP/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 dengan anggaran dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2003 senilai Rp.173.745.000,(seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah). •
Bahwa
Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 641.3/Kep.79.a-Pemb/2003
tanggal 13 Juni 2003 tersebut telah mendapat rekomendasi persetujuan dari Ketua
DPRD
Kota
Tasikmalaya
tertuang
dalam
suratnya
Nomor
:
641/468/DPRD/2003 tanggal 18 Nopember 2003.
•
Bahwa setelah mendapat rekomondasi dari Ketua DPRD Kota Tasimkalaya, selanjutnya Walikota Tasikmalaya mengeluarkan Surat Perjanjian antara
Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
Pemerintah Kota Tasikmalaya dan PT Mares Jaya Utama Nomor : 01/Perj.14/Pemb/2003 dan nomor : 09/PT.MRS/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Kerjasama Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya dengan anggaran dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005 seluruhnya senilai Rp. 7.288.000.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ditambah jasa investasi Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang kemudian di adendum dengan suratnya Nomor : 641.3/Perj.2A-Pemb/2004 dan nomor : 018/PT.MRS/II/2004 tanggal 14 Pebruari 2004 seluruhnya menjadi Rp. 8.382.245.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan metoda Bangun Serah (Build and Transfer) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan sistim kontrak Unit Price (pekerjaan terpasang). •
Bahwa untuk melaksanakan pencairan biaya pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, terdakwa selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan telah menandatangani beberapa surat atau dokumen pencairan diantaranya : Berita Acara
Pembayaran
Uang
Muka
Pekerjaan
Nomor
:
641/01/BAP-
UM/Kimpraswil/2003 tanggal 20 Nopember 2003 senilai Rp. 1.250.000.000,(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk PT Mares Jaya Utama, beberapa lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), beberapa lembar kwitansi, beberapa lembar Berita Acara Pembayaran baik untuk PT Mares Jaya Utama maupun untuk PT Bhawana Prasasta yang ditujukan ke Walikota Tasikmalaya cq. Bagian Keuangan Setda Kota Tasikmalaya dengan dilampiri antara lain Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak), Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress Refort) sehingga anggaran pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah masuk Rp.
ke
rekening
PT
Mares
Jaya
Utama
seluruhnya
senilai
8.208.500.000,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu
rupiah)
dan
ke
rekening
PT
Bhawana
Prasasta
seluruhnya
senilai
Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
Rp.173.745.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah). •
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya sebagaimana disebutkan diatas, maka kemudian PT Mares Jaya Utama telah melaksanakan pekerjaan pembangunan
gedung DPRD Kota Tasikmalaya dari tanggal 18 November
2003 sampai tanggal 15 Mei 2004 dan telah diserahterimakan kepada Walikota Tasikmalaya pada tanggal 18 Mei 2004 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa nomor tertanggal 18 Mei 2004 tanpa dilakukan pengawasan yang benar oleh PT Bhawana Prasasta. •
Bahwa ketika akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Kuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat pada tahun 2005, terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tasikmalaya Nomor : 602.1/140/Kimpraswil/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pelaksana Gedung DPRD Kota Tasikmalaya dan memerintahkan agar Ketua Panitia untuk melengkapi
dokumen-dokumen
pelelangan,
seolah-olah
pekerjaan
pembangunan gedung DPRD kota Tasikmalaya dilakukan dengan pelelangan padahal terdakwa sendiri mengetahui, menyadari dan memahami bahwa pembangunan gedung DPRD Kota Tasimalaya telah selesai dilaksanakan dan tanpa dilakukan pelelangan. •
Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pelaksaan Pembangunan/rehab Gedung DPRD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005 Nomor : LAP4773/PW10/5/2005 tanggal 2 Juni 2005 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.703.966.067,49 (dua milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus
Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
enam ribu puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah empat puluh sembilan sen) yang berasal dari : a. Komponen biaya jasa investasi yang tidak jelas dasar perhitungannya serta merugikan pihak Pemerintah Daerah sebesar Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), b. Selisih volume pekerjaan terpasang senilai Rp. 1.881.048.469,49 (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sen), c. Pekerjaan perencanaan yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara sebesar Rp. 55.172.598,- (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan d. Pekerjaan pengawasan pembangunan/rehab gedung yang tidak benar senilai Rp. 173.745.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 9 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ; Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 4 Juni 2014,
Reg. Perk. No.PDS-02/Tasik/05.13 yang pada pokoknya
sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, M.Sc. bin H. RAHMATterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dakwaan Primair pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, M.Sc. bin H. RAHMATdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)subsidair hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Membebani terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, M.Sc. bin H. RAHMAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ; Telah membaca putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 25 Juni 2014, Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Bdg., yang amarnya sebagai berikut : - Menyatakan Terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, M.Sc. bin H. RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Primair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ; - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, M.Sc. bin H. RAHMATdengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)subsidair hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ; - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ( Kota ) ; - Membebani terdakwa
Ir.
H.
ELLY TJARLIA
RAHMAT,
M.Sc.
bin
H.
RAHMATuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;
Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
- Menetapkan lamanya terdakwa
dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ; Telah
memperhatikan
Akta
Permintaan
Banding
Nomor
11/Akta.
Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 1 Juli 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAMMAD MAKMUN, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan Terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RACHMAT, M.Sc, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 25 Juni 2014, Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg; Telah memperhatikan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 16 Juli 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYANI, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum mengenai permintaan banding dari Terdakwa tersebut; Telah memperhatikan Memori Banding Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, AGUS HUSNI, S.H., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juli 2014 dan Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum
sebagaimana disebutkan dalam Surat
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung, Nomor W11.U1/2913/HN.02.02/ VIII/2014, pada tanggal 13 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya; Telah memperhatikan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juli 2014 dan Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pemberitahuan
dan
Penyerahan
sebagaimana disebutkan dalam Akta Kontra
Memori
Banding
Nomor
Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
11/Akta.Pid/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 29 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangni oleh Suryani, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung; Telah memperhatikan Surat Mempelajari Berkas Tipikor, masing-masing Nomor
W.11.U1/2712/HN.02.02/VII/2014,
02/VII/2014,
tanggal
23
Juli 2014,
dan
Nomor
yang dibuat
W.11.U1/2711/HN.02.
dan ditandatangni oleh
MUHAMMAD MAKMUN, S.H., M.H., yang isinya menerangkan telah memberitahukan sekaligus memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan bandingnya tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu tujuh hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dijatuhkan pada tanggal 25 Juni 2014, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal1 Juli 2014. Dengan demikian, permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu
serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 25
Juni
2014,
Nomor
19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg,
Pengadilan
Tinggi
berpendapat, putusan Pengadilan Tipikor Bandung, yang meyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seperti didakwakan dalam dakwaan Primair, sudah tepat dan benar, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan Hakim dalam perkara ini; Menimbang, bahwa namun demikian, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
Terdakwa, sebab pidana penjara tersebut terlalu ringan dan tidak sejalan semangat dan komitmen Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai garda terdepan institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan korupsi dewasa ini telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga pelakunya patut dan layak diganjar hukuman berat, sebagai bentuk penjeraan maupun sebagai peringatan kepada siapa saja termasuk pejabat/penyelenggara Negara agar tidak melakukan perbuatan tercela semacam itu. Selain itu dalam dimensi pemidanaan, semestinya juga ada edukasi preventif kepada masyarakat, untuk menghindari segala tindakan/perbuatan yang terkait dengan korupsi atau bentuk penyimpangan lainnya dalam kaitan proyek pembangunan; Menimbang, bahwa
Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemukiman Dan
Prasarana Wilayah (Kadis Kimpraswil) sekaligus Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan
Gedung
DPRD
Kota
Tasikmalaya,
semestinya
pelaksanaan proyek pembangunan kantor DPRD itu harus sesuai
paham
aturan yang
berlaku seperti diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, antara lain harus melalui proses lelang. Akan tetapi atas usul Drs. Otong Supriatna, Kasubag Program Pemkot Tasikmalaya agar tidak perlu lelang tetapi melalui kerjasama dengan PT. Mares Jaya Utama, dimana proyek tersebut berjalan walaupun tidak dimbangi dengan pengawasan yang ketat. Pada akhirnya dokumen lelang yang terdiri dari SK Panitia Lelang, Surat Penawaran, Penetapan Calon Pelaksana Pembangunan dan Berita Acara Penetapan Calon Pelaksana Pembangunan Gedung DPRD baru dibuat menyusul, setelah selesai proyek. Fakta hukumnya meskipun Terdakwa memahami hal itu merupakan penyimpangan, tetapi Terdakwa tetap saja menandatangani dokumen tersebut yang disodorkan Drs. Otong Supriatna; Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang berpendidikan tinggi, semestinya juga tidak mengikuti usul/saran Drs. Otong Supriatna, melainkan Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
memiliki kewajiban hukum untuk menolaknya.
Terdakwa malah menandatangani
beberapa lembar dokumen pengajuan pencairan uang padahal ketika pengajuan pembayaran, dokumen Berita Acara Kemajuan Phisik (Progress Refort) tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang. Disisi lain, akibat yang timbul dari hasil pekerjaan, tidak sesuai gambar, mutu pekerjaan yang kurang baik, karena tidak adanya kontrol yang baik. Dalam kondisi demikian, jelas Negara telah dirugikan; Menimbang, bahwa
fakta hukum menunjukan, adanya inisiatif Walikota
Tasikmalaya, H. Bubun Bunyamin yang melakukan adendum kontrak dengan pihak PT. Mares Jaya Utama, seperti termuat dalam Surat Perjanjian Tambahan Adendum, tanggal 4 Pebruari 2004, sebagai kelanjutan perjanjian pokok, memang tidak melibatkan Terdakwa selaku Kadis Kimpraswil, namun menurut Pengadilan Tinggi, hal itu tidak serta merta dapat meniadakan tanggung jawab Terdakwa, sepanjang SK Walikota tentang Penunjukan Terdakwa selaku Penanggung Jawab Pelaksana Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya masih berlaku; Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengakui tidak menikmati uang dan tidak tahu siapa yang menikmati uang hasil kegiatan pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, namun secara hukum karena Terdakwa dalam kedudukan Kadis Kimpraswil yang juga selaku Penanggung Jawab Pelaksana, harus bertanggung jawab terhadap penyimpangan yang terjadi; Menimbang, bahwa atas alasan pertimbangan diatas, Terdakwa patut dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan Kadis Kimpraswil selaku Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, sehingga merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut diperberat, sesuai tingkat kesalahannya. Pidana penjara seperti disebutkan dalam amar putusan banding dibawah ini, dipandang cukup adil dan sesuai rasa keadilan masyarakat;
Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Pengadilan
Tinggi
akan
memper-
timbangkan memori banding Terdakwa maupun Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum, seperti dibawah ini; Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan banding
Terdakwa, pada
pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya dilakukan tanpa proses lelang. Terdakwa dalam rapat resmi pembahasan proyek yang dihadiri Walikota Tasikmalaya, Drs. Otong Supriatna, Ir. Agus Hendarto (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan unsur-unsur terkait lain, Terdakwa telah mengusulkan perlunya proses lelang walau dalam bentuk kerja sama, namun usul Terdakwa tidak ditanggapi Walikota. Itulah sebabnya setelah pencairan uang muka, Walikota langsung mengambil alih segala tugas administrasi, khususnya menyangkut anggaran untuk tahap selanjutnya. Karena sudah diambil alih Walikota maka tidak ada kaitannya lagi dengan Terdakwa; 2. Bahwa proyek pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai diresmikan dan diserahterimakan karena pembangunan sudah selesai 100 % sesuai tenggang waktu dan volume yang ditetapkan. Artinya Terdakwa telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, karena gedung tersebut telah digunakan sesuai fungsinya. Pada bulan Oktober 2007, H, Maman Abdurohman selaku Direktur PT. Mares Jaya Utama telah menggugat Walikota Tasikmalaya di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada pokoknya menuntut
agar
Walikota
membayar
uang
sisa
kontrak
sebesar
Rp. 2.475.500.000.- Putusan PN Tasikmalaya memenangkan H. Maman Abdurohman. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan
Mahkamah
Agung.
Kini
putusan
tersebut
telah
dilaksanakan
Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
(dibayarkan). Dengan demikian tidak ada kerugian yang timbul bahkan tidak ada penyimpangan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan; 3. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan
perbuatan
Terdakwa
menandatangani
dokumen
pembayaran berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pekerjaan Pengawasan dan Pekerjaan Fisik telah menguntungkan PT. Bhawana Prasasta dan PT. Mares Jaya Utama. Bahwa pencairan dana anggaran pengawasan telah dilakukan sesuai prosedur dan bukan merupakan suatu pelanggaran
hukum.
Sebab
jika
tidak
dicairkan
justru
merupakan
pelanggaran, karena syarat utama pencairan dana anggaran pengawasan adalah SPP dari Konsultan Pengawas. Sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan memberi keuntungan kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan tidak terbukti unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi maka Terdakwa harus dibebaskan; Menimbang, bahwa adapun alasan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa putusan Pengadilan Tipikor Bandung sudah tepat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sebab fakta hukum dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa telah memenuhi dua alat bukti yang sah, sehingga patut dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. 2. Bahwa
proses
pengawasan
pekerjaan
fisik
maupun
proses
lelang
pembangunan proyek gedung DPRD Kota Tasikmalaya, tidak dilaksanakan sesuai Keppres No. 80 tahun 2000 Tentang Pedoman Pengawasan Barang Dan Jasa Instansi Pemerintah. Hal ini diperkuat hasil audit yang menegaskan hal yang sama; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding kesatu, yang diajukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat, tidak cukup beralasan dan Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
patut ditolak sebab seperti telah dipertimbangkan diatas, meskipun telah mengusulkan perlunya proses lelang walau dalam bentuk kerja sama dan usul Terdakwa tidak ditanggapi Walikota, hal itu tidak serta merta dapat meniadakan tanggung jawab Terdakwa, sepanjang tidak diganti dengan pejabat lain. Pertanggungjawaban pidana tetap dapat dimintakan kepada setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan atau kesempatan yang ada padanya, termasuk Terdakwa maupun Walikota; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding kedua dan ketiga dari Terdakwa, yang intinya memohon dibebaskan karena tidak terbukti melakukan korupsi yang merugikan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Pengadilan Tinggi berpendapat, patut ditolak sebab telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi pada dasarnya dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dakwaan Primaair, sehingga harus dijatuhi pidana bukan dibebaskan; Menimbang, bahwa mengenai alasan Terdakwa, sudah tidak ada lagi kerugian Negara, karena Walikota Tasikmalaya telah membayar uang sisa kontrak sebesar Rp. 2.475.500.000.- kepada H. Maman Abdurohman sesuai putusan PN Tasikmalaya yang memenangkan H. Maman Abdurohman. selaku Direktur PT. Mares Jaya Utama, Pengadilan Tinggi berpendapat, pengembalian kerugian negara pada dasarnya tidak menghapus tindak pidana korupsi, sehingga Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas kesalahannya; Menimbang, bahwa terhadap alasan kesatu dan kedua kontra memori banding Penuntut Umum, yang intinya setuju dengan putusan Pengadilan Tipikor Bandung, Pengadilan Tinggi berpendapat, substansi kontra memori tersebut pada prinsipnya sejalan dengan pertimbangan hukum Hakim banding, dalam memeriksa perkara ini, sehingga dapat diterima dan disetujui;
Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg,
tanggal 25 Juni 2014, sekedar
mengenai
pemidanaan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa
sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa
akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan : - Bahwa sebagai Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kadis Kimpraswil) Kota Tasikmalaya tidak mendukung upaya pemberantasan Korupsi ; - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara yang relatif besar ; Hal-hal yang meringankan : - Terdakwa belum pernah dihukum ; - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada dalam tahanan kota maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHAP, perlu diperintahkan dalam amar putusan banding, agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota maka masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, seperti dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
3 juncto
Memperhatikan ketentuan pasal
pasal 18
Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas
juncto
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
pasal 64 ayat (1) ke-1 KUH Pidana juncto Undang-Undang pasal 30 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
MENGADILI -
Menerima permintaan banding
dari
Terdakwa : Ir. H. ELLY TJARLIA
RAHMAT, MSc. Bin H. RAHMAT RAHMAT ; -
.Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Juni 2014, TPK/2014/PN.Bdg.,
sekedar
mengenai
Nomor
pemidanaan,
19/Pid.Sus/
sehingga
amar
selengkapnya sebagai berikut : 1.
Menyatakan Terdakwa Ir. H. ELLY TJARLIA RAHMAT, MSC. bin H. RAHMAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi; yang dilakukan secara berlanjut”;
2.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3.
Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4.
Menjatuhkan
pula
pidana
denda
kepada
Terdakwa
sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila
Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 5.
Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
untuk kedua tingkat
peradilan, masing-masing untuk tingkat pertama sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,. ,. (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : JUMAT tanggal 19 SEPTEMBER 2014 2014, oleh kami ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, HUTAGAOL, SH. MH. MH., sebagai Ketua Majelis,
F. WILLEM SAIJA, SAIJA, SH. MH. MH., Hakim Tinggi dan AFNINUR
KAMAROESIED, SH., SH Hakim Ad Hock sebagai Hakim-hakim Anggota, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari RABU tanggal 24 SEPTEMBER 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. NANANG PRIATNA, SH. SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum. Hakim Ketua Majelis, Majelis
HakimHakim-Hakim Anggota, Anggota
ttd
Ttd F. WILLEM SAIJA, SAIJA, SH. MH. MH.
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, HUTAGAOL, SH. MH
ttd AFNINUR KAMAROESIED, SH. SH.
Panitera Pengganti, Pengganti, ttd H. NANANG PRIATNA, SH. SH.
Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2014/PT.BDG.
