PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU TAHUN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU TAHUN 2016

PENGADILAN NEGERI KLS IB INDRAMAYU Jl. Jenderal S udirm an No. 183 Telp (0234) 272309 Fax. (0234) 276404 Website : www.pn-indramayu.go.id

Email : [email protected]

INDRAMAYU 45212

L aporan AkuntabiCitas K in e rja In sta n si Pem erintah (L K jIP ) P.N. In d ra m a y u 2016

DA FT A R

ISI

KATA PEN G AN TAR .........................................................................................................................1 Ikhtisar Eksekutif............................................................................................................................ 2 BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................................5 A.

Latar Belakang.................................................................................................................... 5

B.

Tugas Pokok dan Fungsi...................................................................................................7 1.

Tugas ..................................................................................................................... 7

2.

Fungsi...................................................................................................................... 7

C.

Struktur Organisasi............................................................................................................ 8

D.

Sistematika Penyajian.................................................................................................... 10

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA............................................................... 12 A.

B.

RENCANA STRATEGIS 2015-2019................................................................................ 12 1.

VISI DAN M IS I................................................................................................... 12

2.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.............................................................. 13

PROGRAM UTAM A DAN KEGIATAN POKOK............................................................. 14 1.

Program Utam a.................................................................................................. 14

2.

Indikator Kinerja U ta m a ................................................................................... 15

3.

Rencana Kinerja Tahun 2016.......................................................................... 16

4.

Penetapan Kinerja Tahun 2016.......................................................................18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................................... 21 A.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016......................................................................... 21

B.

ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................. 24 1)

Peningkatan penyelesaian perkara................................................................25

2)

Peningkatan Efektfitas Pengelolaan Perkara...............................................40

3)

Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.......................... 48

4)

Peningkatan Akseptabilitas Putusan H akim ................................................52

5)

Peningkatan Aksepibilitas Masyarakatan Terhadap Peradilan (Acces to

Justice)............................................................................................................................. 54

H alam an i dari 82 halaman


6) C.

Peningkatan Kualitas Pengawasan.................................................................. 58

AKUNTABILITAS KEUANGAN.......................................................................................61 1.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja

Barang, dan Belanja M odal.............................................................................................61 2. D.

Pagu dan Realisasi DIPA (03) Ditjen Badan Peradlan U m u m ....................66

AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA............................................................................ 67 A.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kinerja...............67

BAB IV P E N U T U P....................................................................................................................... 69 A.

KESIMPULAN...................................................................................................................69

B.

SARAN-SARAN ................................................................................................................ 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. SK 2. Struktur Organisasi 3. Lain-lain

H alam an ii dari 82 halaman


KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja Pengadilan

Negeri

Indramayu selama tahun 2016 serta merupakan salah satu bentuk penyajian informasi

sekaligus

pelaksanaan

pertanggungjawaban

Pengadilan

Negeri

Indramayu kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Indramayu sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2016 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu

tahun

2016

selain

bertujuan

untuk

mengevaluasi

kegiatan

Pengadilan Negeri Indramayu selama tahun 2016 Pengadilan Negeri Indramayu juga berharap dengan adanya Laporan ini dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam

penyusunan

Laporan

ini

kami

menyadari

masih

banyak

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat membantu kami untuk dapat meningkatkan dan memperbaiki Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun. Demikian semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat memicu Pengadilan Negeri Indramayu menjadi lebih baik lagi. Indram a) u, 31 Januari 2 0 1 7 K ETUA P F M iA D I L A N N l’GF.RI

H alam an 1 dari 82 halaman


IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2016 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja

dari

pelaksanaan

rencana

strategis

(Renstra)

Pengadilan

Negeri

Indramayu Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2016 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016. Hal ini mengingat

pelaporan

akuntabilitas

kinerja

merupakan

suatu

keharusan

manajemen Pemerintahan Negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan

kepemerintahan

yang

baik (good governance),

sebagaimana

termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance , Pengadilan Negeri

Indramayu

telah

melaksanakan

berbagai

kegiatan

dan

program

mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2015 - 2019. Visi tersebut yakni: “ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU YANG AGUNG” .

Sesuai dengan visi tersebut, maka misi

Pengadilan Negeri Indramayu adalah sebagai berikut: •

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Indramayu

•

Memberikan

Pelayanan

Hukum

yang

berkeadilan

kepada

Pencari

Keadilan •

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Indramayu

•

Memberikan

Aksesbilitas,

Informasi

dan

Transparansi

kepada

masyarakat.


L aporan Akunta.biCitas K in e rja In sta n si Pem erinta.h (L K jIP ) P.N. In d ra m a y u 2016

Adapun motto pengadilan Negeri Indramayu adalah “ PENGADILAN NEGERI

INDRAMAYU

yang

RAPI

=

Ramah,

Akuntable,

Profesional,

Informatif” .

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

1. Pertama,

pencari

keadilan

merasa

kebutuhan

dan

kepuasannya

terpenuhi; 2. Kedua, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik terhadap peradilan umum; 3. Ketiga, Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan serta bahwa Pengadilan Negeri Indramayu memenuhi tujuan pertama dan kedua tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasarannya adalah 1. Pertama, meningkatkan penyelesaian perkara; 2. Kedua, meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara; 3. Ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 4. Keempat, meningkatkan aksesibilitas putusan Hakim; 5. Kelima,

meningkatkan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan

(acces to justice) ; dan 6. Keenam, meningkatkan kualitas pengawasan;

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2016 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2016 dengan Total alokasi anggaran DIPA 01 ( 097687) sebesar Rp 5.684.509.000,- (Lima milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus Sembilan ribu rupiah) setelah mengalami revisi Pagu Minus menjadi Rp. 6.674.002.000,- (Enam milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ribu rupiah), sedangkan untuk DIPA 03 (099086) sebesar Rp.

152.470.000,-

(Seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)


L aporan A&untabiCitas K in e rja In sta n si Pem erintah (L K jIP ) P.N. In d ra m a y u 2016

Adapun pencapaian kinerja input / penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Indramayu adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Negara DIPA 01 (BUA) pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 6.590.661.496,- (Enam milyar lima ratus Sembilan puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) atau mencapai 98,75 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.674.002.000 (Enam milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ribu rupiah) setelah revisi Pagu Minus.

2. Sedangkan Realisasi belanja Negara DIPA 03 (BADILUM) pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 135.981.500,- (Seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau mencapai 89.19 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 152.470.000,(Seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3. Pendapatan Negara pada Pengadilan Negeri Indramayu pada Tahun Anggaran 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) : BUA PNBP Rp 17.340.935,- (Tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu Sembilan rtus tiga puluh lima rupiah ) dan BADILUM Rp 23.826.500,(Dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Melalui

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2016 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2015 - 2019.



BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Pengadilan Negeri Indramayu merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan, penegakan hukum dan peradilan diwilayah hukum Kabupaten Indramayu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen) menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi” . Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 tersebut,

khususnya

Bab

IX tentang

Kekuasaan

Kehakiman pasal 24, telah membawa perubahan penting karena harus diikuti dengan perlunya penyesuaian di tingkat peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan selanjutnya telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.



Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan

Kehakiman

menyatakan:

"Ketentuan

mengenai

organisasi,

administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan

kekhususan

lingkungan

peradilan

masing-masing” . Ketentuan

mendorong lahirnya apa yang dinamakan dengan

ini

sistem peradilan satu atap

(one roof system ). Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut lahirlah UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga peradilan (yudikatif), yang peranannya dalam sistem ketatanegaraan

Negara

Republik

Indonesia,

tidak terlepas

dari

peranan

lembaga pemerintah (eksekutif), Pengadilan Negeri Indramayu merupakan lembaga

peradilan

tingkat

pertama

yang

berada

di

bawah

kekuasaan

Mahkamah Agung, yang memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi

peradilan

dengan

sebaik-baiknya.

dengan

menyiapkan,

menyusun

tertulis,

periodik dan

melembaga.

Kewajiban tersebut

dijabarkan

dan menyampaikan laporan kinerja secara Pelaporan

kinerja

dimaksudkan

untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Indramayu selama dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan governance)

untuk

diperlukan

menciptakan prinsip-prinsip

pemerintahan partisipasi,

yang

baik

penegakkan

(good hukum,

transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. akuntabilitas ditegaskan

lagi

dalam visi,

misi

dan

Kemudian prinsip

program

membangun

Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah. H alam an 6 dari 82 halaman


Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Negeri Indramayu mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/0T.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 yang ditindaklanjuli oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui surat Nomor : W 11.U/6181/0T.01.2/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas

Pengadilan

Negeri

Indramayu

merupakan

lingkungan

peradilan

umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Indramayu sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadi

kawal

(voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan

depan

berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Indramayu antara lain:

•

Fungsi

{judicial pow er), yakni menerima,

m engadili

mengadili

dan

menyelesaikan

perkara-perkara

memeriksa,

yang

menjadi

kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

•

Fungsi pem binaan, yakni memberikan

pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut

administrasi

teknis

yudisial,

umum/perlengkapan,

administrasi

peradilan,

maupun

keuangan,

kepegawaian,

dan

pembangunan.

•

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan Panitera

tugas

Pengganti,

dan dan

tingkah

laku

Jurusita/

Hakim,

Jurusita

Panitera, Pengganti

Sekretaris, di

bawah



jajarannya

agar

sewajarnya

peradilan

dan

diselenggarakan

terhadap

dengan

pelaksanaan

seksama

administrasi

dan umum

kesekretariatan serta pembangunan.

•

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

•

Fungsi a d m in istra tif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis

dan

persidangan),

dan

administrasi

umum

(kepegawaian,

keuangan, dan umum/perlengakapan).

•

Fungsi Lainnya : Pelayanan

penyuluhan

hukum,

pelayanan

riset/penelitian

dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI N om or 1-144/

KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Inform asi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI N om or 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Inform asi di Pengadilan.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka tugas dan kewenangan

badan

peradilan

Umum

telah

bertambah,

baik

dalam

pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Struktur Organisasi. Bentuk

organisasi

PengadiLan

Negeri

diatur

dalam

berbagai

peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.



Struktur, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Indramayu yakni:

•

Ketua, membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).

•

W akil Ketua, melaksanakan berhalangan

dan

tugas

melaksanakan

Ketua tugas yang

apabila

Ketua

didelegasikan oleh

Ketua kepadanya.

•

M ajelis Hakim, menetapkan hari sidang, memeriksa berkas

perkara yang

Pengadilan

Negeri

mendengar sendiri

diberikan melakukan

padanya. Kemudian pemeriksaan

dan mengadili dalam

tambahan

hal untuk

para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung

jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.

•

Panitera, menyelenggarakan administrasi di bidang teknis peradilan (administrasi perkara)dan tugas lain berdasarkan peraturan

yang

berlaku.

•

W akil Panitera, membantu panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.

•

Panitera Muda Perdata, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

•

Panitera Muda Pidana, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana , banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.



•

Panitera Muda Hukum, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.

•

Sekretaris,

menyelenggarakan administrasi di bidang administrasi

umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan

yang

berlaku.

•

K asubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan, mengkoordinir urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan (DUK), bezetting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.

•

K asubbag

Kepegawaian, ORTALA,

melaksanakan,

mengkoordinir

urusan keuangan, kecuali keuangan perkara. Selain itu mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•

K asubbag Umum dan Keuangan, mempunyai tugas membina dan melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan program, pengelolaan Teknologi informasi serta pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan.

•

Panitera Pengganti, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai dimutasi.

•

Juru Sita, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan hal-hal yang berkenan

dengan

perkara

yang

sedang

disidangkan.

Baik

itu

menyampaikan relas panggilan sidang, dan lain-lain.

D. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu adalah sebagai berikut : H alam an 10 dari 82 halaman


BAB I

Pendahuluan pada bagian ini menggambarkan Latar Belakang halhal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu, Tugas dan Fungsi dan Sistematika dari penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II

Perencanaan Kinerja, menggambarkan : A. Rencana Strategis 2015-2019 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahun 2015 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Capaian Kinerja Organisasi (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan Kinerja, Sasaran Strategis Organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja

organisasi

sesuai

dengan

Dokumen

Perjanjian Kinerja. BAB IV Penutup,

menjelaskan

kesimpulan

dan

saran-saran,

tinjauan

secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran - saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Tahun 2015 sebagai tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2015 - 2019 merupakan gambaran atau

visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan

Negeri

Indramayu, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2015 2019 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Indramayu.

Untuk

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

serta

menjawab

tantangan lingkungan stratejik yang dihadapi, Pengadilan Negeri Indramayu mempunyai

visi

yaitu:

“ TERWUJUDNYA

PENGADILAN

NEGERI

INDRAMAYU YANG AGUNG” . Sejalan dengan visi tersebut, maka misi Pengadilan Negeri Indramayu adalah sebagai berikut:

•

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Indramayu

•

Memberikan

Pelayanan

Hukum

yang

berkeadilan

kepada

Pencari

Keadilan •

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Indramayu

•

Memberikan

Aksesbilitas,

Informasi

dan

Transparansi

kepada

masyarakat.

Adapun motto pengadilan Negeri Indramayu adalah “ PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang RAPI = Ramah, Akuntable,

Profesional,

Informatif” .



Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan

suatu

pekerjaan

mudah.

Diperlukan

suatu

pemahaman

yang

mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS a. Tujuan Tujuan

strategis

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2015 2019 adalah sebagai berikut:

•

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

•

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik terhadap peradilan umum

•

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

b. Sasaran Hasil rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2015 - 2019 diharapkan akan mempertajam sasaran, hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:



•

Peningkatan penyelesaian perkara.

•

Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.

•

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

•

Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.

•

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces

justice ). •

Peningkatan kualitas pengawasan.

B. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK 1. Program Utama Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Indramayu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program

peningkatan manajemen peradilan umum

merupakan

program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara,

tertib

administrasi

perkara,

dan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Indramayu dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

• •

Penyelesaian perkara pidana dan perdata. Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata.

•

Penyampaian berkas perkara banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim yang tepat waktu.

• •

Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.



b. Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah A gung

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan, mencapai

pengawasan

yang

berkualitas.

kegiatan

pokok

yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

•

Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

•

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program P eningkatan Sarana dan Prasarana A p a ra tu r Mahkamah A gung, m elalui pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tin g k a t banding dan tin g k a t pertama.

2. Indikator Kinerja Utama Berdasarkan 3 (tiga) tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis dalam rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2015 2019 merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena satu sama lain saling berhubungan. Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri

Indramayu

disinkronisasi

telah

dengan

melakukan

indikator

rencana strategis

kinerja

(Renstra)

utama

Pengadilan

dan Negeri

Indramayu Tahun 2015-2019 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama No.

Sasaran

Indikator Kinerja A Persentase mediasi yang diselesaikan B Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

1

2

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara

C Persentase sisa perkara yang diselesaikan D Persentase perkara yang diselesaikan E Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan A

Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap

B

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis



Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para C pihak D Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

3

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

4

Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

5

6

E Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase permohonan eksekusi atas A putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pelaksanaan kegiatan hakim B pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang bht yang ditindaklanjuti

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kualitas pengawasan

A

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

A

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Peresentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaatz Persentase (amar) putusan perkara yang C dapat diakses secara on line B

A.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

B.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

3. Rencana Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan Indramayu

Tahun

rencana

strategis

2015-2019

terdapat

(Renstra) 10

Pengadilan

(sepuluh)

sasaran

Negeri yang

direncanakan akan dicapai pada tahun 2016. Kesepuluh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja berikut target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Per-Men PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2016, dapat diidentifikasi sebagai berikut:



RENCANA KERJA TAHUN 2016 NO 1.

Sasaran S trategis Meningkatnya Tertib Pelaksanaan Administrasi dan Kearsipan Perkara

In d ika to r K inerja a.

b. c.

2.

Terwujudnya Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara

a.

b. c.

d. 3.

4.

Meningkatnya Penyelesaian Perkara melalui Upaya Mediasi Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a.

a. b.

c. 5.

Meningkatnya Pelayanan Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

a. b.

c. 6.

7.

8.

9.

Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Kerja Pegawai

a.

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang dimiliki

a.

Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan

a.

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

b.

b.

b. a.

Prosentase berkas diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan Prosentase perkara yang terdokumentasi dalam data base kearsipan perkara Prosentase penyelesaian perkara yang lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan Prosentase penyelesaian minutasi perkara Persentase pemberitahuan/ penyampaian Salinan Putusan yang tepat waktu Prosentase pemenuhan kebutuhan ATK Perkara Prosentase perkara yang diselesaikan melalui upaya mediasi Prosentase perkara prodeo yang menggunakan dana bantuan hokum Prosentase penyelesaian perkara yang menggunakan dana bantuan hukum secara tepat waktu Jumlah Advokat Piket yang bertugas pada Pos Bakum 1 orang Prosentase putusan perkara yang dipublikasikan Jumlah formulir yang disediakan untuk mempermudah masyarakat mengakses Pelayanan Publik Jumlah dokumen kebijakan yang mendukung pelayanan public Prosentase pemenuhan jam kerja pegawai rata-rata Prosentase kehadiran pegawai ratarata Prosentase peralatan dan mesin yang layak pakai Prosentase kondisi gedung dan bangunan Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Prosentase SDM teknis yang mengikuti sertifikasi/diklat bidang



yudisial

teknis b.

10.

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang menunjang Tugas dan Fungsi Peradilan

a.

Jumlah SDM non teknis yang bersertifikasi/lulus diklat non teknis yudisial Luas lahan yang representative dan memenuhi persyaratan untuk gedung kantor pengadilan negeri

b.

Luas lahan yang representative dan memenuhi persyaratan untuk pembangunan rumah dina

c.

Jumlah gedung kantor yang representatif Jumlah bangunan rumah dinas Belum Ditargetkan Jumlah sarana dan prasarana teknologi informasi 1 system Jumlah sarana dan prasarana telekomunikasi yang memadai Jumlah sarana dan prasarana listrik yang memadai Belum Ditargetkan Jumlah sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan persidangan Jumlah sarana dan prasarana penunjang lainnya

d. e. f. g. h. i.

4. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2016 ini, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Rencana

penetapan kinerja awal tahun 2016, tidak terlepas dari

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM),

Rencana

Kerja

Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan kebijakan umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Namun,

dengan

selesainya

hasil

rencana

strategi

(Renstra)

Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2015 - 2019 dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Indramayu yang terakhir disusun awal Tahun 2016, maka penetapan kinerja Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2016 adalah menyelaraskan sasaran - sasaran berdasarkan hasil

yang

akan dicapai Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2016.


L aporan A kun ta bilita s K in e rja In sta n si Pem erintah (L K jIP ) P.N. In d ra m a y u 2016

Dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2016 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi strategis pada tahun 2016 serta target yang ada pada Rencana Kerja Tahunan ( RKT) 2016 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :

Penetapan Kinerja Tahun 2016 NO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA a b

1


c d e

a b 2


c

D E

A 3


4

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

5


B

A

A B

TARGET

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang bht yang ditindaklanjuti Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum

100% 10% 100% 100% 90%

100% 100%

100% 100 % 90%

100%

100%

100%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

100 %



C

6


A B

Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

70% 95% 95%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan,

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan

dengan

sasaran

Pengukuran

kinerja

tidak

memberikan

penghargaan

dan

tujuan

dimaksudkan

(reward)

yang

sebagai

maupun

telah

ditetapkan.

mekanisme

hukuman

untuk

(punishment),

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2016, terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Pengadilan

Negeri

Indramayu

Pengukuran tingkat capaian kinerja

tahun

2016

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2016

NO.

KINERJA UTAMA A

B

1.


C

D

E

A

B

2.

Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara C

D

E

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

10%

4.92%

49.2%

100%

100%

100%

100%

99.73%

99.73%

100%

99.77%

99.77%

100%

98.48%

98.48%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



A

3.


B

4.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

A

A

5.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

B

(ac ce ss to justice) C

A 6.

Meningkatnya kualitas pengawasan B

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang BHT yang ditindaklanjuti Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaatz Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

25%

25%

100%

100%

100%

100%

92.59%

92.59%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2016 secara umum Pengadilan Negeri Indramayu dalam



melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2016, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Indramayu telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015 dengan 2016, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015 - 2019 secara berkesinambungan.

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA Salah satu Isue strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya tunggakan perkara.

Pengadilan Negeri

Indramayu telah

memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan

perkara,

percepatan

penyelesaian

perkara,

transparansi

putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Indramayu telah melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan:

•

Tindakan monitoring secara berkala yang dilakukan setiap satu bulan sekali (Briefing Umum Bulanan) oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Indramayu dengan mendata Perkara - Perkara yang belum minutasi dan menanyakan kendalanya perkara serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.

•

Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis bertanggungjawab untuk memonitor minutasi perkaranya.



•

Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

•

Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam

penyelesaian

perkara

dengan

pelaksanaan

Surat

Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, Kasasi / Peninjauan Kembali.

•

Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan mengikut sertakan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

•

Meningkatkan Penelusuran Pengadilan

kesinambungan Perkara

Negeri

pengisian

(C ase

Tracking

Indramayu

serta

data

System) Panitera

pada

Aplikasi

sehingga dapat

Ketua

memonitor

perkembangan suatu perkara.

Pengukuran

kinerja

Pengadilan

Negeri

Indramayu

Tahun

2016

mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Indramayu telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1) P eningkatan penyelesaian perkara

Sasaran "Peningkatan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian

perkara

di

Pengadilan

Negeri

Indramayu.

Peningkatan

penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Indramayu merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Tahun 2015 - 2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.



Realisasi

dan

Capaian

Indikator

Kinerja

Sasaran

"Peningkatan

Penyelesaian Perkara” pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran I: Peningkatan Penyelesaian Perkara KINERJA UTAMA



Persentase a mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang b diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa c perkara yang diselesaikan Persentase d perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan e dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

NO

1

Analisa terhadap

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

100%

100%

100%

100%

4.92%

49.2%

100%

99.75%

99.75%

100%

99.73%

99.73%

100%

99.77%

99.77%

pencapaian masing-masing target indikator kinerja

sasaran ini adalah sebagai berikut :

>

In d ika to r K inerja 1.a : Persentase Mediasi yang D iselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

„

.

Ju m la h M e d ia s i y a n q D ip r o s e s

.

-------------------—------ ----------- x 100% Realisasi = ----J u m la h P e r k a r a y a n g D ia ju k a n M e d ia s i

Target indikator kinerja pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Mediasi yang Diselesaikan” pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :



Tabel Indikator Kinerja I.a

NO

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase a mediasi yang diselesaikan

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

100%

100%

100%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2016 sebanyak 61 (enam puluh satu) perkara, yang keseluruhannya merupakan perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2016. Sedangkan jumlah mediasi yang diproses pada tahun 2016 sebanyak 61 (enam puluh satu) mediasi, yang keseluruhannya juga merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2016 dan telah diajukan mediasi. Tabel berikut menggambarkan keadaan mediasi pada Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 2016 :

Tabel Mediasi Tahun 2016

Jenis Perkara Perdata Gugatan

Jumlah Perkara Sisa 2015

Masuk 2016

16

56

Realisasi =

Diajukan Mediasi 2016 61

Mediasi yang Diproses 2016 Akta Damai

Gagal

3

58

Tidak Di Proses Mediasi

11

Jum la h M ediasi yanq D iproses -----—— -----x 100% Jum la h P erka ra yang D iajukan M ediasi -------------

= 61P e rk a ra

—

^

----------------------------------------

1 0 0

----------------

%

61 P e rk a ra

= 100%

Capaian

diperoleh

dengan

membandingkan

antara

target

dan

realisasi, dimana pada tahun 2016 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

T arget Capaian = ------;------- x 100% Realisasi 100 %

AAn/

= ------ x 100% 100 %

= 100%



>

In d ika to r K inerja I.b : Persentase Mediasi yang D iselesaikan Menjadi A kte Perdamaian

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Mediasi vanq M enjadi Akte Perdam aian Realisasi = -------------------— ------- ;---------------------------------------- x 100% Jum lah Mediasi yang Diproses Target

indikator

kinerja

ini

pada

Tahun

2016,

sebagaimana

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100%. Realisasi

dan capaian

Diselesaikan

Menjadi

indikator kinerja "Persentase Akte

Perdamaian”

pada

tahun

Mediasi yang 2016

serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini : Tabel Indikator Kinerja I.b

NO.

KINERJA UTAMA

1

Meningkat nya penyelesai an perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase mediasi yang B diselesaikan menjadi akte perdamaian

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

10%

4.92%

49.2%

Jumlah mediasi yang diproses dalam tahun 2016 sebanyak 61 (enam puluh satu) mediasi, dimana seluruh mediasi yang diproses tersebut diselesaikan menjadi akta damai sebanyak 3 (tiga) mediasi.

Tabel Mediasi Tahun 2016

Jenis Perkara Perdata Gugatan

Jum lah Perkara Sisa 2015

Masuk 2016

16

56

Diajukan Mediasi 2016 61

Mediasi yang D iproses 2016 A kta Damai

Gagal

Tidak Di Proses Mediasi

3

58

11

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 4.92 %, dengan perhitungan sebagai berikut : H alam an 28 dari 82 halaman


Jumlah Mediasi yang Menjadi Akte Perdamaian Realisasi = ----------------- —------ -------------------------------------Jumlah Mediasi yang Diproses 3 — x 100% 61 = 4.92%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 49.2 %.

Realisasi Capaian = ------------- x 100% T arget 4.92% = 40%

* 100%

= 49.2% = 49.2%

>

In d ika to r K inerja I.c : Persentase Sisa Perkara yang D iselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Sisa Perkara tahun lalu vanq diminutasi Realisasi = -----------------—------------- ---------- ------—------------- x 100% Jumlah Sisa Perkara tahun lalu Target indikator kinerja pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Untuk tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja



"Persentase

Sisa

Perkara

yang

Diselesaikan”

pada

tahun

2016

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja I.c :

NO

1

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase sisa perkara C yang diselesaikan

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

100%

100%

100%

Sisa perkara pada akhir Desember 2015 yang menjadi saldo awal perkara pada awal Januari 2016 berjumlah 16 (enam belas)

perkara

Gugatan Perdata dan 1 (satu) perkara Permohonan Perdata, dan 66 (enam puluh enam) perkara pidana biasa. Pada tahun 2016 seluruh sisa perkara

tersebut telah

menggambarkan

putus

keadaan

sisa

dan

telah

perkara

diminutasi. pada

Tabel

berikut

Pengadilan

Negeri

Indramayu pada tahun 2016. Tabel Keadaan Perkara Tahun 2016

Jen is Perkara

Sisa Perkara 2015

Perkara Masuk 2016

Cabut Perkara

Perkara Perdata : a. Gugatan/Sederhana 16 56 b. Permohonan 1 188 Perkara Pidana : a. Biasa 66 418 b. Anak 17 c. Praperadilan 2 d. Ringan 207 e. Lalu Lintas 58.794 Jumlah 83 59.682 Berdasarkan data-data tersebut maka

6 5

Sisa 2016

M inutasi 2016

24 1

46 188

58 349 17 2 207 58.794 11 83 59.603 realisasi indikator kinerja ini

pada tahun 2016 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Sisa Perkara tahun lalu vanq diminutasi Realisasi = -----------------—------------- ---------- ------—------------- x 100% Jumlah Sisa Perkara tahun lalu 83 perkara 83 perkara * 100% = 100%



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian untuk indikator kinerja ini adalah se b e sa r100 %.

Realisasi Capaian = ------------- x 100% Target 100% 100%

A A n/

------ x 100% = 100%

Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2016, ternyata dapat tercapai 100 %. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem

kerja yang berlaku di

lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berjalan.

>

In d ika to r K inerja I.d : Persentase Perkara yang D iselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan (sampai dengan minutasi) dengan perkara yang

akan

diselesaikan

(saldo

awal

dan

perkara

yang

masuk),

difungsikan sebagai berikut :

Perkara vanq Diselesaikan (sampai denqan Minutasi) Realisasi = ----------- — —— ---- —— --------- — ------ —----- -------------- x 100% Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk I-A

I ■

y

<-V

V

I

<-V

S

^ AAf l /

Target penyelesaian perkara pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Untuk tahun 2015 dan 2016, indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase

Perkara yang

Diselesaikan” pada tahun 2016




Tabel Indikator Kinerja I.d :

NO

KINERJA UTAMA

1

Meningka tnya penyelesa ian perkara


Persentase perkara yang diselesaikan

D

TARGET 2016

REALISA SI 2016

CAPAIAN 2016

100%

99.73%

99.73%

Penyelesaian perkara perdata : Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2015 yang menjadi saldo awal perkara perdata tahun 2016 berjumlah 17 (tujuh belas) perkara. Selama tahun 2016 perkara perdata masuk berjumlah 244 (dua ratus empat puluh empat) perkara, 11 (sebelas) perkara yang dicabut , 255 (dua ratus lima puluh lima) perkara yang putus , dan sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) berkas perkara yang diminutasi. Sedangkan sisa perkara Tahun 2016 yang belum diputus sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 2016:

Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2016 Jen is Perkara Perkara Gugatan/Sederhana Perkara Permohonan Jumlah

Sisa 2015

Masuk 2016

C abut

Putus 2016

Sisa 2016

M inutasi 2016

16

56

6

42

24

46

1

188

5

183

1

188

17

244

11

225

25

234

Berdasarkan

data-data

tersebut

maka

realisasi

penyelesaian

perkara perdata pada tahun 2016 adalah sebesar 89.65 %, dengan perhitungan sebagai berikut : P erka ra yyanq D iselesaikan (sam rpai denqan M inutasi)J t-J R ealisasi = ---------- — —— ---- —— -----------------------------------------------Saldo Awal P erka ra + P erka ra Masuk i-a

i ■

v

^ A n n / —

----- —------- ------

234

= — x 100% 261

= 89.65%



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian untuk penyelesaian perkara perdata adalah sebesar 89.65 %.

Realisasi Capaian = ------------- x 100% Target =

100%

x 100%

= 89.65% Penyelesaian perkara pidana Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2015 yang menjadi saldo awal perkara pidana tahun 2016 berjumlah 66 ( enam puluh enam ) perkara. Selama tahun 2016 perkara pidana masuk berjumlah 59.438 (lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan) perkara, perkara yang diputus sebanyak 59.444 (lima puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan) perkara, dan sebanyak 59.369

(lima puluh

Sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan) berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus tahun 2016 sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 2016 :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Tahun 2016 Jen is Perkara

Sisa 2015

Masuk 2016

Putus 2016

Sisa 2016

M inutasi 2016

Pidana Biasa : a. Biasa b. Anak c. Praperadilan d. Ringan e. Lalu Lintas Jum lah

66 -

418 17 2 207 58.794 59.438

424 17 2 207 58.794 59.444

58 -

349 17 2 207 58.794 59.369

Berdasarkan

66

data-data

tersebut

maka

58 realisasi

penyelesaian

perkara pidana pada tahun 2016 adalah sebesar 99.77 %, dengan perhitungan sebagai berikut :



P e rk ara Pidana vanq Diselesaikan (sam pai denqan m inutasi Realisasi = --------------—----- —— -----------—------- —--------------------- x 100% (Saldo Awal P e rk ara + P e rk ara Masuk

=^

59.504

x 100%

= 99.77% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian penyelesaian perkara pidana adalah sebesar 99.77 %.

Realisasi Capaian = ------------- x 100% Target =

100%

x 100%

= 99.77% Penyelesaian perkara keseluruhan Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Negeri

Indramayu

secara keseluruhan pada tahun 2016, meliputi penyelesaian Perkara Perdata dan Perkara Pidana. Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 2016 :

Tabel Keadaan Perkara Tahun 2016 Jenis Perkara Perkara Perdata : a. Gugatan/GS b. Permohonan Perkara Pidana : a. Biasa b. Anak c. Praperadilan d. Ringan e. Lalu Lintas Jumlah

Sisa 2015

Masuk 2016

Cabut

Putus 2016

Sisa 2016

Minutasi 2016

16 1

56 188

6 5

48 188

24 1

46 188

66 83

418 17 2 207 58.794 59.682

11

424 17 2 207 58.794 59.680

58 83

349 17 2 207 58.794 59.603

Berdasarkan

data-data

tersebut

maka

realisasi

penyelesaian

perkara secara keseluruhan pada tahun 2016 adalah sebesar 99.73 %, dengan perhitungan sebagai berikut:



Realisasi

P e rk ara yang Diselesaikan $ a i£0 ^ w ai P e rk ara + P e rk ara Masuk X 100 %

=^

59.765

x 100%

= 99.73% Berdasarkan

data-data

tersebut

maka

realisasi

penyelesaian

perkara secara keseluruhan pada tahun 2016 adalah sebesar 99.73 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Capaian = ------------- x 100% Target =™

100%

x 100%

= 99.7%

>

In d ika to r K inerja I.e : Persentase Perkara yang D iselesaikan dalam Jangka W aktu M aksim al 5 Bulan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan (di luar sisa perkara), difungsikan sebagai berikut :

P erk ara yanq Diselesaikan Max. 5 bulan Realisasi = —— ---------------- ---------—— ;----- ------ —----— x 100% P e rk ara yang H arus Diselesaikan Max. 5 Bulan

Target

Indikator

Kinerja

ini

pada Tahun

2016,

sebagaimana

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Untuk tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase

Perkara yang

Diselesaikan” pada tahun 2016

ditampilkan pada tabel berikut :



Tabel Indikator Kinerja I.e : KINERJA UTAMA



Persentase perkara diselesaikan e dalam jangka waktu 5 bulan

NO.

1

TARGET 2015

100%

REALISASI 2015

CAPAIAN 2015

99.77%

99.77%

Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 5 (lima) bulan diterapkan khusus untuk penyelesaian perkara perdata gugatan dan perkara pidana biasa. Sedangkan ketentuan penyelesaian perkara adalah sampai dengan penyelesaian minutasi berkas perkara.

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN DALAM JAN G KA W AKTU < 5 BULAN Selama tahun 2016 perdata gugatan yang didaftarkan sebanyak 48 (empat puluh delapan) perkara, diputus sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara.

Jumlah perkara perdata gugatan yang ditargetkan

penyelesaiannya dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan di tahun 2016 adalah

sebanyak

46

(empat

puluh

dua)

perkara.

Tabel

berikut

menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 2016:

Jenis Perkara

Sisa 2015

Masuk 2016

Putus 2016

Cabut

Sisa 2016

Perdata Gugatan

16

48

46

6

24

Jum lah

16

48

46

6

24

Pada tahun 2016, dari 46 (empat puluh enam ) perkara perdata gugatan yang ditargetkan, diselesaikan

jangka

waktu

sebanyak 35 (tiga puluh <

5

(lima)

bulan.

lima) perkara Tabel

berikut

menggambarkan keadaan perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan pada Pengadilan Negeri Indramayu selama tahun 2016.



Jen is Perkara

Target Perkara Gugatan

Perkara selesai < 5 Bulan

Perkara Selesai > 5 Bulan

Perdata Gugatan/Sederhana

46

35

11

Jum lah

46

35

11

Berdasarkan

data-data

tersebut

maka

realisasi

penyelesaian

perkara perdata gugatan dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 7%, dengan perhitungan sebagai berikut: P e rka ra Perdata Guqatan vanq D iselesaikan Max. 5 bulan R ealisasi = ----------------- ------ --------------------------------- ------ ------------ ----- -— x 100% P erka ra Perdata Gugatan yang H arus D iselesaikan Max. 5 Bulan

=— X 100% 46 = 76.09%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian penyelesaian perkara perdata gugatan dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan adalah 89.67 %.

Realisasi Capaian = ------------- x 100% Target Capaian = r

100%

x 100%

= 76.09%

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA DALAM JA N G KA W AKTU < 5 BULAN > Sisa perkara pidana biasa tahun 2015 sebanyak 66 (enam puluh enam) perkara. Selama tahun 2016 terdaftar sebanyak 59.436 perkara yang masuk dan telah diputus sebanyak sebanyak 59.369, sedangkan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 58 perkara. Jumlah perkara pidana biasa yang ditargetkan penyelesaiannya dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan adalah sebanyak 59.438 perkara.



Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana biasa pada Pengadilan Negeri Indramayu pada tahun 2016 : Jen is Perkara

Sisa 2015

Masuk 2016

Putus 2016

Sisa 2016

Pidana Biasa

66

418

424

58

Pidana Anak

-

17

17

-

Pra Peradilan

-

2

2

-

Pidana Cepat : a. Ringan b. Lalu Lintas Jum lah

-

207 58.794 59.438

207 58.794 59.444

-

66

58

Pada tahun 2016, dari 59.504 perkara yang ditargetkan, seluruhnya diselesaikan

dalam

jangka

waktu

<

5

(lima)

bulan.

Tabel

berikut

menggambarkan keadaan perkara pidana biasa yang diselesaikan dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan pada Pengadilan Negeri Indramayu selama tahun 2016:

Jum lah Perkara yang D itargetkan

Perkara selesai < 5 Bulan

Perkara Selesai > 5 Bulan

Pidana Biasa

484

349

0

Pidana Anak

17

17

0

Pra Peradilan

2

2

0

Pidana Cepat : c. Ringan d. Lalu Lintas

207 58.794

207 58.794

0

Jum lah

59.504

59.369

0

Jen is Perkara

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana biasa dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 99.77 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi =

Perkara Pidana Biasa yang Diselesaikan Max. 5 bulan x 100% Perkara Pidana Biasa yang Harus Diselesaikan Max. 5 Bulan

59.369 59.504

=

x 100%

99.77%



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian penyelesaian perkara pidana biasa dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 99.77 %.

Realisasi Capaian = ------------- x 100% Target =™ x 100% 100 % = 99.77%

KESELURUHAN PENYELESAIAN PERKARA DALAM JA N G KA W AKTU < 5 (LIMA) BULAN Berdasarkan

uraian

di

atas,

dapat

dianalisa

bagaimana

tingkat

penyelesaian perkara dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan yang ditangani Pengadilan Negeri Indramayu secara keseluruhan pada tahun 2016, meliputi penyelesaian perkara perdata gugatan dan perkara pidana biasa.

Perdata Pidana Biasa Jum lah

a 5 .2 S5 2 0

Jen is Perkara

16 66 83

Masuk 2016 48 59.438 59.674

Putus 2016 46 59.444 59.678

C abut

Sisa 2016

11 11

24 58 83

Pada tahun 2016, dari 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) perkara yang ditargetkan, perkara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan adalah sebanyak 371 perkara, sedangkan penyelesaian 47 perkara membutuhkan waktu > 5 (lima) bulan. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

< 5 (lima) bulan

pada

Pengadilan Negeri Indramayu selama tahun 2016 :

Jen is Perkara Perdata Pidana Biasa Jum lah

Jum lah Perkara Yang D itargetkan 46 59.504 59.504

Perkara selesai < 5 Bulan 35 59.369 59.369

Perkara Selesai > 5 Bulan 11 135 146

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan pada Pengadilan Negeri Indramayu selama tahun 2016 adalah sebesar 99.73%, dengan perhitungan sebagai berikut: H alam an 39 dari 82 halaman


„

.

P e r k a r a y a n q D is e le s a ik a n M a x .5 b u la n

.

x 100% Realisasi = ----------------------------------------------------P e r k a r a y a n g H a r u s D is e le s a ik a n M a x .5 B u la n

=

59.504

x 100%

= 99.77% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian penyelesaian perkara dalam jangka waktu < 5 (lima) bulan pada Pengadilan Negeri Indramayu selama tahun 2016 adalah sebesar 99.77 %.

Realisasi Capaian = ------------ x 100% Target 99.73 % nnn. = ------- x 100% 100 % _

= 99.77% 2) P eningkatan E fektifita s Pengelolaan Perkara

Sasaran efisiensi

ini dimaksudkan

penyelenggaraan

untuk menggambarkan efektivitas dan

peradilan

dalam

penyelesaian

perkara

di

Pengadilan Negeri Indramayu. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

sasaran

Perkara” meliputi 5 (lima)

"Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

indikator kinerja yang diwujudkan

melalui

pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi

dan

capaian

indikator

kinerja

sasaran

"Peningkatan

Efektivitas Pengelolaan Perkara” pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran II: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara __________ KINERJA TARGE REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA NO UTAMA UTAMA T 2015 2015 2015 Persentase berkas yang diajukan 98.48% 100% Peningkat A banding, kasasi, PK 98.48% yang disampaikan an secara lengkap 2 efektifitas pengelola Persentase berkas an perkara yang diregister dan B 100% 100% 100% siap didistribusikan ke Majelis



C

D E

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

>

In d ika to r K inerja II.a : Persentase Berkas yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disam paikan secara lengkap

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut :

Realisasi =

lum la h berkas vanq diajukan Bandinq, Kasasi dan PK vanq lenqkan /urntah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK X 100%

Target

indikator

kinerja

ini

pada

Tahun

2016,

sebagaimana

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap”

pada

tahun

2016

serta

perbandingannya

dengan

tahun

sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Keseluruhan Upaya Hukum Perkara Pidana Tahun 2016 Jenis Perkara Banding Kasasi PK Jum lah

Sisa 2015 2 5 2 9

Masuk 2016 14 9 1 24

C abut 2016 1 1

K irim 2016 16 14 2 32

Sisa 2016 2 8 1 11



Tabel Keseluruhan Upaya Hukum Perkara Perdata Tahun 2016

Jenis Perkara Banding Kasasi PK Jum lah

Sisa 2015 3 2 2 7

Masuk 2016 16 8 5 29

Cabut 2016 1 1 0 2

K irim 2016 16 7 7 33

Sisa 2016 2 2 0 4

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 98.48%, dengan perhitungan sebagai berikut : lu m la h berkas vanq diajukan Bandinq, Kasasi dan PK vanq lenqkap X 100% RealiSaSi = ---------- J u r n l a h l r k a s y L g d i a j u k a n l nding, K a s a s ila n P K

=— x 100% 66 = 98.48 % Capaian diperoleh dengan

membandingkan antara realisasi dan

target, dimana pada tahun 2016 indikator kinerja ini tercapai 98.48 %.

Realisasi Capaian = ----------- x 100% Target =“ x 100% 100 % = 98.48%

> In d ika to r K inerja II.b : Persentase berkas yang d ire g is te r dan siap d id is trib u s ik a n ke M ajelis

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas perkara yang didistribusikan ke Hakim/Majelis dengan berkas perkara yang diterima Kepaniteraan, difungsikan sebagai berikut :

lumlah berkas perkara vanq didistribusikan ke hakim/Majelis Realisasi = ---------- ——— --------- ------------- ---------- ---------------------- x 100% Jumlah berkas perkara yang diterima kepaniteraan n

7 *

*

Target

1

J

indikator

kinerja

y

ini

t-/

/

pada

Tahun

2016,

j

r \r \c \f

sebagaimana

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %.



Untuk tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya.

Realisasi dan capaian indikator kinerja

"Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis” pada tahun 2016 pada tabel berikut ini :

Ta pel Indikator Kinerja II b INDIKATOR KINERJA KINERJA NO UTAMA UTAMA Persentase Peningkatan berkas yang efektifitas diregister dan 2 b pengelolaan siap perkara didistribusikan ke Majelis

TARGET 2016

REALISA SI 2016

CAPAIAN 2016

100%

100%

100%

Selama tahun 2016, total perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Indramayu berjumlah 59.682 (lima puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua) perkara. Seluruh berkas perkara tersebut telah didistribusikan

kepada

Hakim/Majelis

yang

ditunjuk

berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim/Majelis untuk memeriksa perkara bersangkutan. Adapun keadaan pendistribusian perkara kepada Majelis Hakim/Hakim adalah sebagai berikut :

Tabel Perkara Perdata Tahun 2016 Masuk 2015 56

Sudah Dibagi 56

Belum Dibagi -

Perdata Permohonan

188

188

-

Jum lah

244

244

-

Jen is Perkara Perdata Gugatan

Tabel Perkara Pidana Tahun 2016 Jen is Perkara Pidana Biasa : a. Biasa b. Anak c. Praperadilan d. Ringan Lalu Lintas Jum lah

Masuk 2015

Sudah Dibagi

Belum Dibagi

418 17 2 207 58.794 59.438

.418 17 2 207 58.794 59.438

-



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

lumlah berkas perkara vanq didistribusikan ke hakim/Majelis Realisasi = ------------ ——— -------- ------------- ---------- -------------------------x 100% Jumlah berkas perkara yang diterima kepaniteraan n

7 *

*

=

J

59.682

1y / j

r \ r \c \ f

x 100%

= 100% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.

Realisasi Capaian = ------------- x 100% T arget = — x 100% 100 = 100%

> In d ika to r K inerja II.c : Persentase penyam paian pem beritahuan relaas putusan tep at w aktu, tem pat dan para pihak

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, difungsikan sebagai berikut : Relaas Pem berita huan Putusan yang tepat waktu, tepat dan para p i hak R ealisasi = ----------------------------------------— -- ----------------------------------------------* 100% Jum la h berkas putusan

Target

indikator

kinerja

ini

pada

Tahun

2016,

sebagaimana

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Untuk tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya.


"Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini.



___________ _______ Tabel Indikator Kinaerja II.c__________________ INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA NO UTAMA 2016 2016 2016 UTAMA Persentase penyampaian Peningkatan pemberitahuan efektifitas 2 C relaas putusan 100% 100% 100% pengelolaan tepat waktu, perkara tempat dan para pihak Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan di persidangan,

Pengadilan

Negeri

wajib

memberitahukan

isi

putusan

tersebut pada waktu, tempat, dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut.

Putusan yg harus diberitahukan

Jenis Perkara

Perdata Gugatan/Sederhana Perdata Permohonan Jumlah

Pelaksanaan Relaas oleh Jurusita terlambat, tepat salah waktu, tempat, tidak tempat salah dijalankan dan para para pihak pihak

46

46

-

-

188 234

188 234

-

-

Selama tahun 2016, terdapat 46 putusan perkara perdata gugatan, 188 perkara permohonan dan putusan perdata gugatan tersebut harus diberitahukan

amar

putusannya

kepada

kedua

berperkara atau dengan menyampaikan Relaas

belah

pihak

yang

Pemberitahuan Putusan

oleh Jurusita.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut: „

.

Relaas tepat w aktu,tem pat dan p a ra pihak Jum lah berkas putusan

.

Realisasi = ---------- --------- ,— --------- ---- ----- x 100% 234 =— x 100% 234 = 100%



Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.

Realisasi Capaian = ----------- x 100% Target 100 % x 100% 100 %

= 100% > In d ika to r K inerja II.d : Prosentase penyitaan tep at w aktu dan tem pat

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan, difungsikan sebagai berikut:

Pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Realisasi = ----------------------- ------------------------------------ x 100% Permohonan Penyitaan

Target

indikator

kinerja

ini

pada

Tahun

2016,

sebagaimana

ditetapkan melalu Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Untuk tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. "Persentase

penyitaan


tepat waktu

dan tempat” pada tahun 2016


Tabel Indikator Kinerja II.d

NO

KINERJA UTAMA

2


INDIKATOR KINERJA UTAMA D

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

100%

100%

100%

Selama tahun 2016, tidak ada permohonan penyitaan yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu sehingga tidak ada realisasi untuk indikator kinerja ini. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini dinyatakan tercapai 100 %.



> In d ika to r K inerja II.e : Persentase Ratio M ajelis Hakim terhadap perkara

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara ratio penanganan perkara tahun berjalan (jumlah perkara masuk yang diperiksa secara majelis dibandingkan dibagi jumlah majelis yang ada) dengan ratio penanganan perkara yang ditetapkan. Ratio penanganan perkara yang ideal ditetapkan sebesar 100 (seratus), difungsikan sebagai berikut : Jumlah P e r k a r a Miiiuk ] urn lal 1 Majelis

1 0 0 p e r k a r a / m a je lis

Target

indikator

kinerja

ini

pada

Tahun

2016,

sebagaimana

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Untuk tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Ratio Hakim/Majelis Hakim terhadap perkara” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja II.e IN DIKATOR KINERJA K[INERJA NO UTAMA UTAMA Ratio Peningkatan Majelis efektifitas e Hakim pengelolaan terhadap perkara perkara

TARGET 2016

REALISA SI 2016

CAPAIAN 2016

100%

100%

100%

Dari seluruh perkara yang didaftarkan selama tahun 2016, sebanyak 59.674

yang

diperiksa

Majelis

Hakim/Hakim.

Tabel

berikut

menggambarkan rasio penanganan perkara tersebut :

Jenis Perkara Perdata Pidana Jum lah

Perkara yang d ip e riksa m ajelis 236 59.438 59.674

Jum lah M ajelis 11 11

Rasio Penanganan Perkara 21.45 5.403.45 5.424.91



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut : ;umLah I’crknrd Masklk -

faint? Ptfntintfurmn P erkara

x

1 0 0

%

Realisasi = 5A24,91 x 100% 5 .424.91

= 100% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %. R e a lis a s i

C u p a i u n — --------------------x 1 0 0 %

T a rg e t

100 % 100 %

= ------ x 100%

AAfl/

= 100% 3) P eningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Indikator

kinerja

yang

ditetapkan

untuk

mengukur

keberhasilan

sasaran "Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan NO

3

KINERJA UTAMA

TARGET 2015

REALISASI 2015

CAPAIAN 2015

a

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

25%

25%

b

Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang bht yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%





Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

>

In d ika to r K inerja III.a : Persentase perm ohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang d itin d a k la n ju ti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan. PermwAonnn£AiefciiS!'ytlnjyDitinflfiJc(un/«(£

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2015 dan 2016 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja III.a KINERJA UTAMA


TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara A perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

25%

25%

NO

1

Dari 16 (enam belas) putusan yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2016.

Sebanyak

4

(empat)

permohonan

telah

selesai

dieksekusi.

Rinciannya ditampilkan pada tabel di bawah ini :

a 5

Eksekusi Putusan

S 2 0

Jenis

11

Masuk

Proses

Selesai

C abut

Sisa 2016

5

4

4

-

12




P m o fo w a Eksekusl yanq

Mlisnsi = --------- :------- — — 1----------------------- ;------x 100%

Permhonan E km u si yang Diajukan

= 4 perkara x 100% 16 p e r k a r a

= 25%

Capaian diperoleh dengan


target, dimana pada tahun 2016 indikator kinerja ini tercapai 100 %.

= — x 100% 100 % = 25% Indikator Kinerja

III.b : Persentase pelaksanaan

kegiatan hakim

pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan BHT yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan BHT

Jumlah putusan BHT yang ditindaklanjuti ^

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2015 dan 2016 sasaran strategis ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :



Tabel Indikator Kinerja III.b INDIKATOR KINERJA KINERJA NO UTAMA UTAMA Persentase pelaksanaan kegiatan hakim Meningkatnya pengawas dan kepatuhan pengamat atas terhadap B putusan putusan perkara pidana pengadilan yang BHT yang ditindaklanjuti

TARGET 2016

REALISASI 2016

100%

100%

Capaian

1 0 0

%

Putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2016 berjumlah 475 perkara pidana, yang terdiri dari 443 putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya hukum, 16 putusan banding, 14 putusan kasasi dan 2 putusan kasasi. Rinciannya ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel Putusan Pidana yang berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2016

Jenis Perkara

Putus 2016

Diajukan Upaya Hukum

Pidana

443

32

Putusan yg berkekuatan Hukum Tetap Putusan B anding

Putusan Kasasi

Putusan PK

16

14

2

Total Putusan BHT ditahun 2016 475

Melalui kegiatan pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) sepanjang tahun 2016, seluruh perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu sebanyak 475 perkara, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Penuntut Umum selaku eksekutor dalam perkara pidana.




lumlahputusanBHTvangditindaklanjuti Realisasi = - ------ ■ - ------ — x 100% lumlahPutusanBHT

= — x 100% 475

= 100% Capaian diperoleh dengan

membandingkan antara realisasi

dan


Realisasi

Capaian = —------- x 100% Target

— x 100% 100 %

4) P eningkatan A kse p ta b ilita s Putusan Hakim

Indikator

kinerja

yang

ditetapkan

untuk

mengukur

keberhasilan

sasaran "Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim” meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

NO

1

KINERJA UTAMA

Peningkatan akseptabilitas a putusan Hakim


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

TARGE T 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2015

100%

92.59%

92.59%

Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi yang perkaranya diputus bebas.



Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum, difungsikan sebagai berikut:

ju m la h p e rk a ra y a n g tid a k m e n g a ju k a n upa ya h u ku m

^

jum la h putusan ru n g menjadi dasar p en g a jua n upava hukum

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2015 dan 2016 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Dari jumlah 878 putusan pada tahun 2016, yang tidak diajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 813 putusan. Keadaan table perkara yang tidak diajukan upaya hokum berikut :

Putus 2016

Perkara yang diajukan Upaya Hukum

Perkara yang tid a k Diajukan Upaya Hukum

1

2

3

(2-3)

234

33

201

644

32

612

878

65

813

a r ta rk rd ee PP

Jenis Perkara

Perkara Pidana Jum lah

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 96.87 %, dengan perhitungan sebagai berikut : R ealisasi

p u [u sa n y a n g

menj acn dasar pengajuan upaya hukum x 100 /u

= — x 100% 878

= 92.59%


membandingkan antara

realisasi dan

target, dimana pada tahun 2016 indikator kinerja ini tercapai 96,87 %.



Realisasi C a p a i a n = ----------------x 100% Target

92 .59% 100 %

x 100%

= 92.59% 5) Peningkatan A k s e p ib ilita s Masyarakatan Terhadap Peradilan (Acces to Justice )

Indikator

kinerja

yang

ditetapkan

untuk

mengukur

keberhasilan

sasaran "Peningkatan Aksepbilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to Justice)” meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran Peningkatan Aksepibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (A csess to justice) :

NO

KINERJA UTAMA

a

5


b

c

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

-

-

-

-

-

-

100 %

100 %

100 %

Adapun analisis Indikator pada sasaran V tersebut :



>

In d ika to r K inerja V.a : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk, difungsikan sebagai berikut :

jum lah perkara prodeo yang diselesaikan jum lah perkara prodeo yang masuk

Target terhadap

indikator kinerja

peradilan

diselesaikan,

dalam

sebagaimana

untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat poin

presentase

perkara

prodeo

yang

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun

2016 tidak ditargetkan. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja V.a

NO

KINERJA UTAMA

1



a

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

-

-

-

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2016, tidak ada perkara yang diajukan secara prodeo,

Jen is Perkara Perkara Perdata Perkara Pidana Jumlah

Masuk 2016 -

M inutasi Sisa 2016 2016 -

-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah tidak ada pengajuan perkara secara prodeo.



Sehingga tidak ada capaian yang diperoleh atas perkara yang diajukan secara prodeo pada tahun 2016.

>

In d ika to r K inerja V.b : Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat dengan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat, difungsikan sebagai berikut :

jum lah perka ra yang diselesaikan secara zitting plaatz jum lah perka ra yang dibawa ke lokasi zitting plaatz

Pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena tidak memiliki zetting plaat.

Tabel Indikator Kinerja V.b

NO

KINERJA UTAMA

5


>


b

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

TARGET 2015

REALISA SI 2015

CAPAIAN 2015

-

-

-

In d ika to r K inerja V.c : Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara amar putusan perkara yang dipublikasikan di website dengan jumlah perkara yang selesai, difungsikan sebagai berikut:



amar putusan perkara yang dipublikasikan di wibe site

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja V.c

NO

KINERJA UTAMA

5


INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase (amar) putusan c perkara yang dapat diakses secara on line

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIA N 2015

100 %

100 %

100 %

Selama tahun 2016, dari total 884 putusan perkara, yang dapat diakses secara online sebanyak 234 putusan perkara perdata dan 650 perkara pidana.

Tabel Putusan yang dipublikasikan Tahun 2016 Perkara Selesai

Putusan yg d ip u b lika sika n

Sisa yang tid a k d ip u b lika sika n

234

234

-

Perkara Pidana

650

650

-

Jum lah

884

884

-

Jenis Perkara a r ta rk rd ee PP

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas 57able57tor kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:



jum lah putusan dipublikasikan R e a lis a s i = --------- —------------------------ x 100% jum lah putusan selesai

= — x 100% 884

= 100% Capaian diperoleh dengan



Realisasi Capaian = --------------- x 100 %

Target

= — x 100% 100 % = 100% 6) P eningkatan K ualitas Pengawasan

Indikator

kinerja

yang

ditetapkan

untuk

mengukur

keberhasilan

sasaran "Peningkatan Kualitas Pengawasan” meliputi 2 (dua) 58able58tor kinerja

yang

diwujudkan

melalui

manajemen peradilan umum. Sasaran

pelaksanaan

program

peningkatan

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

ini pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada 58able berikut ini :

Tabel Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan

NO

6


KINERJA UTAMA

TARGET 2016

a

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

b

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%


REALISASI 2016

CAPAIAN 2015

100%

100%



Adapun analisis Indikator pada sasaran VI tersebut :

> In d ika to r K inerja VI.a : Persentase pengaduan m asyarakat yang d itin d a kla n ju ti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal,

difungsikan

sebagai

berikut:

Jumlah Penqaduan vanq ditindak laniuti Realisasi = ---------------------- — ------------;---------------------- x 100% Jum lah pengaduan Target table indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100%. Selama tahun 2016 dan tahun sebelumnya, tidak ada pengaduan yang dilaporkan sehingga tidak ada realisasi untuk indikator kinerja ini, dan digambarkan pada table berikut ini :

NO

6

Tabel Indikator Kinerja Pengaduan Masyarakat INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA UTAMA 2016 UTAMA Persentase Meningkatnya pengaduan 100% kualitas a masyarakat pengawasan yang ditindaklanjuti

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

100%

100%

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 mencapai target sebesar 100%. Karena selama tahun 2016 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk ke Pengadilan Negeri Indramayu, maka realisasi dianggap 100%.



>

In d ika to r K inerja VI.b :Persentase tem uan hasil pem eriksaan eksternal yang d itin d a kla n ju ti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal, difungsikan sebagai berikut:

Jum lah tem uan ditindaklanjuti Realisasi = ------------------— ------------------------ x 100% Jum lah tem uan Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian kinerja ini pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

NO

KINERJA UTAMA

6


INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase temuan hasil pemeriksaan b eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET 2016

REALISASI 2016

CAPAIAN 2016

100%

100%

100%

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 mencapai target

sebesar

100%.

Karena

seluruh

temuan

yang

diperoleh

saat

pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2015, telah ditindaklanjuti.

Jum lah Temuan

Sudah d itin d a k lanjuti

Belum d itin d a k lanjuti

Kepaniteraan

3

3

-

Kesekretariatan

2

2

-

Jum lah

5

5

-

K lasifikasiTem uan

Jum lah tem uan ditindaklanjuti Realisasi = ----------------- — ------------------------- x 100% Jum lah Temuan 5 tem uan 5 temuan

„

= ---------- x 100% = 100% H alam an 60 dari 82 halaman





Realisasi Capaian = ------------- x 100% T arget = 100% x 100% = 100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya

serta

untuk

mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan A d m in istra si Pada tahun 2016, jumlah anggaran DIPA (01)

sesuai tertera pada

Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5.684.509.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), sedangkan jumlah anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 152.470.000 (Seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah ) Terjadi Revisi pada DIPA (01) yaitu Penambahan Pagu Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 989.493.000,- (Sembilan Ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah Anggaran DIPA (01), sebesar Rp. 6.674.002.000,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh empat juga dua ribu rupiah) total anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) seluruhnya pada Tahun 2016 sebesar Rp.

6.826.472.000,- (Enam milyar

delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Indramayu tahun anggaran 2016, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai

berikut : Pagu

dan

realisasi

anggaran

untuk

DIPA

(01)

Badan

Urusan

Administrasi dapat dilihat pada table berikut :



NO

PAGU DIPA

PAGU REVISI

PAGU REALISAI

%

Rp. 4.886.970.000

Rp. 5.876.463.000

Rp. 5.809.490.668

98.86

KEGIATAN

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

Rp. 659.539.000

Rp. 659.539.000

Rp. 643.470.303

97.56

4

Belanja Modal

Rp. 138.000.000

Rp. 138.000.000

Rp. 137.700.525

99.78

Rp. 5.684.509.000

Rp. 6.674.002.000

Rp. 6.590.661.496

98.75

JUMLAH

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium berkaitan dengan belanja modal

Rencana Kerja A nggaran K em enterian/Lem baga (R KA-KL) Pagu Belanja Pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan

Negeri

Indramayu

sebesar Rp.

5.876.463.000,- (Lima

milyar

delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.809.490.668 (Lima milyar delapan ratus Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2016, dapat dilihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap 98.86 % dengan perincian belanja pada tabel berikut:



Tabel Pagu Belanja Pegawai No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KODE

KEGIATAN

AKUN

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151

Belanja Gaji Pokok Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami /Isteri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj.Struktural PNS Belanja Fungsional PNS Belanja Tunj.PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Umum PNS

REALISASI

(Rp)

(Rp)

%

2.470.563.000 34.000 196.646.000 67.286.000 46.390.000 2.194.565.000 296.225.000 145.757.000 400.224.000 26.293.000 32.480.000

2.550.025.340 32.727 194.570.310 66.241.970 46.390.000 2.120.365.000 264.374.261 143.608.860 381.852.000 9.555.000 32.475.200

5 .8 7 6 .4 6 3 .0 0 0

5 .8 0 9 .4 9 0 .6 6 8

512211 Belanja Uang Lembur J UMLA H

PAGU

9 8 ,8 6 %

Sisa A nggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,

tercatat total sisa

pagu

belanja

pegawai

sebesar

Rp.

66.972.332,- (Enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 1,14 % dari total pagu yang tersedia.

Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam didalamnya

kurun

waktu

satu

pemeliharaan dan perjalanan.

tahun

anggaran

Perhitungan

belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya ditetapkan,

sedangkan

penilaian

terhadap

dan Rincian Anggaran

Belanja

(RAB).

yang

pekerjaan

ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar (TOR)

dan

Belanja

penilaian telah

yang

Term

termasuk

belum

Of Reference

barang

meliputi

belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Rencana Kerja A nggaran K em enterian/Lem baga (R K A -K L) Pagu Belanja Barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu sebesar Rp. 659.539.000,- (Enam ratus lima puluh sembilan juta Rupiah).



Pelaksanaan Aanggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2016, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 643.470.303 (Enam ratus empah puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2016, dapat dilihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 97,56 % dengan perincian belanja pada tabel berikut : Tabel Pagu Belanja Barang KODE

KEGIATAN

AKUN 521111 521113 521114 521115 521119 521811 522111 522112 522113 523111 523121 521211 521219

B e la n ja K e p e r lu a n P e rk a n to ra n B e la n ja p e n a m b a h D aya ta h a n tu b u h B e la n ja p e n g ir im a n s u r a t d in a s p o s p u s a t B e la n ja H o n o r o p e r a s io n a l s a t u a n k e r ja B e la n ja O p e r a s io n a l L a in n y a B e la n ja b a r a n g p e r s e d ia a n b a r a n g k o n s u m s i B e la n ja L a n g g a n a n L is t rik B e la n ja L a n g g a n a n T e le p o n B e la n ja L a n g g a n a n A ir B e l. B ia y a P e m e lih a r a a G edung & bangunan B e l. B ia y a P e m e lih a r a a P e r a la t a n d a n m e s in B e la n ja B a h a n B e l. B a ra n g N o n O p e s a io n a l la in n y a

523121

B e la n ja P e m e lih a r a a n P e r a la t a n d a n m e s in

524111

B e l. P e r ja la n a n B ia s a

Total Belanja Barang

PA G U

REALISASI

SISA

( Rp )

( Rp )

ANGGARAN

%

1 8 8 .3 5 8 .0 0 0

1 8 7 .2 5 6 .8 2 0

1 .1 0 1 .1 8 0

1 .6 8 0 .0 0 0

1 .6 6 9 .0 0 0

1 1 .0 0 0

1 2 .0 0 0 .0 0 0

8 .5 4 7 .3 8 5

3 .4 5 2 .6 1 5

6 0 .2 4 0 .0 0 0

6 0 .2 4 0 .0 0 0

-

3 .5 5 0 .0 0 0

3 .5 5 0 .0 0 0

-

4 1 .7 6 0 .0 0 0

4 0 .1 2 9 .0 0 0

1 .6 3 1 .0 0 0

1 0 5 .6 0 0 .0 0 0

1 0 1 .4 2 2 .3 4 5

4 .1 7 7 .6 5 5

4 .2 0 0 .0 0 0

2 .6 0 1 .1 3 9

1 .5 9 8 .8 6 1

1 .8 0 0 .0 0 0

1 .6 0 6 .1 0 0

1 9 3 .9 0 0

6 0 .4 0 0 .0 0 0

6 0 .3 9 5 .0 0 0

5 .0 0 0

1 0 4 .8 6 0 .0 0 0

1 0 0 .9 9 2 .5 5 1

3 .8 6 7 .4 4 9

4 .9 1 1 .0 0 0

4 .9 0 8 .1 0 0

2 .9 0 0

1 .1 0 0 .0 0 0

1 .0 7 8 .7 0 0

2 1 .3 0 0

7 .5 0 0 .0 0 0

7 .4 9 5 .0 0 0

5 .0 0 0

6 1 .5 8 0 .0 0 0

6 1 .5 7 9 .1 6 3

837

659.539.000

643.470.303

16.068.697

8 9 .0 9

2,44%

Sisa A nggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah



Rp. 16.068.597,- (Enam belas juta enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 2.44 % dari total pagu yang tersedia.

Belanja Modal Belanja

Modal

yaitu

pengeluaran

yang

dilakukan

dalam

rangka

menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

Rencana Kerja A nggaran K em enterian/ Lem baga (R K A -K L) Pagu Belanja Modal dalam DIPA tahun anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu sebesar Rp. 138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah). Belanja modal yang ada diperuntukan untuk Pengadaan Server IT, CCTV, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, serta sarana fasilitas perkantoran.

Pelaksanaan Anggaran Dari Pagu Belanja Modal Tahun anggaran 2016, anggaran belanja modal yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 137.700.525 (Seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi s ampai deng an 31 Dese mber 2016 , dapat kita lihat pada Pagu Belanja Modal yang terserap 99 .78% dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO

KODE AKUN

1

532111

2

532111

KEGIATAN Belanja Modal (perangkat pengolah data dan komunikasi) Belanja Modal (Peralatan dan fasilitas perkantoran)

Total Belanja Modal

REALISASI

SISA ANGGAR AN

%

97.709.175

290.825

0.30

40.000.000

39.991.350

8.650

0.20

138.000.000

137.700.525

299.475

0.22

PAGU

98.000.000



Sisa A nggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari Pagu Belanja Modal adalah Rp. 299.475,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0,22 % dari total pagu yang tersedia.

2.

DIPA (03) D itjen Badan Peradlan Umum Belanja barang pada DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan dan

meningkatkan

kualitas

aparatus

teknis

peradilan

dengan

menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Rencana Kerja A nggaran K em enterian/Lem baga (RKA/KL)

Besarnya Pagu Belanja Barang dalam DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu adalah Rp. 152.470.000,- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terjadi Revisi Anggaran Pagu Belanja Barang akan

tetapi Revisi tersebut tidak enyebabkan Perubahan pada Pagu DIPA Tahun 2016. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Indramayu.

Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2016, anggaran belanja barang

yang terserap atau terealisasi sampai dengan 31 Desember 2016

sebesar Rp. 135.981.500 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2016, dapat dilihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap 89,19 % dengan perincian belanja pada tabel berikut :



Tabel Pagu Belanja Barang KODE AKUN

KEGIATAN

PA GU

REALISASI

SISA

( Rp )

ANGGARAN

( Rp )

%

521811

Bel Barang Persediaan Barang Konsumsi

4,168,000

2,932,300

1,235,700

522131

Belanja Jasa Konsultan

36,000,000

36,000,000

-

73,480,000

58,425,200

15,054,800

20.49%

32,410,000

32,404,000

6,000

0.02%

6,300,000

6,220,000

80,000

1.27%

521211 521811

Belanja Bahan, konsumsi Peng aman an/terd akwa Bel Barang Persediaan Barang Konsumsi

524111

Belanja Perjalanan Biasa

521211

Belanja Bahan

521811 521813

Bel Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Perjalanan Biasa Cukai, Materai dan Leges J UMLA H

29.65%

50,000

-

50,000

100.00%

50,000

-

50,000

100.00%

12,000

-

12,000

100.00%

1 5 2 ,4 7 0 ,0 0 0

1 3 5 ,9 8 1 ,5 0 0

1 6 ,4 8 8 ,5 0 0

8 9 .1 9 %

Sisa A nggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 16.488.500,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 10.81% dari total pagu yang tersedia.

D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA A. P eningkatan Sarana dan Prasarana U ntuk M endukung K inerja Ukuran capaian indikator kinerja persentase Pengadaan Sarana dan Perasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan

Persentase untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu pada tahun 2016 adalah sebesar 99,78 %. Rincian data pengadaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini ;



Tabel Sarana dan Prasarana untuk mendukung Kinerja

NO

1

2

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

TARGET

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran JUMLAH

REALISASI

TIDAK REALISASI

%

100 %

99,70 %

0,30 %

99,70 %

100 %

99,98 %

0,02 %

99,98 %

99,78 %

Berdasarkan tabel pengadaan sarana dan prasarana diatas, dapat disimpulkan persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2016 yang ditargetkan adalah 100% ternyata telah terealisasi dan mencapai target 99,78 %.



BAB IV P E N UT UP A. KESIMPULAN Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri

Indramayu Tahun 2016

merupakan

cerminan

pencapaian

kinerja

kegiatan dan sasaran Tahun 2016 berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan rencana kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan Pengadilan Negeri IndramayuTahun 2015 - 2019.

2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja yang optimal ditunjukkan pada kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badilum.

3. Adapun

pencapaian

kinerja

input/penyerapan

anggaran

Pengadilan

Negeri Indramayu Tahun 2016 :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

(DIPA 01),

dengan

kegiatan

utama

adalah

kegiatan

pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp 6.536.002.000,- (Enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ribu rupiah), atau mencakup 95,74 % dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2016.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03), dengan kegiatan utama adalah kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum,



dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp 152.470.000,- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau mencakup hanya 2.23 % dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2016.

1) K eberhasilan

Keberhasilan atas capaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari terlah berjalannya system kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu pada tahun 2016 adalah :

•

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu Tahun 2016 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan sebagian telah mencapai target.

•

Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.

•

Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

•

Proses penyelesaian perkara yang diputuskan untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

•

Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan pada tahun 2015 ini telah terealisasi seluruhnya.

2) Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tugas dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah hambatan atau kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.



Kendala atau hambatan yang ditemui pada kantor Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu diantaranya :

•

Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Nopember dan bulan Desember baik perkara perdata maupun perkara pidana cukup banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

•

Para Pihak yang berperkara sering mengulur waktu dikarenakan lokasi tempat tinggal

para pihak cukup jauh dari Kantor Pengadilan serta

sering terlambatnya didatangkannya para tananan, juga para jaksa yang sering datang terlambat sehingga terlambat pula jalannya persidangan.

B. SARAN-SARAN Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM), yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan oleh Pengadilan Negeri Indramayu dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Perencanaan program dan kegiatan secara mantap serta antisipatif agar

terhindar

dari

permasalahan-permasalahan

dalam

pelaksanaannya.

2. Peningkatan teknis

kualitas

maupun

sumber daya manusia (SDM)

non teknis yudisial,

terutama

terkait

kemampuan

dengan dalam

penggunaan tekonologi informasi (TI).

3. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan dengan cermat dan transparan, demikian juga revisi anggaran dan kegiatan dilakukan dengan

sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan

kegiatan.



4.

Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan lebih intensifmelalui pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

5.

Pemenuhan terhadap sarana danprasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana

penunjang yang

pemenuhannya

dilakukan

secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.



LAMPIRAN LAMPIRAN



Bagan O rganisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB



Bagan O rganisasi K esekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB


L aporan AkuntabiCitas K in e rja In sta n si Pem erintah (L K jIP ) P.N. In d ra m a y u 2016 S T R U K T U R O R G A N IS A S I P E N G A D IL A N N E G E R I IN D R A M A Y U

SF.K R E T A R IS

K A SU B . BAG. KE P E G A W A I A N DAN ORTALA

K A SU B . BAG. IJM UM DAN KEUANGAN K E P A N IT E R A AN PE R D A T A

Garis Koordinasi

K E P A N IT E R A AN PID A N A

K E P A N IT E R A AN HUK UM

PA N IT E R A PENGGANTI / JTJRU SITA


PENGADILAN NEGERI KLS IB INDRAMAYU Jl. Jend. Sudirman No. 183 Telp/Fax.(0234) 272309 Indramayu Website : w w w .p n -in d ram a vu .q o.id E -m ail : p e n g a d ila n .n e g e r i.in d r a m a y u .g m a il.c o m

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLS IB INDRAMAYU NOMOR: W11.U12/2& /KP.02.02/1/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN S1STEM AKUNTAB1L1TAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 2016 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI KLS IB INDRAMAYU KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IB INDRAMAYU Membaca

:

Menimbang

: a.

B a h w a untuk keJancaran P e n yu s u n a n La p o ra n S A K I P yang m encakup La p o ra n Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah ( L K jIP ) T a h u n 2 0 16 , Perjanjian Kinerja T a h u n 2 0 1 7 , R e n c a n a Kinerja T a h u n 2 0 1 7 , R e viu Indikator U ta m a dan Reviu R e n ca n a Stategis T a h u n 2 0 15 -2 0 15 pada Pengadilan Negeri indram ayu, m aka perlu m em bentuk Tim Pe n yu suna n laporan tersebut;

b.

B a h w a n a m a-n a m a yang tercantum dalam D a fta r La m pira n S u ra t Keputusan ini dipandang ca kap dan m am pu dalam m elaksanakan tugas sebagai T im Pen yusu na n La p o ra n dim aksud.

Mengingat

S u rat Sekretaris M a hka m ah A g u n g R l N o m o r 3 2 3 / S E K / O T .O I .2 /11/2 0 16 tanggal 1 7 N o v e m b e r 2 0 16 peritial Pe n ya m p a ia n L K jIP T a h u n 2 0 16 dan D o ku m e n Perjanjian Kinerja T a h u n 2 0 1 7 .

: 1.

lnstruksi Presiden Repub lik Indonesia N o m o r 7 Akuntabilitas Instansi Pem erintah;

Tahun

1999 tentang

2.

lnstruksi Presiden Repu b lik Indonesia N o m o r 5 T a h u n 2004 tentang Pe n yu su n a n D o ku m e n Pen eta p an Kinerja mulai dari Pegadilan Negeri (Tin gka t Pertam a) keatas secara berjenjang dengan berdasarkan indikator Kinerja U ta m a m asing-m asing ;

3.

Peraturan Presiden N o . 29 R a h u n 2 0 1 4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi P e m e rin ta h ;

4.

Peraturan M enteri N e g a ra P e n d a ya g u n a a n Ap a ra tu r N e g a ra N o m o r P E R /9 /M .P A N / 5 /2 0 0 7 tentang P e d o m a n U m u m Pen e tap an Indikator Kinerja U ta m a di Lingkungan Instansi Pem erintah.

5.

Peraturan M enteri N e g a ra P e n d a ya g u n a a n Ap a ra tu r N e g a ra N o m o r S E / 3 1 / M .P A N / 1 2 / 2 0 1 4 tentang Pen eta p an Kinerja serta sesuai dengan T u g a s P o ko k dan F u n g s i;

6.

Peraturan M enteri N e g a ra P e n d a ya g u n a a n Ap a ra tu r N e g a ra dan R e form a si Birokrasi Rl N o m o r 53 T a h u n 2 0 1 4 tentang Petunjuk Te kn is Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas La p ora n Kinerja Instansi Pem erintah.

MEMUTUSKAN Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IB INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 2016 DAN DOKUMEN PRJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI KLS IB INDRAMAYU.

Pertama

M enunjuk tim Pe n yu s u n La p o ra n S A K I P yang m encakup La p o ra n Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah (L K jIP ) T a h u n 2 0 16 , Perjanjian Kinerja Ta h u n 2 0 1 7 , R e n c a n a Kinerja T a h u n 2 0 1 7 , Reviu Indikator U ta m a dan Re viu R en ca n a Stategis T a h u n 2 0 15 -2 0 15 p a d a Pen gadilan N e g eri Indram ayu.

Kedua

Tim Pe n yu sun a ga r m enjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung ja w ab , serta setiap ada perkem bangan dalam penyusunan tersebut agar m elapor kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Ketiga

K e pu tu san ini disam paikan kepa d a yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaim ana m estinya.

Keempat

K e pu tu san ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan, d engan ketentuan apabila di kem udian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaim ana m estinya.

Ditetapkan di PadaTanggal

: INDRAMAYU : Januari2017

(KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IB

LAMP1RAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLS. IB INDRAMAYU NOMOR : W11.U12/ 9 - Q /KP.02.02/1/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTAB1LITAS KINERJA INSTANSI PEMER1NTAH (LKjlP) 2016 DAN DOKUMEN PRJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI KLS IB INDRAMAYU

No.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10 .

11.

12 .

NAMA / NIP R. HM ROHIIYH, S.H. N IP . 1960 0 10 1 1988 03 1 009

H. SUPYANTORO .M, S.H., M.H. N IP . 1958 0930 1986 1 2 100 1

ISMETURROKHMAN, S. Sos N I P . 1 9 7 6 0 521 20 06 0 4 10 0 3

JAYA BHAKTI, S.H. N IP . 1966 0925 1989 0 3 10 0 1

AHMAD BAEOOW1, S.H. N IP . 1962 0 4 1 7 19 8 4 0 3 10 0 3

SOEPARNO, S.H. N I P . 19 6 5 0403 1 9 8 7 0 3 10 0 3

ROBIDI, S.H. N IP . 19 6 2 0 70 8 1985 0 2 10 0 3

MARYONO N IP . 19 6 4 0 70 5 1989 032001

YAYAH SUHARLIYAH N IP . 1964 0 10 3 B 19 8 9 032001

NASUHA N I P . 1960 0 10 1 19 8 2 0 3 10 0 2

WAHYONO N I P . 1988 0 70 8 2 0 1 1 0 12 0 2 1

MAETA ANTI, A.md.

PENUNJUKAN DALAM TIM LAKIP SEBAGAI

JABATAN

Pe n an g g u n g Ja w a b Dan

K etua Pengadilan Negeri Indram ayu

Ketua Tim Pen yu su n Koordinator Tim Bidang Te kn is Koordinator Tim Bidang Adm inintrasi

Panitera Sekretaris W akil Panitera

An g g o ta

Panitera M ud a Perdata

An g g o ta

Panitera M ud a Pidana

An g g o ta

Panitera M uda H u ku m

An g g o ta

K a S u b Bagian U m u m D a n Keu ang an

An g g o ta

K a S u b Bagian K e p e g a w aian , Organisasi D a n T a ta La k s a n a

A n g g o ta

K a S u b Bagian P e re n ca n a an , Tehnologi Inform asi D a n Pelaporan

A n g g o ta

S ta f S u b B a g P e re n ca n a an , Teknolo gi Inform asi dan Pelaporan

A n g g o ta

S ta f S u b B a g Pe re n c a n a a n , Teknolo gi Inform asi dan Pelaporan

A n g g o ta

Indramayu, 3' Januari 2017 JKETUA PENGADILAN NEGERI KELAS. IB INDF ............

\

'O /

: \ t:

V %

R.

> V: c I

>HIML

NIP : 19590813 198902

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU TAHUN 2016

Recommend Documents