LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI TUBEI TAHUN 2012
PENGADILAN NEGERI TUBEI Jl. Raya Lebong—Argamakmur Kabupaten lebong Telp/fax: (0738) 21041 Web: www.pn-tubei.go.id
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2012 dapat diselesaikan. Laporan akuntabilitas ini disusun untuk mempertanggungjawabkan Kinerja Pengadilan Negeri TUBEI Tahun 2012, yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis yang ditetapkan untuk tahun pertama dari Rencana Strategis dengan mengacu pada Instruksi Pemerintah (LAKIP) dan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga dministrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Pengadilan Negeri Tubei ini merupakan wujud kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan. Kami sadar bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Pengadilan Negeri Tubei banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka saran dan pendapat dari semua pihak yang terkait sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan datang.
Tubei, 25 Februari 2013 PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TUBEI
SUSYANTI, S.H NIP. 19610228 198303 2 004
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. 1 DAFTAR ISI ................................................................................................................. 2 IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................... 3 BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................................ 5 I.1. Latar Belakang ........................................................................................ 5 I.2. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................... 7 I.3. Struktur Organisasi .................................................................................. 9 I.4. Sistematika Penyajian ............................................................................. 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .................................. 13 II.1.Rencana Strategis 2010 – 2014 ............................................................... 13 II.1.1. Visi .............................................................................................. 14 II.1.2. Misi .............................................................................................. 14 II.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis ....................................................... 14 II.1.4. Program Utama dan Kegiatan Pokok........................................... 16 II.2 .Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2012 ................................... 23 II.3. Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012 ............. 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................... 29 III.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama ....................................................... 29 III.2. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja) ................................................................................................. 34 III.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengugkapan dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja .................................................................................................. 35 III.4. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Negeri Tubei .................................................................................................... 40 BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 46 IV.1. Kesimpulan........................................................................................... 46 IV.2. Saran ..................................................................................................... 47 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5.
Struktur Organisasi Indikator Kinerja Utama Rencana Kinerja Tahun 2013 Matriks Renstra 2010-2014 SK Tim Penyusun Lakip LAKIP PN TUBEI 2012
Page 2
IKHTISAR ESEKUTIF
Terselenggaranya good governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance. Peningkatan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Negeri Tubei untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tupoksi penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan memanajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhdap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Pengadilan Negeri Tubei telah menyusun Rencana Strategis untuk tahun anggaran 2010-2014 dan telah merealisasikannya pada tahun pertama dan kedua. Pelaksanaan Rencana Strategis yang dimaksud adalah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan, sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2012 oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tubei adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan tingkat pertama dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada intinya adalah melaporkan “pencapaian kinerja” (Performance Result) selama tahun 2012 yang dibandingkan dengan “Rencana Kinerja” (Performance Plan) tahun 2012 LAKIP PN TUBEI 2012
Page 3
yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Tubei tahun 2010-2014. Pengadilan Negeri Rantau menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang dengan menetapkan 13 Indikator Kinerja Utama. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan Negeri Tubei selama kurun waktu tahun 2012 telah berusaha memenuhi / mencapai 6 (enam) sasaran strategis, yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tubei adalah penyelesaian bidang administrasi perkara yang dari tahun ke tahun telah mengalami perbaikan yang cukup siginifikan. Walaupun terdapat beberapa kendala khususnya dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas, dengan kondisi saat ini Pengadilan Negeri Tubei akan selalu berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Sumber Daya Manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 4
BAB I PENDAHULUAN
I.1
LATAR BELAKANG
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 (tiga) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung- jawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan-laporan yang disampaikan pada atasan masing-masing, lembaga–lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala negara. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengadilan
Negeri
Tubei
sebagai
instansi
pemerintah
wajib
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 sebagai pelaksanaan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 6761/SSEK/KU.01/12/2012
Tentang
Penyampaian
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2013
yang
disesuaikan
dengan
Peraturan
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 5
dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007. Adapun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan dokumen berisikan gambaran perwujudan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar LAKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut: 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara; 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat; 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap lembaga publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya serta menyediakan info publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Mahkamah Agung telah menetapkan lima quick wins dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi yaitu Transparansi Putusan (Publikasi Putusan); Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi; Implementasi Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (PPH); Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak); Analisis dan Evaluasi Pekerjaan. Dari laporan ini akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Negeri Tubei selama tahun 2012 serta langkah-langkah kebijaksanaan apa yang akan dilakukan pada tahun 2013. Oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab seperti uraian diatas maka Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tubei telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER / 09 /
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 6
M.PAN / 05 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui pengiriman LAKIP 2012 yang kemudian akan disampaikan ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung maka kami Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tubei telah melaksanakan kewajiban sebagai Pengadilan yang berada dibawah hierarki Mahkamah Agung. Akhir kata, semoga laporan kami dapat memberikan sumbangsih dalam penyusunan LAKIP Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012.
I.2
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sebagai organisasi yang membawahi 4 lingkungan peradilan, Mahkamah Agung harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik. Untuk itulah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir. Program-Program yang ada di Mahkamah Agung RI diprioritaskan yang terkait dengan akses publik sehingga dengan program-program tersebut di Mahkamah Agung RI akan tercipta: a. Transparansi pengadilan dan akuntabelnya Pejabat Peradilan b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik, c. Perbaikan tata kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 7
I.1. 1. Tugas Pokok Semangat reformasi telah mendorong Pengadilan Negeri Tubei untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pengadilan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Pengadilan Negeri Tubei mempunyai tanggung jawab yang besar sekaligus mempunyai tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Dilain sisi, penyelenggaraan Pengadilan Negeri Tubei baik dalam pengelolaan administrasi umum dan perkara merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas Pengadilan Negeri terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara. Tugas pokok Pengadilan Negeri Tubei adalah menyelenggarakan peradilan pada tingkat pertama, yaitu dalam hal :
Menerima perkara
Memeriksa dan mengadili
Memutuskan
Menyelesaikan perkara
I.1. 2.Fungsi Adapun fungsi Pengadilan Negeri Tubei dalam menyelenggarakan tugas pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan peradilan 2. Menyelenggarakan administrasi perkara pidana dan perdata
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 8
3. Melakukan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Tubei 4. Melakukan pengawasan internal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tubei (Kimwasmat) 5. Melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan perkara 6. Menyelenggarakan arsip berkas perkara in-aktif 7. Mengkoordinasikan urusan perencanaan, pemeliharaan perlengkapan dan urusan Rumah Tangga Peradilan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tubei berdasarkan perundangundangan yang berlaku. 8. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran dan keuangan 9. Menyelenggarakan urusan kepegawaian
I.3
STRUKTUR ORGANISASI
Bentuk organisasi Mahkamah Agung diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor: 3 tahun 2009, tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tubei terdiri dari: 1.
Organisasi teknis perkara berdasarkan struktur organisasi baru, Ketua Pengadilan Negeri Tubei dibantu oleh Wakil Ketua.
2.
Kepaniteraan sebagai unit pendukung tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi perkara di tingkat Pertama. Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Tubei terdiri dari : LAKIP PN TUBEI 2012
Page 9
a. Panitera / Sekretaris b. Wakil Panitera; c. Wakil Sekretaris d. Panitera Muda Perkara terdiri dari : 1.
Panitera Muda Perkara Perdata;
2.
Panitera Muda Perkara Pidana;
3.
Panitera Muda Hukum;
e. Kelompok Jabatan Fungsional. f. Kelompok Jabatan Struktural
Pegawai Pengadilan Negeri Tubei kelas II pada tahun 2012 berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: TABEL I NAMA PEGAWAI PENGADILAN NEGERI TUBEI PADA TAHUN 2012 NO
NAMA
1
SIGIT PRADEWA, SH., M. H
2
DIDIK TRISULISTYA, S. H
3
DEVID AGUSWANDRI, S. H YULIA MARHAENA, S.H FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum CHANDRA REVOLISA, SH,MH CINDAR BUMI, S.H RINALDI, S.H OMORI R SITORUS, SH., MH SUSYANTI, SH IRSANUDIN, SH SAHARUDIN HENDRI M, S.H ARIF BUDIMAN, S.H
4 5 6 7 8 19 10 11 12 13 14
BIDANG Teknis Non Yudisial Teknis Yudisial
JABATAN
Ketua Pengadilan Negeri
Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Hakim
Hakim Hakim
Hakim
Hakim Hakim Hakim
Panitera / Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Staf Staf
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 10
15 16 17
ARIS SUGIANTO, S.H THOMAS SILYAMET YULI AGUSTINA
Staf Kaur Umum Staf
Sumber: Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2012
Disamping itu Pengadilan Negeri TUBEI juga dibantu oleh tenaga honorer yang diangkat melalui DIPA Pengadilan Negeri Tubei yang berjumlah 6 orang dengan perincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: TABEL II NAMA TENAGA HONORER PENGADILAN NEGERI TUBEI PADA TAHUN 2012 NO 1 2 3 4 5 6
NAMA
TUGAS SOPIR SOPIR PRAMUBHAKTI PRAMUBHAKTI SATPAM SATPAM
YUPAIZER HENDRA MORIS TIRZA ARFANOKS KHARI EFENDI MARIAN TORI YOKI HASTOMO
KET
Sumber: Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2012
I.4
SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada
dasarnya
laporan
akuntabilitas
kinerja
ini
untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tubei dalam Tahun Anggaran 2012, dengan bentuk sajian seperti berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Tubei dan tentang Lakip yang terdiri dari : a.
Latar Belakang
b.
Tugas Pokok dan Fungsi LAKIP PN TUBEI 2012
Page 11
c.
Struktur Organisasi
d.
Sistematika Penyajian
BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Menguraikan
program
kerja
Pengadilan
Negeri
Tubei,
perencanaan dan penetapan kinerja dalam tahun anggaran 2012, yang terdiri dari : a.
Rencana Strategis
b.
Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2012
c.
Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2012
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Tubei, yang terdiri dari : a. Realisasi Indikator Kinerja Utama b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 c. Analisis Kinerja di Pengadilan Negeri Tubei d. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan BAB IV : PENUTUP Menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP). Harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tubei, di masa datang. Bab V: LAMPIRAN
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 12
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
II.1
RENCANA STRATEGIS 2010-2014
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tubei tahun 2010 – 2014 diawali dari tahun 2010, yang merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Tubei, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tubei tahun 2010 - 2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan LAKIP yang disusun untuk tahun 2012. Sebagai organisasi Peradilan tertinggi Mahkamah Agung mempunyai visi : "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung “ dan Misi yang dikembangkan untuk mencapai Visi tersebut adalah : 1. Menjaga kemandirian badan Peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan;
Visi dan misi Pengadilan Negeri Tubei secara garis besar mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yang mencerminkan harapan terwujudnya
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 13
Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
II.1.1. VISI
Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung II.1.2. MISI
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Hukum 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan dan Transparansi Badan Peradilan 5. Meningkatkan Kualitas SDM sehingga terwujudnya suatu Badan Peradilan yang berkualitas Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Tubei dan rencana serta strategis yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.
II.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis II.1.3.1. Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 14
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tubei dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.
Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tubei akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tubei, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efesien; 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.
II.1.3.2. Sasaran Strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Tubei, adalah : 1. Meningkatnya jumlah perkara yang penyelesaiannya melalui upaya mediasi 2. Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang tepat waktu 3. Meningkatnya tertib administrasi perkara yang tepat waktu
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 15
4. Meningkatnya mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara di Pengadilan Negeri Tubei 5. Meningkatnya kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat serta pengawasan terhadap aparatur negara ( teknis dan non teknis) yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal 6. Meningkatnya
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
sehingga tercipta transparansi peradilan
II.1.4. Program Utama dan Kegiatan Pokok Beberapa sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tubei dalam tahun 2010 - 2014. Untuk mewujudkan visi dan misi
serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Tubei
mengusulkan program sebagai berikut : A. PROGRAM UMUM 1.
Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, dan Singkronisasi dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan antar unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera/Sekretaris)
baik internal maupun
eksternal. 2.
Melaksanakan tugas-tugas teknis yudisial dan non yustisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Membangun/menumbuhkan terhadap seluruh aparatur peradilan, rasa salin percaya yang penuh keakraban dan kekeluargaan, dengan mengedepankan rasa kebersamaan untuk mewujudkan keterbukaan dan kesejahteraan.
B. BIDANG TEKHNIS YUSTISIAL 1.
Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Peradilan Tingkat pertama dalam hal menerima, memeriksa,
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 16
mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tubei dengan berlandaskan prisip sederhana, cepat dan biaya ringan. 2.
Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara, hakim harus bebas campur tangan pihak ketiga, kebebasan itu harus dimaknai lebih luas dan lebih bertanggung jawab lagi bukan dalam arti kebebasan itu harus dimaknai lebih luas dan lebih bertanggung jawab lagi bukan dalam arti kebebasan individual absolute tetapi bersifat institusional. Oleh karena itu kebebasan dan kemandirian hakim harus dimaknai sebagai kebebasan institusional dan kebebasan yang bertanggung jawab.
3.
Meningkatkan mutu dan pelayanan kepada pencari keadilan yang menuju pelayanan prima.
4.
Meningkatkan mutu putusan Pengadilan Negeri Tubei, melalui eksaminasi putusan, bedah berkas perkara,dan diskusi.
5.
Dalam melaksanakan pemeriksaan barang tidak bergerak perlu dilakukan discente (pemeriksaan setempat), yang pelaksanaannya dilakukan setelah selesai pemeriksaan alat bukti, sehingga dalam amar putusan dalam amar putusan dapat dijelaskan identitas objek sengketa secara jelas, hal ini dapat memudahkan pelaksanaan eksekusi
6.
Dalam mengeluarkan putusan harus singkron dan selaras antara duduk perkara pertimbangan hukum dan amar putusan, termasuk eksepsi, konvensi dan rekonvensi.
7.
Berupaya
untuk
menghilangkan
hambatan-hambatan
intern
maupun ekstern dalam pelaksanaan eksekusi.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 17
8.
Para majelis hakim harus bersikap aktif dalam meberikan nasehat kepada Penggugat, apabila surat gugatan atau permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana di amanatkan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 Rbg serta pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, sehingga majelis hakim tidak dengan mudah menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan penggugat (NO).
9.
Dalam perkara pengangkatan anak hendaknya tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua aslinya dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
10. Dalam permohonan peninjauan kembali harus diajukan secara tertulis disertai dengan risalah peninjauan kembali. 11. Majelis hakim, agar selektif dalam mengabulkan permohonan penundaan sidang dari pihak perkara yang tidak didasarkan alasan hukum dan akan menghambat kelancaran persidangan sebagaiman diatur dalam pasal 159 (4) HIR /186 Rbg. 12. Hakim harus hati-hati dalam merumuskan amar putusan, supaya putusan tersebut dapat dijalankan dan tidak merugikan para pihak yang berperkara. 13. Berkas perkara di Pengadilan Negeri Tubei baik diajukan upaya hukum atau tidak, harus dilengkapi dokumen elektronik.
C. ADMINISTRASI PERADILAN 1.
Meningkatkan dan menetapkan tertib administrasi Peradilan Tingkat Pertama khususnya di Pengadilan Negeri Tubei sesuai dengan buku I dan buku II dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :KMA/007/SK/IV/1994 Tanggal 04 April 1994 dan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 18
Tentang Pedoman Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas. 2.
Memantapkan
pengunaan
formulir
administrasi
perkara
sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 dan Nomor 2 Tahun 1993 dan buku II edisi 2010, sepanjang tidak ada perubahan. 3.
Meningkatkan penerapan dan pelaksanaan Pola Bindalmin sesuai dengan
Keputusan
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 secara manual dengan di back up IT . 4.
Mengirim laporan tepat waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu.
D. KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1.
Mewujudkan aparat Peradilan yang professional yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan melalui program: Pembinaan oleh pimpinan kepada bawahannya : 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional khususnya Hakim berkenaan dengan bidang tugas masing-masing minimal sebulan sekali. 2) Melakukan koordinasi pejabat setiap bulan. 3) Melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai minimal satu bulan sekali untuk meningkatkan rasa kerjasama dan kebersamaan.
2.
Agar tercipta aparatur yang bersih dan berwibawa, tercapainya tujuan organisasi serta terlaksananya kinerja yang efektif dan
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 19
efisien, perlu ditingkatkan kinerja dan tata administrasi di semua komponen kerja.
E. KESEKRETARIATAN 1. Administrasi umum, Barang dan Perlengkapan a)
Meningkatkan pelaksanaan tata persuratan dan sistem arsip dinamis sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007
b)
Meningkatkan tertib administrasi dan pemeliharaan inventaris Barang Milik Negara melalui aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan KMA Nomor 449 tahun 2000 dengan cara pembinaan dan pengawasan
c)
Meningkatkan system pengelolaan ( operating prosedur ) barang - barang ATK dengan pembukaan Stok Opname dengan menggunakan aplikasi barang persediaan.
d)
Mengusulkan penghapusan barang - barang kantor yang rusak berat.
e)
Menyediakan kebutuhan sehari-hari perkantoran seperti alat tulis kantor dan barang cetak untuk manajemen kantor.
f)
Mengadakan pemeliharaan gedung kantor/bangunan, rumah Negara,instalasi jaringan dan sarana prasarana kantor.
g)
Membuat laporan akuntabilitas kerja (LAKIP) tahun 2012 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2014 serta penetapan kinerja (PK) tahun 2013.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 20
2. Administrasi Keuangan a)
Membuat dan mengusulkan RKAKL Tahun 2013 dengan data pendukung yang akurat dan lengkap ke Pengadilan Tinggi Bengkulu secara tepat waktu.
b)
Membuat rencana penyusunan anggaran (RPA) permata anggaran sesuai dengan DIPA Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2012
c)
Merealisasikan penggunaan dana dalam DIPA sesuai dengan rencana penggunaan
anggaran (RPA dan RPU) dan
menyampaikan dalam bentuk laporan tepat waktu. d)
Meningkatkan
tertib
administrasi
keuangan
dengan
menginventarisir penerimaan negara bukan pajak serta menyetorkannya ke kas negara tepat waktu. e)
Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan baik buku kas umum maupun buku buku bantu lainnya baik secara manual dan elektronik.
f)
Membuat laporan realisasi anggaran per triwulan sesuai peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2006 paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.
g)
Membuat laporan bulanan SAKPA, dengan dilampiri BAR, Print Out hasil rekonsiliasi setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
h)
Membuat laporan catatan atas laporan keuangan ( CaLK satker ) setiap semester I dan semester II paling lambat 10 bulan berikutnya.
i)
Menyampaikan laporan keuangan perkara ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Tubei persemester
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 21
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri rekening koran per 30 Juni dan 31 Desember beserta fotokopi buku induk keuangan perkara. j)
Meningkatkan
koordinasi
Kepada
Pengadilan
Tinggi
Bengkulu dalam hal penggunaan dan pelaksanaan anggaran 2012. k)
Meningkatkan penggunaan IT terutama informasi bagian keuangan agar setiap data yang diminta segera disampaikan.
l)
Menindaklanjuti apabila ada temuan atau perbaikan dalam hal ada pembinaan/pengawasan dari Pengadilan Tinggi Bengkulu.
m) Menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
di
muka
remunerasi setiap bulan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
3. Administrasi Kepegawaian a)
Mengusulkan promosi bagi para hakim dan pegawai yang memenuhi syarat.
b)
Mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawai Pengadilan Negeri Tubei yang telah memenuhi syarat.
c)
Membuat DUK, Bezeting Formasi dan DUS Pengadilan Negeri Tubei setiap akhir tahun.
d)
Meningkatkan pelayanan terhadap pegawai Pengadilan Negeri Tubei dalam hal : 1. Kenaikan Gaji Berkala 2. Mengurus Taspen, Karpeg, Askes dan Karis / Karsu 3. Membuat SK Cuti Pengadilan Negeri Tubei.
e)
Mengusulkan surat izin belajar kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengikuti strata 1 dan strata 2.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 22
f)
Membuat surat keputusan sesuai dengan kewenangannya.
g)
Melaksanakan penyumpahan dan pelantikan bagi pejabat baru Pengadilan Negeri Tubei.
h)
Membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai Pengadilan Negeri Tubei setiap akhir bulan dan menyampaikan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu.
i)
Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang memenuhi syarat.
j)
Melakukan penataan file kepegawaian Pengadilan Negeri Tubei.
II.2
k)
Membuat data statistik pegawai setiap akhir tahun.
l)
Membuat DP3 setiap akhir tahun.
RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI TUBEI TAHUN 2012
Pengadilan Negeri Tubei sebagai salah satu instansi pemerintah, tiap tahunnya menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk dilaporkan pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) 2012 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Tubei selama tahun 2012. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2012 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran strategis yang akan dijadikan benchmark untuk mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya.. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2012 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 23
efektifitas kegiatan dan untuk pengukuran Rencana Kinerja Tahunan akan diukur dalam Bab III melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Berikut ini akan dijabarkan secara lebih detail target kinerja Pengadilan Negeri Tubei tahun 2012 untuk masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dan hendak dicapai di tahun 2012. Rencana Kinerja Tahunan 2012 Pengadilan Negeri Tubei diuraikan melalui tabel berikut ini : No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Meningkatnya jumlah perkara Prosentase mediasi yang yang penyelesaiannya melalui diselesaikan upaya mediasi
Target 10 %
perkara Meningkatnya Penyelesaian a. Prosentase yang diselesaikan Perkara yang tepat waktu
100 %
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
90 %
tertib a. Prosentase berkas yang diregister dan siap yang
100 %
2
3
Meningkatnya administrasi perkara tepat waktu
disidangkan ke majelis b. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan tepat waktu
100 % sidang
c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap
4
100 %
95 %
95 %
pegawai Meningkatnya mutu dan a. Prosentase yang lulus diklat teknis kualitas Sumber Daya yudisial Manusia (SDM) aparatur negara di Pengadilan Negeri b. Prosentase pegawai TUBEI
100 %
kualitas a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti pengaduan
100 %
100 %
yang lulus diklat non yudisial
5
Meningkatnya penyelesaian
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 24
masyarakat serta pengawasan terhadap aparatur negara ( b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti teknis dan non teknis) yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal 6
II.3
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sehingga tercipta transparansi peradilan
Prosentase penyelesaian yang dipublikasikan
100 %
proses perkara dapat
50 %
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TUBEI TAHUN 2012
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Mahkamah Agung RI tahun 2010 dan dinyatakan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Tubei Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut :
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI TUBEI TAHUN ANGGARAN 2012 Sasaran Strategis Indikator Meningkatnya jumlah perkara Prosentase mediasi yang diselesaikan LAKIP PN TUBEI 2012
Target 10 % Page 25
yang penyelesaiannya melalui upaya mediasi Meningkatnya Penyelesaian a. Prosentase perkara yang diselesaikan Perkara yang tepat waktu
100 %
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
Meningkatnya tertib a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis administrasi perkara yang tepat waktu
90 % 100 %
b. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu
100 %
c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100 %
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
95 %
e. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap
95 %
Meningkatnya mutu dan a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara di b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non Pengadilan Negeri TUBEI
100 %
Meningkatnya kualitas a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti penyelesaian pengaduan masyarakat serta pengawasan b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti terhadap aparatur negara ( teknis dan non teknis) yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal
100 %
Meningkatnya aksesibilitas Prosentase proses penyelesaian perkara masyarakat terhadap peradilan yang dapat dipublikasikan sehingga tercipta transparansi peradilan
50 %
yudisial
100 %
100 %
Penjelasan terhadap Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2012: - Sasaran nomor 1 hanya menargetkan 10 % karena biasanya jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi hanya sedikit. Misalnya pada tahun 2012, dari 7 perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Tubei tidak ada 1 perkara pun yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 26
- Sasaran nomor 2a menargetkan 100 % karena setiap perkara yang masuk telah diregister pada tahun tersebut. - Sasaran nomor 2b menargetkan 90 % karena setiap perkara yang masuk tidak semua dapat diselesaikan pada tahun tersebut, karena apabila perkara masuk pada bulan desember maka penyelesaian perkaranya pada awal tahun berikutnya. Tunggakan perkara tahun sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu. - Sasaran nomor 3a sampai 3c menargetkan 100 % karena merupakan upaya dari lembaga peradilan dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih cepat, murah dan tepat waktu. Semua perkara yang masuk dan diregister langsung siap disidangkan oleh majelis. - Sasaran nomor 3d sampai 3e menargetkan 95 % karena merupakan upaya dari lembaga peradilan dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih cepat, murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia hanya saja kadang terjadi keterlambatan jika daerah yang dituju sulit dijangkau. - Sasaran nomor 4 menargetkan 100 % karena pengelolaan sumber daya manusia teknis maupun non teknis dapat 100 % untuk di tingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan peradilan, namun sasaran nomor 4b belum tercapai 100 % karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Tubei. - Sasaran nomor 5 menargetkan 100 % karena sebagai wujud dari good governance untuk memberikan sangsi kepada jajaran peradilan yang melakukan tindakan tercela. - Sasaran nomor 6 hanya menargetkan 50 % karena masih terkendala oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari kualitas maupun kuantitas serta tidak memadainya kualitas jaringan / signal di Kabupaten Lebong atau di Pengadilan Negeri Tubei .
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 27
Khusus mengenai indikator kinerja sasaran dalam tabel di atas, merupakan
penyempurnaan dari indikator kinerja sasaran yang ada dalam
dokumen penetapan kinerja, serta diupayakan mensinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tubei.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1
REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam Bab ini dikemukakan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja.
Akuntabilitas
Keuangan
merupakan
financial
control
atau
pertanggungjawaban keuangan untuk meyakinkan bahwa dana publik telah dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat yang sesuai dengan otorisasi yang baik. Dengan kata lain Akuntabilitas Keuangan adalah pertanggungjawaban anggaran
yang
dibuktikan
dengan
bukti-bukti
pengeluaran.
Sedangkan
Akuntabilitas Kinerja berfokus pada hasil (result) yang dapat dirasakan masyarakat. Akuntabilitas Kinerja menekankan kepada Prinsip 5 E, yaitu prinsip prioritas pemanfaatan dana publik yang efisien dan ekonomis; prinsip pelayanan prima yang exelency, pelayanan kepada masyarakat tanpa kecuali (equity); dan prinsip efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain Akuntabilitas Kinerja selain perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan juga merupakan perbandingan antara anggaran yang digunakan dengan hasil kinerja yang efisien, ekonomis, exelency, equity dan efektif.
Dalam melaksanakan kegiatan suatu lembaga/kementrian diperlukan mengetahui tugas pokok
dan fungsi dari lembaga/kementrian
tersebut.
Sehubungan dengan penyusunan LAKIP, diperlukan IKU Pengadilan Negeri
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 29
Tubei sebagai lembaga peradilan yang menegakkan keadilan bagi masyarakat. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009 tentang Penetapan IKU Lembaga/Kementrian yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam menyusun indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor – faktor tertentu, kondisi dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut : 1. Pemilihan dan penetapan IKU: Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur. 2. Pengembangan dam Penetapan IKU: Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi. 3. Penggunaan IKU adalah berguna untuk menghasilkan informasi knerja yang handal dengan substansi antara lain: Perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja.
Penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Tubei ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tubei No. W8.U8/
/Kp/II/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Tubei dan telah dilakukan review sebagai berikut : 1. Prosentase mediasi yang diselesaikan.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 30
2. Prosentase perkara yang diselesaikan 3. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan; 4. Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap; 5. Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan ke majelis; 6. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu; 7. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; 8. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat; 9. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial; 10. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial; 11. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti; 12. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti; 13. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.
Adapun pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Tubei dari Tahun 2011-2012, adalah sebagai berikut : No 1
2
Indikator Kinerja
Target 2012 Prosentase mediasi 10% yang diselesaikan
Realisasi 2011 2012 0% 0%
a. Prosentase 100 % perkara yang diselesaikan
100%
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
91,6% 62.5 % Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari
90 %
100 %
Keterangan Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 31
3
a. Prosentase 100 % berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan
100%
100%
b. Prosentase 100 % berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
100%
100%
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan
100 %
100%
100%
Perbandingan antara pemberitahuan dengan berkas perkara yang diterima
95 %
95%
100%
Perbandingan antara Pemberitahuan putusan yang dikirim dengan Putusan Perkara yang diterima
100%
Perbandingan antara Penyitaan yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas Penyitaan yang dikirim. Perbandingan peserta yang memperoleh Kelulusan dengan peserta yang diajukan
c. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
4
5
keadilan dengan jumlah sisa perkara Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung
95 % 77,7% e. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat a. Prosentase 100 % 100% pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
b. Prosentase 100 % pegawai yang lulus diklat non yudisial a. Prosentase 100 %
100%
5%
0%
100%
100%
Perbandingan peserta yang memperoleh kelulusan dengan peserta yang diajukan Perbandingan pengaduan
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 32
pengaduan yang ditindaklanjuti
yang masuk pengaduan ditindaklanjuti
b. Prosentase 100 % temuan yang ditindaklanjuti 6
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
50 %
100%
100%
0%
0%
dengan yang
Perbandingan jumlah temuan yang ada dengan temuan yang ditindaklanjuti Selisih perkara yang dipublikasikan dengan perkara yang diputus
Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pada setiap lembaga Negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) T.A. 2012 Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2012 maka tidak terlepas core bussines Mahkamah Agung yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima sampai menjadi putusan. Selain melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan pembinaan. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberatasan korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31.M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, merupakan acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja 2012 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 33
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaaan anggaran tahun 2012. Khusus mengenai indikator kinerja sasaran dalam tabel diatas, merupakan lanjutan dan peyempurnaan dari indikator kinerja sasaran yang ada dalam dokumen penetapan kinerja. Hal ini karena indikator kinerja yang ada dalam dokumen penetapan kinerja belum dapat menggambarkan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran, tetapi baru menggambarkan sebagai ukuran terlaksananya kegiatan dan kinerja sebagian saja. Sangat disadari bahwa indikator kinerja sasaran yang disempurnakan ini belum seluruhnya pada level outcome. Merupakan kendala dalam pengumpulan data kinerja outcome harus dilakukan survey lebih mendetil lagi. Indikator kinerja akan senantiasa disempurnakan sejalan dengan pembangunan sistem pengumpulan data kinerja.
III.2.
PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 secara umum Pengadilan Negeri Tubei dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2012, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum dapat terealisasi. Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2011 dan tahun 2012 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada pencapaian target tahun berikutnya secara berkesinambungan. LAKIP PN TUBEI 2012
Page 34
ANALISIS KINERJA DI PENGADILAN NEGERI TUBEI
III.3
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tubei tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja. Rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ;
No
1
2
3
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
Prosentase mediasi yang Meningkatnya jumlah perkara diselesaikan yang penyelesaiannya melalui upaya mediasi
10
0
0
Meningkatnya penyelesaian Perkara yang tepat waktu
100
100
100
90
62.5
69,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95
100
105,3
95
100
105,3
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Prosentase perkara yang diselesaikan Prosentase sisa perkara yang diselesaikan Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu Meningkatnya tertib administrasi Prosentase penyitaan perkara yang tepat tepat waktu dan waktu tempat Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 35
4
5
6
Meningkatnya mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara di Pengadilan Negeri Tubei Meningkatnya kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat serta pengawasan terhadap aparatur negara ( teknis dan non teknis) yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sehingga tercipta transparansi peradilan
PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
100
100
100
100
0
0
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Prosentase temuan yang ditindaklanjuti
100
100
100
100
100
100
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
50
0
0
Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam tahun anggaran 2012 Pengadilan Negeri Tubei telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa ada 3 indikator kinerja yang tidak dapat tercapai. Adapun indikator yang tidak tercapai sebagai berikut prosentase mediasi yang diselesaikan, prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial, prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Ketidakberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini : 1.
Sasaran Meningkatnya Jumlah Perkara Yang Penyelesaiannya Melalui Mediasi. LAKIP PN TUBEI 2012
Page 36
Sasaran penyelenggaraan
ini
dimaksudkan
penyelesaian
untuk
perkara
di
menggambarkan Pengadilan
efisiensi
Negeri
Tubei.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarakan sebagai berikut:
Tahun
Perkara yang Mediasi yang masuk
Target
Realisasi
Capaian
(%)
(%)
(%)
2011
3
10%
0%
0%
2012
7
10%
0%
0%
Ketidakberhasilan indikator ini dikarenakan perkara mediasi di lingkungan Pengadilan Negeri Tubei yaitu perkara sengketa yang mempunyai kemungkinan kecil untuk dimediasikan karena diantara para pihak sendiri ingin diselesaikan malalui putusan pengadilan.
2.
Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang Tepat Waktu. Sasaran ini dipergunakan untuk mengukur kinerja penanganan perkara di lingkungan pengadilan negeri Tubei dalam menyelesaikan perkara dengan tepat waktu. Pencapaian target indikator sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator
Prosentase perkara yang diselesaikan
Target
Realisasi
Realisasi
2012
2012
2011
(%)
(%)
(%)
100%
100%
100%
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 37
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
90%
62,5%
91,6%
Tabel Laporan Perkara Pidana Pengadilan negeri Tubei yang masuk dan putus Periode 2009 s/d 2012. Jumlah Perkara No
Masuk
Putus
Sisa
SDM Hakim
Tahun
1
2009
54
44
10
6
2
2010
55
49
6
8
3
2011
48
44
4
8
4
2012
55
48
7
9
Setiap perkara yang masuk tidak semua dapat diselesaikan pada tahun tersebut, karena apabila perkara masuk pada bulan desember maka penyelesaian perkaranya pada awal tahun berikutnya. Tunggakan perkara tahun sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu.
3.
Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Yang Tepat Waktu Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tubei. Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Negeri Tubei direalisasikan dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 38
Pada indikator ini menunjukan outcome pembinaan para tenaga tehnis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya oleh Pengadilan Negeri Tubei, semakin banyak berkas yang tidak lengkap atau tidak tepat waktu mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.
4.
Sasaran Meningkatnya Mutu dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara di Pengadilan Negeri Tubei. Sasaran peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia di pengadilan Negeri Tubei Non Yudisial ditargetkan 100% kelulusan dari jumlah yang diusulkan, pada tahun 2012 sebanyak 3 orang yang diusulkan untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa, namun tidak ada peserta yang lulus mengikuti sertifikasi tersebut. Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi secara meyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Indikator kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan integritas moral, profesionalisme, kemampuan, keahlian dan ketrampilan aparat penegak hukum khususnya Hakim, panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti. Dalam melakukan tugas utamanya unsur memeriksa dan memutus perkara, seorang hakim dituntut memiliki integritas moral dan karakter yang baik, dapat bersikap independen dan tidak memihak, memiliki kemampuan administrasi, komunikasi dan cakap dalam memutus, memiliki nalar yang baik dan visi yang luas.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 39
5.
Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat serta Pengawasan terhadap Aparatur Negara ( teknis dan non teknis)
yang
dilakukan baik secara Internal maupun Eksternal. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan khususnya pengadilan Negeri Tubei, dan untuk terwujudnya tertibnya administrasi perkara maupun administrasi umum.
6.
Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan sehingga tercipta Transparansi Peradilan Indikator
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Target 2012 %
Realisasi 2012 %
Realisasi 2011 %
50%
0%
0%
Pengadilan Negeri Tubei belum dapat mencapai target terhadap indikator kinerja ini dikarenakan masih terkendala oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari kualitas maupun kuantitas serta tidak memadainya kualitas jaringan / signal di Kabupaten Lebong atau di Pengadilan Negeri Tubei.
III.4
ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TUBEI
Tahun 2012 DIPA (Dipa Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Tubei tahun 2012 mencapai Rp. 1.882.162.000,- (Satu Milyar delapan
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 40
ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah). Untuk unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp. 1.826.163.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk unit Organisasi Direktorat Badan Peradilan Umum (03) sebesar Rp. 55.999.000,- (Lima Puluh Lima Juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). 1.
Anggaran Pengadilan Negeri Tubei Tahun Anggaran 2012. Pengadilan Negeri Tubei Pada Tahun 2012 ditetapkan anggaran definitive sebesar Rp. 1.882.162.000,- (Satu Milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), pagu definitif Pengadilan Negeri Tubei tahun 2012 tersebut dituangkan ke dalam DIPA Pengadilan Negeri Tubei Tahun Anggaran 2012.
2.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program, terdiri dari : a Program
Dukungan
Pelaksanaan
Tugas
Manajemen Teknis
dan : Rp. 1. 326. 163.000,-
Lainnya
Mahkamah Agung RI b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana : Rp. 500.000.000,Aparatur Mahkamah Agung c Program Peningkatan Manajemen Peradilan : Rp. 55.999.000,Umum Jumlah
3.
: Rp. 1.882.162.000,-
Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja (Sesuai Pagu Definitif) DIPA 01, yaitu : a Belanja Pegawai
Rp.
975.964.000,-
(53,44%)
b Belanja Barang
Rp.
350.199.000,-
(19,18%)
c Belanja Modal
Rp.
500.000.000
(27,38%)
Rp.
1.826.163.000,-
(100%)
Jumlah
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 41
4.
Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja (Sesuai Pagu Definitif) DIPA 03, yaitu : a Belanja Barang
Rp.
29.750.000,-
(53,13%)
b Belanja Profesi
Rp.
26.249.000,-
(46,87%)
Rp.
55.999.000,-
(100%)
Jumlah
5.
Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2012 Rincian Realisasi Anggaran pengadilan Negeri Tubei Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada table dibawah ini : 1) Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tubei Tahun Anggaran 2012 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah) No
Pagu
Nama Program
Realisasi
Persentase %
A
B
c
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Jumlah
Rp. 1. 326. 163.000
1.308.184.170
98.66 %
Rp. 500.000.000,-
496.700.000
99.34%
Rp. 55.999.000,-
24.540.000
43.82%
1.882.162.000,-
1.829.424.170
97,20%
2) Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tubei tahun anggaran 2012 Menurut Jenis belanja (Dalam Rupiah) DIPA 01 : No
Nama
Pagu
Realisasi
Persentase
Belanja A
Belanja
975.964.000
969.560.436
99,34
350.199.000
338.623.734
99,69
Pegawai B
Belanja Barang
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 42
C
Belanja
500.000.000
496.700.000
99,34
1.826.163.000,-
1.804.884.170 98,84
Modal Jumlah
3) Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tubei tahun anggaran 2012 Menurut Jenis belanja (Dalam Rupiah) DIPA 03 : No
Nama
Pagu
Realisasi
Persentase
Belanja A
Belanja
29.750.000,-
19.590.000
65,85
26.249.000,-
4.950.000
18.86
55.999.000,-
24.540.000
43,82
Barang B
Belanja Profesi Jumlah
6.
Progress Pelaporan Realisasi PNBP Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 mengatur mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 ini, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berasal dari Biaya Perkara yang terdiri dari : 1. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI 2. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum 3. Hak Kepaniteran Peradilan Agama 4. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara dan; 5. Hak Kepaniteraan lainnya;
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Tubei masih sangat lemah dan perlu ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah RI No. 53 tahun
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 43
2008 dan PERMA No. 2 tahun 2009. Pelaksanaan Peraturan No. 53 tahun 2008 belum dipahami dengan baik oleh Petugas yang ada Pada Pengadilan Negeri Tubei. Hal ini disebabkan oleh : 1. Tidak semua item kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dapat diindentifikasi kegiatan riilnya. 2. Panitera Sekretaris dan Petugas Pelaksana Pemungut PNBP Menafsirkan item-item yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dengan berbeda
7.
Penjelasan mengenai realisasi program : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan Pagu Rp. 1. 326. 163.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.308.184.170 dengan prosentase mencapai 98.66 %. Realisasi anggaran tahun 2012 ini tidak melebihi pagu DIPA seperti di tahun sebelumnya karena sudah di revisi pada tahun tersebut. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan Pagu Rp. 500.000.000,terealisasi sebesar Rp. 496.700.000,- dengan prosentase mencapai 99.34 %. Program ini dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sarana dan prasarana aparatur teknis dan umum peradilan tingkat pertama, dan tersedianya infrastruktur teknologi. Sasaran yang dicapai yaitu pembangunan gedung Pengadilan Negeri Tubei dan terwujudnya penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak kepada kebenaran dan keadilan masyarakat. 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu sebesar Rp. 55.999.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.540.000,- mencapai 43.82 % dari pagu anggaran. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 44
penyediaan pelayanan peradilan dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan terutama bagi golongan masyarakat kurang mampu.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 45
BAB IV PENUTUP
IV.1 KESIMPULAN Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tubei dari sisi Akuntabilitas Keuangan, pagu DIPA Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2012 sebesar : Rp. 1.882.162.000,- (Satu Milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp. 1.829.424.170,- ( satu milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). Dengan kata lain penyerapan anggaran per 31 Desember 2012 sebesar 97,20 %. Sedangkan dari sisi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tubei memiliki beberapa indikator dengan mayoritas pencapaian kinerja baik dan optimal, terkecuali indikator kinerja berupa: 1.
Prosentase mediasi yang diselesaikan. Ketidakberhasilan indikator ini dikarenakan perkara mediasi di lingkungan Pengadilan Negeri Tubei yaitu perkara sengketa yang mempunyai kemungkinan kecil untuk dimediasikan karena diantara para pihak sendiri ingin diselesaikan malalui putusan pengadilan;
2.
Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. Ketidakberhasilan indikator ini dikarenakan pada tahun 2012 sebanyak 3 orang yang diusulkan untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa, namun tidak ada peserta yang lulus mengikuti sertifikasi tersebut;
3.
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Ketidakberhasilan indikator ini dikarenakan masih terkendala oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari kualitas maupun kuantitas serta tidak memadainya kualitas jaringan / signal di Kabupaten Lebong atau di Pengadilan Negeri Tubei. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Tubei tahun 2012 maka LAKIP PN TUBEI 2012
Page 46
diharapkan adanya suatu langkah nyata agar nantinya kualitas kinerja lembaga sebagai institusi Pengadilan Negeri Tubei lebih baik dan berwibawa di masa yang akan datang, dan disertai kemandirian hasil putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan.
IV.2
SARAN
Dari hasil penyusunan Lakip Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2012, masih terdapat banyak kekurangan, dan dari kekurangan yang ada terdapat saran yang dapat diberikan demi perbaikan untuk di masa yang akan datang; Menelaah hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala yang ada, maka dapat ditempuh strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, yaitu : 1.
Mengupayakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Negeri Tubei;
2.
Melakukan monitoring dan pengawasan dengan lebih cermat dan tepat guna;
3.
Mengupayakan perbaikan terhadap kekurangan dan ketidakoptimalan capaian yang ada dengan anggaran yang tersedia di masa mendatang.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 47
LAMPIRAN
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 48
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TUBEI KEKUATAN PEGAWAI BERJUMLAH = 17 ORANG
IV/b IV/a III/d III/c III/b
= = = = =
11 orang 1 orang 32 orang 31 orang 4 orang
III/a II/d II/c II/b II/a
= = = = =
Nama Jabatan Ajudan Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan Sekretaris
KETUA
41 orang 02 orang 01 orang 01 orang 1- orang
SIGIT PRADEWA, SH, M.H HAKIM 1. DEVID AGUSWANDRI, SH 2. YULIA MARHAENA, SH 3. FARIDH ZUHRI, SH, M.Hum 4.
WAKIL KETUA
Nama Jabatan
DIDIK TRISULISTYA, SH
Ajudan Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan
PANITERA/SEKRETARIS SUSYANTI, SH
Nama Jabatan Pengadministrasi Umum Bagian Pimpinan
CHANDRA REVOLISA, SH, MH
5. CINDAR BUMI, SH 6. RINALDI, SH 7. OMORI R SITORUS, SH., MH
WAPAN
PANMUD PERDATA Nama ARIF BUDIMAN, SH (Staf Pidana diperbantukan) TIRZA ARFANOKS (honorer yang diperbantukan)
K
Nama Jabatan ARIF BUDIMAN, SH TIRZA ARFANOKS (honorer yang diperbantukan)
KASUBAG UMUM THOMAS SILYAMET
PANMUD HUKUM
(KOSONG) B
K 0 0
0
0
B 0 0
K 0 0
B 0
K 0
WASEK
PANMUD PIDANA
(KOSONG)
B 0 0
KASUBAG KEPEGAWAIAN (KOSONG)
(KOSONG) B
K
Nama Jabatan HENDRI M, SH (Staf Keuangan diperbantukan)
B
K
Nama Jabatan
LAKIP PN TUBEI 2012
K
Nama Jabatan YULI AGUSTINA (staf keuangan diperbantukan)
ARIS SUGIANTO, SH(Staf Keuangan diperbantukan)
PANITERA PENGGANTI (KOSONG)
B
JURUSITA (KOSONG)
Page 49
PLH. KASUBAG KEUANGAN HENDRI M, SH B
K
Nama Jabatan
YULI AGUSTINA
B
K
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TUBEI No
Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama
1
Peningkatan Penyelesaian Prosentase mediasi diselesaikan Upaya Mediasi
2
Peningkatan Perkara
Penjelasan
Penanggung Sumber Data jawab yang Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan Panitera / Sekretaris Laporan Bulanan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara dan Laporan Tahunan
Penyelesaian a. Prosentase perkara yang Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan Panitera / Sekretaris Laporan diselesaikan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dan dengan jumlah perkara yang diregister Tahunan
Bulanan Laporan
b. Prosentase sisa perkara Perbandingan antara sisa perkara yang telah Panitera / Sekretaris yang diselesaikan diminutasi dan disampaikan kepada para pihak
3
Laporan Bulanan pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara dan Laporan Tahunan Peningkatan Tertib a. Prosentase berkas yang Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Panitera / Sekretaris Laporan Bulanan diregister dan siap Pengadilan Negeri TUBEI dengan berkas perkara Administrasi perkara disidangkan ke majelis yang disidangkan. b. Prosentase penyampaian Perbandingan antara penyampaian pemberitahuan Juru Sita pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu dengan jumlah pemanggilan sidang perkara tepat waktu
Laporan Bulanan
c. Prosentase penyitaan Juru Sita tepat waktu dan tempat Perbandingan antara Penyitaan tepat waktu dengan
Laporan Bulanan
jumlah perkara yang disidangkan
d. Prosentase penyampaian Juru Sita pemberitahuan relaas Perbandingan antara penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak tempat dan para pihak dengan jumlah perkara yang telah putus e. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi,
Laporan Bulanan
Panitera / Sekretaris Laporan Bulanan Perbandingan antara berkas yang diajukan banding,
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 50
dan PK yang disampaikan kasasi dan PK yang lengkap ( terdiri dari Bundel A secara lengkap dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang
dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung 4
Peningkatan Kualitas SDM
a. Prosentase pegawai yang Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan Panitera / Sekretaris lulus diklat teknis yudisial untuk mengikuti Diklat sehingga memperoleh
Laporan Kepegawaian
kelulusan / bersertifikat diklat tipikor,HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat) b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial a. Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan Panitera / Sekretaris untuk mengikuti Diklat sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Barang dan Jasa.
Laporan Kepegawaian
b. Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk Ketua Pengadilan Laporan mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga Negeri TUBEI dan Kepegawaian memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah Panitera / Sekretaris yang mengikuti diklat
5
Peningkatan Pengawasan
Kualitas a. Prosentase
pengaduan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Ketua Pengadilan Laporan Hasil yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non Negeri TUBEI dan Pengaduan
teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
Panitera / Sekretaris Masyarakat
b. Prosentase temuan yang Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti Ketua Pengadilan Laporan Hasil ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (tim pengawasan Negeri TUBEI dan Kegiatan
Pengadilan Negeri TUBEI dan Badan Pengawasan ) Panitera / Sekretaris Pengawasan dan eksternal ( Badan Pemeriksa Keuangan ) dengan Melekat temuan yang dilaporkan. 6
Peningkatan Aksesibilitas Prosentase proses masyarakat terhadap penyelesaian perkara yang peradilan ( Acces To dapat dipublikasikan Justice)
Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang Panitera / Sekretaris Laporan Bulanan sudah diminutasi dan dapat didownload di website dan Laporan Pengadilan Negeri TUBEI ( sesuai SK KMA No. 144 Tahunan Tahun 2007 tentang keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara yang diputus.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 51
RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI TUBEI TAHUN ANGGARAN 2013 No Sasaran Strategis 1 Meningkatnya jumlah perkara yang penyelesaiannya melalui upaya mediasi 2
3
4
5
6
Prosentase mediasi yang diselesaikan
Target 20 %
a. Prosentase perkara yang diselesaikan
100 %
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
90 %
a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis
100 %
b. Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu
100 %
c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100 %
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
95 %
e. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap
95 %
Meningkatnya mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara di Pengadilan Negeri TUBEI
a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
100 %
Meningkatnya kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat serta pengawasan terhadap aparatur negara ( teknis dan non teknis) yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal
a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sehingga tercipta transparansi peradilan
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang tepat waktu
Meningkatnya tertib administrasi perkara yang tepat waktu
Indikator Kinerja
100 % b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
100 % 100 %
b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti
LAKIP PN TUBEI 2012
100 %
Page 52
MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TUBEI 2010-2014 No
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
10 %
Target Kinerja Thn 2 Thn Thn 4 3 10 % 10 % 20 %
80 %
100 %
90 %
90 %
Thn 1 1
Peningkatan Penyelesaian Mediasi
Meningkatnya jumlah Upaya yang penyelesaiannya upaya mediasi
2
Peningkatan Penyelesaian Perkara
perkara Prosentase mediasi yang diselesaikan melalui
Meningkatnya Penyelesaian a. Prosentase perkara yang diselesaikan Perkara yang tepat waktu b. Prosentase diselesaikan
3
sisa
yang
Peningkatan SDM
20 %
100 %
100 %
90 %
90 %
90 %
Peningkatan Tertib Meningkatnya tertib administrasi a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis Administrasi perkara perkara yang tepat waktu
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
penyampaian pemanggilan sidang
100 %
100 %
100 %
100%
100%
c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
100%
100%
100%
100%
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
95 %
95 %
95 %
95 %
95 %
e. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap
95 %
95 %
95 %
95 %
95 %
Kualitas Meningkatnya mutu dan kualitas a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Sumber Daya Manusia (SDM)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
b. Prosentase pemberitahuan tepat waktu
4
perkara
100 %
Ket Thn 5
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 53
aparatur negara di Pengadilan b. Prosentase pegawai yang lulus diklat Negeri TUBEI
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
50 %
100 %
100 %
non yudisial
5
6
Peningkatan Pengawasan
pengaduan yang Kualitas Meningkatnya kualitas a. Prosentase ditindaklanjuti penyelesaian pengaduan masyarakat serta pengawasan terhadap aparatur negara ( teknis b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti dan non teknis) yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal
Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( Acces To Justice)
Meningkatnya aksesibilitas Prosentase proses penyelesaian perkara masyarakat terhadap peradilan yang dapat dipublikasikan sehingga tercipta transparansi peradilan
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 54
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI NOMOR : W8-U8/ /KP.04/II/2013/PN.TBI TENTANG SUSUNAN TIM KERJA LAKIP TAHUN 2012 KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI
Membaca
: Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 6761/SEK/KU.01/12/ 2012 Tanggal 20 Desember 2012 perihal Penyampaian Lakip Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013;
Menimbang
: 1.
2.
Mengingat
: 1. 3.
4. 5.
Bahwa dalam rangka kegiatan Penyampaian Lakip Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 20l2 dipandang perlu membentuk Tim Kerja; Bahwa nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatarur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA LAKIP TAHUN 2012;
Pertama
: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kerja Lakip Tahun 2012;
Kedua
: Memerintahkan kepada Tim Kerja yang telah difunjuk untuk melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 2
Ketiga
: Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Tubei Tahun Anggaran 2013;
Keempat
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Lebong Pada tanggal : 18 Februari 2013 Ketua Pengadilan Negeri Tubei
SIGIT PRADEWA, S.H., MH Nip. 19660106 199212 1 002
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 3
Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor : W8-U8/ /KP.04/II/2013/PN.TBI Tanggal : 18 Februari 2013
SUSUNAN TIM KERJA LAKIP TAHUN 2012 NO
JABATAN
NAMA
Dinas
KET
Tim
1.
Sigit Pradewa, S.H., MH
Ketua
Pembina/Pengarah
2.
Susyanti, S.H
Panitera Sekretaris
3.
Syaharudin
Wakil Sekretaris
Ketua Tim
4.
Irsanudin, S.H
Wakil Panitera
Wakil Ketua Tim
5.
Hendri M, S.H
Plh. Keuangan
6.
Thomas Silyamet
Kaur Umum
Anggota
7.
Yuli Agustina
Bendahara
Anggota
/ Koordinator Penanggung Jawab
/
Kaur Sekretaris
Ketua Pengadilan Negeri Tubei
SIGIT PRADEWA, S.H., MH Nip. 19660106 199212 1 002
.
LAKIP PN TUBEI 2012
Page 4
