1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2015
2
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikaum Wr. Wb. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, bahwa atas rahmat dan perkenannya jua, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2015 dapat kami susun. Laporan tahunan ini pada intinya berisi program kerja Tahun 2016 dan kegiatan Pengadilan Negeri Jantho untuk tahun 2015. Besar harapan kami semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran informasi mengenai pelaksanaan program kerja tahun 2016 dan kegiatan Pengadilan Negeri Jantho selama tahun 2015. Kami mengakui bahwa dalam menyusun Laporan Tahunan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu komentar, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.
Ketua Pengadilan Negeri Jantho
RAHMAWATI, SH.
NIP. 19621216 199003 2 003
3
DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................................... .
i
DAFTAR ISI ...............................................................................................
ii
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………………..
1
B. Tugas dan Fungsi ..................................................................
2
C. Sistematika Penyajian ...........................................................
2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015-2019 ................................................
3
1. Visi dan Misi ................................................................
3
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................
4
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ...........................
4
B. Rencana Kinerja Tahunan 2015 ......………………………..
5
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015.
6
AKUNTABILITAS KINERJA A. Perkara Pidana ……………………………………………….
7
B. Perkara Perdata……………………………………………….
7
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ........…….............……………………………….
8
B. Rekomendasi .............................……………………………..
8
4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pengaturan tentang peradilan di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami pergantian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di dalamnya, yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Ke-4 peradilan tersebut berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi. Pentingnya pengaturan kekuasaan kehakiman seiring dengan perkembangan globalisasi dan reformasi hukum maka telah dilakukan penambahan pasal dalam undangundang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat). Berkaitan dengan hal ini telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga seperangkat peraturan lainnya diantaranya sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Dengan diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Mahkamah Agung yang terakhir tersebut menjadikan Kekuasaan Kehakiman di bawah satu atap dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada asasnya Kekuasaan Kehakiman adalah merdeka terlepas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan apapun dan mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan . Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-Empat dikatakan negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Konsekwensi yuridisnya setiap warga negara, aparatur negara dan aparatur penegak hukum dalam lembaga peradilan harus menjunjung tinggi, menerapkan dan menegakkan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
1
5
Percepatan
Pemberantasan
Korupsi.
Setiap
Instansi
Pemerintah
diwajibkan
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Perfomance Accountability Report). Pengadilan Negeri Jantho sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyususn Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini
dilakukan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.
B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Jantho merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Jantho bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.
C. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas ini untuk mengakomodasikan pencapaian kinerja yang ada di Pengadilan Negeri Jantho, dengan bentuk sajian sebagai berikut : Bab. I : PENDAHULUAN, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Jantho Bab. II : RENCANA STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA, menguraikan tentang Renstra dan Rencana kerja. Bab. III : AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang pencapaian kinerja tahun 2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2015. Bab. IV : PENUTUP, yang menguraikan kesimpulan dan saran.
6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.
Rencana Strategis 2015-2019 1. Visi dan Misi Visi dan misi merupakan arah kebijakan, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai
oleh suatu organisasi atau lembaga baik dalam jangka pendek maupun rentang waktu ke depan dalam jangka panjang. Pengadilan Negeri Jantho sebagai pengadilan tingkat pertama (Judex Factie) tidak terlepas dari lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan visi dan misi yang telah digariskan. Namun demikian dengan tidak mengurangi makna dan penghargaan terhadap visi dan misi Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Jantho menyusun dan mengetengahkan visi dan misi sebagai pedoman pelaksaan tugas dan wewenang.
Visi Pengadilan Negeri Jantho Meningkatkan kredibilitas, citra, wibawa dan martabat peradilan sebagai pelaksana supremasi kekuasaan kehakiman yang bebas, netral, dan terpercaya berlandaskan asas dan nilai-nilai hukum dengan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia sebagai pelayan hukum dan pengayom yang baik bagi pencari keadilan dan segenap masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Misi Pengadilan Negeri Jantho 1. Menerima dan memeriksa setiap perkara yang diajukan dengan menjatuhkan putusan berlandaskan hukum sehingga tercipta rasa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam masyarakat ; 2. Menciptakan peradilan sebagai pemegang kekuasan yudikatif yang tangguh, dihormati dan dipercaya sehingga menjadi tumpuan pencari keadilan ; 3. Mengedepankan dan mewujudkan peradilan merupakan pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas, netral dan terlepas dari campur tangan siapapun dalam bentuk apapun ; 4. Reformasi dan globalisasi menandai era keterbukaan, maka peradilan harus melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ; 5. Memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan biaya murah terhadap pencari keadilan atau siapapun yang memerlukan jasa atau bantuan dari pengadilan secara efektif, efisien, bermartabat dan bermanfaat ;
3
7
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pengadilan sebagai pelayan yang baik dan berkualitas dan fasilitas kantor yang memadai untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat sehingga pengadilan tidak berkesan angker dan menakutkan, melainkan dibutuhkan dan dicintai ;
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuannya adalah sesuatu yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan juga akan mengarah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Maka tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah : 1. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat mandiri, independent dan bebas dari campur tangan pihak lain. 2. Meningkatkan akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, dihormati, mandiri tidak memihak dan transparan.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Program utama dan kegiatan pokok Kantor
Pengadilan Negeri
Jantho, dalam
rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil
yang dicapai maka untuk program kerja 2015-2019 masih
memprioritaskan Program Kerja Jangka Pendek, Menengah dan jangka panjang sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Lakip terdahulu, yang meliputi fungsi tugas yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi pelayanan bagi pencari keadilan, yang direncanakan dengan 7 (tujuh) program yaitu : 1. Meningkatkan kinerja para Hakim dan para Panitera Pengganti dalam penyelesaian Perkara; 2. Meningkatkan kualitas Putusan Hakim; 3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepaniteraan 4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Sekretariatan 5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan 6. Meningkatkan disiplin kerja 7. Mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat
8
Untuk mewujudkan kegiatan pokok sebagaimana yang direncanakan diatas, maka dibutuhkan dukungan berupa peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan fasilitas infrastruktur di Pengadilan Negeri Jantho, sehingga dapat menunjang apa yang diharapkan sebagaimana 7 (tujuh) program yang direncanakan. Agar dapat
terselenggara
tujuan yang ingin dicapai, maka tidak terlepas dari
program kerja yang didukung dalam penganggaran setiap tahunnya melalui DIPA – yang kemudian dapat dijabarkan sebagai mana matrik rencana kerja tahun 2015 terlampir yang berisikan Sasaran strategis, Indikator kerja dan target.
B.
Rencana Kinerja Tahun 2015 Untuk meningkatkan pelayanan hukum dan mendongkrak citra baik pengadilan,
pada tahun 2015 telah disusun Rencana Kinerja agar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berlangsung terarah, tepat waktu, sesuai tujuan dan berdaya guna. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2015 dilaksanakan meliputi halhal sebagai berikut: 1. Penanganan Perkara : a. Memprioritaskan pemeriksaan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti terorisme, narkotika/psikotropika, illegal logging, dan pencucian uang; b. Mempercepat proses pemeriksaan perkara dan minutasi perkara; c. Mempercepat pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali; d. Segera melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Dengan semakin meningkatnya volume perkara pidana dan telah adanya penambahan hakim, maka akan mengusulkan kepada Kejaksaan Negeri Jantho untuk menambah hari persidangan dari 3 (tiga) hari kerja menjadi 4 (empat) hari kerja dalam seminggu;
2. Pelaksanaan Kerja : a. Meningkatkan disiplin kerja dan pengawasan internal dengan mengambil tindakan terhadap aparatur yang indisipliner baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan karena melakukan perbuatan tercela; b. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengirim aparatur pengadilan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar; c. Mengupayakan penambahan buku perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan administratif dan teknis dari personil pengadilan;
9
3. Administrasi : a. Agar data yang menyangkut perkara, personalia, keuangan dan data lainnya mudah diakses, dilihat dan diperoleh sudah saatnya menggunakan sistem komputerisasi yang beroperasi secara online. Untuk terlaksananya program ini akan mencari pihak NGO yang memfasilitasinya; b. Meningkatkan kecakapan tenaga yang mengoperasikan komputer dengan mengikuti kursus dan pelatihan; 4. Keuangan. Menyusun rencana kegiatan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA, dan mengawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan skedul atau program kerja serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Gedung/Bangunan. Merenovasi bangunan kantor dan melakukan perbaikan, pengecatan gedung dan pembuatan pagar. 6. Fasilitas dan Lingkungan Kantor : a. Menambah fasilitas kantor untuk kenyamanan bagi pencari keadilan dan pengunjung selama menunggu proses sidang. b. Meningkatkan kebersihan dan penghijauan di lingkungan kantor agar tampak asri, dalam menunjang program tahun kunjungan wisata dari Pemerintah.
C.
Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016.
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 maret 2003, kinerja Pengadilan Negeri
Jantho
diukur
berdasarkan
tingkat
pencapaian
kinerja,
sasaran
dan
program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Sasaran, Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Kegiatan yang terdiri dari Input, Output dan Outcome. Media pengukuran Kinerja terdiri dari : 1. Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) 2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2015 semua program dan kegiatan yang telah dilakukan dapat memberi kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jantho. Namun mengingat kurangnya sumber daya manusia, dan anggaran yang tersedia, maka kinerja Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2015 dirasakan belum Optimal.
7
11
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Pengadilan Negeri Jantho sebagai bagain dari Mahkamah Agung melakukan serangkaian kinerja untuk terus berusaha memberikan kualitas pelayanan peradilan. Dengan adanya sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia yang merupakan pihak yang terlibat di dalamnya. Pengadilan Negeri Jantho sampai dengan saat ini masih menggunakan gedung kantor sendiri. Pengadilan Negeri Jantho berusaha untuk tetap memberikan kepuasan bagi masyakarat pencari keadilan agar mendapatkan pelayanan di bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lainnya. Pengadilan Negeri Jantho berkeinginan untuk meningkatkan kredibilitas, citra, wibawa dan martabat peradilan sebagai pelaksana supremasi hukum kekuasaan kehakiman yang bebas, netral dan terpercaya. Untuk itu koordinasi dan pembinaan teknis, administrasi dan financial dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI serta di semua lingkungan peradilan di Indonesia dapat terselenggara. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Jantho tahun 2015 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Jantho yang akan mampu memberikan hasil putusan yang lebih mencerminkan rasa keadialan. Pengadilan Negeri Jantho memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam laporan ini sebagai agenda demi kemajuan untuk masa-masa mendatang dalam peningkatakan penyusunan dan implemetasi satuan rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis.
B. Rekomendasi Pengadilan Negeri Jantho sangat mengharapkan peningkatan sarana dan prasaranan serta keterampilan sumber daya manusia kepada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi untuk peningkatan penyelesaian perkara dan semangat kerja.
Jantho, 15 Februari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Jantho
RAHMAWATI, SH. NIP. 19621216 199003 2 003
8
