PENGADILAN NEGERI BANGLI LkjIP TAHUN 2015 KATA PENGANTAR

PENGADILAN NEGERI BANGLI

LkjIP TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 berjalan dengan lancar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangli merupakan salah satu wujud dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peradilan, penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bangli mengacu pada Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangli memuat informasi pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bangli, disertai dengan penjelasan mengenai uraian-uraian kegiatan Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2015. Semoga penyajian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Bangli dapat menjadi cermin dalam menganalisis dan mengevaluasi kinerja organisasi, sehingga di tahun mendatang pelaksanaan kinerja organisasi lebih produktif, efektif dan efisien.

Bangli, 15 Pebruari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Bangli

I Dewa Made Budi Watsara, SH. Nip. 19651208 199303 1 006

i

LkjIP TAHUN 2015


RINGKASAN EKSEKUTIF Pengadilan Negeri Bangli sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, dimana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good government), Pengadilan Negeri Bangli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman menerapakan prinsip-prinsip umum yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, profesionalisme, efisien dan efektifitas. Penerapan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Bangli. Pengadilan Negeri Bangli telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang harus dicapai dalam tahun 2014 yang telah tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahunan, dimana enam sasaran kinerja tersebut diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja. Rincian capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2015 berdasarkan indikator-indikator kinerja tiap-tiap sasaran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya Penyelesaian Perkara NO. 1.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Persentase mediasi yang dapat

36 %

13 %

33,33 %

5%

-

-

100 %

100 %

100 %

diselesaikan 2.

Persentase

mediasi

yang

menjadi akta perdamaian 3.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

4.

Persentase

perkara

yang

99 %

99,38 %

100,38 %

Persentase

perkara

yang

99 %

99,98 %

100,98 %

diselesaikan

dalam

1%

0,02 %

0,02 %

diselesaikan 5.

jangka

waktu maksimal 6 bulan 6.

Persentase

perkara

diselesaikan

dalam

yang jangka

waktu lebih dari 6 bulan Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

66,94 %

ii

LkjIP TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI BANGLI SASARAN STRATEGIS II

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim NO. 1.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Persentase perkara yang tidak

99 %

99,91 %

100,92 %

mengajukan upaya hukum

SASARAN STRATEGIS III Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara NO. 1.

INDIKATOR KINERJA Persentase

berkas

yang

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

diajukan banding, kasasi dan peninjauan

kembali

yang

disampaikan secara lengkap 2.

Persentase

berkas

yang

diregister

dan

siap

didistribusikan ke Majelis 3.

Persentase

penyampaian

pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

100 %

SASARAN STRATEGIS IV Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice) NO. 1.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

prodeo

100 %

-

-

Persentase putusan perkara

100 %

50,25 %

50,25 %

Persentase

perkara

yang diselesaikan 2.

(yang

menarik

masyarakat) diakses

oleh

perhatian

yang

dapat

Masyarakat

secara on line. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV

50,25 %

iii

LkjIP TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI BANGLI SASARAN STRATEGIS V

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan NO. 1.

INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

98 %

100 %

100 %

eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS VI Meningkatnya Kualitas Pengawasan NO. 1.

INDIKATOR KINERJA Persentase

pengaduan

masyarakat

yang

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100 %

-

-

100 %

100 %

100 %

ditindaklanjuti 2.

Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bangli

100 % 86,35 %

iv


LkjIP TAHUN 2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………....................................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF ..…………………………………………………………………………………… ii DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………… v BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 1 A. LATAR BELAKANG ………………………………………………………………………… 1 B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI …………………………………………………………... 2 C.

STRUKTUR ORGANISASI ………………………………………………………………... 3

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ……………………………………………………………... 3 BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA …………………………………………. 5 A. RENCANA STRATEGIS …………………………………………………………………… 5 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ………………………………………………………… 7 C.

RENCANA KINERJA TAHUN 2013 …………………………………………………… 8

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 ……………………………………………….. 10 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………………………………. 12 A. PENGUKURAN KINERJA …………………………………………………………………. 12 B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………… 14 C.

BAB IV

AKUNTABILITAS KEUANGAN ………………………………………………………… 48

PENUTUP …………………………………………………………………………………………….. 52 A. KESIMPULAN ………………………………………………………………………………… 52 B. SARAN …………………………………………………………………………………………... 54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

v


LKjIP TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Pengadilan Negeri Bangli merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangli sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bangli mempunyai visi : “Mewujudkan Pengadilan Negeri Bangli Yang Agung” Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah di Indonesia, Pengadilan Negeri Bangli mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja yang dimaksud meliputi penyampaian capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja disertai dengan penjelasan keberhasilan dan kegagalan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli. Sesuai dengan bunyi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas

Akuntabilitas. Pengadilan

Negeri Bangli

dalam

mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik (good government), diperlukan adanya prinsip-prinsip diantaranya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan,

daya

tanggap,

wawasan

kedepan,

akuntabilitas,

pengawasan,

profesionalisme, efisien dan efektifitas. Prinsip Akuntabilitas lebih ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program Membangun Indonesia yang Bersih, Adil dan Sejahtera melalui program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja Aparatur Negara. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahunnya, sebagai salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi kinerja Instansi Pemerintah dalam satu tahun anggaran, evaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja dapat dijadikan acuan

1


LKjIP TAHUN 2015

perbaikan kinerja di masa mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bangli mengacu pada Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014 tentang penyampaian LAKIP tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Negeri Bangli merupakan pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam penegakan supremasi Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Bangli sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Tugas Pokok : 1. Pengadilan Negeri Bangli bertugas dan berwenang menerima, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. 2. Pengadilan Negeri Bangli dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli, apabila diminta. 3. Pengadilan Negeri Bangli dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Fungsi : 1.

Pengadilan Negeri Bangli memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara/sengketa.

2.

Pengadilan Negeri Bangli merupakan pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Bangli.

3.

Pengadilan Negeri Bangli memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

4.

Pengadilan Negeri Bangli memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi perkara di tingkat pertama.

2


5.

LKjIP TAHUN 2015

Pengadilan Negeri Bangli memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri.

C.

STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangli terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera/Sekretaris dan Jurusita. 1.

Pimpinan Pengadilan Negeri Bangli terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

2.

Hakim Pengadilan Negeri Bangli adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

3.

Untuk urusan Kepaniteraan, Pengadilan Negeri Bangli dipimpin oleh seorang Panitera/Sekretaris.

Dalam

melaksanakan

tugas

kepaniteraan,

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita. 4.

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, beberapa Kepala Sub Bagian dan staf administrasi.

Secara rinci Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangli dapat dilihat pada Lampiran I. D.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangli memberikan penjelasan

tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli secara umum selama tahun 2014. Perhitungan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2014 merupakan perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangli terhadap target dalam Penetapan Kinerja dalam tahun 2013, dimana capaian kinerja akuntabilitas merupakan tolak ukur keberhasilan tahunan Pengadilan Negeri Bangli. Analisis dan evaluasi capaian kinerja dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Bangli di masa mendatang. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangli adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Bangli serta Sistematika Penyajian.

3


BAB II

LKjIP TAHUN 2015

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA, menjelaskan muatan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangli periode tahun 2015 – 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan capaian antara Target dan Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 serta analisis pencapaian sasaran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan.

BAB IV

PENUTUP, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

4


LKjIP TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi Rencana Strategis Pengadilan Bangli Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangli yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 20152019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangli. Visi Pengadilan Negeri Bangli mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BANGLI YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar visi Pengadilan Negeri Bangli dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, adapun penetapan misi Pengadilan Negeri Bangli yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian, netralitas dan profesionalise dalam menangani perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bangli. 2. Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Bangli. 3. Meningkatkan kualitas dan skill sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangli.

5


LKjIP TAHUN 2015

4. Meningkatkan transparansi di segala bidang dalam memberikan pelayanan publik. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangli. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangli adalah sebagai berikut : 1.

Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

2.

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

3.

Mewujudkan Badan Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara.

4.

Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Bangli. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangli adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan percepatan penyelesaian perkara.

2.

Peningkatan akseptabilitas Putusan Hakim.

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

5.

Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

6.

Peningkatan kualitas pengawasan.

3. Program dan Kegiatan Pokok Penetapan enam sasaran strategis sebagai acuan dalam mewujudkan penetapan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangli melalui Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan yaitu :  Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal percepatan penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, akseptabilitas terhadap putusan hakim dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan

6


LKjIP TAHUN 2015

Negeri Bangli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah 1.

Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.

2.

Penyelesaian Sisa Perkara.

3.

Penyampaian berkas perkara banding secara lengkap dan tepat waktu.

4.

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.

5.

Publikasi dan transparasi putusan perkara.

 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas pengawasan, dimana kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah 1.

Tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.

2.

Tindak lanjut terhadap temuan dari tim pemeriksa.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengadilan Negeri Bangli telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor : W24U.8/08/KP.04.15/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangli, dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan perkara

b. Persentase

mediasi

yang

menjadi

akta

perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

7


KINERJA UTAMA

LKjIP TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan akseptabilitas

Persentase perkara yang tidak mengajukan

putusan Hakim

upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas

a. Persentase berkas yang diajukan banding,

pengelolaan penyelesaian

kasasi

dan

peninjauan

perkara

disampaikan secara lengkap

kembali

yang

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

pemberitahuan

putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak Peningkatan aksesbilitas

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

masyarakat terhadap

b. Persentase putusan perkara (yang menarik

peradilan (acces to justice)

perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line.

Meningkatnya kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

terhadap putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

pengadilan.

yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas

a.

pengawasan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Adapun rencana strategis kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2015, adalah sebagai berikut : NO. 1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang dapat perkara

TARGET 36 %

diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi

5%

akta perdamaian

8


NO. 1.

KINERJA UTAMA

LKjIP TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian c. Persentase sisa perkara yang perkara

100 %

diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang

99 %

diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal

99 %

6

bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan

1%

dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2.


Persentase

perkara

yang

tidak

99 %

putusan Hakim

mengajukan upaya hukum:

a. Persentase berkas yang diajukan

100 %

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

banding,

kasasi

dan

peninjauan

perkara

kembali yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister

100 %

dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

100 %

pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak 4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang

100 %

diselesaikan b. Persentase putusan perkara (yang

100 %

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line.

9


NO. 5.

KINERJA UTAMA

LKjIP TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA


Persentase permohonan eksekusi atas

terhadap putusan

putusan perkara perdata yang

pengadilan

berkekuatan hukum tetap yang

TARGET 98 %

ditindaklanjuti 6.

Meningkatnya kualitas

a.

pengawasan

Persentase pengaduan masyarakat

100 %

yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil

100 %

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bangli, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Bangli, sebagai berikut: NO. 1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang dapat perkara

TARGET 35 %

diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi

5%

akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang

100 %

diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang

99 %

diselesaikan: - Perdata - Pidana

10


NO. 1.

KINERJA UTAMA

LKjIP TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian e. Persentase perkara yang diselesaikan perkara

dalam jangka waktu maksimal

99 %

5

bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan

1%

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2.


Persentase

perkara

yang

putusan Hakim


tidak

99 %

diajukan

100 %

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan efektifitas

a. Persentase

berkas kasasi

yang

pengelolaan penyelesaian

banding,

dan

peninjauan

perkara

kembali yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan

100 %

siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

100 %

pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak 4.

Peningkatan aksesbilitas

a. Persentase perkara prodeo yang

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

100 %

diselesaikan b. Persentase putusan perkara (yang

100 %

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line. 5.


Persentase permohonan eksekusi atas

terhadap putusan

putusan perkara perdata yang

pengadilan

berkekuatan hukum tetap yang

98 %

ditindaklanjuti 6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a.

Persentase pengaduan masyarakat

100 %

yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil

100 %

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

11


LKjIP TAHUN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

36 %

13 %

33,33 %

5%

5%

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

99,38 %

100,38 %

dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

12

PENGADILAN NEGERI BANGLI NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya

TARGET REALISASI CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA e.Persentase

perkara

yang

penyelesaian

diselesaikan dalam jangka

perkara

waktu maksimal 5 bulan f.Persentase

perkara

LKjIP TAHUN 2015

yang

99 %

99,98 %

100,98 %

1%

0,02 %

0,02 %

99 %

99,91 %

100,92 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

100 %

50,25 %

50,25 %

98 %

100 %

102,04

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2.

Peningkatan


akseptabilitas


putusan Hakim

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan

a. Persentase

berkas banding,

yang

efektifitas

diajukan

pengelolaan

dan

penyelesaian

yang disampaikan secara

perkara

lengkap

peninjauan

kasasi kembali

b. Persentase

berkas

yang

diregister

dan

siap

didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

pemberitahuan

putusan

tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak 4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara

terhadap

(yang

peradilan (acces

masyarakat)

to justice)

diakses

menarik

perhatian

yang

oleh

dapat

Masyarakat

secara on line. 5.

Meningkatnya

Persentase permohonan

kepatuhan

eksekusi atas putusan perkara

terhadap putusan

perdata yang berkekuatan

pengadilan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

13

PENGADILAN NEGERI BANGLI NO 6.

KINERJA UTAMA Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA a.Persentase masyarakat

pengawasan

ditindaklanjuti b.Persentase

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100 %

-

-

100 %

100 %

100 %

pengaduan

kualitas

LKjIP TAHUN 2015

yang temuan

hasil


B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas. Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2015 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran I : Meningkatnya penyelesaian perkara Sasaran pertama indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Bangli adalah peningkatan percepatan penyelesaian perkara dengan indikator-indikator kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Analisis terhadap capaian indikator-indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2015 dalam mewujudkan sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut : 1. A.

Persentase mediasi yang dapat diselesaikan Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau

mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi yang membawahi seluruh pengadilan di Indonesia, telah menghimbau kepada Pengadilan yang menangani sengketa perkara agar dalam menyelesaikan sengketa perkara didahului melalui proses mediasi, dimana hal

14


LKjIP TAHUN 2015

tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas pertimbanganpertimbangan sebagai berilut :  Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.  Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.  Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.  Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan Negeri Bangli sebagai salah satu pengadilan yang dbawahi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberlakukan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara-perkara perdata gugatan. Pengadilan Negeri Bangli telah menetapkan Hakim Mediator ataupun Mediator (dari luar Pengadilan) serta telah menyediakan ruangan mediasi sebagai sarana dalam upaya menjembatani para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Bangli untuk menyelesaikan sengketa perkara melalui proses mediasi. Tabel persentase perkara perdata gugatan melalui proses mediasi

Jenis Perkara Perdata Gugatan

Tahun 2014

Persentase

Masuk

Mediasi

(%)

100

13

13

Dalam tahun 2015, Pengadilan Negeri Bangli telah menerima 100 berkas perkara perdata gugatan dimana dari keseluruhan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2015 hanya 13 perkara perdata gugatan yang melakukan proses mediasi, sehingga persentase realisasi kinerja perkara perdata gugatan tahun 2015 yang melalui proses mediasi sebesar 13 %. INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

13

36

33,33

dapat diselesaikan

15


LKjIP TAHUN 2015

Nilai persentase realisasi kinerja tersebut dibawah target yang sudah ditetapkan karena perkara yang masuk Tahun 2015 dominan perkara verstek, dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 36 %, sehingga nilai capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli sebesar 33,33 %. Tabel persentase perkara perdata gugatan melalui mediasi periode tahun 2010-2015.

Tahun

Perkara Perdata Gugatan

Persentase

Masuk

Mediasi

(%)

2010

28

10

35,71

2011

30

11

36,67

2012

33

16

48,48

2013

38

14

36,84

2014

77

22

79,36

2015

100

13

13

Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, persentase capaian perkara perdata gugatan tahun 2014 yang melalui proses mediasi sebesar 79,36 % dimana sebanyak 22 perkara perdata gugatan yang melakukan proses mediasi dari 77 perkara perdata yang masuk pada tahun 2014, sehingga terjadi penurunan kinerja penyelesaian perkara melalui proses mediasi. Pengadilan Negeri Bangli telah berupaya secara maksimal agar penyelesaian perkara perdata gugatan didahului melalui proses mediasi, akan tetapi terdapat kendala yang dihadapi dalam mengupayakan para pihak untuk melakukan mediasi. Banyak perkara perdata gugatan tahun 2015 yang diputus oleh Majelis Hakim secara verstek (tergugat tidak pernah hadir di persidangan), oleh karena salah satu pihak (tergugat) tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyelesaian perkara perdata gugatan tersebut melalui proses mediasi. 1. B.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan panduan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan melalui proses mediasi dengan tujuan adanya suatu kesepakatan atau perdamaian. Adanya PERMA tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata di Pengadilan, bahwa lembaga Pengadilan tidak hanya memutus perkara, tetapi juga mendamaikan para pihak yang bersengketa.

16


LKjIP TAHUN 2015

Tabel. Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang menjadi akta perdamaian

Jenis Perkara Perdata Gugatan

Tahun 2015 Masuk

Mediasi

Perdamaian

Persentase (%)

100

13

0

0

Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Bangli menerima gugatan perkara perdata sebanyak 100 berkas perkara perdata gugatan yangmana dari jumlah perkara perdata gugatan tersebut yang melakukan proses mediasi sebanyak 13 perkara. Dalam proses melakukan mediasi, dari 13 perkara tersebut tidak ada perkara yang menjadi akta perdamaian sedangkan mediasi untuk 13 perkara lainnya dinyatakan gagal. Adapun nilai realisasi indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam penyelesaian perkara melalui proses mediasi yang menjadi akta perdamaian sebesar 0 %. INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

0

5

0

menjadi akta perdamaian Nilai persentase realisasi indikator kinerja tersebut telah melampaui target yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 5 %, sehingga nilai capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli sebesar 0 % Pengadilan Negeri Bangli selalu mengupayakan penyelesaian sengketa perkara melalui proses mediasi untuk tercapainya suatu perdamaian, akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak perkara yang melakukan mediasi mengalami kegagalan. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian perkara secara mediasi tidak mencapai suatu kesepakatan, adalah sebagai berikut : 1. Kedua pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau melakukan perdamaian dan menginginkan adanya penyelesaian perkara dalam persidangan di Pengadilan. 2. Salah satu pihak hadir pada mediasi tahap pertama tetapi sebelum mencapai suatu kesepakatan, salah satu pihak tersebut tidak pernah hadir lagi dalam tahap mediasi selanjutnya. Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, persentase penyelesaian perkara perdata gugatan melalui mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah sebagai berikut :

17


LKjIP TAHUN 2015

Tabel Mediasi perkara perdata gugatan yang menjadi akta perdamaian periode tahun 2010-2015

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Perkara Perdata Gugatan

Persentase

Masuk

Mediasi

Perdamaian

(%)

28 30 33 38 77 100

10 11 16 14 22 13

0 0 0 1 0 0

0 0 0 7,48 0 0

Berdasarkan data tersebut di atas, adanya penurunan persentase kinerja pada penyelesaian perkara perdata gugatan melalui mediasi yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0 %. 1. C.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu melakukan berbagai cara untuk

mempercepat penyelesaian perkara untuk meminimalisir adanya penumpukan perkara yang akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung memberikan batas waktu 6 (enam) bulan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan perkara termasuk tahap minutasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaiain perkara. Bahwa perkara-perkara yang masuk pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Bangli yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut maka akan menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015. Adanya sisa perkara tersebut disebabkan oleh karena :  Adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015.  Perkara yang masuk dibawah bulan Desember 2014 masih dalam tahap proses persidangan. Adapun penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Negeri Bangli berdasarkan jenis perkaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :  Penyelesaian sisa perkara perdata

18


LKjIP TAHUN 2015

Perkara perdata terdiri dari Perkara Perdata Gugatan dan Perkara Perdata Permohonan. Pada tahun 2014, terdapat sisa perkara perdata gugatan sebanyak 19 perkara dan perkara perdata permohonan sebanyak 2 perkara, sehingga jumlah sisa perkara perdata yang menjadi beban kerja yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 21 perkara. Adapun persentase penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2014

No.

Jenis Perkara

Sisa Perkara

Putus

Persentase

(2014)

(2015)

(%)

1.

Perdata Gugatan

19

19

100

2.

Perdata Permohonan

2

2

100

21

21

100

JUMLAH

Bahwa penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2014 sebanyak 21 perkara sudah dilaksanakan dan terselesaikan dengan baik di tahun 2015 dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 %.  Penyelesaian sisa perkara pidana Perkara pidana terdiri dari Perkara Pidana Biasa, Perkara Pidana Singkat dan Perkara Pidana Cepat (Pidana Lalu-lintas/Tilang dan Pidana RinganTipiring). Pada tahun 2014, terdapat sisa perkara pidana biasa sebanyak 5 perkara, sedangkan tidak ada sisa perkara untuk Perkara Pidana Singkat dan Perkara Pidana Cepat, sehingga jumlah sisa perkara pidana yang menjadi beban kerja yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 5 perkara. Adapun persentase penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2014

No. 1.

Jenis Perkara Pidana Biasa

Sisa Perkara

Putus

Persentase

(2014)

(2015)

(%)

5

5

100

Bahwa penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2014 sebanyak 5 perkara sudah dilaksanakan dan terselesaikan dengan baik di tahun 2015 dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 %. Berdasarkan jumlah sisa perkara perdata dan pidana pada tahun 2014, maka sisa perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2015 sebanyak 21

19


LKjIP TAHUN 2015

perkara. Adapun pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam penyelesaian sisa perkara tahun 2014 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : INDIKATOR KINERJA

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

100

100

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan data diatas, bahwa persentase nilai realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam penyelesaian sisa perkara tahun 2015 sebesar 100 % dimana nilai realisasi tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli. Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya terhadap penyelesaian sisa perkara di tahun 2015, sebagai berikut : Tahun

Sisa Perkara

Jumlah Perkara

Persentase

Tahun Sebelumnya

yang Diselesaikan

(%)

2010

12

12

100

2011

23

23

100

2012

15

15

100

2013

67

67

100

2014

21

21

100

2015

21

21

100

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bangli dari tahun ke tahun sudah sesuai atau memenuhi target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 %. Terlaksananya penyelesaian sisa perkara menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Bangli telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada satupun sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya. 1. D. Persentase perkara yang diselesaikan Selain penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015, indikator akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bangli juga mengacu pada penyelesaian perkara yang masuk di tahun 2015 yang dapat diputus atau diselesaikan dalam tahun itu juga. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk tahun 2015 di Pengadilan Negeri Bangli.

20

LKjIP TAHUN 2015


Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memutus ataupun menyelesaikan perkara-perkara baik perdata maupun pidana yang masuk pada tahun 2015. Adapun penyelesaian perkara pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Bangli berdasarkan jenis perkaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :  Penyelesaian perkara perdata dalam tahun 2015 Pada tahun 2015, perkara perdata gugatan yang masuk sebanyak 100 perkara dan perkara perdata permohonan yang masuk sebanyak 61 perkara, sehingga jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 sebanyak 161 perkara. Perkara Perdata tahun 2015 didominasi oleh perkara perdata gugatan yaitu gugatan perceraian.

Persentase penyelesaian perkara perdata pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Tabel Penyelesaian Perkara Perdata tahun 2015

No.

Jenis Perkara

1.

Perdata Gugatan

2

Perdata Permohonan Jumlah

Jumlah Perkara Masuk Putus Sisa

Capaian (%)

100

73

27

73

61

60

1

98,36

161

133

28

82,61

Perkara perdata yang masuk tahun 2015 di Pengadilan Negeri Bangli sebanyak 161 perkara, dari jumlah perkara perdata tersebut, yang dapat diselesaikan pada tahun

21


LKjIP TAHUN 2015

2015 sebanyak 133 perkara sedangkan sisa perkara perdata sebanyak 28 perkara merupakan beban kerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2016. Adapun persentase realisasi nilai capaian penyelesaian perkara perdata tahun 2015 sebesar 82,61 %.  Penyelesaian perkara pidana dalam tahun 2015 Pada tahun 2015, jumlah perkara pidana yang masuk sebanyak 5.194 perkara, yang mana dari keseluruhan perkara pidana tahun 2015 tersebut, perkara yang mendominasi adalah perkara pidana cepat khususnya pidana lalu-lintas (tilang) sebanyak 4.886 perkara.

Keadaan Perkara Pidana Tahun 2015 4886 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

71 Pidana Biasa

237

0 Pidana Singkat

Pidana Lalulintas

Pidana Ringan

Persentase penyelesaian perkara pidana pada tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : No.

Jenis Perkara

1. 2 3 4

Pidana Biasa Pidana Singkat Pidana Lalu-lintas Pidana Ringan Jumlah

Jumlah Perkara Masuk Putus Sisa 71 0 4.886 237 5.194

66 0 4.886 237 5.189

Capaian (%) 5 0 0 0 5

92,96 0 100 100 99,90

Perkara pidana yang masuk tahun 2015 di Pengadilan Negeri Bangli sebanyak 5.194 perkara, sedangkan perkara pidana yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 5.189 perkara sehingga terdapat sisa perkara pidana sebanyak 5 perkara yang merupakan beban kerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2016. Dari hasil perhitungan persentase penyelesaian perkara pidana tahun 2015 diperoleh nilai realisasi kinerja sebesar 99,90 %.

22


LKjIP TAHUN 2015

Berdasarkan perhitungan jumlah dari perkara perdata dan pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2015, maka jumlah keseluruhan perkara yang menjadi beban kerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 sebanyak 5.355 perkara terdiri dari 161 perkara perdata dan 5.194 perkara pidana.

Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2015 Sesuai dengan Jenis Perkara 161

Perdata

Pidana

5355

Adapun Rekapitulasi Keadaan Perkara Masuk pada Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Keadaan Perkara Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2015

No.

Tahun 2014

Jumlah perkara Masuk Putus Sisa

23


LKjIP TAHUN 2015

1

Januari

605

591

14

2

Pebruari

429

426

18

3

Maret

372

370

19

4

April

350

344

25

5

Mei

374

375

24

6

Juni

503

506

21

7

Juli

351

353

19

8

Agustus

381

376

24

9

September

553

554

23

10

Oktober

471

458

36

11

Nopember

594

588

42

12

Desember

372

381

33

5.355

5.322

33

Jumlah

Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Bangli menerima pelimpahan perkara sebanyak 5.355 berkas perkara, dari keseluruhan perkara tersebut, hanya 5.322 perkara yang dapat diselesaikan di tahun 2015 sehingga masih terdapat sisa perkara sebanyak 33 perkara yang akan menjadi beban kerja Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2016 mendatang. Adapun persentase nilai realisasi penyelesaian perkara masuk di Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 adalah sebagai berikut ; Tabel penyelesaian pekara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015

No.

Jenis Perkara

Jumlah Perkara Masuk Putus Sisa

Capaian (%)

1.

Perdata

161

133

28

82,60

2

Pidana

5.194

5.189

5

99,90

5.355

5.322

33

99,38

Jumlah

Bahwa penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2015 sebanyak 5.322 perkara dari jumlah beban kerja sebanyak 5.355 perkara, sehingga diperoleh nilai persentase realisasi capaian kinerja sebesar 99,38 %. INDIKATOR KINERJA

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

24


Persentase perkara yang

99,38

LKjIP TAHUN 2015

99

100,38

diselesaikan Realisasi capaian kinerja tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 99%. Sebagai perbandingan penyelesaian perkara dalam tahun-tahun sebelumnya terhadap penyelesaian perkara tahun 2015, digambarkan dalam tabel berikut ini : Jumlah Perkara Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Masuk

Putus

Sisa

Capaian (%)

3.357 4.173 4.857 4.334 3.945 5.355

3.334 4.158 4.790 4.313 3.919 5.322

23 15 67 21 26 33

99,31 99,64 98,62 99,51 99,34 99,38

Persentase nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam penyelesaian perkara pada tahun 2015 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014, persentase peningkatan nilai realisasi penyelesaian perkara sebesar 0,04 %. Penurunan tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah sisa perkara tahun 2015 (33 perkara) dibandingkan dengan jumlah sisa perkara tahun 2014 (26 perkara) sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada nilai hasil capaian kinerja. Pencapaian tersebut bisa diraih, oleh karena Pengadilan Negeri Bangli memiliki Sumber Daya Manusia yang handal khususnya Hakim dan Panitera ataupun Panitera Pengganti sehingga penyelesaian perkara dapat terealisasi dalam waktu yang singkat. 1. E.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Indikator akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan peningkatan penyelesaian

perkara adalah penyelesaian perkara dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaiain perkara, Mahkamah Agung memberikan batas waktu 5 (lima) bulan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan perkara termasuk tahap minutasi. Pengadilan dalam melaksanakan kewenangannya yaitu menyelesaikan atau memutus perkara, diharapkan agar penyelesaian perkara tersebut dilakukan dalam waktu yang

25


LKjIP TAHUN 2015

singkat sehingga dapat mengurangi adanya penumpukan perkara atau tunggakan perkara. Produktifitas Pengadilan Negeri Bangli dalam memutus perkara selama tahun 2015 berdasarkan jenis perkara dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Tabel Produktifitas Perkara Pengadilan Negeri Bangli

JUMLAH PERKARA TAHUN 2014 JENIS PERKARA

SISA 2014 MASUK

PERDATA GUGATAN

BEBAN KERJA

PUTUS

SISA

19

100

119

92

27

PERDATA PERMOHONAN

2

61

63

62

1

PIDANA BIASA

5

71

76

71

5

PIDANA SINGKAT

0

0

0

0

0

PIDANA CEPAT

0

5.123

5.123

5.123

0

26

5.355

5.381

5.348

33

JUMLAH

Beban kerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 yang merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2014 ditambah dengan perkara yang masuk dalam tahun 2014 sehingga beban kerja Pengadilan Negeri Bangli sebanyak 5.348 perkara, sedangkan produktifitas Pengadilan Negeri Bangli dalam memutus atau menyelesaikan perkara tahun 2015 sebanyak 5.348 perkara. Adapun jangka waktu yang diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dalam memutus perkara dalam tahun 2015, adalah sebagai berikut : JANGKA WAKTU NO.

JENIS PERKARA

PENYELESAIAN (BULAN) <1-5

>5

JUMLAH

1

PERDATA GUGATAN

91

1

92

2

PERDATA PERMOHONAN

62

0

62

3

PIDANA BIASA

71

0

71

JANGKA WAKTU NO.

JENIS PERKARA

PENYELESAIAN

JUMLAH

(BULAN)

26


LKjIP TAHUN 2015

<1-5

>5

0

0

0

5.123

0

5.123

JUMLAH

5.347

1

5.348

PERSENTASE (%)

99,98

0,02

100

4

PIDANA SINGKAT

5

PIDANA CEPAT

Berdasarkan data pada tabel diatas, Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2015 telah menyelesaikan perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan sebanyak 5.347 perkara dengan persentase relaisasi capaian kinerja sebesar 99,98 %. INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

99,98

99

100,98

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Realisasi kinerja tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 99 %. Sebagai perbandingan penyelesaian perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan pada tahun 2015 terhadap tahun-tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut : TAHUN

PERKARA PUTUS ( < 5 BULAN )

2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.266 3.351 4.801 4.377 3.952 5.347

JUMLAH PERKARA PERSENTASE (%) PUTUS 3.268 3.354 4.805 4.380 3.953 5.348

99,94 99,92 99,99 99,93 99,97 99,98

Bahwa terjadi penurunan persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan dari tahun 2014 apabila dibandingkan dengan persentase di tahun 2015 walaupun dalam nilai persentase yang kecil (0,01 %). Hal tersebut dipengaruhi oleh karena adanya penurunan jumlah perkara pada beban kerja dan peningkatan jumlah perkara yang diputus, dimana beban kerja dalam tahun 2014 sebanyak 3.952 perkara dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 3.953 perkara sedangkan beban kerja dalam tahun 2015 sebanyak 5.347 perkara dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 5.348 perkara, sehingga peningkatan jumlah perkara tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perhitungan nilai persentase capaian kinerja.

27


1. F.

LKjIP TAHUN 2015

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan. Sejalan dengan penyelesaian perkara yang dilakukan dalam jangka waktu

kurang dari 5 bulan, maka perhitungan persentase penyelesaian perkara yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sesuai dengan Tabel jangka waktu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dalam memutus perkara dalam tahun 2015, yang digambarkan kembali sebagai berikut : JANGKA WAKTU NO.

PENYELESAIAN

JENIS PERKARA

JUMLAH

(BULAN) <1-5

>5

1

PERDATA GUGATAN

91

1

91

2

PERDATA PERMOHONAN

62

0

62

3

PIDANA BIASA

71

0

71

4

PIDANA SINGKAT

0

0

0

5

PIDANA CEPAT

5.123

0

5.123

JUMLAH

5.347

1

5.348

PERSENTASE (%)

99,98

0,02

100

Dalam tahun 2015, masih terdapat perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bangli dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yaitu sebanyak 1 perkara dengan persentase realisasi nilai capaian sebesar 0,02 %. INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

0,02

1

0,02

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Realisasi capaian kinerja tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 1 %, hal tersebut bukanlah merupakan penurunan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bangli oleh karena penyelesaian perkara seharusnya dilakukan secara cepat (tidak lebih dari 5 bulan). Persentase realisasi nilai penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan seharusnya tidak boleh melebihi dari target yang telah

28


LKjIP TAHUN 2015

ditentukan, maka dari itu relaisasi nilai capaian Pengadilan Negeri Bangli sebesar 0,02 % sudah sesuai dengan sasaran akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan peningkatan penyelesaian perkara secara cepat. Adapun faktor –faktor yang menyebabkan perkara-perkara yang harus diselesaikan melebihi jangka waktu 5 bulan adalah sebagai berikut :  Perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim merupakan perkara-perkara rumit (Gugatan Waris atau Gugatan Tanah) yang memerlukan pembuktian yang kuat dari para pihak misalnya adanya banyak saksi yang dihadirkan oleh para pihak sehingga memerlukan waktu yang lama dalam melakukan pemeriksaan perkara di persidangan.  Salah satu pihak yang berperkara tidak konsisten hadir di persidangan (banyaknya penundaan persidangan) sehingga Majelis Hakim tidak dapat

secara cepat

melakukan pemeriksaan perkara.  Banyaknya hari libur nasional dan hari libur fakultatif (Hari Raya Keagamaan) di Bali juga menyebabkan Majelis Hakim tidak dapat

secara cepat melakukan

penyelesaian perkara. Sebagai perbandingan penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2015 terhadap tahun-tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut : TAHUN

PERKARA PUTUS ( > 6 BULAN )

JUMLAH PERKARA PERSENTASE (%) PUTUS

2010

2

3.268

0,06

2011

3

3.354

0,08

2012

4

4.805

0,01

2013

3

4.380

0,07

2014

1

3.958

0,03

2015

1

5.347

0,02

Bahwa terjadi peningkatan nilai persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dari tahun 2014 apabila dibandingkan dengan persentase di tahun 2015 walaupun dalam nilai persentase yang kecil (0,02 %). Perhitungan persentase nilai tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah perkara pada beban kerja dan jumlah perkara yang diputus, sehingga persentase nilai realisasi tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam peningkatan ataupun penurunan akuntabilitas kinerja. 2. Sasaran II : Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

29


LKjIP TAHUN 2015

Putusan Hakim atau lazim disebut juga dengan Putusan Pengadilan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan Hakim yang diucapkan di depan persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan Hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau diharapkan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa/perkara, dimana Putusan Hakim diharapkan dapat menciptakan adanya kepastian hukum dan yang terpenting adalah Putusan Hakim haruslah dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim sebagai aparatur Negara dalam melaksanakan peradilan harus dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kekuasaan Kehakiman). Putusan Hakim yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai pencari keadilan, haruslah putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan, walaupun dalam kenyataannya sulit untuk mengukur kadar rasa keadilan itu sendiri. Akseptabilitas atau dapat diterimanya Putusan Hakim merupakan salah satu sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2014, dengan indikator kinerja yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang tidak melakukan upaya hukum. Upaya Hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau pihak yang berperkara dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Upaya hukum dibagi menjadi dua macam yaitu  Upaya Hukum Biasa terdiri dari Verzet, Banding dan Kasasi.  Upaya Hukum Luar Biasa terdiri dari Peninjauan Kembali dan Derden Verzet. VERZET Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh Tergugat terhadap suatu putusan verstek. Verzet dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan mengenai adanya putusan verstek kepada Tergugat apabila pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada Tergugat. Jika pemberitahuan putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat dan pada waktu aanmaning (peringatan) tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan setelah aanmaning. Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR jo. Pasal 207 RBg. Perkara Verzet terhadap putusan verstek didaftar dalam satu nomor perkara dengan perkara verstek.

30


LKjIP TAHUN 2015

Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan secara keseluruhan dengan pemeriksaan perkara dilakukan secara biasa. Apabila dalam pemeriksaan verzet pihak Penggugat asal (Terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan secara contradictoire, akan tetapi apabila Pelawan yang tidak hadir, maka Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding berdasarkan Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg. Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2014 tidak pernah menerima permohonan upaya perlawanan/Verstek terhadap putusan perdata verstek sehingga register perkara perdata gugatan kolom verstek dalam keadaan nihil. BANDING Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Perihal acara peradilan banding dalam hukum pidana diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP, Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir Adapun perhitungan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2014 yang melakukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut : Tabel Persentase Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2014

No.

Jenis Perkara

Tahun 2015

Persentase

Beban Kerja

Putus

Banding

(%)

1

Pidana

5.199

5.194

1

0,02

2

Perdata

182

154

1

0,02

5.381

5.348

2

0,04

Jumlah

Berdasarkan data dari tabel diatas, jumlah Putusan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 yang melakukan upaya hukum sebanyak 2 perkara.

KASASI

31


LKjIP TAHUN 2015

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya. Alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung antara lain : 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran perundangundangan

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan. Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetepan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009) . Mengenai ketentuan dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur larangan putusan bebas diajukan upaya hukum banding atau kasasi, sesuai

dengan

keputusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor 114/PUU-X/2012 yang

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Hal tersebut berarti bahwa setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi

Adapun keadaan perkara Pengadilan Negeri Bangli yang melakukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2015 Tabel Keadaan Kasasi Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2015

No.

Jenis Perkara

Kasasi Tahun 2015 Kasasi

Kasasi

(Banding)

(Putusan Bebas)

Jumlah

1

Pidana

0

0

0

2

Perdata

4

0

4

4

0

4

Jumlah

32


LKjIP TAHUN 2015

Bahwa sebanyak 4 putusan perkara Pengadilan Negeri Bangli melakukan upaya hukum kasasi dalam tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :  Kasasi terhadap putusan banding tahun 2015 : 4 perkara  Kasasi terhadap putusan bebas tahun 2014 : 0 perkara PENINJAUAN KEMBALI Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde), mentah kembali. Tenggang waktu mengajukan Peninjauan Kembali adalah 180 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. e. Apabila

mengenai

sesuatu

bagian

dari

tuntutan

belum

diputus

tanpa

dipertimbangkan sebab-sebabnya. f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2015 tidak pernah menerima permohonan pengajuan Peninjauan Kembali dari para pihak yang berperkara, sehingga register peninjauan kembali tahun 2015 dalam keadaan nihil.

33


LKjIP TAHUN 2015

DERDEN VERZET Merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, oleh karena merasa dirugikam oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan derden verzet oleh pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Secara singkat syarat utama mengajukan derden verzet adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut. Dengan mengajukan perlawanan ini pihak ketiga dapat mencegah atau menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi). Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2014 tidak pernah menerima permohonan Derden Verzet, sehingga register gugatan perkara perdata gugatan dalam kolom Derden Verzet tahun 2014 dalam keadaan nihil. Analisis capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam mewujudkan sasaran akseptabilitas putusan Hakim adalah sebagai berikut :  Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Adapun perhitungan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2015 yang tidak melakukan upayan hukum adalah perkara-perkara Pengadilan Negeri Bangli yang telah diputus dalam tahun 2015 dikurangkan dengan perkara-perkara yang melakukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini : Tabel perhitungan Putusan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 yang melakukan upaya hukum

No.

Upaya Hukum

Jumlah Perkara

1

Banding

1

2

Kasasi

4 Total

5

Tabel persentase Perkara Pengadilan Negeri Bangli yang tidak mengajukan upaya hukum

Tahun

Perkara Putus

Upaya Hukum

2015

5.348

5

Perkara tanpa

Persentase

upaya hukum

(%)

5.343

99,91

34


LKjIP TAHUN 2015

Bahwa realisasi persentase Perkara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 99,91 %. dimana realisasi persentase tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli. Adapun persentase capaian kinerja yang diperoleh Pengadilan Negeri Bangli dalam memenuhi sasaran akseptabilitas masyarakat terhadap Putusan Hakim adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA Persentase

perkara

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

99,91

99

100,92

yang tidak mengajukan upaya hukum Sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya, persentase Perkara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut : Tabel persentase Perkara Pengadilan Negeri Bangli yang tidak mengajukan upaya hukum periode tahun 2010 – 2015

Perkara tanpa

Persentase

upaya hukum

(%)

7

3.347

99,79

4.181

12

4.169

99,71

2012

4.805

16

4.789

99,66

2013

4.380

16

4.364

99,63

2014

3.953

17

3.936

99,57

2015

5.348

5

5.343

99,91

Tahun

Perkara Putus

Upaya Hukum

2010

3.354

2011

Bahwa terjadi peningkatan nilai persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 0,34 %, hal tersebut disebabkan oleh karena adanya peningkatan jumlah perkara yang diputus dengan selisih perkara sebanyak 1.395 perkara. 3. Sasaran III : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Sasaran utama kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2015 dalam mewujudkan peningkatan penyelesaian perkara harus pula didukung dengan adanya pengelolaan administrasi perkara secara tertib dan baik sehingga peningkatan penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adanya peningkatan

35

LKjIP TAHUN 2015


dalam penyelesaian perkara harus dibarengi pula dengan adanya peningkatan dalam efektifitas pengelolaan administrasi perkara. Maka untuk mewujudkan sasaran peningkatan dalam efektifitas pengelolaan administrasi perkara, indikator-indikator kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bangli adalah sebagai berikut : a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak. Analisis

indikator-indikator

kinerja

pengadilan

Negeri

Bangli

dalam

mewujudkan sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut : 3. A.

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap. Upaya percepatan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

melalui pengaturan prosedur kelengkapan berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 14 Tahun 2010, yang mana Mahkamah Agung mewajibkan seluruh pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik dalam berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut akan berakibat pada dikembalikannya berkas tersebut ke pengadilan pengaju atau dengan kata lain berkas dinyatakan tidak lengkap. Keadaan perkara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 yang mengajukan permohonan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut : Tabel keadaan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali tahun 2015

No.

Jenis Perkara

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara

1. 2.

Pidana Perdata Jumlah

1 1 2

0 4 4

0 0 0

1 5 6

Tabel. Persentase berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali Pengadilan Negeri Bangli yang dikirim secara lengkap.

No.

1.

Upaya Hukum

Banding

Jumlah Perkara 2

Tahun 2015 Dikirim Lengkap 2

Belum Tidak Dikirim Dikirim 0

0

Persentase (%) 100

36

LKjIP TAHUN 2015


No.

Upaya Hukum

Jumlah Perkara

2. 3.

Kasasi Peninjauan Kembali Jumlah

4 0 6

Tahun 2015 Dikirim Lengkap

Belum Tidak Dikirim Dikirim

4 0 6

0 0 0

0 0 0

Persentase (%) 100 0 100

Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Bangli telah menerima permohonan upaya hukum

banding dan kasasi sebanyak 17 perkara. Sebanyak 16 berkas perkara

banding sudah diproses dan dikirm secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Denpasar, sedangkan 1 berkas perkara pidana banding belum dikirim oleh karena masih dalam tahap proses kelengkapan berkas perkara.

INDIKATOR KINERJA Berkas perkara banding, kasasi

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

100

100

dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap Persentase nilai realisasi pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dari Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 sebesar 100 %, bahwa nilai realisasi tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 100 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 sebesar 100 %. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bangli dalam penyampaian berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap yaitu : 1. Adanya permohonan upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan) yang diajukan pada akhir tahun sehingga masih memerlukan waktu untuk proses kelengkapan berkas sehingga pengiriman berkas baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya. 2. Berkas perkara permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang harus disertai dokumen elektronik sesuai dengan SEMA Nomor 14 Tahun 2010, maka Pengadilan perlu melakukan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara sehingga waktu untuk proses kelengkapan berkas perkara tidak dapat dilakukan secara cepat. 3. Adanya kualifikasi perkara yang tidak dapat dimintakan permohonan kasasi sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat diterimanya permohonan kasasi hanya

37


LKjIP TAHUN 2015

melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sedangkan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung. 3. B.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Efektifitas pengelolaan administrasi perkara dalam rangka upaya percepatan

penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui percepatan pendistribusian berkas perkara kepada Hakim/Majelis Hakim setelah perkara diterima dan dicatat ke dalam register perkara. Berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri harus segera dicatakan ke register perkara dan dibuatkan penetapan penunjukan Hakim/Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sehingga sesegera mungkin dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hari persidangan dimana waktu pelaksanaannya sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) paling lama 2 hari. Adapun nilai persentase berkas perkara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 yang telah diregister dan didistribusikan kepada Hakim/Majelis Hakim tepat waktu sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) adalah sebagai berikut : Tabel persentase pendistribusian perkara kepada Hakim/Majelis secara tepat waktu

No. 1 2 3 4 5

Jenis Perkara Perdata Gugatan Perdata Permohonan Pidana Biasa Pidana Singkat Pidana Cepat Jumlah

Perkara Masuk

Diterima oleh Hakim/Majelis Tepat Waktu

Terlambat

100 61 71 0 5.123 5.355

0 0 0 0 0 0

100 61 71 0 5.123 5.355

Persentase (%) 100 100 100 100 100 100

Dalam tahun 2015, semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangli sudah dicatatkan dan didistribusikan kepada Hakim/Majelis tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam SOP (Standard Operating Procedures). INDIKATOR KINERJA Persentase berkas yang diregister

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

100

100

dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase nilai realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam registrasi dan distribusi perkara masuk kepada Hakim/Majelis secara tepat waktu sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) sebesar 100 %, dimana nilai realisasi tersebut

38


LKjIP TAHUN 2015

sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 sebesar 100 %. 3.C.

Persentase penyampaian pemberitahuan salinan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 tahun

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang berperkara lebih diperjelas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. Penyampaian salinan putusan perkara perdata dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, atas permintaan pihak yang beperkara kecuali untuk putusan verstek sedangkan penyampaian salinan putusan perkara pidana dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, kecuali untuk perkara pidana cepat. Adapun persentase penyampaian salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli yang tepat waktu kepada para pihak adalah sebagai berikut : Tabel penyampaian salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 No.

Jenis Perkara

Perkara Masuk 100

Perkara Putus 73

Penyampaian Salinan Putusan 73

Persentase (%) 100

1

Perdata Gugatan

2

Perdata Permohonan

61

60

60

100

3

Pidana Biasa

71

66

66

100

4

Pidana Singkat Jumlah

0

0

0

100

232

199

199

100

. INDIKATOR KINERJA Persentase

penyampaian

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

100

100

pemberitahuan salinan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak Dalam tahun 2015, Pengadilan Negeri Bangli telah memutus 199 perkara perdata (gugatan dan permohonan) dan pidana (biasa dan singkat) dimana 199 salinan

39


LKjIP TAHUN 2015

putusan telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak sehingga persentase nilai realisasinya sebesar 100%. Nilai realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 100 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 sebesar 100%. 4. Sasaran IV : Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. Transaparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan. Komitmen

sekaligus

semangat

Pembaharuan

Peradilan

harus

diimplementasikan guna mempercepat pencapaian menuju Peradilan yang modern, sebagai capaian dalam reformasi birokrasi menuju peradilan yang agung sebagai capaian puncak. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (access to justice) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung Dalam mewujudkan peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), yang juga merupakan sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 maka indikator-indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line.

40


Analisis

indikator-indikator

kinerja

Pengadilan

LKjIP TAHUN 2015

Negeri

Bangli

dalam

mewujudkan sasaran peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) adalah sebagai berikut : 4. A.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 68B Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk memberikan kesempatan yang merata kepada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan. Pemberian bantuan hukum merupakan implementasi Negara hukum yang mengakui dan menjamin serta melindungi hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadapkeadilan (acces to justice) dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) Bantuan Hukum yang diberikan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 adalah Jasa Advokat, Saksi Ahli, Saksi adecharge dan penerjemah untuk perkara pidana serta pemberian dana bantuan hukum berupa biaya proses berperkara secara cuma-cuma (prodeo) untuk perkara perdata. Penjelasan dari istilah Prodeo yaitu suatu proses berperkara di Pengadilan yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan dalam hal ini dalam DIPA Pengadilan Negeri Bangli. Pemberian Dana Bantuan Hukum tahun 2015 untuk perkara di Pengadilan Negeri Bangli dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel Bantuan Hukum Perkara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015

No.

Jenis Perkara

1 2 3

Pidana Biasa Perdata Gugatan Perdata Permohonan

Advokat 8 0 0

Bantuan Hukum Saksi Saksi Ahli Penerjemah Prodeo 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Perkara perdata baik gugatan dan permohonan tahun 2015, tidak ada satupun para pihak yang mengajukan permohonan perkara prodeo sehingga register dana bantuan hukum untuk perkara prodeo tahun 2015 dalam keadaan nihil, sehingga nilai realisasi penyelesaian perkara prodeo Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 adalah 0.

41


INDIKATOR KINERJA

LKjIP TAHUN 2015

REALISASI TARGET CAPAIAN

Persentase perkara prodeo yang

(%)

(%)

(%)

0

100

0

diselesaikan

Dalam tahun 2015, realisasi nilai penyelesaian perkara prodeo Pengadilan Negeri Bangli sebesar 0. Nilai realisasi tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 100 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 sebesar 0. Bahwa kendala yang dihadapi dalam pemberian dana bantuan hukum untuk perkara prodeo adalah belum adanya dana bantuan hukum untuk perkara prodeo dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015. 4. B.

Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari

komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, dengan implementasi Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan tersebut telah lebih dahulu mendasari adanya keterbukaan informasi di Pengadilan, jauh sebelum diterbitkannya peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Untuk pedoman pelayanan informasi di pengadilan, Mahkamah Agung telah menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Bangli menyediakan 2 (dua) media dalam menyajikan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung melalui Meja Informasi maupun secara tidak langusung melalui website resmi Pengadilan Negeri Bangli. Meja

42


LKjIP TAHUN 2015

Informasi menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai keadaan dan proses perkara baik pidana maupun perdata melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking Sistem (CTS). Program transparansi informasi Pengadilan melalui website resmi Pengadilan Negeri Bangli dapat diakses oleh pencari Informasi secara on line untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelayanan Pengadilan. Informasi-informasi yang dapat diperoleh di website diantaranya tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pencari keadilan. Publikasi putusan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 yang sudah diupload ke Direktori Putusan yang sudah dapat diakses oleh masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel Upload Putusan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015

Perkara

Unit Organisasi Pengadilan Negeri Bangli

Perkara Publikasi Persentase

Masuk

Putus

Putusan

(%)

232

199

90

50,25

Dalam tahun 2015, perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangli sebanyak 232 perkara dengan produktifitas perkara putus sebanyak 199 perkara, tetapi hanya 90 putusan yang baru dapat diupload di tahun 2015 sehingga nilai persentase realisasi putusan perkara yang dapat diakses oleh masyarakat sebesar 50,25 %. INDIKATOR KINERJA Persentase (yang

putusan

menarik

perkara

REALISASI TARGET CAPAIAN (%)

(%)

(%)

50,25

100

50,25

perhatian

masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line Nilai realisasi kinerja tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 100 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 sebesar 50,25 %. Pengadilan Negeri Bangli telah berupaya optimal untuk melakukan transparansi putusan melalui publikasi, oleh karena kurangnya Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Bangli mengakibatkan pengelolaan administrasi aplikasi Direktori Putusan tidak berjalan secara maksimal.

43


LKjIP TAHUN 2015

5. Sasaran V : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem peradilan yang bebas, dimana dalam penerapan sistem peradilan bebas, pelaksanaan suatu putusan pengadilan merupakan hal terpenting demi menegakkan supremasi hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, oleh karenanya apapun resiko yang dihadapi, suatu putusan pengadilan wajib untuk dilaksanakan. Implementasi penegakan supremasi hukum dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan, sehingga peningkatan kepatuhan

terhadap putusan pengadilan menjadi sasaran kinerja

Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2015. Untuk memenuhi sasaran kinerja tersebut, indikator kinerja yang digunakan adalah persentase pelaksanaan permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap. Analisis indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam mewujudkan sasaran peningkatan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan, adalah sebagai berikut : Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang



berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Eksekusi dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (termohon eksekusi) tidak mau menjalankan putusan Pengadilan secara sukarela. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan, putusan yang akan dieksekusi haruslah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmana putusan tersebut bersifat condemnatoir (menghukum). Putusan condemnatoir yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana dalam amar putusan harus terdapat suatu perintah diantaranya : 1.

Melakukan suatu perbuatan tertentu

2.

Tidak melakukan suatu perbuatan

3.

Menyerahkan sesuatu barang

4.

Mengosongkan sebidang tanah dan/atau bangunan

5.

Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan

6.

Membayar sejumlah uang

Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2015 telah menerima permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan persentase pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata adalah sebagai berikut :

44


LKjIP TAHUN 2015

Tabel persentase pelaksanaan permohonan eksekusi tahun 2015

Eksekusi Jenis Perkara Permohonan Perdata Gugatan

2

Sudah Dilaksanakan 2

Belum Dilaksanakan 0

Dicabut

Prosentase (%)

0

100

Dalam tahun 2015, Pengadilan Negeri Bangli telah menerima 2 permohonan eksekusi putusan perkara perdata dimana 2 permohonan eksekusi, sehingga persentase realisasi pelaksanaan terhadap permohonan eksekusi putusan perkara perdata sebesar 100 %.

INDIKATOR KINERJA

Persentase permohonan eksekusi

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

98

102,04

atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Nilai realisasi pelaksanaan terhadap permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap sebesar 100 %, tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 98 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 sebesar 102,04 %. Bahwa hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Bangli dalam memenuhi target indikator kinerja pelaksanaan terhadap permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena masih adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi terhadap putusan yang dimohonkan eksekusi. 6. Sasaran VI : Meningkatnya kualitas pengawasan Pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga citra pengadilan untuk dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Pengawasan terhadap aparatur pengadilan tidak hanya dilakukan oleh pejabat internal

pengadilan tetapi dapat juga dilakukan oleh masyarakat, instansi luar

pengadilan ataupun media massa. Kualitas pengawasan terhadap Pengadilan Negeri Bangli dapat diukur dengan indikator kinerja yang digunakan yaitu : a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

45


Analisis

indicator-indikator

kinerja

Pengadilan

LKjIP TAHUN 2015

Negeri

Bangli

dalam

mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pengawasan, adalah sebagai berikut : 6. A.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Penting bagi setiap lembaga peradilan untuk menjaga citra sehingga dapat

meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri, dengan salah satu indikatornya yaitu tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan atau laporan baik dari masyarakat, internal pengadilan, instansi lain maupun media massa tentang indikasi adanya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengadilan, wajib untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengadilan yang berwenang. Bahwa pedoman dan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri Bangli disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009. Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Bangli tidak pernah menerima laporan atau pengaduan baik dari meja pengaduan maupun kotak pengaduan dalam website Pengadilan Negeri Bangli, sehingga register pengaduan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 ditutup dengan keadaan nihil.

INDIKATOR KINERJA

Persentase

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

0

100

0

pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti

Pengadilan Negeri Bangli selalu berupaya optimal untuk selalu melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, oleh karena tidak adanya pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2015, maka dari itu tidak ada realisasi kegiatan yang dilakukan, sehingga nilai realisasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 0, dengan nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli juga sebesar 0. 6. B.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Pengawasan internal terhadap Pengadilan Negeri Bangli dilakukan oleh

Pengadilan Tinggi Denpasar, sedangkan pengawasan eksternal terhadap Pengadilan Negeri Bangli dapat dilakukan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

46


LKjIP TAHUN 2015

Dalam tahun 2015, Pengadilan Negeri Bangli telah menerima Tim Pengawas dari : 1. Pengadilan Tinggi Denpasar ( tanggal 9 Nopember 2015 ) Melaksanakan Pembinaan. Tabel temuan hasil pemeriksaan oleh Tim Pengawas BPK

Ruangan

Temuan Tim

(PN Bangli)

Pengawas

Sub Bagian Umum

4

Sub Bagian Keuangan

0

Sub Bagian Kepegawaian

3

Kepaniteraan Hukum

1

Kepaniteraan Perdata

1

Kepaniteraan Pidana

0

Jumlah

9

Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Kinerja Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2015 tidak ada temuan yang begitu prinsip, karena telah mengikuti Standar Operasional yang ada. Tabel tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan

Unit Kerja

Temuan Hasil

Temuan yang

Persentase

Pemeriksaan

ditindaklanjuti

(%)

9

100

Pengadilan Negeri Bangli

9

Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, temuan hasil pemeriksaan 9 dan temuan yang ditindaklanjuti 9, sehingga persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 100 %.

INDIKATOR KINERJA

Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

100

100

ditindaklanjuti Nilai realisasi tindak lanjut Pengadilan Negeri Bangli terhadap temuan hasil pemeriksaan sebesar 100 %, nilai realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar

47

LKjIP TAHUN 2015


100 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 hanya sebesar 100 %. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangli untuk mencapai seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015, maka diperlukan adanya faktor pendukung berupa sarana dan prasarana yang penyediaan anggarannya ditentukan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 terdiri dari : DIPA 01, Badan Urusan Administrasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang

-

dan Belanja Modal dengan 2 program kegiatan yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. DIPA 03, Badan Peradilan Umum meliputi Belanja Barang dengan 1 program

-

kegiatan yaitu : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Tabel Realisasi Anggaran kegiatan Pengadilan Negeri Bangli SP DIPA-005.01.2.099858/2015 NO.

KEGIATAN

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

3

Belanja Modal JUMLAH

REALISASI

PAGU DIPA (Rp.)

(Rp.)

SISA ANGGARAN %

(Rp.)

%

4.665.806.000

4.237.928.813

90,83

391.877.187

9,17

437.598.000

432.506.130

98,84

5.091.870

1,16

1.512.400.000

1.462.588.000

96,71

49.812.000

3,29

6.615.804.000

6.169.022.943

93,25

446.781.057

3,29

Anggaran seluruh kegiatan Pengadilan Negeri Bangli dalam DIPA tahun 2015 sebesar Rp.6.615.804.000,- (enam miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat ribu rupiah ) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.169.022.943,- ( enam miliar seratus enam puluh sembilan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah ). Tabel realisasi anggaran program kegiatan Pengadilan Negeri Bangli dalam DIPA tahun 2015 PAGU DIPA

DIPA

PROGRAM

01

Program Dukungan Manajemen

REALISASI

SISA ANGGARAN

(Rp.)

(Rp.)

5.103.404.000

4.706.434.943

92,22

369.696.057

7,78

1.512.400.000

1.462.588.000

96,71

49.812.000

3,29

%

(Rp.)

%

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung

48

LKjIP TAHUN 2015


DIPA 03

PAGU DIPA

PROGRAM Program

(Rp.)

REALISASI

SISA ANGGARAN

(Rp.)

%

(Rp.)

%

83.520.000

79.906.640

95,67

3.613.360

4,33

6.699.324.000

5.618.926.583

83,87

1.080.397.417

16,13

Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum JUMLAH

Penjelasan realisasi anggaran program-program Pengadilan Negeri Bangli dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Anggaran Pengadilan Negeri Bangli untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dalam DIPA tahun 2015 sebesar Rp. 5.103.404.000,- ( lima miliar seratus tiga juta empat ratus empat ribu rupiah ) dengan penggunaan anggaran melalui belanja kegiatan sebagai berikut :

NO.

2.

PAGU DIPA

PROGRAM

REALISASI

SISA ANGGARAN

(Rp.)

Rp.

4.665.806.000

4.237.928.813

90,83

391.877.187

9,17

397.648.000

395.118.630

99,36

2.529.370

0,64

%

Rp.

%

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang Operasional

3

Belanja Barang Non Operasional

39.950.000

37.387.500

93,59

2.562.500

6,41

JUMLAH

5.103.404.000

4.670.434.943

91,52

396.969.057

8,48

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Anggaran Pengadilan Negeri Bangli untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam DIPA tahun 2015 sebesar Rp. 1.512.400.000,- ( satu muliar lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah ), dengan penggunaan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Adapun nilai realisasi anggaran kegiatan program tersebut sebesar Rp. 1.462.588.000,- ( satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah ) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 49.812.000,- ( empat puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah ) dengan nilai persentase realisasi penyerapan anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung tahun 2015 sebesar 96,71 %.

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Anggaran Pengadilan Negeri Bangli untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam DIPA tahun 2015 sebesar Rp. 83.520.000,- ( delapan puluh

49


LKjIP TAHUN 2015

tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ), dengan penggunaan anggaran untuk kegiatan Belanja Barang Operasional Persidangan. Adapun nilai realisasi penyerapan anggaran kegiatan program tersebut sebesar Rp. 79.906.640,- ( tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah ) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.613.360,- ( tiga juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah ) dengan nilai persentase realisasi penyerapan anggaran untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2014 sebesar 95,67 %. 2. Laporan Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015  Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Bangli DIPA 01(Badan Urusan Administrasi) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pemanfaatan BMN berupa pendapatan sewa rumah dinas.  Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Bangli DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari : 1. Pendapatan Jasa berupa pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro pihak ketiga) 2. Pendapatan Kejaksaan/Peradilan berupa pendapatan legalisasi tanda tangan, pendapatan ongkos perkara serta pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya. Tabel Pendapatan Negara DIPA 01 Pengadilan Negeri Bangli

DIPA 01

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi (Rp.)

Setor Kas Negara (Rp.)

Pendapatan Pemanfaatan BMN - Sewa Rumah Dinas

3.496.439

3.496.439

915.000 4.411.439

915.000 4.411.439

- Pendapatan Anggaran lain persekot / uang muka gaji JUMLAH

50

LKjIP TAHUN 2015


Tabel Pendapatan Negara DIPA 03 Pengadilan Negeri Bangli

DIPA 03

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi (Rp.)

Setor Kas Negara (Rp.)

Pendapatan Jasa - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

0

0

- Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan

3.075.000

3.075.000

- Pendapatan Ongkos Perkara

4.780.000

4.780.000

- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan

3.899.100

3.899.100

JUMLAH 11.754.100

11.754.100

(Jasa Giro Pihak Ketiga) Pendapatan Kejaksaan/Peradilan

lainnya

3. Laporan Keuangan Perdata Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 Keuangan perkara perdata meliputi penerimaan biaya panjar perkara atas pendaftaran perkara perdata (gugatan dan permohonan) serta pengeluaran biayabiaya dalam proses berperkara. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara perdata dicatatkan dalan Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata, dengan perincian keadaan keuangan perkara perdata Pengadilan Negeri Bangli tahun 2013, adalah sebagai berikut : JUMLAH NO.

URAIAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

(Rp.)

(Rp.)

1

Sisa Saldo (2014)

29.494.750

2

Penerimaan Bulan ini

3

Biaya Panggilan

4

Biaya Pemeriksaan Setempat

5

Biaya Sumpah

15.875.000

6

Biaya Pemberitahuan

12.850.000

7

Pengiriman Berkas Perkara

8

Materai

9

Hak - Hak Kepaniteraan

10

Pengembalian sisa panjar

11

ATK

145.955.000 52.250.000 1.025.000

1.600.000 936.000 5.910.000 38.057.000 8.350.000

Saldo Akhir (2015)

38.626.750 JUMLAH

175.449.750

175.449.750

51


LKjIP TAHUN 2015

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud tanggung jawab terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bangli, dimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015 merupakan gambaran pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli selama satu tahun dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja, disertai dengan penjelasan keberhasilan dan kegagalan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli. Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangli selama tahun 2015 terhadap target dalam Penetapan Kinerja tahun 2015. Adapun keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2015, dapat dijelaskan dalam tabel Pengukuran Akuntabilitas Kinerja berikut ini : NO 1.

SASARAN KINERJA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang

REALISASI TARGET KETERANGAN 13

36 %

Gagal

0

5%

-

100

100 %

Berhasil

99,38

99 %

Berhasil

99,98

99 %

Berhasil

0,02

1%

Gagal

dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e.Persentase

perkara

yang

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f.Persentase

perkara

yang

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

52


NO 2.

SASARAN

LKjIP TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

Peningkatan


99,98

99

Berhasil

aksepbilitas


putusan

- Banding

Hakim

- Kasasi

100

100

Berhasil

100

100 %

Berhasil

100

100 %

Berhasil

-

100 %

-

50,25

100 %

Gagal

100

98 %

Berhasil

-

100 %

-

100

100 %

Berhasil

KINERJA

TARGET KETERANGAN

- Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan

a. Persentase

berkas banding,

yang

efektifitas

diajukan

pengelolaan

dan

penyelesaian

yang disampaikan secara

perkara

lengkap

peninjauan

kasasi kembali

b. Persentase

berkas

yang

diregister

dan

siap

didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

pemberitahuan

putusan

tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak 4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat

5.

6.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara

terhadap

(yang menarik perhatian

peradilan

masyarakat) yang dapat

(acces to

diakses oleh Masyarakat

justice)

secara on line.

Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan

eksekusi atas putusan perkara

terhadap

perdata yang berkekuatan

putusan

hukum tetap yang

pengadilan

ditindaklanjuti

Meningkatnya a.Persentase

pengaduan

kualitas

masyarakat

pengawasan

ditindaklanjuti b.Persentase

yang temuan

hasil


53


LKjIP TAHUN 2015

B. Saran Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangli dapat berjalan dengan lancar dan adanya perbaikan capaian kinerja di tahun mendatang, maka Pengadilan Negeri Bangli menyarankan untuk terpenuhinya hal-hal sebagai berikut : 1.

Peningkatan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung peningkatan percepatan penyelesaian perkara.

2.

Adanya Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

3.

Penambahan Pegawai di Pengadilan Negeri Bangli untuk meningkatkan penyelesaian adinistrasi perkara, oleh karena masih banyak pegawai yang bekerja secara merangkap.

4.

Pengalokasian dana untuk mewujudkan program kegiatan Pengadilan Negeri Bangli harus sesuai dengan RKA-KL sehingga hasil kinerja maksimal yang diperoleh.

5.

Adanya Sosialisasi tentang petunjuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sehingga terdapat persamaan persepsi dalam penyusunan laporan.

54

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangli

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM PANITERA / SEKRETARIS WAKIL PANITERA

PANITERA MUDA

PANITERA MUDA

PANITERA MUDA

PERDATA

PIDANA

HUKUM

WAKIL SEKRETARIS

KAUR.KEPEGAWAIAN

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

PANITERA PENGGANTI

Ket : Garis Koordinasi Garis Tanggung Jawab :

:

JURUSITA

KAUR. KEUANGAN

KAUR.UMUM

HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANGLI

NO

1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi diselesaikan

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

yang

Jml perkara yg diselesaikan secara mediasi X 100% Jml perkara yg masuk Ctt : perkara perdata yg masuk

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Catt : dihitung sejak gagalnya mediasi / sejak baca gugatan.

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan waktu lebih dari 6 bulan

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Hakim Mediasi Mediator Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan Laporan Tahunan

Hakim Mediasi Mediator Panitera/Sekretaris Majelis Hakim Panitera/Sekretaris


Majelis Hakim Panitera/Sekretaris







NO

KINERJA UTAMA

2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.


INDIKATOR KINERJA


PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Persentase perkara yang tidak Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan Catatan: secara lengkap Lengkap = terdiri dari bundel A dan B b. Persentase berkas yang diregister dan siap Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu X 100% Jml putusan tepat waktu, pada tempatnya kepada para pihak a. Persentase perkara prodeo Jumlah perkara prodeo yang diselesaikanX 100% yang diselesaikan

Majelis Hakim


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris


b. Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di website X 100% Jumlah putusan tipikor masyarakat) yang dapat Catatan: diakses oleh masyarakat diutamakan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat secara on line

Kepaniteraan Kesekretariatan


Jumlah perkara prodeo

NO

5.

6.

KINERJA UTAMA Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang Jml pengaduan yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah pengaduan yang diterima ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Ketua Pengadilan Panitera/Sekretaris






Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah temuan eksternal ditindaklanjuti.

Bangli, 16 Januari 2015 Panitera / Skretaris Pengadilan Negeri Bangli

( I MADE DARMAJAYA, S.H.) NIP. 19631231 198303 1 047

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

LAMPIRAN III

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Visi

: Terwujudnya Badan PeradilanYang Agung.

Misi

: 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara.

2015

TARGET KINERJA 2016 2017 2018

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediase yang menjadi akta perdamaian

35 %

36 %

36 %

5%

5%

5%

c. Persentase sisa diselesaikan. - perdata - pidana

yang

100 %

100 %

100 %

yang

99 %

99 %

99 %

INDIKATOR KINERJA

d. Persentase diselesaikan. - perdata - pidana

perkara

perkara

2019

PROGRAM Peningkatan Manajemen peradilan umum

KEGIATAN Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata Penyelesaian sisa perkara Pidana dan Perdata Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata


SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara.

2015


99 %

99 %

99 %

1%

1%

1%

tidak

99 %

99 %

99 %

Peningkatan Manajemen peradilan umum

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap.

100 %

100 %

100 %


b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

100 %

100 %

100 %

INDIKATOR KINERJA e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Peningkatan akseptabilitas Persentase perkara yang putusan Hakim. mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan pengelolaan perkara.

efektifitas penyelesaian

LAMPIRAN III

2015

PROGRAM

KEGIATAN


Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu


SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA Peningkatan pengelolaan perkara.

INDIKATOR KINERJA

2015


LAMPIRAN III

2019

PROGRAM

KEGIATAN

efektifitas penyelesaian

c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak.

100 %

100 %

100 %


Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100 %

100 %

100 %


Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata

b. Persentase putusan perkara ( yang menarik perhatian masyarakat ) yang dapat diakses oleh masyarakat secara on line.

100 %

100 %

100 %

Meningkatnya terhadap pengadilan.

kepatuhan putusan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

98 %

98 %

98 %


Meningkatnya pengawasan.

kualitas

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100 %

100 %

100 %

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata

Tindak Lanjut Pengaduan yang masuk


SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya pengawasan.

kualitas

INDIKATOR KINERJA b. Persentase pemeriksaan ditindaklanjuti.

temuan eksternal

2015 hasil yang

100 %

TARGET KINERJA 2016 2017 2018 100 %

100 %

LAMPIRAN III

2019

PROGRAM

KEGIATAN

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI BANGLI. TAHUN 2015 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan akseptabilitas Persentase perkara yang tidak putusan Hakim mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang pengelolaan penyelesaian diajukan banding, kasasi dan perkara peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis



kepatuhan putusan

Meningkatnya pengawasan

kualitas

c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET 35 % 5%

100 %

99 %

99 %

1%

99 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

98 %

100 % 100 %

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI BANGLI. TAHUN 2016 NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan akseptabilitas Persentase perkara yang tidak putusan Hakim mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang pengelolaan penyelesaian diajukan banding, kasasi dan perkara peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis



kepatuhan putusan

Meningkatnya pengawasan

kualitas

c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET 36 % 5%

100 %

99 %

99 %

1%

99 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

98 %

100 % 100 %

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

AN

N EGE RI NGLI BA

PENGAD IL

PENGADILAN PENGADILAN NEGERI BANGLI

DH ARMAYUKT I

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: I MADE DARMAJAYA, S.H.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Bangli

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangli, 6 Januari 2015 Ketua Pengadilan Negeri Bangli

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli

TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

I MADE DARMAJAYA, S.H.

NIP. 19640704 199212 2 001

NIP. 19631231 198303 1 047

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BANGLI TAHUN ANGGARAN 2015

NO 1.

2.

3.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA


a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan akseptabilitas Persentase perkara yang tidak putusan Hakim mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang pengelolaan penyelesaian diajukan banding, kasasi dan perkara peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak

4.

5.

Peningkatan aksesbilitas a. Persentase perkara prodeo masyarakat terhadap yang diselesaikan peradilan (acces to justice) b. Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line. Meningkatnya terhadap pengadilan.

kepatuhan Persentase permohonan eksekusi putusan atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET 36 % 5%

100 %

99 %

99 %

1%

99 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

98 %

NO 6.

SASARAN Meningkatnya pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti.

hasil yang

100 %

100 %

Bangli , 6 Januari 2015 Ketua Pengadilan Negeri Bangli

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli

(TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.)

(I MADE DARMAJAYA, S.H.)

NIP. 19640704 199212 2 001

NIP.19631231 198303 1 047

NGLI BA

L

PENGAD I

N EGE RI

AN

DH ARMAYUKT I

PENGADILAN NEGERI BANGLI JALAN BRIGJEN NGURAH RAI NO. 61 BANGLI TELP. (0366) 91030 Fax. (0366) 91120

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGLI NOMOR : W.24-U.8 / 07 / KP.04.15/1/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PENGADILAN NEGERI BANGLI KETUA PENGADILAN NEGERI BANGLI

Menimbang

Mengingat

: a.

Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2015 perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ;

b.

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangli dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusun Laporan tersebut ;

: 1.

Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

2.

Peraturan Presiden Noor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja,

3.

Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung,

4.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung,

5.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN Menetapkan

Pertama

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PENGADILAN NEGERI BANGLI. : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2015 ;

Kedua

: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera Pengadilan Negeri Bangli ;

Ketiga

: Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Pengadilan Negeri Bangli kembali pada unit kerja masing – masing ;

Keempat

: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2016 ;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangli Pada Tanggal : 04 Januari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Bangli

I Dewa Made Budi Watsara, SH. Nip. 19651208 199303 1 006 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : a. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar; b. Ketua Pengadilan Negeri Bangli; c. Hakim Pengawas Bidang d. Yang bersangkutan

LAMPIRAN NOMOR Pembina

: : :

Penanggungjawab

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGLI W.24-U.8/ 07 / KP.04.15 / 1 /2016 1. Ketua Pengadilan Negeri Bangli 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli 1. Panitera 2. Sekretaris

Nara Sumber ( Bidang Administrasi Teknis )

:

1. Panitera Muda Pidana 2. Panitera Muda Perdata 3. Panitera Muda Hukum

Nara Sumber ( Bidang Administrasi Umum )

:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Anggota / Operator

:

I Kadek Mertadana

Ditetapkan di : Bangli Pada Tanggal : 04 Januari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Bangli

I Dewa Made Budi Watsara, SH. Nip. 19651208 199303 1 006

PENGADILAN NEGERI BANGLI LkjIP TAHUN 2015 KATA PENGANTAR

Recommend Documents