PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN 2015

LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI GIANYAR Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar - Bali Telp./Fax. (0361 ) 943016 http://www. pn-gianyar.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuknya bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah selesai menyusun Laporan Tahunan Pada Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015. Laporan Tahunan Pada Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015 disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja. Dengan dibuatnya laporan Tahunan Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2015 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Pengadilan Negeri Gianyar sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di Kabupaten Gianyar dan dapat memberikan informasi yang jelas terhadap kinerja dan kegiatan Pengadilan Negeri Gianyar selama tahun 2015. Penyusunan Laporan Tahunan Pada Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015 ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya. Demikian Laporan Tahunan Pada Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015 disusun semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Gianyar, 31 Desember 2015 Pengadilan Negeri Gianyar Sekretaris

Anak Agung Gede Putra Surjana, S.H. NIP. 19731122 199203 1 001

i

DAFTAR ISI Hal.

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN.......................................................................................

1

A. Kebijakan Umum Peradilan……………………..…………...……

1

B. Visi dan Misi…..……………………………………………...……

2

Struktur Organisasi ( Tupoksi ) ..............................................................

4

A. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) ..……………………...……

6

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) .......…..…………………

6

Pembinaan dan Pengawasan.....................................................................

7

A. Sumber Daya Manusia ………..……………….....……......………

7

-

Profil Sumber Daya Manusia ………………….....….......…….

7

-

Kebutuhan Sumber Daya Manusia……………………......……

7

-

Mutasi ................................................…………………………

8

-

Promosi ………...................………………...…………………

9

-

Pensiun……………………..…………………………….……

9

B. Keadaan Perkara………………..……………….....………………

9

-

Rekapitulasi Perkara ………………….....….......….............….

9

-

Rasio Perkara Terhadap Majelis…………………….........……

12

-

Putusan Yang Diajukan Banding .................. …………………

15

-

Putusan Yang Diajukan Kasasi …………...……………...……

15

-

Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali ( PK ) …….....…

15

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ……………………..………….

16

D. Pengelolaan Keuangan ………...................……………………….

20

1. Uraian Program Kegiatan ……………………………………...

20

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ………………….....….......….....................

-

-

20

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung…………….............................................

20

Program Peningkatan Manajemen Peradilan .......................

20

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ………………….

21

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) …………………….

22

ii

E. Dukungan Teknologi Informasi ………...................………………

BAB IV

BAB V

23

-

Perangkat Keras ………………….....….......…....................….

23

-

Perangkat Lunak ……………………......…..........................…

23

F. Regulasi Tahun 2015 ………...................…………………………

24

Pengawasan..................................................................................................

26

A. Internal……………………………..……………………….....…..

26

B. Evaluasi….…………..……………………………………..………

27

Kesimpulan dan Rekomendasi ………………………………………….

28

Lampiran – Lampiran

iii

1

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Disamping tugas pokok tersebut masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang diamanatkan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakann tugas non kedinasan. Tugas-tugas tersebut antara lain Non Yudisial, administrasi umum dan pendukung ke dinasan antara lain, Kemuspidaan, IKAHI, Dharmayukti, Koperasi, Olah raga / PTWP dan lain sebagainya. Dalam menyusun Laporan Tahunan ini dilakukan dengan menginvestarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi gedungnya dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada antara lain keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merobah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih baik yaitu bersih, rapi, teratur, dan tertib. Disamping itu diusahakan agar proses penanganan dan penyelesaian suatu perkara diselesaikan yaitu dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan prasarananya. Sebagai acuan menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan intruksi-intruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk menata Administrasi Perkara disesuaikan dan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam batas waktu jangka pendek dan menengah belum dapat dilaksanakan maka usaha pembenahan tersebut terus secara kontinyu dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan. Sasaran akhir dalam laporan tahunan ini adalah keadaan Kantor dan Administrasi yang efektif, efisien dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan yaitu : a. Memberi pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan. b. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat didalam menangani permasalahan yang berkembang dimasyarakat.

1

2

B. VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Prinsip penting negara demokrasi berdasarkan atas hukum adalah prinsip independensi peradilan dan tidak memihak. Pengadilan Negeri Gianyar sebagai garda depan dari Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah badan peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak. Dalam rangka reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Gianyar sebagai salah satu kepanjangan tangan Mahkamah Agung mempunyai visi kelembagaan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yang baru, yaitu: Visi : “ Terwujudnya Pengadilan Negeri Gianyar Yang Agung”. Untuk mewujudkan visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi. Misi Pengadilan Negeri Gianyar yaitu:

Misi : 1. Mewujudkan supremasi hukum yang mandiri, efektif, dan efisien ; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ; 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gianyar ; 4. Meningkatkan kualitas hakim dan pegawai ; 5. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi ; 6. Meningkatkan pengawasan intern.

Renstra Rencana Strategis sejalan apa yang telah digariskan dari Mahkamah Agung adalah serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/ berkesinambungan dan strategi yang efektif, yaitu : a. Memelihara kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Langkah yang diambil memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan sumber daya atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan pada peradilan, pada kejujuran dan ketidak berpihakan dari putusan pengadilan, transparan dan integritas dari proses peradilan. b. Sistem dan Prosedur Manajemen Perkara Menerima dan memeriksa setiap perkara yang masuk dengan cepat dan akurat, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga menghasilkan putusan yang cepat tidak berbelit-belit dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

3

c. Sistem Manajemen Pencatatan / Registrasi Meregister setiap perkara dengan tertib, cermat , dan rapi, sehingga memudahkan pencari keadilan maupun masyarakat memperoleh informasi, dengan menggunakan teknologi informasi dan diterapkannya Aplikasi Administrasi Perkara Pola Bindalmin Pengadilan Negeri dan Aplikasi SIPP/ CTS. d. Pengelolaan Perpustakaan Penataan buku-buku dan segala hal yang berhubungan dengan kepustakaan dengan tertib, sehingga memudahkan bagi hakim maupun karyawan untuk memperoleh informasi. e. Sistem Manajemen Arsip Penataan arsip baik arsip perkara maupun surat-surat dinas instansi, ditata sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam mencarikan bahan-bahan informasi bagi pegawai pengadilan, masyarakat maupun bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian. f. Manajemen Pengadaan dan Aset Fisik Demi kenyamanan dalam bekerja diperlukan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan kerja. Disamping itu dalam pengadaan barang maupun jasa dilaksanakan secara transparan, adil dan tidak berpihak, sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 yang sudah dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 dan terakhir dirubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015. Demikian juga kekayaan yang telah dimiliki sebagai Barang Milik Negara dirawat dan dicatat administrasinya sesuai dengan Aplikasi SIMAK BMN. Barang/asset negara yang sudah tidak layak pakai atau rusak diinventarisir dan kemudian diusulkan untuk penghapusan sehingga akan tercipta ketertiban dalam pengelolaan asset negara.

4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

Pengadilan Negeri Gianyar sebagai ujung tombak dari lingkungan Peradilan Umum, mempunyai peranan strategis didalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu: menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Apabila tugas pokok itu dilaksanakan dengan baik, dalam arti selalu menjaga integritas pribadi pejabatpejabatnya, persidangan diselenggarakan dengan adil dan berpedoman kepada Hukum Formil dan Hukum Materiil yang berlaku, maka Institusi Pengadilan itu akan memperoleh kepercayaan dari para Pencari Keadilan pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya. Pejabat Pengadilan Negeri yang berhubungan langsung dengan para pencari keadilan adalah Para Hakim dan Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. Tugas-Tugas Pengadilan Negeri meliputi tugas-tugas yang bersifat teknis peradilan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan. Pada tahun 2015 dengan diterbitkatnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 07 Oktober 2015, terjadi perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dimana Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Gianyar sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdiri dari : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim 4. Panitera/Sekretaris 6. Wakil Panitera 7. Wakil Sekretaris 8. Panitera Muda Perdata 9. Panitera Muda Pidana 10. Panitera Muda Hukum 11. Kepala Urusan Umum 12. Kepala Urusan Keuangan 13. Kepala Urusan Kepegawaian 14. Panitera Pengganti 15. Jurusita/Jurusita Pengganti

4

5

Setelah diberlakukannya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Gianyar terdiri dari : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim 4. Panitera 5. Sekretaris 6. Panitera Muda Perdata 7. Panitera Muda Pidana 8. Panitera Muda Hukum 9. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan 10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan 12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana 13. Panitera Pengganti 14. Jurusita/Jurusita Pengganti 15. Arsiparis 16. Pustakawan 17. Pranata Komputer 18. Bendahara

6

Dari Susunan Organisasi tersebut diatas terjadi pembedaan/pemisahan pengelolaan administrasi pengadilan yaitu administrasi dibidang perkara dan administrasi dibidang umum, yang bertujuan untuk memudahkan koordinasi tanggung jawab, tugas dan tata kerja pada bidang organisasi masing-masing, sehingga tugas kepaniteraan dijabat oleh Panitera dan kesekretariatan dijabat oleh Sekretaris. Dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab berada dan berpuncak pada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Gianyar berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur. Standar operasional prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Gianyar merupakan standar dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dalam menghadapi reformasi birokrasi yang lebih profesional. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Gianyar dibedakan menjadi dua bidang yaitu SOP Keseketariatan dan SOP Teknis. SOP Tersebut kami lampirkan pada halaman lampiran.

B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI ( SKP ) Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja. Adapun Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) tersebut kami lampirkan pada halaman lampiran.

7

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA 1.

Profil Sumber Daya Manusia

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Jumlah Pegawai Teknis pada Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut : a. Ketua ……………………………………………………..

= 1

Orang

b. Wakil Ketua ……………………………………….……..

= 1

Orang

c. Hakim …………………………………………………….

= 8

Orang

d. Calon Hakim ……………………………………………..

= -

Orang

e. Panitera ………………………………………...................

= 1

Orang

f. Wakil Panitera ……………………………………………

= 1

Orang

g. Panitera Pengganti ……………………………….……….

= 23

Orang

h. Panitera Muda …………………………………………….

= 3

Orang

i. Jurusita ……………………………………………………

= 3

Orang

j. Jurusita Pengganti ………………………………………...

= 6

Orang

Jumlah ……………..

47

Orang

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Jumlah Pegawai Non Teknis pada Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut : a. Sekretaris ……………………………………….........….

= 1

Orang

b. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan …………..

= 1

Orang

= 1

Orang

Laksana ……….......................……………………………

= 1

Orang

e. Staf / Karyawan …………………………………………..

= 9

Orang

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan ……………..............…………………… d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata

Jumlah ……………

2.

13

Orang

Kebutuhan Sumber Daya Manusia Adapun selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Gianyar mendapatkan 1 (satu) Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ).

7

8

3.

MUTASI Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Gianyar terjadi mutasi jabatan antara lain : a. I Made Sarma, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Gianyar ke Pengadilan Negeri Negara ; b. Luh Putu Kusuma Dewi, SH., MH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Denpasar ke Pengadilan Negeri Gianyar ; c. Sihar Hamonangan Purba, SH., MH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Gianyar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; d. Dewa Ketut Kartana, SH., MHum., dimutasikan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo ke Pengadilan Negeri Gianyar ; e. Wawan Edi Prastiyo, SH., MH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu ke Pengadilan Negeri Gianyar ; f. I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Gianyar ke Pengadilan Negeri Amlapura ; g. Anak Agung Nyoman Diksa, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Gianyar ke Pengadilan Negeri Negara ; h. I Dewa Made Agung Hartawan, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Gianyar ke Pengadilan Negeri Tabanan ; i.

Ni Wayan Meidayanti, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Gianyar ke Pengadilan Negeri Tabanan ;

j.

Dewa Ketut Supardi, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Singaraja ke Pengadilan Negeri Gianyar ;

k. Ida Ayu Andari Utami, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Denpasar ke Pengadilan Negeri Gianyar ; l.

Kadek Tirta Yuniantari, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Denpasar ke Pengadilan Negeri Gianyar ;

m. I Wayan Pageh, SH., MH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Amlapura ke Pengadilan Negeri Gianyar ; n. Ni Wayan Murti, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Denpasar ke Pengadilan Negeri Gianyar ; o. Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Denpasar ke Pengadilan Negeri Gianyar ; p. Muhammad Buchary Kurniata Tampubolon, SH., MH, Dimutasikan dari Pengadilan Negeri Gianyar ke Pengadilan Negeri Bangil ; q. Irlina, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Gianyar ke Pengadilan Negeri Kendal ; r. Saenal Akbar, SH., MH , Dimutasikan dari Pengadilan Negeri Gianyar ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

9

s. Vivia Sitanggang, SH, dimutasikan dari Pengadilan Negeri Gianyar ke Pengadilan Negeri Binjai ;

4.

PROMOSI Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Gianyar terjadi usul promosi jabatan antara lain : a. I Wayan Suparta, SH semula Jurusita Pengganti diusul promosikan menjadi Panitera Pengganti ; b. I Made Sumardika, SH semula Jurusita Pengganti diusul promosikan menjadi Panitera Pengganti; c. I Made Aryadi Premana Putra, SH semula Jurusita Pengganti diusul promosikan menjadi Panitera Pengganti ;

5.

PENSIUN Selama tahun 2015, Pegawai pada Pengadilan Negeri Gianyar yang telah pensiun antara

lain : a. NYOMAN BAGIANA, SH pensiun terhitung mulai tanggal tanggal 1 Januari 2016 sesuai

dengan

SK.

Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

000007/KEP/KV/13001/15 tanggal 1 Juni 2015 ;

B. KEADAAN PERKARA 1. Rekapitulasi Perkara Perdata a. Gugatan : -

Sisa Perkara Tahun 2014

:

67

perkara

-

Perkara Masuk Tahun 2015

:

236

perkara

-

Perkara Dicabut Tahun 2015

:

21

perkara

-

Perkara Putus Tahun 2015

:

204

perkara

-


:

59

perkara

b. Permohonan : -


:

3

perkara

-


:

75

perkara

-

Perkara Dicabut Tahun 2015

:

-

perkara

-


:

75

perkara

-


:

3

perkara

Nomor

:

10

c. Banding : -


:

17

perkara

-


:

48

perkara

-


:

30

perkara

-


:

18

perkara

d. Kasasi : -


:

32

perkara

-


:

37

perkara

-


:

4

perkara

-

Perkara Gugur Tahun 2015

:

-

perkara

-


:

33

perkara

e. Peninjauan Kembali : -


:

8

perkara

-


:

9

perkara

-


:

4

perkara

-


:

13

perkara

f. Somasi : -


:

-

perkara

-


:

-

perkara

-

Perkara dapat dilaksanakan Tahun 2015

:

-

perkara

-


:

-

perkara

g. Eksekusi : -


:

27

perkara

-


:

14

perkara

-

Perkara dapat dilaksanakan Tahun 2015

:

6

perkara

-

Perkara dicabut Tahun 2015

:

-

perkara

-


:

7

perkara

Pidana a. Pidana Biasa : -


:

23

perkara

-


:

202

perkara

-


:

202

perkara

-


:

23

perkara

11

b. Pidana Singkat : -


:

-

perkara

-


:

-

perkara

-


:

-

perkara

-


:

-

perkara

c. Pidana Cepat : -


:

-

perkara

-


:

-

perkara

-


:

-

perkara

-


:

-

perkara

d. Perkara Lalu Lintas : -


:

-

perkara

-


:

7.917

perkara

-


:

7.917

perkara

-


:

-

perkara

e. Perkara Tipiring : -


:

-

perkara

-


:

221

perkara

-


:

221

perkara

-


:

-

perkara

f. Banding : -


:

-

perkara

-


:

8

perkara

-


:

7

perkara

-


:

1

perkara

g. Kasasi : -


:

3

perkara

-


:

6

perkara

-


:

1

perkara

-


:

8

perkara

h. Peninjauan Kembali : -


:

-

perkara

-


:

-

perkara

12

-


:

-

perkara

-


:

-

perkara

i. Grasi : -


:

-

perkara

-


:

1

perkara

-


:

1

perkara

-


:

-

perkara

j. Pra Peradilan : -


:

-

perkara

-


:

1

perkara

-


:

1

perkara

-


:

-

perkara

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Perdata - Majelis Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.Hum. Masuk Putus Sisa

:

4_ 236 : 4_ 4 : -

X 100%

=

1,6 %

X 100%

=

100 %

- Majelis Dewa Ketut Kartana, S.H., M.H. Masuk Putus Sisa

:

47_ X 100% 236 : 29_ X 100% 47 : 18_ X 100% 47

=

19,9 %

=

61,7 %

=

38,2 %

- Majelis I. A. Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H. Masuk Putus Sisa

:

11_ X 100% 236 : 3_ X 100% 11 : 8_ X 100% 11

=

4,6 %

=

27,2 %

=

72,7 %

13

- Majelis Irlina, S.H Masuk Putus Sisa

:

31_ X 100% 236 : 29_ X 100% 31 : 2_ X 100% 31

=

13,1 %

=

93,5 %

=

6,4 %

- Majelis Haries Suharman Lubis, S.H. Masuk

:

Putus

:

Sisa

:

59_ X 100% 236 43_ X 100% 59 16_ X 100% 59

=

25 %

=

72,8 %

=

27,1 %

=

24,1 %

=

71,9 %

=

28,0 %

- Majelis John Michel Leuwol, S.H. Masuk

:

Putus

:

Sisa

:

57_ X 100% 236 41_ X 100% 57 16_ X 100% 57

- Majelis Made Adicandra Purnawan, S.H. Masuk Putus Sisa

:

1_ 236 : 1 1 : -

X 100%

=

0,4 %

X 100%

=

100 %

X 100%

=

0,4 %

X 100%

=

100 %

- Majelis Vivia Sitanggang, S.H. Masuk Putus Sisa

:

1_ 236 : 1_ 1 : -

Pidana

- Majelis Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.Hum. Masuk Putus Sisa

:

6_ 202 : 6_ 6 : -

X 100%

=

2,97 %

X 100%

=

100 %

14

- Majelis Dewa Ketut Kartana, S.H., M.H. Masuk Putus Sisa

:

40_ X 100% 202 : 37_ X 100% 40 : 3_ X 100% 40

=

19,8 %

=

92,5 %

=

7,5 %

- Majelis I. A. Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H. Masuk Putus Sisa

:

7_ 202 : 2_ 7 : 5_ 7

X 100%

=

3,4 %

X 100%

=

28,5 %

X 100%

=

71,4 %

29_ X 100% 202 : 29_ X 100% 29 : -

=

2,97 %

=

100 %

- Majelis Irlina, S.H Masuk Putus Sisa

:

- Majelis Haries Suharman Lubis, S.H. Masuk

:

Putus

:

Sisa

:

44_ X 100% 202 39_ X 100% 44 5_ X 100% 44

=

21,7 %

=

88,6 %

=

11,3 %

=

24,2 %

=

83,6 %

=

16,3 %

- Majelis John Michel Leuwol, S.H. Masuk

:

Putus

:

Sisa

:

49_ X 100% 202 41_ X 100% 49 8_ X 100% 49

- Majelis Made Adicandra Purnawan, S.H. Masuk Putus Sisa

:

2_ 202 : 2 2 : -

X 100%

=

0,9 %

X 100%

=

100 %

15

- Majelis Aryo Widiatmoko, S.H. Masuk

:

Putus

:

Sisa

:

2_ 202 -

X 100%

=

2,9 %

2_ 2

X 100%

=

100 %

3. Putusan Yang diajukan Banding No

Putusan

Pidana

Perdata

a

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk banding

2

6

b

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk banding

-

1

c

Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk

-

-

banding

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi No

Putusan

Pidana

Perdata

a

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk banding dan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dikuatkan Tk. Kasasi b

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk banding dan dibatalkan Tk Kasasi

c

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi

d

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

e

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali ( PK) No

Putusan

Pidana

Perdata

a


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK b

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk banding dan dibatalkan Tk Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK

c

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK

d

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan T. PK

e

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

16

f


-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK g

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk banding dan dibatalkan Tk Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK

h

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK

i

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan T. PK

j

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

k

Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK

l

Putusan Pengadilan Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK

m

Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK

n

Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK

o

Putusan Pengadilan Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK

p

Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK

q

Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK

r

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Gianyar dalam melaksanakan tugas sehari-hari supaya dapat berjalan dengan baik dan efektif, selain didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas, juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan layak.

17

Gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Gianyar antara lain :  Tanah 1. Tanah Kantor Pengadilan Negeri Gianyar seluas 1.812 m² luas tanah untuk bangunan 621 m² ; 2. Tanah Rumah Dinas yang berlokasi di Jalan Kesatrian No. 21 Gianyar yang ditempati oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan luas 200 m² serta luas bangunan 70 m² ; 3. Tanah Rumah Dinas yang berlokasi di Jalan Patih Jelantik No. 1 yang ditempati oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan luas 200 m² serta luas bangunan 70 m² ; 4. Tanah Rumah Dinas yang berlokasi di Jalan Patih Jelantik No. 2 dan 3 ditempati Hakim dengan luas 400 m² serta luas bangunan 140 m² dengan jumlah dua unit bangunan ; 5. Tanah Rumah Dinas yang berlokasi di Jalan Mulawarman Tedung No. 69 dan 70 yang ditempati oleh Hakim dengan luas 400 m² serta luas bangunan 140 m² dengan jumlah dua unit bangunan ;

 Kendaraan Dinas Mobil 1. Mobil Kijang Innova DK 4 L Tahun 2014 yang merupakan pinjaman untuk Muspida milik Pemerintah Kabupaten Gianyar, yang digunakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejumlah 1 unit; 2. Mobil Kijang Innova DK 44 K Tahun 2007 milik Pengadilan Negeri Gianyar yang merupakan bantuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 1 unit; 3. Mobil Toyota Kijang KF40 Super DK 444 L Tahun 1990 yang merupakan pengadaan dari Departemen Kehakiman sewaktu masih bergabung sejumlah 1 unit;  Jenis dan Jumlah Gedung dan Bangunan Rumah Dinas serta Mobil Dinas dan Sepeda Motor Dinas Bangunan Gedung Kantor pada Pengadilan Negeri Gianyar terdiri dari 1 Gedung yang digunakan sebagai Operasional Kantor, Gedung Parkir Mobil, Gedung Parkir Sepeda Motor. Jenis Rumah Dinas semuanya golongan Tipe C dan jumlah keseluruhan Rumah Dinas adalah 6 unit, dimana Pengadilan Negeri Gianyar baru memiliki 2 unit kendaraan dinas Roda 4, serta 1 unit yang merupakan pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, dimana peruntukannya adalah : 1 unit untuk kegiatan Muspida Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan 1 unit untuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar serta 1 unit untuk kegiatan Operasional Kantor.

18

Disamping Kendaraan Mobil Dinas Pengadilan Negeri Gianyar juga memiliki Kendaraan Sepeda Motor Dinas sejumlah 9 (sembilan) unit yang digunakan untuk segala Operasional Kantor. Jadi sarana dan prasarana yang dimiliki pada Pengadilan Negeri Gianyar masih kurang memadai.

a) Pengadaan Pada tahun Anggaran 2015 Pengadilan Negeri Gianyar melaksanakan pengadaan komputer CTS (server) yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp.40.000.000,- serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa penggantian/penghapusan meubelair berupa pengadaan meja dan kursi kerja untuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Pejabat Struktural, yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp.100.000.000,- untuk mendukung sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Gianyar.

b) Pemeliharaan Gedung kantor Pengadilan Negeri Gianyar berdiri diatas tanah seluas 1.812 m² luas tanah untuk bangunan 621 m² berlantai 2, terletak disebelah utara Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gianyar tepatnya di Jalan Ciung Wanara No. 1 B Gianyar. Dengan luas bangunan gedung kantor ± 621 m² yang dibangun tahun 1975/1976 diperlukan anggaran pemeliharaan yang tidak sedikit. Sesuai dengan anggaran DIPA tahun 2015 untuk pemeliharaan gedung telah diupayakan semaksimal mungkin digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor yaitu pemasangan rangka langit-langit, pemasangan asbes, pelaburan bidang kayu, pengecatan bidang kayu, pengacatan permukaan baja dan pengecatan dinding/plapon, atap gedung dan prasarana gedung lainnya. Dengan pemeliharaan baik dan rutin maka gedung kantor dan segala sarananya dapat terpelihara dengan baik. Pemeliharaan ini hanya diperuntukkan untuk gedung kantor saja sedangkan untuk rumah dinas tidak ada anggaran pemeliharaan. Untuk RKAKL Tahun Anggaran 2016 telah diajukan Pembangunan Gedung kantor, dan Anggaran tersebut telah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung RI. serta akan dilaksanakan Pembangunan Gedung Kantor pada Tahun 2016.

c) Penghapusan Sejak gedung kantor Pengadilan Negeri Gianyar dibangun belum ada usulan mengenai penghapusan gedung kantor Pengadilan Negeri Gianyar. Penghapusan telah dilaksanakan hanya pada Inventaris Kantor saja yang sudah dilaksanakan pada Tahun

19

2014. Dalam rencana usulan RKAKL tahun 2016 telah disetujui usulan Pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Gianyar, dan telah dilakukan usulan penghapusan pada tanggal 3 Desember 2015 ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar melalui Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Koordinator Wilayah (Korwil).

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan Pada tahun Anggaran 2015 ini Pengadilan Negeri Gianyar melaksanakan pengadaan antara lain: 1. Pengadaan 1 (satu) unit komputer CTS (server) dengan pagu sebesar Rp. 40.000.000,- Ralisasi sebesar Rp. 38.429.930,- dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung diselesaikan pada bulan Juni 2015. 2. Pengadaan

Peralatan

dan

Fasilitas

Perkantoran

dengan

Pagu

sebesar

Rp.100.000.000,- yaitu terdiri : -

1 (satu) Buah Kursi Pejabat berupa Kursi Besi/Metal dengan Realisasi sebesar Rp. 6.820.000,-

-

7 (tujuh) Buah Kursi Pejabat berupa Kursi Besi/Metal dengan Realisasi sebesar Rp. 28. 490.000,-

-

7 (tujuh) Buah Meja Biro berupa Meja Kayu Jati dengan Realisasi sebesar Rp. 33.110.000,-

-

1 (satu) Buah Lemari Besi/Metal dengan Realisasi sebesar Rp. 26.510.000,dilaksanakan melalui pengadaan langsung diselesaikan pada bulan Maret 2015.

b) Pemeliharaan Konsekuensi dari bertambahnya fasilitas sarana gedung kantor, maka untuk pemeliharaan dan perawatan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Pengadilan Negeri Gianyar berusaha semaksimal mungkin dengan skala prioritas memperbaiki dan merawat semua fasilitas sarana gedung kantor yang dananya telah tersedia dalam DIPA.

c) Penghapusan Untuk barang-barang yang telah rusak dan tidak layak pakai, yaitu Inventaris kantor / meubelair telah dilaksanakan penghapusan pada Tahun 2014 melalui Pengadilan Tinggi Denpasar, dan untuk Tahun 2015 ini tidak ada penghapusan barang-barang Inventaris kantor / meubelair.

20

D. PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Uraian Program Kegiatan a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar dengan kode satker 099841 memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.985.265.000 yang terdiri dari :  Belanja Barang Non Operasional Rp. 37.475.000 yang terdiri dari : a. Belanja Bahan Rp. 10.275.000 untuk Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan, Jamuan Tamu, Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan dan Dokumentasi. b. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp. 27.200.000 untuk koordinasi / konsultasi / pembinaan dan jasa rohaniawan.  Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 5.577.874.000  Belanja Barang Operasional Rp. 369.916.000 yang terdiri dari : a. Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 140.454.000 untuk keperluan seharihari perkantoran dan honorarium tenaga kontrak (pramubakti, satpam dan supir) b. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Rp. 6.900.000 c. Belanja Honor operasional satuan kerja Rp. 44.880.000 untuk honor KPA, PPK, Penguji SPP / Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelolaan Keuangan. d. Belanja Barang Operasional Lainnya Rp. 4.836.000 untuk pembelian obatobatan dan Belanja pakaian, kerja supir / pramubhakti / satpam.  Belanja Barang Persediaan Rp. 32.635.000 untuk segala barang konsumsi yang membentuk persediaan sebagai aset lancar.  Belanja Jasa Rp. 90.900.000 untuk langganan listrik, telepon, air.  Belanja Pemeliharaan Rp. 49.311.000 yang terdiri :  Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin Rp. 33.695.000

untuk perawatan

personal Komputer / Laptop, Printer, AC, Inventaris Komputer, Kendaraan Dinas Roda Empat maupun Roda Dua dan instalasi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Anggaran belanja modal tahun 2015 sebesar 140.000.000. Untuk pengadaan CTS Server dan Meubelair.

c.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar dengan kode satker 099842 memperoleh anggaran sebesar Rp. 69.465.000 pada tahun 2015 yang terdiri dari :

21

 Belanja Barang Operasional pada tahun 2015 yang terdiri dari : a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp. 100.000 b. Belanja Lainnya untuk Pembelian alat tulis kantor untuk tingkat pertama dan tingkat banding. c. Belanja Bahan Rp. 16.708.000 untuk pembelian ATK untuk kegiatan pos pelayanan Hukum, penyelesaian administrasi perkara yang tepat waktu dan pembelian konsumsi Terdakwa.  Belanja Barang Persediaan Rp. 33.772.000 untuk segala barang konsumsi yang membentuk persediaan sebagai aset lancar.  Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp. 960.000 untuk pemberitahuan perkara pidana dan Zitting Platz.  Belanja Barang Non Operasional lainnya Rp. 75.000 untuk Kegiatan Zitting Platz dan Perkara Prodeo.  Belanja Jasa Rp. 17.850.000 untuk pembayaran Jasa Pengacara / Advokat Piket.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Gianyar selaku satuan kerja dan Koordinator Wilayah memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) pada tahun 2015 yang terdiri dari.

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Modal dengan Nomor DIPA 005.01.2.099841/ 2015 tanggal 14 November 2014 dengan total pagu Rp. 5.985.265.000 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang dengan Nomor DIPA 005.01.2.099842 / 2015 tanggal 14 November 2014 dengan total pagu Rp. 69.465.000

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gianyar tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA ( 01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA ( 03 ) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

22

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015 PROSENTASE NO

URAIAN

PAGU

REALISASI

PENGEMBALIAN

REALISASI

REALISASI

SISA

BELANJA

BELANJA

NETTO

ANGGARAN

ANGGARAN

(%) DIPA – 1

005.01.2.099841

6,125,265,000

5,587,037,331

0

5,587,037,331

98%

116,286’182

5.577.874.000

5.052.447.417

0

5.052.447.417

98%

103.485.096

-Belanja Barang

407.391.000

396.302.984

0

396.302.984

97%

11.088.016

-Belanja Modal

140.000.000

138.286.930

0

138.286.930

99%

1.713.070

69.465.000

68.499.000

0

68.499.000

99%

966.000

69.465.000

68.499.000

0

68.499.000

99%

966.000

/ 2015 (BUA) -Belanja Pegawai

DIPA – 2

005.01.2.099842 / 2015 (BUA) -Belanja Barang

Secara realisasi anggaran DIPA 005.01 adalah sebesar

99% dimana pagu yang

tersedia untuk belanja pegawai lebih sebesar Rp. 103.485.096 sedangkan capaian penyerapan anggaran untuk belanja barang dan modal adalah 97% dan 99%. Dengan capaian realisasi total hanya sebesar 98% maka hal tersebut tidak serta merta membuat pencapaian output dan outcome tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Walaupun penyerapan anggarannya sebesar 98%, namun indicator output dan outcome dapat tercapai 100% secara keseluruhan.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar tahun anggaran 2014 sebagai berikut : -

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA -005.01.099841 / 2015 (BUA) Rp. 1.269.820, yang terdiri dari : 1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (42314) yang berupa rumah dinas dan kantin sebesar Rp. 11.252.000 2. Pendapatan Anggaran Lain – Lain (42399) berupa kelebihan pembulatan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp. 17.820.

-

Penerimaan DIPA – 005.03.2.099842 / 2015 (DITJEN BADILUM) Rp. 62.302.500 yang terdiri dari : 1. Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan (423412) sebesar Rp. 490.000 2. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (423419) berupa penerimaan hak redaksi bagian kepaniteraan sebesar Rp. 18.077.500 3. Pendapatan uang meja (leges) (423413) sebesar Rp. 15.480.000 4. Pendapatan Ongkos Perkara (423415) sebesar Rp. 12.650.000 5. Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan (423411) Rp. 15.605.000

23

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Adanya tuntutan transparansi atau keterbukaan baik mengenai informasi administrasi maupun proses atau alur penyelesaian terhadap suatu perkara dari masyarakat luas sehingga menjadi suatu tugas ataupun program baru yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung pada saat ini. Hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukan untuk demi terciptanya suatu system pemerintahan yang baik (good governance), dengan adanya keterbukaan atau transparency yang merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik dimana, dalam asas ini mengatur mengenai keterbukaan suatu badan peradilan terhadap masyarakat umum atau publik sehingga dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan administrasi maupun alur atau proses penyelesaian perkara dilingkungan peradilan, sehingga apabila salah satu asas dari good governance tersebut dapat terwujud dengan baik, maka diterapkannya suatu keterbukaan atau transparency tersebut dapat ikut mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik dan menciptakan profesionalitas dari para penegak hukum. Perlunya dilakukan atau diterapkan asas keterbukaan dalam lingkungan peradilan disini adalah untuk memudahkan masyarakat umum dalam memperoleh informasi yang diperlukan, oleh karena informasi atau keterbukaan tersebut berkaitan dengan hak masyarakat. Sehingga diperlukan teknologi informasi yang mampu menunjang asas keterbukaan tersebut, yaitu :

a) Perangkat Keras Untuk menunjang keterbukaan informasi, Pengadilan Negeri Gianyar telah mempunyai komputer untuk server dan unit-unit terhubung untuk melaksanakan aplikasi perkara. Dengan jumlah yang masih terbatas setiap ruang ada 1(satu) unit komputer untuk melaksanakan aplikasi baik aplikasi perkara maupun aplikasi yang lain. Anjungan Informasi Mandiri (AIM) juga telah dimiliki Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai media informasi masyarakat secara mandiri untuk mencari informasi di Anjungan Informasi Mandiri (AIM) yang terletak di Ruang Tunggu. Disamping itu pula telah tersedia Kamera CCTV yang bertujuan untuk memantau segala aktivitas yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Gianyar.

b) Perangkat Lunak Perangkat lunak yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Gianyar adalah Aplikasi Penelusuran Perkara yaitu SIADPN dan CTS/SIPP, Aplikasi SAKPA, Aplikasi SIMAK BMN,

Aplikasi SIMAN,

Aplikasi SENAYAN,

Aplikasi

SIMANTAP, Aplikasi SIRUP, Aplikasi Persediaan Barang, Aplikasi SIMPEG dari Mahkamah Agung RI, Aplikasi Kepegawaian berupa PUPNS dari BKN, website dan

24

e-mail . Dengan Aplikasi SIADPN Pengadilan Negeri Gianyar dilengkapi dengan Anjungan Informasi Mandiri (AIM) dan SMS Gate Away.

F. REGULASI TAHUN 2015

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : 1. Manajemen Perubahan  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukan Koordinator

Penanggungjawab

Penanganan

Bantuan

Panggilan

/

pemberitahuan Delegasi Pada Pengadilan Negeri Gianyar. Tanggal 9 Nopember 2015, Nomor : W24-U7/51/OT.01.3/11/2015 ;

2. Perundang-undangan  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukan Hakim mediator dan mediator dari luar PN. Gir. Tanggal 1 April 2015, Nomor : W24U7/27/01.3/4/2015 ;  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Biaya Proses Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Gianyar Tanggal 9 Maret 2015, Nomor : W24-U7/26/HK.00.8/3/2015 ;

3. Penataan dan Penguatan Organisasi  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang PN. Gir. Tanggal 9 Nopember 2015, Nomor : W24U7/58/OT.01.3/11/2015 ;  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Susunan Majelis Hakim

PN.

Gir.

Tanggal

9

Nopember

2015,

Nomor

:

W24-

U7/57/OT.01.3/11/2015 ;  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat PN. Gir. Tanggal 9 Nopember 2015, Nomor : W24U7/60/KP.01.3/11/2015 ;

4. Penataan Tata Laksana  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Negeri Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 9 Nopember 2015, Nomor : W24-U7/56/OT.01.3/11/2015 ;

25

5. Penataan Sistem Manajemen SDM  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan( Baperjakat ) Pada Pengadilan Negeri Gianyar. Tanggal 1 April 2015, Nomor : W24-U7/30/ 01.3/4/2015 ;  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukan tim pengawas penegakan disiplin kerja hakim dan pegawai PN. Gir. Tanggal 9 Nopember 2015, Nomor : W24-U7/62/OT.01.3/11/2015 ;

6. Penguatan Akuntabilitas  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tanggal 15 Januari 2015, Nomor : W24-U7/18/OT.01.3/1/2015 ;

7. Penguatan Pengawasan  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Pembentukan tim pemeriksa Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 April 2015, Nomor : W24U7/26/01.3/4/2015 ;

8. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukan Hakim sebagai penanggung jawab tugas hubungan masyarakat PN. Gir. Tanggal 9 Nopember 2015, Nomor : W24-U7/59/OT.01.3/11/2015 ;  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Struktur Pelaksana Pelayanan informasi Dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Gianyar Tanggal 23 April 2015, Nomor : W24-U7/39/OT.01.3/4/2015 ;

26

BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan untuk mengetahui apakah proses yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan rencana, dengan hasil akhir dan dari segi efisiensi. Pengadilan Negeri Gianyar melakukan pengawasan secara internal dengan metode observasi langsung, statistik, dan laporan. Ketua Pengadilan Negeri selaku atasan langsung dalam rangka Waskat (Pengawasan Melekat) dan merupakan penanggung jawab pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris dan Jurusita beserta kesekretariatan di daerah hukumnya. Alat-alat Pengawasan yang dipakai adalah Buku Pedoman Kantor dan Buku Formulir. Dalam melaksanakan pengawasan ini Ketua Pengadilan Negeri Gianyar menunjuk hakim untuk melakukan pengawasan di setiap bidang kerja, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: W24-U7/58/OT.01.3/11/2015 tanggal 9 Nopember 2015 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gianyar. Hakim yang ditunjuk dan bidang yang diawasi adalah sebagai berikut:

HAKIM NO

NAMA

JABATAN

PENGAWAS BIDANG

I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,

WAKIL

S.H., M.H.

KETUA

2

HARIES S. LUBIS, S.H.

HAKIM

PIDANA

3

JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.

HAKIM

UMUM

4

ARYO WIDIATMOKO, S.H.

HAKIM

KEPEGAWAIAN

5

I KETUT MARTAWAN, SE., SH., M.Hum.

HAKIM

KEUANGAN

6

ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M.

HAKIM

PERDATA

7

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H.,M.H.

HAKIM

HUKUM

1

KOORDINATOR

Selain Hakim Pengawas Bidang, pada Pengadilan Negeri Gianyar juga dibentuk Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri

26

27

Gianyar yang berfungsi untuk menegakkan disiplin hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Gianyar. Adapun susunannya sebagai berikut :

1. Ketua

: I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H. merangkap Anggota

2. Sekretaris :

I WAYAN PAGEH, S.H., M.H. merangkap Anggota ;

Anggota : 1.

DORI MELFIN, S.H., M.H.

2.

ANAK AGUNG GEDE PUTRA SUARJANA, S.H.

Disamping itu juga telah ditunjuk Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Gianyar yaitu HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H. dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: W24-U7/60/KP.01.3/11/2015 tanggal 9 Nopember 2015. Sebagai bagian dari aktifitas dan tanggung jawab pimpinan/sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan. Pengawasan dibidang peradilan dengan tujuan agar supaya jalannya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. EVALUASI

Bahwa pada Pengadilan Negeri Gianyar telah dilakukan evaluasi berkelanjutan yang dilaksanakan setiap bulannya dimana dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang. Hakim Pengawas Bidang akan melakukan pengawasan dan evaluasi disetiap bulannya pada masing-masing bidang yang diawasi. Selain pengawasan yang dilakukan pada setiap bidang, pada Pengadilan Negeri gianyar juga diadakan rapat bulanan disetiap bulannya untuk menindak lanjuti hasil dari para Hakim Pengawas Bidang. Rapat bulanan merupakan wadah bagi para hakim dan pegawai untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap kinerja pada bulan yang telah berjalan. Dalam rapat bulanan tersebut akan dievaluasi dengan menerima semua saran dan masukan yang mana dapat meningkatkan kinerja dan memperbaiki kekurangan yang menjadi temuan dari pada para Hakim Pengawas Bidang.

28

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja dan kegiatan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Adapun dalam laporan tahunan ini diuraikan tentang Struktur Organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ), dan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain tersebut diatas, dalam laporan tahunan ini juga diuraikan tentang keadaan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dukungan teknologi informasi, regulasi tahun 2015, pengawasan internal, dan evaluasi pengawasan.

B. REKOMENDASI

1. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan aplikasi kepegawaian di Pengadilan, maka diperlukan tenaga/SDM yang menanganinya, mohon diadakan pendidikan dan pelatihan dibidang aplikasi perkara dan aplikasi kepegawaian. 2. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi tersebut diatas dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya disekretariatan kami kekurangan SDM untuk itu kami mohon penambahan pegawai. 3. Bahwa pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang Eselonnya sangat rendah yaitu untuk Panitera Muda dan Kepala Urusan Eselonnya VA, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Eselonnya IVB, Panitera/Sekretaris Eselon IVA, untuk dinaikkan. 4. Usulan penghapusan Inventaris kantor / meubelair telah kami usulkan penghapusan melalui PT. Denpasar dan masih dalam tahap proses menunggu Penetapan Status dari DJKN Kementrian Keuangan. Usulan tersebut belum dikabulkan, untuk itu kami mohon segera dikabulkan. 5. Usulan penghapusan gedung kantor telah pula diusulkan penghapusan melalui PT. Denpasar dan masih dalam tahap proses di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, namun sampai saat ini masih belum turun. 6. Gedung kantor Pengadilan Negeri Gianyar bangunannya masih lama yang dibangun sekitar tahun 1975/1976 bila musim hujan sering bocor dan banyak kekurangan ruangan,

28

29

tempat parkir sangat sempit, tampak depan tidak sesuai dengan prototype untuk itu usulan anggaran telah disetujui dan akan segera dilaksanakan Pembangunan Gedung Kantor pada Tahun Anggaran 2016. 7. Kantor Pengadilan Negeri Gianyar baru memiliki 2 unit kendaraan roda 4 sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Untuk itu kami mohon penambahan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 4 di Tahun Anggaran 2016. 8. Bahwa tenaga honorer di Pengadilan Negeri Gianyar telah dilakukan pemberkasan pada bulan Desember 2012 di Mahkamah Agung RI, namun sampai saat ini SK tersebut belum turun, mohon segera mendapat perhatian dan diangkat menjadi CPNS.

Mengetahui

Gianyar, 31 Desember 2015

Ketua,

Sekretaris,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.H.

Anak Aung Gede Putra suarjana, S.H.

NIP. 19621231 199603 1 003

NIP. 19731122 199203 1 001

30

LAMPIRAN

31

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADILAN NEGERI GIANYAR JL. CIUNG WANARA NO. 1 B GIANYAR

2015

1

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI GIANYAR JL. CIUNG WANARA IB GIANYAR

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

: : : :

Disahkan oleh

: Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

SOP PERKARA GUGATAN PERDATA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RBg (Reglement Tot Tegeling Van Het Rechswezen in De Gewesten Builten Java en Madura) staat blad 1927277 Peraturan MA RI No.02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Surat Edaran MA RI No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya Perkara Peraturan MA RI No.03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Ilmu Hukum 2. S-1 Ilmu Hukum 3. SMA

Keterkaitan : 1. SOP Sub Bagian Umum 2. SOP Kepaniteraan Hukum

Peralatan / Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan buku-buku referensi

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan terhadap pencari keadilan tidak akan terlaksana

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Gugatan

Pelaksana No.

1

2

3

4

5

Aktivitas

KPN / WKPN

Pansek / Wapan

Hakim

Panmud Perdata

Menerima Gugatan dari Penggugat Menghitung panjar, membuat SKUM, memberi nomor perkara, mencatat dalam buku register dan buku keuangan, dan mengupload dalam CTS Memeriksa kelengkapan berkas perkara Menetapkan majelis hakim dan mengupload dalam CTS

Menetapkan PP, Jurusita dan mengupload dalam CTS

Ya

Tidak

Mutu Baku PP

Jurusita

Mediator

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Output

ATK, Berkas, komputer

10 menit

Dicatatnya dalam buku kegiatan


50 menit


60 menit



120 menit

60 menit

Diberikannya SKUM, gugatan yang telah diberi nomor, dicatatnya dalam register dan diupload dalam CTS

Diparafnya konsep penetapan Penetapan Penunjukan Hakim dan diupload dalam CTS Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan diupload dalam CTS

2

6

7

8

9

Mempelajari berkas dan menetapkan hari sidang dan mengupload dalam CTS PP menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam persidangan Melakukan pemanggilan sidang dan mengupload dalam CTS Melakukan persidangan didampingi PP dan menunjukkan mediator dan mengupload dalam CTS

60 menit ATK, Berkas, komputer



11

13

14

Proses 60 menit Relas panggilan

Ditetapkannya mediator dan diupload dalam CTS


60 menit ATK, Berkas, komputer

Mengadili perkara dibantu PP

12

60 menit

60 menit

Melakukan mediasi 10

Minutasi dengan mengisi register dan mengupload dalam CTS Memberitahukan putusan bagi pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan dan mengupload dalam CTS Memberikan salinan putusan kepada para pihak, mencatat dalam register dan mengupload dalam CTS

ATK, Berkas, relas panggilan, replik, duplik, bukti, kesimpulan, putusan, komputer ATK, Berkas, komputer


60 menit

60 menit

60 menit


60 menit

ATK, Berkas,

60 menit

Mengarsipkan berkas 15

Penetapan Hari Sidang dan diupload dalam CTS

Laporan hasil mediasi dan diupload dalam CTS

Dibuatnya BA dan Putusan dan diupload dalam CTS

Disinya register dan diupload dalam CTS

Risalah pemberitahuan dan diupload dalam CTS

Diberikannya salinan putusan bagi pihak yang meminta dan diupload dalam CTS Dilimpahkannya berkas perkara pada arsip berkas perkara

3

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PERKARA PERMOHONAN PERDATA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.


Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Ilmu Hukum 2. S-1 Ilmu Hukum 3. SMA



Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan terhadap pencari keadilan tidak akan terlaksana

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Permohonan

Pelaksana No.

1

2

3

4

Aktivitas

KPN / WKPN

Pansek / Wapan

Hakim

Panmud Perdata

Menerima Permohonan dari Pemohon Menghitung panjar, membuat SKUM, memberi nomor perkara, mencatat dalam buku register dan buku keuangan, dan mengupload dalam CTS Memeriksa kelengkapan berkas perkara Menetapkan hakim dan mengupload dalam CTS

Ya

Tidak

Mutu Baku PP

Jurusita

Mediator


Waktu

Output


10 menit



50 menit


60 menit


120 menit

Diberikannya SKUM, Permohonan yang telah diberi nomor, dicatatnya dalam register dan diupload dalam CTS

Diparafnya konsep penetapan Penetapan Penunjukan Hakim dan diupload dalam CTS

4

5

6

7

8

Menetapkan PP, Jurusita dan mengupload dalam CTS

Mempelajari berkas dan menetapkan hari sidang dan mengupload dalam CTS PP menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam persidangan Melakukan pemanggilan sidang dan mengupload dalam CTS Mengadili perkara dibantu PP

11

12

14

15

Minutasi dengan mengisi register dan mengupload dalam CTS Menyelesaikan administrasi perkara dan mengupload dalam CTS

Mengarsipkan berkas




ATK, Berkas, komputer ATK, Berkas, relas panggilan, penetapan, komputer ATK, Berkas, komputer

60 menit

1 hari

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan diupload dalam CTS

Penetapan Hari Sidang dan diupload dalam CTS

60 menit Proses

2 hari

10 hari

1 hari


1 hari

ATK, Berkas,

1 hari

Relas panggilan Dibuatnya BA dan Penetapan dan diupload dalam CTS Disinya register dan diupload dalam CTS Diberikannya penetapan kepada pemohon dan diupload dalam CTS

Dilimpahkannya berkas perkara pada arsip berkas perkara

5

MAHKAMAH AGUNG RI



: :

Disahkan oleh


: :

SOP PERKARA BANDING PERDATA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.


Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Ilmu Hukum 2. S-1 Ilmu Hukum 3. SMU



Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Berkas banding Perdata tidak dapat dikirim

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Banding Perdata

Pelaksana No.

1

2

3

4

Aktivitas Menerima pernyataan Banding dari Penggugat atau Tergugat Menghitung panjar ongkos perkara, membuat SKUM, mencatat dalam register dan mengupload dalam CTS Membuat Surat Pernyataan Banding

Melakukan pemberitahuan pernyataan banding dan mengupload dalam CTS

Pansek

Panmud Perdata

Mutu Baku Jurusita

Persyaratan / Perlengkapan ATK, Komputer, Berkas, Buku register

Waktu

60 menit

Output

Dicatat dalam buku kegiatan Diberikan SKUM, dan dicatat dalam register dan diupload dalam CTS

ATK, Komputer, Berkas, Buku register

2 hari


2 hari

Akta Pernyataan banding

2 hari

Risalah pemberitahuan pernyataan banding dan diupload dalam CTS


6

5

6

7

8

Menerima Memori Banding, dicatat dalam register dan mengupload dalam CTS


2 hari

Menandatangani Tanda Terima Memori banding


2 hari

Melakukan pemberitahuan memori banding dan mengupload dalam CTS

Menerima Kontra memori banding, dicatat dalam register dan mengupload dalam CTS

Menandatangani Kontra Memori banding 9

10

11

12

13

Memeriksa berkas perkara banding untuk dilakukan membaca berkas

Melakukan pemberitahuan membaca berkas dan mengupload dalam CTS Memberikan kesempatan kepada Pembanding dan terbanding untuk mempelajari berkas dan memeriksa dan mempersiapkan pengiriman berkas perkara dan mengupload dalam CTS Pengiriman Berkas Banding ke Pengadilan Tinggi dan mengupload dalam CTS

Penetapan Hari Sidang dan diupload dalam CTS Tanda terima memori banding


2 hari

Risalah Pemberitahuan Memori Banding dan diupload dalam CTS


2 hari

Proses dan diupload dalam CTS


2 hari

Tanda terima kontra memori banding


2 hari


2 hari

Risalah pemberitahuan membaca berkas dan diupload dalam CTS


2 hari

Berkas Perkara Banding dan diupload dalam CTS


2 hari

Berkas Banding siap dikirim dan diupload dalam CTS


7

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PERKARA KASASI PERDATA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.





Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Berkas Kasasi Perdata tidak dapat dikirim

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Kasasi Perdata

Pelaksana No.

1

2

3

4

Aktivitas Menerima pernyataan Kasasi dari Pemohon Menghitung panjar ongkos perkara, membuat SKUM, mencatat dalam register dan mengupload dalam CTS

Pansek

Panmud Perdata

Mutu Baku Jurusita


Waktu

Output


60 menit

Dicatat dalam buku kegiatan Diberikan SKUM, dan dicatat dalam register dan diupload dalam CTS


2 hari

Membuat Surat Pernyataan Kasasi


2 hari

Akta Pernyataan Kasasi

Melakukan pemberitahuan pernyataan Kasasi dan mengupload dalam CTS


2 hari

Risalah pemberitahuan pernyataan Kasasi dan diupload dalam CTS

8

5

6

7

8

Menerima Memori Kasasi, dicatat dalam register dan mengupload dalam CTS


2 hari

Menandatangani Tanda Terima Memori Kasasi


2 hari

Melakukan pemberitahuan memori Kasasi dan mengupload dalam CTS

Menerima Kontra memori Kasasi, dicatat dalam register dan mengupload dalam CTS

Menandatangani Kontra Memori Kasasi 9

10

11

mempersiapkan pengiriman berkas perkara dan mengupload dalam CTS Pengiriman Berkas Kasasi ke Pengadilan Tinggi dan mengupload dalam CTS

Penetapan Hari Sidang dan diupload dalam CTS Tanda terima memori Kasasi


2 hari

Risalah Pemberitahuan Memori Kasasi dan diupload dalam CTS


2 hari



2 hari

Tanda terima kontra memori Kasasi


2 hari

Berkas Perkara Kasasi dan diupload dalam CTS


2 hari

Berkas Kasasi siap dikirim dan diupload dalam CTS

9

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

8.





Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Berkas Peninjauan Kembali Perdata tidak dapat dikirim

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Peninjauan Kembali Perdata

Pelaksana No.

1

2

3

Aktivitas

Menerima pernyataan Peninjauan Kembali dari Pemohon Menghitung panjar ongkos perkara, membuat SKUM, mencatat dalam register dan mengupload dalam CTS Membuat Surat Pernyataan Peninjauan Kembali

KPN/ WKPN

Pansek/ Wapan

Hakim

Panmud Perdata

Mutu Baku PP

Jurusita

Persyaratan / Perlengkapan ATK, Komputer, Berkas, Buku register

Waktu

Output

60 menit

Dicatat dalam buku kegiatan


2 hari

Diberikan SKUM, dan dicatat dalam register dan diupload dalam CTS


2 hari

Akta Pernyataan Peninjauan Kembali

10

4

5

6

7

8

9

10

10


2 hari

Menerima Memori Peninjauan Kembali, dicatat dalam register dan mengupload dalam CTS


2 hari


2 hari


2 hari


2 hari



2 hari

Tanda terima kontra memori Peninjauan Kembali


2 hari



2 hari



2 hari

Penetapan Majelis Hakim dan diupload dalam CTS

2 hari

Penetapan Panitera Pengganti dan diupload dalam CTS

Menandatangani Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Melakukan pemberitahuan memori Peninjauan Kembali dan mengupload dalam CTS Menerima Kontra memori Peninjauan Kembali, dicatat dalam register dan mengupload dalam CTS

Menandatangani Kontra Memori Peninjauan Kembali

Melakukan pemberitahuan Kontra memori Peninjauan Kembali dan mengupload dalam CTS

Mempersiapkan dan melengkapi berkas perkara

Menetapkan Majelis Hakim 10

11

Risalah pemberitahuan pernyataan Peninjauan Kembali dan diupload dalam CTS

Melakukan pemberitahuan pernyataan Peninjauan Kembali dan mengupload dalam CTS

Menetapkan Panitera Pengganti


Penetapan Hari Sidang dan diupload dalam CTS Tanda terima memori Peninjauan Kembali Risalah Pemberitahuan Memori Peninjauan Kembali dan diupload dalam CTS

11

11

11

11

12

13

Menetapkan Hari sidang PP menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam persidangan Mengambil sumpah penemuan novum (bukti baru ) Memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mempelajari berkas dan memeriksa dan mempersiapkan pengiriman berkas perkara dan mengupload dalam CTS

Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tinggi dan mengupload dalam CTS


2 hari

Penetapan hari sidang dan diupload dalam CTS


2 hari

proses


2 hari

Berita Acara dan diupload dalam CTS

2 hari

Berkas Perkara Peninjauan Kembali dan diupload dalam CTS

2 hari

Berkas Peninjauan Kembali siap dikirim dan diupload dalam CTS



12

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP EKSEKUSI PERDATA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4.

5.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Peraturan MA RI No.02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Berkas Eksekusi Perdata tidak dapat dikirim

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Eksekusi Perdata

Pelaksana No.

Aktivitas

Ketua

Pansek

Panmud Perdata

Mutu Baku Jurusita


Waktu

Output

10 menit

Surat Permohonan Eksekusi

10 menit

Berkas Permohonan Eksekusi

Menerima Permohonan Eksekusi

ATK, Komputer, Berkas

2

Mencatat dalam register dan perhitungan biaya panjar


3

Meneliti ulang kelengkapan berkas eksekusi dan memaraf


4

KPN menandatangani penetapan aanmaning


1 hari

5

Melakukan pemanggilan aanmaning


2 hari

Pemberian aanmaning oleh KPN dan penetapan eksekusi oleh KPN


Pemberitahuan surat eksekusi kepada para pihak dan instansi yang terlibat


Melaksanakan Eksekusi


1

6

6

7

1 hari

Proses

Penetapan Relas panggilan aanmaning

1 hari

Berita acara aanmaning

2 hari

Proses

2 hari

Berkas Perkara Eksekusi

13 MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh


: : : : : Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

SOP PERKARA BIASA PIDANA Dasar Hukum : 1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 4. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 5. Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-2 Ilmu Hukum 2. S-1 Ilmu Hukum



Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Perkara Pidana tidak akan terlaksana

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Pidana Biasa

Pelaksana No.

1

Aktivitas Menerima berkas perkara dari Penuntut Umum Mencatat perkara dalam register dan

2

3

mengupload dalam CTS

Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara sidang dan


Menunjuk Panitera Pengganti dan 4


Ketua

Pansek

Hakim

Mutu Baku Panmud Pidana

PP


Waktu

ATK, Berkas, Buku

10 menit

ATK, Berkas, Komputer

10 menit

ATK, Berkas, Komputer, Penetapan


10 menit

10 menit

Output Dibuat tanda terima dan dicatat dalam buku kegiatan Dicatat dalam register dan

diupload dalam CTS

Penetapan Penunjukan Hakim dan

diupload dalam CTS Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan

diupload dalam CTS

14

Menetapkan Hari sidang dan 5

6

mengupload dalam CTS PP menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam persidangan


10 menit

ATK, Berkas

1 hari

Penetapan Hari Sidang

dan diupload dalam CTS Proses

Mengadili perkara 7

dan mengupload dalam CTS


3 bulan

Berita Acara Persidangan dan putusan

dan diupload dalam CTS

8

Menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dan


1 hari


1 hari


9

Menyelesaikan administrasi perkara ( Minutasi ) dan mengarsipkan

Putusan dan

diupload dalam CTS

BA dan Draft Putusan

15

MAHKAMAH AGUNG RI



: :

Disahkan oleh


: :

SOP PERKARA TILANG Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP SEMA UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perkara tilang tidak akan terlaksana

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Tilang

No.

1

2

3

Aktivitas Menerima dan mencatat berkas perkara tilang dari Kepolisian Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara sidang Menunjuk Panitera Pengganti

Ketua

Pelaksana Hakim Panmud Pidana Pansek

Mutu Baku PP


Waktu

ATK, Berkas

10 menit

Berkas Perkara Tilang

ATK, Berkas

10 menit

Penetapan Penunjukan Hakim

1 hari

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

ATK, Berkas

Output

16

4

5

6

Mempersiapkan berkas untuk diserahkan kepada Hakim Hakim menyidangkan dan memutus perkara tilang di bantu PP

ATK, Berkas

30 menit

ATK, Berkas

1 hari

ATK, Berkas

3 hari

Putusan

ATK, Berkas, Register

60 menit

Tersedianya Putusan

Berkas

Berkas

Menyampaikan hasil putusan perkara sidang

7 Meregister perkara dan mengarsipkan

17

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PERKARA TIPIRING

Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4.

5. 6.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan SEMA PERDA




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perkara tipiring tidak akan terlaksana

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Tipiring

No.

1

2

3

Aktivitas Menerima dan mencatat berkas perkara Tipiring dari Kepolisian

Pelaksana Hakim Ketua

Pansek


PP



Menunjuk Hakim dan hari sidang untuk menyidangkan perkara sidang


Menunjuk Panitera Pengganti


Waktu

Output

10 menit

Berkas Perkara Tipiring

10 menit


1 hari


18

Menyiapkan berkas 4

5

6

7

8

9

Mempersiapkan penetapan sidang

ATK, Berkas, Komputer ATK, Berkas, Komputer

PP menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam persidangan


Hakim menyidangkan dan memutus perkara Tipiring di bantu PP


Menyampaikan hasil putusan perkara sidang


Meregister dan mengarsipkan berkas


3 hari


2 hari


2 hari

1 hari

berkas

proses

2 hari

Putusan

20 menit

Tersedianya Putusan

19

MAHKAMAH AGUNG RI



: :

Disahkan oleh


: :

SOP PERKARA BANDING PIDANA

Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5.

6.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan SEMA




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Berkas banding Pidana tidak dapat dikirim

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Banding Pidana

Pelaksana No.

1

2

Aktivitas

Pansek

Panmud Pidna

Mutu Baku Jurusita


Menerima dan mencatat pernyataan Banding


Membuat Surat Pernyataan Banding

ATK, Komputer,

3 Melaporkan ke PT adanya Pernyataan Banding

Waktu

Output

10 menit

Berkas Pernyataan Banding

20 menit

Surat Pernyataan banding

ATK, Komputer, Berkas 1 hari

Proses

20 4

Melakukan Pemberitahuan pernyataan Banding dan

ATK, Komputer, 1 hari

mengupload dalam CTS 5

Menerima Memori banding dari Pembanding


5

Melakukan Pemberitahuan memori banding


dan mengupload dalam CTS 6

7

Menerima Kontra Memori banding dari Pembanding


Melakukan Pemberitahuan kontra memori banding dan


1 hari

1 hari

1 hari

1 hari


9

10

Risalah pemberitahuan pernyataan banding

Tanda terima memori banding

Risalah pemberitahuan memori banding

Tanda terima kontra memori banding

Risalah pemberitahuan kontra memori banding

Melengkapi berkas banding dan menunggu minutasi dari PP


4 hari

Memeriksa berkas sebelum dikirim


1 hari

Berkas Perkara Banding

1 hari

Berkas Banding siap dikirim

Pengiriman Berkas Banding ke Pengadilan Tinggi


Proses

21

MAHKAMAH AGUNG RI



: :

Disahkan oleh


: :

SOP PERKARA KASASI PIDANA

Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5.

6.





Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Berkas Kasasi Pidana tidak dapat dikirim

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Kasasi Pidana

Pelaksana No.

1

2

Aktivitas

Pansek

Panmud Pidna

Mutu Baku Jurusita


Menerima dan mencatat pernyataan Kasasi


Membuat Surat Pernyataan Kasasi

ATK, Komputer,

3 Melaporkan ke MA RI adanya Pernyataan Kasasi jika ditahan

Waktu

Output

10 menit

Berkas Pernyataan Kasasi

20 menit

Surat Pernyataan Kasasi

ATK, Komputer, Berkas 1 hari

Proses

22 4

Melakukan Pemberitahuan pernyataan Kasasi

ATK, Komputer, 2 hari


Menerima Memori Kasasi dari PemKasasi


5

Melakukan Pemberitahuan memori Kasasi



7

Menerima Kontra Memori Kasasi dari PemKasasi


Melakukan Pemberitahuan kontra memori Kasasi dan


2 hari

2 hari

2 hari

2 hari


9

10

Risalah pemberitahuan pernyataan Kasasi

Tanda terima memori Kasasi

Risalah pemberitahuan memori Kasasi

Tanda terima kontra memori Kasasi

Risalah pemberitahuan kontra memori Kasasi

Melengkapi berkas Kasasi dan menunggu minutasi dari PP


4 hari

Memeriksa berkas sebelum dikirim


1 hari

Berkas Perkara Kasasi

Pengiriman Berkas Kasasi ke Pengadilan Tinggi


1 hari

Berkas Kasasi siap dikirim

Proses

23

MAHKAMAH AGUNG RI



: :

Disahkan oleh


: :

SOP PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5.

6.





Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka berkas Peninjauan Kembali tidak dapat dikirim

Pencatatan dan Pendataan : Perkara Peninjauan Kembali

Pelaksana No.

1

2

3

Aktivitas

Mutu Baku Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Menerima dan mencatat permohonan PK

ATK, Berkas, Buku Exp

10 menit

Berkas Perkara PK

Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara sidang

ATK, Berkas,Buku Exp

20 menit



3 hari


Menunjuk Panitera Pengganti

Ketua

Pansek

Hakim

Panmud Pidana

PP

Output

24 4

5

6

7

Menetapkan Hari sidang

Hakim menyidangkan dan memutus perkara PK di bantu PP PP Menyerahkan BA pemeriksaan dan BA pendapat

Mengirimkan berkas PK yang sudah lengkap ke MA



7 hari

7 hari

Penetapan Hari Sidang Naskah putusan selesai di ketik

ATK, Komputer, Berkas,Buku Exp

3 hari

BA Pemeriksaan dan BA Pendapat


60 menit

Berkas PK yang sudah lengkap

25

MAHKAMAH AGUNG RI



: :

Disahkan oleh


: :

SOP PERMOHONAN GRASI Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP SEMA Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Permohonan Grasi tidak akan terlaksana

Pencatatan dan Pendataan : Permohonan Grasi

Pelaksana No.

1

2

3

4

5

Aktivitas Menerima Permohonan Grasi Mencatat permohonan grasi dari pemohon dalam buku kegiatan Membuat Akta penerimaan salinan permohonan grasi Melengkapi berkas grasi

Mengirim berkas grasi ke Mahkamah Agung RI

Ketua

Pansek



Waktu

ATK, Berkas

1 hari

Dicatatnya Permohonan grasi

ATK, Berkas

1 hari

Dicatatnya Permohonan grasi

ATK, Berkas

1 hari

Akta penerimaan salinan permohonan grasi

ATK, Berkas

ATK, Berkas

1 hari

1 hari

Output

Berkas Grasi

Naskah putusan selesai di ketik

26

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PELAYANAN INFORMASI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 3. SK KMA Nomor1-144/KMA/SK/I/2007 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan Keterkaitan : 1. SOP Sub Bagian Umum


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan informasi tidak akan terlaksana

Pencatatan dan Pendataan : Permohonan Informasi

No.

1

2

3

4

5

Aktivitas

Ketua (Atasan PPID )

Pelaksana Panmud Pansek Hukum ( PPID ( Petugas ) Informasi)


Mutu Baku Kaur / Panmud (Penanggung PI )


Menerima dan mencatat Permohonan Informasi yang masuk dalam buku register

ATK, Berkas, Referensi Terkait, Komputer

Menelaah data Informasi yang diinginkan (proses tidak dilanjutkan karena informasi tidak tersdia)


Melakukan pencarian data Informasi yang dibutuhkan

Tidak

Ya


Memeriksa dan menyiapkan data Informasi yang terkumpul


Menyampaikan hasil data informasi yang dibutuhkan kepada pemohon inrformasi


Waktu

10 menit

10 menit

1 hari

3 hari

60 menit

Output

Dicatatnya Permohonan dalam buku kendali

Disusunnya data-data permohonan dalam satu berkas

Berkas data informasi yang dibutuhkan Draft hasil pemeriksaan berkas pengaduan Tersimpannya hasil berkas pengaduan

27

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PELAYANAN PENGADUAN Dasar Hukum : 1. SK KMA Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan 2. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan 3. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan


Keterkaitan : 1. SOP Kepaniteraan Hukum

Peralatan / Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan buku-buku referensi, berkas perkara, dll.

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengaduan tidak akan berakhir

Pencatatan dan Pendataan : Laporan Pengaduan

Pelaksana No. 1

2

3

4

5

5

Aktivitas Menerima Pengaduan yang masuk

Ketua

Panmud Hukum

Mutu Baku Tim Pemeriksa

Persyaratan / Perlengkapan Laporan Pengaduan dan referensi terkait

Mencatat dalam buku register dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam berkas pengaduan

Laporan Pengaduan , referensi terkait dan komputer

Memeriksa kelengkapan datadata berkas pengaduan

Berkas Pengaduan , referensi terkait dan komputer

Meneruskan Pengaduan Kepada Pengadilan Tingkat Banding atau MA Melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengaduan atas pendelegasian dari Pengadilan Tingkat Banding Mencatat hasil pemeriksaan pengaduan dan mengirimkan hasil pemeriksaan pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tingkat Banding

Berkas Pengaduan , referensi terkait dan komputer Berkas Pengaduan , referensi terkait dan komputer Unit komputer dan draft hasil pemeriksaan pengaduan

Waktu

10 menit

10 menit

1 hari

7 hari

60 hari

1 hari

Output Dicatatnya Pengaduan dalam buku kendali Disusunnya data-data pengaduan dalam satu berkas Berkas pengaduan yang sudah lengkap Arsip Berkas Pengaduan

Draft hasil pemeriksaan berkas pengaduan Tersimpannya hasil berkas pengaduan

28

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PENDAFTARAN AKTA NOTARIS Dasar Hukum : 1. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan


Keterkaitan : 1. SOP kepaniteraan hukum

Peralatan / Perlengkapan : Register dan dokumen Akta Notaris

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pendaftaran Akta Notaris tidak akan selesai

Pencatatan dan Pendataan : Akta Notaris

Pelaksana No.

Aktivitas

Panmud Hukum

Staf hukum

Mutu Baku Pansek


Menerima dan memeriksa dokumen Akta Notaris

Akta Notaris

1

Mencatat pada register pendaftaran Akta Notaris

Akta Notaris

2

Memproses dengan adanya tandatangan dari Panitera

Akta Notaris

3

Menyerahkan dan mengarsipkan dokumen Akta Notaris

Arsip Akta Notaris

4

Waktu

Output LHA

3 menit

5 menit

10 menit

3 menit

Register Akta Notaris LHA, Akta Notaris

Arsip Akta Notaris

29

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA Dasar Hukum : 1. Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 2. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan


Keterkaitan : 1. SOP kepaniteraan hukum

Peralatan / Perlengkapan : Register dan dokumen surat kuasa

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pendaftaran surat kuasa tidak akan selesai

Pencatatan dan Pendataan : Surat kuasa

Pelaksana No.

1

2

3

4

Aktivitas

Panmud Hukum

Staf hukum

Mutu Baku Pansek


Menerima dan memeriksa surat kuasa

Surat kuasa, ID kuasa, Berita acara Sumpah kuasa

Mencatat pada register pendaftaran surat kuasa


Memproses dengan adanya tandatangan dari Panitera


Menyerahkan dan mengarsipkan dokumen surat kuasa


Waktu

Output LHA

3 menit

Register surat kuasa 5 menit

LHA, surat Kuasa 10 menit

Surat kuasa 3 menit

30

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP LAPORAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 2. UU Nomor 49 TAhun 2009 tentang Peradilan Umum 3. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan


Keterkaitan : 1. SOP Bagian Kepaniteraan

Peralatan / Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan data laporan

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan tidak akan selesai

Pencatatan dan Pendataan : Laporan Perkara

Pelaksana No.

1

2

3

4

Aktivitas

Panmud Hukum

Penganalisa Laporan

Mutu Baku Pansek

Ketua


Menerima dan memeriksa data dari kepaniteraan perdata dan pidana

Data laporan pidana dan perdata

Memproses datadata dari pidana dan perdata dalam bentuk laporan

ATK, Komputer, data laporan

Menyampaikan draf laporan kepada atasan

tidak

1 hari

Draf laporan 2 hari

laporan 30 Menit

Menandatangani laporan

Mengirim dan mengarsipkan laporan ke Pengadilan tingkat Banding dan MA

Output LHA

Draf laporan

Laporan

Laporan 30 menit

ya

4

Waktu

Laporan

Laporan dan Arsip 1 hari

31

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PENATAAN ARSIP BERKAS PERKARA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 3. SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan


Keterkaitan : 1. SOP Bagian Kepaniteraan

Peralatan / Perlengkapan : Register

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penataan arsip tidak akan selesai

Pencatatan dan Pendataan : Berkas perkara

Pelaksana No.

1

2

3

Aktivitas

Panmud Hukum

Petugas register


Menerima dan memeriksa berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap

Berkas

Meregister berkas perkara sesuai dengan klasifikasi perkara

Berkas dan register

Menyusun dan menata arsip berkas perkara

Berkas

Waktu

Output Arsip berkas perkara

30 menit

1 jam

1 jam

Arsip berkas perkara dan register Arsip berkas perkara

32

STANDAR OPERASIONAL KESEKETARIATAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP BEZZETING Dasar Hukum : 1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999 2. Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002.

Kualifikasi Pelaksana : 4. S-1 Ilmu Hukum 5. S-1 Sastra 6. S-1 Ekonomi

Keterkaitan : 3. SOP Sub Bagian Umum Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul Bezzeting tidak dapat dilaksanakan

Peralatan / Perlengkapan : Peralatan Komputer, Dokumen Kepegawaian, ATK Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol, Buku Kendali, Cek List, Buku Kegiatan, Buku Disposisi

Pelaksana No.

1

Aktivitas

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Mutu Baku Ketua

ATK, Komputer, Berkas, Buku Kegiatan

Mengkonsep Bezzeting

2

Mengolah dan mengetik data Bezzeting

3

Meneliti dan mengoreksi Berkas Bezzeting dan memparaf

4

Meneliti dan mengoreksi Berkas Bezzeting dan memparaf

5

Meneliti dan mengoreksi Berkas Bezzeting dan menandatangani Bezzeting

6

Mencari nomor pengantar dan mengirim ke PT melalui bagian umum dan mengarsipkan


Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya

Ya

ATK, Komputer, Berkas, Buku Kontrol, Buku Kegiatan ATK, Komputer, Berkas, Cek List ATK, Komputer, Berkas, Cek List ATK, Komputer, Berkas, Cek List

ATK, Komputer, Berkas, Buku Kontrol, Buku Disposisi, Buku Kegiatan

Waktu

Output

10 menit

Konsep Bezzeting

1 hari

Berkas Bezzeting

20 menit

20 menit

Berkas Bezzeting yang sudah diparaf Berkas Bezzeting yang sudah diparaf

60 menit

Berkas Bezzeting yang sudah ditandatangani

60 menit

Berkas Bezzeting yang sudah siap dikirim ke PT

33


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP USUL CUTI Dasar Hukum : - UU No. 8 Th. 1974 Jo. UU No. 43 Th. 1999 ; - UU No. 32 Th. 2004 - Peraturan Pemerintah No. 24 Th. 1976 - Surat Edaran Kepala BAKN No. 61/SE/1977 Keterkaitan : - SOP Sub Bagian Umum - SOP Keuangan

Kualifikasi Pelaksana : S-1 Ilmu Hukum S-1 Sastra S-1 Ekonomi

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul Cuti tidak dapat dilaksanakan

Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol, Buku Kendali, Cek List, Buku Kegiatan, Buku Disposisi

Peralatan / Perlengkapan : Peralatan Komputer, Dokumen Kepegawaian, ATK

Pelaksana No.

1

2

Aktivitas

Pansek

Ketua

4

Meneliti dan mengoreksi Cuti dan memparaf Meneliti dan mengoreksi Cuti dan menandatangani Cuti

Mencari nomor dan mengirim ke PT melalui bagian umum dan mengarsipkan

Persyaratan / Perlengkapan ATK, Komputer, Berkas, Buku Kegiatan

Membuat Cuti pegawai

Meneliti dan mengkoreksi lama Cuti yang diambil dan memparaf

6

Wasek

Menerima dan mencatat permohonan Cuti pegawai dalam buku kegiatan

3

5

Kaur Kepeg

Mutu Baku

ATK, Komputer, Berkas, Buku Kontrol, Buku Kegiatan ATK, Komputer, Berkas, Cek List

Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

ATK, Komputer, Berkas, Cek List ATK, Komputer, Berkas, Cek List

Tidak

Ya


Waktu

Output

10 menit

Permohonan Cuti pegawai

1 hari

Berkas Cuti pegawai

20 menit

20 menit

Berkas Cuti pegawai yang sudah diparaf Berkas Usulan Cuti pegawai yang sudah diparaf

60 menit

Berkas Cuti pegawai yang sudah ditandatangani

60 menit

Berkas Cuti pegawai yang sudah siap dikirim ke PT

34


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP DUK DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999 2. Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002. 3. Peraturan Presiden No: 15 Th. 1979 Jo. SE Kepala BAKN No: 03/SE/1979 tanggal 11 Februari 1980.

1.

S1 Sastra S1 Hukum S1 Ekonomi

KETERKAITAN -

PERALATAN/PERLENGKAPAN -

SOP Bidang Umum SOP Pengadilan Tinggi Denpasar

Komputer / Laptop ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka DUK pegawai tidak tersusun dengan baik.

-

Buku Kendali Buku Kegiatan

Pelaksana No.

Aktivitas

Kasub Kepegawaian

Wasek

Pansek

Mutu Baku KPN


Waktu

Output

1

Mengkonsep DUK pada akhir tahun

-

10 menit


2

Meneliti dan mengkoreksi konsep dan mengetiknya

-

5 menit

Dibuatnya konsep DUK selama 1 tahun

3

Menaikkan ke atasan untuk dikoreksi dan diparaf

-

10 menit

Diparafnya konsep

4

Menaikkan ke atasan untuk ditandatangani

-

5 menit

Surat DUK ditandatangani atasan

5

Mencari Nomor surat pengantar untuk dikirim ke PT di bagian umum dan mengarsipkannya.

-

5 menit

DUK siap dikirim ke PT. Dps

35


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN KARIS Dasar Hukum : - Keputusan Kepala BAKN No: 1158a/Kep/1983 tentang Karis/Suami Pegawai Negeri Sipil - Surat Edaran Kepala BAKN No: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 Keterkaitan : - SOP Sub Bagian Umum

Kualifikasi Pelaksana : - S-1 Ilmu Hukum - S-1 Sastra - S-1 Ekonomi

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul KARIS/KARSU tidak dapat dilaksanakan



Pelaksana No.

1

2

3

4

Aktivitas

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Mutu Baku Ketua

ATK, Komputer, Berkas, Buku Kegiatan ATK, Komputer, Berkas, Buku Kontrol, Buku Kegiatan

Menyiapkan berkas usulan KARIS/KARSU Meneliti, mengkoreksi kelengkapan berkas usulan

Membuat surat pengantar usulan

Menaikkan ke atasan untuk dikoreksi dan diberi paraf

ya

tidak

5


Menaikkan berkas usulan ke atasan untuk ditandatangani

Waktu

Output

15 menit

Mengajukan usul Karis/karsu

15 menit

Berkas usulan

ATK, Komputer, Berkas, Cek List

25 menit

Surat Usulan


20 menit

Usulan diparaf atasan


20 menit

Usulan diparaf dan ditandatangani


30 menit

Berkas pegawai yang sudah siap dikirim ke PT

Ya

6


36


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN KARPEG Dasar Hukum : - Keputusan Kepala BAKN No: 1 Th. 1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Penetapan Kartu PNS


Keterkaitan : - SOP Sub Bagian Umum


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul KARPEG tidak dapat dilaksanakan


Pelaksana No.

1

2

Aktivitas

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Mutu Baku Ketua


Menyiapkan berkas usulan KARPEG

Meneliti, mengkoreksi kelengkapan berkas usulan

3


4




ya

Waktu

Output

15 menit

Mengajukan usul KARPEG

15 menit

Berkas usulan

25 menit

Surat Usulan

20 menit


20 menit


30 menit


tidak

5

6


Menaikkan berkas usulan ke atasan untuk ditandatangani Mencari nomor pengantar dan mengirim ke PT melalui bagian umum dan mengarsipkan

Ya


37


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP USUL KENAIKAN GAJI BERKALA Dasar Hukum : - Peraturan pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2005


Keterkaitan : - SOP Sub Bagian Umum - SOP Sub. Bagian Keuangan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul Kenaikan Gaji Berkala tidak dapat dilaksanakan


Pelaksana No.

1

2

Aktivitas

Pansek

Ketua

4

Meneliti dan mengoreksi Berkas Kenaikan Gaji Berkala dan memparaf Meneliti dan mengoreksi Berkas Kenaikan Gaji Berkala dan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala Mencari nomor pengantar dan mengirim ke PT melalui bagian umum dan mengarsipkan

Persyaratan / Perlengkapan ATK, Komputer, Berkas, Buku Kegiatan ATK, Komputer, Berkas, Buku Kontrol, Buku Kegiatan

Ya

Melengkapi kelengkapan Kenaikan Gaji Berkala

Meneliti dan mengoreksi Berkas Kenaikan Gaji Berkala dan memparaf

6

Wasek

Membuat konsep Kenaikan Gaji Berkala pegawai

3

5

Kaur Kepeg

Mutu Baku

Tidak


Ya

Tidak Ya

Tidak

Ya

Waktu

Output

10 menit

Permohonan Kenaikan Gaji Berkala pegawai

1 hari

Berkas Kenaikan Gaji Berkala pegawai

20 menit


20 menit


60 menit


60 menit

Berkas Kenaikan Gaji Berkala pegawai yang sudah diparaf Berkas Kenaikan Gaji Berkala pegawai yang sudah diparaf Berkas Kenaikan Gaji Berkala pegawai yang sudah ditandatangani Berkas Kenaikan Gaji Berkala pegawai yang sudah siap dikirim ke PT

38

STANDAR OPERASIONAL KESEKETARIATAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PENGHARGAAN SATYA LENCANA Dasar Hukum : - UU No. 20 th. 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan - PP No. 1 Th. 2010 tentang Dewan Gelar, tanda Jasa dan Tanda kehormatan - PP NO. 35 Th. 2010 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 20 Tahun 2009 tentang Dewa Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Keterkaitan : - SOP Sub Bagian Umum


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul Kenaikan Gaji Berkala tidak dapat dilaksanakan



Pelaksana No.

Aktivitas

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Mutu Baku Ketua




3



4


1

2

Menyiapkan berkas usulan penghargaan satya lencana


ya

Waktu

Output

15 menit

Mengajukan usul penghargaan satya lencana

15 menit

Berkas usulan

25 menit

Surat Usulan

20 menit


20 menit


30 menit


tidak

5

6



Ya


39




: : : :

Disahkan oleh


SOP SURAT KEPUTUSAN Dasar Hukum : - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No: KMA/007/SK/IV/1994 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No: KMA/080/SK/IV/2006 - UU No. 8 Th. 2004 tentang Peradilan Umum - UU No. 4 Th. 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman - Peraturan MARI No. 01 Th. 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keterkaitan : - SOP Sub Bagian Umum Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul Surat Keputusan tidak dapat dilaksanakan



Pelaksana No.

Aktivitas

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Mutu Baku Ketua


Mengkonsep dan membuat Surat Keputusan


2

Mengetik dan melengkapi kelengkapan Surat Keputusan

ATK, Komputer, Berkas, Buku Kontrol, Buku Kegiatan

3

Meneliti dan mengoreksi Berkas Surat Keputusan dan memparaf

4

Meneliti dan mengoreksi Berkas Surat Keputusan dan memparaf

5

Meneliti dan mengoreksi Berkas Surat Keputusan dan menandatangani Surat Keputusan

6


1

Ya


Tidak Ya

Tidak Ya


Tidak

Ya


Waktu

Output

10 menit

Konsep Surat Keputusan

1 hari

Berkas Surat Keputusan

20 menit

20 menit

Berkas Surat Keputusan yang sudah diparaf

Berkas Surat Keputusan yang sudah diparaf

60 menit

Berkas Surat Keputusan yang sudah ditandatangani

60 menit

Berkas Surat Keputusan yang sudah siap dikirim ke PT

40


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP SURAT MASUK Dasar Hukum : - Instruksi Presiden RI No: 15/1970 - SEMA No. 5 Tahun 1996 ; - Per. Sek. MARI No. 002 Tahun 2012 - Per. MENPAN No. Per/20/M.Pan.04.2006




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul Surat Masuk tidak dapat dilaksanakan


Pelaksana No.

1

2

3

4

5

Aktivitas

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Mutu Baku Ketua

Menerima dan mengagendakan surat yang telah didisposisi oleh KPN, Pansek dan Wasek Memilah surat yang masuk, apabila ada permintaan data maka dikonsepkan balasaannya dan apanila tidak ada permintaan balasan maka surat diarsipkan Mengagendakan Surat Masuk yang tidak perlu dibalas

Meneliti dan mengoreksi Berkas konsep balasan Surat Masuk dan memparaf

6

Meneliti dan mengoreksi Berkas konsep balasan Surat Masuk dan menandatangani Surat Masuk

7

Mencari nomor pengantar dan mengirim surat melalui bagian umum dan mengarsipkan

Ya Tidak

Ya

Ya

Output

10 menit

Surat Masuk


10 menit

Surat Masuk

10 menit

Surat Masuk

20 menit

Berkas konsep balasan Surat Masuk yang sudah diparaf

20 menit

Berkas konsep balsan Surat Masuk yang sudah diparaf


60 menit

Berkas Surat Masuk yang sudah ditandatangani


60 menit

Berkas Surat Masuk yang sudah siap dikirim


Tidak

Waktu



Tidak

Meneliti dan mengoreksi Berkas konsep balasan Surat Masuk dan memparaf



41


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PENGAJUAN TASPEN Dasar Hukum : - Peraturan pemerintah No: 25 Th. 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul TASPEN tidak dapat dilaksanakan


Pelaksana No.

1

2

3

4

5

6

Aktivitas

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Mutu Baku Ketua



Output

15 menit

Mengajukan usul Taspen

15 menit

Berkas usulan

25 menit

Surat Usulan


20 menit



20 menit


30 menit



ya

tidak


Waktu


Menyiapkan berkas usulan TASPEN



Ya


42


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP USUL JABATAN Dasar Hukum : - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas Undangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009, tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MARI untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 118/KMA/SK/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil tenaga teknis pada PT dan pengadilan negeri dalam Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum MARI.




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul Jabatan tidak dapat dilaksanakan


Pelaksana No.

1

2

Aktivitas

Kaur Kepeg

Wasek

Ketua

Persyaratan / Perlengkapan ATK, Komputer, Berkas, Buku Kegiatan

Menerima dan mencatat usulan Jabatan pegawai dalam buku kegiatan

Melengkapi kelengkapan usul jabatan

Pansek

Mutu Baku

Ya


Waktu

Output

10 menit

Permohonan Usulan Jabatan pegawai

1 hari

Berkas Usulan Jabatan pegawai

43


Tidak 3

Meneliti dan mengoreksi Berkas usul Jabatan dan memparaf

4

Meneliti dan mengoreksi Berkas usul Jabatan dan memparaf

5

6

Meneliti dan mengoreksi Berkas usul Jabatan dan menandatangani usul Jabatan


Ya

Tidak Ya

Tidak


ATK, Komputer, Berkas, Cek List Ya


20 menit

20 menit

Berkas Usulan Jabatan pegawai yang sudah diparaf

Berkas Usulan Jabatan pegawai yang sudah diparaf

60 menit

Berkas Usulan Jabatan pegawai yang sudah ditandatangani

60 menit

Berkas Usulan Jabatan pegawai yang sudah siap dikirim ke PT

44




: : : :

Disahkan oleh


SOP USUL KENAIKAN PANGKAT Dasar Hukum : - UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian - PP No.99 Tahun 2000 jo PP No.12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil - PP No.9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan penghentian PNS - Kep. Ka. BKN No.12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS jo PP No. 12 Tahun 2002 - Kep. Ka. BKN No.13 tahun 2003 tgl 21 April 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Keterkaitan : - SOP Sub Bagian Umum


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul Kenaikan Pangkat tidak dapat dilaksanakan



Pelaksana No.

1

2

3

4

Aktivitas

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Mutu Baku Ketua

Membuat usulan Kenaikan Pangkat pegawai dalam buku kegiatan


Melengkapi kelengkapan usul Kenaikan Pangkat

Meneliti dan mengoreksi Berkas usul Kenaikan Pangkat dan memparaf Meneliti dan mengoreksi Berkas usul Kenaikan Pangkat : - Jika usul pegawai maka ditandatangani dan diteruskan ke bagian kepegawaian - Jika usul Hakim maka diparaf dan diteruskan ke Ketua



Ya

Tidak


Ya

Waktu

Output

10 menit

Permohonan Usulan Kenaikan Pangkat pegawai

1 hari

Berkas Usulan Kenaikan Pangkat pegawai

20 menit

Berkas Usulan Kenaikan Pangkat pegawai yang sudah diparaf

Tidak Ya ATK, Komputer, Berkas, Cek List

20 menit

Berkas Usulan Kenaikan Pangkat pegawai yang sudah diparaf

45

5

6

Meneliti dan mengoreksi Berkas usul Kenaikan Pangkat dan menandatangani usul Kenaikan Pangkat


Tidak

ATK, Komputer, Berkas, Cek List Ya


60 menit

Berkas Usulan Kenaikan Pangkat pegawai yang sudah ditandatangani

60 menit

Berkas Usulan Kenaikan Pangkat pegawai yang sudah siap dikirim ke PT

46




: : : :

Disahkan oleh


SOP USUL MUTASI Dasar Hukum : - UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas Undangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian - Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009, tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MARI untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 118/KMA/SK/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil tenaga teknis pada PT dan pengadilan negeri dalam Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum MARI.




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul mutasi tidak dapat dilaksanakan


Pelaksana No.

1

2

Aktivitas

Menerima permohonan usulan mutasi pegawai

Menerima dan mencatat dalam buku permohonan usulan mutasi pegawai dalam buku kegiatan

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Mutu Baku Ketua


Waktu

ATK, Berkas

10 menit


10 menit

Output Permohonan Usulan mutasi pegawai yang telah didisposisi

Permohonan Usulan mutasi pegawai

47

Jika permohonan tidak disetujui maka usul tidak diteruskan 3

Jika permohonan disetujui maka berkas usul mutasi dilengkapi


ya tidak

4

ya

Meneliti dan mengoreksi Berkas usul mutasi dan memparaf tidak

5

6

7

ya

Meneliti dan mengoreksi Berkas usul mutasi dan memparaf Meneliti dan mengoreksi Berkas usul mutasi dan menandatangani usul mutasi

Mencari Nomor surat pengantar usulan untuk dikirim ke PT Denpasar melalui Bagian Umum dan Arsipkan.

1 hari


20 menit


20 menit

Berkas Usulan mutasi pegawai

Berkas Usulan mutasi pegawai yang sudah diparaf

Berkas Usulan mutasi pegawai yang sudah diparaf

tidak ATK, Komputer, Berkas, Cek List ATK, Komputer, Berkas, Buku Kontrol, Buku Disposisi, Buku Kegiatan

60 menit

Berkas Usulan mutasi pegawai yang sudah ditandatangani

60 menit

Berkas Usulan mutasi pegawai yang sudah siap dikirim ke PT

48


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP USUL PENSIUN Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda PNS; - UU No. 8 Tahun 1974 UU No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian - Peraturan Pemerinatah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1981 tentang perawatan Tunjangan Cacat dan Uang Duka; - Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri sipil - Keputusan Kepala BAKN nomor 32 tahun 1994 tentang pertimbangan teknis pensiun Janda/Duda Pensiun PNS yang berpangkat pembina Tk l golongan ruang lV/b ke atas; - Keputusan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Duda sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengggangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Keterkaitan : - SOP Sub Bagian Umum - SOP Keuangan - SOP Pengadilan Tinggi Denpasar


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usul pensiun tidak dapat dilaksanakan

Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol, Buku Kendali, Cek List, Buku Kegiatan, Buku Kegiatan


Pelaksana No.

1

2

3

Aktivitas

Kaur Kepeg

Wasek

Pansek

Mutu Baku Ketua


Menerima usulan pensiun


Meneliti dan mengkoreksi kelengkapan berkas


Mempersiapkan usulan


Waktu

Output

30 menit


30 menit

Dibuatnya ceklist kelengkapan berkas

20 menit

Berkas Usulan

49

4

Memeriksa kelengkapan usulan dan memparaf


Ya

20 menit

Berkas usulan sudah diparaf

tidak tidak 5

6

Memeriksa kelengkapan usulan dan memparaf

ya

Menaikkan ke atas untuk ditandatangani tidak

7

Mempersiapkan pengiriman berkas/ mengarsipkan

8

Mengirimkan berkas


60 menit

Berkas usulan sudah diparaf


60 menit

Berkas usulan sudahh ditandatangani


30 menit

Dicatatnya dalam agenda surat keluar dan diminta bukti pengiriman Dikirimnya berkas usulan ke Pengadilan Tinggi

50




: : : :

Disahkan oleh


SOP PELAPORAN SIMAK BMN Dasar Hukum : - SK KMA Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan - SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan Keterkaitan : - SOP Sub Bagian Umum Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengaduan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana : S-2 Ilmu Hukum S-1 Ilmu Hukum

Peralatan / Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Laporan Pengaduan

Pelaksana No. 1

2

3

4

5

6

Aktivitas

Operator SIMAK BMN

Operator SAKPA

Panitera/ Sekretaris

Mutu Baku KPKN L

KOR WIL

KELENG KAPAN

Mengimput barang masuk sesuai dengan SPM,SP2D dan kwitansi ke dalam aplikasi simak

SP2D dan Aplikasi SIMAK BMN

Melakukan pengiriman dari aplikasi persediaan ke aplikasi SIMAK BMN

Aplikasi SIMAK BMN

Melakukan rekonsiliasi internal dengan bagian Keuangan kemudian dibuatkan berita acara hasil rekonsiliasi internal dengan melakukan pengiriman data (SIMAK BMN ke SAKPA )

Data Rekonsili asi

Pengesahan/Persetujuan Kepala Kantor

Data Rekonsili asi

Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL dengan melampirkan berita acara rekonsiliasi internal dan ADK serta persyaratan lainnya Melakukan pengiriman hasil rekonsiliasi dengan KPKNL ke korwil beserta ADK dan Laporan BMN besera Lampiran-Lampirannya

Berita Acara Rekonsili asi internal dan ADK Berita Acara Rekonsili asi internal dan ADK

WAKTU

30 Menit

5 Menit

30 Menit

5 Menit

1 Hari

1 Hari

OUTPUT Mengimput Ke aplikasi SIMAK BMN

Terkirimnya data persediaan ke aplikasi SIMAK BMN Dibuatnya berita acara hasil rekonsiliasi internal

Mendapatkan Pengesahan/ Persetujuan Mendapatkan Berita Acara hasil rekonsiliasi dari KPKNL Terkirimnya Hasil rekonsiliasi ke Korwil

51


Nomor SOP

:

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

: : :

Disahkan oleh


MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GIANYAR JL. CIUNG WANARA IB GIANYAR

SOP PENGOPERASIAN WEBSITE Dasar Hukum : - SK KMA Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan - SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Kualifikasi Pelaksana : S-2 Ilmu Hukum S-1 Teknik Informatika





Pelaksana No. 1

2

3

4

5

Aktivitas

Staf/ Operator

Pansek

Mutu Baku Hakim

Persiapan data-data baru yang akan di upload ke website Data data Website Di periksa Setelah diperiksa Data Disetujui Untuk di upload

Upload Data Ke Website

Arsip Data

Persiapan/ Perlengkapan Data Baru

30 Menit

Data Baru

10 Menit

Data yang sudah diperiksa

tidak

ya

Waktu

Data yang sudah disetujui

10 Menit

10 Menit

Output

Data Untuk Diupload Data yang sudah diperiksa Data yang sudah disetujui Data sudah terupload di website

52




: : : :

Disahkan oleh


SOP PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN Dasar Hukum : - SK KMA Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan - SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Kualifikasi Pelaksana : S-2 Ilmu Hukum S-1 Ilmu Hukum





Pelaksana No. 1

2

3

4

5

Aktivitas Pengajuan ATK dari tiap bagian

Staff Operator

Pansek

Mutu Baku Wasek

Persiapan/ Perlengkapan Daftar pengajuan barang tiap bagian

Merekap semua kebutuhan dan dibuat daftar rencana pembelian

Daftar Rencana pembelian barang

Mengajukan daftar rekapan untuk persetujuan pembelian barang

Daftar Rencana pembelian barang

Melaksanakan pengadaan sesuai dengan kebutuhan (tiap 1 bulan sekali)

Daftar pembelian barang

Seluruh Pembelian dimasukkan ke dalam aplikasi, kwitansi diserahkan ke bagian keuangan.

Aplikasi persediaan

Waktu

Output

2 hari

Rekapan daftar pengajuan barang

1 hari

1 hari

1 hari

3 hari

Barang ATK 6

Seluruh barang yang telah dipesan oleh tiap bagian kemudian didistribusikan ke masing-masing bagian

1 hari

Rekapan daftar pembelian barang Rekapan daftar pembelian barang Pengadaan barang

Tercatatnya seluruh pembelian barang ke dalam aplikasi persediaan Barang – barang ATK diterima oleh masingmasing

53 bagian

7

Seluruh pengeluaran dicatat dalam buku keluar barang

Buku agenda barang keluar 1 hari

8

9

Stock opname manual dan stock opname untuk aplikasi dilakukan tiap bulan

Buku agenda barang keluar dan aplikasi persediaan

Operator persediaan mengisi aplikasi persediaan dan mengirimkan ke SIMAK BMN setiap akhir semester

Aplikasi persediaan

4 hari

1 hari

Tercatatnya barang dalam buku agenda barang keluar

Terhitungnya barang pakai dan sisa barang

Terkirimnya data persediaan barang ke SIMAK BMN

54


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP PERPUSTAKAAN Dasar Hukum :

-

-

Kualifikasi Pelaksana : SMA

SK KMA Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan


Peralatan / Perlengkapan : ATK, Buku agenda, buku register

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penataan buku-buku perpustakaan tidak dapat berjalan

Pencatatan dan Pendataan : Buku-buku perpustakaan

Pelaksana No.

1

Aktivitas

Penerimaan buku untuk perpustakaan dimasukan ke aplikasi perpustakaan

Penganalisis Laporan

Kaur / Panmud


Aplikasi perpustakaan

Waktu

1 hari

Buku masuk telah terdaftar ke dalam aplikasi perpustakaan Buku masuk telah diberi penomoran

2 Memberikan penomoran pada buku yang sudah dimasukan ke dalam aplikasi perpustakaan

Label buku

1 hari

Buku telah ditata pada rak buku

3 Mengatur penempatan buku pada rak buku perpustakaan sesuai dengan nomor buku

4

Output

Mencatat nama dan tanggal peminjam apabila ada yang meminjam buku pada buku register pinjaman

Rak buku

Buku register peminjam

1 hari

10 menit

Buku yang akan dipinjam telah tercatat

55


MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP TATA PERSURATAN : SURAT KELUAR

Dasar Hukum : - SK KMA Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan - SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Kualifikasi Pelaksana : SMK Administrasi Perkantoran.


Peralatan / Perlengkapan : ATK, Buku agenda

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka surat keluar tidak dapat berjalan

Pencatatan dan Pendataan : Surat Keluar

Pelaksana No.

1

Aktivitas

Menerima dan mencatat surat keluar dalam buku agenda surat keluar

Penganalisis Laporan

Kaur / Panmud


Buku Agenda surat keluar

Waktu

5 menit

Dicatatnya surat keluar dalam buku agenda Surat Keluar memperoleh nomor dan stempel

2

3

Output

Memberikan nomor surat yang sudah distempel dan memasukkan kedalam amplop kemudian menulis alamat tujuan

Stempel dan Amplop

Surat keluar dicatat dalam buku agenda pengiriman surat

Buku agenda pengiriman surat

5 menit

5 menit

Tersimpannya catatan surat dalam buku agenda surat keluar

56

MAHKAMAH AGUNG RI



: : : :

Disahkan oleh


SOP TATA PERSURATAN : SURAT MASUK Dasar Hukum : - SK KMA Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan - SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Kualifikasi Pelaksana : SMK Administrasi perkantoran,


Peralatan / Perlengkapan : ATK, Buku agenda, Lembar disposisi, Kartu Kendali, Buku ekspedisi Pencatatan dan Pendataan : Surat Masuk

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka surat masuk tidak dapat berjalan

No.

1

2

3

4

5

6

7

Aktivitas

Menerima dan mencatat surat dalam buku agenda surat masuk dan diberi nomor Menganalisa surat dan surat diberi lembar disposisi dan kartu kendali Menyampaikan surat masuk kepada KPN kemudian dilanjutkan ke panitera/sekretaris Menyampaikan surat yang berkaitan dengan kepaniteraan untuk diketahui oleh wapan dan surat yang berkaitan dengan keseketariatan untuk diketahui oleh wasek Mencatat surat yang telah didisposisi wapan dan wasek dalam buku ekspedisi surat masuk Surat yang didisposisi oleh wapan disampaikan kepada panmud pidana/ panmud perdata/ panmud hukum Surat yang didisposisi oleh wasek diserahkan kepada kaur umum/ kaur personalia/ kaur keuangan

Penerima Surat

Pelaksana Pansek/ Wapan/ Ketua Wasek

Mutu Baku Panmud/ Kaur


Buku Kendali

Waktu

5 menit

Output

Dicatatnya surat masuk dalam buku kendali Proses

Lembar Disposisi

5 menit

Surat Masuk

45 menit

Surat Masuk

45 menit

Buku Agenda

20 menit

5 menit

5 menit

Surat diketahui dan diparaf oleh KPN dan Panitera / Sekretaris Surat diketahui dan diparaf oleh Wapan / Wasek

Tersimpannya catatan surat dalam buku agenda surat masuk Surat telah sampai dan disimpan serta dilaksanakan oleh masingmasing bagian Surat telah sampai dan disimpan serta dilaksanakan oleh masingmasing bagian

57





SOP Perencanaan Anggaran

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2014 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan laporan keuangan - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2015 - Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER03/PB/2015 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara - Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 003 tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada d Bawahnya

Kualifikasi Pelaksana :

Keterkaitan : -

Peralatan / Perlengkapan : Komputer, Kuitansi,

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi RKAKL-DIPA, Aplikasi Belanja Pegawai, Aplikasi SPM, Aplikasi SAKPA, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank, Buku Pembantu UP,

-

S-1 Ilmu Komputer S-1 Ekonomi Manajemen

58

No.

1

2

3

4

Aktivitas Melakukan Rapat Dalam Rangka sinkronisasi dam Kemantapan penyusunan RKAKL dengan masingmasing Bagian Pengiriman hasil usulan kegiatan Rencana Anggaran ke PT. Denpasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Sementara Pembahasan dan Penelaahan RKA-Kl berdasarkan Pagu Sementara dengan PT. Denpasar

Panitera Sekretaris

Pelaksana Tim Perencanaan Staf/ Operator


Waktu

Output

3 hari

Usulan Rencana Anggaran

1 hari

RKA-KL Pengadilan Negeri Gianyar

Rencana Strategis dan Program Kerja

Usulan Rencana Kegiatan

PT. Denpasar 3 hari

RKA-KL Pagu Sementara

2 hari

Persetujuan PT. Denpasar atas RKA-KL Pagu Sementara

RKA-KL Pagu Sementara

59





SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)



Keterkaitan : -


Peringatan :


-


60

No.

Aktivitas

1.

Penyusunan Kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan Pagu definitive yang diterima dari PT. Denpasar

2.

Pembahasan dan Penelahaan RKAKL berdasarkan Pagu Definitif dengan PT. Denpasar

3.

Penyusunan data Pendukung RKAKL

4.

Pengiriman dan Pengecakan data pendukung ke PT. Denpasar

5. Pengumpulan data RKA-KL kedalam Aplikasi DIPA 6.

Ketua Pengadilan

Pelaksana Kuasa Tim Pengguna Perencanaan Anggaran

Mutu Baku Staf/ Operator


Waktu

Output

Pagu Definitif dari PT. Denpasar

3 hari

RKA-KL Pagu Definitif

RKA-KL Pagu Definitif

2 hari

Persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atas RKA-KL Pagu Sementara

RKA-KL yang telah disetujui oleh PT. Denpasar

1 hari

Data Pendukung RAK-KL

RKA-KL yang telah disetujui oleh PT. Denpasar

1 hari

RKA-KL disetujui untuk dijadikan DIPA

Backup (Software) Aplikasi RKA-KL

2 hari

Aplikasi DIPA-RKAKL

Konsep DIPA

3 hari

Konsep DIPA yang telah Disetujui

Konsep DIPA yang telah disetujui

1 hari

DIPA

DIPA

1 hari

DIPA

Melakukan Pembahasan dan Penelahaan Konsep DIPA dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan Denpasar 7. Penandatanganan dan Penertiban DIPA 8. Penyerahan DIPA secara simbolis

61





Pengajuan Revisi daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)



Keterkaitan : -


Peringatan :


-


62

Aktivitas

Kuasa Pengguna Anggaran

Pelaksana Biro Dirjen Perencanaan Perbendaharan MARI

Mutu Baku KPPN


Waktu

Output

Konsep Revisi DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK)

Konsep Revisi DIPA

1 hari

Konsep Revisi DIPA

2

Persetujuan Revisi DIPA


3

Pengesahan Revisi DIPA

No.

1

4

Penyampaian Revisi DIPA ( Hard Copy dan ADK)

Revisi DIPA

Kelengkapan revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK

3 hari


1 hari

Revisi DIPA yang telah disetujui

1 hari

Revisi DIPA

63





SOP Pengajuan Uang Persediaan



Keterkaitan : -


Peringatan :


-


64

Pelaksana No.

Aktivitas

Bendahara Pengeluaran

PPK

PPSPM

Mutu Baku KPA

KPPN

BO I KPPN


Waktu

Output

Menyusun rencana Kebutuhan Uang Persediaan

Daftar Perhitungan besaran Uang Persediaan

1 hari

Daftar Rincian Jumlah uang yang akan dikelola

2.

Pengujian dan Perhitungan atas usulan Uang Persediaan yang diajukan

DRPP, SPBy, kuitansi Nota pembelian, Faktur Pajak, SSP

2 Jam

SPP

3.

Menguji kebenaran dan keabsahan permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK, menerbitkan perintah pembayaran (SPM)

2 Jam

SPM

1.

4.

5.

6.

7.

Membuat Konsep/Surat Pernyataan Pengajuan UP

Menyampaikan SPM UP ke KPPN Melakukan Penelititan dan Pengujian UP beserta lampirannya Mentransfer UP ke Rekening Bendahara Pengeluaran

SPP, DRPP, SPBy, kuitansi Nota pembelian, Faktur Pajak, SSP

Surat Pernyataan

SPM

30 Menit

SPM dan Lampiranya

2 Jam

SPM dan Lampiranya,ADK

SPM dan Lampiranya,ADK

1 Hari

SP2D

SP2D

1 Hari

Uang Persediaan

65





SOP Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA)



Keterkaitan : -


Peringatan :


-


66

Pelaksana No.

1

2

3

4

5

6

Aktivitas


Waktu

Output

Pengumpulan Dokumen

SSBP, LPJ

1 hari

Data Rekon

Input data di Aplikasi SAKPA

SSBP, LPJ

1 hari

Data Rekon

Data Simak

Data Simak

1 hari

Kelengkapan Data Rekon

Pembuatan Laporan Pendukung Rekonsiliasi KPPN

Melaporkan Ke UAKPA

Staf / Operator

Mutu Baku

KPPN

PN. Denpasar

PT. Denpasar

Data KPPN

1 hari

BAR, Data Rekon LPJ

1-2 hari

Laporan Rekonsiliasi SAKPA

1 Hari

Laporan Kelengkapan Rekonsiliasi Laporan Rekonsiliasi SAKPA Arsip Bulanan Laporan Rekonsiliasi SAKPA

67

STANDAR OPERASIONAL KESEKETARIATAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GIANYAR JL. CIUNG WANARA IB GIANYAR



SOP Pengajuan Remunerasi



Keterkaitan : -


Peringatan :


-


68 Pelaksana No .

1

2

3

Aktivitas

Menyerahkan Rekapitulasi Absen

Mengoreksi Kebenaran Absen Membuat Pengajuan dan Rekapitulasi Remunerasi PN. Gianyar

Staf / Operator

Sub Bagian Kepegawaian

Panitera /Sekreta ris

Mutu Baku KPN

PT. Denp

Persyaratan / Perlengkapan Absensi Pegawai

Absensi Pegawai

Absensi Pegawai, Rek Koran,SPTJM, Kwitansi

Waktu

Output

5 Menit

Absensi Pegawai

30 Menit

Absensi Pegawai

30 Menit

Rekapitula si Remunera si

4

Ditanda tangani oleh PNS Untuk Pertanggung Jawaban di Muka


2 hari

5

Penandatanga n Berkas Permintaan Remunerasi


15 menit


5 Menit


5 Menit

6

7

8

Menyetujui dan Menandatang ani

Diketahui dan DitandaTanga ni oleh Bendahara Mengantar Permintaan Remunerasi PN.Gianyar Ke Tingkat Korwil Pt. Denpasar


1 hari

Absensi Pegawai, Rek Koran,SPTJ M, Kwitansi

Kwitansi

1 hari

Remunera si

Pencairan Dana di Bank 9

Daftar Remunera si yang sudah di tanda tangani Absensi Pegawai, Rek Koran,SPTJ M, Kwitansi Absensi Pegawai, Rek Koran,SPTJ M, Kwitansi Absensi Pegawai, Rek Koran,SPTJ M, Kwitansi

1

SASARAN KERJA PEGAWAI

PENGADILAN NEGERI GIANYAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN 2015

Recommend Documents