LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun Kata Pengantar

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015

Kata Pengantar Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugraha-Nya yang terhingga, sehingga penyusunan LKjIP Tahun 2015

dapat

diselesaikan,

sebagai

bentuk

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2015. LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2015. Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2015 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,

pengorganisasian,

manajemen

keuangan

maupun

koordinasi pelaksanaannya. Bangli, Maret 2016 Bupati Bangli,

I MADE GIANYAR, SH., M. Hum.

LKjIP | KATA PENGANTAR

i


Iktisar Eksekutif Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan

yang

baik,

dimana

instansi

pemerintah

melaporkan

kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli. LKjIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang telah dicanangkan pada RKPD tahun 2015 telah berhasil dicapai dengan mengukur indikator kinerja. Dari 27 Sasaran strategis pembangunan, 46 Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Tahun 2015 sesuai dengan RKPD Tahun 2015, 31 indikator mencapai kriteria sangat baik, 6 dicapai dengan kriteria tinggi, 7 indikator dicapai dengan kriteria sedang, dan 2 sangat rendah yang merupakan indikator Prosentase luas ruang terbuka hijau wilayah perkotaan dan panjang jalan dalam kondisi baik.

LKjIP | IKTISAR EKSEKUTIF

ii


Prioritas Pendidikan No.

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

1.

% APK Paud

89,08

75,00 %

Realisasi Target 68,00 %

Capaian % 90,67%

2.

% anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar sembilan tahun

100%

100 %

100 %

3.

% APK SMA/MA SMK

78,05%

85,00%

83,64%

98,40%

4.

% APM SMA/MA SMK

76,29%

65,00 %

61,30 %

94,31%

5.

% warga melek huruf

85,91%

100%

87,78%

87,78%

6.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

87,67

7.000 orang

4.911 orang

70,16%

7.

Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/S2 (%)

86,36

100%

73,15%

73,15%

100%

Prioritas Kesehatan No.

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

59,32%

100%

Realisasi Target 67,80%

Capaian % 67,80%

8.

% Puskesmas Kondisi Baik

9.

Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)

0,22

0,28

0,25

89,29%

10.

Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk)

1,59

1,7

1,65

97,06%

11.

Angka usia harapan hidup (%)

72,18

75,00

72,37

97,00%


iii

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 12.

Persentase tingkat kecukupan ketersediaan obat di RSUD dan Puskesmas (%)

86,65

100%

91,00%

91,00%

13.

Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%)

92,00

100%

95,00%

95,00%

14.

Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%)

24,61

33,77

33,77

100%

15.

Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)

100

100

100

100%

16.

Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)

73,68

100

75,11

75,11%

17.

Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan

70,71

77,00

72,80

95,71%

18.

Persentase Keluarga memiliki Jamban (%)

68,30

100

73,70

73,70%

Prioritas Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana No.

Indikator Kinerja

19.

Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah)

20.

% Pelayanan pada masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)

21.

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014 1

Realisasi Target 1

82,22

100

92,31

92,31%

0,29

0,29

0,16

55,18%

0

Target

Capaian % 100%


iv


Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)

50,67

50,00

38,61

23.

Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)

24.

Persentase tim penanggulangan bencana yang terdidik

77,22%

6,4

7,1

7,1

100%

100

100%

100

100%

Prioritas Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. No.

Indikator Kinerja

25.

Laju pertumbuhan Ekonomi Jumlah industri kecil

26. 27.

Jumlah menengah

industri

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

5,82

6,00

11,691 230

Realisasi Target 5,57

12.000

11.874

250

235

Capaian % 92,83% 98,95% 94%

Prioritas Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran No.

Indikator Kinerja

28.

Tingkat pengangguran

29.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)

Capaian Tahun 2014 0,75 94,14

Tahun 2015

0,50


100 %

94.45%

Target

Capaian % 74.63% 94.45%

Prioritas Peningkatan Infrastruktur Wilayah Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

No.

Indikator Kinerja

30.

Panjang jalan dalam kondisi Baik (Km)

295,729

733,274


31.

Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik (meter)

287,50

320

287,50

Capaian % 53,05% 89.85%


v

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Prioritas Pertanian dan Ketahanan Pangan No.

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

32.

Produktivitas (Ton/are)

Padi

28.820

30.000

Realisasi Target 28.571

33.

Produksi Arabika (Ton)

Kopi

2.338,38

2.495,19

2.456,36

98,44%

34.

Produksi Jeruk (ton)

45.950

70.698,10

65.145

92,15%

35.

Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

6.397

7.000

6.415

91,63%

36.

Penguatan Cadangan (%)

50

61%

60%

98,36%

Pangan

Capaian % 95,24%

Prioritas Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata Berkelanjutan Capaian Tahun 2014

Tahun 2015

No.

Indikator Kinerja

37.

Jumlah sekaa-sekaa Kesenian yang dibina melalui pentas kesenian

25

25 Sekaa

Realisasi Target 25 sekaa

38.

Cakupan Gelar Seni

56

56 Kali

56 Kali

39.

Kunjungan wisata (orang)

647.493

775.000

610.349

78,75%

40.

Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (dalam Jutaan Rupiah)

6.184,40

18.000

14.144,84

78,58%

Target

Capaian % 100%

100%

Prioritas Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Supremasi Hukum No.

Indikator Kinerja

41.

Jumlah Penanganan Konplik sosial

Capaian Tahun 2014 20

Tahun 2015 Target 20 Kasus

Realisasi Target 20 Kasus

Capaian % 100%


vi


Persentase penanganan keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi wisatawan obyek pariwisata di Penelokan Kintamani Bangli

75

75%

75%

100%

43.

Persentase penanganan kejadian gangguan ketentraman, keamanan dan ketertiban di wilayah Kab.Bangli Persentase penanganan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) per tahun

75

75%

75%

100%

75

75 %

75 %

100%

44.

Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. No.

Indikator Kinerja

45.

Nilai AKIP

46.

Opini BPK

Pemeriksaan

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014 C Disclaimer

B

Realisasi Target B

WTP

WTP

Target

Capaian % C WDP

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

LKjIP | vii IKTISAR EKSEKUTIF


Daftar isi Kata Pengantar.........................................................................

i

Ikhtisar Eksekutif ......................................................................

ii

Daftar Isi .................................................................................

viii

Daftar Tabel .............................................................................

x

BAB I

Pendahuluan .................................................................

1

1.1. Latar Belakang .......................................................

1

1.2. Maksud dan Tujuan .................................................

2

1.3. Sejarah Singkat Kabupaten Bangli .............................

2

1.4. Kondisi Geografis Daerah .........................................

4

1.4.1. Batas Administrasi .........................................

4

1.4.2. Luas Wilayah ................................................

5

1.4.3. Topografi .....................................................

5

1.5. Gambaran Umum Demografi ....................................

7

1.5.1. Jumlah Penduduk ..........................................

7

1.5.2. Indeks Pembangunan Manusia ........................

8

1.6. Kondisi Ekonomi .....................................................

11

1.7. Sistematika Penyajian LKjIP .....................................

13

BAB II Perencanaan Kinerja ......................................................

14

2.1. Pernyataan Visi .......................................................

14

2.2. Pernyataan Misi ......................................................

17

2.3. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah ..................................................................

19

2.3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran .......................

19

2.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah ........................

31

2.4. Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja .......................

43

2.5. Rencana Anggaran Tahun 2015 .................................

52

LKjIP | viii DAFTAR ISI


BAB III Akuntabilitas Kinerja ......................................................

55

3.1. Capaian Kinerja ......................................................

56

3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja .........................

62

3.3. Realisasi Anggaran .................................................. 116 BAB IV Penutup ....................................................................... 117

LKjIP | DAFTAR ISI

ix


Daftar Tabel Tabel 1.1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Per Per Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2014 ..........

Tabel 1.2

8

Nilai IPM Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 20122014 ......................................................................

10

Tabel 1.3

PDRB Kabupaten Bangli Tahun 2014 ..........................

12

Tabel 2.1

Prioritas dan sasaran strategis pembangunan Daerah Tahun 2015 Kabupaten Bangli ...................................

36

Tabel 2.2

Program untuk pencapaian sasaran Tahun 2015 ...........

41

Tabel 2.3

Penetapan Kinerja ...................................................

44

Tabel 2.4

Rencana Anggaran untuk pencapaian sasaran ..............

52

Tabel 3.1

Skala nilai peringkat Kinerja ......................................

55

Tabel 3.2

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2015 ....................

56

Tabel 3.3

Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 1 Pendidikan ..............................................................

63

Tabel 3.4

APK/APM SMA/SMK/MA Kabupaten Bangli ..................

67

Tabel 3.5

Jumlah Guru kualifikasi Pendidikan S1 dan S2 ..............

71

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 2 Kesehatan ..............................................................

Tabel 3.7

Jumlah

Sarana

Kesehatan

Menurut

Kepemilikan

Kabupaten Bangli Tahun 2015 ................................... Tabel 3.8

74

Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 3 Kesehatan

Lingkungan

Hidup,

Tata

Ruang

dan

Pengelolaan Bencana ............................................... Tabel 3.9

72

81

Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 4 Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial ...........

LKjIP | DAFTAR TABEL

86

x

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Tabel 3.10 Presentase laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 Kabupaten Bangli Tahun 2011-2014 .......

89

Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 5 Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran ............ Tabel 3.12 Tingkat

Partisipasi

Angkatan

Kerja

dan

91

Tingkat

Pengangguran .........................................................

93

Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 6 Peningkatan Infrastruktur Wilayah .............................

96

Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 7 Pertanian dan Ketahanan Pangan ...............................

97

Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 8 Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata Berkelanjutan .. Tabel 3.16 Perbandingan

Kontribusi

103

Sektor Pariwisata Terhadap

Hasil Retribusi Daerah Tahun 2014 – 2015 ..................

106

Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 9 Peningkatan

Keamanan, Ketertiban

dan

Supremasi

Hukum ...................................................................

107

Tabel 3.18 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 10 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ............................

110

Tabel 3.19 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 .....................

116

LKjIP | DAFTAR TABEL

xi


BAB I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan

dan

akuntabel

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli. Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran

pencapaian

target

kinerja

ini

dilakukan

dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban

kinerja

suatu

instansi

dalam

mencapai

tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKJIP tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP | PENDAHULUAN

1

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 1.2. Maksud dan Tujuan LKJIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk

meningkatkan

kinerja

pemerintahan

melalui

perbaikan

pelayanan publik, selain itu LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah

selama

kurun

waktu

1

tahun

dalam

mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

1.3. Sejarah Singkat Kabupaten Bangli Menurut Prasasti Pura Kehen kini tersimpan di Pura Kehen, diceritakan

bahwa

pada

zaman silam di Desa Bangli berkembang wabah penyakit yang

disebut

kegeringan

yang menyebabkan banyak penduduk Penduduk masih

meninggal. lainnya

hidup

dan

yang sehat

menjadi ketakutan setengah mati, sehingga mereka berbondongbondong meninggalkan desa guna menghindari wabah tersebut.

LKjIP | PENDAHULUAN

2

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Akibatnya

Desa

Bangli

menjadi

kosong

karena

tidak

ada

seorangpun yang berani tinggal disana. Raja Ida Bhatara Guru Sri Adikunti Ketana yang bertahta kala itu dengan segala upaya berusaha mengatasi wabah tersebut. Setelah keadaan pulih kembali sang raja yang kala itu bertahta pada tahun Caka 1126, tanggal 10 tahun Paro Terang, hari pasaran Maula, Kliwon, Chandra (senin), Wuku Klurut tepatnya tanggal 10 Mei 1204, memerintahkan kepada putra-putrinya yang bernama Dhana Dewi Ketu agar mengajak penduduk

ke

memperbaiki

Desa

Bangli

guna

rumahnya

bersama-sama masing-masing

membangun sekaligus

menyelenggarakan upacara/yadnya pada bulan Kasa, Karo, katiga, Kapat, Kalima, Kalima, Kanem, Kapitu, kaulu, Kasanga, Kadasa, Yjahstha dan Sadha. Disamping itu beliau memerintahkan kepada seluruh penduduk agar menambah keturunan di wilayah Pura Loka Serana di Desa Bangli dan mengijinkan membabat hutan untuk membuat sawah dan saluran air. Untuk itu pada setiap upacara besar penduduk yang ada di Desa Bangli harus sembahyang. Pada saat itu juga, tanggal 10 Mei 1204, Raja Idha Bhatara Guru Sri Adikunti Katana mengucapkan pemastu yaitu: “Barang siapa yang tidak tunduk dan melanggar perintah, semoga orang itu disambar petir tanpa hujan atau mendadak jatuh dari titian tanpa sebab, mata buta tanpa catok, setelah mati arwahnya disiksa oleh Yamabala, dilempar dari langit turun jatuh ke dalam api neraka.” Bertitik tolak dari titah-titah Sang Raja yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 1204, maka pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya Kota Bangli.

LKjIP | PENDAHULUAN

3

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 1.4. Kondisi Geografis Daerah 1.4.1. Batas Administrasi Kabupaten Bangli memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut

:

Kabupaten

Karangasem

(Timur),

Buleleng Kabupaten

(Utara),

Kabupaten

Klungkung

(Selatan),

Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung (Barat). Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangli

LKjIP | PENDAHULUAN

4

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 1.4.2. Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Bangli sebesar 520,81 km2 atau 9,25 % dari luas wilayah Provinsi Bali.

1.4.3. Topografi Topografi wilayah Kabupaten Bangli berada pada ketinggian antara

100–2.152 mdpl, dengan puncak tertinggi adalah

Puncak

Penulisan.

Secara

umum

rentang

ketinggian

wilayah

Kecamatan

Susut

(225–950

mdpl),

Kecamatan

Bangli

(200–1.175

mdpl),

Kecamatan

Tembuku (300–891 mdpl) Kecamatan

dan Kintamani

(100–2.152

mdpl).

Kelerengan

wilayah bervariasi antar wilayah kecamatan dan secara umum berada pada kondisi dataran sampai landai (0-15

LKjIP | PENDAHULUAN

5

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 persen)

seluas

12,11

persen

dari

luas

wilayah,

bergelombang (15-30 persen) seluas 21,70 persen dari luas wilayah, curam (30-40 persen) seluas 18,18 persen dari luas wilayah dan sangat curam (lebih dari 40 persen) seluas 48,01 persen luas wilayah. Kondisi datar relatif hanya terdapat pada kawasan kaki Gunung Batur, landai dan bergelombang pada wilayah Kecamatan

Susut,

Bangli

dan

Tembuku

sedangkan

bergelombang dan curam serta sangat curam pada wilayah Kecamatan Kintamani. Hidrologi wilayah terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan terdiri dari Danau Batur

dan

beberapa

Kabupaten Bangli.

sungai

yang

melintasi

wilayah

Jumlah potensi mata air di Kabupaten

Bangli tersebar di 88 buah titik di 42 desa dengan debit total 1.534,30 ltr/dt. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah umumnya pendek dan jenis alirannya bersifat ephemeral, yang sebagian besar terletak di sebelah Utara, sedangkan yang mengalir ke bagian Selatan lebih panjang, aliran sungainya kebanyakan bersifat perenmial. Dilihat dari pembagian wilayah, Bangli hanya memiliki 4 kecamatan dan

72

desa/kelurahan.

Bangli

bagian

utara

adalah

Kecamatan Kintamani dengan luas 70 persen wilayah Bangli, sedangkan 30 persen luas wilayah lainnya berada pada Bangli bagian selatan yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku. Perbedaan wilayah di Bangli cukup signifikan diikuti perbedaan topografi wilayah, dan iklim yang cukup mencolok. Kecamatan Kintamani memiliki topografi yang bergelombang hingga berbukit, dengan tingkat kemiringan

LKjIP | PENDAHULUAN

6

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 lahan berkisar antara 0 s.d. 60%. Daerah ini terletak berada pada ketinggian 900 s.d. 1.550 mdpl. Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian. Kintamani termasyur dengan hortikultura, dengan produk unggulan kopi arabika, jeruk kintamani dan komoditas yang kini tengah dikembangkan yaitu terong belanda.

1.5. Gambaran Umum Demografi 1.5.1. Jumlah Penduduk Penduduk merupakan aset vital dalam suatu pembangunan. Penduduk

dapat

pembangunan

menjadi

sekaligus.

objek

dan

subjek

Pembangunan

dapat

dalam berjalan

dengan optimal apabila penduduk ikut serta berpartisipasi secara aktif di dalamnya merupakan peran penduduk sebagai

subjek.

Sedangkan

penduduk

sebagai

objek

pembangunan dimana bahwa karakteristik penduduk dari berbagai

dimensi

merupakan

ukuran

keberhasilan

pembangunan. Secara umum laju pertumbuhan penduduk Bangli mengalami penurunan. Fenomena ini dapat menjadi indikator keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Laju

pertumbuhan

penduduk

dapat

ditekan

hingga

mencapai 1,17 persen untuk Provinsi Bali dan 0,59 persen untuk

Kabupaten

Bangli

di

tahun

2015.

Kesadaran

masyarakat untuk mengikuti program KB telah membantu pemerintah untuk mengendalikan ledakan jumlah penduduk yang

terbukti

dengan

penurunan

laju

pertumbuhan

penduduk. Hasil ini menunjukkan bahwa penduduk Bangli sudah

berpartisipasi

aktif

dalam

pengendalian

jumlah

LKjIP | PENDAHULUAN

7

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 penduduk

yang

sesuai

dengan

tujuan

dalam

MDGs

(Millenium Development Goals). Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2014 Luas

Penduduk

(Km2)

(Jiwa)

(1)

(2)

(3)

(4)

Susut

49,31

44 080

894

Bangli

56,26

50 080

890

Tembuku

48,32

34 420

712

Kintamani

366,92

92720

253

Kab. Bangli

520,81

221 300

425

Wilayah

Jiwa/km2

Sumber : Bangli Dalam Angka 2015

1.5.2. Indeks Pembangunan Manusia Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan,

digunakan

angka

umur

harapan

hidup.Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan ratarata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan

LKjIP | PENDAHULUAN

8

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 angka harapan hidup yaitu anak lahir hidup dan anak masih hidup. Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

atau

Human

Development Index (HDI) merupakan alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu negara. IPM sebagai suatu indikator ukuran kualitas hidup manusia dibangun melalui 4 komponen dasar yaitu : angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian di bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai komponen yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM Bangli tahun 2014 sebesar 65,75 mengalami peningkatan dari tahun 2013. Secara peringkat Bangli masih menduduki peringkat ke 7 sama seperti pada tahun 2013. Capaian IPM terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah terus berbenah dalam pelaksanaan progam terkait

pembangunan

manusia.

Apabila

dianalisis

dari

reduksi shortfall IPM Kabupaten Bangli sebesar 0,81 artinya bahwa pembangunan manusia di Bangli pada tahun 2014 telah mengurangi jarak tempuh IPM tahun lalu menuju titik

LKjIP | PENDAHULUAN

9

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 ideal (IPM = 100) sebanyak 0,81 persen. Semakin besar nilai reduksi shortfall maka semakin banyak jarak tempuh yang dikurangi atau dalam artian semakin cepat daerah tersebut mencapai IPM kondisi ideal. Komponen IPM adalah usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Umur harapan hidup menunjukkan

peningkatan

derajat

kesehatan.

Secara

parsial capaian komponen penyusun IPM Bangli adalah : angka harapan hidup 69,44 tahun, harapan lama sekolah 11,15 tahun, rata-rata lama sekolah 6,38 tahun serta pengeluaran

per

kapita

yang

disesuaikan

sebesar

10.469.470 rupiah pertahun di tahun 2014. Tabel. 1.2 Nilai IPM Kabupaen/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012-2014 Kabupaten

2012

2013

2014

(1)

(2)

(3)

(4)

Jembrana

67,94

68,39

68,67

Tabanan

71,69

72,31

72,68

Badung

77,26

77,63

77,98

Gianyar

73,36

74,00

74,29

Klungkung

67,64

68,08

68,30

Bangli

64,53

65,47

65,75

Karangasem

62,95

63,70

64,01

Buleleng

68,29

68,83

69,16

Denpasar

80,45

81,32

81,65

Provinsi Bali

71,62

72,09

72,48

Sumber BPS

LKjIP | 10 PENDAHULUAN

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 1.6. Kondisi Ekonomi Daerah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu region dalam periode waktu tertentu. Produk domestik adalah semua barang dan jasa sebagai

hasil dari

kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik (Kabupaten Bangli) tanpa melihat apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan

ekonomi

suatu

daerah dapat

tercermin melalui

pertumbuhan nilai PDRB. Nilai tambah yang tercipta di Kabupaten Bangli sebesar 4,381 trilyun rupiah dalam hal ini adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2014. Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan menghasilkan nilai tambah sebesar 3,472 triliyun rupiah.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Tabel 1.3 PDRB Kabupaten Bangli Tahun 2014 (Milyar Rupiah) LAPANGAN USAHA

ADHK (2010=100)

ADHB

(1)

(2)

(3)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

900,30

1178,13

87,89

113,68

341,20

418,38

Pengadaan Listrik dan Gas

1,13

1,02

Pengadaan Air, Pengelolaan sampah,

2,37

2,51

Konstruksi

261,04

332,77

Perdagangan Besar dan Eceran;

349,24

435,83

44,36

57,79

399,99

590,59

Informasi dan Komunikasi

169,07

178,92

Jasa Keuangan dan Asuransi

922,22

121,46

Real Estat

122,45

145,93

19,29

23,26

453,32

498,22

Jasa Pendidikan

81,06

99,24

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

51,18

61,06

Jasa-jasa lainnya

96,11

122,86

3.472,22

4.381,65

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

Limbah dan Daur Ulang

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib

PDRB Sumber : BPS, PDRB 2014


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 1.7. Sistematika Penyajian LKjIP Bab I

: Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah Pemerintah Kabupaten Bangli, kondisi geografis, data demografi dan kondisi ekonomi daerah, serta sistematika penyajian.

Bab II

: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat Pengelolaan Kinerja Daerah, Rencana Strategis Daerah,

Tema-Prioritas

dan

Sasaran

Pembangunan

Daerah 2015 dan Penetapan Kinerja tahun 2015. Bab III : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab Bangli Berisi

penjelasan

singkat

tentang

Capaian

Sasaran

Strategis tahun 2015, juga Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Stratesis Prioritas yang diuraikan per Sasaran dan Kinerja Keuangan Daerah. Bab IV : Penutup Berisi

ringkasan

dan

kesimpulan

terkait

pencapaian

kinerja dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.



BAB II Perencanaan Kinerja 2.1. PERNYATAAN VISI Dalam

rangka

penyelengaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bangli secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Bangli yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat Bangli yang GITA SANTI (Gigih, Ikhlas, Takwa, Aspiratif, Sejahtera, Aman, Nyaman, Tertib dan Indah) berlandaskan Tri Hita Karana” Sebagai sebuah kata, GITA memiliki makna nyanyian suci Tuhan sebagai

petunjuk

hidup

dan

SANTI

bermakna

kedamaian.

Kedamaian adalah kondisi idaman semua insan yang akan dapat terwujud dengan selalu mengikuti petunjuk atau ajaran suci Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah akronim kata GITA digunakan untuk dua jenis pemaknaan. Yang pertama, merupakan gabungan dari Gianyar – Sedana Artha, sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangli periode 2010-2015 dan yang kedua tergabung dalam GITA SANTI yang mengandung makna kondisi ideal seperti di bawah ini. GIGIH, di dalamnya terkandung makna semangat, ulet dan memiliki kepastian pendirian serta kerja keras. Masyarakat Bangli harus memiliki kegigihan yang lebih untuk menutupi kekurangan, misalnya dalam bidang anggaran. Tekad untuk berbenah diri guna dapat lebih mandiri harus didengungkan ke seluruh hati masyarakat sehingga menjadi pemacu dalam pembangunan Bangli ke depan. Motto Pembangunan :

LKjIP | 14 PERENCANAAN KINERJA

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 “Membangun Bali dari Bangli, Membangun Bangli dari Desa, membangun Desa dari Keluarga.” IKHLAS, bermakna tulus hati, jujur dan tanpa pamrih. Konsep ngayah/mengabdi tanpa pamrih menjadi dasar filosofinya. Dengan segala bentuk kekurangan material, Bangli hanya bisa bangkit dengan

keikhlasan

ngayah

untuk

mengabdi

kepada

rakyat.

Kegigihan yang dibarengi keikhlasan dipastikan menjadi dasar bagi kesuksesan Bangli ke depan. TAKWA, di dalamnya terkandung makna taat dan patuh pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa serta takut melakukan pelanggaran terhadap ajaran-Nya. Artinya, membangun Bangli ke depan tidak boleh melepaskan ajaran agama dengan konsepsi mencegah diri untuk berbuat salah sebagai pendukung mewujudkan Bangli yang GITA SANTI berlandaskan Tri Hita Karana

serta mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi yang menjadi prioritas unggulan program bagi bupati dan wakil bupati terpilih. Motto Pemberantasan Korupsi : “Bangli Maju Tanpa Korupsi.” ASPIRATIF,

mengandung

keinginan dan cita-cita.

makna

sikap

menghargai

harapan,

Artinya suara masyarakat secara umum

maupun melalui perwakilannya di lembaga legislatif selalu akan diupayakan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dengan demikian aspiratif akan menjadi fondasi juga dalam mengabdi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Motto Pelayanan : “Sewanam paramo Dharmah” “Melayani Merupakan Kewajiban Yang Mulia”


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 SEJAHTERA, mengandung makna makmur, terlepas dari segala macam kesulitan. Peningkatan kualitas kehidupan lebih difokuskan pada pengentasan kemiskinan

sehingga

secara

simultan

dapat

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. AMAN di dalamnya terkandung makna: bebas dari gangguan, terlindungi, pasti dan tidak meragukan, tidak berisiko serta tentram tidak merasa takut. Artinya keamanan masyarakat harus terjamin dengan mengoptimalkan perangkat pemerintah yang berfungsi mengayomi kehidupan masyarakat secara umum. Ketika keamanan terjamin,

maka

ketika

itu

kondusivitas

pembangunan

akan

terwujud. NYAMAN, makna yang terkandung adalah sehat, segar, sedap dan sejuk. Kenyamanan mengandung dua sisi kepentingan, kenyamanan

secara

fisik

dan

kenyamanan

secara

yaitu psikis.

Kenyamanan fisik akan terwujud dengan meningkatkan pengelolaan komponen-komponen

yang

berpengaruh

secara

fisik

seperti

pembiasaan pola hidup sehat yang didukung oleh kondisi fisik lingkungan yang indah. Sementara yang lebih penting adalah mewujudkan kenyamanan psikis manusianya. Hal ini akan bisa terwujud bila terbebas dari rasa takut, terjadi pelayanan dengan dasar cinta kasih, serta terbebas dari arogansi kekuasaan. Untuk mewujudkan ini tidak terlepas dari konsep tertib yang juga menjadi acuan pembangunan di Bangli. TERTIB, di dalamnya terkandung makna teratur, mengikuti aturan, rapi serta sopan. Pemerintahan Bangli bertekad untuk menjunjung konsep tertib dan taat pada aturan yang ada sebagai cerminan Reformasi birokrasi.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 INDAH, mengandung makna cantik, bagus dan elok. Kata indah lebih mengarah pada penampilan fisik daerah Bangli. Keindahan lingkungan harus diwujudkan mengingat bahwa kita semua sangat membutuhkannya. Di samping itu keindahan adalah pendukung potensi pariwisata yang dimiliki oleh Bangli. Keindahan Bangli perlu ditata secara benar dan berkesinambungan sehingga kita merasa nyaman

dan

wisatawan

merasa

senang

datang

ke

Bangli.

Keindahan harus diwujudkan di semua tempat: mulai dari rumah tangga, tempat kerja, tempat persembahyangan bahkan sampai ke kuburan sekalipun yang pada akhirnya terbangun keindahan Bangli secara keseluruhan yang sekaligus merupakan bentuk implemtasi konsep Tri Hita Karana. 2.2. PERNYATAAN MISI Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, maka dirumuskan misi utama yang harus dipertanggungjawabkan seperti di bawah ini. 1.

Membangkitkan perekonomian lokal pada umumnya dengan perluasan investasi di bidang pertanian, pariwisata industri kecil dan sumber daya manusia serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat khususnya, seperti: pangan, sandang dan papan.

2.

Meningkatkan mendorong

pendapatan pertumbuhan

pengembangan

perkapita

masyarakat

perekonomian

simpul-simpul

ekonomi

rakyat rakyat,

dengan melalui

utamanya

pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.



Meningkatkan

pendapatan

asli

daerah

pemungutan yang efisien dan efektif

dengan

sistem

dengan mendorong

peningkatan kesadaran masyarakat. 4.

Menekan

serendah-rendahnya

angka

pengangguran

dan

kemiskinan dengan penyediaan sumber-sumber pendanaan dan

ketepatan

alokasi

investasi

pembangunan

melalui

penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. 5.

Mengembangkan

menejemen

pengelolaan

pendidikan,

kesehatan, pariwisata dan lingkungan dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat menurut situasi dan kondisi yang berkembang serta menjamin keberlanjutan (sustinabelitas) program pembangunan. 6.

Meningkatkan disiplin kerja di kalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membentuk rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing dengan selalu dilandasi rasa bakti dan sradha kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

7.

Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih,

demokratis,

efisien dan efektif serta mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan selalu berpegang pada peraturan hukum yang ada. 8.

Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

untuk

pemberdayaan

dalam

upaya

sejahtera,

aman,

pembangunan

masyarakat masyarakat

dan Bangli

kemitraan yang

nyaman, dan indah atau SANTI.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 2.3. PENETAPAN

TUJUAN,

SASARAN

DAN

PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN Misi 1 : “Membangkitkan perekonomian lokal pada umumnya dengan

perluasan

investasi

di

bidang

pertanian,

pariwisata industri kecil dan sumber daya manusia serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat khususnya, seperti: pangan, sandang dan papan”, dengan tujuan: 1. Meningkatnya

pemberdayaan

mewujudkan

masyarakat

perekonomian

lokal

untuk

(ekonomi

kerakyatan) yang inovatif, kreatif, unggul, berbasis pada

pertanian,

pariwisata,

industri

kecil

dan

koperasi, dengan sasaran : 1.1. Meningkatnya

kualitas

tercukupinya

kehidupan

kebutuhan

dasar

dan pokok

masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan,

pendidikan

dan

tersedianya

lapangan kerja. 2. Meningkatnya

perekonomian

lokal

melalui

peningkatan iklim usaha yang kondusif yang dapat menarik investasi, dengan sasaran : 2.1. Meningkatnya

Pertumbuhan

mengikutsertakan sebanyak-banyaknya

dan

ekonomi

dapat

masyarakat

yang

dinikmati terutama

masyarakat miskin ( Pro poor growth ) 3. Meningkatnya usaha

pemberdayaan

pemenuhan

kebutuhan

masyarakat pokok

dalam

sandang,

pangan, dan papan, dengan sasaran :


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 3.1. Meningkatnya iklim investasi untuk perluasan investasi

pertanian

perkebunan, perikanan

tanaman

perhutanan,

yang

pangan,

perternakan

disesuaikan

dengan

dan

kondisi

wilayah, pola tata ruang, dan upaya pelestarian lingkungan hidup. 3.2. Meningkatnya terhadap

akses

pemenuhan

masyarakat

miskin

kebutuhan

pokok

sandang, pangan dan papan. 4. Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Kohesi Sosial melalui usaha penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bangli guna mewujudkan ekonomi dan pemberdayaan

masyarakat

berbasis

pengetahuan,

dengan sasaran : 4.1. Terwujudnya kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. 4.2. Meningkatnya peras kelembagaan dan daya dukung iptek/libangyasa dalam pengembangan kemampuan absorsi oleh industri, khususnya UKM. 4.3. Meningkatnya meningkatnya

kolaborasi difusi

bagi

inovasi

inovasi,

dan

praktik

baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatnya pelayanan berbasis teknologi. 4.4. Meningkatnya

budaya

inovasi

dan

kohesi

daerah. 4.5. Meningkatnya keterpaduan

pemajuan sistem

inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 4.6. Terciptanya

penyelarasan

dengan

perkembangan global. Misi 2 : ”Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi,

serta

pariwisata

yang

didukung

dengan

infrastruktur yang memadai”, dengan tujuan: 1. Meningkatnya

pendapatan

perkapita

masyarakat

dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran : 1.1. Meningkatnya daya saing bagi barang dan jasa yang

memiliki

bersaing

di

tingkat pasar

kemampuan

lokal,

untuk

nasional

dan

internasional. 2. Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi

melalui

pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif, dengan sasaran : 2.1. Meningkatnya keseluruhan

partisipasi pembangunan

masyarakat untuk

dalam

menopang

pertumbuhan ekonomi daerah. 2.2. Meningkatnya perternakan,

daya

saing

sektor

perkebunan,

pertanian kehutanan,

perikanan, pariwisata industri kecil, mikro dan menengah serta koperasi yang kreatif berdaya saing dan produktif.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 3. Menguatnya

ketahanan

pertanian,

perkebunan,

perikanan,

industri

ekonomi

lokal

perhutanan,

kecil,

berbasis

peternakan

perdagangan,

lembaga

keuangan dan koperasi, serta pariwisata, dengan sasaran : 3.1. Meningkatnya sumber-sumber

ekonomi lokal

yang unggul dan berdaya saing lokal, regional dan global 3.2. Meningkatnya peran UMKM, lembaga keuangan mikro,

koperasi

sebagai

sentra

ekonomi

masyarakat 4. Meningkatnya

sistem

pendukung

manajemen

pembangunan untuk mendukung kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, dengan sasaran : 4.1. Meningkatnya

penggunaan

teknologi

pengolahan pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan serta industri kecil, mikro dan menengah serta sektor perdagangan dan koperasi. 4.2. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya yang didukung oleh pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan industri kecil. 4.3. Meningkatnya produk

daya

komoditas

saing ekspor

dan dan

diversifikasi perdagangan

domestik. 5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pola peruntukan tata ruang wilayah (RTRW), dengan sasaran :


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 5.1. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan pembangunan untuk mendukung kemajuan

ekonomi,

sosial,

dan

budaya

masyarakat. 5.2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat secara merata dan proporsional. Misi 3 : “Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sistem pemungutan yang efisien dan efektif dengan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat”, dengan tujuan: 1. Meningkatnya

pengelolaan

potensi

PAD

yang

akuntabel, jujur, dan trasnparan, dengan sasaran : 1.1. Optimalnya pengelolaan PAD Kabupaten Bangli 1.2. Meningkatnya kinerja pengelola PAD 2. Meningkatnya potensi sumber-sumber PAD untuk pembeayaan pembangunan daerah, dengan sasaran : 2.1. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah 3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kewajiban retribusi daerah dan pajak daerah lainnya, dengan sasaran : 3.1. Meningkatnya

Meningkatnya

pembangunan

sektor ekonomi yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD secara langsung 3.2. Meningkatnya

pemahaman

dan

partisipasi

masyarakat terhadap kewajiban retribusi dan pajak daerah.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Misi 4 : “Menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan

dengan

penyediaan

sumber-sumber

pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja”, dengan tujuan: 1. Menurunnya

laju

pertumbuhan

penduduk,

angka

pengangguran, dan kemiskinan, dengan sasaran : 1.1. Meningkatnya kependudukan

sistem dan

administrasi

manajemen

pengelolaan

kependudukan 1.2. Menurunnya dengan

laju

pertumbuhan

meningkatkan

penduduk

pelaksanaan

gerakan

keluarga berencana dan perlindungan anak 2. Terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif sebagai sumber pendanaan dan meningkatnya daya saing perekonomian daerah dengan sasaran : 2.1. Meningkatnya akses investasi sampai polosok daerah di daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat 3. Meningkatnya kapasitas pendukung infrastruktur fisik yang memadai dan investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk penciptaan lapangan kerja dengan sasaran : 3.1. Meningkatnya

infrastruktur

wilayah

guna

mendukung investasi di bidang ekonomi yang mampu meningkatkan kesempatan kerja guna kesejahteraan masyarakat Bangli


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 4. Meningkatnya

akses

penduduk

miskin

dan

pengangguran secara terpadu lintas sektor dalam program pembangunan daerah dengan sasaran : 4.1. Menurunnya

angka

pengangguran

dan

kemiskinan 5. Meningkatnya

keterampilan

pencari

kerja

serta

pengembangan kemampuan lembaga tripartit dalam hal keamanan, keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku,

dengan sasaran : 5.1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan calon pencari kerja 5.2. Meningkatnya hubungan yang harmonis antar lembaga

tripartit

dalam

hal

keamanan,

keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku Misi 5 : “Mengembangkan manajemen pengelolaan pendidikan, kesehatan,

pariwisata

dan

lingkungan

dengan

mengedepankan kebutuhan masyarakat menurut situasi dan

kondisi

yang

berkembang

serta

menjamin

keberlanjutan (sustinabelitas) pogram pembangunan”, dengan tujuan : 1. Meningkatnya perluasan akses, ketersediaan, dan mutu serta daya saing pendidikan bagi masyarakat, dengan sasaran :


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 1.1. Meningkatnya

kinerja

pendidikan

yang

menjamin tercapainya sistem pendidikan yang efisien, efektif, dan berkualitas dan tersedianya data informasi pendidikan yang lengkap untuk layanan masyarakat. 1.2. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi yang baik sehingga tercapai suasana proses belajar mengajar yang kondusif 1.3. Meningkatnya

sumber

daya

kependidikan yang memadai

manusia

sesuai

dengan

spesifikasinya dan distribusi yang merata 1.4. Meningkatnya pemerataan

angka

partisipasi

pendidikan

serta

dan

tingkat

meningkatkan

secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan

Program

Wajib

Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan

akses

masyarakat

dan

kualitas

pelayanan kesehatan, dengan sasaran : 2.1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan secara optimal 2.2. Meningkatnya

manajemen

kesehatan

yang

menjamin tercapainya sistem kesehatan yang efisien,

efektif,

berkualitas,

dan

berkesinambungan 2.3. Meningkatnya derajat kesehatan dan kebersihan lingkungan


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 3. Meningkatnya penyerapan

peran

tenaga

perolehan

devisa,

masyarakat

sektor

kerja,

pariwisata

kesempatan

meningkatnya

dan

dalam

berusaha,

kesejahteraan

perekonomian

daerah

yang

dicerminkan dari meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB dan semakin meningkatnya kontribusi pariwisata budaya

dalam

daerah

pengembangan

dan

dan

lingkungan

pelestarian

hidup,

dengan

sasaran : 3.1. Meningkatnya

peranan

sektor

pariwisata

sebagai sumber potensial dalam penciptaan pendapatan masyarakat, penyerapan lapangan kerja

dan

penerimaan

pajak

dan

retribusi

daerah, serta pembangunan pariwisata sebagai wahana

pelestarian

budaya

dan

lingkungan

hidup untuk pembangunan berkelanjutan 4. Terwujudnya

pembangunan

berkelanjutan

yang

berwawasan lingkungan berdasarkan

keseimbangan,

keselarasan

dinamis

dan

keserasian

yang

yang

didukung oleh sumber daya kultur dan aspek sosial budaya

sesuai

dengan

Tri

Hita

Karana,

dengan

lingkungan

hidup

sasaran : 4.1. Meningkatnya

kualitas

masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan dengan

berdasarkan

Tri

Hita

Karana

yang

dipadukan dengan teknologi modern


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Misi 6 : “Meningkatkan

disiplin

kerja

dikalangan

aparatur

pemerintah, swasta dan masyarakat untuk membentuk rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing masing dengan selalu dilandasi rasa bakti dan sradha kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Mahaesa”, dengan tujuan: 1. Terwujudnya

aparatur

yang

bersih,

profesional,

bertanggungjawab dan untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat, dengan sasaran : 1.1. Terciptanya

pemerintahan

yang

bersih

dan

berwibawa yang mampu memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih efisien dan optimal 1.2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas

dan

administrasi

pemerintahan yang memadai 1.3. Tewujudnya

pemerintahan yang bersih,

demokratis, bertanggungjawab, efisien, efektif dan

produktif

pelayanan

yang

untuk

dapat

prima

memberikan

kepada

seluruh

masyarakat 2. Terwujudnya aparatur yang gigih, iklas, takwa, dan aspiratif yang dilandasi rasa bakti pada Sang Hyang Widhi,

bakti

sesama

lingkungan

guna

kreativitas

untuk

manusia

serta

mengembangkan mampu

bakti

pada

inovasi

dan

memberikan

pelayanan

yang optimal, dengan sasaran :


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 2.1. Meningkatnya rasa keimanan dan rasa sradha bakti terhadap Hyang widhi Wace/Tuhan Yang Maha Esa, untuk menciptakan aparatur yang jujur, bersih dan bertanggungjawab 2.2. Meningkatnya

inovasi

dilandasi rasa bakti

kreativitas

yang

bakti pada Sang Hyang Widhi,

sesama

lingkungan

dan

manusia

untuk

serta

bakti

mampu

pada

memberikan

pelayanan yang optimal Misi 7 : “Menyelenggarakan demokratis,

pemerintahan

efesien

dan

efektif

dan

yang

bersih,

mengutamakan

pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan selalu berpegang pada peraturan hukum yang ada”, dengan tujuan: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggungjawab, untuk

dapat

efisien,

memberikan

efektif,

dan

pelayanan

produktif

yang

prima

kepada seluruh masyarakat, dengan sasaran : 1.1. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih, demokratis, jujur, transparan, dan akuntabel 2. Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu kepada seluruh masyarakat, dengan sasaran : 2.1. Meningkatnya responsive,

pelayanan akuntabel

dan

publik

secara

efisien

kepada

masyarakat 3. Meningkatkan supremasi hukum serta mendorong partisipasi

masyarakat

dalam

mewujudkan

ketentraman dan ketertiban, dengan sasaran :


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 3.1. Meningkatnya penegakan hukum yang mampu menghasilkan keputusan yang adil dan dapat mengayomi

masyarakat

dalam

mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Misi 8 : “Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat Bangli yang sejahtera, aman, nyaman, tertib dan indah atau SANTI”, dengan tujuan: 1. Terwujudnya

pemahaman

dan

penghargaan

masyarakat pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta

pelestarian kekayaan budaya daerah, dengan

sasaran : 1.1.

Terlaksananya pengarusutamaan nilai-nilai adat dan budaya pada berbagai aspek pembangunan serta

mendorong

terciptanya

iklim

yang

kondusif bagi pengembangan kreativitas budaya daerah 2. Meningkatnya apresiasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan kekayaan budaya lokal, dengan sasaran : 2.1.

Meningkatnya penerapan nilai-nilai luhur budaya lokal yang dijiwai oleh Agama Hindu dalam rangka

menumbuhkan

pemahaman

budaya

dan

meningkatkan

leluhur,

keragaman

budaya dan tradisi, dan meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 kritis

terhadap

nilai-nilai

budaya,

dan

memperkokoh ketahanan budaya 3. Meningkatnya persatuan, persaudaraan, dan rasa memiliki

dan

tanggungjawab

guna

mencapai

pembangunan masyarakat Bangli yang sejahtera, aman, nyaman, tertib dan indah atau SANTI, dengan sasaran : 3.1. Meningkatnya kualitas berbudaya masyarakat dan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, serta

terciptanya

ketahanan

budaya

yang

kokoh. 2.3.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Tema pembangunan untuk mewujudkan visi Bupati 20102015

dengan

fokus

diarahkan

pada

terwujudnya

masyarakat Bangli yang cerdas, sehat dan sejahtera yang akan

dicapai

dalam

5

tahun,

sehingga

diperlukan

pentahapan tahunan. Dalam pentahapan fokus ini akan dikombinasikan

dengan

fokus

kebijakan

pembangunan

Bangli lima tahun mendatang, diutamakan pada

Empat

Pilar bidang pembangunan, yaitu: Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan

Sosial;

Bidang

Pendidikan;

Bidang

Kesehatan; dan Lingkungan Hidup, yang didukung oleh bidang-bidang

lain

sesuai

dengan

potensi

wilayah

Kabupaten Bangli. RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2015 ini merupakan tahun kelima/terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangli 2010-2015 dilaksanakan

yaitu tahun

perencanaan 2015.

tahun

Fokus

2014

untuk

prioritas

dalam


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 pentahapan

pelaksanaan

RPJMD

Kabupaten

Bangli

dinyatakan sebagai tema pembangunan tahunan, di mana Tema dalam RKPD 2015 adalah ”Peningkatan

Kesejahteraan

dan

Palayanan

Masyarakat yang Berkeadilan melalui Pemantapan Perekonomian Daerah dan Stabilitas Sosial Politik yang Berkelanjutan ” melalui Pengembangan kerjasama antar pemerintah-dunia usaha–masyarakat kompetitif

produk

perdagangan, regional

untuk lokal

jasa,

sehingga

meningkatkan

melalui

budaya

dan

berdampak

keunggulan

pengembangan pariwisata

pada

sektor

di

tingkat

kapasitas

daerah

meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pangan, papan). Dengan berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2015 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi Bupati Bangli, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan teridentifikasi

isu

strategis

pembangunan

berdasarkan

hasil

evaluasi

daerah

yang

yang

telah

dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan

pembangunan

provinsi

dan

nasional

serta

perkembangan ekonomi regional. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dijelaskan bahwa

tema

RKP

Tahun

2015

adalah

“Melanjutkan

Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan” dengan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015, adalah :


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 1. Pertumbuhan

ekonomi

ditergetkan

untuk

tumbuh

sekitar 5,8 persen. 2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen. 3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen. 4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen. Berdasarkan tema dan sasaran tersebut diatas, dalam RKP Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD

Tahun

2015

terdapat

9

(sembilan)

Pembangunan sesuai Undang-undang

Bidang

Nomor 17 Tahun

2007 tengang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masingmasing bidang sebagai berikut : 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama a. Pengendalian Jumlah Penduduk ; b. Reformasi Pembangunan Kesehatan; 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supplay) 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi c. Reformasi Pembangunan Pendidikan; d. Sinergi Percepatan. 2. Bidang Ekonomi a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas; b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja; c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ;


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi; e. Reformasi Keuangan Negara. 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Tekniogi a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bidang Sarana dan Prasarana. a. Peningkatan Ketahanan Air; b. Penguatan Konektivitas Nasional; 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah ; 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi; 3) Pembangunan Transportasi Massl Perkotaan. c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar ; 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional; 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi; 3) Penataan Perumahan/Permukinan. 5. Bidang Politik a. Konsolidasi Demokrasi. 6. Bidang Pertanahan dan Keamanan a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertanahan; b. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri. 7. Bidang Hukum dan Aparatur a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasita Kelembagaan Publik; b. Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang. a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan; b. Pengelolaan Resiko Bencana; c. Sinergi Pembangunan Perdesaan. 9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan a. Perkuatan Ketahanan Pangan; b. Peningkatan Ketahanan Energi; c. Percepatan Pembangunan Kelautan; d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup. Mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidangbidang

pembangunan

nasional

dimaksud

sangat

tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi

dengan

kabupaten dengan

pemerintah

dan

antara

pemerintah

pemerintah dan pemerintah provinsi

yang dituangkan dalam RKPD. Untuk itu, dalam rangka mendukung

tercapainya

pembangunan

nasional

tersebut

dengan potensi dan kondisi Rencana

Kerja

sasaran

dan

diatas,

bidang-bidang maka

sesuai

daerah serta, mengacu pada

Pemerintah

(RKP)

dan

prioritas

pembangunan pada RKPD Pemerintah Propinsi Bali maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangli pada tahun 2015 dirumuskan sebagai berikut: Prioritas 1 : Pendidikan Prioritas 2 : Kesehatan. Prioritas 3 : Lingkungan

Hidup,

Tata

Ruang

dan

Pengelolaan Bencana


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Prioritas 4 : Peningkatan

Ekonomi

dan

Kesejahteraan

Sosial. Prioritas 5 : Penanggulangan

Kemiskian

dan

Pengangguran Prioritas 6 : Peningkatan Infrastruktur Wilayah Prioritas 7 : Pertanian dan Ketahanan Pangan Prioritas 8 : Pelestarian

Budaya

dan

Pariwisata

Berkelanjutan Prioritas 9 : Peningkatan

Keamanan,

Ketertiban

dan

Supremasi Hukum. Prioritas 10 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Tabel 2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 Kabupaten Bangli Nomor (1) 1.

Prioritas Pembangunan Daerah (2) Pendidikan

Sasaran Pembangunan Daerah (3) Meningkatnya APK PAUD dan sarana/ prasarana pendidikan

Indikator Kinerja

Target 2015

(4) % APK Paud

(5) 75,00 %

Meningkatnya anak usia sekolah SD dan SMP


100 %

Meningkatnya APK dan APM SMA/MA SMK

% APK SMA/MA SMK

85,00%

% APM SMA/MA SMK

65,00 %

% warga melek huruf

100%

Meningkatnya jumlah warga melek huruf



Nomor (1)

2.

Prioritas Pembangunan Daerah (2)

Kesehatan

Sasaran Pembangunan Daerah (3)

Indikator Kinerja

Target 2015

(4) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

(5) 7.000 orang

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik


100%

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit dan jaringannya


100%

Meningkatnya rasio aparatur kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter specialis guna memberikan pelayanan yang optimal dan merata bagi masyarakat


0,28


1,7

meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam bidang kesehatan

Angka usia harapan hidup)

75,00


100%


100%


100%

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat



Nomor (1)

3.


Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana


Target 2015

Indikator Kinerja (4) Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)

(5) 100%


100%


77%


100%


1

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten/Kota (%)

100

Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)

0,29

Terlaksananya reboisasi hutan dan penghijauan lahan kritis;


50,00

Terkendalinya pencemaran terhadap air bersih


7,1

Terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang;



Nomor (1)

4.

5.

6.

7.


Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran

Peningkatan Infrastruktur Wilayah

Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sasaran Pembangunan Daerah (3) Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana

Indikator Kinerja (4) Persentase tim penanggulangan bencana yang terdidik

Target 2015 (5) 100

Meningkatkan Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6.00

meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah

Jumlah industri kecil

12.000

Jumlah industri menengah

250

Menurunnya jumlah pengangguran


0,50

Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial


100%

Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana jalan dan jembatan serta mempertahankan kondisi baik yang telah dicapai


733,274


320

Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah

Produksi Padi (Ton)

300.000

Produksi Kopi Arabika (Ton)

2.495,19


70.698,10


7.000

Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan serta ekosistem perairan



Nomor (1)

8.

9.


Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata Berkelanjutan

Peningkatan Keamanan, Ketertiban Supremasi Hukum.

dan

Sasaran Pembangunan Daerah (3) Terpeliharanya ketersediaan pangan dan keamanan pangan

Indikator Kinerja (4) Penguatan Cadangan Pangan (%)

Target 2015 (5) 61%

Meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap budaya Meningkatnya pengembangan Pariwisata agar dapat menambah konstribusi terhadap sektor perekonomian daerah

Jumlah sekaasekaa Kesenian yang dibina melalui pentas kesenian

25 sekaa

Cakupan Gelar Seni

56 Kali


775.000


18.000

Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam berpolitik


20 Kasus

Terwujudanya system keamanan yang terpadu


75%

Persentase penanganan kejadian gangguan ketentraman,

75%



Nomor (1)

10.


Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.


Target 2015

Indikator Kinerja (4) keamanan dan ketertiban di wilayah Kab.Bangli

(5)

Persentase penanganan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) per tahun

75 %

Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

Hasil LKJIP

B

Terlaksananya Pengawasan Internal secara berkala

Opini BPK

WTP

Tabel 2.2 Program untuk pencapaian sasaran tahun 2015 Nomor

Sasaran Pembangunan Daerah

Dukungan Jumlah Program

(1) 1.

(2) Meningkatnya APK PAUD dan sarana/ prasarana pendidikan

(3) 1

2.


1

3.


1

4.


2

5.


1



Nomor



(1) 6.

(2) Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit dan jaringannya

(3) 1

7.


1`

8.


3

9.


4

10.


2

11.


1

12.


1

13.

Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana Meningkatkan Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

1

15.


1

16.


2

17.

Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah social

1

18.

Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana jalan dan jembatan serta mempertahankan kondisi baik yang telah dicapai.

4

19.


2

14.

2


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Sasaran Pembangunan Daerah

Nomor

3.


(1) 20.

(2) Meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan serta ekosistem perairan

(3) 1`

21.

Terpeliharanya ketersediaan pangan dan keamanan pangan

1

22.

Meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap budaya

3

23.

Meningkatnya pengembangan Pariwisata agar dapat menambah konstribusi terhadap sektor perekonomian daerah

4

24.


2

25.


3

26.


2

27.


2

PENETAPAN KINERJA Dokumen

penetapan

kinerja

pernyataan/kesepakatan/perjanjian

merupakan kinerja

antara

dokumen atasan

dan

bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Nomor 1.

Prioritas Pembangunan Daerah Pendidikan

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya APK PAUD dan sarana/ prasarana pendidikan Meningkatnya anak usia sekolah SD dan SMP

Target 2015

% APK Paud

75,00 %


100 %


% APK SMA/MA SMK

85,00%

% APM SMA/MA SMK

65,00 %


% warga melek huruf

100%


7.000 orang


100%


No.

Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

1.

Program Pendidikan Anak usia dini

Rp

52.000.000

2.

Program wajib Belajar Sembilan Tahun

Rp

10.270.344.270

3.

Program Pendidikan menengah

Rp

8.601.958.104

4.

Program Pendidikan Non Formal

Rp

30.000.000

5.

Program publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca

Rp

23.720.000

6.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rp

2.855.837.800



Nomor 2.

Prioritas Pembangunan Daerah Kesehatan

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit dan jaringannya Meningkatnya rasio aparatur kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter specialis guna memberikan pelayanan yang optimal dan merata bagi masyarakat meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam bidang kesehatan


Indikator Kinerja

Target 2015


100%


0,28


1,7


75,00


100%


100%


100%

Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)

100% 100%


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan

77%


100%

No.

Program

1.

Rp

3.902.479.700

Rp

13.067.631.500

Rp

334.510.000

Rp

2.294.295.600

5.

Pengadaan,peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Program Obat dan Perbekalan kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan

Rp

83.000.000

6.

Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp

3.489.864.500

7.

Rp

110.640.000

8.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat

Rp

93.820.000

9.

Pengembangan Lingkungan Sehat

Rp

164.700.000

2. 3. 4.

Nomor 3.

Prioritas Pembangunan Daerah Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana

Anggaran

Sasaran Pembangunan Daerah Terwujudnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang;


Target 2015

Indikator Kinerja Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah)

1

% Pelaayanan pada masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten/kota

100


0,29


50,00



No.



7,1

Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana


100%

Program

Anggaran

1.

Program Perencanaan Tata Ruang

Rp

150.000.000

2.

Program (RTH)

Terbuka

Rp

15.000.000

3.

Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

Rp

441.404.900

4.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp

330.000.000

5.

Program Penanganan darurat bencana

Rp

72.500.000

Nomor 4.

Pengelolaan

Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

ruang

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatkan Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah

No. 1.


6,00


12.000


250

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Target 2015

Indikator Kinerja

Anggaran

Masyarakat

Rp

235.000.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Rp

425.751.000

Perdesaaan 3.

pembangunan desa 4.

Pengembangan menengah

industri

kecil

dan

Rp

325.000.000



Nomor 5.

Prioritas Pembangunan Daerah Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran

Sasaran Pembangunan Daerah Menurunnya jumlah pengangguran


0,50



100%

Target 2015

Indikator Kinerja

No.

Program

1.

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Rp Rp

55.725.400

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahtraan

Rp

382.193.000

2. 3.

Nomor 6.

Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Infrastruktur Wilayah

No.

Anggaran

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana jalan dan jembatan serta mempertahankan kondisi baik yang telah dicapai

40.851.000

Target 2015

Indikator Kinerja Panjang jalan dalam kondisi Baik (Km)

733,274


320

Program

Anggaran

1.

Program Peningkatan sarana prasarana Kebinamargaan

dan

Rp

11.512.448.250

2.

Program pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana irigasi

Rp

3.431.473.900

3.

Program Pembangunan Infraststruktur

Rp

17.489.823.200

4.

Program memadai

Rp

49.941.112.434

sarana

/Peningkatan

trasportasi

yang



Nomor 7.

Prioritas Pembangunan Daerah Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah

Target 2015

Indikator Kinerja Produks Padi (Ton)

30.000


2.495,19

Produksi Jeruk (ton) 70.698,10

No.



7.000


Penguatan Cadangan Pangan (%)

61%

Program

Anggaran

1.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Rp

60.000.000

2.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Rp

719.808.318

4.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

5.

Program peningkatan Ketahanan pangan

Nomor 8.

Prioritas Pembangunan Daerah Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata Berkelanjutan

Rp Rp

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap budaya

3.319.098.100 978.000.000

Indikator Kinerja

Target 2015


25 Sekaa

Cakupan Gelar Seni

56 Kali


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Meningkatnya pengembangan Pariwisata agar dapat menambah konstribusi terhadap sektor perekonomian daerah No.


775.000


18.000

Program

Anggaran

1.

Program Pengembangan nilai budaya

Rp

134.000.000

2.

Program pengelolaan keragaman budaya

Rp

700.000.000

3.

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam maupun di luar negeri

Rp

400.000.000

4.

Program pengelolaan Keragaman Budaya/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah

Rp

1.447.000.000

5.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya/Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah

Rp

150.000.000

6.

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaaan Budaya

Rp

350.000.000

7.

Program peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)/pengelolaan ODTW yang telah berkembang

Rp

2.078.776.600

Nomor 9.

Prioritas Pembangunan Daerah Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Supremasi Hukum.

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam berpolitik Terwujudanya system keamanan yang terpadu

Indikator Kinerja

Target 2015


20 Kasus


75%



No.

Persentase penanganan kejadian gangguan ketentraman, keamanan dan ketertiban di wilayah Kab.Bangli

75%


75 %

Program

Anggaran

1.

Program Peningkatan kenyaman dan keamanan Lingkungan

Rp

1.441.141.000

2.

Program pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp

75.000.000

3.

Program pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

Rp

2.120.320.000

4.

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan

Rp

208.258.000

5.

Pendidikan politik masyarakat

Rp

78.000.000

Nomor 10.

Prioritas Pembangunan Daerah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; Terlaksananya Pengawasan Internal secara berkala

No.

Target 2015

Indikator Kinerja Hasil LKJIP

B

Opini BPK

WTP

Program

Anggaran

1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp

110.000.000

2.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Rp

560.578.000



Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Rp

519.179.500

4.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

Rp

50.000.000

2.5. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2015 Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai

program-program

prioritas

yang

langsung

mendukung

pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Rencana Anggaran untuk pencapaian sasaran Nomor


Anggaran (Rp.)

(1) 1.

(2) Meningkatnya APK PAUD dan sarana/ prasarana pendidikan

2.

%

(3) 52.000.000

(4) 0,04


10.270.344.270

7,05

3.


8.601.958.104

5,90

4.


53.720.000

0,04

5.


2.855.837.800

1,96

6.


3.902.479.700

2,68

7.


13.067.631.500

8,97



Nomor


(1)

(2)

Anggaran (Rp.)

%

(3)

(4)

8.


2.711.805.600

1,86

9.


3.859.024.500

2,65

10.


165.000.000

0,11

11.


441.404.900

0,30

12.


330.000.000

0,23

13.

Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana

72.500.000

0,05

14.


660.751.000

0,45

15.


325.000.000

0,22

16.


96.576.400

0,07

17.

Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah social

382.193.000

0,26

18.

Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana jalan dan jembatan serta mempertahankan kondisi baik yang telah dicapai.

19.


20.


82.374.857.748

56,53

779.808.318

0,54

3.319.098.100

2,28



Nomor


(1)

(2)

Anggaran (Rp.) (3)

21.


22.

% (4)

978.000.000

0,67

Meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam programprogram seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap budaya

1.234.000.000

0,85

23.

Meningkatnya pengembangan Pariwisata agar dapat menambah konstribusi terhadap sektor perekonomian daerah

4.025.776.600

2,76

24.


153.000.000

0,10

25.


3.769.719.000

2,59

26.


670.578.000

0,46

27.


569.179.500

0,39

JUMLAH

145.722.244.040

100,00

Jumlah kegiatan di atas tidak sama dengan APBD karena hanya diambil untuk memenuhi atau mencapai sasaran strategis.



BAB III Akuntabilitas Kinerja Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKjIP ini. Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Interval Nilai Realisasi

Kriteria Penilaian

Kinerja

Realisasi Kinerja

1

91 ≤

Sangat Baik

2

76 ≤ 90

Tinggi

3

66 ≤ 75

Sedang

4

51 ≤ 65

Rendah

5

≤ 50

Sangat Rendah

No

Kode

LKjIP | 55 AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 3.1. CAPAIAN KINERJA Pengukuran target

kinerja dari sasaran

strategis yang telah

ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2015. Pencapaian secara ringkas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2015 No. (1)


Indikator Kinerja

Target

Realisasi Target

Capaian %

(3)

(4)

(5)

(6)

Prioritas Pendidikan 1.

Meningkatnya APK PAUD dan sarana/ prasarana pendidikan

% APK Paud

75,00 %

68,00 %

2.



100 %

100 %

3.


% APK SMA/MA SMK

85,00%

83,64%

98,40%

% APM SMA/MA SMK

65,00 %

61,30 %

94,31%

% warga melek huruf

100%

87,78%

87,78%


7.000 orang

4.911 orang

70,16%

4.


90,67%

100%



No. (1) 5.

Sasaran Pembangunan Daerah (2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

Target

Indikator Kinerja

Realisasi Target

Capaian %

(3) Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/S2 (%)

(4) 100%

(5) 73,15%

(6) 73,15%

Prioritas Kesehatan 6.



100%

67,80%

67,80%

7.



0,28

0,25

89,29%


1,7

1,65

97,06%



75,00

72,37

97,00%


100%

91,00%

91,00%


100%

95,00%

95,00%

8.



No. (1) 9.

Sasaran Pembangunan Daerah (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Target

Indikator Kinerja

Realisasi Target

Capaian %

(3) Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%)

(4) 100%

(5) 100%

(6) 100%


100%

100%

100%


100%

75,11%

75,11


77%

72,80%

95,71%


100%

73,70%

73,70

Prioritas Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana 10.



1

1

100%

% Pelatanan masyarakat dalam Pengurusan IMB di kabupaten/ kota (%)

100

92,31

92,31%


0,29

0,16

55,18%



No. (1) 11.

Sasaran Pembangunan Daerah (2) Terlaksananya reboisasi hutan dan penghijauan lahan kritis;

Target

Indikator Kinerja

12.


(3) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%) Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)

13.

Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana


Realisasi Target

Capaian % (6) 77,22%

(4) 50,00

(5) 38,61

7,1

7,1

100%

100%

100%

100%

Prioritas Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. 14



6,00

5,57

92,83%

15.



12.000

11.874

98,95%


250

235

94%

Prioritas Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran 16.



0,50

0,67

74.63%

17.



100 %

94.45%

94.45%

390

53,05%

Prioritas Peningkatan Infrastruktur Wilayah 18.

Meningkatnya kondisi prasarana dan sarana jalan dan jembatan


733,274



No. (1)

Sasaran Pembangunan Daerah (2) serta mempertahankan kondisi baik yang telah dicapai

Target

Indikator Kinerja (3) Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik (meter)

(4) 320

Realisasi Target

Capaian %

(5) 287,50

(6) 89.85%

Prioritas Pertanian dan Ketahanan Pangan 19.


Produksi Padi (Ton/are)

30.000

28.571

95,24%


2.495,19

2.456,36

98,44%


70.698,10

65.145

92,15%

20.



7.000

6.415

91,64%

21.


Penguatan Cadangan Pangan (%)

61%

60%

98,36%

Prioritas Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata Berkelanjutan 22.

Meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap budaya

Jumlah sekaasekaa Kesenian yang dibina melalui pentas kesenian

25 Sekaa

25 sekaa

100%

Cakupan Gelar Seni

56 Kali

56 Kali

100%



No. (1) 23.

Sasaran Pembangunan Daerah (2) Meningkatnya pengembangan Pariwisata agar dapat menambah konstribusi terhadap sektor perekonomian daerah

Target

Indikator Kinerja

Realisasi Target

Capaian %

(3) Kunjungan wisata (orang)

(4) 775.000

(5) 610.349

(6) 78,75%


18.000

14.144,84

78,58%

Prioritas Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Supremasi Hukum 24.



20 Kasus

20 Kasus

100%

25.



75%

75%

100%

Persentase penanganan kejadian gangguan ketentraman, keamanan dan ketertiban di wilayah Kab.Bangli

75%

75%

100%


75 %

75 %

100%



No. (1)


Indikator Kinerja

Target

Realisasi Target

Capaian %

(3)

(4)

(5)

(6)

Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. 26.


Nilai AKIP

B

B

C

27.


Opini Pemeriksaan BPK

WTP

WTP

WDP

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Selanjutnya dalam evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap indikator

kinerja

yang

telah

dicapai

pada

tahun

2015

dan

membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 28 sasaran dari 10 Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bangli, Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan Program Prioritas dan per sasaran strategis sebagai berikut : Prioritas 1. Pendidikan Pendidikan

merupakan

salah

satu

faktor

yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia,

semakin

tinggi

tingkat

pendidikannya diharapkan kualitas sumber daya manusianya semakin baik pula. Namun


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 hal ini tentunya harus ditunjang pula oleh kualitas, sarana dan prasarana

pendidikan

yang

memadai.

Dengan

mendapatkan

pendidikan yang memadai, masyarakat diharapkan lebih rasional dalam

menghadapi

permasalahan

yang

dihadapi.

Lebih

jauh

diharapkan dapat menciptakan peluang kerja sendiri sehingga, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, pendidikan yang memadai dapat meringankan beban suatu daerah sebagai imbas dari peningkatan jumlah penduduk tersebut. Di Kabupaten Bangli jumlah sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Di Kabupaten Bangli terdapat 144 buah TK. Sekolah Dasar sebanyak 163 sekolah, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 28 sekolah dan Sekolah Menengah Umum sebanyak 20 sekolah. Dalam pencapaian prioritas pendidikan ini dilaksanakan melalui 5 sasaran

strategis

pembangunan.

Adapun

Pencapaian

Prioritas

Pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 1 Pendidikan Prioritas Pendidikan No.

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

1.

% APK Paud

89,08

75,00 %

Realisasi Target 68,00 %

2.


100%

100 %

100 %

3.

% APK SMA/MA SMK

78,05%

85,00%

83,64%

98,40%

4.

% APM SMA/MA SMK

76,29%

65,00 %

61,30 %

94,31%

5.

% warga melek huruf

85,91%

100%

87,78%

Capaian % 90,67% 100%

87,78%




87,67

7.000 orang

4.911 orang

70,16%

7.


86,36

100%

73,15%

73,15%

1. Meningkatnya APK PAUD dan Sarana/ prasarana pendidikan. Target (APK)

Angka pada

Partisipasi jenjang

Kasar

Pendidikan

Anak Usia Dini tahun 2015 dalam RPJMD Bangli

Pemerintah adalah

75%.

Kabupaten Ini

berarti

bahwa ditargetkan 75% anak pada usia 2 – 6 tahun terakses pada sekolah Pendidikan Anak Usia Dini. Sedangkan realisasi APK PAUD pada tahun 2015 sebesar 68%. Ini berarti pencapaian kinerja untuk sasaran ini tahun 2015 adalah 90,67% dan nilai capaian ini meningkat dari tahun 2014 yang hanya mencapai 89,08%. Dari fakta ini dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan anak di usia dini sudah meningkat. 2. Meningkatnya Anak Usia Sekolah SD dan SMP. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan menuju wajib belajar 12 tahun merupakan gerakan nasional dalam

rangka

memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan. seperti Pendidikan PAUD

dalam

rangka

mempersiapkan

anak

didik

untuk


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 mengenyam pendidikan SD/MI dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keberhasilan dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan menuju wajib belajarr 12 tahun di Kabupaten Bangli

dasar

pengukuran digunakan % anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 9 tahun, APK dan APM tahun 2015 terhadap penduduk usia sekolah TK = 4-6 tahun, SD/MI = 7-12 tahun, SMP/MTs = 13-15 tahun, dan tingkat Sekolah Menengah (SM) = 16-18 tahun. Keberhasilan peningkatan partisipasi pendidikan dapat diukur dari capaian angka partisipasi kasar ( APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang satuan pendidikan pada tahun 2015 termasuk didalamnya adalah pendidikan anak usia dini serta jumlah lembaga kursus yang memperoleh pembinaan. Berdasarkan Indikator capaian kinerja sasaran di atas, terlihat bahwa % anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 9 mengalami peningkatan dari 100 % tahun 2014 menjadi 100 % tahun 2015, APK SD/MI tahun 2014 mengalami penurunan dari 96,67 % menjadi 95,85 % tahun 2015, APK SMP/MTs tahun 2014 mencapai 96,43 % mengalami kenaikan menjadi 99,82 % tahun

2015.

Berdasarkan Indikator

Sasaran

APM,

terlihat

adanya pemerataan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Bangli, capaian kinerja APM untuk SD/MI 84,94 % tahun 2014 menjadi 85,33% tahun 2015, SMP/MTs 71,71 % tahun 2014 menjadi 78,92 % tahun 2015.

Hal ini disebabkan oleh

disamping banyaknya anak-anak usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang bersekolah di luar Kabupaten Bangli juga banyak anak yang bersekolah diluar usia 16-18 tahun. Peningkatan partisipasi anak

usia sekolah dalam kegiatan


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 pendidikan

memerlukan

peningkatan

layanan

pendidikan,

seperti sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan perluasan akses pendidikan melalui pendirian sekolah terpadu. 3. Meningkatnya APK dan APM SMA/MA SMK. Naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan semakin meningkatnya Perubahan

partisipasi

yang

terjadi

sekolah dapat

begitu

pula

disebabkan

sebaliknya.

oleh

semakin

banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Oleh karena itu diperlukan ukuran yang lebih tepat yaitu APK dan APM. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA

sederajat

dibagi

dengan

jumlah

penduduk

berusia 7 hingga 18 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. persentase

APK

(Angka

penduduk

yang

Partisipasi

Kasar)

menunjukkan

sedang

bersekolah

di

jenjang

pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah

siswa

atau

penduduk

usia

bersekolah dengan jumlah penduduk

sekolah

yang

kelompok

sedang

usia yang

berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Sedangkan APM (Angka Partisipasi Murni) APM menunujukkan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Pada

jenjang

peningkatan

pendidikan

jumlah

menengah

siswa

hingga

kejuruan

34,89

terdapat

persen.

Jaminan

pemberian keterampilan untuk siap bekerja bagi siswa SMK ternyata

cukup

menarik

minat

penduduk

Bangli

untuk

mengenyam pendidikan di jenjang pendidikan tersebut. Statistik

pendidikan

Bangli

menunjukkan

bahwa

dunia

pendidikan penduduk Bangli menuju arah yang lebih baik. Angka melanjutkan pada jenjang SMA/SMK pada tahun 2014 sebesar 74,90 % mengalami kenaikan pada tahun 2015 dari 76,60 %. Hal ini disebabkan karena adanya tamatan SD/MI dan SLTP yang mengulang dan melanjutkan sekolah diwilayah Kabupaten Bangli. Dilihat dari APK SMA/SMK/MA tahun 2014 71,44% juga mengalami

kenaikan

83,64

%

tahun

2015.

Berdasarkan

Indikator Sasaran APM SMA/SMK/MA realisasi sebesar sebesar 49,59 % dengan besar capaian 76,29% tahun 2014, meningkat dengan capaian menjadi 94,31 % di tahun 2015. Tabel 3. 4 APK/APM SMA/SMK/MA Kabupaten Bangli No

Tahun Ajaran

APK

APM

1

2013/2014

71,44

76,29

2

2014/2015

83,64

94,31


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 4. Meningkatnya Jumlah Warga Melek Huruf. Statistik

pendidikan

Bangli

menunjukkan

bahwa

dunia

pendidikan penduduk Bangli menuju arah yang lebih baik. Angka melek huruf sebesar 71,44 persen di tahun 2014 meningkat mencapai angka 85,60 persen pada tahun 2015. Capaian ini menunjukkan

indikasi

meningkatkan

mutu

keberhasilan dan

kualitas

pemerintah pendidikan

dalam

penduduk.

Meskipun demikian dilain sisi rata-rata lama sekolah belum mampu memenuhi himbauan pemerintah 9 tahun pendidikan dasar, rata-rata lama sekolah penduduk Bangli bahkan belum mencapai angka 7 tahun atau hanya mampu menamatkan di tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini menjadi tantangan selanjutnya bagi dunia pendidikan khususnya di Bangli. Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil dari

program/

kegiatan

yang

telah

dilakukan,

yang

menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah. Capaian ini

juga

menunjukkan

kontribusi

penting

dari

pihak

non

pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggaran pendidikan di berbagai jenjang. Untuk Pemkab. Bangli sendiri, pada tahun 2015, capaian ini merupakan kinerja dari program-program yang telah dilakukan, salah satunya adalah Program publikasi dan Sosialisasi minat dan

budaya

pengunjung

baca.

Indikator

perpustakaan

capaiannya

pertahun.

adalah

Jumlah

jumlah

pengunjung

perpustakaan di tahun 2014 adalah 6.136 orang mengalami penurunan

di

tahun

2015

dengan

jumlah

pengunjung

perpustakaan 4.911 orang, ini bukan berarti minat penduduk untuk membaca berkurang, masalah ini di sebabkan karena teknologi yang semakin canggih sehingga penduduk yang ingin


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 membaca literatur dan mencari refrensi buku cukup dengan memakai

internet.

meningkatkan

Namun

minat

baca

Pemerintah selalu

Bangli

dalam

meningkatkan

jumlah

perpustakaan, karena perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan

kemudahan

bagi

proses

belajar

mengajar

di

sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan

kemajuan

bidang

pendidikan

dan

dengan

adanya

perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan

dari

masalah

penyediaan

fasilitas

dan

sarana

pendidikan, Penyelenggaraan perpustakaan bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan di harapkan dapat membantu dalam proses kehidupan. Pada dasarnya Perpustakaan keliling dapat diartikan dengan perpustakaan

yang

koleksinya

dibawa

keluar

gedung

perpustakaan kemudian diangkut oleh mobil yang titik lokasinya berpindah-pindah sesuai dengan jadwal titik lokasi yang telah disajikan

kepada

masyarakat.

Metode

yang

dilakukan

ini

sederhana dan efisien dalam menyebarkan informasi pada masyarakat yang berada di pelosok tanah air. Perpustakaan

Keliling

perpustakaan

yang

adalah bergerak

dengan membawa bahan pustaka seperti buku dan lain-lain untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat yang lain yang


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 belum

terjangkau

oleh

layanan

perpustakaan

menetap

(Perpustakaan Umum) (Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling, 1992:4). Dijelaskan perpustakaan keliling berfungsi sebagai perpustakaan umum yang melayani masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan umum. Dalam pelayanan mengunjungi kelurahan/desa, sekolah yang merupakan usaha peningkatan perluasan

pelayanan

perpustakaan

keliling.

Khususnya

di

Kabupaten Bangli. 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Untuk mencapai sasaran ini sangat dibutuhkan peran pendidik yang

profesional.

profesional,

maka

Mengingat

jabatan

profesional

guru

guru

adalah

dituntut

agar

jabatan terus

berkembang sesuai perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikator persentase kualifikasi guru S1, berdasarkan jumlah guru

menurut

kelayakan

mengajar

berdasarkan

kondisi

kelayakan mengajar menggunakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru Layak mengajar di Tingkat SD, SMP dan SM adalah berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi Persentase Kualifikasi S1 TK, SMP/MTs dan SMA/SMK tahun 2015 mengalami peningkatan dari target capaian tahun 2014, masing-masing TK mencapai 17,07 %, SD mencapai 86,06% , SMP/MTs 92,85 %, SMA/SMK 78,29 % dari TK 17,07 ,SD 65,35% SMP/MTs 84,07 %, SMA/SMK 77,46 % tahun 2014 Tidak tercapainya capaian pada jenjang TK tersebut karena guru-guru tersebut masih dalam proses perkuliahan atau sedang mengikuti kuliah dan ada beberapa guru yang menjelang usia


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 masa pensiun, tidak berminat untuk melanjutkan kuliah. Ini berati diperlukan upaya lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bangli,

baik

melalui

pembinaan,

bantuan

biaya

sehingga

penyetaraan guru dapat dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Persentase Kualifikasi S2 TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK tahun 2015 mengalami peningkatan dari target capaian tahun 2014, masing-masing

TK mencapai 1,35 %, SD/MI 2,26 %,

SMP/MTs 4,35 %, SMA/SMK 12,28 %

dari TK 0,35 %, SD/MI

1,60 %, SMP/MTs 4,45 %, SMA/SMK 12,28 % tahun 2014. Tabel 3. 5 Jumlah Guru kualifikasi Pendidikan S1 dan S2 No.

Tahun

Kualifikasi S1 dan S2

Jumlah guru keseluruhan

1

2014

2857

3308

2.

2015

3293

4502

Prioritas 2. Kesehatan Keberhasilan Prioritas kesehatan pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya

perawatan

kesehatan

melalui

Puskesmas,

meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya. Dalam pencapaian prioritas Kesehatan ini dilaksanakan melalui 4 sasaran strategis pembangunan dan 11 indikator kinerja. Adapun Pencapaian Prioritas Pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 2. Kesehatan Prioritas Kesehatan No.

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

59,32%

100%

Realisasi Target 67,80%

Capaian % 67,80%

1.


2.


0,22

0,28

0,25

89,29%

3.


1,59

1,7

1,65

97,06%

4.

Angka usia harapan hidup (%)

72,18

75,00

72,37

97,00%

5.


86,65

100%

91,00%

91,00%

6.


92,00

100%

95,00%

95,00%

7.


24,61

33,77

33,77

100%




100

100

100

9.


73,68

100

75,11

75,11%

10.


70,71

77,00

72,80

95,71%

11.


68,30

100

73,70

73,70%

1. Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

rumah

100%

sakit

dan

jaringannya. Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana yang vital dalam suatu wilayah. Banyaknya sarana kesehatan di suatu wilayah dapat menjadi salah satu indikator dalam pemenuhan kebutuhan dasar akan kesehatan. Prasarana kesehatan seperti rumah

sakit,

puskesmas

dan

posyandu

dapat

menjadi

alternative penyedia pelayanan kesehatan di suatu daerah. Pada tahun 2015 di Bangli hanya terdapat 3 rumah sakit (2 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit jiwa). Jumlah yang relatif sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Bangli di tahun yang sama. Namun kekurangan ini dilengkapi dengan sarana kesehatan lainnya seperti puskesmas sebanyak 12 unit, puskesmas pembantu 59 unit, puskemas keliling 11 unit dan 348 unit posyandu yang tersebar di 72 desa di 4 kecamatan di seluruh Bangli. Melihat dari sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, persentase puskesmas kondisi baik di tahun 2014 indikator kinerja capaiannya sebesar 59,32% dan mengalami


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 peningkatan di tahun 2015 yaitu sebesar 67,80%. Dengan meningkatnya

indikator

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan Pustu di Kabupaten Bangli. Tabel 3.7 JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 BANGLI TAHUN 2014

PEMILIKAN/PENGELOLA NO

FASILITAS KESEHATAN

1

2

PEMERINTAH

SWASTA JUMLAH

3

RUMAH SAKIT 1 RUMAH SAKIT UMUM 2 RUMAH SAKIT KHUSUS 3 RUMAH SAKIT JIWA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 1 PUSKESMAS RAWAT INAP - JUMLAH TEMPAT TIDUR 2 PUSKESMAS NON RAWAT INAP 3 PUSKESMAS KELILING 4 PUSKESMAS PEMBANTU SARANA PELAYANAN LAIN 1 RUMAH BERSALIN 2 BALAI PENGOBATAN/KLINIK 3 PRAKTIK DOKTER BERSAMA 4 PRAKTIK DOKTER PERORANGAN 5 PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL 6 BANK DARAH RUMAH SAKIT 7 UNIT TRANSFUSI DARAH

4

1

5

1

2 0 1

4

4

8 12 59

8 12 59

39 5

0 0 0 39 5 0 0

Sumber : Dinas Kesehatan 2. Meningkatnya rasio aparatur kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter specialis guna memberikan pelayanan yang optimal dan merata bagi masyarakat. Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas

maupun

kualitas

menjadi

faktor

penting

dalam

pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan. Rasio

dokter

per

jumlah

penduduk

menunjukkan

tingkat

pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang

dokter

melayani 2.500 penduduk. Rasio ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Bangli telah meningkat dari 0,22 di tahun 2014 menjadi 0,25 pada tahun 2015. Rasio ini menunjukkan jumlah dokter yang tersedia per 1.000 penduduk. Sedangkan untuk rasio Rasio Tenaga Medis meningkat dari 1,59 pada tahun 2014, menjadi 1,65 pada tahun 2015. 3. meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam bidang kesehatan. a. Angka Usia Harapan Hidup. Angka Usia Harapan Hidup adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya.Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah

harus

diikuti

dengan

program

pembangunan


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sasaran untuk meningkatkan harapan hidup menunjukkan keberhasilan

dimana

pada

tahun 2015 target capaian kinerjanya tahun

75,00,

2015

realisasi

menunjukkan

bahwa angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Bangli mencapai 72,37 tahun atau 97,00% dari target kinerja, atau mencapai kinerja yang sangat baik mengalami kenaikan dari tahun 2014 dimana realisasi tahun 2014 sebesar 72,28%. b. Persentase tingkat kecukupan ketersediaan obat di RSUD dan Puskesmas. Obat merupakan unsur penunjang dalam sistem pelayanan kesehatan, akan tetapi kedudukannya sangat penting dan tidak bisa tergantikan. Tidak hanya pada intervensi kuratif, akan tetapi juga pada preventif dan rehabilitatif. Jaminan ketersediaan obat merupakan salah satu strategi dalam pembangunan ketersediaan menetapkan

kesehatan farmasi, bahwa

di

Kabupaten

Bangli.

alat

kesehatan

dan

tujuan

Sistem makanan

penyelenggaraannya

adalah

tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu, dan

khusus

untuk

obat

dijamin

ketersediaan

dan

keterjangkauannya guna meningkatkan derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pentingnya ketersediaan


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 obat

juga

tergambar

dalam

salah

satu

strategi

Dinas

Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015.. Ketiadaan obat ataupun ketersediaan obat yang kurang akan menurunkan

kualitas

pelayanan

kesehatan,

akan

tetapi

ketersediaan yang berlebih akan berakibat kepada inefisiensi anggaran. Cakupan Ketersediaan obat di Kabupaten Bangli di tahun 2014 capainnya adalah 86,65 meningkat di tahun 2015 dengan realisasi 91 sehingga capaiannya adalah 91,00%. c. Cakupan TTU yang memenuhi syarat. Tempat-tempat tempat

umum (TTU) memiliki

terjadinya

lingkungan,

ataupun

Pengawasan atau tempat

penularan

umum

potensi

penyakit,

gangguan

sebagai

pencemaran

kesehatan

lainnya.

pemeriksaan sanitasi terhadap tempat-

dilakukan

untuk

mewujudkan

lingkungan

tempat-tempat umum yang bersih guna melindungi kesehatan masyarakat gangguan

dari

kesehatan

tempat-tempat kesehatan

penularan

lainnya. Dengan

umum

dalam

meningkatkan Kabupaten

kemungkinan harus

arti

derajat

demikian

memenuhi

melindungi,

kesehatan

Bangli Cakupan TTU

penyakit

dan

sanitasi

persyaratan

memelihara,

masyarakat.

dan

Untuk

di

yang memenuhi syarat

menunjukan peningkatan, ini dapat dilihat dari capaian di tahun 2014 sebesar 92% dan meningkat di tahun 2015 sebesar 95%. 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan terpenting

kesehatan dalam

diselenggarakannya

merupakan

pembangunan pembangunan

bagian

integral

Nasional.

kesehatan

adalah

dan

Tujuan untuk


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Hal ini

sesuai dengan

amanat

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kabupaten

Bangli

dalam

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat dapat dilihat dari capian indikator kinerja antara lain : a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

adalah

miskin

di

Jumlah kunjungan

sarana kesehatan

pasien

strata

masyarakat

pertama

di

satu

wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin sudah mencakup seluruh (100%) masyarakat miskin di Kabupaten Bangli. Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat miskin kabupaten Bangli di Strata pertama pada tahun 2015 dilaporkan sebanyak 33,77%, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 24,61%. b. Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan

rujukan

pasien

maskin

adalah

jumlah

kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata

tiga pada kurun waktu tertentu (lama &

baru).


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat miskin kabupaten Bangli di Strata kedua dan Strata ketiga tahun

2015

dilaporkan

sebanyak

100%,

pada

dikatakan

meningkat dibandingkan tahun 2014 yang juga sebanyak 100%. c. Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang salah satu faktornya terlihat dari persentase rumah Tangga berprilaku berperilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Bangli pada tahun 2015 sebesar 75.11 persen, ini terjadi peningkatan dari tahun 2014 sebesar 73,68 persen. d. Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di Kabupaten Bangli pada tahun 2015 sebesar 72,80 persen, meningkat dari tahun 2014 sebesar 70,71 %. Walaupun meningkat tetapi masih banyak pemahaman masyarakat tentang pemberian ASI eksklusif yang salah. Disamping itu, ada kebiasaan atau perilaku ibu yang tinggal di perkotaan untuk memberikan susu formula sejak dini. Hal-hal tersebut yang menjadi hambatan di Bangli untuk mencapai target 100% dalam cakupan pemberian ASI. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya ASI, Dinkes Kabupaten Bangli sudah mempunyai konselor tenaga ahli di bidang tersebut mulai dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan. e. Persentase Keluarga memiliki Jamban. Warga yang belum memiliki jamban di Kabupaten Bangli tersebar

di

4 kecamatan.

Biasanya,

warga

yang

BAB

sembarangan berdomisili pedesaan seperti di sungai atau di tegalan karena tidak memiliki jamban. Kondisi ini terjadi


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 akibat rendahnya kesadaran warga untuk memiliki jamban. Padahal, buang air besar di sembarang tempat berpengaruh buruk terhadap kesehatan warga lainnya maupun lingkungan sekitar. Feses yang tercecer dapat mempercepat penyebaran penyakit

menular

seperti

diare

dan

tipes.

Persentase

Keluarga yang memiliki Jamban di Kabupaten Bangli di tahun 2015 sebesar 73,70%, meningkat dari tahun 2014 warga yang memiliki jamban sebesar 68,30%. Untuk meningkatkan jumlah warga memiliki jamban dan menekan jumlah warga yang

masih

BAB

sembarangan

salah

satunya

dengan

menggalakkan program promosi kesehatan dan kampanye PHBS. Dinkes Kab. Bangli juga melakukan penyuluhan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di setiap kelurahan/desa. Petugas juga mendampingi masyarakat agar mengubah perilaku kesehatan agar tidak BAB sembarangan. Prioritas 3. Kesehatan Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana Meningkatnya

kualitas

lingkungan

hidup

masyarakat

serta

pelestarian fungsi lingkungan dengan berdasarkan Tri Hita Karana yang dipadukan dengan teknologi modern, yang juga dengan tersusunnya Tata Ruang serta dengan pengelolaan bencana yang baik di Kabupaten Bangli. Untuk mewujudkan dan Dalam rangka pencapaian prioritas Kesehatan Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana ini dilaksanakan melalui 4 sasaran strategis pembangunan. Adapun Pencapaian Prioritas Kesehatan Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 3. Kesehatan Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana Prioritas Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana No.

Indikator Kinerja

1

Realisasi Target 1

82,22

100

92,31

92,31%

0,29

0,29

0,16

55,18%

50,00

38,61

77,22%

6,4

7,1

7,1

100%

100

100%

100

100%

1.


2.

% Pelayanan pada masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)

4.


50,67

5.


6.


3.

1. Terwujudnya

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

0

pengaturan,

pembinaan,

Capaian % 100%

pelaksanaan

dan

pengawasan rencana tata ruang. Untuk mewujudkan sasaran strategi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang, diukur dengan indikator capaian sebagai berikut :


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 a. Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata

ruang,

pemanfaatan

ruang,

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Kabupaten Bangli di tahun 2015 telah menyusun Rencana Detail Tata ruang. Diharapkan setelah disusunnya Tata ruang ini dapat mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bangli yang hijau, produktif dn berkelanjuta sebagai penopang pelestarian lingkungan Bali yang berbasis keunikan alam, budaya daerah dan komoditas unggulan pertanian, hortikultura, perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan, perikanan dan industri kecil yang mendukung kepariwisataan guna mendorong

pemerataan

pengembangan

wilayah

dan

kesejahteraan masyarakat. b. Pelayanan pada masyarakat dalam pengurusan IMB. Kegiatan Pelayanan pada masyarakat dalam pengurusan IMB ditangani oleh Satuan Kerja terkait dan unsur keDesa-an

untuk

bangunan

memastikan

yang

dimohonkan

dan IMB

mengatur telah

bahwa

memenuhi

persyaratan tata ruang dan persyaratan teknis bangunan sesuai

dengan

peraturan-peraturan

yang

ada

dan

peruntukan tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam RDTR

Kabupaten

Bangli.

Persentase

Pelayanan

pada

masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten Bangli pada

tahun

2015

sebesar

92,31%,

meningkat

dibandingkan tahun 2014 yang juga sebesar 82,22%.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 c. Luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga

untuk

meningkatkan

kualitas

atmosfer

serta

menunjang kelestarian air dan tanah. Ruang Terbuka hijau Kabupaten

Bangli,

khususnya

di

wilayah

perkotaan

mengalami penurunan yaitu dari 0,29 persen di Tahun 2104 menjadi 0,16% di tahun 2015. Ini disebabkan banyak alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman atau pertokoan. Sedangkan

Pengelolaan

sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan , pendaurulangan, pembuangan

dari

atau material

sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan

manusia,

dan

biasanya

dikelola

untuk

mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Dalam mengatasi persoalan sampah plastik yang masih menjadi persoalan serius di Bangli. Bupati Bangli Made Gianyar,SH.,M.Hum mengukuhkan Kelompok Pemulung Sampah Jadi Emas (Samjaemas) Bulan Palapa Desa Landih Bangli. Volume sampah di Bangli setiap harinya rata-rata 120 hingga 150 meter kubik. Intensitas sampah meningkat tajam saat hari raya. Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas dari Dinas Tata Kota sebanyak 300 orang petugas dan satgas yang tersebar di 4 kecamatan. 2. Terlaksananya reboisasi hutan dan penghijauan lahan kritis Rehabilitasi hutan dan lahan yang disosialisasikan sebagai program pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak dan sudah menjadi lahan kritis. Kegiatan rehabilitasi hutan, di dalam kawasan hutan ini dikenal dengan sebutan reboisasi. Sedangkan pembangunan kebun kayu di lahan non hutan disebut penghijauan atau pembangunan hutan rakyat. Kegiatan reboisasi dan penghijauan pada umunya dilakukan pada tanah kritis dan areal bekas penebangan liar atau pembalakan.

Di

Kabupaten

Bangli

Reboisasi

hutan

dan

pengijauan lahan kritis juga dilakukan untuk wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air di Kabupaten

Bangli di

tahun 2015 sebesar 38,61 menurun dari tahun 2014 sebesar 50,67, Ini disebabkan bukan berarti capaian kinerja yang menurun melainkan lahan rawan longsor di tahun 2014 lebih banyak yang perlu ditangani mengingat tahun 2014 banyak kejadian bencana tanah longsor.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 3. Terkendalinya pencemaran terhadap air bersih. Mendukung lingkungan

dan dan

ikut

serta

bekerja

dalam

sama

program

akan

konservasi

menghasilkan

suatu

pembangunan yang ramah lingkungan serta memperhatikan pada

pembangunan

ekonomi

yang

bersifat

berkelanjutan

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Salah satu cara melaksanakan pelestarian lingkungan dengan mengendalikan pencemaran

terhadap

air

bersih.

Kabupaten

Bangli

sebagaimana di ketahui merupakan Kabupaten yang masih bersih dari pencemaran air karena belum banyak industri dan perusahan yang membuang limbahnya secara sembarangan. Prosentase pengendalian pencemaran terhadap air bersih di kabupaten bangli tahun 2015 sebesar 7,1 % dengan capaian 100% meningkat dari tahun 2014 sebesar 6,4%. 4. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana. Karena topografi wilayah dengan bukit dan gunung pasti banyak

wilayah-wilayah

yang

rawan

bencana.

Untuk

penanggulangan bencana di perlukan Tim Penanggulangan bencana yang tangguh dan sigap. Untuk itu Kabupaten Bangli dalam meningkatkan Pelayanan penanggulangan Bencana di selalu bekerjasama dengan semua unsur baik dari Instansi Pemerintah dan dari Swasta. Untuk itulah Kabupaten Bangli membentuk

Tim

Penanggulangan pembekalan,

penanggulangan

Bencana

pelatihan

Kabupaten

dan

melakukan

bencana. selalu

Tim

di

berikan

simulasi

tentang

penanggulangan bencana sehingga setiap tahun Persentase tim penanggulangan bencana yang terdidik 100%.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Prioritas 4. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Perkembangan

perekonomian

yang

semakin

pesat

dengan

berdirinya berbagai usaha kecil dan menengah membawa dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Investasi berwawasan

lingkungan

mengandung

makna

bahwaberbagai

usaha yang sifatnya penanaman modal atau investasi dalam arti luas baik itu home industry, perhotelan, restaurant, warung makan dan usaha pengolahan kayu, sejenisnya harus mendapat yang proses produksinya akan membawa dampak terhadap pencemaran lingkungan. Dalam

pencapaian

prioritas

Peningkatan

Ekonomi

dan

Kesejahteraan Sosial ini dilaksanakan melalui 3 sasaran strategis pembangunan dan 4 indikator kinerja. Adapun Pencapaian Prioritas Pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 4. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Prioritas Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. No.

Indikator Kinerja

1.

Laju pertumbuhan Ekonomi Jumlah industri kecil

2. 3.

Jumlah menengah

industri

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

5,82

6,00

11,691 230


12.000

11.874

250

235

Capaian % 92,83% 98,95% 94%


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 1. Meningkatkan Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh suatu wilayah atau dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB).

PDRB

ini

merupakan

cerminan

potensi

perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi

di

wilayah

tersebut.

PDRB

menggambarkan pertumbuhan telah

ekonomi

dicapai

dan

memperlihatkan

yang juga

struktur

perekonomian regional. PDRB menurut

lapangan

usaha

memilah secara rinci perkembangan tiap sektor usaha dan urgensinya dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa

yang

diproduksi

kesejahteraan

dalam

masyarakat

masyarakat

menjadi

bertambah

meningkat.

Dari

dan satu

periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan menambah

dalam

modal,

jumlah

dan

teknologi

yang

kualitasnya. dipergunakan

Investasi menjadi

berkembang dan juga tenaga kerja akan bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 tinggi hal yang sangat diinginkan semua negara maupun daerah.

Pertumbuhan

ekonomi

mencerminkan

kegiatan

ekonomi yang dapat bernilai positif dan bahkan dapat pula bernilai

negatif.

Jika

pada

suatu

periode

perekonomian

mengalami pertumbuhan yang positif, maka kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan, tetapi jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif,

berarti

kegiatan

ekonomi

pada

periode

tersebut

mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Bangli pada tahun 2015 sebesar 5,57 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 5,82 persen. Strukur ekonomi Kabupaten Bangli ditunjukkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2014 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini mempengaruhi sepertiga nilai PDRB Bangli. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai gambaran ratarata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk.



Tabel 3. 10 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Bangli Tahun 2011-2014 2011

No.

Lapangan Usaha

1.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2.

Pertambangan dan Penggalian

3.

Industri Pengolahan

4.

Pengadaan Listrik dan Gas

5.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6.

Konstruksi

7.

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8.

Transportasi dan Pergudangan

9.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

10.

Informasi dan Komunikasi

11.

Jasa Keuangan dan Asuransi

12.

Real Estat

13.

Jasa Perusahaan

14.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

15.

Jutaan Rp.

2012 %

Jutaan Rp.

2013* %

Jutaan Rp.

2014** %

Jutaan Rp.

%

847.953,2

27,82

924.141,3

27,48

1.038.991,5

27,49

1.178.130,4

26,89

74.192,2

2,43

88.452,0

2,63

101.224,1

2,68

113.676,6

2,59

291.491,7

9,56

314.524,8

9,35

358.428,7

9,48

418.381,8

9,55

801,1

0,03

786,9

0,02

770,6

0,02

1.018,4

0,02

2.024,3

0,07

2.084,0

0,06

2.243,1

0,06

2.507,2

0,06

214.850,1

7,05

274.130,3

8,15

306.441,9

8,11

332.772,7

7,59

303.780,9

9,97

329.229,5

9,79

369.589,9

9,78

435.825,5

9,95

36.599,4

1,20

39.921,7

1,19

47.495,5

1,26

57.792,8

1,32

349.269,2

11,46

399.864,0

11,89

475.036,8

12,57

590.586,4

13,48

138.418,8

4,54

150.186,6

4,47

159.541,7

4,22

178.924,1

4,08

71.453,0

2,34

85.991,8

2,56

103.467,5

2,74

121.460,2

2,77

102.328,4

3,36

111.239,4

3,31

125.547,7

3,32

145.930,3

3,33

16.294,1

0,53

17.621,9

0,52

19.960,3

0,53

23.256,6

0,53

411.442,5

13,50

420.300,5

12,50

428.858,4

11,35

498.222,3

11,37

Jasa Pendidikan

64.493,4

2,12

68.581,6

2,04

84.414,3

2,23

99.241,0

2,26

16.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

39.437,3

1,29

43.748,4

1,30

51.990,1

1,38

61.060,2

1,39

17.

Jasa lainnya

83.521,5

2,74

91.873,1

2,73

105.484,6

2,79

122.862,4

2,80

Produk Domestik Regional Bruto

3.048.351,0 100,00

3.362.677,7 100,00

3.779.486,8 100,00

4.381.648,8 100,00

Sumber : BPS Kab Bangli * Angka sementara ** Angka sangat sementara

2. Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah. Semakin pesat dengan berdirinya berbagai usaha kecil dan menengah membawa dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Masalah pemasaran produk industri kecil dan menengah di Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun masih sangat meningkat, ini tidak terlepas dari pengenalan produk melalui pameran-pameran dan mengikuti ajang pestival perindustrian.

Meningkatnya

pemasaran

industri

kecil


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 menengah

tidak

terlepas

dari

jumlah

industri

kecil

dan

menengah di Kabupaten Bangli. Indikator keberhasilan dalam capaian kinerja dalam RKPD Tahun 2015 Kabupaten Bangli adalah jumlah industri kecil sebesar 11.874 di tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 11,691, sedangkan

Jumlah

industri

menengah

juga

mengalami

peningkatan, dari jumlah industri menengah sebesar 230 di tahun 2014, meningkat menjadi 235 ditahun 2015 dengan capaian kinerja 94%. Prioritas 5. Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah

dalam

perekonomian

karena

dengan

adanya

pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropah. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit

sosial

lainnya,

seperti

prostitusi,

kriminalitas,

pengangguran. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan. Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 5. Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran Prioritas Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran No.

Indikator Kinerja

1.


2.


Capaian Tahun 2014 0,75 94,14

Tahun 2015

0,50


100 %

94.45%

Target

Capaian % 74.63% 94.45%



1. Tingkat Pengangguran Ketenagakerjaan

merupakan

salah satu masalah sosial yang menjadi

konsentrasi

setiap

level

Fokus

pada

pemerintahan.

masalah

pada

ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran.

Di

setiap

wilayah

permasalahan

tingkat

pengangguran menjadi sangat menarik dan selalu dibahas terkait

keberhasilan

pembangunan

daerah

tersebut.

Pengangguran merupakan saah satu cermin dari pencitraan kondisi kesejahteraan suatu wilayah. Hal ini membuktikan tingkat keberhasilan program perekonomian dan kesejahteraan sosial yang dicanangkan pemerintah. Penduduk usia 15 tahun keatas selama seminggu yang lalu kegiatan utamanya digunakan untuk bekerja. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menganggur. Kegiatan utama lainnya yang

banyak

dilakukan

justru

mengurus

rumah

tangga

terutama penduduk perempuan. Temuan ini dapat menjadi indikator bahwa banyak diantara penduduk muda perempuan di Bangli yang menikah di usia muda. Angkatan

kerja

di

Kabupaten

Bangli

pada

tahun

2015

Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 165.337 penduduk usia kerja, 144.833 orang diantaranya tergolong sebagai angkatan kerja,

dengan

TPAK

mencapai

87,60

persen.

Tingkat

pegangguran sebesar 0,67 persen di tahun 2015, menurun dibanding

kondisi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,75

persen. Penurunan tingkat pengangguran tidak semata mata


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 disebabkan

oleh

kemampuan

sektor-sektor

Perekonomian

dalam penyerapan tenaga kerja akan tetapi juga akibat pergeseran status dari angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja serta perpindahan penduduk penganggur. Tabel 3.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Jenis Kegiatan

Angka

I. Angkatan Kerja

144.833

-- Bekerja

143.857

-- Pengangguran

976

II. Bukan Angkatan Kerja

20.504

-- Sekolah

7356

-- Urus Rumah Tangga

8.231

-- Lainnya

4.917

Penduduk Usia Kerja

165.337

TPAK

0,67

Tingkat Pengangguran Terbuka

87,60

Sumber : BPS Kab. Bangli

3. Penduduk diatas garis kemiskinan Kemiskinan

adalah

keadaan

dimana terjadi ketidakmampuan untuk

memenuhi

kebutuhan

dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan

kesehatan.

Kemiskinan

dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,

ataupun

sulitnya

akses

terhadap

pendidikan

dan

pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah

yang

telah

mapan,

dan

lain-lainnya.

Kemiskinan

merupakan sebuah masalah yang multidimensi dan kompleks, menyentuh berbagai aspek kehidupan, berbagai upaya telah dilakukan

oleh

kemiskinan,

pemerintah

namun

belum

dalam bisa

kependudukan ini dengan tuntas.

upaya

pengentasan

mengatasi

masalah

Kabupaten Bangli dengan

Program dan Kegiatan yang di lakukan masing-masing SKPD yang

sesuai

dengan

RPJMD

Kabupaten

Bangli

dapat

meningkatkan Penduduk diatas garis kemiskinan dari 94.45 persen di tahun 2015, yang sebelumnya di tahun 2014 sebesar 94,14 persen. Prioritas 6. Peningkatan Infrastruktur Wilayah Disini, infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti

infrastruktur

tidak kekurangan (berdampak

pada

manusia), tapi juga tidak berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan alam karena akan merusak alam dan pada akhirnya berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Seiring dengan pesatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik di daerah maka sektor bangunan (konstruksi) merupakan salah satu

yang

berpeluang

terus

berkembang.

Namun

demikian

perkembangan sektor konstruksi cukup berfluktuasi, hal ini dilatar


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 belakangi kenyataan bahwa sektor konstruksi turut menyumbang dampak

lingkungan

yang

luas

khususnya

saat

pelaksanaan

pekerjaan proyek. Keadaan ini terjadi bukan hanya di Bangli tapi juga di Bali secara umum. Setelah sempat mengalami kontraksi di tahun 2010, sektor konstruksi kembali bangkit di tahun 2011. Sektor ini tumbuh sebesar 13 persen, jauh diatas angka rata-rata Bali yang mencapai 7 persen dan di tahun

2012 kembali

meningkat 8,89 persen namun masih jauh lebih lambat dari laju pertumbuhan sektor konstruksi di Bali. Pada tahun 2013 terjadi penurunan

yang

sangat

tajam.

Laju

pertumbuhan

sektor

konstruksi di Bangli turun hingga 2,08 persen sedangkan untuk level provinsi hanya bertahan di 6,2 persen. Regulasi di sektor penggalian dan pertambangan terkait penertiban penambang rumah tangga di kaldera batur memberi dampak berganda pada sektor konstruksi. Bahan baku yang semakin langka menyebabkan harga melambung menyebabkan penduduk memilih opsi lain untuk berinvestasi

maupun

pilihan

konsumsi.

Sejalan

dengan

pertumbuhannya, kontribusi yang diberikan sektor bangunan (konstruksi) terhadap PDRB menunjukkan sumbangan yang relatif kecil, yakni selama lima tahun terakhir tetap di sekitar angka 6 persen. Sebenarnya meskipun secara nilai absolut cukup kecil, namun kontribusinya secara rata-rata cukup besar dibanding di Bali yang hanya pada level dibawah 4-5 persen. Ini menunjukkan, bahwa sektor konstruksi masih memberikan peluang yang besar dalam

memainkan

perannya

sebagai

salah

satu

pendukung

pembangunan perekonomian Bangli.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 6. Peningkatan Infrastruktur Wilayah Prioritas Peningkatan Infrastruktur Wilayah Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

No.

Indikator Kinerja

1.


295,729

733,274


2.


287,50

320

287,50

Jalan

merupakan

perekonomian. menuntut

pula

prasarana

Makin

untuk

meningkatnya

peningkatan

Capaian % 53,05% 89.85%

memperlancar usaha

pembangunan

kegiatan

pembangunan jalan

untuk

memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah. Panjang jalan diseluruh Kabupaten Bangli pada tahun 2015 mencapai 889,270 Km dengan 156 km merupakan Jalan Provinsi Bali dengan kondisi baik sedangkan Jalan Kabupaten sepanjang 733,274 km. Proporsi panjang jalan adalah: 99,59% sudah beraspal. Sedangkan kondisi jalan pada tahun 2015 adalah 53,05% baik, 25,22% sedang dan 21,73 % yang kondisinya rusak. Jembatan sebanyak 25 Buah sepanjang 320 M¹ dengan kondisi baik sepanjang 287,50 M¹ dengan tingkat capaian 86,94 persen. Prioritas 7. Pertanian dan Ketahanan Pangan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar pada suatu bangsa. Suatu bangsa dapat dikatakan sejahtera apabila bangsa tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan pada negara tersebut.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Kebutuhan pangan di negara Indonesia untuk saat ini belum dapat tercukupi, karena pertanian di negara ini belum bisa dikelola dengan baik. Untuk saat ini, peran para petani sangat dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas pangan di indonesia. Oleh karena

itu,

para

membimbing

petani

para

di

petani

Kabupaten

dalam

Bangli

sangat

meningkatkan

perlu

produktivitas

pangan, misalnya dengan mendirikan kelompok tani. Pemerintah Kabupaten Bangli memberi penyuluhan dan pembinaan kepada kelompok tani dan memberikan akses sarana tentang produksi pertanian. Namun, biasanya hal tersebut tidak mudah diterima oleh para petani, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bangli harus dapat

meyakinkan

para

petani

tentang

bagaimana

cara

meningkatkan produktivitas pertanian guna ketahanan pangan. Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 7. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prioritas Pertanian dan Ketahanan Pangan No.

Indikator Kinerja

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014

Target

1.

Produktivitas (Ton/are)

Padi

28.820

30.000

Realisasi Target 28.571

2.

Produksi Arabika (Ton)

Kopi

2.338,38

2.495,19

2.456,36

98,44%

3.


45.950

70.698,10

65.145

92,15%

4.


6.397

7.000

6.415

91,63%

5.

Penguatan Cadangan (%)

50

61%

60%

98,36%

Pangan

Capaian % 95,24%



Produktivitas Padi Produksi padi sawah pada tahun 2014 mencapai angka 28.820 ton

gabah

sedangkan

kering di

tahun

giling 2015

mencapai angka 28.571 ton Jika dibandingkan

dengan

tahun

2014, produksi gabah kering giling mengalami penurunan sebesar 249 ton. panen padi sawah terus mengalami fluktuasi, kadang

mengalami

kenaikan

kadang

juga

mengalami

penurunan, di Tahun 2015 mengalami penurunan, di sebabkan pasokan air menurun untuk mengairi sawah karena musim kering

yang

panjang

sehingga

petani

beralih

menanam

palawija. 2.

Produksi Kopi Arabika Wilayah Kabupaten Bangli posisinya berada di tengah-tengah Pulau Bali, sehingga merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki pantai/laut. Ketinggian dari permukaan laut antara 100 – 2152 m sehingga tanaman apa saja bisa tumbuh di

daerah

ini.

Kabupaten

Bangli

memiliki

potensi

besar

terutama pada sektor pertanian, industri kecil dan pariwisata, dan didukung oleh sektor-sektor lain yang terkait. Dilihat dari intensitas

tanaman

dan

jumlah

produksi,

tanaman

kopi

dibudidayakan dan berkembang dengan baik di dataran tinggi hampir di semua kecamatan di Kabupaten Bangli. Kopi merupakan salah satu sektor perkebunan yang potensial terus dikembangkan tidak hanya pada tingkat produksi, tetapi juga untuk sektor industri dan juga perdagangan. Najiati dan Danarti (2007:124) mengungkapkan untuk menghasilkan kopi


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 yang bermutu tinggi tidak hanya berhenti pada budidaya tetapi juga penanganan pascapanen. Dengan pengembangan industri pengolahan, maka mutu kopi Arabika di Kabupaten Bangli dapat ditingkatkan. Selain itu, proses pengolahan pasca panen akan memberikan nilai tambah (value added) pada produk kopi, dan juga dapat membuka peluang kerja dan peluang usaha sehingga multiplierefeex yang lebih luas. Kopi Arabika di Kawasan Kintamani telah

terdaftar

sebagai produk

yang

diproduksi pada kawasan khusus yaitu daerah kintamani dan teknik pengolahan tersendiri. Dengan perlindungan indikasi geografis tersebut, kopi Arabika Kintamani memiliki nilai tambah

dalam

Perlindungan

pasar

indikasi

kopi

nasional

geografis

dan

internasional.

mensyaratkan

beberapa

tahapan pengolahan harus dilakukan didalam kawasan indikasi geografis.

Aktivitas

pengolahan

dukungan

pabrik-pabrik

tersebut

pengolahan

di

membutuhkan

dalam

kawasan.

Sedangkan secara geografis, daerah ini merupakan daerah hulu Pulau Bali, dengan top ografi yang berbukit. Sehingga selain memiliki fungsi ekonomi (kawasan perkebunan), daerah ini juga memiliki fungsi ekologi untuk keseimbangan alam Bali. Kintamani merupakan salah satu produsen

Kopi

Arabika

di

Kabupaten

Bangli

dengan

luas

areal tanam terluas di Kabupaten Bangli

yaitu

6.335

ha,dengan

produksi 2.314,39 ton pada tahun 2013 (BPS

Kabupaten Bangli,

2014).

Pada Tahun

2015

produksi kopi arabika mengalami peningkatan dari 2.338,38


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 ton di tahun

2014

dan produksi sebesar 2.456,36 ton di

Tahun 2015. 3.

Produksi Jeruk Selain kopi arabika kintamani yang sudah menembus pasar eksport, Bangli juga dikenal memiliki berbagai macam hasil pertanian ungggulan. Salah satunya adalah jeruk Kintamani yang juga sudah menembus pasar lokal Bali maupun nasional. Untuk lebih memperkenalkan produk lokal ini, Pemerintah Kabupaten

Bangli

bekerjasama

dengan

International

Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan, Rabu (22/10) menggelar Bangli Festival Jeruk 2014. Festival yang dipusatkan di Sentra Perkebunan Jeruk One Village One Product (OVOP) Desa Tiga, Susut Bangli, dibuka oleh Bupati Bangli I Made Gianyar, SH.,M.Hum. Acara ini juga dihadiri oleh pimpinan ICDF Taiwan Indonesia Lim Yen Chin, Forkompinda Kabupaten Bangli, pimpinan SKPD Kabupaten Bangli dan kelompok tani binaan OVOP Desa Tiga. Buah jeruk andalan Bangli

memberi

kontribusi

yang

cukup

besar

dalam

pembentukan nilai tambah sektor pertanian. Lebih dari 70 persen produksi jeruk

di

Kabupaten

Bali

berasal

Bangli.

dari Pada

Tahun 2014 produksi jeruk mencapai angka 45.950 ton jeruk kintamani sedangkan di tahun 2015 mencapai angka 65.145 ton, Jika dibandingkan dengan tahun 2014, produksi jeruk kintamani mengalami penurunan sebesar 19.195 ton.



Produksi Perikanan Budidaya Selain Pertanian, sektor perikanan mempunyai peranan yang strategis sebagai sumber pertumbuhan baru dalam upaya meningkatkan

perekonomian

Kabupaten

Bangli

di

masa

mendatang terutama perikanan budidaya di perairan Danau Batur. Luas

budidaya

Kabupaten tahun

ikan

Bangli

2015

di

dalam

mencapai

227,60 Ha ( 92,30 % dari target 246,60 Ha ), luas budidaya

ikan

mengalami penurunan sebanyak 17,5 Ha ( 7,68 % realisasi tahun 2014 sebanyak 245,10

ini dari

Ha), bila dilihat

produksi ikan dari hasil budidaya tahun 2015 telah mencapai 6.415 Ton ( 91,65 % dari target 7.000 Ton)

Produksi ikan

budidaya ini meningkat dari tahun 2014 sebanyak 6.397 ton. 5.

Penguatan Cadangan Pangan Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak lepas dari kebijakan umum pembangunan nasional yang diarahkan pada pemenuhan hak atas pangan utamanya dari produksi, sehingga setiap keluarga di Indonesia memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam mengakses pangan. Adapun kebijakan umum ketahanan pangan adalah peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ketahanan pangan. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut,

diperlukan

kebijakan-kebijakan

pendukung

yang

diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, daya saing, dan


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 pemasaran produk

pertanian serta peningkatan kapasitas

masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan. Mengingat luas dan beragamnya

permasalahan ketahanan pangan yang

dihadapi serta terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia, maka Kabupaten Bangli melalui Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli menentukan fokus pembangunan ketahanan pangan berdasarkan sumber pangan lokal. Standar Pelayanan Minimal yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli dari Ketahanan Pangan adalah dari Jenis Pelayanan Dasar yaitu salah satunya ketersediaan Cadangan Pangan dengan indikator Persentase Cadangan Pangan. Kabupaten Bangli di tahun 2015 capaian kinerja adalah sebesar 100 persen, dari target 60 persen dan terealisasi 60 persen, hal ini meningkat dari tahun 2014 yang hanya 50 persen. Prioritas 8. Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata Berkelanjutan Sektor pariwisata dapat dikatakan sebagai salah satu sektor penting dewasa ini karena industri tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “obat” untuk menangani persoalan penciptaan lapangan kerja, tetapi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kejenuhan situasi yang serba modern, tampaknya pariwisata etnik dan

budaya

mulai

mengalami

perkembangan dengan menonjolkan „keunikan‟

adat-istidat.

Pariwisata

etnik dan budaya telah memunculkan daya yang

tarik

dari

dianggap

„keunikan‟ budaya „otentik‟

sebagai

pengisi kekosongan jiwa masyarakat modern. Otonomi daerah erat


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 kaitannya

dengan

keuangan

suatu

daerah,

yaitu

yang

berhubungan dengan pendapatannya atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan membawa implikasi tersendiri, dan bagi suatu daerah yang terbatas potensi sumber daya alamnya akan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, kontribusi industri pariwisata yang terdiri dari retribusi obyek wisata, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan jumlah wiatasawan manca negara berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli. Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 8. Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata Berkelanjutan Prioritas Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata Berkelanjutan Capaian Tahun 2014

Tahun 2015

No.

Indikator Kinerja

1.


25

25 Sekaa

Realisasi Target 25 sekaa

2.

Cakupan Gelar Seni

56

56 Kali

56 Kali

3.


647.493

775.000

610.349

78,75%

5.


6.184,40

18.000

14.144,84

78,58%

Target

Capaian % 100%

100%

1. Jumlah sekaa-sekaa Kesenian yang dibina melalui pentas kesenian dan Cakupan Gelar Seni Meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 budaya. Minimnya apresiasi masyarakat terhadap pergelaran seni tari, teater maupun lukis akibat kurangnya pemahaman akan esensi seni itu sendiri. Menjadi tugas pemerintah untuk lebih

banyak

menekankan

tugas

dan

fungsinya

sebagai

fasilitator maupun mendiator untuk mempertemukan seniman seniwati

dengan

masyarakat

pecintanya

lewat

pegelaran.

Minim apresiasi terhadap berbagai bentuk pergelaran seni di Kabupaten Bangli. Bukan karena beralihnya minat ataupun apresiasi masyarakat ataupun penonton terhadap kesenian kekinian, tapi ada kecenderungan minimnya pegelaran ataupun peristiwa seni yang di fasilitasi pemerintah. Kalau masalah gedung kesenian yang hingga kini belum terealisasi itu masalah lain karena kegiatan kesenian seperti halnya seni tradisional dapat dilakukan dimana saja. Untuk meingkatkan apresiasi masyakat terhadap seni budaya, di Kabupaten melakukan Pembinaan

terhadap

sekaa

atau

sanggar

melaui

mengikutsertakan dalam pentas kesenian. Di tahun 2015 yang Jumlah sekaa-sekaa Kesenian atau sanggar yang dibina melalui pentas kesenian sebanyak 25 sekaa. Dan cakupan gelar seni dilakuakan setiap tahun mengalami peningkatan tetapi di tahun 2014 dan Tahun 2015 cakupan gelar seni di kabupaten Bangli sebesar 56 kali. 2. Kunjungan Wisata Capaian indikator jumlah kunjungan wisatawan

pada

tahun

2015

terealisasi sebanyak 610.349 orang atau 78,75% dari target wisatawan 775.000 orang. Perhitungan Jumlah kunjungan

wisatawan

dihitung


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke masing masing tujuan wisata (Kintamani, Penulisan, Trunyan, P3GB, Kehen dan Penglipuran). Dalam rangka meningkatkan akses pengembangan pemasaran pariwisata sehingga pariwisata Kabupaten Bangli bisa dikenal lebih luas, pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatankegiatan dalam rangka promosi pariwisata dan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan antara lain : Pembuatan brosur berisi tentang obyek-obyek wisata unggulan yang ada di Kabupaten

Bangli,

Pengembangan

website

Batur

Global

Geopark, pelaksanaan festival Kintamani. Melalui kegiatankegiatan tersebut diharapkan potensi-potensi wisata yang berada di Kabupaten Bangli dapat dipromosikan secara lebih luas sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. 3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Kontribusi

PAD

sektor

pariwisata Kabupaten Bangli dengan

target

Rp.18.000.000.000 dan telah tercapai

sebesar

Rp.14.144.840.500, sehingga presentase terealisasi sebanyak 78,58

%.

Kontribusi

sektor

pariwisata

berupa

retribusi

pariwisata dan kebudayaan terhadap PAD Kabupaten Bangli, dimana peran pariwisata dan budaya sangat berpengaruh terhadap pendapatan dibidang retribusi dimana pada tahun 2015 persentase retribusi di bidang pariwisata mencapai 76,65%

dari

total

pendapatan

hasil

retribusi

daerah,

pencapaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 35,23%


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 dari tahun 2014 yang mencapai 41,42% dari total hasil retribusi daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 3.16 Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Hasil Retribusi Daerah Tahun 2014 - 2015 2014

2014 Retribusi

Total Retribusi

%

Sektor

Total Retribusi

Pariwisata 1

2

3

Rp.

Rp.

14.995.768.691

6.184.392.500

41,42%

Retribusi Sektor

%

Pariwisata

4

5

6

Rp.

Rp.

18.454.925.388

14.144.840.500

76,65%

Sumber : Bag. Keuangan Retribusi ini didukung dengan beberapa obyek pariwisata yang sangat menarik dan dapat berkembang lebih baik, Potensi pariwisata di Bangli cukup besar seperti di Pura Kehen, Toya Bungkah, Gunung dan Danau Batur, dan tentunya Desa Wisata Penglipuran sebuah desa dengan adat yang unik. Adat budaya dan segala keunikannya menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi

wisatawan

dimana

perlu

pengelolaan

yang

lebih

profesional, ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan pertahun yang semakin meningkat. Prioritas 9. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Supremasi Hukum Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi taraf kehidupan manusia adalah masalah keamanan dan ketertiban. Rasa aman dan tertib memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan kekuatan

membina

serta

masyarakat

mengembangkan

dalam

menangkal,

potensi

dan

mencegah,

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 9. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Supremasi Hukum Prioritas Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Supremasi Hukum Capaian Tahun 2014

Tahun 2015

No.

Indikator Kinerja

1.


20

20 Kasus

Realisasi Target 20 Kasus

2.


75

75%

75%

100%

3.

Persentase penanganan kejadian gangguan ketentraman, keamanan dan ketertiban di wilayah Kab.Bangli Persentase penanganan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) per tahun

75

75%

75%

100%

75

75 %

75 %

100%

4.

Target

Capaian % 100%


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Tahun ini sebagai tahun politik yang sudah pasti sarat kepentingan antarindividu, kelompok, maupun parpol, sehingga kami prediksi gesekan yang menyebabkan pecahnya konflik akan lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah beserta instansi terkait. Dapat dinyatakan bahwa, politik adat saat ini mengambil bentuk yang paradoksal sebagai konservatisme radikal, dimana kelompok terpinggirkan, orang yang tidak berpunya melakukan tuntutan atas keadilan, bukan atas nama keterpinggiran atau ketidakpunyaan melainkan atas nama nenek moyang, kawitan, komunitas dan lokalitas. Konflik adat terkesan semakin banyak, karena komunitas adat dianggap

sebagai

simbul

adat

seolah-olah

Komunitas

keseimbangan menjadi

dan

keharmonisan.

satu-satunya

tumpuan

harapan untuk menikmati kedamaian dan bukan komunitas yang lainnya. Oleh karena itu, ketika terbetik berita mengenai konflik yang melibatkan komunitas adat, orang terperangah seperti kehilangan harapan. Di Kabupaten Bangli dari 20 Kasus konplik sosial di tahun 2015 penanganan konplik sosial dapat terselesaikan sebesar 100 persen. Untuk meningkatkan profesionalisme petugas kamtibmas dan meningkatkan ketentraman kegiatan

kesadaran dan

masyarakat

ketertiban

Pengendalian

lingkungan

keamanan

terhadap maka

lingkungan

keamanan, dilaksanakan

melalui

HUT

Hansip/Linmas, Pengadaan pakaian seragam hansip, Pelatihan bagi anggota Hansip/Linmas dan Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan keberhasilan

Keamanan sasaran

Dalam ini

Negeri.

adalah

Indikator

meningkatnya

terhadap keamanan,

ketentraman dan ketertiban dimasyarakat dan terciptanya situasi dan kondisi daerah

Pemerintah Kabupaten Bangli yang kondusif,


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 dengan presentase pencapaiannya sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini mempertahankan pencapaian kinerja tahun 2015. Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah partisipasi masyarakat cukup tinggi dan peran tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga cukup tinggi dalam bersama-sama mewujudkan kondusifnya situasi kondisi diwilayah masing-masing. Penanganan keamanan obyek wisata di Penelokan

Kintamani,

dan

Penanganan

kejadian

gangguan

ketentraman, keamanan ketertiban di wilayah Kabupaten Bangli dengan pencapainnya sebesar 100%. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum

yang

mantap di wilayah/ daerah – daerah, dalam arti suatu kondisi dimana

Pemerintah

dan

Rakyat

dapat

melakukan

kegiatan

Pembangunan secara aman, tertib dan teratur. Dalam rangka meningkatkan eksistensi Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan

Daerah,

maka

Tugas

Umum

Pemerintahan

perlu

dilakukan orientasi untuk kerjasama antar Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga serta koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah.

Kabupaten

Bangli

dalam

melakukan

penanganan

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) per tahun telah melakukan

koordinasi

dengan

instansi

vertikal

sehingga

prosentase penanganan pelanggaran terhadaop Peraturan Daerah (PERDA) dengan capaian kinerja 100 persen.



Prioritas 10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah merupakan motor penggerak dalam roda pemerintahan daerah.

Dalam

rangka

meningkatkan

kapasitasnya

terdapat

beberapa indikator, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.18 Analisis Pencapaian Sasaran dan Indikator Prioritas 10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. No.

Indikator Kinerja

1.

Nilai AKIP

2.

Opini BPK

Pemeriksaan

Tahun 2015

Capaian Tahun 2014 C Disclaimer

B

Realisasi Target B

WTP

WTP

Target

Capaian % C WDP

1. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015, perhatian Pemerintah Kabupaten Bangli akan pentingnya akuntabilitas terlihat dalam Program Prioritas Pembanguanan yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bangli telah dilaksanakan pada tahun 2015, berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

selanjutnya

kami

telah

menerima

Hasil

Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli pada Hari Jumat, 15 Januari 2016 bertempat di Wiswasabha Utama Kantor

Gubernur

Bali.

Pemerintah

Kabupaten

Bangli

memperoleh nilai sebesar 42,06 dengan predikat penilaian “C”. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi dan perkembangan akuntabilitas Kabupaten

kinerja Bangli

di

lingkungan

mengalami

Pemerintah

peningkatan

Pemerintah dari

Tahun

sebelumnya yaitu sebesar 30,11. Kedepan akan dilaksanakan upaya perbaikan yaitu : a. Membangun

Komitmen

dan

disiplin

dalam

membangun

manajemen kinerja, ditunjang dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Elektronik (e-SAKIP) untuk memudahkan SKPD terkait (BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi) dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Monitoring Evaluasi Kinerja, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja (LKIP).


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 b. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

dan

menggunakannya

sebagai

dasar

untuk

melaksanakan penilaian kinerja dan pemberian reward and punishment

terhadap

pejabat

yang

menandatangani

Penetapan Kinerja. c. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang Akuntabilitas Kinerja melalui asistensi yang difasilitasi oleh Kementerian PAN&Rb dan Tim Penguatan AKIP Provinsi Bali, dan membangun budaya berkinerja di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. d. Perlu

kiranya

dibentuk

Tim/Satuan

tugas

Akuntabilitas

(terdiri dari unsur BAPPEDA, Inspektorat, Bagian Organisasi) yang bertugas untuk mendampingi SKPD untuk membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangli. 2. Opini Pemeriksaan BPK Opini Pemeriksaan BPK pemeriksa

mengenai

merupakan pernyataan profesional

kewajaran

informasi

keuangan

yang

disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria

yakni

pemerintahan, disclosures),

kesesuaian kecukupan

kepatuhan

dengan

standar

akuntansi

pengungkapan

terhadap

peraturan

(adequate perundang-

undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni : a. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan,

perusahaan/pemerintah

dianggap

telah

menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan

(biasa

disingkat

WTP-DPP).

Opini

WTP-DPP

dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan Keadaan

itu,

ditambahkannya misalnya,

penerapan prinsip akuntansi,

paragraf

adanya

penjelasan.

ketidakkonsistenan

adanya keraguan tentang

kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain b. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi

pengecualian.

Sebagian

akuntan

memberikan

julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam

item

tertentu,

namun

demikian

ketidakwajaran

tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. c. Tidak wajar (adversed opinion) Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan

yang

sebenarnya.

Jika

laporan

keuangan

mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. d. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang

lingkup

audit

perusahaan/pemerintah

yang

yang diaudit,

dibatasi

oleh

misalnya

karena

auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar. Pokok-pokok

hasil

pemeriksaan

atas

Laporan

Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 1. Opini atas Laporan Keuangan Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2014 adalah Wajar dengan Pengecualian (WDP) 2. Sistem Pengendalian BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu : a. Bendahara Pengeluaran terlambat menyetor sisa UP Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 148,31 juta dan terdapat kas yang tidak riil pada kas di bendahara pengeluaran yang telah hilang sebesar Rp. 165,26 juta. b. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangli belum memadai. 3. Kepatuah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan BKP menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu : a. Realisasi Belanja Hibah tidak tertib. b. Penyajian Aset lainnya dalam neraca Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2014 tidak menggambarkan kondisi senyatanya. Melihat Pencapaian ini, apabila ingin meningaktkan sesuai capaian yang sudah memenuhi target pada akhir tahun pada tahun 2015 yaitu opini WTP.


LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 3.3. REALISASI ANGGARAN Tabel 3.19 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 NO

URAIAN

1

2

I I.1

ANGGARAN

REALISASI

2015

2015

3

4

LEBIH / (KURANG) 6

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

11.208.150.000,00

12.557.945.219,50

1.349.795.219,50

I.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

22.101.546.300,00

18.454.925.388,00

(3.646.620.912,00)

I.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.006.548.600,00

4.008.691.268,61

2.142.668,61

I.1.4

Lain-lain PAD yang sah

50.683.755.100,00

52.562.741.348,22

1.878.986.248,22

88.000.000.000,00

87.584.303.224,33

(415.696.775,67)

574.764.545.000,00

569.345.607.183,00

(5.418.937.817,00)

19.015.881.000,00

13.808.772.150,00

(5.207.108.850,00)

915.093.000,00

703.264.033,00

(211.828.967,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah I.2

PENDAPATAN TRANSFER

I.2.1

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

I.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

I.2.1.2

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

I.2.1.3

Dana Alokasi Umum

499.734.801.000,00

499.734.801.000,00

I.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

55.098.770.000,00

55.098.770.000,00

574.764.545.000,00

569.345.607.183,00

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

(5.418.937.817,00)

I.2.2

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNY A

96.577.827.000,00

96.577.827.000,00

-

I.2.2.1

Dana Penyesuaian

96.577.827.000,00

96.577.827.000,00

-

96.577.827.000,00

96.577.827.000,00

Jumlah JumlahPendapatan Pendapatan Transfer Transfer Pem. Pem.Pusat Pusat--Lainnya Lainnya

-

I.2.3

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI & KABUPATEN

117.835.010.564,93

117.658.814.193,83

(176.196.371,10)

I.2.3.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

117.835.010.564,93

117.658.814.193,83

(176.196.371,10)

I.2.3.2

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

-

-

I.2.3.3

Sumbangan Kab. Badung/ Kodya Denpasar

-

-

117.835.010.564,93

117.658.814.193,83

(176.196.371,10)

789.177.382.564,93

783.582.248.376,83

(5.595.134.188,10) (1.287.190.000,00)

Jumlah Pend. Transfer Pem. Provinsi & Kabupaten Jumlah Pendapatan Transfer I.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN Y ANG SAH

-

3.442.830.000,00

2.155.640.000,00

I.3.1

Pendapatan Hibah

-

-

I.3.2

Pendapatan Dana Darurat

-

-

I.3.3

Pendapatan Lainnya

3.442.830.000,00

2.155.640.000,00

(1.287.190.000,00)

3.442.830.000,00

2.155.640.000,00

(1.287.190.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Y ang Sah JUMLAH PENDAPATAN II II.1

BELANJA BELANJA OPERASI

-

880.620.212.564,93

873.322.191.601,16

(7.298.020.963,77)

1.009.437.479.014,86

899.784.101.797,06

(109.653.377.217,80)

873.550.336.405,09

785.735.636.317,78

(87.814.700.087,31)

II.1.1

Belanja Pegawai

586.453.101.513,28

522.051.091.369,00

(64.402.010.144,28)

II.1.2

Belanja Barang

111.890.789.624,04

97.029.104.048,50

(14.861.685.575,54)

II.1.3

Bunga

-

-

II.1.4

Subsidi

II.1.5

Hibah

II.1.6

Bantuan Sosial

II.1.7

Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi

II.2

BELANJA MODAL

-

-

-

81.324.091.651,30

74.508.638.352,00

(6.815.453.299,30)

1.315.000.000,00

1.080.000.000,00

(235.000.000,00)

-

92.567.353.616,47

91.066.802.548,28

(1.500.551.068,19)

873.550.336.405,09

785.735.636.317,78

(87.814.700.087,31)

131.802.271.979,77

110.712.793.268,28

(21.089.478.711,49)

II.2.1

Belanja Tanah

-

-

II.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

26.571.603.541,57

20.431.629.776,28

(6.139.973.765,29)

II.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

33.080.128.260,00

22.852.359.387,00

(10.227.768.873,00)

II.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

71.357.667.500,20

67.021.401.155,00

(4.336.266.345,20)

II.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

792.872.678,00

407.402.950,00

II.2.6

Belanja Aset Lainnya

-

-

131.802.271.979,77

110.712.793.268,28

(21.089.478.711,49)

708.401.000,00

-

(708.401.000,00)

708.401.000,00

-

(708.401.000,00)

708.401.000,00

-

(708.401.000,00)

3.376.469.630,00

3.335.672.211,00

(40.797.419,00) (34.659.984,00)

Jumlah Belanja Modal II.3 II.3.1

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga

II.4

BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

-

(385.469.728,00) -

II.4.1

Bagi Hasil Pajak

1.120.815.000,00

1.086.155.016,00

II.4.2

Bagi Hasil Retribusi

2.255.654.630,00

2.249.517.195,00

II.4.3

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

-

-

3.376.469.630,00

3.335.672.211,00

(40.797.419,00)

1.009.437.479.014,86

899.784.101.797,06

(109.653.377.217,80)

Jumlah Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT III III.1

(128.817.266.449,93)

PEMBIAY AAN PENERIMAAN PEMBIAY AAN

III.1.1

Penggunaan SiLPA

III.1.2

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah

III.1.3

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Jumlah Penerimaan

(26.461.910.195,90)

(6.137.435,00) -

102.355.356.254,03

128.817.266.449,93

127.941.507.170,93

(875.759.279,00)

128.817.266.449,93

127.941.507.170,93

(875.759.279,00)

128.106.777.049,93

127.941.507.170,93

(165.269.879,00)

710.489.400,00

-

(710.489.400,00)

-

-

128.817.266.449,93

127.941.507.170,93

(875.759.279,00) (875.759.279,00)

-

III.2

128.817.266.449,93

127.941.507.170,93

III.2.1

PENGELUARAN PEMBIAY AAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

-

-

-

III.2.2

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

-

-

-

III.2.3

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

-

-

-

-

-

128.817.266.449,93

127.941.507.170,93

Jumlah Pengeluaran PEMBIAY AAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(0,00)

101.479.596.975,03

(875.759.279,00) 101.479.596.975,03



BAB IV Penutup

LKjIP

Pemerintah

Kabupaten

Bangli

Berdasarkan

4

(empat)

Pilar

Pembangunan Kabupaten Bangli yang dicanangkan pada tahun 2015 yang dituangkan dalam 10 sasaran Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangli dengan 27 sasaran strategis pembangunan 46 indikator kinerja utama yang capaian kinerja masingmasing telah dijelaskan pada Bab III mengenai akuntabilitas kinerja, maka terlihat bahwa hampir seluruh sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Bangli tahun 2015

telah tercapai walau terdapat kekuarang

sempurnaan dalam pencapaian target. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tingginya partisipasi dan peran aktif masyarakat serta aparat pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan good governance

serta memberantas

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan

umum,

maka

langkah-langkah

antisipatif

yang

telah

dilaksanakan antara lain dengan terus mensosialisasikan produk-produk hukum, meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kualitas SDM aparat, dan meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan umum. Sepanjang ketidakberhasilan

tahun

2015

telah

dicapai

ini,

beberapa

oleh

keberhasilan

Pemerintah Kabupaten

maupun Bangli.

Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya

kecenderungan

penerapan

akuntabilitas

kinerja

dan

pengawasan di berbagai instansi pemerintah. Namun demikian, beberapa ketidakberhasilan

memang

masih

Pemerintah Kabupaten Bangli

ini.

mewarnai Faktor

capaian

kinerja

dari

utama penentu berbagai

keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2015 ini adalah adanya

LKjIP | 117 PENUTUP

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2015 ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi sistem pengawasan maupun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah : 1. Kendala peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mendukung. Peraturan perundangan yang melandasi pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sering berubah ubah sehingga menyebabkan memerlukan pemahaman baru lagi dalam

melakukan

membutuhkan

penyusunan

waktu

dan

akuntabilatas

sumberdaya

kinerja

manusia

dan

yang

ini

cukup

menyulitkan, menyebabkan upaya untuk menguatkan akuntabilitas kinerja ini menjadi terhambat. 2. Dukungan yang belum sepenuhnya dari para pimpinan instansi pemerintah. Saat ini masih dijumpai berbagai keengganan dari para pimpinan instansi pemerintah dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi. Penyampaian

berbagai

dokumen

terkait

dengan

akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah lebih merupakan suatu formalitas semata, belum terilplementasi secara nyata dalam berbagai bentuk manajemen pemerintahan lainnya.

LKjIP | 118 PENUTUP

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun 2015 3. Kualitas SDM yang menangani sistem akuntabilitas kinerja Saat ini belum semua instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah Terutama pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

memilki

SDM

yang

mampu

manangani

masalah

akuntabilitas kinerja secara memadai. Beberapa SKPD

yang

sebenarnya telah memiliki tenaga yang memadai namun mengalami rotasi kerja sehingga penanganan terhadap masalah akuntabilitas kinerja ini menjadi tidak memadai lagi. Penanganan terhadap SDM akuntabilitas kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan tetap perlu dilakukan agar kualitas penerapan akuntabilitas kinerja tidak menurun dari kualitas yang telah dicapai saat ini ; Langkah Kedepan Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah : 1. Menyelaraskan

berbagai

peraturan

perundangan

yang

terkait

dengan penguatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur. Hal ini akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah yang terkait seperti Kementerian Keuangan. Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan sebagainya; 2. Lebih meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada instansi pemerintah utamanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah memenuhi ketaatan terhadap pemenuhan azas pengawasan dan akuntabilitas aparatur; 3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong penguatan pengawasan dan akuntabilitas di berbagai instansi pemerintah.

LKjIP | 119 PENUTUP

LKjIP Pemerintah Kabupaten BangliTahun Kata Pengantar

Recommend Documents