Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara KATA PENGANTAR Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam
memenuhi
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP
yang
disusun
dan
disampaikan
secara
sistematik
dan
melembaga. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sudah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah
dalam
meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
ini
dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
i
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan setahun sekali. Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
ini
merupakan wujud dari akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2012 dan Pengukuran Kinerja, yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015. Demikian laporan ini disusun untuk menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Airmadidi,
Maret 2013
BUPATI MINAHASA UTARA
SOMPIE S.F. SINGAL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
ii
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF
i iii iv
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban C. Analisa Isu-Isu Strategis
1 1 10 12
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Tujuan dan Sasaran C. Strategi dan Arah Kebijakan D. Penetapan Kinerja 2012
15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. Analisa Capaian Kinerja B. Akuntabilitas Keuangan
33 33 73
BAB IV
PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi
77 77 85
Lampiran-Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
15 18 21 30
86
iii
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara IKHTISAR EKSEKUTIF
Rencana Kinerja Tahunan tahun 2012 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2012 pada hakekatnya merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2012. Dalam rangka merealisasikan good governance, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berusaha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 20102015. Visi Kabupaten Minahasa Utara sebagai “Kabupaten Tujuan Wisata Tahun 2015”, merupakan suatu tantangan yang harus dicapai lewat program dan kegiatan yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2010-2015. Rencana kerja pemerintah, kontrak kerja, serta Rencana Strategis harus dilaksanakan secara konsisten selama 5 tahun ke depan. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan bisa diimplementasikan dalam tugas-tugas pemerintahan. Sasaran strategis dan indikator kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang hendak dicapai adalah : No
Sasaran Strategis
(1)
(2)
1.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
2.
Terlaksananya promosi potensi pariwisata
Indikator Kinerja (3)
Jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun Tersedianya pusat informasi pariwisata (database budaya) Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri Jumlah website pariwisata Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Jumlah travel/biro perjalanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
iv
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 3.
Terwujudnya pengembangan potensi pariwisata wilayah kepulauan Managabata
4.
Terwujudnya pelestarian Budaya Mapalus Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
5.
6.
7.
8.
Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK Meningkatnya kualitas dan kemampuan siswa dalam berbahasa asing (Bahasa Inggris) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
9.
Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang trampil
10.
Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
11.
Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural) Terwujudnya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel
12.
13.
14.
Terwujudnya sistem informasi
Jumlah desa wisata Jumlah kelompok sadar wisata Jumlah organisasi pendukung pariwisata Jumlah paket wisata Pengembangan ekonomi kerakyatan APK SD APK SMP APK SMA APM SD APM SMP APM SMA DO Terbangunnya laboratorium komputer Pengadaan computer Lomba debat Lomba pidato Lomba bercerita Pembangunan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Polindes Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar Pelatihan bagi pekerja social Pelatihan bagi pencari kerja Beasiswa SD Beasiswa SMP Beasiswa SMA/SMK Strata 2 (S2) Strata 3 (S3) Diklat PIM IV Diklat PIM III Diklat PIM II LAKIP SKPD Penetapan Kinerja SKPD Kontrak/Komitmen Kinerja SKPD LKPJ LPPD Pembangunan e-Government
on-line
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
v
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 15. 16.
17.
18.
19.
Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produksi Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah Meningkatnya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai
20. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW 21. Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten 22. Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun 23. Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan
Pelatihan peningkatan produktifitas Pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Meningkatnya sarana dan prasarana pasar
Penyediaan lapangan usaha
Rehabilitasi JITUT Rehabilitasi JIDES Pembangunan Sumur Resapan - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pengembangan Embung/ Dam Parit - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pembuatan Dam Penahan Pengembangan Irigasi Partisipatif Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Pembangunan saluran drainase Dokumen RDTR Dokumen Master Plan RIPDA Kawasan Industri Lamanya proses perijinan
Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (hutan mangrove) Rehabilitasi hutan dan lahan Reboisasi kawasan hutan lindung Penghijauan lingkungan
Berdasarkan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaransasaran strategis yang ada menunjukkan bahwa terhadap 63 indikator kinerja, yang termasuk kategori Sangat Berhasil dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
vi
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara persentase pencapaian target 85 – 100 adalah sebanyak 49 indikator atau sebesar 77,78 %. Yang termasuk kategori Berhasil dengan persentase pencapaian target 70 – 84 adalah sebanyak 2 indikator atau sebesar 3,17 %. Yang termasuk kategori Cukup Berhasil dengan persentase pencapaian target 55 – 69 adalah sebanyak 1 indikator atau sebesar 1,59 %, dan yang termasuk kategori Tidak Berhasil dengan persentase pencapaian target 0 – 54 adalah sebanyak 11 indikator atau 17,46 %. Berdasarkan
analisa
pencapaian
indikator
kinerja
yang
ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara masih belum bisa secara maksimal merealisasikan 100% dari target, disebabkan ada beberapa kendala yang merupakan permasalahan yang sangat kompleks di daerah. Adapun beberapa kendala
dan
permasalahan
yang
dihadapi
oleh
Pemerintah
Kabupaten Minahasa Utara yaitu: 1. Permasalahan yang semakin kompleks di daerah mengakibatkan tidak sinkronnya Rencana Stratejik Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD dan program kegiatan SKPD. 2. Sumber daya manusia yang jauh dari harapan secara jumlah dan secara kualitas. 3. Kurangnya alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang menunjang visi dan misi kabupaten. 4. Partisipasi masyarakat yang mulai menurun.
Untuk menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan langkah-langkah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
vii
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara strategis dan inovatif yang mengarah pada perubahan di dalam pemerintahan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai masukan adalah: 1. Mempertegas dan mensinergikan program serta kegiatan yang menunjang untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Utara dengan melakukan review Rencana Stratejik SKPD yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015. 2. Melakukan rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah. 3. Menambah serta memprioritaskan anggaran SKPD yang berbasis kinerja dan menunjang visi dan misi kabupaten. 4. Meningkatkan animo masyarakat dengan memberikan alokasi anggaran yang pro rakyat serta menciptakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Selain permasalahan yang dihadapi, Kabupaten Minahasa Utara juga di tahun 2012 mampu mengukir prestasi di beberapa bidang, yang mampu membawa nama daerah mampu dikenal dan diperhitungkan di tingkat nasional. Kondisi topografi dan sosial budaya serta sumber daya perikanan dan kelautan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Utara, merupakan ujung tombak yang menopang pariwisata. Salah satu sektor yang menonjol adalah bidang kelautan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara merupakan instansi teknis yang mengelola hal tersebut mulai dari meningkatkan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dalam rangka menaikkan perekonomian masyarakat. Salah satu program yang dilakukan adalah meningkatkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
viii
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengembangkan wilayah pesisir dan mengelola pulau-pulau kecil. Piala Adipura yang mampu dipertahankan di tahun 2012 merupakan salah satu syarat untuk merebut Piala Adipura Kencana di tahun 2013. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada dokumen RPJMD, ada sasaran strategis yang masuk pada kategori
Cukup Berhasil dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 ini terjadi peningkatan disebabkan ada perubahan anggaran yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja dan juga ada beberapa SKPD di tahun 2012 tidak memprogramkan kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja karena faktor ketidaksesuaian anggaran. Sama seperti tahun 2011, pada tahun 2012 dapat dilihat pada sasaran strategis “Terwujudnya pengembangan potensi wilayah kepulauan Managabata” dan “Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural).” Hal ini terjadi karena indikator kinerja yang ditetapkan belum dapat dicapai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun saja. Akan tetapi bila dilihat dari aspek yang lain, maka banyak hal yang berhasil dicapai dalam mewujudkan pengembangan potensi wilayah kepulauan Managabata karena potensi dari wilayah tersebut bukan hanya dilihat dari sisi pariwisata saja. Sektor perikanan dan kelautan juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kegiatan-kegiatan
pembangunan
dan
usaha
peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Bahkan sektor perikanan dan dan kelautan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
ix
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merupakan sektor unggulan dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang penting karena didukung oleh kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Sebagai sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Utara, bidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama terhadap proses-proses pembangunan lainnya, termasuk menunjang dalam pencapaian visi dengan menawarkan Kawasan Minapolitan Percontohan untuk bidang agrowisata kelautan dan perikanan. Dengan
capaian
seperti
tersebut
diatas
terlihat
bahwa
Kabupaten Minahasa Utara terus berusaha untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan, walaupun masih terdapat banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatankegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran tersebut. Banyak hal membanggakan yang berhasil dicapai Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, akan tetapi masih banyak pula permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Sangat disadari bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2011 tidak terlepas dari dukungan dan topangan yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat Minahasa Utara.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
x
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 233
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
1
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. GAMBARAN UMUM Kabupaten
Minahasa
Utara
merupakan
kabupaten
yang
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004. Minahasa Utara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Ibukota Kabupaten Minahasa Utara adalah Airmadidi, berjarak sekitar 35 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis Kabupaten Minahasa Utara terletak pada 1⁰ 17 51,93” LU - 1⁰ 56’ 41,03” LU dan 124⁰ 40’ 38,39” BT - 125⁰ 5’ 15,53” BT dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara
: Laut Sulawesi dan Kabupaten Kepulauan Sangihe
Sebelah Timur
: Laut Maluku dan Kota Bitung.
Sebelah Barat
: Laut Sulawesi dan Kota Manado.
Sebelah Selatan
: Kabupaten Minahasa.
Jumlah Pulau 46 dengan 5 pulau berpenghuni (14 Desa). Luas wilayah Kabupaten Minahasa Utara termasuk pulaupulaunya adalah 1.059,244 km2. garis pantai sepanjang 292, 20 km, jumlah pulau sebanyak 46 buah. Kondisi wilayah Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari pegunungan dan berbukit, topografi ini sekaligus dapat menggambarkan keadaan wilayah Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah yang subur dan berpotensi besar dimasa mendatang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
2
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk pengembangan sentra-sentra produksi pertanian
tanaman
pangan, holtikultura, perkebunan dan kehutanan serta ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya kelautan dan perikanan
yang sangat
berlimpah disamping juga memiliki basis-basis kawasan industri, jasa dan perdagangan serta potensi pertambangan yang tentunya semua itu sangat mendukung bagi nilai-nilai investasi guna perkembangan kemajuan daerah kedepan. Letak Kabupaten Minahasa Utara sangat strategis, karena berada di antara 2 (dua) kota yang menjadi gerbang utama regional, nasional dan internasional, yaitu Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, sehingga berdasarkan posisi ini perlu adanya pengelolaan secara baik agar dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah. Sektor pariwisata sangatlah berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Minahasa Utara seperti halnya wisata alam pegunungan telah dibangun beberapa objek wisata yang terletak di Kecamatan Airmadidi yaitu Objek Wisata Kaki Dian. Potensi ekowisata laut di pulau Nain, pulau Mantehage, Tarabitan, pantai Lilang, pantai Kema, Batu Nona, pulau Gangga, Tanjung Pulisan merupakan lokasi wisata yang punya nilai jual saat ini dan mendatang. Untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Pemerintah
Kabupaten
Minahasa
Utara,
serta
dalam
rangka
perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
3
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup perencanaan stategi dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja.
2. ORGANISASI Perangkat
Daerah
Kabupaten
Minahasa
Utara
meliputi
organisasi/lembaga di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada bulan Juli 2008 telah ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Utara Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
4
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Minahasa Utara
2.1. Sekretariat Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Asisten, terdiri dari : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum
b. Staf Ahli Bupati, terdiri dari : Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Staf Ahli Bidang Pemerintahan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Staf Ahli Bidang Pembangunan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
5
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pembangunan 2. Bagian Administrasi Perekonomian 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 1. Bagian Hukum 2. Bagian Organisasi 3. Bagian Perlengkapan 4. Bagian Umum 5. Bagian Humas dan Protokol
2.2
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi
kesekretariatan,
administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
6
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 2.3
Dinas Daerah
Unsur pelaksana berupa Dinas Daerah di Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 16 (enam belas) dinas daerah yaitu : a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga b. Dinas Kesehatan c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata d. Dinas Pekerjaan Umum e. Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan f. Dinas Koperasi dan UMKM g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil i. Dinas Pemadam Kebakaran j. Dinas Kehutanan k. Dinas Kelautan dan Perikanan l. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika m. Dinas Pertambangan dan Energi n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan p. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
2.4
Lembaga Teknis Daerah
Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
7
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Lembaga
Teknis
Daerah
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Badan/Kantor. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari : a. Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian
dan
Pengembangan Daerah b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat c. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan g. Badan
Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan h. Badan Penanaman Modal i. Badan Ketahanan Pangan j. Inspektorat k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi l. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten m. Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis n. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu o. Satuan Polisi Pamong Praja p. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
2.5
Kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan hasilna dilaporkan kepada Bupati. Di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
8
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara a. Kecamatan Airmadidi b. Kecamatan Kalawat c. Kecamatan Dimembe d. Kecamatan Talawaan e. Kecamatan Wori f. Kecamaran Likupang Barat g. Kecamatan Likupang Timur h. Kecamatan Kauditan i. Kecamatan Kema j. Kecamatan Likupang Selatan
2.6
Kelurahan
Tugas pokok dan fungsi kelurahan adalah membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan. Di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 6 (enam) Kelurahan yang berkedudukan di Kecamatan Airmadidi yaitu : a. Kelurahan Airmadidi Atas b. Kelurahan Airmadidi Bawah c. Kelurahan Sarongsong I d. Kelurahan Sarongsong II e. Kelurahan Rap-Rap f. Kelurahan Sukur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
9
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN
1. KEDUDUKAN Bupati yang karena jabatannya berkedudukan sebagai kepala daerah dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
2. TUGAS DAN WEWENANG Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati sebagai kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD b. Mengajukan rancangan peraturan daerah c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPRD e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
10
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 3. KEWAJIBAN Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memegang teguh mengamalkan Republik
Pancasila,
Indonesia
memelihara
melaksanakan
Tahun
keutuhan
1945,
Negara
serta
Undang-Undang mempertahankan
Kesatuan
Republik
dan dasar dan
Indonesia.
Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dijabarkan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat c. Melaksanakan kehidupan demokrasi d. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan e. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah f. Memajukan dan mengembangkan daya saing g. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik h. Melaksanakan
dan
mempertanggungjawabkan
pengelolaan
keuangan daerah i. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah j. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
11
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara C. ANALISA ISU-ISU STRATEGIS 1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan umum yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a.
Minimnya
kualitas
pelayanan
umum
kepada
masyarakat,
khususnya masyarakat yang tinggal di kepulauan. Hal ini disebabkan
kurangnya
sarana
dan
prasarana
penunjang,
rendahnya kinerja sumber daya aparatur daerah, konsolidasi organisasi dan ketatalaksanaan kelembagaan pemerintahan daerah yang belum berkembang, belum adanya peraturanperaturan yang mendukung pengembangan iklim usaha yang kondusif
sehingga
menghambat
upaya
peningkatan
kesejahteraan rakyat. b.
Belum berkembangnya agribisnis dan diversifikasi pangan, sebagai akibat rendahnya investasi. Hal ini menyebabkan terbatasnya aplikasi teknologi di semua sub sistem agribisnis, terutama
pada
komoditas
unggulan
daerah,
sehingga
produktifitas yang dicapai masih dari jauh dari harapan. c.
Tingkat kesejahteraan rakyat belum merata, sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya dan rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sarana perekonomian daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
12
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara d.
Rendahnya
kesadaran
masyarakat
dalam
menjaga
dan
melestarikan objek wisata. e.
Belum
terlaksananya
secara
optimal
program
beasiswa
pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah. f.
Belum terakomodasinya secara memadai dan merata pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan lokal (tarian daerah, musik tradisional dan bahasa daerah) sebagai muatan lokal kurikulum di sekolah-sekolah.
g.
Terjadinya
perubahan
mempengaruhi
iklim
produktifitas
(climate
pertanian
change)
serta
yang
menimbulkan
berbagai bencana yang membutuhkan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
dalam kegiatan pembangunan serta upaya
penanggulangan bencana.
2. ISU STRATEGIS KABUPATEN MINAHASA UTARA Berdasarkan fakta, potensi dan permasalahan di Kabupaten Minahasa Utara, maka isu-isu strategis yang harus dihadapi adalah sebagai berikut : a.
Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan
b.
Pengembangan wilayah perbatasan, wilayah tertinggal dan pulau terpencil
c.
Pemantapan kinerja birokrasi dan tata kelola menuju Clean
Government dan Good Governance yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
13
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara d.
Perubahan iklim akibat pemanasan global yang akan menjadi ancaman bagi keselamatan penduduk yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
e.
Pengembangan kebudayaan daerah dan pariwisata
f.
Pengembangan fasilitas dan infrastruktur public
g.
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
h.
Perdagangan perempuan dan anak (trafficking).
Tabel Rata-Rata Skor Isu – Isu Strategis No
Isu- isu Strategis
Total Skor
Rata – Rata Skor
1
2
3
4
Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan Pengembangan wilayah perbatasan, wilayah tertinggal dan pulau terpencil Pemantapan kinerja birokrasi dan tata kelola menuju Clean Government dan Good Governance yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal Perubahan iklim akibat pemanasan global yang akan menjadi ancaman bagi keselamatan penduduk yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pengembangan kebudayaan daerah dan pariwisata Pengembangan fasilitas dan infrastruktur public Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Perdagangan perempuan dan anak (trafficking).
92
8.36
85
7.73
93
8.45
88
8.00
95
8.64
86
7.82
83
7.55
87
7.91
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7. 8.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
14
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana
strategis
merupakan
prasyarat
mutlak
untuk
mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, denngan memperhatikan potensi, peluang, hambatan yang ada dan yang mungkin ada. Kabupaten Minahasa Utara pada untuk tahun 2010 – 2015 dalam melaksanakan
pemerintahan telah menetapkan
Rencana
Strategis dan manajemen kinerja yang didasari oleh visi dan misi yang memberikan
arah
yang
jelas
dalam
pelaksanaan
kegiatan
pemerintahan.
1. VISI Visi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2015 dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Nasional serta Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini karena Kabupaten Minahasa Utara adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Utara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Visi Kabupaten Minahasa Utara adalah :
“KABUPATEN TUJUAN WISATA TAHUN 2015” Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita-cita yang ingin
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
15
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Visi tersebut mengandung pengertian, keinginan pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah tujuan wisata Tahun 2015 dengan mengembangkan keanekaragaman objek wisata yang dimiliki Kabupaten Minahasa Utara. Pemikiran pokok dari rumusan Visi diatas dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) hal yakni (i) kabupaten dan (ii) tujuan wisata. a. “Kabupaten” mengandung makna : Adanya suatu kondisi wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki panorama yang indah dan memiliki daya tarik wisata Adanya masyarakat yang tinggal dan bermukim dalam suatu wilayah dengan kondisi sosial budaya yang beragam b. “Tujuan Wisata” mengandung makna : Suatu kondisi dimana wilayah dan masyarakat memiliki daya tarik dan pesona sehingga wisatawan berkeinginan untuk berkunjung Target dan sasaran wisatawan asing/mancanegara dan lokal
2. MISI Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Minahasa Utara, maka ditetapkan misi sebagai berikut : a. Mengoptimalkan potensi pariwisata b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
16
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara d. Membangun infrastruktur yang memadai e. Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Industri di Kawasan Bimindo melalui peningkatan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
3. PRIORITAS PEMBANGUNAN Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2015 perlu dirumuskan ke dalam program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Terdapat 7 (tujuh)
poin yang menjadi prioritas pembangunan
Kabupaten Minahasa Utara
tahun 2010 – 2015 yang merupakan
tantangan yang harus dihadapi, yakni : a.
Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan SDM aparatur
b.
Pencapaian
Millenium
Development
Goals
(MDGs)
dan
penurunan angka kemiskinan serta pengangguran c.
Pendidikan dan Kesehatan
d.
Pariwisata dan Lingkungan Hidup
e.
Infrastruktur yang berkeadilan
f.
Revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan yang berbasis industri dengan pengembangan ekonomi kerakyatan
g.
Pelestarian nilai-nilai budaya daerah
h.
Pembangunan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
17
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara B. TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih nyata, berupa penetapan tujuan, sasaran dan program. Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Minahasa Utara
Visi : Kabupaten Tujuan Wisata Tahun 2015 Misi 1 : Mengoptimalkan Potensi Pariwisata Tujuan
Sasaran
a. Membangun Sarana dan Prasarana Wisata.
1
Terlaksananya Pembenahan Sarana dan Prasarana Pariwisata
b. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Kepariwisataan serta Peningkatan Promosi Potensi Wisata secara on line.
1.
Terlaksananya Sistem Informasi dan Manajemen Kepariwisataan
c.
1.
Terwujudnya Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan Managabata
1.
Terwujudnya Pelestarian Budaya Mapalus.
Mengoptimalkan Potensi Wilayah Kepulauan Managabata
d. Mengembangkan Budaya Mapalus dalam setiap aspek kehidupan dan menjadi modal dasar dalam Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.
2. Terlaksanannya Promosi Potensi Pariwisata secara On Line
Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Handal a.
Semua anak usia sekolah wajib belajar dan menyelesaikan pendidikan minimal SLTA ( Wajar 12 tahun) dan memiliki ketrampilan serta menguasai teknologi informasi dan bahasa asing.
1.
2.
Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun. Terwujudnya Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
18
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
b.
c.
3.
Terlaksanannya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Bahasa Asing sejak SD,SMP dan SMU/SMK.
Peningkatan sarana dan prasarana serta layanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas untuk mewujudkan Masyarakat Minahasa Utara yang sehat.
1.
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan. Terwujudnya pelayanan dasar kesehatan dengan tanpa biaya (gratis) terutama bagi masyarakat miskin.
Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja untuk mencetak Tenaga Kerja yang terlatih dan mampu bersaing.
1.
2.
2.
Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang terampil. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas.
d.
Pembinaan pemuda dan siswa untuk 1. meraih prestasi Nasional dan internasional di bidang olahraga, seni, budaya dan IPTEK
Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
e.
Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan formal (S2 dan S3), Bimtek, dan Diklat Struktural
Terlaksanannya Pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi. Terlaksanannya keikutsertaan dalam Bimtek dan Diklat Struktural.
1.
2.
f.
Setiap SKPD mampu merencanakan, melaksanakan, mencapai sasaran kinerja dengan administrasi pelaporan yang akurat dan akuntabel secara terintegrasi (online)
1.
2.
Terlaksanannya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel. Terlaksanannya sistem informasi online
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan a. Mengembangkan UMKM dengan pelatihan peningkatan kualitas produksi
1.
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
19
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara b. Memberikan bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga
1.
Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga
c.
Membangun sarana dan prasarana untuk optimalisasi kegiatan perekonomian
1.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah
d.
Mendorong pihak swasta untuk bermitra dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah
1.
Terlaksananya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah
Misi 4 : Membangun Infrastruktur yang Memadai a. Seluruh wilayah memiliki sarana transportasi yang lancar, air bersih, listrik irigasi dan sanitasi yang memadai
1.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih,listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai
b.
Seluruh kawasan pemukiman tertata dengan baik dan memiliki sarana infrastruktur yang memadai
1.
Terlaksanannya penataan kawasan pemukiman yang baik dengan sarana infrastruktur yang mamadai
c.
Pelaksanaan pembangunan yang 1. disesuaikan dengan RTRW Kabupaten berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable
Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW
development)
Misi 5 : Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Indutri di Kawasan Bimindo melalui Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) a. Sinkronisasi program pembagunan sarana dan prasarana pada kawasan strategis Nasional, kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis Kabupaten
1.
Terlaksananya sinkronosasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten
b. Memberikan kemudahan bagi investor untuk membangun
1.
Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
20
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c.
Optimalisasi sektor pembangunan untuk peningkatan PAD
1.
Terlaksananya optimalisasi sektor pembangunan
d.
Peningkatan pemanfaatan kawasan pusat kegiatan Nasional (Kawasan Perkotaan Manado-Bitung) sesuai RTRW Kabupaten dan RTRW Provinsi
1.
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan Kawasan Pusat Kegiatan Nasional Promosi
e.
Mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasis pembangunan yang berwawasan lingkungan
1.
Terlaksananya peningkatan kurikulum mulok berwawasan lingkungan
f.
Optimalisasi penanggulangan lahanlahan kritis
1.
Terlaksanannya optimalisasi penanggulngan lahan kritis
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 1. Perumusan Strategi
Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi RPJMD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 - 2015 ini digunakan Metode Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT). Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis (Strategic Analysis and Choices) yang merupakan
asumsi-asumsi
hasil
analisis
dan
kemudian
dapat
digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Kabupaten Minahasa Utara dapat disajikan
pada
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
21
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tabel Identifikasi SWOT KEKUATAN 1. Adanya potensi pariwisata; 2. Adanya potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. 3. Posisi geografis yang berada kawasan perkotaan Manado Bitung; 4. Memiliki wilayah kepulauan; 5. Adanya komitmen Pemda Kabupaten Minahasa Utara dalam mempercepat pembangunan Infrastruktur terpencil, tertinggal dan terluar. 6. Adanya aparatur pemerintah daerah yang potensial mendukung penyelenggaran pelayanan publik 7. Tersedianya lahan perkantoran yang cukup memadai dan repsentatif. 8. Adanya komitmen eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintahan yang baik.
KELEMAHAN 1.
2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Masih terbatas kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang agrowisata dan agriindustri. Masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan dan antar desa. Masih rendahnya derajat kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat. Rendah kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah. Belum optimalnya kualitas tatakelola pemerintahan. Tingginya angka kemiskinan; Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah. Faktor Kelembagaan Masyarakat yang masih belum berkembang. Lemahnya akses pasar atas hasil produksi komoditi unggulan.
PELUANG 1. Dana perbantuan bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah besar 2. Tingginya minat wisatawan manca dan domestic untuk berkunjung di destinasi Sulawesi Utara. 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi menjadikan pariwisata Sulawesi Utara sebagai tujuan wisata dunia. 4. Adanya komitmen pemerintah pusat dan propinsi untuk mengembangkan agrobisnis yang berbasis komoditas unggulan lokal 5. Adanya peran aktif swasta dalam pembangunan daerah.
ANCAMAN 1. Bencana alam yang sulit di prediksi 2. Merebaknya NAPZA, HIV/AIDS dan budaya hidup bebas dikalangan generasi muda 3. Krisis ekonomi global yang mengancam pertumbuhan Ekonomi daerah 4. Eksploitasi potensi sumber daya alam oleh masyarakat tidak memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan generasi yang akan datang 5. Era perdagangan bebas yang menuntut keunggulan kompetetitif dan keunggulan komparatif 6. Krisis energi yang dapat mengancam stabilitas ekonomi daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
22
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 6. Terbukanya industri dalam skala menengah dan besar yang sesuai dengan SDA yang ada 7. Rencana Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dan Jalur Kereta Api Sulawesi
7. Perubahan iklim global yang memperngaruhi produktivitas pertanian
2. Arah Kebijakan Tabel Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara
Visi : Kabupaten Tujuan Wisata Tahun 2015 Misi 1: Mengoptimalkan Potensi Pariwisata Tujuan
Sasaran
a. Membangun sarana dan prasarana wisata
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
b. Membangun sistem informasi dan manajemen kepariwisataan serta peningkatan promosi potensi wisata secara
Terlaksananya Sistem Informasi dan Manajemen Kepariwisataan
Strategi
Arah Kebijakan
Pembangunan dan pembenahan sarana prasarana wisata Penyiapan sarana pusat informasi pariwisata
Mendorong dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana wisata Mempersiapkan sarana pusat informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta mendukung kegiatan usaha dan pariwisata lewat informasi yang kreadibel. Mendorong pengembangan sistem informasi online untuk mempercepat penyampaian informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dalam bidang pariwisata Mengembangkan wisata pantai dan bahari Likupang Timur, Likupang Barat, Wori
online
c. Mengoptimalkan potensi wilayah kepulauan Managabata
Terlaksanannya Promosi Potensi Pariwisata secara On Line
Meningkatkan kerjasama promosi wisata dengan daerah lain
Terwujudnya Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan Managabata
Pengembangan Wisata Pantai, wisata berbasis agro, wisata pertualangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
23
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara arung jeram sungai Tondano, Wisata Budaya waruga
d. Mengembangkan Terwujudnya budaya Mapalus Pelestarian dalam setiap Budaya Mapalus aspek kehidupan, dan menjadi modal dasar dalam pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.
Pengembangan pelestarian budaya mapalus dalam aspek kehidupan masyarakat minahasa utara
(Managabata) dan Kema dan eksotisme. Mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau – pulau kecil secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya mapalus
Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang handal Tujuan a. Semua anak usia sekolah wajib belajar dan menyelesaikan pendidikan minimal SLTA (Wajib 12 Tahun) dan memiliki ketrampilan serta menguasai teknologi informasi dan bahasa asing
Sasaran
Strategi
Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
Pelaksanaan Wajib Belajar pendidikan menengah 12 Tahun
Terwujudnya Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan
Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
Arah Kebijakan Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan, dan melaksanakan berbagai upaya yang diperlukan untuk merealisasikan wajib belejar pendidikan menengah 12 Tahun Mendorong pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan 24
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kemampuan peserta didik dalam penguasaan teknologi
b. Peningkatan Sarana dan prasarana serta layanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas untuk mewujudkan masyarakat Minahasa Utara yang sehat c. Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja untuk mencetak tenaga kerja yang terlatih dan mampu bersaing d. Pembinaan pemuda dan siswa untuk meraih prestasi Nasional dan Internasional dibidang olahraga, seni, budaya dan IPTEK e. Peningkatan kualitas aparatur melalui
Terlaksanannya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Bahasa Asing sejak SD,SMP dan SMU/SMK
Peningkatan kemampuan berbahasa inggris dan asing lainnya sejak SD,SMP,SMU
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas / sarana dan prasarana kesehatan
Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang trampil
Optimalisasi pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kerja
Terlaksananya pemberian beasiswa kepada Siswa Berprestasi
Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
Mengembangkan upaya pemberian beasiswa bagi para peserta didik yang berprestasi untuk mendorong iklim persaingan yang sehat
Terlaksanannya Pemberian beasiswa (S2
Pemberian Beasiswa (S2 dan S3 ) bagi
Upaya untuk merangsang prestasi bagi para pegawai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
Mendorong peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD,SMP,SMU untuk meningkatkan daya saing masyarakat Minahasa Utara dalam persaingan Global Menambah dan melakukan manitanance untuk peningkatan fasilitas kesehatan
25
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pendidikan formal (S2 dan S3), Bimtek dan Diklat Struktural
f. Setiap SKPD mampu merencanakan, melaksanakan, mencapai sasaran kinerja dengan administrasi pelaporan yang akurat dan akuntabel secara terintegrasi
dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi Terlaksanannya keikutsertaan dalam Bimtek dan Diklat Struktural Terlaksanannya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel Terlaksanannya sistem informasi online
pegawai dan dan masyarakat masyarakat yang dalam peningkatan berprestasi SDM Keikut sertaan dalam pelatihan, bimtek dan diklat penjenjangan struktural Adanya koordinasi yang baik antar SKPD dalam menghasilkan laporan yang baik
Mendorong upaya untuk peningkatan SDM yang berkualitas
Pengembangan sistem informasi online
Mendorong pengembangan sistem informasi online untuk mempercepat penyampaian informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.
(online)
Tujuan
Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi yang baik antar stakeholder
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
a. Mengembangkan UMKM dengan pelatihan peningkatan kualitas produksi b. Memberikan bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga
Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan
Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bersama dengan pihak swasta.
Peningkatan Aksebilitas Permodalan dan pemasaran bagi industri kecil dan Industri RT
Mendorong pihak – pihak terkait untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap modal dan pasar untuk industri kecil dan industri RT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
26
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c. Membangun sarana dan prasarana untuk optimalisasi kegiatan perekonomian
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah
Mewujudkan Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan agribisnis dan agroindustri khususnya komoditas unggulan
d. Mendorong pihak swasta untuk bermitra dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah
Terlaksananya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah.
Menciptakan stabilitas keamanan guna percepatan pertumbuhan investasi
Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan agribisnis dan agroindustri khususnya komoditas unggulan dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan yang sekaligus menjadi penggerak ekonomi. Membuka ruang yang seluas-luasnya bagi tumbuhnya investasi dan menarik masuknya investor dengan melaksanakan pelayanan yang efisien, efektif dan terpadu.
Misi 4 : Membangun Infrastruktur yang Memadai Tujuan
Sasaran
Strategi
a. Seluruh Wilayah memiliki sarana transportasi yang lancar, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih,listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai
Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi
b. Seluruh kawasan pemukiman tertata dengan baik dan memiliki sarana infrastruktur yang memadai
Terlaksanannya penataan kawasan pemukiman yang baik dengan sarana infrastruktur yang mamadai Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai
c. Pelaksanaan pembangunan dengan RTRW Kabupaten
Arah Kebijakan
Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan propinsi dan pihak swasta untuk penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih,listrik dan irigasi dan sanitasi Pembangunan Membangun infrastruktur dan infrastruktur dan fasilitas fasilitas pemukiman pemukiman yang tertata dengan yang memadai baik
Pembangunan dan peningkatan jalan perkotaan dan perdesaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
Mendorong dan berperan serta dengan pemerintah pusat dalam
27
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan
dengan RTRW
meningkatkan jalan – jalan perkotaan dan perdesaan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan ukuran perekonomian serta menurunkan biaya tinggi
(sustainable development)
Misi 5 : Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Industri di Kawasan BIMINDO melalui Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan a. Sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan strategis Nasional, kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis Kabupaten b. Memberikan kemudahan bagi investor untuk membangun
c. Optimalisasi sektor pembangunan untuk peningkatan PAD d. Peningkatan pemanfaatan kawasan pusat kegiatan
Terlaksananya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten
Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kawasan strategis kabupaten
Menata dan mengembangkan kawasan- kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan mengacu pada perkembangan wilayah sekitarnya
Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun Terwujudnya peningkatan PAD setiap sektor pembangunan
Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
Mempersempit Birokrasi pengelolaan perijinan.
Terwujudnya pengembangan kawasaan BIMINDO
Menstimulan sektor-sektor yang potensial dalam peningkatan PAD Pengembangan kawasan Manado Bitung sebagai sentra
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
Melaksanakan pembangunan pada pusat-pusat kegiatan Nasional
28
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Nasional (Kawasan Perkotaan Manado – Bitung). sesuai RTRW Kabupaten dan RTRW Provinsi e. Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara yang bersih, hijau dan berwawasan lingkungan f. Mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasis pembangunan yang berwawasan lingkungan g. Optimalisasi penanggulangan lahan-lahan kritis
industri/agro industri
Tercapainya pembangunan berwawasan ingkungan
Penataan Perkotaan dan Perdesaan yang bersih dan hijau
Menata kawasan bersih dan hijau melalui gerakan menaman pohon/tumbuhan
Terwujudnya SDM pencinta lingkungan
Penguatan SDM bagi Pendidik dan siswa dalam pengelolaan lingkunan
Pendidikan pengelolaan lingkungan bagi siswa melalui kurikulum muatan lokal
Terwujudnya Pelestarian, Perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan
Mengoptimalkan pelastarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan
Mereboisasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan dan penebangan liar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
29
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara D. PENETAPAN KINERJA 2012
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
1.
2.
3.
4. 5.
6.
7.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun Tersedianya pusat informasi pariwisata (data base budaya) Terlaksananya promosi Jumlah promosi pariwisata potensi pariwisata di dalam dan luar negeri Jumlah website pariwisata Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Jumlah travel/biro perjalanan Terwujudnya Jumlah desa wisata pengembangan potensi Jumlah kelompok sadar pariwisata wilayah wisata kepulauan Managabata Jumlah organisasi pendukung pariwisata Jumlah paket wisata Terwujudnya pelestarian Pengembangan ekonomi Budaya Mapalus kerakyatan Terwujudnya Wajib Belajar APK SD Pendidikan Menengah 12 APK SMP Tahun APK SMA APM SD APM SMP APM SMA DO Terwujudnya Terbangunnya pengembangan sarana dan laboratorium Komputer prasarana pendidikan untuk Pengadaan computer meningkatkan kemampuan IPTEK Meningkatnya kualitas dan Lomba debat kemampuan siswa dalam Lomba pidato berbahasa asing (Bahasa Lomba bercerita Inggris)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
Target (4)
6 lokasi
1 unit
5 kegiatan 1 website 5 kegiatan
85 biro perjalanan 30 desa 110 kelompok 20 organisasi 8 paket 10 kelompok tani 85 % 74,68 % 62,49 % 80 % 54,16 % 33,52 % 1% 3 unit 3 unit
1 kali 1 kali 1 kali
30
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 8.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Pembangunan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu
10 unit
Polindes Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar Pelatihan bagi pekerja social Pelatihan bagi pencari kerja
50 orang
10. Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
Beasiswa SD Beasiswa SMP Beasiswa SMA/SMK
50 Orang 50 Orang 50 Orang
11.
Strata 2 (S2)
20 Orang
Strata 3 (S3) Diklat PIM IV Diklat PIM III Diklat PIM II
10 Orang 394 PNS 166 PNS 52 PNS
9.
12.
13.
Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang trampil
Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural) Terwujudnya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel
14.
Terwujudnya sistem informasi on-line
15.
Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produksi Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah Meningkatnya peran swasta dalam rangka
16.
17.
18.
LAKIP SKPD Penetapan Kinerja SKPD Kontrak/Komitmen Kinerja SKPD LKPJ LPPD Pembangunan Egovernment Pelatihan peningkatan produktifitas Pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Meningkatnya sarana dan prasarana pasar
Penyediaan lapangan usaha
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
24 unit 25 orang
25 orang
45 dokumen 45 dokumen 45 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 unit
5 kegiatan
100 KK
11 lokasi
6.200 UMKM
31
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
19.
pengembangan usaha kecil menengah Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai
20. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW
21.
Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten 22. Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun
23. Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan
Rehabilitasi JITUT
400 ha
Rehabilitasi JIDES Pembangunan Sumur Resapan - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pengembangan Embung/ Dam Parit - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pembuatan Dam Penahan Pengembangan Irigasi Partisipatif Pembangunan Jalan
400 ha
22 unit 5 unit
4 unit 1 unit 1 unit 4 unit 20 paket
Pembangunan Jembatan Pembangunan saluran drainase Dokumen RDTR Dokumen Master Plan RIPDA Kawasan Industri
6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Lamanya proses perijinan
3 hari
Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (hutan mangrove) Rehabilitasi hutan dan lahan Reboisasi kawasan hutan lindung Penghijauan lingkungan
20 ha
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
2 paket 6 paket
200 ha 125 ha 800 ha
32
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. ANALISA CAPAIAN KINERJA
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
harus
menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Tahun 2012 telah melakukan berbagai Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaransasaran strategis seperti yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten
Minahasa
Utara
Tahun
2010-2015,
dengan
hasil
pencapaian target yang variatif. Persentase pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
33
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tabel Persentase Pengukuran Kinerja
No
Pencapaian Target
Kategori Capaian Kinerja
1.
85 – 100
Sangat Berhasil (SB)
2.
70 – 84
Berhasil (B)
3.
55 – 69
Cukup Berhasil (CB)
4.
0 – 54
Tidak Berhasil (TB)
Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan memberikan data nilai output per SKPD oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Hasil analisis capaian kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan di tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel Hasil Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 Jumlah Indikator Kinerja (3) 2
SB
B
CB
TB
(4) 2
(5)
(6)
(7)
1
No
Sasaran Strategis
(1) 1.
(2) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
2.
Terlaksananya promosi potensi pariwisata
4
1
3.
Terwujudnya pengembangan potensi pariwisata wilayah kepulauan Managabata
4
1
4.
Terwujudnya pelestarian Budaya Mapalus
1
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
2 3
34
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 5.
Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK Meningkatnya kualitas dan kemampuan siswa dalam berbahasa asing (Bahasa Inggris)
7
7
2
2
3
3
8.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
2
1
9.
Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang trampil
3
2
10.
Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
3
3
11.
Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi
2
2
12.
Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural)
3
3
13.
Terwujudnya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel
5
5
14.
Terwuudnya sistem informasi on-line
1
1
15.
Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produksi
1
1
6.
7.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
1
1
35
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 16.
Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah Meningkatnya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah
1
1
1
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai
5
5
20. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW
3
3
21.
Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten
4
4
22.
Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun
1
1
23.
Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan
4
4
17.
18.
19.
1
1
1
Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
36
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaransasaran strategis yang ada menunjukkan bahwa terhadap 63 indikator kinerja, yang termasuk kategori Sangat Berhasil dengan persentase pencapaian target 85 – 100 adalah sebanyak 49 indikator atau sebesar 77,78 %. Yang termasuk kategori Berhasil dengan persentase pencapaian target 70 – 84 adalah sebanyak 2 indikator atau sebesar 3,17 %. Yang termasuk kategori Cukup Berhasil dengan persentase pencapaian target 55 – 69 adalah sebanyak 1 indikator atau sebesar 1,59 %, dan yang termasuk kategori Tidak Berhasil dengan persentase pencapaian target 0 – 54 adalah sebanyak 11 indikator atau 17,46 %. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada dokumen RPJMD, ada sasaran strategis yang masuk pada kategori
Cukup Berhasil dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 ini terjadi peningkatan disebabkan ada perubahan anggaran yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja dan juga ada beberapa SKPD di tahun 2012 tidak memprogramkan kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja karena faktor ketidaksesuaian anggaran. Sama seperti tahun 2011, pada tahun 2012 dapat dilihat pada sasaran strategis “Terwujudnya pengembangan potensi wilayah
kepulauan Managabata” dan “Meningkatnya kemampuan aparatur dalam
melaksanakan
tugas
melalui
pendidikan
penjenjangan
(struktural)” . Hal ini terjadi karena indikator kinerja yang ditetapkan belum dapat dicapai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun saja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
37
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Aspek pembangunan perikanan, kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting bagi perekonomian Kabupaten Minahasa Utara yang didukung oleh kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Utara, sektor kelautan dan perikanan ini merupakan penggerak utama (primer
mover)
terhadap
proses-proses
pembangunan
lainnya,
termasuk menunjang dalam pencapaian visi dengan menawarkan Kawasan Minapolitan Percontohan untuk bidang agrowisata kelautan dan perikanan. Dengan capaian seperti tersebut diatas terlihat bahwa Kabupaten Minahasa Utara terus berusaha untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan, walaupun masih terdapat banyak tantangan
dan
hambatan
dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
pembangunan untuk mencapai sasaran tersebut. Bagian dari rencana strategis yang telah ditetapkan dari 23 sasaran tersebut diatas pada tahun 2012, mencakup sasaran program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Sasaran 1
No. 1.
Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
Indikator Kinerja Jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun Tersedianya pusat informasi pariwisata (data base budaya)
Target 6 lokasi
Realisasi 6 lokasi
% 100
1 unit
1 unit
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
38
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Untuk mendukung visi Kabupaten Minahasa Utara sebagai kabupaten
tujuan
pengembangan
wisata
produk
tahun
wisata
2015,
yang
maka
diarahkan
usaha-usaha pada
aspek
pengembangan objek-objek wisata beserta sarana dan prasarananya semakin giat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah
dalam
hal
ini
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
mengemban misi untuk merencanakan pengembangan kawasan pariwisata yang mendorong terciptanya sentra-sentra usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pariwisata Kabupaten Minahasa Utara. Terlaksananya misi tersebut dapat dilihat melalui pengukuran kinerja pada salah satu sasaran strategis RPJMD yaitu “terwujudnya
peningkatan sarana dan prasarana pariwisata“. Sasaran
“terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana
pariwisata“ diukur dari capaian indikator jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun yang mana dari 6 lokasi yang ditargetkan, seluruhnya telah terealisasi dengan baik. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Namun masih ada indikator lain dalam sasaran ini yang belum terealisasi yaitu tersedianya pusat informasi pariwisata (database budaya). Hal ini dikarenakan belum tersedianya jaringan telepon dan internet yang memadai untuk mengelola database budaya berbasis web.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
39
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Peningkatan Sarana & Prasarana Pariwisata 7
Jumlah (lokasi/unit)
6 5 4 Obyek Wisata
3
Pusat Informasi Pariwisata 2 1 0 2010
2011
2012 Tahun
2. Sasaran 2
No. Sasaran Strategis 2. Terlaksananya promosi potensi pariwisata
Sasaran
ini
Indikator Kinerja Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri Jumlah website pariwisata Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Jumlah travel/biro perjalanan
termasuk
dalam
Target 5 kegiatan
Realisasi 7 kegiatan
% 140
1 website
-
-
5 kegiatan
3 kegiatan
60
85 biro perjalanan
12 biro perjalanan
14,12
kategori
berhasil.
Sasaran
“terlaksananya promosi potensi pariwisata“ diukur dari capaian indikator jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri, jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, jumlah website pariwisata, jumlah travel/biro perjalanan. Sasaran ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
40
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan
melalui
program
Pelaksanaan
Promosi
Pariwisata
Nusantara Dalam Negeri oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Festival budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merupakan promosi yang memberikan kontribusi menaikkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sehingga membuka peluang lapangan kerja untuk masyarakat sebagai pemandu wisata dan menaikkan pendapatan bagi para pelaku usaha restoran dan penginapan. Grafik Promosi Potensi Pariwisata 14 12
Banyaknya
10 8
Promosi pariwisata
6
Website pariwisata Even pariwisata
4
Biro perjalanan
2 0 2010
2011
2012 Tahun
3. Sasaran 3
No. Sasaran Strategis 3. Terwujudnya pengembangan potensi pariwisata wilayah kepulauan Managabata
Indikator Kinerja Jumlah desa wisata Jumlah kelompok sadar wisata Jumlah organisasi pendukung pariwisata Jumlah paket wisata
Target 30 desa 110 kelompok
Realisasi 5 desa 6 kelompok
% 16,67 5,45
20 organisasi
64 organisasi
320
8 paket
-
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
41
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Sasaran
ini
telah
mencapai
kategori
berhasil.
Sasaran
“Terwujudnya pengembangan potensi pariwisata wilayah kepulauan Managabata“ diukur dari capaian indikator jumlah desa wisata, jumlah kelompok sadar wisata, jumlah restoran dan penginapan. Sasaran
ini
dilaksanakan
melalui
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata dengan dana yang bersumber dari APBN dan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pembangunan perikanan, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting bagi perekonomian Kabupaten Minahasa Utara dengan didukung oleh kekayaan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang besar. Sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Utara, sektor Kelautan dan Perikanan ini merupakan penggerak utama (primer
mover) terhadap proses-proses pembangunan lainnya. Dalam rangka menunjang Gerakan Sentuh Air, pengembangan budidaya laut dan budidaya air tawar, Dinas Perikanan dan Kelautan juga telah berhasil menjalin kerjasama dengan Bank BNI untuk pembuatan kampung BNI di salah satu pulau di kepulauan Managabata yaitu pulau Nain. Kepulauan Managabata juga menjadi Pilot Project Industrialisasi Perikanan (rumput laut) dari lima Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
42
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Pengembangan Potensi Pariwisata Kep. Managabata Desa wisata
Kelompok sadar wisata
Organisasi pendukung pariwisata
Paket wisata
64 45
0 0 2010
0
3
8 0 4
5 6 0
2011
2012 Tahun
4. Sasaran 4
No. 4.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Terwujudnya Pengembangan pelestarian Budaya ekonomi Mapalus kerakyatan
Target 10 kelompok tani
Realisasi 10 kelompok tani
% 100
Sasaran ini telah mencapai kategori berhasil, yang diukur dari capaian kinerja 100%. Sasaran “terwujudnya pelestarian budaya
Mapalus“ diukur dari capaian indikator jumlah sosialisasi pelestarian nilai budaya dan jumlah juru pelihara benda cagar budaya. Sasaran
ini
dilaksanakan
melalui
penyelenggaraan
dialog
kebudayaan dan pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah. Juru pelihara cagar budaya yang menjadi salah satu indikator kinerja tersebut, dibiayai melalui dana APBN yang dikelola oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala SULUTTENGGO dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
43
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Di
samping
itu,
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa juga memiliki indikator lain yang tidak kalah penting dalam sasaran ini yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan yang dapat diukur berdasarkan jumlah fasilitasi pembinaan budaya daerah melalui pelatihan, pelestarian adat dan sosial budaya. Target fasilitasi sudah tercapai dengan baik dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 83%. Namun belum semua desa berpartisipasi dalam kegiatan ini karena belum semua desa memiliki Perdes Pelestarian Adat dan Sosial Budaya. Hal yang serupa juga terjadi pada indikator jumlah desa yang difasilitasi dalam pelatihan usaha ekonomi mikro di pedesaan. Target fasilitasi yang tercapai hanya sebesar 67%. Hal ini disebabkan karena untuk mengikuti pelatihan ini paling tidak desa tersebut ada usaha ekonomi mikro (BUMDES) yang dapat dibentuk. Grafik Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Banyaknya
10 8 6 4 2 0
Kelompok Tani 2010
2011
2012 Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
44
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 5. Sasaran 5
No. Sasaran Strategis 5. Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
Indikator Kinerja APK SD APK SMP APK SMA APM SD APM SMP APM SMA DO
Target 85 % 74,68 % 62,49 % 80 % 54,16 % 33,52 % 1%
Realisasi 105,44% 70,9% 52,32% 85,31% 56,14% 29,16% 2%
% 124,04 94,94 83,73 106,64 103,66 86,99 200
Indikator keberhasilan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersifat fisik dan nonfisik. Indikator fisik misalnya adalah jumlah
pembangunan
ruang
kelas
baru
atau
rahbilitasi
yang
dilaksanakan dalam lima tahun, atau angka partisipasi murni atau kasar pendidikan menengah yang harus dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Indikator nonfisik misalnya adalah nilai ujian nasional yang harus meningkat dari point tertentu menjadi point tertentu. Indikator keberhasilan adalah besar-besaran atau angka-angka yang disepakati untuk dicapai dibidang pendidikan dasar dan menengah sepanjang periode 2010-2014 dengan mempertimbangkan masukan-masukan seperti pendanaan, ketenagaan dan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam mengembangkan indikator kinerja akan digunakan prinsip SMART (specific, measurable, achievable, realistic, dan time-
bound) akan menjadi pegangan dalam menetapkan indikator keberhasilan tersebut. Pada tahun 2011, perbandingan antara ketersediaan gedung sekolah dengan ketersediaan guru dibandingkan dengan jumlah murid terlihat bahwa penduduk usia sekolah di Kabupaten Minahasa Utara mendapatkan pendidikan yang layak.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
45
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Indikator kinerja yang berkaitan dengan sasaran ini yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa serta prosentasi jumlah siswa Drop Out (DO). Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Pencapaian Indikator APK, APM dan DO Indikator kinerja APK SD APK SMP APK SMA APM SD APM SMP APM SMA DO
Target 85 % 74,68 % 62,49 % 80 % 54,16 % 33,52 % 1%
Realisasi 105,44% 70,9% 52,32% 85,31% 56,14% 29,16% 2%
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Minahasa Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di setiap tingkat pendidikan. Untuk tingkat sekolah dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas 100 %. Hal ini disebabkan masih terdapat anak berusia diatas 12 tahun yang masih disekolah dasar. Grafik Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Tahun 2010 1% 28,01% 49,57%
105,29%
APK SD APK SMP APK SMA
82,51% 70,54% 50,94%
APM SD APM SMP APM SMA DO
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
46
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Tahun 2011 1% 56,28%
APK SD
114,10%
APK SMP APK SMA = 0%
93,30%
APM SD APM SMP 84,67%
APM SMA = 0% DO
Grafik Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Tahun 2012 2% 29,16% 105,44%
56,14%
APK SD APK SMP APK SMA
85,31%
APM SD
70,9%
APM SMP APM SMA
52,32%
DO
6. Sasaran 6
No. 6.
Sasaran Strategis Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK
Indikator Kinerja Terbangunnya laboratorium Komputer Pengadaan komputer
Target 3 unit
Realisasi 3 unit
% 100
3 unit
3 unit
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
47
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada generasi muda sekarang ini merupakan hal yang wajib. Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memerlukan integrasi antara keahlian, sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk itu, diperlukan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK tenaga pendidik dan siswa. Adapun sarana dan prasarana yang ditingkatkan berupa: 1. alat praktek dan peraga siswa pada 149 sekolah; 2. perpustakaan pada 20 sekolah; 3. penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan bagi tenaga pendidik.
Grafik Pengembangan Sarana & Prasarana Pendidikan
Unit
3 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
3 2 0
0
0 2010
2011
2012 Tahun
Lab. Komputer
Komputer
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
48
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 7. Sasaran 7
No. 7.
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan kemampuan siswa dalam berbahasa asing (Bahasa Inggris)
Indikator Kinerja Lomba debat Lomba pidato Lomba bercerita
Target 1 kali 1 kali 1 kali
Realisasi 1 kali 1 kali 1 kali
% 100 100 100
Visi Kabupaten Minahasa Utara sebagai tujuan wisata domestik dan mancanegara menuntut sumber daya manusia yang berbudaya dan mampu berbahasa asing. Hal tersebut harus ditanamkan sejak usia sekolah. Kehadiran Manado International School dan Universitas Advent Klabat sangat membantu dengan memberikan program berbahasa Inggris pada hari-hari tertentu. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga menjadikan bahasa asing (bahasa Inggris) sebagai bahasa utama selain bahasa Indonesia dengan memfasilitasi para siswa di dalam mengikuti lomba debat dan lomba pidato bahasa Inggris tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Bentuk apresiasi tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya laboratorium bahasa yang lengkap dengan sarana dan prasarananya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
49
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Pengadaan Lomba Kemampuan Bahasa Inggris Lomba debat
Lomba pidato 1
Lomba bercerita
1
1 1
1
1
0 0 0 2010
2011
2012 Tahun
8. Sasaran 8
No. 8.
Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Indikator Kinerja Pembangunan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Polindes
Target 10 unit
Realisasi 10 unit
% 100
24 unit
5 unit
20,83
Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sudah sangat menunjang bagi masyarakat karena di setiap kecamatan telah memiliki satu puskesmas yang menyediakan fasilitas rawat inap. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah peningkatan Puskesmas Mubune menjadi Puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar) yaitu puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan memandang kasus-kasus kegawatdaruratan obstretrik dan neonatal tingkat dasar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
50
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2012 yaitu jumlah pasien rawat inap adalah 0,14%, tetapi yang menjadi target 1,3%. Hal ini diakibatkan karena masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas rawat inap dan tidak adanya kunjungan dokter ahli secara periodik. Dalam
hal
ini,
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa mempunyai salah satu indikator kinerja yaitu memfasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu, peningkatan peran posyandu dalam kesehatan keluarga serta peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera dengan target 124 desa yang tercapai 100%. Grafik Peningkatan Sarana & Prasarana Kesehatan 10
10
10
10
Unit
8
5
6 0
4
0
2 0 2010
2011
2012 Tahun
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Polindes
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
51
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 9. Sasaran 9
No. 9.
Sasaran Strategis Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang trampil
Indikator Kinerja Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar Pelatihan bagi pekerja social Pelatihan bagi pencari kerja
Target 25 orang
Realisasi 20 orang
% 80
25 orang
15 orang
60
50 orang
55 orang
110
Kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara masih belum merata antar kecamatan dan secara keseluruhan kepadatan penduduk adalah 683 orang/km2. Dengan luas wilayah 987,22 km2 yang terdiri dari daerah pantai, daerah kepulauan dan daerah pegunungan. Persebaran penduduk terbanyak di kecamatan Kalawat yaitu 26.675 jiwa, sedangkan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Likupang Selatan yaitu 5.103 jiwa. Era keterbukaan sebagai tuntutan reformasi membawa dampak dimana masyarakat ikut terinformasi menyangkut para pekerja sosial dan berbagai program kesejahteraan sosial. Karena itu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara mulai merasakan
keterlibatan
anggota
masyarakat,
organisasi
sosial
kemasyarakatan serta para lurah dan hukum tua dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, ada dua indikator sasaran yang sudah terealisasi walaupun belum secara maksimal dicapai yaitu pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar dan pelatihan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
52
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bagi pencari kerja. Namun masih ada juga indikator lain dari sasaran yang tidak terealisasi yaitu pelatihan bagi pekerja sosial karena memiliki beberapa kendala, antara lain: a. Dana yang dialokasikan masih relatife rendah; b. Belum beroperasinya kantor BLK; c. Tenaga SDM yang masih kurang. Adapun saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan analisis pencapaian indikator sasaran, antara lain: Perlu adanya penambahan anggaran baik lewat alokasi dana APBN maupun APBD untuk menunjang program kesejahteraan sosial dan kualitas tenaga kerja; Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia; Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasional pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi; Pengawasan terhadap perusahaan maupun tenaga kerja belum optimal karena masih terbatasnya tenaga-tenaga teknis di bidang pengawasan. Grafik Pelatihan Tenaga Kerja Terampil
Orang
60
50
55
40 20
25
10 15
20 0
0 2010
Pelatihan anak terlantar
15
0
2011
2012 Tahun Pelatihan pekerja sosial
Pelatihan pencari kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
53
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 10. Sasaran 10
No. 10.
Sasaran Strategis Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
Indikator Kinerja Beasiswa SD Beasiswa SMP Beasiswa SMA/SMK
Target 50 Orang 50 Orang 50 Orang
Realisasi 50 orang 50 orang 50 orang
% 100 100 100
Untuk pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi di tahun 2012, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah menyalurkan bantuan studi bagi para siswa SD, SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu juga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan perhatian bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai anak di usia sekolah berupa beasiswa. Tabel Beasiswa Berprestasi Beasiswa Siswa Berprestasi Beasiswa SD Beasiswa SMP Beasiswa SMA/SMK
Tahun 2010 1.598 Orang
Tahun 2011 1100 Orang 320 Orang 677 Orang
Tahun 2012 50 orang 50 orang 50 orang
11. Sasaran 11
No. 11.
Sasaran Strategis Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi
Indikator Kinerja Strata 2 (S2)
Target 20 Orang
Realisasi -
% -
Strata 3 (S3)
10 Orang
-
-
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di dalam hal memberikan bantuan studi/beasiswa bagi pegawai dan masyarakat yang berprestasi diberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
54
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara lewat bantuan sosial untuk menyalurkan bantuan studi tetapi yang diberikan hanya untuk Strata 1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga bekerja sama dengan pihak swasta memberikan peluang bagi setiap PNS dan masyarakat untuk mendapatkan beasiswa S1, S2 dan S3. Untuk tahun 2012 dari luar pemerintah, beasiswa S2 dan S3 banyak diberikan dari pihak swasta khususnya di bidang kesehatan sehingga berpengaruh pada target dan persentase yang terdapat dalam indikator kinerja dan sasaran strategis. Grafik Pemberian Beasiswa Pegawai/Masyarakat Berprestasi 18 17
16 14
Orang
12 10
10
8
Strata 2 (S2)
6
Strata 3 (S3)
4 2 0
0 2010
0 2012
2011 Tahun
12. Sasaran 12 No. 12.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya Diklat PIM IV kemampuan Diklat PIM III aparatur dalam Diklat PIM II melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural)
Target 394 PNS 166 PNS 52 PNS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
Realisasi 80 PNS -
% 20,3 -
55
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukan. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat maka dibutuhkan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dan berkualitas. Oleh karena itu, untuk menjawab permintaan masyarakat maka perlu adanya peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional maupun struktural. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan hanya mampu mencapai indikator sasaran pelaksanaan DIKLAT PIM IV sebanyak 80 PNS dari 394 PNS yang ditargetkan. Adapun indikator sasaran yang tidak dapat terealisasi yaitu pelaksanaan DIKLAT PIM II dan PIM III disebabkan oleh belum tertatanya anggaran untuk pelaksanaan DIKLAT PIM II dan PIM III karena ada program prioritas yang harus dilaksanakan. Grafik Pendidikan Penjenjangan (Struktural) 80
80
80 70 60 PNS
50
40
40 30 20 10
0
0
0
0
0
0
0 2010
2011
2012 Tahun
Diklat PIM IV
Diklat PIM III
Diklat PIM II
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
56
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 13. Sasaran 13
No. 13.
Sasaran Strategis Terwujudnya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel
Indikator Kinerja LAKIP SKPD Penetapan Kinerja SKPD Kontrak/Komitmen Kinerja SKPD LKPJ LPPD
Target 45 dokumen 45 dokumen
Realisasi 45 dokumen 45 dokumen
% 100 100
45 dokumen
45 dokumen
100
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
100 100
Sasaran ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena indikator kinerja dapat terealisasi 100% disebabkan koordinasi antar SKPD merupakan hal yang mutlak dalam suatu sistem pemerintahan,
hal
tersebut adalah suatu sistem yang tidak dapat terpisahkan. Untuk itu di dalam perwujudannya dibutuhkan sinkronisasi dan persamaan persepsi dari setiap instansi dalam hal perencanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015. RPJM Daerah menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Stratejik yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja dan penandatanganan kontrak/komitmen kinerja SKPD yang bermuara pada
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
yang
merupakan laporan pertanggungjawaban dari setiap SKPD kepada Bupati. Dengan tersedianya data dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan maka terwujudlah suatu sistem perencanaan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
57
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara. Grafik Pembuatan Dokumen Perencanaan sampai pada Pelaporan 50
45 45 45
45 45 45
45 45 45
Dokumen
40 30 20 10
1
1
1
1
1
1
0 2010
2011
2012 Tahun
LAKIP SKPD
TAPKIN SKPD
Kontrak Kinerja SKPD
LKPJ
LPPD
14. Sasaran 14
No. 14.
Sasaran Strategis Terwujudnya sistem informasi
on-line
Indikator Kinerja Pembangunan egovernment (LPSE) Kab. Minahasa Utara
Target 1 unit
Realisasi 1 unit
% 100
Pada tahun 2012, Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka efektifitas kinerja dan efisiensi anggaran Negara untuk mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sudah launching pada tahun 2010, tetapi pada tahun tersebut masih memakai server Provinsi Sulawesi Utara. Pada bulan Juni 2012 sudah memakai server sendiri dan sudah beroperasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
58
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Pembangunan e-Government e-Government 1 unit
1 unit
0 unit 2010
2011
2012 Tahun
15. Sasaran 15
No. 15.
Sasaran Strategis Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produksi
Indikator Kinerja Pelatihan peningkatan produktifitas
Target 5 kegiatan
Realisasi 5 kegiatan
% 100
Potensi sumber daya kelautan dan perikanan dapat menjadi unggulan strategis sebagai motor penggerak dalam pembangunan perekonomian daerah. Peranan sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah terutama adalah mendorong pertumbuhan agroindustri
melalui
penyediaan
bahan
baku,
meningkatkan
kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani atau nelayan serta menunjang pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, maka kebijaksanaan umum pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, nilai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
59
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tambah, perluasan kesempatan kerja dan efisiensi usaha serta peningkatan pendapatan usaha sektor kelautan dan perikanan. Seiring dengan bertambahnya produksi perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberikan kontribusi dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap beberapa kelompok yaitu: Tabel Pembinaan Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Jenis
Target
Realisasi
Kelompok nelayan perikanan tangkap
130
137
Kelompok usaha bersama perikanan
21
21
17
17
tangkap Kelompok pengolah produk perikanan
Berkaitan
dengan
sasaran
ini,
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan juga melaksanakan pencapaian kinerja berdasarkan indikator bertambahnya pelaku dan kelompok usaha IKM yang menerima bantuan mesin/peralatan IKM yang telah terealisasi 100% dari 2 kelompok yang ditargetkan. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas produksi, Dinas Koperasi dan UMKM telah merealisasikan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan
cara
menyelengarakan
pelatihan
kewirausahaan
dan
memfasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mempunyai sasaran
terlaksananya
perluasan
penempatan
tenaga
kerja,
menciptakan tenaga kerja yang professional, kompeten, produktif dan berdaya saing, wirausaha baru dan masyarakat transmigrasi yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
60
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mandiri dan sejahtera melalui kegiatan padat karya produktif yang dilaksanakan untuk mengatasi pengangguran dan sudah terealisasi pada tahun 2012. Grafik Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelatihan peningkatan produktivitas 5 kegiatan
5 kegiatan
2011
2012
0 kegiatan 2010
Tahun
16. Sasaran 16
No. 16.
Sasaran Strategis Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga
Indikator Kinerja Pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga
Target 100 KK
Realisasi 730 KK
% 730
Dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pengoptimalan pengembangan agribisnis dan agroindustri khususnya komunitas unggulan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap permodalan dan pasar untuk industri/usaha kecil dan industri rumah tangga dan koperasi berupa bantuan sosial selama 1 tahun kepada masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
61
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Untuk mengembangkan industri kecil dan menengah, Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
Kabupaten
Minahasa
Utara
memberikan fasilitas kemudahan akses perbankan dengan menyetujui dokumen pelengkap sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan. Grafik Bantuan Modal Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga Bantuan modal
730 KK
260 KK 1 KK 2010
2011 2012 Tahun
17. Sasaran 17
No. 17.
Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah
Indikator Kinerja Meningkatnya sarana dan prasarana pasar
Target 11 lokasi
Realisasi 7 lokasi
% 63,64
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara mempunyai
sasaran
tersedianya
sarana
dan
prasarana
usaha
perdagangan yang memadai. Ini diukur dari capaian indikator meningkatnya sarana dan prasarana usaha perdagangan di mana telah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
62
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terealisasi 100% dari 2 pasar yang ditargetkan. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Grafik Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
Jumlah
10 5
0
5
0 2010
7 2011 2012 Tahun
Pasar
18. Sasaran 18
No. 18.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya Penyediaan peran swasta dalam lapangan usaha rangka pengembangan usaha kecil menengah
Target 6.200 UMKM
Realisasi 6200 UMKM
% 100
Demi mewujudkan peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memfasilitasi produk-produk unggulan Kabupaten Minahasa Utara untuk diikutsertakan dalam Gelar TTG (Teknologi Tepat Guna) Nasional. Dari target 7 produk yang akan dipromosikan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
63
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terealisasi 13 produk karena diakibatkan banyak pihak yang bersedia ikut produknya dipamerkan. Produk-produk unggulan yang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut merupakan outcome dari pesatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan meningkatnya jumlah unit-unit usaha dan investasi sehingga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Utara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menargetkan pada tahun 2012 untuk membentuk unit usaha industri formal sebanyak 200 unit usaha dengan realisasi 231 unit usaha (kenaikan 15,50%), serapan tenaga kerja 2700 orang terealisasi 2719 orang, jumlah investasi Rp. 76 M, terealisasi Rp. 76.349.616. Grafik Penyediaan UMKM 2010
2011
2012
5.959 UMKM
6.200 UMKM
6.159 UMKM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
64
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 19. Sasaran 19
No. 19.
Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai
Indikator Kinerja Rehabilitasi JITUT dan JIDES Pembangunan Sumur Resapan Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Pengembangan Embung/ Dam Parit
Target 800 ha
Realisasi 1650 ha
% 206,25
22 unit 5 unit
22 unit 5 unit
100 100
Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi serta pihak swasta untuk menciptakan infrastruktur yang berkeadilan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini di tahun 2012 dalam rangka menunjang sasaran tersebut telah merealisasikan beberapa indikator. Sasaran
Indikator
Terwujudnya sarana dan
Infrastruktur irigasi untuk
prasarana irigasi dalam
pengairan sawah (JITUT)
Target
Realisasi
400 ha
1650 ha
3200 m
3200 m
3 lokasi
3 lokasi
rangka swasembada beras tahun 2012 Terwujudnya sarana dan
Infrastruktur jaringan air
prasarana air minum untuk
minum/bersih untuk
masyarakat berpenghasilan
masyarakat
rendah Terwujudnya sarana dan
Infrastruktur sanitasi septic
prasarana sanitasi dalam
tank kumunal
rangka peningkatan kesehatan masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
65
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Terwujudnya perumahan
Penyediaan/ peningkatan
1000 unit
layak huni di Kabupaten
kualitas sarana, prasarana
Minahasa Utara bagi
dan utilitas (PSU) kawasan
masyarakat berpenghasilan
perumahan dan
rendah
penyediaan akses
1166 unit
peningkatan kualitas rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah
Ha/Unit
Grafik Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Sanitasi 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1650
845
0 0 0 0 0 5 7
22 5 4 1 1 4
2010
22 5 4 1 1 4
2011 2012 Tahun Rehabilitasi JITUT & JIDES
Sumur Resapan (Dinas Pertanian)
Sumur Resapan (Dinas Kehutanan)
Dam Parit (Dinas Pertanian)
Dam Parit (Dinas Kehutanan)
Dam Penahan
Irigasi Partisipatif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
66
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 20.
No. 20.
Sasaran 20
Sasaran Strategis Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW
Indikator Kinerja Pembangunan Jalan
Target 20 paket
Realisasi 17 paket
% 89%
Pembangunan Jembatan Pembangunan saluran drainase
2 paket
2 paket
100
6 paket
5 paket
84%
Penyusunan RPJMD harus mengintegrasikan rencana tata ruang (RTRW), dengan melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD beserta asumsiasumsinya. Bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan untuk distribusi barang dan jasa, Dinas Pekerjaan Umum turut berperan dengan melakukan: Sasaran
Indikator
Terwujudnya sarana dan
Pembangunan jalan
prasarana jalan dan
Pembangunan
penunjang lainnya yang
jembatan
berwawasan lingkungan
Infrastruktur drainase
dalam rangka
dan gorong-gorong
Target
Realisasi
2 unit
2 unit
Rp. 100 M
Rp. 83,77 M
menunjang sektor pariwisata daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
67
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Pembangunan RTRW 28
30 25 Paket
20
17
15 10
8
5
2
1
0
6
2
5
0 2010 2011 2012 Tahun Jalan
Jembatan
Saluran Drainase
21. Sasaran 21
No. 21.
Sasaran Strategis Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten
Indikator Kinerja Dokumen RDTR Dokumen Master Plan RIPDA Kawasan Industri
Target 6 dokumen 1 dokumen
Realisasi 6 dokumen 1 dokumen
% 100 100
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
100 100
Letak Kabupaten Minahasa Utara sangat strategis, karena berada di antara 2 (dua) kota yang menjadi gerbang utama regional, nasional dan internasional, yaitu Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, sehingga berdasarkan posisi ini perlu adanya pengelolaan secara baik agar dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
68
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Sinergitas antar
dokumen perencanaan SKPD mulai dari
dokumen Renstra, Renja dan RKA sangat diperlukan dalam mencapai konsistensi. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara pemerintah kabupaten
dan
pemerintah
provinsi
sangat
diperlukan
dalam
mendukung sinkronisasi program dan kegiatan lintas daerah karena dalam merumuskan kebijakan perencanaan perlu didukung dengan data yang valid dan kajian yang berkualitas. Grafik Sinkronisasi Dokumen Program & Kegiatan Kawasan Strategis 6
6
Dokumen
5 4 3
3 2 1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
2010 2011 2012 Tahun RDTR
22.
No. 22.
Master Plan
RIPDA
Kawasan Industri
Sasaran 22
Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun
Indikator Kinerja Lamanya proses perijinan
Target 3 hari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
Realisasi 3 hari
% 100
69
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Dalam perumusan kebijakan teknis pelayanan perijinan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Minahasa Utara sangatlah mendukung perkembangan daerah dengan meningkatkan standar pelayanan masyarakat yang ditunjang oleh tata laksana yang efektif sehingga dapat meningkatkan peluang berusaha dan berinvestasi bagi masyarakat. Hal ini telah diperlihatkan dengan menata sistem dan prosedur pelayanan perijinan serta transparansi proses perijinan yang sesuai standar. Grafik Proses Perijinan 6
Lamanya (hari)
5 4 3 Proses perijinan
2 1 0 2010
2011
2012
Tahun
23. No. 23.
Sasaran 23 Sasaran Strategis Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan
Indikator Kinerja Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (hutan mangrove) Rehabilitasi hutan dan lahan Reboisasi kawasan hutan lindung Penghijauan lingkungan
Target 20 ha
Realisasi 25 ha
% 125
200 ha
200 ha
100
125 ha
125 ha
100
800 ha
1950 ha
243,75
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
70
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kawasan hutan Minahasa Utara seluas 30.502 ha (sekitar 30% dari wilayah daratannya), yang berdasarkan letak dan fungsinya dapat dikelompokkan dalam kelompok hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan mangrove dan suaka alam. Namun kondisi sumber daya hutan yang ada saat ini berada pada tingkat kerusakan yang cukup parah (kritis) untuk semua kelompok hutan yang ada. Sebagai penentu ekosistem yang terhubung dengan tata air (hidrologic regime), kondisi sumberdaya hutan ini baik dari aspek produksi, aspek lingkungan/ekologis,
maupun
aspek
sosial
turut
menentukan
pengelolaan sumberdaya lainnya. Pemanfaatan jasa hutan yang potensial dikembangkan adalah penyediaan air (water supply) dan Objek Wisata Alam (OWA). Pengembangan dan pembangunan OWA akan membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha terutama dipedesaan sekitar OWA. Wilayah ini akan semakin memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan daerah dapat diperoleh melalui retribusi, PSDH, IHPH, retribusi JAPP, dan sumbangan pihak ketiga. Semenjak dicanangkan Gerakan Sentuh Tanah, Sentuh Air dan Sentuh Budaya oleh Bupati Minahasa Utara, telah memberikan perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor. Penghijauan atau reboisasi yang dilakukan secara terus-menerus di seluruh kawasan hutan dan pesisir di setiap tahunnya sangat mengurangi dampak pemanasan global (global warming). Gerakan Sentuh Air juga yang identik dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2012 menjadi hal yang prioritas. Hal ini dapat dilihat dengan terjalinnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
71
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam rangka membantu penyaluran kredit nelayan dan pembudidaya ikan, serta kerjasama dengan KOREM 131 Santiago untuk budidaya rumput laut. Dalam menunjang pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan melaksanakan pengadaan air bersih di pulau Mantehage yang merupakan salah satu destinasi pariwisata Kabupaten Minahasa Utara sehingga masyarakat dan para wisatawan tidak lagi kesulitan untuk memperoleh air bersih. Gerakan sentuh budaya yang dicanangkan oleh Bupati Minahasa Utara sangat memotivasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melaksanakan program-program yang menonjolkan ciri khas dan karakteristik daerah. Ini dapat dilihat dengan diterbitkannya Kamus Bahasa Tonsea yang notabene merupakan bahasa asli masyarakat Minahasa Utara. Selain itu juga di tahun 2012 Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan beberapa even antara lain: Festival Klabat dan Kalawat Expo. Selain itu juga Kabupaten Minahasa Utara mengikuti Festival Bunaken tingkat Provinsi, Festival Malesung, dan juga dipercayakan oleh Provinsi Sulawesi Utara untuk mewakili di dalam kegiatan Parade Tari tingkat nasional di Taman Mini Indonesia Indah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
72
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Perlindungan dan Perbaikan Kerusakan Hutan 2000
1950
1800
Luasnya (Ha)
1600 1400 1200 1000 800
550
600 400 200 0
0
184 0
200 20
125 200
200 25
125
2010 Tahun
2011 2012
Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata Rehabilitasi hutan dan lahan Reboisasi hutan lindung Penghijauan lingkungan
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 - 2015 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar kurang lebih dari 7% proyeksi ini didasarkan pada pada asumsi angka pertumbuhan ekonomi yang lebih disebabkan oleh berhasilnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, dan adanya pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara sesuai Peraturan Daerah Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012 yang telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 30 Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
73
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012, adalah sebesar Rp. 529.403.435.771,00 dengan perincian sebagai berikut :
Tabel Perubahan APBD 2012 URAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Pendapatan
529.403.435.771,00
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Belanja
18.975.761.465,00 8.182.435.000,00 3.758.412.900,00 305.850.902,00
6.729.062.63,00 446.285.752.047,00 30.709.383.047,00
354.982.999.000,00 60.593.370.000,00 64.141.922.259,00 0,00 0,00 13.949.838.259,00 50.192.084.000,00 586.148.542.736,00
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
339.771.893.802,01 296.522.993.802,01
Belanja Bunga
0,00
Belanja Subsidi
0,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
74
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Belanja Hibah
8.175.779.500,00
Belanja Bantuan Sosial
2.201.720.500,00
Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak terduga
0,00 29.121.400.000,00
3.750.000.000,00
Belanja Langsung
246.376.648.933,99
Belanja Pegawai
22.507.865.872,00
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
94.028.358.475,99 129.840.424.586,00
Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembayaran Pokok Hutang
58.708.278.665,00 58.708.278.665,00
1.963.171.700,00 1.963.171.700,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
75
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
76
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Sejak visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dalam dokumen
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2015, dari tahun ke tahun pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus melakukan terobosan dan pembenahan di berbagai sektor terutama sektor pariwisata yang menjadi prioritas dan unggulan di dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja dari 23 sasaran strategis, dapat dilihat bahwa Kabupaten Mianahasa Utara melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah serta peran swasta dan partisipasi masyarakat dapat dikategorikan berhasil melaksanakan apa yang diamanatkan RPJMD melalui program dan kegiatan Sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan di tahun 2012, telah dilakukan berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan dimana capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat diukur berdasarkan indikator kinerja terhadap 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis yang ditentukan. Persentase pengukuran capaian kinerja dari 23 sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut : Kategori Sangat Berhasil sebanyak 52 indikator kinerja (82,54%) Kategori Berhasil sebanyak 1 indikator kinerja (1,59%) Kategori Cukup Berhasil sebanyak 1 indikator kinerja (1,59%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
77
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kategori Tidak Berhasil sebanyak 9 indikator kinerja (14,29%)
Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada dokumen RPJMD, ada sasaran strategis yang masuk pada kategori
Cukup Berhasil dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 ini terjadi peningkatan disebabkan ada perubahan anggaran yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja dan juga ada beberapa SKPD di tahun 2012 tidak memprogramkan kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja karena faktor ketidaksesuaian anggaran. Sama seperti tahun 2011, pada tahun 2012 dapat dilihat pada sasaran strategis “Terwujudnya pengembangan potensi wilayah kepulauan Managabata” dan “Meningkatnya kemampuan aparatur dalam
melaksanakan
tugas
melalui
pendidikan
penjenjangan
(struktural).” Hal ini terjadi karena indikator kinerja yang ditetapkan belum dapat dicapai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun saja. Aspek pembangunan perikanan, kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting bagi perekonomian Kabupaten Minahasa Utara yang didukung oleh kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Utara, sektor kelautan dan perikanan ini merupakan penggerak utama (primer
mover)
terhadap
proses-proses
pembangunan
lainnya,
termasuk menunjang dalam pencapaian visi dengan menawarkan Kawasan Minapolitan Percontohan untuk bidang agrowisata kelautan dan perikanan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
78
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pembangunan Sektor Pertanian juga menjadi salah satu prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengingat sector ini memiliki keunggulan komperatif berupa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu system pertanian yang efisien, berproduksi tinggi dan berkelanjutan menjadi tujuan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara sepanjang Tahun 2012 dengan tetap mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten tercinta ini.
Lahan perkebunan di Kabupaten Minahasa
Utara hingga akhir tahun 2011 seluas 54.070,63 ha, dimana 47.858,98 ha merupakan lahan perkebunan kelapa. Potensi lahan kering diluar areal perkebunan yang digunakan untuk tegalan tanaman pangan seluas 21.298,74 ha , Potensi sawah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan akhir tahun 2012 seluas 4.881,50 ha. 1. Komoditi tanaman pangan yang banyak diusahakan oleh petani di Kabupaten Minahasa Utara yaitu : padi sawah dengan kawasan sentra produksi Kecamatan Talawaan, Kauditan, Dimembe, Airmadidi dan Kema, padi ladang di Kecamatan Likupang Barat, Likupang Timur, Likupang Selatan, Talawaan dan Dimembe jagung di seluruh Kecamatan, kacang tanah di Kecamatan Talawaan, Likupang Timur dan Likupang Barat kacang hijau di Kecamatan Likupang Barat dan Wori, ubi kayu dan ubi jalar di Kecamatan Dimembe, Likupang Barat, Wori dan Kalawat serta talas di Kecamatan Dimembe.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
79
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 2. Komoditi hortikultura yang banyak dijumpai di Kabupaten Minahasa Utara adalah buah-buahan seperti : rambutan dengan sentra di Kecamatan Dimembe dan Likupang Timur. mangga di Kecamatan Kauditan dan Wori, manggis di Kecamatan Kalawat, durian di Kecamatan Likupang Timur serta langsa/duku di Kecamatan Airmadidi dan Kalawat. 3. Tanaman sayur-sayuran yang banyak dibudidayakan yaitu : cabe rawit dengan sentra produksi di Kecamatan Airmadidi, Kalawat dan Likupang Timur.
Kebijakan Komoditi : 1. Komoditi Unggulan BidangTanaman Pangan adalah Jagung dan Padi Bidang Perkebunan adalah Kelapa Bidang Hortikultura adalah Pisang (Buah-Buahan), Adenium dan Anggrek Hibrid (Tanaman Hias), Cabe Rawit dan Ketimun (Sayur-Sayuran), Jahe dan Kunyit (Aneka Tanaman). Bidang Peternakan adalah Sapi dan Ayam Buras. 2. Komoditi Andalan BidangTanaman Pangan adalah Kacang Tanah dan Ubi Kayu Bidang Perkebunan adalah Pala
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
80
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Bidang Hortikultura adalah Bugenvil dan Palem Putri (Tanaman Hias), Kacang Panjang dan Terong (SayurSayuran), Rambutan, Pepaya dan Mangga (Buah-Buahan), Lengkuas dan Temulawak (Aneka Tanaman). Bidang Peternakan adalah Babi. 3. Komoditi Potensial BidangTanaman Pangan adalah Kacang Hijau dan Ubi Jalar Bidang Perkebunan adalah Jarak dan Aren Bidang Hortikultura adalah Rumput Jarum dan Heliconia (Tanaman Hias), Bayam dan Labu Siam (Sayur-Sayuran), Durian dan Manggis (Buah-Buahan) Bidang Peternakan adalah Kambing dan Itik. Tabel Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012
No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 1. Produksi Tanaman Pangan 30,026 32,878 Padi Sawah Ton 50,959 6,802 7,142 Padi Ladang Ton 7,001 Total Padi Ton 52,060 57,960 20,716 21,897 Jagung Ton 16,256 629 661 Kacang Tanah Ton 350 180 188 Kacang Hijau Ton 43 50 52 Kedele Ton 14 9,099 9,526 Ubi Kayu Ton 10,000 2,262 2,363 Ubi Jalar Ton 3,675 2. Produksi Hortikultura 508 523 Cabe Ton 868
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
81
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
3.
4.
Ton
4,122 1,955 3,772 21,166 12,153 2,392
4,328 2,053 3,987 22,267 12,919 2,500
Ton Ton
3,857 2,575
3,953 2,639
3,381 4,768
Kg Kg Kg Kg Kg Kg
175,325 791,000 9,459 38,686 149,793 1,029
192,858 870,100 9,931 42,555 157,282 1,080
297,804 932,866 9,474 732,876 1,173,700 5,161
Kg Kg Kg
23,179 52,479 7,440
25,497 38,235 7,812
22,321 1,799,000 7,416
Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor
9,855 331 4,263 20,185 108,213 170,000 419,000
10,841 334 4,476 22,204 119,034 178,500 439,950
14,271 3,475 21,062 122,146 107,500 1,067,000 3,770
Mangga Durian Rambutan Pisang Pepaya
Ton Ton Ton Ton Ton
Duku/Langsa (Ton) Buahan Lainnya Sayuran Lainnya - Produksi Daging Sapi Babi Kambing Ayam Buras Ayam Pedaging Itik - Produksi Telur Ayam Buras Ayam Petelur Itik Populasi Ternak Sapi Kambing Babi Ayam Buras Ayam Petelur Ayam Pedaging Itik
5,592 2,536
9,905 10,255
2,269 13,514
Pertumbuhan Produksi Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012 Indikator Sasaran KELAPA PALA CENGKEH KAKAO JAMBU MENTE
Satuan
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Ton Ton Ton Ton Ton
44,024.65 192.56 809.72 91.42 50.20
45,345.39 194.87 821.87 92.97 51.10
43,533.27 194.06 852.55 128.65 50.20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
82
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Dengan demikian indikator kinerja yang masih termasuk pada kategori Cukup Berhasil dan Tidak Berhasil dapat menjadi tolak ukur atau menjadi prioritas utama di dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat dicapai. Melanjutkan prestasi yang diperoleh pada tahun 2011, pada tahun 2012, Kabupaten Minahasa Utara telah membuat beberapa prestasi di tingkat daerah dan nasional yang bisa dijadikan catatan penting, antara lain: 1. Kemudahan akses bagi masyarakat dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan
90%
terkonsentrasi
dalam
satu
kawasan
perkantoran. 2. Piala Adipura yang berhasil dipertahankan dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012 mencerminkan bahwa kabupaten Minahasa Utara adalah daerah yang bersih, asri dan hijau. Itu dapat dilihat dari jumlah kunjungan di Hutan Kenangan yang merupakan salah satu ikon Kabupaten Minahasa Utara. 3. Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2012 di bidang program Keluarga Berencana. 4. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa tahun 2012 di bidang hukum dan hak azasi manusia. 5. Piagam Penghargaan International Government Award (IGA) tahun 2012 di bidang kesejahteraan masyarakat. 6. Di sektor kehutanan mendapatkan Penghargaan Penanaman 1 Milyar Pohon tahun 2012.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
83
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 7. Piala Peduli Kesehatan (Manggala Karya Bhakti Husada) tahun 2012. Dalam dimensi sosial kemasyarakatan, masyarakat Minahasa Utara senantiasa berperan sebagai pemersatu ditengah perbedaan dan kemajemukan. Kondisi ini dapat tercipta karena adanya komitmen dalam masyarakat untuk senantiasa memelihara dan mengembangkan kebersamaan, hidup rukun dan damai yang dilandasi oleh semangat ‘torang samua basudara ’. Semangat inilah yang senantiasa menjadi stabilisator
dalam
hubungan
kebersamaan
dan
kekeluargaan
masyarakat Minahasa Utara. Di era globalisasi ini selalu saja ada permasalahan yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah. Selain prestasi yang dicapai, Kabupaten Minahasa Utara juga memiliki permasalahan yang sangat kompleks yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sejak ditetapkannya RPJMD tahun 2010 - 2015, dan di tahun yang berjalan ini, adapun permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang tidak sinergi dengan rencana stratejik kabupaten. 2. Sumber daya manusia yang jauh dari harapan secara jumlah dan secara kualitas. 3. Kurangnya alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang menunjang visi dan misi kabupaten. 4. Partisipasi masyarakat yang mulai menurun. Banyak hal membanggakan yang berhasil dicapai Pemerintah Kabupaten
Minahasa
Utara,
akan
tetapi
masih
banyak
pula
permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Sangat disadari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
84
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2011 tidak terlepas dari dukungan dan topangan yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat Minahasa Utara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap usaha dan upaya serta langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
B. REKOMENDASI Adapun rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai masukan adalah: 1. Mempertegas dan mensinergikan program serta kegiatan yang menunjang untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Utara dengan melakukan review Rencana Stratejik SKPD yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015. 2. Melakukan rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah. 3. Menambah serta memprioritaskan anggaran SKPD yang berbasis kinerja dan menunjang visi dan misi kabupaten. 4. Meningkatkan animo masyarakat dengan memberikan alokasi anggaran yang pro rakyat serta menciptakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
85
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Pola Organisasi dan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. 2. Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012. 3. Pengukuran Kinerja Tahunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012. 4. Pencapaian Kinerja Tahunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012. 5. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012. 6. Peta Kabupaten Minahasa Utara.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
86
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 1: Pola Organisasi dan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
87
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 2: Tabel Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012 No (1) 1.
2.
3.
Sasaran Strategis (2) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
Terlaksananya promosi potensi pariwisata
Terwujudnya pengembangan potensi pariwisata wilayah kepulauan Managabata
Indikator Kinerja (3) Jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun
Target (4) 6 lokasi
Tersedianya pusat informasi pariwisata (data base budaya)
1 unit
Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri
5 kegiatan
Jumlah website pariwisata
1 website
Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara
5 kegiatan
Jumlah travel/biro perjalanan
85 biro perjalanan
Jumlah desa wisata
30 desa
Jumlah kelompok sadar wisata
110 kelompok
Jumlah organisasi pendukung pariwisata
20 organisasi
Jumlah paket wisata 4.
Terwujudnya pelestarian Budaya Mapalus
Pengembangan ekonomi kerakyatan
5.
Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
APK SD
8 paket 10 kelompok tani 85 %
APK SMP
74,68 %
APK SMA
62,49 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
88
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara APM SD APM SMP
54,16 %
APM SMA
33,52 %
DO 6.
7.
8.
9.
10.
11.
80 %
1%
Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK
Terbangunnya laboratorium Komputer
3 unit
Pengadaan komputer
3 unit
Meningkatnya kualitas dan kemampuan siswa dalam berbahasa asing (Bahasa Inggris)
Lomba debat
1 kali
Lomba pidato
1 kali
Lomba bercerita
1 kali
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang trampil
Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi
Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi
Pembangunan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu
10 unit
Polindes
24 unit
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar
25 orang
Pelatihan bagi pekerja sosial
25 orang
Pelatihan bagi pencari kerja
50 orang
Beasiswa SD
50 Orang
Beasiswa SMP
50 Orang
Beasiswa SMA/SMK
50 Orang
Strata 2 (S2)
20 Orang
Strata 3 (S3)
10 Orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
89
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 12.
13.
14.
Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural)
Diklat PIM IV
394 PNS
Diklat PIM III
166 PNS
Diklat PIM II
52 PNS
Terwujudnya koordinasi LAKIP SKPD yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada Penetapan Kinerja SKPD pelaporan yang akurat dan akuntabel Kontrak/Komitmen Kinerja SKPD
Terwuudnya sistem informasi
on-line
45 dokumen 45 dokumen 45 dokumen
LKPJ
1 dokumen
LPPD
1 dokumen
Pembangunan e-Government
1 unit
15.
Terlaksananya pelatihan Pelatihan peningkatan peningkatan kualitas produksi produktifitas
5 kegiatan
16.
Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga
Pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga
100 KK
17.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah
Meningkatnya sarana dan prasarana pasar
11 lokasi
18.
Meningkatnya peran swasta Penyediaan lapangan dalam rangka pengembangan usaha usaha kecil menengah
19.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai
6.200 UMKM
Rehabilitasi JITUT
400 ha
Rehabilitasi JIDES
400 ha
Pembangunan Sumur Resapan - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
22 unit 5 unit 90
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
20.
21.
Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW
Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten
Pengembangan Embung/ Dam Parit - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan
4 unit 1 unit
Pembuatan Dam Penahan
1 unit
Pengembangan Irigasi Partisipatif
4 unit
Pembangunan Jalan
20 paket
Pembangunan Jembatan
2 paket
Pembangunan saluran drainase
6 paket
Dokumen RDTR
6 dokumen
Dokumen Master Plan
1 dokumen
RIPDA
1 dokumen
Kawasan Industri
1 dokumen
22.
Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun
Lamanya proses perijinan
3 hari
23.
Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan
Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (hutan mangrove)
20 ha
Rehabilitasi hutan dan lahan
200 ha
Reboisasi kawasan hutan lindung
125 ha
Penghijauan lingkungan
800 ha
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
91
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 3: Pengukuran Kinerja Tahunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun Tersedianya pusat informasi pariwisata (data base budaya) Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri Jumlah website pariwisata Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Jumlah travel/biro perjalanan Jumlah desa wisata Jumlah kelompok sadar wisata Jumlah organisasi pendukung pariwisata Jumlah paket wisata Pengembangan ekonomi kerakyatan APK SD APK SMP APK SMA APM SD APM SMP APM SMA DO Terbangunnya laboratorium Komputer Pengadaan komputer
6 lokasi
6 lokasi
100
1 unit
1 unit
100
5 kegiatan
7 kegiatan
140
1 website
-
-
5 kegiatan
3 kegiatan
60
85 biro perjalanan 30 desa 110 kelompok
12 biro perjalanan 5 desa 6 kelompok
14,12
20 organisasi
64 organisasi
320
8 paket 10 kelompok tani 85 % 74,68 % 62,49 % 80 % 54,16 % 33,52 % 1% 3 unit
10 kelompok tani 105,44% 70,9% 52,32% 85,31% 56,14% 29,16% 2% 3 unit
100 124,04 94,94 83,73 106,64 103,66 86,99 200 100
3 unit
3 unit
100
1 kali 1 kali
1 kali 1 kali
100 100
1.
2.
3.
4. 5.
6.
7.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
Terlaksananya promosi potensi pariwisata
Terwujudnya pengembangan potensi pariwisata wilayah kepulauan Managabata
Terwujudnya pelestarian Budaya Mapalus Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK Meningkatnya kualitas dan kemampuan siswa dalam
Lomba debat Lomba pidato
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
16,67 5,45
92
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
8.
9.
10.
11.
12.
13.
berbahasa asing (Bahasa Inggris) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang trampil
Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural) Terwujudnya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel
14.
Terwujudnya sistem informasi on-line
15.
Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produksi
16.
Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga
17.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah
Lomba bercerita
1 kali
1 kali
100
Pembangunan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Polindes Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar Pelatihan bagi pekerja social Pelatihan bagi pencari kerja Beasiswa SD Beasiswa SMP Beasiswa SMA/SMK Strata 2 (S2)
10 unit
10 unit
100
24 unit 25 orang
5 unit 20 orang
20,83 80
25 orang
15 orang
60
50 orang
55 orang
110
50 Orang 50 Orang 50 Orang 20 Orang
50 orang 50 orang 50 orang -
100 100 100 -
Strata 3 (S3) Diklat PIM IV Diklat PIM III Diklat PIM II
10 Orang 394 PNS 166 PNS 52 PNS
80 PNS -
20,3 -
45 dokumen 45 dokumen
45 dokumen 45 dokumen
100 100
45 dokumen
45 dokumen
100
1 dokumen 1 dokumen 1 unit
1 dokumen 1 dokumen 1 unit
100 100 100
5 kegiatan
5 kegiatan
100
100 KK
730 KK
730
11 lokasi
7 lokasi
63,64
LAKIP SKPD Penetapan Kinerja SKPD Kontrak/Komitmen Kinerja SKPD LKPJ LPPD Pembangunan egovernment (LPSE) Kab. Minahasa Utara Pelatihan peningkatan produktifitas Pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Meningkatnya sarana dan prasarana pasar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
93
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 18.
19.
20.
21.
22.
23.
Meningkatnya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai
Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW
Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan
Penyediaan lapangan usaha Rehabilitasi JITUT dan JIDES Pembangunan Sumur Resapan - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pengembangan Embung/ Dam Parit - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pembuatan Dam Penahan Pengembangan Irigasi Partisipatif Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan Pembangunan saluran drainase Dokumen RDTR Dokumen Master Plan RIPDA Kawasan Industri Lamanya proses perijinan
Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (hutan mangrove) Rehabilitasi hutan dan lahan Reboisasi kawasan hutan lindung Penghijauan lingkungan
Jumlah anggaran tahun 2012
6.200 UMKM
6200 UMKM
100
800 ha
1650 ha
206,25
22 unit 5 unit
22 unit 5 unit
100 100
4 unit 1 unit 1 unit
4 unit 1 unit 1 unit
100 100 100
4 unit
4 unit
100
20 paket
17 paket
89%
2 paket
2 paket
100
6 paket
5 paket
84%
6 dokumen 1 dokumen
6 dokumen 1 dokumen
100 100
1 dokumen 1 dokumen 3 hari
1 dokumen 1 dokumen 3 hari
100 100 100
20 ha
25 ha
125
200 ha
200 ha
100
125 ha
125 ha
100
800 ha
1950 ha
243,75
: Rp. 529.403.435.771,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
94
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
TABEL PENCAPAIAN KINERJA TAHUNAN
Lampiran 4: Tabel Pencapaian Kinerja Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
95
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
96
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
97
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Lampiran 5: Tabel Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
98
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
99
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 6: Peta Kabupaten Minahasa Utara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012
100