Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

KATA PENGANTAR SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran

dan

sistem

pelaporan

kinerja,

yang

selaras

dengan

pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LKjIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LKjIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. LKjIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) sudah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud dari akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Analisis Capaian Kinerja, yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

i

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Demikian

laporan

ini

disusun

untuk

menjadi

bahan

evaluasi

pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Utara.

Airmadidi,

Maret 2016

BUPATI MINAHASA UTARA

No

PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf

1

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

2

Kabag Organisasi

3

Asisten Administrasi Umum

4

Sekretaris Daerah

5 6

Wakil Bupati Minahasa Utara Bupati Minahasa Utara

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Mohon Ttd


ii


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .........................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................

iii

BAB I.

PENDAHULUAN ..............................................................................................

1

A. Latar Belakang .........................................................................................

1

B. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban .................................................

8

C. Analisa Isu-Isu Strategis ......................................................................

9

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....................................

25

A. Rencana Strategis ...................................................................................

25

B. Tujuan dan Sasaran ..............................................................................

27

C. Strategi dan Arah Kebijakan .............................................................

29

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................

46

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................................

59

A. Analisa Capaian Kinerja ......................................................................

59

B. Akuntabilitas Keuangan ......................................................................

193

BAB IV. PENUTUP ............................................................................................................

209

A. Kesimpulan ...............................................................................................

209

B. Prestasi Dan Penghargaan ..................................................................

211

C. Rekomendasi ............................................................................................

213

Lampiran-Lampiran ........................................................................................................

214


iii



1

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, yaitu : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, tambahan Lembaran Negara Nomor 4343); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Utara tahun 2005 – 2025; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 - 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

2

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 9. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 12a Tahun 2012 tentang Penetapan Indiator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten MInahasa Utara; 10. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Minahasa Utara. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015 Kabupaten Minahasa Utara; 1. GAMBARAN UMUM Kabupaten Minahasa Utara merupakan kabupaten yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004. Minahasa Utara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Ibukota Kabupaten Minahasa Utara adalah Airmadidi, berjarak sekitar 35 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis Kabupaten Minahasa Utara terletak pada 10 17 51,93” LU-10 56’ 41,03” LU dan 1240 40’ 38,39” BT - 1250 5’ 15,53” BT dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara

:

Laut Sulawesi dan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Sebelah Timur

:

Laut Maluku dan Kota Bitung

Sebelah Barat

:

Laut Sulawesi dan Kota Manado

Sebelah Selatan :

Kabupaten Minahasa

Jumlah Pulau 46 dengan 5 pulau berpenghuni (14 Desa). Luas wilayah Kabupaten Minahasa Utara termasuk pulau-pulaunya adalah 1.059,244 km2. garis pantai sepanjang 292,20 km, jumlah pulau sebanyak 46 buah. Kondisi wilayah Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari pegunungan dan berbukit, topografi ini sekaligus dapat menggambarkan keadaan wilayah Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah yang subur dan berpotensi besar dimasa mendatang untuk pengembangan sentra-sentra produksi pertanian

tanaman

pangan, holtikultura,


perkebunan

dan 3

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kehutanan serta perikanan

ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya kelautan dan

yang sangat berlimpah disamping juga memiliki basis-basis

kawasan industri, jasa dan perdagangan serta potensi pertambangan yang tentunya semua itu sangat mendukung bagi nilai-nilai investasi guna perkembangan kemajuan daerah kedepan. Letak Kabupaten Minahasa Utara sangat strategis, karena berada di antara 2 (dua) kota yang menjadi gerbang utama regional, nasional dan internasional, yaitu Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, sehingga berdasarkan posisi ini perlu adanya pengelolaan secara baik agar dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah. Sektor

pariwisata

sangatlah

berpotensi

untuk

dikembangkan

di

Kabupaten Minahasa Utara seperti halnya wisata alam pegunungan telah dibangun beberapa objek wisata yang terletak di Kecamatan Airmadidi yaitu Objek Wisata Kaki Dian. Potensi ekowisata laut di pulau Nain, pulau Mantehage, Tarabitan, pantai Lilang, pantai Kema, Batu Nona, pulau Gangga, Tanjung Pulisan merupakan lokasi wisata yang punya nilai jual saat ini dan mendatang. Untuk

melaksanakan

pemerintahan

yang

lebih

berdayaguna,

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan

akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, serta dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup perencanaan stategi dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. 2. ORGANISASI Perangkat

Daerah

organisasi/lembaga bertanggung

jawab

di

Kabupaten

Pemerintah

kepada

Bupati

Minahasa

Kabupaten dan


Utara

Minahasa

membantu

meliputi

Utara

Bupati

yang dalam 4

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara penyelenggaraan

pemerintahan,

yang

terdiri

dari

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada bulan Juli 2008 telah ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Utara  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Utara  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Minahasa Utara


5

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pola Organisasi dan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara


6


2.1.

Kecamatan Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dilaksanakan

oleh Camat dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati. Di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yaitu : a. Kecamatan Airmadidi b. Kecamatan Kalawat c. Kecamatan Dimembe d. Kecamatan Talawaan e. Kecamatan Wori f. Kecamaran Likupang Barat g. Kecamatan Likupang Timur h. Kecamatan Kauditan i. Kecamatan Kema j. Kecamatan Likupang Selatan 2.2.

Kelurahan Tugas pokok dan fungsi kelurahan adalah membantu Camat dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan. Di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 6 (enam) Kelurahan yang berkedudukan di Kecamatan Airmadidi yaitu : a. Kelurahan Airmadidi Atas b. Kelurahan Airmadidi Bawah c. Kelurahan Sarongsong I d. Kelurahan Sarongsong II e. Kelurahan Rap-Rap f. Kelurahan Sukur


7

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN 1. KEDUDUKAN Bupati yang karena jabatannya berkedudukan sebagai kepala daerah dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. 2. TUGAS DAN WEWENANG Berdasarkan

pasal 25 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun

2004

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan

Daerah,

maka

Bupati

sebagai

kepala

daerah

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. b. Mengajukan rancangan peraturan daerah. c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPRD. e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan. g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. KEWAJIBAN Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memegang teguh

dan mengamalkan

Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dijabarkan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

8

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c. Melaksanakan kehidupan demokrasi d. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan e. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah f. Memajukan dan mengembangkan daya saing g. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik h. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan

daerah i. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah j. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD. C. ANALISA ISU-ISU STRATEGIS 1. PERMASALAHAN

DAERAH

YANG

BERHUBUNGAN

DENGAN

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan Pembangunan Permasalahan

umum

yang

pemerintahan, pembangunan dan

dihadapi

dalam

penyelenggaraan

kemasyarakatan, adalah sebagai

berikut: 1.

Minimnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kepulauan. Hal ini di sebabkan kurangnya sarana dan prasarana penunjang, rendahnya kinerja sumber daya aparatur

daerah,

konsolidasi

organisasi

dan

ketatalaksanaan

kelembagaan pemerintahan daerah yang belum berkembang, belum adanya peraturan-peraturan yang mendukung pengembangan iklim usaha

yang

kondusif

sehingga

menghambat

upaya

peningkatan

kesejahteraan rakyat. 2.

Belum berkembangnya agribisnis dan diversifikasi pangan, sebagai akibat rendahnya investasi, hal ini menyebabkan terbatasnya aplikasi teknologi di semua sub sistem agribisnis, terutama pada komoditas unggulan daerah, sehingga produktivitas yang di capai masih dari harapan.


9

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 3.

Tingkat kesejahteraan rakyat belum merata, sebagai akibat rendahnya kualitas sumberdaya dan rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan

sosial, seperti kesehatan,

pendidikan, infrastruktur, dan sarana perekonomian daerah. 4.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan objek wisata.

5.

Belum terlaksananya secara optimal program beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

6.

Belum

terakomodasinya

secara

memadai

dan

merata

pendidikan

menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan lokal (tarian daerah, musik tradisional dan bahasa daerah) sebagai muatan lokal kurikulum di sekolah-sekolah. 7.

Terjadinya

perubahan

iklim

(climate

change)

yang

mempengaruhi

produktivitas pertanian serta menimbulkan berbagai bencana yang membutuhkan

perencanaan

pengelolaan

lingkungan

hidup

dalam

kegiatan pembangunan serta upaya penanggulangan bencana. 1.1.

Isu Global Isu

strategis

di

tingkat

global

yang

relevan

bagi

perencanaan

pembangunan Kabupaten Minahasa Utara antara lain : a.

Meningkatkan kerja sama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerja sama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya.

b.

Penghormatan terhadap hak-hak individu terlalu ditonjolkan sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.

c.

Adanya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal.

d.

Komitmen MDG’s yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB.


10

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 1.2.

Isu Nasional Isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah: 1.

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama, yaitu sistem jaminan sosial nasional (demand dan supply), penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi percepatan

penanggulangan

kemiskinan,

dan

optimalisasi

anggaran pendidikan; 2.

Bidang Pembangunan Ekonomi, yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja;

3.

Bidang

Pembangunan

Sarana

Prasarana,

yaitu

penguatan

konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah,

mendorong

transportasi

pertumbuhan

massal

perkotaan,

ekonomi,

ketersediaan

pembangunan infrastruktur

pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan

akses

air

minum

dan

sanitasi,

penataan

perumahan/permukiman, dan ketahanan air; 4.

Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup,

yaitu

peningkatan

ketahanan

perkuatan

energi,

ketahanan

percepatan

pangan,

pembangunan

kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup; 5.

Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;

6.

Bidang Pembangunan Politik, yaitu konsolidasi demokrasi;

7.

Bidang

Pembangunan

percepatan pembangunan (MEF) dengan

Pertahanan

dan

Minimum

pemberdayaan

Keamanan,

Essensial

industri

yaitu

Force

pertahanan

dan

peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri; 8.

Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan


11


Bidang

Pembangunan

Wilayah

dan

Tata

Ruang,

yaitu

pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan 1.3.

Isu Regional Sulawesi Pengembangan wilayah Sulawesi, didalam dokumen perencanaan

nasional diletakkan sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Sulawesi ditempatkan sebagai wilayah pusat pertumbuhan di kawasan Timur Indonesia dan sub-regional ASEAN. Dengan kondisi ini, wilayah Sulawesi memiliki akses perdagangan yang cukup strategis di dalam pembangunan Nasional. Pembangunan Wilayah Sulawesi sebagaimana tertuang didalam RPJM Nasional 2010-2014, diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan; mengembangkan bioenergi; serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf intenasional. Sesuai dengan RTRWN pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk: (1) mendorong perkembangan peran Pulau Sulawesi sebagai salah satu wilayah yang memiliki peluang-peluang eksternal cukup besar; (2) mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; (3)

memprioritaskan

kawasan-kawasan

tertinggal

dan

kawasan

perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; (4) memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal serta mengatasi potensi konflik lintas wilayah provinsi yang terjadi di beberapa wilayah perairan dan daratan; (5)

mempertahankan

keberadaan

sentra-sentra

produksi

pangan

nasional, khususnya bagi sawah-sawah beririgasi teknis dari ancaman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

12

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara konversi lahan; (6) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya, kota-kota dan pusat-pusat kegiatan di dalamnya, dengan kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antar pulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub regional ASEAN, Asia Pasifik dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; (7) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40% dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan asset-asset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman maupun kawasan budidaya; (8) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya sebagai asset sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal; (9) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan; dan (10) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Pusat-pusat pengembangan di Pulau Sulawesi yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1)

mendorong

optimalisasi

pengembangan

kawasan

perkotaan

Maminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar) dan Manado-Bitung sebagai

pusat

pelayanan

primer

yang

sesuai

dengan

daya

dukung

lingkungannya; dan (2) mendorong pengembangan kota-kota Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju sebagai pusat pelayanan sekunder. Kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi secara nasional juga diarahkan pada optimalisasi peran strategis kelautan dalam meningkatkan interaksi perdagangan intra pulau (antar provinsi di Sulawesi) maupun dalam mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai penggerak Kawasan Timur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

13

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Indonesia. Untuk itu strategi yang diterapkan adalah : (1)

peningkatan

sistem

transportasi

laut

yang

menghubungkan

provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi; (2) pemantapan sistem transportasi laut untuk memperkuat fungsi intermediasi Sulawesi bagi KBI dan KTI; (3) pembangunan pelabuhan-pelabuhan ikan dalam klaster-klaster industri pengolahan hasil laut; (4) pengembangan pelabuhan hubungan ekspor komoditas unggulan; (5) peningkatan pengawasan jalur pelayaran internasional untuk mencegah aktivitas penyelundupan; (6) pengembangan lembaga pendidikan dan kurikulum berbasis kelautan (perikanan, pariwisata, perkapalan); (7) pengembangan industri angkutan laut (perkapalan); dan (8) pengembangan wisata bahari. Selanjutnya isu-isu strategis yang disepakati pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Sulawesi di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Optimalisasi pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi di wilayah Sulawesi. Dominasi sektor-sektor primer dalam perekonomian wilayah Sulawesi menunjukkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan. Padahal keragaman komoditas unggulan antar daerah memungkinkan dikembangkannya gugus (cluster) industri unggulan secara simultan di seluruh Kabupaten/Kota. 2. Interkoneksitas domestik intrawilayah. Integrasi

jaringan

transportasi

domestik

sangat

strategis

dalam

mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi strategis wilayah Sulawesi memegang peranan penting bagi penguatan integrasi perekonoman KBI dan KTI. 3.

Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan.


14

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM provinsi-provinsi di Sulawesi yang berada di bawah 20, kecuali Sulawesi Utara yang jauh lebih baik. Tingkat kemiskinan relatif tinggi ditemui di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. 4.

Kapasitas energi listrik. Ketersediaan energi listrik saat ini tidak mampu mengimbangi

pertumbuhan permintaan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Peningkatan kapasitas energi listrik sangat strategis dalam menunjang arah pengembangan gugus industri unggulan di wilayah Sulawesi. 5.

Revitalisasi modal sosial. Peningkatan rasa saling percaya di antara masyarakat dan antara

masyarakat efektivitas

dan

pemerintah

program-program

berperan

penting

pembangunan.

dalam

meningkatkan

Meningkatnya

rasa

saling

percaya juga berperan memperlancar kerja sama produktif, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi isu-isu sensitif. 6.

Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Pengamanan dan pengembangan pulau-pulau kecil menjadi isu penting

dari pengembangan wilayah Sulawesi. Keterisolasian dan kesenjangan, tingkat kesejahteraan di kawasan perbatasan juga berpotensi mengikis nasionalisme masyarakat yang selanjutnya bisa mengancam keutuhan wilayah. 7.

Reformasi birokrasi dan tata kelola. Aparat pemerintah daerah yang profesional disertai pelayanan publik

yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor, baik

lokal

maupun

asing.

Selanjutnya,

meningkatnya

investasi

akan

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pelayanan publik yang efisien juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan prioritas pertama

RPJMN

Tahun

2010-2015

sehingga


wajib

menjadi prioritas 15

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Utara. Arah kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai berikut: 1. Penataan struktur organisasi pemerintah menjadi lebih efisien (tepat fungsi, tepat ukuran) dan sinergis 2. Peningkatan

efektivitas

otonomi

daerah

melalui:

a).

Penghentian/

pembatasan pemekaran wilayah; b). peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; c). Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemilihan umum kepala daerah. 3. Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekruitmen, pendidikan,penempatan, promosi dan mutasi PNS secara terpusat. 4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan. 5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapatan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. 7. Penerapatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dan e-KTP berbasis sidik jari. Pada dasarnya, pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Utara diarahkan kepada pemantapan ekonomi wilayah yang mandiri dan efisien, menyejahterakan, berdaya saing dan berdaya tahan, yang dibangun pada sistem

sosial-ekonomi

dan

kemasyarakatan

dengan

pola

simbiose-

mutualistik yang berkeadilan, merata, demokratis, dan bermartabat. Dalam rangka

pelaksanaan

pembangunan

diperlukan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN untuk tercapainya tujuan pembangunan dengan proses pelayan publik yang berkualitas sehingga diperlukan reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.


16

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Sasarannya pelaksanaan reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah : a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. b. Meningkatnya pelayanan prima. c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. d. Profesionalisme aparatur daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan aparatur yang berbasis kompetensi, transparan dan mampu mendorong mobilitas aparatur daerah serta memperoleh gaji dan kesejahteraan yang sepadan. e. Tertatanya organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. f.

Tata laksana yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Goverment.

g. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Di dalam sistem ini peran aktif masyarakat ditingkatkan terusmenerus dan bersinergi dengan peran pemerintah yang semakin efisien, berkualitas, profesional, dan berketeladanan. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana. Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna baik di Asia maupun Australia. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan bencana terkait aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng bumi. 1.4.

Isu Provinsi Sulawesi Utara Isu strategis Provinsi Sulawesi Utara yang perlu mendapatkan perhatian dalam perumusan strategi Kabupaten Minahasa Utara adalah:


17


Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin;

2.

Mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia;

3.

Memantapkan penerapan Clean Government dan Good Governance yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal;

4.

Mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berprestasi;

5.

Memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional dan lokal yang berbasiskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi;

6.

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab;

7.

Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan;

8.

Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai bagian dari masyarakat Ekonomi ASEAN yang menjadi Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik;

9.

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara;

10. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional dan internasional; 11. Memantapkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah; 12. Menyediakan infrastruktur publik yang memadai; 13. Mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap akibat-akibat perubahan iklim; 14. Melaksanakan perlindungan

penataan sosial

kelembagaan

dengan

dan

memperhatikan

pelaksanaan kepentingan

sistem kaum

perempuan, anak dan lanjut usia;


18

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 15. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani, nelayan, buruh dan pegawai).

1.5.

Isu Kabupaten Minahasa Utara Berdasarkan

fakta,

potensi

dan

permasalahan

di

wilayah

Kabupaten Minahasa Utara, dapat di tarik beberapa isu strategis, sebagai berikut : 1.

Optimalisasi Pengembangan Sektor dan Komoditas Unggulan;

2.

Pengembangan Wilayah Perbatasan, Tertinggal dan Pulau Terpencil;

3.

Pemantapan kinerja birokrasi dan tata kelola menuju Clean Government dan Good Governance yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal.

4.

Perubahan iklim akibat pemanasan global yang akan menjadi ancaman bagi keselamatan penduduk yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

5.

Pengembangan kebudayaan daerah dan pariwisata.

6.

Pengembangan fasilitas dan infrastruktur publik.

7.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

8.

Perdagangan perempuan dan anak (Trafficking).

Tabel Isu Penting dan Masalah Mendesak

N O 1

1

KETERKAITAN ISU DAN MASALAH MENDESAK NASIONAL 2 Mengejar target pembangunan yang belum tercapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 : - Pertumbuhan ekonomi - Inflasi - Kemiskinan - Pengangguran

-

PROVINSI SULUT 3 MDGs Ketahanan Pangan World Coral Reef Conference Infrastruktur Dasar Pelayanan dasar EnergiListrik, BBM dan telekomunikasi


-

MINAHASA UTARA 4 Pencapaian MDGs Pendidikan dan Kesehatan Revitalisasi Pertanian

19


2

3

Menjalankan direktif presiden : - MP3EI - MP3KI - Sanitasi dan air bersih Memasukan beberapa isu terkini ke dalam RKP : - Penanganan banjir - Sistem Jaminan Sosial Nasional - Stabilitas politik pemilu 2014

-

-

Pembangunan Infrastruktur (MP3EI) Pengembangan Manado-Bitung Penanganan tindak pidana kriminal Opini WTP Penanganan Bencana/cuaca iklim ekstrim

-

-

Pariwisata dan lingkungan Hidup Infrastruktur yang beradilan Pelestarian nilai budaya Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik Pembangunan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan/terpencil

Makna dari tema RKP tersebut adalah: 1. Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengurangan ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, peningkatan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 2. Percepatan pembangunan ekonomi, secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat; dan 3. Berkeadilan, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Beberapa pertimbangan penetapan tema dan sasaran RKP tersebut diatas sebagai berikut: 1. Melanjutkan reformasi pembangunan yang telah berjalan dan diperkuat untuk

menciptakan

struktur

perekonomian

yang

kokoh,

melalui

percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum


20

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 2. Meningkatkan

daya

saing

nasional

terutama

untuk

menghadapi

dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap); dan 3. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan adalah: 1.

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama, yaitu sistem jaminan sosial nasional (demand dan supply), penurunan angka kematian ibu dan

bayi,

pengendalian

jumlah

penduduk,

sinergi

percepatan

penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan; 2.

Bidang Pembangunan Ekonomi, yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja;

3.

Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air;

4.

Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup;

5.

Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;


21


Bidang Pembangunan Politik, yaitu konsolidasi demokrasi;

7.

Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, yaitu percepatan pembangunan

Minimum

Essensial

Force (MEF) dengan

pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri; 8.

Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan

9.

Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan. Dengan demikian usulan program dan kegiatan dari SKPD juga harus

selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk antisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional. Sedangkan tema rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 yaitu “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Yang Berkeadilan Dalam Rangka Sulut Yang Berdaya Saing”. Tema RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 adalah “Melanjutkan Percepatan

peningkatan

infrastruktur

yang

nenunjang

pariwisata,

ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, kelestarian sumber daya alam dan pencapaian MDGs”. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 masih tetap konsisten dengan prioritas yang ditetapkan dan RPJMD bebagai berikut:


22


Tabel Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2015 No

1

2

3

4

Program Prioritas Tahun RPJMD

Prioritas Pembangunan Daerah

Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan peningkatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan SDM Aparatur peningkatan SDM Aparatur Pencapaian MDGs dan Penurunnan Angka Pencapaian MDGs dan Kemiskinan serta pengangguran Penurunnan Angka Kemiskinan serta pengangguran Pendidikan dan Kesehatan Pariwisata dan Lingkungan Hidup

Pendidikan dan Kesehatan

Infrastruktur yang berkeadilan

Pariwisata Hidup

dan

Lingkungan

Revitalisasi Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang berbasis industri dengan Infrastruktur yang berkeadilan pengembangan ekonomi kerakyatan Revitalisasi Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang berbasis industri dengan pengembangan Pelestarian Nilai – nilai budaya daerah ekonomi kerakyatan Pembangunan Kawasan perbatasan, pulau – Pelestarian Nilai – nilai budaya pulau terdepan dan terpencil daerah Pembangunan Kawasan perbatasan, pulau – pulau terdepan dan terpencil


23


Tabel Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Nasional    

    

Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pembangunan Ekonomi Pembangunan Sarana Prasarana Pembangunan Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan Politik Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Pembangunan Hukum dan Aparatur Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Propinsi

Kabupaten

 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur dasar  Pencapaian MDGs (Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan)  Antisipasi perubahan iklim, pelesatarian hutan dan lingkungan hidup  Pemantapan ketahanan pangan (beras dan daging sapi)  Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau terpencil  Pengembangan industri pariwisata dan peningkatan Mice serta pelestarian budaya lokal  Peningkatan Iklim Investasi, ekonomi lokal/kreatif  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

 Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan peningkatan SDM Aparatur  Pencapaian MDGs dan Penurunnan Angka Kemiskinan serta pengangguran  Pendidikan dan Kesehatan  Pariwisata dan Lingkungan Hidup  Infrastruktur yang berkeadilan


 Revitalisasi Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang berbasis industri dengan pengembangan ekonomi kerakyatan  Pelestarian Nilai – nilai budaya daerah  Pembangunan Kawasan perbatasan, pulau – pulau terdepan dan terpencil

24


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana strategis merupakan prasyarat mutlak untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, denngan memperhatikan potensi, peluang, hambatan yang ada dan yang mungkin ada. Kabupaten Minahasa Utara pada untuk tahun 2010-2015 dalam melaksanakan pemerintahan telah menetapkan Rencana Strategis dan manajemen kinerja yang didasari oleh visi dan misi yang memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 1. VISI Visi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2015 dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Nasional serta Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini karena Kabupaten Minahasa Utara adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Utara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Kabupaten Minahasa Utara adalah : “KABUPATEN TUJUAN WISATA TAHUN 2015” Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Visi tersebut mengandung pengertian, keinginan pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah tujuan wisata Tahun 2015 dengan mengembangkan keanekaragaman objek wisata yang dimiliki Kabupaten Minahasa Utara.


25

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pemikiran pokok dari rumusan Visi diatas dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) hal yakni (i) kabupaten dan (ii) tujuan wisata. a.

“Kabupaten” mengandung makna :  Adanya suatu kondisi wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki panorama yang indah dan memiliki daya tarik wisata  Adanya masyarakat yang tinggal dan bermukim dalam suatu wilayah dengan kondisi sosial budaya yang beragam

b.

“Tujuan Wisata” mengandung makna :  Suatu kondisi dimana wilayah dan masyarakat memiliki daya tarik dan pesona sehingga wisatawan berkeinginan untuk berkunjung  Target dan sasaran wisatawan asing/mancanegara dan lokal

2. MISI Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Minahasa Utara, maka ditetapkan misi sebagai berikut : a.

Mengoptimalkan potensi pariwisata

b.

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal

c.

Meningkatkan ekonomi kerakyatan

d. Membangun infrastruktur yang memadai e.

Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Industri di Kawasan Bimindo

melalui

peningkatan

pembangunan

yang

berkelanjutan

(sustainable development). 3. PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 harus bersinergi dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015, adalah: a. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen; b. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0persen sampai dengan 5,0 persen;


26

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen; d. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen. B. TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih nyata, berupa penetapan tujuan, sasaran dan program. Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Minahasa Utara

a. b.

c. d.

a.

b.

VISI : Kabupaten Tujuan Wisata Tahun 2015 MISI 1 : Mengoptimalkan Potensi Pariwisata Tujuan Sasaran Membangun Sarana dan Prasarana 1 Terlaksananya Pembenahan Sarana Wisata. dan Prasarana Pariwisata Membangun Sistem Informasi dan 1. Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Kepariwisataan serta dan Manajemen Kepariwisataan Peningkatan Promosi Potensi Wisata 2. Terlaksanannya Promosi Potensi secara on line. Pariwisata secara On Line Mengoptimalkan Potensi Wilayah 1. Terwujudnya Pengembangan Kepulauan Managabata Potensi Wilayah Kepulauan Managabata Mengembangkan Budaya Mapalus 1. Terwujudnya Pelestarian Budaya dalam setiap aspek kehidupan dan Mapalus. menjadi modal dasar dalam Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara. MISI 2 : Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Handal Semua anak usia sekolah wajib 1. Terwujudnya Wajib Belajar belajar dan menyelesaikan Pendidikan Menengah 12 Tahun. pendidikan minimal SLTA (Wajar 12 2. Terwujudnya Pengembangan tahun) dan memiliki keterampilan Teknologi Informasi Pendidikan serta menguasai teknologi 3. Terlaksanannya Peningkatan informasi dan bahasa asing. Kemampuan Berbahasa Inggris dan Bahasa Asing sejak SD, SMP dan SMU/SMK. Peningkatan sarana dan prasarana 1. Terwujudnya Peningkatan Sarana serta layanan Rumah Sakit Umum dan Prasarana Kesehatan. Daerah, Puskesmas untuk 2. Terwujudnya pelayanan dasar mewujudkan Masyarakat Minahasa kesehatan dengan tanpa biaya Utara yang sehat. (gratis) terutama bagi masyarakat miskin.


27

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c.

Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja 1. untuk mencetak Tenaga Kerja yang terlatih dan mampu bersaing. 2.

d.

Pembinaan pemuda dan siswa 1. untuk meraih prestasi Nasional dan internasional di bidang olahraga, seni, budaya dan IPTEK Peningkatan kualitas aparatur 1. melalui pendidikan formal (S2 dan S3), Bimtek, dan Diklat Struktural 2.

e.

f.

a. b. c.

d.

a.

b. c.

Setiap SKPD mampu merencanakan, 1. melaksanakan, mencapai sasaran kinerja dengan administrasi pelaporan yang akurat dan akuntabel secara terintegrasi (online) 2.

Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang terampil. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi Terlaksanannya Pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi. Terlaksanannya keikutsertaan dalam Bimtek dan Diklat Struktural. Terlaksanannya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel. Terlaksanannya sistem informasi online

MISI 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Mengembangkan UMKM dengan 1. Terlaksananya Pelatihan pelatihan peningkatan kualitas Peningkatan Kualitas Produksi. produksi Memberikan bantuan permodalan 1. Terwujudnya pemberian bantuan bagi usaha kecil dan industri rumah permodalan bagi usaha kecil dan tangga industri rumah tangga Membangun sarana dan prasarana 1. Terwujudnya peningkatan sarana untuk optimalisasi kegiatan dan prasarana untuk menunjang perekonomian dalam kegiatan perekonomian daerah Mendorong pihak swasta untuk 1. Terlaksananya peran swasta dalam bermitra dalam rangka rangka pengembangan usaha kecil pengembangan usaha kecil menengah menengah MISI 4 : Membangun Infrastruktur yang Memadai Seluruh wilayah memiliki sarana 1. Terwujudnya peningkatan sarana transportasi yang lancar, air bersih, dan prasarana transportasi, air listrik irigasi dan sanitasi yang bersih, listrik, irigasi dan sanitasi memadai yang memadai Seluruh kawasan pemukiman 1. Terlaksanannya penataan kawasan tertata dengan baik dan memiliki pemukiman yang baik dengan sarana infrastruktur yang memadai sarana infrastruktur yang memadai Pelaksanaan pembangunan yang 1. Terwujudnya pelaksanaan disesuaikan dengan RTRW pembangunan yang sesuai dengan Kabupaten berdasarkan konsep RTRW pembangunan berkelanjutan (sustainable development)


28

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara MISI 5 : Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Indutri di Kawasan Bimindo melalui Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) a. Sinkronisasi program pembagunan 1. Terlaksananya sinkronosasi sarana dan prasarana pada kawasan program dan kegiatan kawasan strategis Nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis kabupaten strategis Kabupaten b. Memberikan kemudahan bagi 1. Terwujudnya peningkatan investor untuk membangun pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun c. Optimalisasi sektor pembangunan 1. Terlaksananya optimalisasi sektor untuk peningkatan PAD pembangunan d. Peningkatan pemanfaatan kawasan 1. Terwujudnya peningkatan pusat kegiatan Nasional (Kawasan pemanfaatan Kawasan Pusat Perkotaan Manado-Bitung) sesuai Kegiatan Nasional Promosi RTRW Kabupaten dan RTRW Provinsi e. Menjadikan Kabupaten Minahasa 1. Tercapainya pembangunan Utara yang bersih, hijau dan berwawasan lingkungan berwawasan lingkungan f. g.

Mengembangkan kurikulum muatan 1. lokal berbasis pembangunan yang berwawasan lingkungan Optimalisasi penanggulangan 1. lahan-lahan kritis

Terlaksananya peningkatan kurikulum mulok berwawasan lingkungan Terlaksanannya optimalisasi penanggulngan lahan kritis

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 1. PERUMUSAN STRATEGI Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi RPJMD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 - 2015 ini digunakan Metode Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT). Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis (Strategic Analysis and Choices) yang merupakan asumsi-asumsi hasil analisis dan kemudian dapat digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Kabupaten Minahasa Utara dapat disajikan

pada

sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

29

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tabel Identifikasi SWOT 1. 2. 3.

KEKUATAN Adanya potensi pariwisata;

1.

Adanya potensi pertanian, 2. perkebunan, perikanan dan kelautan. Posisi geografis yang berada 3. kawasan perkotaan Manado Bitung;

4.

Memiliki wilayah kepulauan;

4.

5.

Adanya komitmen Pemda Kabupaten Minahasa Utara dalam mempercepat pembangunan Infrastruktur terpencil, tertinggal dan terluar. Adanya aparatur pemerintah daerah yang potensial mendukung penyelenggaran pelayanan publik Tersedianya lahan perkantoran yang cukup memadai dan repsentatif. Adanya komitmen eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintahan yang baik.

5.

6. 7. 8.

KELEMAHAN Masih terbatas kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang agro wisata dan agri industri; Masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan dan antar desa; Masih rendahnya derajat kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat; Rendah kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah; Belum optimalnya kualitas tatakelola pemerintahan;

6.

Tingginya angka kemiskinan;

7.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah; Faktor Kelembagaan Masyarakat yang masih belum berkembang.

8.

9. PELUANG 1. Dana perbantuan bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah besar; 2. Tingginya minat wisatawan manca dan domestic untuk berkunjung di destinasi Sulawesi Utara; 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi menjadikan pariwisata Sulawesi Utara sebagai tujuan wisata dunia; 4. Adanya komitmen pemerintah pusat dan propinsi untuk mengembangkan agrobisnis yang berbasis komoditas unggulan lokal; 5. Adanya peran aktif swasta dalam pembangunan daerah; 6. Terbukanya industri dalam skala menengah dan besar yang sesuai dengan SDA yang ada; 7. Rencana Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dan Jalur Kereta Api Sulawesi;

Lemahnya akses pasar atas hasil produksi komoditi unggulan. ANCAMAN 1. Bencana alam yang sulit di prediksi; 2. Merebaknya NAPZA, HIV/AIDS dan budaya hidup bebas dikalangan generasi muda; 3. Krisis ekonomi global yang mengancam pertumbuhan Ekonomi daerah; 4. Eksploitasi potensi sumber daya alam oleh masyarakat tidak memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan generasi yang akan datang; 5. Era perdagangan bebas yang menuntut keunggulan kompetetitif dan keunggulan komparatif; 6. Krisis energi yang dapat mengancam stabilitas ekonomi daerah; 7. Perubahan iklim memperngaruhi pertanian;


global yang produktivitas

30

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 2. ARAH KEBIJAKAN Tabel Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara VISI : Kabupaten Tujuan Wisata Tahun 2015 MISI 1 : Mengoptimalkan Potensi Pariwisata Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan a. Membangun  Terlaksananya  Pembangunan  Mendorong dan sarana dan Pembangunan dan pembenahan berpartisipasi prasarana Sarana dan sarana prasarana dalam wisata Prasarana wisata pembangunan Pariwisata dan pembenahan sarana dan prasarana wisata b. Membangun  Terlaksananya  Penyiapan sarana  Mempersiapkan Sistem Informasi pusat informasi sarana pusat sistem dan Manajemen pariwisata informasi untuk informasi dan Kepariwisataan meningkatkan manajemen pengetahuan dan kepariwisataan ketrampilan serta masyarakat serta peningkatan mendukung promosi kegiatan usaha potensi wisata dan pariwisata secara online lewat informasi yang kreadibel.  Terlaksanannya  Meningkatkan  Mendorong Promosi Potensi kerjasama pengembangan Pariwisata secara promosi wisata sistem informasi On Line dengan daerah online untuk lain mempercepat penyampaian informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dalam bidang pariwisata c. Mengoptimalkan  Terwujudnya  Pengembangan  Mengembangkan potensi wilayah Pengembangan Wisata Pantai, wisata pantai dan kepulauan Potensi Wilayah wisata berbasis bahari Likupang Managabata Kepulauan agro, wisata Timur, Likupang Managabata pertualangan Barat, Wori arung jeram (Managabata) dan sungai Tondano, Kema dan Wisata Budaya eksotisme. waruga


31

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara  Mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat d. Mengembangkan  Terwujudnya budaya Mapalus Pelestarian dalam setiap Budaya Mapalus aspek kehidupan, dan menjadi modal dasar dalam pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.

 Pengembangan  Mendorong pelestarian partisipasi budaya mapalus masyarakat dalam aspek dalam upaya kehidupan pelestarian masyarakat budaya mapalus minahasa utara

MISI 2 : Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang handal Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan a. Semua anak  Terwujudnya  Pelaksanaan Wajib  Memberikan usia sekolah Wajib Belajar Belajar kesempatan yang wajib belajar Pendidikan pendidikan seluas-luasnya dan Menengah 12 menengah 12 bagi masyarakat menyelesaikan Tahun Tahun untuk pendidikan memperoleh minimal SLTA akses pendidikan, (Wajib 12 dan Tahun) dan melaksanakan memiliki berbagai upaya ketrampilan yang diperlukan serta untuk menguasai merealisasikan teknologi wajib belejar informasi dan pendidikan bahasa asing menengah 12 Tahun


32

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara  Terwujudnya Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan

 Mendorong pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam penguasaan teknologi  Terlaksanannya  Peningkatan  Mendorong Peningkatan kemampuan peningkatan Kemampuan berbahasa inggris kemampuan Berbahasa Inggris dan asing lainnya berbahasa Inggris dan Bahasa Asing sejak SD, SMP, dan asing lainnya sejak SD, SMP dan SMU sejak SD, SMP, SMU/SMK SMU untuk meningkatkan daya saing masyarakat Minahasa Utara dalam persaingan Global b. Peningkatan Sarana dan prasarana serta layanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas untuk mewujudkan masyarakat Minahasa Utara yang sehat

 Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan

 Terwujudnya  Penambahan dan  Menambah dan Peningkatan pemeliharaan melakukan Sarana dan serta peningkatan manitanance Prasarana fasilitas/sarana untuk Kesehatan dan prasarana peningkatan kesehatan fasilitas kesehatan

c. Mengoptimalkan  Terlaksananya  Optimalisasi Balai Latihan peningkatan pelaksanaan Kerja untuk pelatihan bagi pelatihan bagi mencetak tenaga kerja yang tenaga kerja tenaga kerja trampil yang terlatih dan mampu bersaing


33

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara d. Pembinaan pemuda dan siswa untuk meraih prestasi Nasional dan Internasional dibidang olahraga, seni, budaya dan IPTEK

 Terlaksananya  Pemberian  Mengembangkan pemberian beasiswa kepada upaya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi beasiswa bagi Siswa Berprestasi para peserta didik yang berprestasi untuk mendorong iklim persaingan yang sehat

e. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan formal (S2 dan S3), Bimtek dan Diklat Struktural

 Terlaksanannya  Pemberian  Upaya untuk Pemberian Beasiswa (S2 dan merangsang beasiswa (S2 dan S3 ) bagi pegawai prestasi bagi para S3) pada pegawai dan masyarakat pegawai dan dan masyarakat yang berprestasi masyarakat dalam berprestasi peningkatan SDM  Terlaksanannya  Keikut sertaan  Mendorong upaya keikutsertaan dalam pelatihan, untuk dalam Bimtek dan bimtek dan diklat peningkatan SDM Diklat Struktural penjenjangan yang berkualitas struktural

f. Setiap SKPD mampu merencanakan, melaksanakan, mencapai sasaran kinerja dengan administrasi pelaporan yang akurat dan akuntabel secara terintegrasi (online)

 Terlaksanannya  Adanya  Mengembangkan koordinasi yang koordinasi yang berbagai upaya baik antar SKPD baik antar SKPD untuk tentang dalam meningkatkan perencanaan menghasilkan pelaksanaan sampai pada laporan yang baik koordinasi yang pelaporan yang baik antar akurat dan stakeholder akuntabel  Terlaksanannya  Pengembangan  Mendorong sistem informasi sistem informasi pengembangan online online sistem informasi online untuk mempercepat penyampaian informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.


34

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara MISI 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan a. Mengembangkan  Terlaksananya  Menyediakan  Memfasilitasi UMKM dengan Pelatihan sarana dan pelaksanaan pelatihan Peningkatan prasarana pelatihan bersama peningkatan Kualitas Produksi pelatihan dengan pihak kualitas swasta. produksi b. Memberikan  Terwujudnya  Peningkatan  Mendorong pihakbantuan pemberian Aksebilitas pihak terkait permodalan bantuan Permodalan dan untuk bagi usaha permodalan bagi pemasaran bagi memberikan kecil dan usaha kecil dan industri kecil dan kemudahan akses industri rumah industri rumah Industri RT masyarakat tangga tangga terhadap modal dan pasar untuk industri kecil dan industri RT c. Membangun  Terwujudnya  Mewujudkan  Peningkatan dan sarana dan peningkatan Peningkatan dan pengoptimalan prasarana sarana dan pengoptimalan pengembangan untuk prasarana untuk pengembangan agribisnis dan optimalisasi menunjang dalam agribisnis dan agroindustri kegiatan kegiatan agroindustri khususnya perekonomian perekonomian khususnya komoditas daerah komoditas unggulan dalam unggulan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan yang sekaligus menjadi penggerak ekonomi. d. Mendorong  Terlaksananya  Menciptakan  Membuka ruang pihak swasta peran swasta stabilitas yang seluasuntuk bermitra dalam rangka keamanan guna luasnya bagi dalam rangka pengembangan percepatan tumbuhnya pengembangan usaha kecil pertumbuhan investasi dan usaha kecil menengah. investasi menarik menengah masuknya investor dengan melaksanakan pelayanan yang efisien, efektif dan terpadu.


35

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara MISI 4 : Membangun Infrastruktur yang Memadai Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan a. Seluruh Wilayah  Terwujudnya  Pembangunan  Mendorong dan memiliki sarana peningkatan dan peningkatan bekerjasama transportasi sarana dan fasilitas pelayanan dengan yang lancar, air prasarana air bersih, listrik, pemerintah pusat bersih, listrik, transportasi, air irigasi dan dan propinsi dan irigasi dan bersih,listrik, sanitasi pihak swasta sanitasi yang irigasi dan untuk penyediaan memadai sanitasi yang dan peningkatan memadai fasilitas pelayanan air bersih, listrik dan irigasi dan sanitasi b. Seluruh kawasan pemukiman tertata dengan baik dan memiliki sarana infrastruktur yang memadai

 Terlaksanannya  Pembangunan  Membangun penataan kawasan infrastruktur dan infrastruktur dan pemukiman yang fasilitas fasilitas baik dengan pemukiman yang pemukiman yang sarana memadai tertata dengan infrastruktur yang baik memadai

c. Pelaksanaan pembangunan dengan RTRW Kabupaten berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

 Terwujudnya  Pembangunan  Mendorong dan pelaksanaan dan peningkatan berperan serta pembangunan jalan perkotaan dengan yang sesuai dan perdesaan pemerintah pusat dengan RTRW dalam meningkatkan jalan-jalan perkotaan dan perdesaan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan ukuran perekonomian serta menurunkan biaya tinggi


36

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara MISI 5 : Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Industri di Kawasan BIMINDO melalui Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan a. Sinkronisasi  Terlaksananya  Pengembangan  Menata dan program sinkronisasi sarana dan mengembangkan pembangunan program dan prasarana untuk kawasan- kawasan dan kegiatan kawasan menunjang strategis pengembangan strategis provinsi pengembangan kabupaten untuk sarana dan dan kawasan kawasan strategis kepentingan prasarana pada strategis kabupaten pertumbuhan kawasan kabupaten ekonomi dan strategis mengacu pada Nasional, perkembangan kawasan wilayah sekitarnya strategis Provinsi dan kawasan strategis Kabupaten b. Memberikan  Terwujudnya  Menciptakan  Mempersempit kemudahan bagi peningkatan stabilitas Birokrasi investor untuk pelayanan yang keamanan dan pengelolaan membangun baik bagi ketertiban perijinan. kemudahan lingkungan investor untuk membangun c. Optimalisasi sektor pembangunan untuk peningkatan PAD

 Terwujudnya  Menstimulan peningkatan PAD sektor-sektor setiap sektor yang potensial pembangunan dalam peningkatan PAD

d. Peningkatan  Terwujudnya pemanfaatan pengembangan kawasan pusat kawasaan kegiatan BIMINDO Nasional (Kawasan Perkotaan Manado – Bitung) sesuai RTRW Kabupaten dan RTRW Provinsi

 Pengembangan  Melaksanakan kawasan Manado pembangunan Bitung sebagai pada pusat-pusat sentra industri/ kegiatan Nasional agro industri


37

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara e. Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara yang bersih, hijau dan berwawasan lingkungan

Tercapainya pembangunan berwawasan ingkungan

f. Mengembangkan Terwujudnya kurikulum pencinta muatan lokal lingkungan berbasis pembangunan yang berwawasan lingkungan

Penataan Perkotaan dan Perdesaan yang bersih dan hijau

Menata kawasan bersih dan hijau melalui gerakan menaman pohon/tumbuhan

SDM Penguatan SDM bagi Pendidik dan siswa dalam pengelolaan lingkungan

Pendidikan pengelolaan lingkungan bagi siswa melalui kurikulum muatan lokal

g. Optimalisasi Terwujudnya penanggulangan Pelestarian, lahan-lahan Perlindungan dan kritis perbaikan kerusakan kawasan hutan

Mengoptimalkan pelastarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan


Mereboisasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan dan penebangan liar

38


PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2015 NO

1.

2.

PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM

Reformasi Birokrasi, Tata Program Peningkatan Sarana Kelola Pemerintahan yang baik Prasarana Aparatur Dan Peningkatan SDM Aparatur

Pencapaian MDGs & Penurunan Angka Kemiskinan serta Penggangguran

KEGIATAN 1. Pembangunan Kantor

SKPD Gedung

SKPD Terkait

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

BKDD

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Pembangunan/Pengemban gan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 2. Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas

BKDD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

INSPEKTORAT

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil(KAT) & Penyandang

1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

DinsosnakerTrans


39

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaaan para penyandang cacat dan trauma Program Upaya Masyarakat

Kesehatan

Program Perbaikan Masyarakat


Gizi

2. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 3. Penanganan masalah rawan pangan dan keluarga miskin 1. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 2. Penanganan masalah – masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat 1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyakit sosial 1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Jamkesda) 2. Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Penanggulangan kurang energi protein (KEP),Anemia Gisi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY),kurang vitamin A, & kekurangan zat gizi mikro lainnya

40

DinsosnakerTrans

DinsosnakerTrans Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Program Perencanaan Sosial Budaya Program peningkatan lembaga keberdayaan masyarakat perdesaan

1. Penyusunan Dokumen RAD MDGs, Koordinasi TKPKD Kabupaten Minahasa Utara 1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (penguatan PNPM Mandiri Perdesaan)

Bappelitbang

BPMPD

2. Pembangunan/ rehabilitasi kantor desa/ kelurahan

3.

Pendidikan dan Kesehatan

Program Wajib Pendidikan Dasar Tahun

Belajar Sembilan

Program Pendidikan Menegah

Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan (PPTK)


DIKPORA 1. Pembangunan gedung sekolah 2. Pembangunan perpustakaan sekolah 3. Penambahan ruang kelas 4. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SD,SMP) 1. Pembangunan gedung sekolah (SMK) 2. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOP) SMA/K 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

41

DIKPORA

DIKPORA

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 2. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi 1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Dinas Kesehatan

1. Pengadaan puskesmas perairan 2. Rehabilitasi puskesmas pembantu 3. Pengadaan sarana dan prasarana puskemas dan jaringannya 1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan 2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3. Pengembangan, sosialisasi,

Dinas Kesehatan

Program Keselamatan Melahirkan dan Anak

Ibu

Program Pelayanan Kesehatan usia lanjut Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

4.

Pariwisata Hidup

dan

Lingkungan Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


42

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas Kebudayaan & Pariwisata


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

dan penerapan serta pengawasan standarisasi 1. Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri 2. Kerjasama Pembangunan

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Bappelitbang Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program rehabilitasi dan lahan

5.

Infrastruktur yang berkeadilan

hutan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya


1. Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura 2. Pemantauan kualitas lingkungan 3. Pengkhajian dampak lingkungan 1. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 2. Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata 3. Pembuatan tanaman reboisasi 1. Pembangunan Jalan 2. Pembangunan Jembatan

DINAS PEKERJAAN UMUM

1. Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

DINAS PEKERJAAN UMUM

43

BPLH

DINAS KEHUTANAN

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Perumahan

6.

Revitalisasi Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang berbasis industri dengan pengembangan ekonomi kerakyatan

Pengembangan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 1. Penataan pembangunan infrastruktur perdesaan

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1. Pembangunan sarana dan DINAS PEKERJAAN prasarana rumah UMUM sederhana 1. Penyediaan sarana DINAS PERTANIAN produksi pertanian/ perkebunan 2. Pengembangan bibit unggul pertanian

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Pengembangan perbenihan/ perbibitan 2. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

DINAS PERTANIAN, BADAN KETAHANAN PANGAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 2. Pengembangan bibit ikan unggul 3. Pembinaan dan pengembangan perikanan 1. Pendampingan pada kelompok nelayan

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program


Pengembangan

44

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN DINAS KELAUTAN

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

7.

8.

Pelestarian Nilai – nilai budaya daerah

perikanan tangkap

& PERIKANAN

Program Pengembangan Nilai Budaya

1. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah


Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah


Pembangunan Kawasan Program Pembangunan perbatasan, pulau – pulau Sarana dan Prasarana terdepan dan terpencil Perhubungan


Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

45

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Peraturan Bupati Nomor 12a Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Minahasa Utara :

No

Sasaran RPJMD

1

2

1

Indikator Kinerja 3

Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun -

Persentase melek huruf

6 angka

Angka rata-rata lama sekolah Persentase angka partisipasi kasar

-

Persentase angka pendidikan yang ditamatkan Persentase angka partisipasi murni

-

Rasio angka partisipasi sekolah

-

-

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid

-

Rasio guru per murid per kelas rata-rata

-

-

-

Persentase jumlah pendidikan anak usia dini (PAUD) Persentase angka putus sekolah (APS)


Target

100 %

9,5 Tahun SD = 124.87 % SMP = 72.45 % 98.92 % SD = 101.93 % SMP = 45.42 % SD = 99.98 % SMP = 99.11 % 1 Sekolah 72 Siswa 1 Guru 684 Siswa 1 Kelas 55 Siswa 6.55 %

1.8 %

46

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara -

-

-

-

Persentase kelulusan

angka

Persentase angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi sertifikasi profesional Persentase siswa yang mengikuti olimpiade sains, seni dan olahraga

2

Terwujudnya Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan

Persentase jumlah sekolah yang bertaraf internasional

3

Terlaksanannya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Bahasa Asing sejak SD,SMP dan SMU/SMK

4

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Rasio pos yandu per satuan balita

-

-

Rasio rumah sakit per satuan penduduk Persentase cakupan Kelurahan Universal Child Imunization Persentase cakupan pelayanankesehatan rujukan masyarakat miskin Persentase cakupan puskesmas

-

Persentase cakupan puskesmas pembantu

-

-

98.62 %

99.55 %

99 %

98.25 %

63.24 %

0.24 %


2 Posyandu tiap desa

1 RS Pratama 85 %

100 %

100 %

100 %

47


-

-

-

5

Terwujudnya pelayanan dasar kesehatan dengan tanpa biaya (gratis) terutama bagi masyarakat miskin. -

-

-

-

Persentase cakupan pelayanananak balita Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin Persentase cakupan penduduk terhadap jamban sehat Persentase cakupan sanitasi tempattempat umum dan tempat pengelolaan makanan Rasio angka kelangsungan hidup bayi

Angka usia harapan hidup Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


95 %

90 %

90 %

90 %

95 %

74 Tahun 1 Dokter

5 Tenaga Medis

95 %

100 %

48


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Persentase cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit malaria Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita diare Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) Persentase cakupan kunjungan bayi Persentase cakupan balita mendapatkan vitamin A dosis tinggi Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Persentase cakupan Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa


100 %a

95 % Penderita HIV AIDS ditemukan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95 %

90 %

100 %

49


-

-

-

6

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang sesuai dengan RTRW

-

-

7

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai -

-

(KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemologi Persentase cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium Persentase cakupan Kelurahan siaga aktif Persentase cakupan pelayanan kesehatan anak dengan kebutuhan khusus Prosentase panjang jalan desa dan kecamatan dalam kondisi baik

Prosentase terhubungnya pusatpusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Rasio Lingkungan Pemukiman Kumuh

90 %

70 %

85 %

96 %

80 %

98 %

30 %

Rasio Infrastruktur Pengaman bencana banjir dan longsor Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik


56 %

67 %

50


8

9

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW

Persentase drainase dalam kondisi baik Persentase Rumah Tangga bersanitasi dan Air bersih Rasio Rumah Layak Huni Rasio Pemukiman Layak Huni Penataan Strategi (RDTR)

Kawasan Kabupaten

70 % 38 % 93.7 % 95 %

1 Dokumen

-

Ratio Ruang terbuka Hijau (RTH)

4.50 %

Terlaksananya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten

Presentase Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD

80 %

-

Presentase RKPD yang selaras dengan RPJMD

80 %

-

Presentase Renja SKPD yang selaras dengan dokumen RKPD

95 %

-

Persentase SKPD yang telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan

80 %

10

Meningkatnya aksesbilitas perhubungan darat

11

Tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan

-

-

Cakupan darat

Angkutan

Persentase penanganan sampah


10.245 Org/Kndrn 193.906.000 jiwa 0,002 Liter/jiwa 130.304832 jmlh sampah/Tahun/M3 84.698.141 M3 65%

51


-

12

13

Meningkatnya pelayanan kependudukan masyarakat

pada

-

Luas yang

Rasio penduduk ber KTP

34.033.83 HA / 99.987 HA X 34 % 15000 KTP

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

24/200.873 X 1000 = 0,1

-

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

24/200.873 X 1000 = 0,1

-

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

24/200.873 X 1000 = 0,1

-

14

Presentase Pemukiman tertata

Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

-

Ratio KDRT Rasio akseptor KB

25/58.587 X 1000 = 0,4 30,543 /36,785 x 100%) = 83,03 %

Rata-rata jumlah 200,873 Jiwa dalam anak per keluarga Keluarga/58.587Jumla h Kepala Keluarga) = 3,43


52


-

Cakupan pasangan 30,543 /36,785 x 100 usia subur menjadi % ) = 83,03 % peserta KB aktif

-

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 Tahun

-

Persentase keluarga 20,782 Keluarga Pra Ks dan Ks1 Prasejahtera + Ks 1 /58,587 Kepala Keluarga x 100%) =35,47

-

Cakupan anggota 2,325 anggota bina bina keluarga balita keluarga balita (BKB) (BKB) ber-KB ber-KB/58,587 Kepala Keluarga x 100%) = 0.0017

-

-

-

15

Tersedianya kerja berkualitas

tenaga yang -

1,019 dibawah usia 20 tahun/36,785 Usia Subur (PUS) x 100%) = 2,77%

Ratio penyuluh KB/ Petugas lapangan KB PKB /PLKB untuk setiap kelurahan

24 Jumlah penyuluh KB (PKB/PLKB)/200.873Ju mlah penduduk x 1000)= 0,1

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan

24 Jumlah penyuluh KB (PKB/PLKB)/200.873 Jumlah penduduk x 1000) = 0,1

Persentase pelayanan yang memenuhi standar pelayanan prima Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi


24/200.873 X 1000 = 0,1

40 Orang

53


-

16

17

Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industry rumah tangga

19

Persentase aktif

Persentase UMKM yang difasilitasi

Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun

Cakupan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Perusahan serta Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Investasi

Terwujudnya Pelestarian Budaya Mapalus

78 Kelompok/ 48 Orang

koperasi

-

-

18

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menjadi wirausaha baru

Lama proses perijinan Jumlah Grup Yang Aktif Menyajikan Budaya Lokal

50 %

40 %

40 PMA/PMDM

3 Hari 12 Grup

-

Jumlah Grup Yang Mengikuti Kegiatan Seni Budaya Skala Regional, Nasional dan Internasional

2 Grup

-

Jumlah Event Seni Budaya Berskala Regional, Nasional dan Internasional

6 Kegiatan

-

Jumlah Situs Budaya Yang Terawat

15 Lokasi

Terlaksananya pemberian beasiswa kepada Siswa Berprestasi

Rasio siswa yang mendapat beasiswa terhadap jumlah siswa yang berprestasi

3/100 = 0.30 %


54


20

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara

21

Terlaksanannya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel

22

Jumlah Forum Pembauran, antar Etnis, golongan, suku dan umat beragama yang aktif setiap tahun Prosentase rekomendasi tindaklanjut pemeriksaan diselesaikan.

hasil yang

3 (tiga) Forum

20 %

-

Prosentase SKPD/unit kerja yang tidak mempunyai temuan penyimpangan pengelolaan keuangan yang material

-

Prosentase SKPD/unit kerja yang tidak mempunyai temuan penyimpangan pengelolaan aset yang material

90 %

-

Prosentase SKPD yang hasil penilaian LAKIPnya meningkat

60 %

-

Prosentase /pengaduan ditangani

80 %

Terlaksananya optimalisasi sektor pembangunan

kasus yang

Prresentase Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap total pendapatan


90 %

15 %

55


23

Meningkatnya kualitas aparatur melalui pendidikan formal, struktural dan fungsional -

-

24

Terlaksananya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menegah

Persentase aparatur yang memiliki Tugas Belajar : pembinaan dan S2 = 22 Org pengembangan karir S3 = 6 Org sesuai kebutuhan Prosentase peserta ujian dinas yang lulus Prosentase

100 %

Diklat : pejabat structural - Pim II = 6 Org yang mengikuti diklat - Pim III = 6 Org - Pim IV= 40 Org PIM IV, III,II

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM

40 BUMDes

-

Persentase Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan

95 %

-

Persentase kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan secara benar.

124 Desa/Kelurahan

25

Terlaksanannya sistem informasi online

Terbangunnya Government

26

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah

Nilai (Ntp)

27

Terwujudnya Pelestarian, Perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan

Tukar

E-

Petani

Rasio kerusakan kawasan hutan


1 Unit

1%

Tahun 2015 356.84

56


-

Rasio Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Tahun 2015 50.95

28

Terwujudnya peningkatan pemanfaatan Kawasan Pusat Kegiatan Nasional

Ratio kontribusi sektor pertambangan dalam PDRB

0.56 %

-

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

74.50 %

Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

4 Hari

-

Tingkat Hunian Hotel

75 %

-

Jumlah Kawasan Pariwisata Dalam Kondisi Baik

17 Lokasi

30

Terlaksananya Sistem Informasi dan Manajemen Kepariwisataan

Jumlah Organisasi di Bidang Kepariwisataan

4 Kelompok

31

Terlaksanannya Promosi Potensi Pariwisata secara On Line.

Jumlah Kunjungan Wisatawan

32

Terwujudnya Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan Managabata

Jumlah Pariwisata Memiliki Daftar Pariwisata

29

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata


Usaha Yang Tanda Usaha

21.421 orang

4 unit

57


33


-

34

Meningkatnya Kualitas Hasil Produksi dan Industri

-

Jumlah dan Jenis sarana budidaya dan armada tangkap ikan

Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki fasilitas pengolahan Pelatihan peningkatan produktivitas Persentase Kecamatan yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi kebutuhan wilayahnya


2 Unit

85 %

2 Pelatihan (60 Orang)

1 Pasar

58


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. ANALISA CAPAIAN KINERJA Pelaporan

Kinerja

ini

didasarkan

pada

Perjanjian

Kinerja

dan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, sebagai upaya penyesuaian atau penyelarasan RPJMD terhadap RPJMN. Penetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12a Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Minahasa Utara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus menyajikan data dan informasi

relevan

bagi

pembuat

keputusan

agar

dapat

menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan

yang

telah

ditetapkan.

Analisis

tersebut

dilakukan

dengan

menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Persentase pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :


59


1. Sasaran 1 No 1

1

Sasaran Strategis RPJMD 2

Indikator Kinerja (outcome)

Target

Realisasi

4

5

100 %

100 %

9,5 Tahun

9,5 Tahun

SD = 124.87 %

SD = 124.87 %

SMP = 72.45 %

SMP = 72.45 %

98.92 %

98.92 %

SD = 101.93 %

SD = 101.93 %

SMP = 45.42 %

SMP = 45.42 %

SD = 99.98 %

SD = 99.9 %

SMP = 99.11 %

SMP = 99 %

1 Sekolah

1 Sekolah

72 Siswa

72 Siswa

1 Guru

1 Guru

684 Siswa

684 Siswa

1 Kelas

1 Kelas

55 Siswa

55 Siswa

3

Terwujudnya Persentase Wajib Belajar angka melek Pendidikan - huruf Menengah 12 Tahun - Angka rata-rata lama sekolah Persentase - angka partisipasi kasar Persentase - angka pendidikan yang ditamatkan Persentase angka - partisipasi murni Rasio angka - partisipasi sekolah Rasio ketersediaan - sekolah per penduduk usia sekolah Rasio guru - terhadap murid Rasio guru per - murid per kelas rata-rata


60

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Persentase - jumlah pendidikan anak usia dini (PAUD) Persentase putus - angka sekolah (APS) Persentase - angka kelulusan Persentase angka - melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Persentase Guru - yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Persentase Guru yang memenuhi - kualifikasi sertifikasi profesional

6.55 %

6.55 %

1.8 %

1.8 %

98.62 %

100 %

99.55 %

95 %

99 %

99 %

98.25 %

98.25 %

ANGKA MELEK HURUF MENURUT KECAMATAN

No.

Kecamatan

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

Angka melek huruf

1.

Kema

14.480

14.480

100,00

2.

Kauditan

27.394

27.394

100,00

3.

Airmadidi

27.192

27.192

100,00

4.

Wori

18.138

18.138

100,00

5.

Dimembe

23.245

23.245

100,00

6.

Likupang Barat

15.690

15.690

100,00

7.

Likupang Timur

17.005

17.005

100,00


61


Kalawat

27.850

27.850

100,00

9.

Talawaan

17.906

17.906

100,00

10.

Likupang Selatan

5.562

5.562

100,00

176.612

176.612

100,00

Jumlah

Kebijakan bidang pendidikan diarahkan pada (1) meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD; (2) meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan Dasar; (3) meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah; (4) meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan non formal; (5) meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal; (6) Meningkatkan kualitas peran serta kepemudaan dan atlet pelajar yang berprestasi; (7) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan Pendidikan; (8) meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran; (9) meningkatkan sarana dan prasarana aparatur; (10) Meningkatkan disiplin aparatur; (11) Meningkatkan sumber daya, aparatur; (12) Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; (13) Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Adapun strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut : a. Memperluas dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, di berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan b. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri c. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan formal dan non formal d. Meningkatkan manajemen pendidikan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan e. Meningkatkan pembinaan aktivitas generasi muda/pelajar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

62

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Untuk mengukur pencapaian kinerja program pembangunan diatas, Renstra

Pendidikan

Pemuda

Olahraga

Kabupaten

Minahasa

Utara

menetapkan berbagai indikator kinerja kunci sekaligus targetnya sebagai parameter keberhasilan pada masing-masing pilar tersebut. Secara rinci indikator kinerja, sasaran program Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator : a. 20% prasarana PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan b. Satuan PAUD yang memiliki tata kelola dan citra yang baik mencapai 25% 2. Program Pendidikan Dasar sembilan tahun, dengan indikator : a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mencapai 101,93% b. APK SD/MI mencapai 124,87% c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 7 -12 tahun mencapai 99,9%, dan usia 13-15 tahun mencapai 99% d. Seluruh Kepala Sekolah SD/MI dan SMP/MTs mengikuti pelatihan Profesional berkelanjutan e. Angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/ sederajat diharapkan 99,9% f. Sekurang-kurangnya 85% guru SD/MI berkualifikasi S1/D4, dan SMP/MTs 90% g. 90% ruang kelas dan sarana prasarana sekolah SD/MI dan 95% SMP/MTs sesuai standar 3. Program Pendidikan Menengah, dengan indikator : a. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA minimal mencapai 74,58% b. 90% Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar c. Angka lulusan Sekolah SMA/SMK 100% d. 90% SMA/SMK memilik perpustakaan e. 85% SMA/SMK memiliki Laboratorium f. Seluruh kepala sekolah SMA dan SMK mengikuti pelatihan Profesional berkelanjutan. g. Seluruh

SMK

menyediakan

layanan

pembinaan

pengembangan

kewirausahaan. 4. Program Pendidikan Non Formal, dengan indikator : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

63

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara a. 50% usia dewasa yang belum

bersekolah

terlayani pendidikan

kesetaraan b. 60% lembaga mengikuti kursus-kursus kecakapan hidup 5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan indicator: a. 50% Tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 pada pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 95% pada satuan pendidikan SD/MI dan 95% pada satuan pendidikan SMP/MTs serta 99% pada satuan pendidikan SMA/SMK b. Seluruh kepala sekolah SD dan SMP mengikuti pelatihan Profesional berkelanjutan c. Seluruh kepala sekolah SMA dan SMK mengikuti pelatihan Profesional berkelanjutan. d. Sekurang-kurangya 99% guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan 100% bersertifikat. Upaya peningkatan semua kinerja SMA/SMK ini ditempuh melalui : a. Pembangunan Gedung Sekolah b. Bantuan rehabilitasi gedung SMA/SMK melalui dana APBD dan DAK c. Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium SMA/SMK d. Bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK melalui swakelola dan penunjukan langsung e. Bantuan Pembangunan Jamban untuk SMA/SMK f. Pengadaan Alat Peraga g. Bantuan Biaya Operasional Pendidikan SMA/SMK Peningkatan

mutu

dan

daya

saing

pendidikan

juga

akan

terus

ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20, 28 dan 30 Tahun 2007 merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu komitmen Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Minahasa

Utara

untuk

memenuhi

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

pendidikan menengah guna menunjang mutu pembelajaran, dilakukan


64

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui

:

(1)

Bantuan

Pembangunan

RKB,

(2)

Pembangunan

ruang

Laboratorium, (3) Rehabilitasi Sedang bangunan sekolah, (4) Pembangunan Jamban, (5) Pengadaan Alat praktek, (6) Pengadaan Meubelair sekolah untuk SMA dan SMK. Peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Minahasa Utara, tercermin pula pada meningkatnya prosentase kelulusan Ujian Nasional pada jenjang SMA/MA tahun 2014/2015 adalah 100%, demikian pula pada jenjang SMK prosentase kelulusannya mencapai 100% sama dengan tahun 2014 mencapai 100%. Pencapaian prosentase Ujian Nasional tersebut merupakan hasil kinerja pelaksanaan kegiatan pendalaman materi pelajaran Ujian Nasional bagi para siswa didik dan pemberian bantuan untuk pelatihan guru-guru mata pelajaran di Kabupaten Minahasa Utara. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki komitmen dalam mengembangkan pembangunan pendidikan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Guna mencapai kegiatan pendidikan yang bermutu dan komprehensif dengan didukung oleh ketersediaan data yang akurat, actual sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah melalui layanan prima, maka pengelolaan pendidikan haruslah dikelola semaksimal mungkin. Indikator kinerja yang berkaitan dengan sasaran ini yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Minahasa Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di setiap tingkat pendidikan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Minahasa Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di setiap tingkat pendidikan. Untuk tingkat sekolah dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas 100 %. Hal ini disebabkan masih terdapat anak berusia diatas 12 tahun yang masih disekolah dasar. Penurunan APK dan APM dari setiap tingkat pendidikan karena putus sekolah.Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

65


Tabel Pencapaian Indikator APK, APM Tahun 2014 TINGKAT

USIA

APK

APM

SD

7-12 THN

124.87%

101.93%

SMP

13-15 THN

72.45%

45.42%

SMA

16-18 THN

40.71%

27.14%

SMK

16-18 THN

33.87%

22.58%

Sarana pendidikan di Kabupaten Minahasa Utara tersebar di berbagai wilayah Kecamatan yang ada. Sarana pendidikan tersebut terdiri dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, baik yang berupa sekolah yang berstatus sebagai sekolah negeri ataupun swasta.

Jumlah Sarana Pendidikan

Kecamatan

Airmadidi Kauditan Dimembe Wori Likupang Timur Likupang Barat Kema Kalawat Talawaan Likupang Selatan Jumlah

SD/MI Negeri

SMP/MTs

Swasta

Negeri

SMA/SMK/MA

Swasta

Negeri

Jumlah

Swasta

SD

SMP

SMA

12 10 11 14

9 14 11 8

3 3 2 6

3 4 2 2

2 1 1 1

4 2 1 1

21 24 22 22

6 7 4 8

6 3 2 2

13

8

6

4

1

2

21

10

3

13

11

7

6

-

3

24

13

3

11 10 9

5 4 9

3 3 3

4 2 2

1 -

3 2 2

16 14 18

7 5 5

3 3 2

4

4

2

1

-

2

8

3

2

107

84

38

36

7

21

191

74

28


66


Grafik Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Tahun 2010-2014

130%

124.87%

120% 110%

114.10% 105.90%

105.44% 0.00% 84.67%

100% 90%

72.45% 40.71%

105.44%

101.93%

70.90% 52.32%

93.30%

70.54% 50.94%

85.26%

85.31%

82.51%

80%

70.90% 53.70%

70% 60% 50%

56.28%

49.57%

56.81%

29.16% 2.00%

31.40% 1.00%

45.42%

40% 28.01%

30%

56.14%

27.14%

20% 1.00%

10%

0.00%

1.00%

0.00%

0% 2010 APK SD

2011 APK SMP

2012 APK SMA

APM SD

2013 APM SMP

APM SMA

2014 DO

2. Sasaran 2

No

Sasaran Strategis RPJMD

1

2

1

Terwujudnya Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan

Indikator Kinerja (outcome) 3

Persentase siswa yang mengikuti olimpiade sains, seni dan olahraga

Target

Realisasi

4

5

63.24 %

64.83 %

Indikator Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) dapat direalisasikan 64.83 % disebabkan adanya efisiensi anggaran dari beberapa


67

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sub kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti hadiah lomba yang tidak direalisasikan karena tidak lengkap administrasi. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memerlukan integrasi antara keahlian, sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk itu, diperlukan

pengembangan

sarana

dan

prasarana

pendidikan

untuk

meningkatkan kemampuan IPTEK tenaga pendidik dan siswa, karena Kebutuhan

akan

penguasaan

dan

penerapan

Ilmu

Pengetahuan

dan

Teknologi pada generasi muda sekarang ini merupakan hal yang wajib. Indicator Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dianggarkan sebesar Rp. 6.750.200.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.681.999.059 atau 98,99% sisa anggaran sebesar Rp. 68.200.941 disebabkan karena adanya sisa dari penawaran dari pihak penyedia jasa, namun capaian kegiatan dapat direalisasikan 100%. Perlengkapan sekolah yang diadakan adalah Pengadaan alat peraga Matematika SD Negeri (107 Sekolah), alat peraga matematika SD Swasta (42 Sekolah), alat peraga IPA Sains SD Negeri (107 Sekolah), alat peraga IPA Sains SD Swasta (84 Sekolah), Peralatan Laboratorium IPA SMP Negeri (21 Sekolah), Peralatan Laboratorium IPA SMP Swasta (4 Sekolah), Peralatan Olahraga SMP Negeri (38 Sekolah), Peralatan Olahraga SMP Swasta (30 Sekolah), Buku Koleksi Perpustakaan SMP Negeri (14 Sekolah), Buku Koleksi Perpustakaan SMP Swasta (5 Sekolah), Buku Referensi SD Negeri Silpa DAK 2014 (25 Sekolah), Buku Referensi SD Swasta Silpa DAK 2014 (25 Sekolah), Peralatan Matematika SD Swasta Silpa DAK 2014 (15 Sekolah), Buku Koleksi Perpustakaan SMP Negeri Silpa DAK 2014 (8 Sekolah), Buku Koleksi Perpustakaan SMP Swasta Silpa DAK 2014 (7 Sekolah). Kegiatan ini bersumber dari dana DAK Tahun 2015 dan Silpa DAK 2014. Melihat tingkat ketercapaian kegiatan dalam menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tersebut diatas, rata-rata tingkat serapan anggaran dan penyelesaian kegiatan sudah cukup baik, namun pada tahun-tahun yang akan datang diupayakan ditingkatkan lagi.


68

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Website Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yang di luncurkan pada tahun 2014 diharapkan dapat memberikan Informasi serta keuntungan bagi masyarakat, sehingga pembangunan maupun visi dan misi pembangunan pendidikan Minahasa Utara. 3. Sasaran 3

No


1

2


Terlaksanannya Persentase Peningkatan jumlah Kemampuan sekolah yang Berbahasa Inggris - bertaraf dan Bahasa Asing internasional sejak SD,SMP dan SMU/SMK

Target

Realisasi

4

5

0.24 %

0.24 %

Pada setiap tahunya perbandingan antara ketersediaan gedung sekolah dengan ketersediaan guru dibandingkan dengan jumlah murid terlihat bahwa penduduk

usia sekolah

di Kabupaten

Minahasa Utara mendapatkan

pendidikan yang layak. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) adalah terbangunnya dalam wujud fisik sebuah bangunan sekolah. Tetapi indikator dampak dari pembangunan sekolah baru adalah pertambahan jumlah siswa yang dapat ditampung dalam sistem pendidikan. Indikator dampak ini menjadi

lebih

meningkatnya

komplek jumlah

siswa

daripada tidak

indikator hanya

masukan

dipengaruhi

karena

ketersedian

gedung sekolah tetapi juga oleh faktor lain seperti jarak rumah ke sekolah, ekonomi orang tua dan minat untuk bersekolah. Demikian pula pengadaan buku teks itu baru akan berdampak pada siswa apabila


69

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selain adanya buku (indikator masukan) juga buku yang ada harus digunakan dengan benar (indikator proses). Meningkatnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari pencapaian pengadaan Perlengkapan sekolah yang diadakan adalah Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA/SMK Negeri (3 Sekolah), Peralatan Laboratorium IPA SMA/SMK Swasta (2 Sekolah), Peralatan Ruang Praktek Siswa SMK Negeri (1 Sekolah), Peralatan Ruang Praktek Siswa SMK Swasta (1 Sekolah), Peralatan Kesenian SMA/SMK Negeri (10 Sekolah), Peralatan Kesenian SMA/SMK Swasta (23 Sekolah), Peralatan Olahraga SMA/SMK Negeri (10 Sekolah), Peralatan Olahraga SMA/SMK Swasta (23 Sekolah), Buku Referensi SMA/SMK Negeri (14 Sekolah),

Buku

Referensi

SMA/SMK

Swasta

(28

Sekolah),

Peralatan

laboratorium Fisika SMA Negeri Silpa DAK 2014 (2 Sekolah), Peralatan laboratorium Fisika SMA Swasta Silpa DAK 2014 (2 Sekolah), Peralatan Praktek Non Teknologi SMK Negeri Silpa DAK 2014 (2 Sekolah), Peralatan Praktek Non Teknologi SMK Swasta Silpa DAK 2014 (1 Sekolah), Buku Referensi SMK Swasta Silpa DAK 2014 (4 Sekolah). Kegiatan ini bersumber dari dana DAK Tahun 2015 dan Silpa DAK 2014. Visi Kabupaten Minahasa Utara sebagai tujuan wisata domestik dan mancanegara menuntut sumber daya manusia yang berbudaya dan mampu berbahasa asing. Hal tersebut harus ditanamkan sejak usia sekolah. Kehadiran Manado International School dan Universitas Advent Klabat sangat membantu dengan memberikan program berbahasa Inggris pada hari-hari tertentu.


70

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA UTARA

PROGRAM / KEGIATAN

PENYERAPAN ANGGARAN

Indikator Kinerja Keluaran ( Outputs ) Satuan Realisasi Narasi (Unit) Fisik Volume Unit Volume % 5 6 7 8 9

2

REALISASI 3 218,232,108,575.00

% 4 0.85

Program Pendidikan Anak Usia Dini

738,239,000.00

87,16

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Gedung Kantor TK Mutiara Desa Bulutui Pembangunan Gedung Kantor TK GMIM Hanna Kuwil

65.389.000,00

93,41

1

KEG

1

1

625.080.000,00

89,04

12

Bln

12

1

0,00

0,00

1

Keg

0

0

47.770.000,00

95,54

1

keg

1

1

TOTAL BELANJA

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Lokasi 10

Terlaksananya Program PAUD LEMBAGA PAUD LEMBAGA PAUD LEMBAGA PAUD

Terlaksananya Program Wajar Dikdas 9 thn

20,232,599,155.00

99,17

179.830.100,00

85,01

12

BLN

12

1

DINAS

117.222.000,00

98,63

2

KEG

2

1

DINAS

61.243.000,00

76,55

2

KEG

2

1

DINAS

23.338.500,00

64,83

2

KEG

2

1

DINAS


71

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pembangunan Gedung Kantor SMPN I Likupang Timur Pembangunan Gedung Kantor SD Inpres Pinenek Pembangunan Gedung Kantor SD Katolik Laikit Pembangunan Gedung Kantor SDN Kolongan Kec.Talawaan Pembangunan Gedung Kantor SD Inpres Likupang Kampung Ambon Pembangunan Gedung Kantor SD Kampung Kalinaun Pengadaan Sarana dan Prasarana SD Inpres Watutumou 2 Pembangunan Gedung Kantor SD GMIM 70 Likupang 2 Pembangunan Gedung Kantor SD Desa Watutumou 2 Pembangunan Gedung Kantor SDN 1 Airmadidi Pembangunan Gedung Kantor SMPN 1 Airmadidi Pengadaan Tanah Sekolah SD Inpres Kawangkoan Penataan Halaman Sekolah SD Inpres Sawangan Pembangunan Gedung Kantor SD Inpres Saronsong I Pembangunan Gedung Kantor SD GP Klabat Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Paputungan

99.216.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.220.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

74.430.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

39.864.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.130.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

98.920.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

74.349.000,00

99,13

1

PKT

1

1

SEKOLAH

75.620.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

485.108.000,00

97,02

1

PKT

1

1

SEKOLAH

126.969.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

102.013.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

788.050.000,00

99,50

1

PKT

1

1

SEKOLAH

159.995.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

198.919.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

97.136.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

52.005.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH


72

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres 1 Airmadidi Atas Rehabilitasi Ruang Belajar SDN Matungkas Rehabilitasi Ruang Belajar SDN Bulo Rehabilitasi Ruang Belajar SD GMIM Tiwoho Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Kualamati Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Waleo Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Airmadidi Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Inpres Kolongan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Advent Unklab Airmadidi Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Inpres Wusa Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Inpres Kema 1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD GMIM Lansot Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Advent Tanggari Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Inpres Patokaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Advent Kolongan Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Tamba Pembangunan Ruang Perpustakaan SD

82.452.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

140.614.000,00 204.014.000,00

100,00 100,00

1 1

PKT PKT

1 1

1 1

SEKOLAH SEKOLAH

178.675.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

61.669.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

198.862.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

648.643.400,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

324.321.200,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

148.361.600,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

129.052.400,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

128.341.400,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

127.914.400,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

127.630.400,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

127.630.400,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

127.630.400,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

127.630.400,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

122.595.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH


73

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara GMIM Watudambo Pembangunan Ruang Perpustakaan SD GMIM Bahoi Pembangunan Ruang Perpustakaan SD GMIM Darunu Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Inpres Kampung Ambon Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Inpres Tiwoho Pembangunan Ruang Guru SDN Tumaluntung Pembangunan Ruang Guru SD Inpres Likupang 2 Pembangunan Ruang Guru SD Inpres Karegesan Pembangunan Ruang Guru SD Inpres Sukur Pembangunan Ruang Guru SD GMIM Paniki Atas Pembangunan Ruang Guru SD GMIM Lihunu Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kauditan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Airmadidi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Advent Unklab Airmadidi Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 6 Satap Likupang Barat Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN 5 Satap Likupang Timur

121.921.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

121.516.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

121.246.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

121.246.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

128.992.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

128.296.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

127.878.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

127.600.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

127.600.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

127.600.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

140.183.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

342.839.200,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

175.167.600,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

222.821.280,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

222.821.280,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH


74

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Katolik Kokoleh Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMPN 1 Dimembe Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Muhamadiyah Nain Rehabilitasi Ruang Belajar SMPN 2 Likupang Barat Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Kristen Maliambao Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Kristen Palaes Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Kristen Paputungan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Kristen Malak Matungkas Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Nasional Kahuku Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Katolik Laikit Rehabilitasi Ruang Belajar SMPN 1 Kalawat Rehabilitasi Ruang Belajar SMPN 1 Likupang Barat Pembangunan Gedung Kantor SDN Tumaluntung Pembangunan Gedung Kantor SDN Suwaan Pengadaan Alat Peraga Matematika SD Negeri Pengadaan Alat Peraga Matematika SD Swasta

225.859.280,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

191.679.300,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

262.067.400,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

135.000.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

321.300.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

275.400.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

137.700.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

183.600.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

137.700.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

229.500.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

229.500.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

137.700.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

49.560.000,00

99,12

1

PKT

1

1

SEKOLAH

49.490.000,00

98,98

1

PKT

1

1

SEKOLAH

1.254.544.000,00

99,36

1

PKT

1

1

SEKOLAH

486.972.000,00

98,26

1

PKT

1

1

SEKOLAH


75

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pengadaan Alat Peraga IPA Sains SD Negeri Pengadaan Alat Peraga IPA Sains SD Swasta Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA (Paket Dasar) SMP Swasta Pengadaan Peralatan Olahraga SMP Negeri Pengadaan Peralatan Olahraga SMP Swasta Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP Negeri Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP Swasta Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA (Paket Dasar) SMP Negeri Pembangunan Pagar SMP Advent Tanah Putih Pembangunan Pagar SD GMIM Tiwoho Penataan Halaman/Pemasangan Paving Block SD GP Berea Likupang Pembangunan Pagar SD Advent Kolongan Talawaan Pembangunan Pagar SD GMIM Karegesan Pembangunan Pagar SD Inpres Waleo Penataan Halaman/Pemasangan Paving Block SD GMIM Lembean Pembangunan Pagar SMPN 2 Kauditan di Treman Pembayaran Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Kpd PT.Macananjaya Cemerlang (Silpa DAK 2014) Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar SMP

525.757.000,00

98,27

1

PKT

1

1

SEKOLAH

410.984.000,00

97,85

1

PKT

1

1

SEKOLAH

199.364.000,00

99,68

1

PKT

1

1

SEKOLAH

751.397.000,00 593.208.000,00

98,87 98,87

1 1

PKT PKT

1 1

1 1

SEKOLAH SEKOLAH

344.670.000,00

98,48

1

PKT

1

1

SEKOLAH

124.055.000,00

99,24

1

PKT

1

1

SEKOLAH

1.041.120.000,00

99,15

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.190.000,00

99,19

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.309.000,00

99,31

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.280.000,00

99,28

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.340.000,00

99,34

1

PKT

1

1

SEKOLAH

74.370.000,00 74.360.000,00

99,16 99,15

1 1

PKT PKT

1 1

1 1

SEKOLAH SEKOLAH

99.510.000,00

99,51

1

PKT

1

1

SEKOLAH

74.750.000,00

99,67

1

PKT

1

1

SEKOLAH

1.032.059,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.600.000,00

99,60

1

PKT

1

1

SEKOLAH


76

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kristen Yobel Kema Penataan Halaman/Pemasangan Paving Block SD Inpres Tatelu Rondor Pembangunan Talud SD Katolik Santo Agustinus Lumpias Penataan Halaman/Pemasangan Paving Block SD Katolik 1 Laikit Penataan Halaman/Pemasangan Paving Block SD Inpres Tontalete Pembangunan Jamban SDN Watutumou 2 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi) SD Negeri (Silpa DAK 2014 ) Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi) SD Swasta (Silpa DAK 2014) Pengadaan Peralatan Matematika SD Swasta (Silpa DAK 2014) Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP Negeri (Silpa DAK 2014) Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP Swasta (Silpa DAK 2014) Pembangunan Talud SDN Watutumou 2 Penataan Halaman/Pemasangan Paving Block SD Inpres Airmadidi Bawah Penataan Halaman/Pemasangan Paving Block SDN Treman Pembangunan gedung sekolah Pengadaan mebeluer sekolah Pelatihan Penyusunan kurikulum Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

149.300.000,00

99,53

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.221.000,00

99,22

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.500.000,00

99,50

1

PKT

1

1

SEKOLAH

74.732.000,00

99,64

1

PKT

1

1

SEKOLAH

59.230.000,00

98,72

1

PKT

1

1

SEKOLAH

199.570.000,00

99,79

1

PKT

1

1

SEKOLAH

199.570.000,00

99,79

1

PKT

1

1

SEKOLAH

176.781.000,00

99,88

1

PKT

1

1

SEKOLAH

198.920.000,00

99,46

1

PKT

1

1

SEKOLAH

174.055.000,00

99,46

1

PKT

1

1

SEKOLAH

114.180.000,00

99,29

1

PKT

1

1

SEKOLAH

64.760.000,00

98,68

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.542.000,00

99,54

1

PKT

1

1

SEKOLAH

97.100.000,00 581.937.456,00 89.998.100,00 69.588.600,00

97,10 100,00 100,00 99,41

1 1 1 1

PKT PKT KEG KEG

1 1 1 1

1 1 1 1

SEKOLAH SEKOLAH DINAS DINAS


77

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) Program Pendidikan Menengah Pengadaan mebeluer sekolah Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pembangunan Gedung Kantor SMKN 1 Likupang Timur Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Likupang Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Wori Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Katolik Kokoleh Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Kosgoro Maumbi

48.900.000,00

98,99

1

KEG

1

1

DINAS

23.765.000,00

100,00

1

KEG

1

1

DINAS

50.299.000,00

99,41

2

KEG

2

1

DINAS

Terlaksananya Program Pendidikan Menengah

9,826,313,600.00

98,94

418.800.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

837.600.000,00

100,00

12

BLN

12

1

SEKOLAH

134.441.600,00

82,39

12

BLN

12

1

DINAS

147.534.000,00

94,13

1

KEG

1

1

DINAS

107.075.000,00

88,31

1

KEG

1

1

DINAS

196.780.000,00

98,39

1

PKT

1

1

SEKOLAH

163.261.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

162.446.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

161.957.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

161.630.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH


78

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pembangunan Ruang Laboratorium SMAN 1 Kauditan Pembangunan Ruang Laboratorium SMAN 1 Dimembe Pembangunan Ruang Laboratorium SMA Advent UNKLAB Airmadidi Rehabilitasi Sedang SMA Katolik Don Bosco Lembean Pembangunan Jamban SMAN 1 Airmadidi Pembangunan Jamban SMA Advent Tanah Putih Pembangunan Jamban SMA Kosgoro Serei Pembangunan Jamban SMA Kristen Airmadidi Pembangunan Jamban SMA Alkhaerat Kema Pembangunan Jamban SMA Advent Unklab Airmadidi Pembangunan Jamban SMAN 1 Likupang Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Airmadidi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Likupang Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Perintis Kema Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Likupang Timur Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Likupang Barat Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Advent Kaima

265.585.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

264.289.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

263.511.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

134.809.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

180.596.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

60.697.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

60.517.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

60.398.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

60.398.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

60.398.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

60.398.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

489.785.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

326.523.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

163.261.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

162.446.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

161.957.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

161.630.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH


79

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Klabat Airmadidi Pembangunan Ruang Laboratorium SMK Likupang Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN Wori Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Singkanaung Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMKN 1 Airmadidi Pembangunan Jamban SMKN 1 Airmadidi Pembangunan Jamban SMK Likupang Pembangunan Jamban SMK Baramuli Airmadidi Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMK Negeri Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMK Swasta Pengadaan Peralatan Ruang Praktek Siswa SMK Negeri Pengadaan Peralatan Ruang Praktek Siswa SMK Swasta Pengadaan Peralatan Kesenian SMK Negeri Pengadaan Peralatan Kesenian SMK Swasta Pengadaan Peralatan Olahraga SMK Negeri Pengadaan Peralatan Olahraga SMK Swasta Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA Negeri Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA

161.630.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

140.810.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

140.120.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

247.167.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

245.975.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

60.996.000,00 60.697.000,00

100,00 100,00

1 1

PKT PKT

1 1

1 1

SEKOLAH SEKOLAH

60.517.000,00

100,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.180.000,00

99,18

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.180.000,00

99,18

1

PKT

1

1

SEKOLAH

98.890.000,00

98,89

1

PKT

1

1

SEKOLAH

98.890.000,00

98,89

1

PKT

1

1

SEKOLAH

79.200.000,00

99,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

158.400.000,00

99,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

78.718.000,00

98,40

1

PKT

1

1

SEKOLAH

157.436.000,00

98,40

1

PKT

1

1

SEKOLAH

291.000.000,00

97,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

148.427.000,00

98,95

1

PKT

1

1

SEKOLAH


80

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara SMA Swasta Pengadaan Peralatan Kesenian SMA Negeri Pengadaan Peralatan Kesenian SMA Swasta Pengadaan Peralatan Olahraga SMA Negeri Pengadaan Peralatan Olahraga SMA Swasta Pengadaan Buku Referensi SMA Negeri Pengadaan Buku Referensi SMA Swasta Pengadaan Buku Referensi SMK Negeri Pengadaan Buku Referensi SMK Swasta Pengadaan Peralatan Laboratorium Fisika SMA Negeri (Silpa DAK 2014) Pengadaan Peralatan Laboratorium Fisika SMA Swasta (Silpa DAK 2014) Pengadaan Peralatan Praktek Non Teknologi SMK Negeri (Silpa DAK 2014 ) Pengadaan Peralatan Praktek Non Teknologi SMK Swasta (Silpa DAK 2014) Pengadaan Buku Referensi SMK Swasta (Silpa DAK 2014) Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

118.800.000,00

99,00

1

PKT

1

1

SEKOLAH

291.291.000,00

97,10

1

PKT

1

1

SEKOLAH

118.077.000,00

98,40

1

PKT

1

1

SEKOLAH

291.390.000,00

97,13

1

PKT

1

1

SEKOLAH

59.640.000,00 149.100.000,00 78.992.000,00 128.362.000,00

99,40 99,40 98,74 98,74

1 1 1 1

PKT PKT PKT PKT

1 1 1 1

1 1 1 1

SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH

198.980.000,00

99,49

1

PKT

1

1

SEKOLAH

198.980.000,00

99,49

1

PKT

1

1

SEKOLAH

198.220.000,00

99,11

1

PKT

1

1

SEKOLAH

99.110.000,00

99,11

1

PKT

1

1

SEKOLAH

39.416.000,00

98,54

1

PKT

1

1

SEKOLAH

316,250,800.00

93,01

69.190.000,00

98,84

1

KEG

1

100

DINAS

237.953.000,00

99,15

1

KEG

1

100

DINAS

9.107.800,00

30,36

1

KEG

1

100

DINAS

93,395,500.00

93,40


Terlaksananya Progran PNFI

Terlaksananya Progran PMPTK

81

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pelaksanaan Sertifikasi pendidik pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Program peningkatan peran serta kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Monitoring, evaluasi dan pelaporan

63.460.500,00

90,66

1

KEG

1

100

DINAS

29.935.000,00

99,78

1

KEG

1

100

DINAS

137,330,000.00

95,29

75.530.000,00

92,11

1

KEG

1

100

DINAS

61.800.000,00

99,48

1

KEG

1

100

DINAS

485,796,100.00

86,59

74.225.000,00

97,34

1

KEG

1

100

DINAS

363.081.100,00

86,70

3

KEG

3

100

DINAS

36.000.000,00

100,00

1

KEG

1

100

DINAS

12.490.000,00

41,63

1

KEG

1

100

DINAS

1

KEG

1

100

DINAS

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

114,550,000.00

88,12

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

114.550.000,00

88,12


Terlaksananya Bimtek Pendidikan

Terlaksananya Peningktan peran Pemuda

Terlaksananya Progran Pembinaan Olahraga

82

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 4. Sasaran No 1



Target

Realisasi

4

5

10 %

11,4%

1 RS Pratama

3 RS

85 %

74,04%

100 %

100%

100 %

100%

3

Terwujudnya Rasio pos yandu Peningkatan per satuan Sarana dan - balita Prasarana Kesehatan Rasio rumah - sakit per satuan penduduk Persentase cakupan - Kelurahan Universal Child Imunization Persentase cakupan - pelayanankeseh atan rujukan masyarakat miskin Persentase - cakupan puskesmas Persentase cakupan - puskesmas pembantu

100 %

100%

Persentase cakupan - pelayanananak balita

95 %

100%

Persentase cakupan - pemberian makanan pendamping ASI

90 %

49%


83

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin Persentase cakupan - penduduk terhadap jamban sehat Persentase cakupan sanitasi tempattempat umum dan tempat pengelolaan makanan

90 %

70,68

90 %

69%/58,5%

Dalam bidang kesehatan secara umum dapat digambarkan bahwa penyebaran sarana pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit serta sarana kesehatan lainya termasuk sarana penunjang upaya kesehatan relatif merata. Tahun 2012, sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maria Walanda Maramis di Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi, 2 Rumah Sakit Umum Swasta (RSU Hermana di Lembean Kecamatan Kauditan dan RSU Tonsea di Kelurahan Airmadidi Kecamatan Airmadidi), 11 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 21Pos Bersalin Desa (Polindes), 44 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 30Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 161 posyandu aktif, didukung oleh 100 desa siaga dan ditunjang dengan 11 unit puskesmas keliling darat kendaran bermotor roda 4 dan 41 unit kendaraan bermotor roda 2 serta 4 unit Speedboat puskesmas keliling (Pusling) laut untuk pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan/pesisir. Kinerja pembangunan kesehatan digambarkan berdasarkan situasi derajat kesehatan kabupaten yang diukur dengan 3 jenis indikator pencapaian utama yaitu : angka kematian, angka kesakitan dan status gizi.


84

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pelayanan Kesehatan mempunyai 3 Tugas Pokok yang besar yaitu di Bidang Rumah Sakit, Puskesmas dan Rujukan, Bidang Kefarmasian serta Bidang Perizinan, Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya. A. Bidang Rumah Sakit, Puskesmas dan Rujukan a) Pelayanan Kesehatan Dasar -

Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Secara umum seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara telah terlayani dengan sarana kesehatan(Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes). Cakupan Rawat Jalan Tahun 2015 sebesar 84,46 %. Artinya sebanyak 167.305 jiwa yang pernah datang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP)/ Puskesmas atupun jejaringnya(Poskesdes, Pustu dan Posyandu). Kepesertaan pasien beragam, mulai dari peserta Askes/BPJS, pasien umum, ataupun pasien mandiri. Jenis penyakitpun berbeda mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, pasien kecelakaan sampai kepada pasien KDRT ataupun pasien yang datang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dari hasil analisa tingkat kunjungan pasien meningkat tajam dengan adanya bantuan kepesertaan JKN (Jamkesmas,Jamkesda ataupun kepesertaaan non PBI Askes sosial,Jamsostek dan Mandiri). Di satu sisi tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara dalam memeriksakan diri serta mendapatkan pertolongan pelayanan kesehatan di puskesmas. Tabel Pencapaian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tahun 2015 Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Puskesmas KEMA KAUDITAN AIRMADIDI KOLONGAN TALAWAAN TATELU BATU LIKUPANG MUBUNE

Jumlah Penduduk 16.197 24.549 28.265 29.495 19.711 23.803 5.086 16.350 16.850

Total Rawat jalanan Tahunan 17.630 13.242 12.765 15.088 12.097 16.378 24.923 16.711 26.136


% 107,82 260,36 53,62 76,54 96,89 101,11 101,52 59,12 88,61

85

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara WORI TINONGKO KABUPATEN

10 11

12.485 5.293 198.084

10.849 1.486 167.305

64,38 28,07 84,46

Pelayanan Kesehatan Rawat Inap

-

Berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Utara Nomor 3a Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 24 jam, Rawat Inap Kebidanan, dan Rawat Inap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, maka dari 11 Puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Puskesmas yang melayani Rawat Inap 24 jam ada 6 Puskesmas yaitu Puskesmas Likupang, Puskesmas Batu, Puskesmas Tatelu,Puskesmas Talawaan, Puskesmas Wori, dan Puskesmas Mubune. Tahun 2015 Cakupan UCI Kabupaten Minahasa Utara sebesar 74.04 % atau 97 desa yang mencapai UCI dari 131 Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Angka ini belum mencapai target dari target yang di tetapkan sebesar 80% untuk Kabupaten. Target nasionalpun ditetapkan sebesar 100 % (Target SPM) yang seharusnya telah dicapai sejak tahun 2010 (PERMENKES : 741/MENKES/PER/VII/2008). antara

lain

berupa

masih

kurangnya

Permasalahan yang ditemukan pemahaman

tenaga

kesehatan

khususnya bidan dalam menjaring sasaran bayi yang ada. Lemahnya sistim pencatatan dan pelaporan di tingkat puskesmas serta permasalahan pemekaran desa yang belum diketahui oleh petugas kesehatan sehingga mempengaruhi perhitungan dan menyebabkan pencatatan dan pelaporan tidak maksimal. Juga sasaran bayi melebihi data cakupan rill bayi yang telah diimunisasi. -

Cakupan Keluarga yang menggunakan Jamban yang memenuhi syarat Cakupan penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak

(jamban sehat) pada tahun 2015 sebanyak 70,68%. Kriteria sarana jamban yang di nilai berupa sarana jamban komunal, Leher angsa, Plengsengan dan cemplung. Dari hasil analisa dapat dilihat rata-rata sebagian besar penduduk atau 70,68% persen penduduk kabupaten minahasa utara mengakses sanitasi yang layak. Kalau dilihat perpuskesmas capaian tertinggi ada di wilayah kerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

86

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara puskesmas kolongan dan terendah berada di puskesmas tinongko. Untuk cakupan terendah ini di pengaruhi dengan terbatasnya tenaga kesehatan lingkungan yang ada di puskesmas tinongko dalam menjaring fasilitas sarana jamban. Factor lain juga seimbang dengan cakupan ini dikarenakan keadaan lingkungan yang kurang baik serta kurangnya perhatian serta perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya sanitasi sarana jamban. Petugas kesehatan tentu selalu berupaya baik dari segi penyuluhan dilapangan serta turun langsung kepada masyarakat memberikan pengertian yang benar tentang pentingnya sanitasi dalam akses sanitasi dalam hal ini pemanfaatan sarana jamban. Dari Dinas Kesehatan dengan Anggaran APBD juga mengadakan Pelatihan Fasilitator STBM untuk menyiapkan sanitarian dan kader serta natural leader untuk ikut berperan dalam pencapaian target STBM dan Melaksanakan kegiatan Sosialisasi STOP BABS (Buang Air Besar Sembarang) Pelaksanaan Kegiatan Pemicuan Sanitasi total Berbasis Masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan di semua desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara

bekerja sama dengan berbagai sektor terkait Pemerintah,

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat TP-PKK dan Kader Kesehatan sampai mencapai desa Deklarasi STOP BABS bahkan Desa Deklarasi STBM yang merupakan target Nasional. Cakupan Tempat Pengolahan Makan Status Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Ada di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 NO

PUSKESMAS

TPM MEMENUHI SYARAT HYGIENE SANITASI JUMLAH RUMAH DEPOT AIR MAKANAN TPM JASA BOGA MAKAN/ MINUM TOTAL RESTORAN

(DAM)

JAJANAN

TPM TIDAK MEMENUHI SYARAT HYGIENE SANITASI %

JASA BOGA

RUMAH DEPOT AIR MAKANAN MAKAN/ MINUM JAJANAN RESTORAN (DAM)

TOTAL

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Likupang

73

3

9

0

37

49

100

0

5

17

2

24

32,87

2

Batu

24

0

0

0

12

12

54

0

0

1

11

12

45,8

3

Tatelu

48

0

18

0

0

18

37,5

0

16

14

0

30

62,5

4

Talawaan

92

8

7

1

24

50

54,3

0

0

13

40

42

45,65

5

Wori

60

2

1

0

5

8

13,3

0

1

3

48

52

86,66

6

Kema

49

0

0

4

0

4

8,2

0

2

13

30

45

91,8

7

Kauditan

30

0

1

7

6

14

27

3

5

5

3

16

53

8

Airmadidi

118

19

38

10

20

87

74

0

8

0

23

31

26,3

9

Kolongan

122

38

29

11

44

122

100

0

0

0

0

0

0

10

Mubune

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

6

100

11

Tinongko

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JUMLAH

622

70

103

33

148

364

58,52

3

37

72

157

258

41,47

Dinas kesehatan kabupaten minahasa utara dalam hal ini puskesmas melakukan pemeriksaan di beberapa tempat pengolahan makanan yang ada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

87

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di kabupaten Minahasa Utara adapun jumlah TPM yang ada sebanyak 622 TPM termasuk diantaranya TPM jasa boga, rumah makan/restoran, depot airminum, dan

makanan

jajanan. Pemeriksaan

dilakukan

oleh

dinas

kesehatan bersama puskesmas melakauakn pemeriksaan bahkan uji petik guna memantau serta menjaga kualitas tempat pengolahan makanan yang ada di kabupaten

minahasa utara. Selain

pengawasan maksud dari

pemerikasaan ini guna menjamin mutu tempat pengolahan makanan yang ada khususnya dari segi kebersihan. Berdasarkan data yang ada terdapat 364 TPM yang memenuhi syarat hyginitas dan 258 yang tidak memenuhi syarat. Dan bagi TPM yang tidak memenuhi syarat diberi pembinaan secara langsung oleh petugas kesehatan puskesmas dan dinas kesehatan agar TPM tersebut dapat memperbaiki dari segi hyginitas. Dari hasil analisa, TPM yang belum memenuhi syarat kesehatan seperti ; 

Masih kurangnya pengetahuan penjamah makanan tentang Personal Hygiene yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya sertifikat Hygiene Sanitasi Penjamah makanan .



Masih ada TPM yang belum menyediakan Sarana Sanitasi Dasar khususnya belum dilaksanakan pemilahan antara sampah basah dan kering serta belum ada kegiatan pengomposan, padahal karakteristik sampah dari rumah makan pada umumnya adalah sampah organik yang sangat baik untuk dibuat kompos. Kegiatan ini membutuhkn kerjasama dengan P4K.



Belum ditetapkannya Peraturan Daerah yang menunjang pengawasan terhadap TPM beserta dengan sangsi-sangsinya .


88

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA INDIKATOR Cakupan akses ibu hamil (K1) Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) Cakupan pelayanan neonatal (KN) Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan mpetensi kebidanan Cakupan kunjungan masyarakat miskin pada pelayanan dasar strata I Cakupan kunjungan masyarakat miskin pada pelayanan rujukan strata 2 dan 3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan PMT MP-ASI bayi masyarakat miskin.

SATUAN

Tahun 2014

Tahun 2015

TARGET REALISASI PERSENTASE TARGET REALISASI PERSENTASE

Persen

100

109

109

100

109.56

110

Persen

91

100

109,9

95

96.12

101

Persen

96

106

110,4

96

102.1

106

Persen

96

98

102,1

90

94.3

105

Persen

100

100

100,0

100

100

100

Persen

15

15

100,0

100

100

100

Persen

81

81

100,0

80

81.29

102

Persen

80

100

125,0

100

49.28

49


89

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Cakupan gizi buruk balita yang mendapat perawatan Non Polio AFP Rate pada anak < 15 Tahun Cakupan penemuan Penderita TB Paru (+) Cakupan penemuan Kasus Pneumoni Balita Cakupan Penderita DBD yang ditangani Cakupan penemuan Penderita Diare Presentasi Desa Capai UCI Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yg ditangani < 24 jam Pengembangan Lingkungan Sehat Prosentase Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan Persentase Pengadaan Obat esensial Persentase Pengadaan Obat Generik

Persen

100

4

4,0

100

100

100

Orang/Kasus

2

2

100,0

2

7

350

Persen

100

100

100,0

100

100

100

Persen

2,8

2.8

100,0

2

3

150

Persen

100

100

100,0

100

100

100

Orang

100

100

100,0

100

118.9

119

Persen

95

74

77,9

90

74.04

77

Kasus

100

100

100,0

100

100

100

Persen

65

65

100,0

70

70

100

Persen

85

85

100,0

95

100

105

Persen

85

85

100,0

95

100

105

Persen

85

94

110,6

95

100

105


90

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Persentase Pengawasan dn Pembinaan Sarana Distribusi obat/unit pengelola obat Rasio sarana Kesehatan dengan jumlah penduduk Rasio Tenaga Kesehatan dengan jumlah penduduk Tenaga Kesehatan terlatih Persentase Cakupan rawat jalan persentase Cakupan rawat inap Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan standar Persentase Rumah tangga berPHBS

100,0

100

100

100

0,0

5

5

100

Persen

70

70

100

Persen

80

85

106

60

84.46

141

2

0.31

16

Persen

100

Persen

65

100

Persen

30

40,3

Persen

1

0.21

Persen

80

100

125,0

90

100

111

persen

70

70

100

70

106.1

152

Persentase posyandu mandiri

Persen

40

40

100

10

1.9

19

Cakupan Pemberian ASI Ekslusif

persen

92

92

100

95

53.2

56

Cakupan desa siaga aktif

Persen

45

63,2

140,44

80

51.9

65

Jumlah ORMAS yang menjalin Kemitraan dalam pelayanan Kesehatan

Persen

2

2

100

2

2

100


134,3

91

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Persentase swasta yang menjalin Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan Jumlah peraturan perundangundangan yang mendukung pembangunan berwawasan Kesehatan

Persen

2

2

100

2

3

150

Persen

2

2

100

2

4

200

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2011-2015 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA INDIKATOR

SATUAN

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

T

R

P

T

R

P

T

R

P

T

R

P

T

R

P

Cakupan akses ibu hamil (K1)

Persen

80

90

11 3

80

92

11 5

80

95

11 9

80

98

123

10 0

109.5

110

Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

Persen

80

91

11 4

80

91

11 4

85

91

10 7

90

98

109

95

96.12

101

Cakupan pelayanan neonatal (KN)

Persen

92

90

98

94

90

96

95

90

95

96

97

101

96

102.1

106

Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi kebidanan

Persen

90

92

10 2

90

92

10 2

90

92

10 2

90

93

103

90

94.3

105


92

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Cakupan kunjungan masyarakat miskin pada pelayanan dasar strata I

Persen

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

100

10 0

100

100

Cakupan kunjungan masyarakat miskin pada pelayanan rujukan strata 2 dan 3

Persen

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

100

10 0

100

100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persen

80

81

10 1

80

81

10 1

80

81

10 1

80

81

101

80

81.29

102

Cakupan PMT MP-ASI bayi masyarakat miskin.

Persen

10 0

40

40

10 0

49

49

10 0

60

60

10 0

47

47

10 0

49.28

49

Cakupan gizi buruk balita yang mendapat perawatan

Persen

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

100

10 0

100

100

Orang/Kas us

2

4

20 0

2

3

15 0

2

4

20 0

2

5

250

2

7

350

Cakupan penemuan Penderita TB Paru (+)

Persen

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

100

10 0

100

100

Cakupan penemuan Kasus Pneumoni Balita

Persen

2

2

10 0

2

2

10 0

2

2

10 0

2

3

150

2

3

150

Cakupan Penderita DBD yang ditangani

Persen

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

100

10 0

100

100

Cakupan penemuan Penderita Diare

Orang

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

100

10 0

118.9

119

Non Polio AFP Rate pada anak < 15 Tahun


93

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Presentasi Desa Capai UCI

Persen

90

54

60

90

55

61

90

57

63

90

74

82

90

74.04

77

Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yg ditangani < 24 jam

Kasus

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

100

10 0

100

100

Pengembangan Lingkungan Sehat

Persen

70

66

94

70

66

94

70

66

94

70

67

96

70

70

100

Prosentase Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan

Persen

95

89

94

95

89

94

95

89

94

95

10 0

105

95

100

105

Persentase Pengadaan Obat esensial

Persen

95

89

94

95

89

94

95

89

94

95

10 0

105

95

100

105

Persentase Pengadaan Obat Generik

Persen

95

89

94

95

89

94

95

89

94

95

10 0

105

95

100

105

Persentase Pengawasan dn Pembinaan Sarana Distribusi obat/unit pengelola obat

Persen

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

10 0

100

10 0

100

100

Rasio sarana Kesehatan dengan jumlah penduduk

Persen

5

4

80

5

4

80

5

4

80

5

4

80

5

5

100

Rasio Tenaga Kesehatan dengan jumlah penduduk

Persen

70

65

93

70

68

97

70

68

97

70

68

97

70

70

100

Tenaga Kesehatan terlatih

Persen

80

60

75

80

65

81

80

70

88

80

75

94

80

85

106

Persentase Cakupan rawat jalan

Persen

60

70

11 7

60

75

12 5

60

78

13 0

60

77

128

60

84.46

141


94

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara persentase Cakupan rawat inap

Persen

2

0.1

5

2

0.1

5

2

0.2

10

2

0.2

10

2

0.31

16

Persentase Puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan standar

Persen

90

75

83

90

80

89

90

85

94

90

95

106

90

100

111

Persentase Rumah tangga berPHBS

persen

70

55

79

70

65

93

70

70

10 0

70

85

121

70

106.1

152

Persentase posyandu mandiri

Persen

10

0.6

6

10

0.8

8

10

1

10

10

1.2

12

10

1.9

19

Cakupan Pemberian ASI Ekslusif

persen

95

70

74

95

68

72

95

62

65

95

63

66

95

53.2

56

Cakupan desa siaga aktif

Persen

80

50

63

80

55

69

80

58

73

80

59

74

80

51.9

65

Jumlah ORMAS yang menjalin Kemitraan dalam pelayanan Kesehatan

Persen

2

2

10 0

2

2

10 0

2

3

15 0

2

2

100

2

2

100

Persentase swasta yang menjalin Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan

Persen

2

1

50

2

1

50

2

2

10 0

2

2

100

2

3

150

Jumlah peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan berwawasan Kesehatan

Persen

2

2

10 0

2

2

10 0

2

1

50

2

2

100

2

4

200

RATA –RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN SEBESAR 96,12 %


95

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 5. Sasaran 5

No 1

Sasaran Indikator Kinerja Strategis (outcome) RPJMD 2 3 Terwujudnya Rasio angka pelayanan kelangsungan dasar hidup bayi kesehatan dengan tanpa biaya (gratis) terutama bagi masyarakat miskin. Angka usia harapan hidup Rasio dokter per satuan penduduk

Target

Realisasi

4

5

95 %

7/3427

74 Tahun

74 Tahun

1 Dokter

0.27%

Rasio tenaga paramedis per 5 Tenaga Medis satuan penduduk Persentase cakupan - komplikasi 95 % kebidanan yang ditangani Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 100 % kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


1.82%

171.8%

94.3%

96


-

-

-

-

-

-

-

Persentase cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit malaria Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita diare Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita

100 %a

100%

95 % Penderita HIV AIDS ditemukan

100%

100 %

100%

100 %

100%

100 %

100%

100 %

100%

100 %

100%


97

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) Persentase cakupan - kunjungan bayi Persentase cakupan balita mendapatkan vitamin A dosis tinggi Persentase cakupan pelayanan - kesehatan dasar masyarakat miskin Persentasecaku pan Kelurahan mengalamiKeja dianLuar Biasa - (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemologi Persentase cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium Persentase cakupan Kelurahan siaga aktif


100 %

102.1%

95 %

100%

90 %

100%

100 %

100%

90 %

100%

70 %

51.9%

98

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Persentase cakupan pelayanan - kesehatan anak dengan kebutuhan khusus Selama

ini

pemantauan

85 %

pertumbuhan

balita

100%

dilakukan

dengan

menggunakan data SKDN dan BGM . Jumlah balita yang ada di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015

sebanyak 13966

anak dan yang memiliki

KMS atau buku KIA sebanyak 13966 anak, dengan jumlah kunjungan sebanyak 11246 anak dan yang naik berat badannya sebanyak 9253 anak. Peran serta masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 untuk me laksanakan ke giatan pe nimbang an bulanan (D/S) sebesar 80,5 % tidak sesuai dengan target nasional sebesar 85,0 %. Selama partisipasi masyarakat (D/S) belum mencapai 100 %, masih ada kemungkinan balita gizi kurang yang belum terdata.

Untuk

program pe nimbangan (K/S)

se besar 100% sudah m e me nuhi t arge t y ang dite tapkan se be s ar 100%.

Se dangkan

untuk

ke be rhasilan

pro gram

(N/D)

su dah

mencapai target yaitu 82,3 % dari target 80,0 %. 1. Persentase Cakupan Rawat inap. Cakupan Rawat Inap Berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Utara Nomor 3a Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 24 jam, Rawat Inap Kebidanan, dan Rawat Inap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, maka dari 11 Puskesmas yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Puskesmas yang melayani Rawat Inap 24 jam ada 6 Puskesmas yaitu Puskesmas Likupang, Puskesmas Batu, Puskesmas Tatelu,Puskesmas Talawaan, Puskesmas Wori, dan Puskesmas Mubune.


99

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Hal- hal yang menjadi kendala : o Rendahnya

tingkat

kepercayaan

masyarakat

terhadap

pelayanan

puskesmas Rawat Inap. o Belum

tersosialisasinya

sitim

rujukan

pada

masyarakat

(artinya

puskesmas yang adalah FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama) o Untuk puskesmas talawaan tahun 2015 dilakukan rehab berat sehingga mempengaruhi cakupan rawat inap. 2. Indikator: Cakupan PMT MP-ASI bayi masyarakat miskin Cakupan PMT MPASI dilihat dari cakupan jumlah balita yang tergolong dalam balita kurang gizi. Jumlah balita yang kurang gizi di kabupaten minahasa utara sebanyak 280 balita(PMT MP ASI sumber dana APBD dan BOK). Jumlah ini cukup banyak dibandingkan dari tahun sebelumnya. Angka penemuan serta penjaringan yang dilakukan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun jaringannya sudah maksimal, penjaringan ini melibatkan kerjasama

lintas

sector

antara

pemerintah

swasta

dan

masyarakat.

penjaringan ini bertujuan untuk mendapatkan balita yang kurang gizi yang ada di masyarakat. Berdasarkan alokasi anggaran yang ada jumlah PMT MPASI yang diadakan belum mencukupi kebutuhan untuk semua balita gizi kurang. Yang mendapat PMT MP-ASI sebanyak 138 balita dan yang belum mendapatkan MP ASI sebanyak 142 balita. Pemberian PMT MP-ASI diberikan selama 3 bulan. Berdasarkan data ini Dinas kesehatan melakukan berbagai upaya baik pencegahan maupun penggulangan dan untuk pemenuhan PMT MP-ASI akan dialokasikan anggaran guna mencover semua balita gizi kurang yang ditemukan. 3. Indikator Posyandu Mandiri. Tahun 2015 Tingkatan posyandu dikabupaten Minahasa Utara yaitu; Posyandu Pratama 9 Posyandu, Madya 74 Posyandu , Purnama 67 Posyandu dan Mandiri 3 Posyandu. Total jumlah posyandu : 153 Hasil analisa : Tahun 2015 ini ketambahan 2 posyandu yang mandiri, tentunya pertambahan ini merupakan hal yang sangat baik di masyarakat karena

masyarakat

mulai

mandiri

dan


peduli

tentang

pentingnya 100

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pelaksanaan pelayanan posyandu yang mandiri. Bimbingan/Kaderisasi tetap dijalankan

guna

meningkatkan

kemampuan

kader

dalam

melakukan

posyandu. Strategi yang digunakan yaitu berupa kerjasama lintas sektor dalam hal ini pemerintah desa, PKK dan organisasi desa supaya lebih peduli serta dapat memberdayakan mayarakat yang ada. Namun disatu sisi capaian ini belum memenuhi dari target yang ditetapkan Dan untuk kedepan akan diupayakan peningkatan posyandu menjadi posyandu mandiri. Penyuluhan Kesehatan dilakukan mulai dari tingkat pribadi masyarakat, kelompok masyarakat, sekolah-sekolah, fasilitas umum, jejaring puskesmas (posyandu, polindes, poskesdes, pustu) sampai di tingkat dinas kesehatan kabupaten adapun sasaran – sasarannya adalah seluruh elemen masyarakat mulai dari anak sekolah, ibu hamil dan masyarakat, juga dilakukan kegiatan penyuluhan tentang pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan perilaku masyarakat dapat berubah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya yang ada di lingkungan kabupaten minahasa utara. Dari hasil pengamatan bidang promosi kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut; 1. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat. Tujuan kegiatan ini supaya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mereka tahu dan mau untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Target /tahun

: 47.927 (70 % ) dari rumah tangga yang ada.

Realisasi Tahun 2015 : 50.855 ( 106,1 %) Rumah Tangga Hasil analisa

: Promosi kesehatan tentang PHBS mencapai target\ yaitu sebesar 106,1 %

Namum dari hasil analisa dilapangan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif melaksanakan PHBS Rumah Tangga. Namun penyuluhan tetap dijalankan secara berkesinambungan guna meminimalisir faktor resiko penularan penyakit yang disebabkan oleh PHBS. 2. Penyuluhan Garam Beryodium

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatnya penggunaan garam beryodium di masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

101

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Target /Tahun

: 131 ( 90 % ) Desa

Realisasi Tahun 2015

: 131 ( 90 % ) Desa telah mendapat informasi tentang pentingnya garam beryodium

Hasil analisa

: Penyuluhan telah mencapai target tetapi

masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya manfaat menggunakan Meningkatkan

garam

beryodium.

penyuluhan

serta

Solusi

yang

pemeriksaan

diberikan

secara

yaitu

langsung

ke

masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan garam beryodium. 3. Penyuluhan P3 Napza Dengan kegiatan ini masyarakat khususnya generasi

muda dapat

mengetahui bahaya Napza terhadap kesehatan. Target /Tahun

: 166.153 (15%) jiwa/masyarakat


: 32.663 ( 20 %) jiwa/siswa

Permasalahan

:

Belum

semua

masyarakat

mendapat

sosialisasi tentang bahaya Napza, karena penyuluhan yang diberikan masih terbatas kepada 17 Sekolah Menengah Atas saja. Pemecahan

masalah:

Meningkatkan

penyuluhan

melalui

program

integrasi di Puskesmas oleh karena Puskesmas mempunyai dana bantuan operasional kesehatan. Mengadakan penyuluhan di masyarakat, sekolah lanjutan pertama maupun sekolah menengah atas. 4. Penyuluhan ASI Eksklusif Dengan kegiatan ini diharapkan kepada ibu ibu hamil maupun ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai berumur 6 bulan. Target /Tahun

:

3.594 ( 80 % ) ibu yang mendapat penyuluhan Asi eksklusif

Realisasi Tahun 2015 :

4.786 ( 133.2 %) ibu mendapat penyuluhan Asi eksklusif

Hasil analisa selalu

: Upaya penyuluhan tentang pentingnya asi ekslusif

dimaksimalkan

baik dari tingkat

dinas

sampai ke

tingkat

puskesmas. Dari hasil pengamatan yang ada masih Kurangnya kesadaran ibu untuk memberikan Asi eksklusif pada bayi sampai umur 6 bulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

102

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara karena masih dipengaruhi oleh budaya setempat. Solusi yang bisa diterapkan

yaitu

penyuluhan

secara

berkesinambungan

tentang

pentingnya pemberian asi ekslusif dan kerja sama lintas sektor juga secara teknis perlunya integrasi program di Puskesmas oleh karena Puskesmas mempunyai dana bantuan operasional kesehatan. 5.

Pembinaan Posyandu Purnama Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kriteria posyandu menjadi Posyandu Purnama Tingkatan Posyandu : Pratama 9 Posyandu, Madya 74 Posyandu , Purnama 67 Posyandu dan Mandiri 3 Posyandu. Total jumlah posyandu : 153 Hasil analisa : Tahun 2015 ini ketambahan 2 posyandu yang mandiri, tentunya pertambahan ini merupakan hal yang sangat baik di masyarakat karena masyarakat mulai mandiri dan peduli tentang pentingnya pelaksanaan pelayanan posyandu yang mandiri. Bimbingan/Kaderisasi tetap dijalankan guna meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan posyandu. Strategi yang digunakan yaitu berupa kerjasama lintas sektor dalam hal ini pemerintah desa, PKK dan organisasi desa supaya lebih peduli serta dapat memberdayakan mayarakat yang ada.

6.

Pengembangan Desa Siaga Dengan kegiatan ini diharapkan semua desa menjadi desa siaga dimana masyarakat desa siap dalam menanggulangi masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan secara mandiri. Desa siaga berdasarkan kriteria : Pratama 30, Madya 27, Purnama 11, Mandiri 0. Total : 68 Desa siaga Hasil analisa : semua desa telah mendapatkan sosialisasi tentang desa siaga. Upaya-upaya tetap dilakukan berupa pemberdayaan masyarakat desa untuk dapat mengembangkan desanya menjadi desa siaga. Upaya ini juga diseimbangkan dengan adanya bimbingan pihak dinas kesehatan dan puskesmas untuk mendorong tebentuknya desa siaga di masing-masing desa. Dinas kesehatan telah berupaya dalam hal memberikan pelatihan


103

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pengembangan Desa Siaga, namun disatu sisi pelaksanaan desa siaga belum berjalan sesuai yang diharapkan karena masih Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan desa siaga. Juga seiring dengan adanya pergantian Kepala Desa dan Tim pengurus desa siaga sehingga menyebabkan penyelenggaraan desa siaga terganggu bahkan tidak lagi diupayakan. 7.

Promosi Kesehatan Keliling Kegiatan

ini

di

laksanakan

di

11

Wilayah

Puskesmas

dengan

menggunakan Mobil unit penyuluhan, materi penyuluhan PHBS dan DBD, Malaria dll sesuai kasus / masalah yang ada di PKM Target/Tahun

: 11 PKM ( 131 desa / kelurahan )

Realisasi Tahun 2015 : 11 PKM ( 131 desa/kelurahan ) Hasil analisa

:

Semua desa yang ada dikabupaten Minahasa Utara

mendapatkan penyuluhan kesehatan keliling oleh petugas kesehatan khususnya pelaksana teknis puskesmas di semua desa di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Kegiatan penyuluhan keliling dimanfaatkan dengan sekaligus melakukan pengobatan ataupun posyandu dan tentunya hal

ini

sangat

pengetahuan

bermanfaat

dari

petugas

bagi

masyarakat

promosi

kesehatan

selain

mendapatkan

juga

mendapatkan

pengobatan langsung oleh petugas kesehatan. Beberapa persoalan yang dihadapi berupa; kesulitan dalam pelaksanaan promosi kesehatan karena wilayah kerja puskesmas berada di daerah pedalaman jauh dari jangkauan layanan kesehatan, namun hal ini tetap diupayakan melalui tenaga kesehatan yang berada dan tinggal di desa. 8. Penyuluhan PHBS Sekolah Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang prilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Target/Tahun

: 35 sekolah


: 35 sekolah ( 100 %)

Promosi kesehatan di sekolah tentunya menjadi perhatian khusus pemerintah

melalui

dinas

kesehatan

dalam

hal

meningkatkan

pengetahuan anak sekolah tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

104

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sehat. Materi materi yang diberikan menyangkut pengetahuan anak sekolah tentang penyakit menular dan tidak menular serta pentingnya pemahaman pencegahan perilaku hidup dalam mencegah penularan penyakit. 6. Sasaran 6

No 1

1



Prosentase Terwujudnya panjang jalan pelaksanaan dan pembangunan - desa kecamatan yang sesuai dengan RTRW dalam kondisi baik Prosentase terhubungnya pusat-pusat - kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Target

Realisasi

4

5

96 %

96,6 %

80 %

80 %

98 %

98,3 %

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi, sumberdaya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan publik dan infrastrukur. Kelancaran kegiatan usaha perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas atau infrastruktur fisik, seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi, dan sumber energi atau penerangan. Aksesibilitas antar daerah di wilayah di Kabupaten Minahasa Utara dapat dilalui melalui jalan darat yang dikategorikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

105

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tiga

kelas

jalan,

yakni

kabupaten/kota. Panjang

jalan

Negara

,

jalan

provinsi,

dan

jalan

jalan Negara adalah 143,59 km (7 ruas jalan),

panjang jalan provinsi 174,98 km (8 ruas jalan), sedangkan jalan kabupaten sepanjang 420 km.

Untuk jumlah kendaraan di Kabupaten Minahasa

Utara sebanyak 27.438 kendaraan, sehingga rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,01.Untuk mengatasi kenaikan jumlah kendaraan roda empat dan roda dua maka, pemerintah merencanakan pembangunan 13 jalan baru yang telah dimasukkan lewat draft Ranperda RTRW Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011-2031 dan pembangunan jalan tol Manado – Bitung. Pemerintah juga merencanakan pembagunan terminal penumpang bertipe B di Airmadidi, Kalawat, Kauditan, Likupang Timur, Wori, Kema, Tatelu dan terminal penumpang bertipe C di Likupang Barat. Data dari Dinas Perhubungan,

Telekomunikasi

dan

Informatika

menunjukkan

jumlah

penumpang angkutan umum di Kabupaten Minahasa Utara mencapai sekitar 750.000 penumpang. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan penunjang lainnya yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang sektor pariwisata daerah. Sasaran ini diukur dari prosentase capaian indikator “(1) Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan (2)Meningkatnya Infrastruktur Drainase dan Gorong-gorong (3)Meningkatnya Infrastruktur Turap / Talud/Bronjong (4)Meningkatnya pemeliharaan Infrastruktur Jalan” yang digambarkan dalam tabel berikut: No 1.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Km

24

23.6

98.3

Km

11,5

11,3

98,3

Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan

2.

Meningkatnya Infrastruktur Drainase dan Gorong-gorong


106


Meningkatnya Infrastruktur Turap /

Km

0,2

0,2

100

Km

55,4

53,5

96,6

Talud/Bronjong 4.

Meningkatnya pemeliharaan Infrastruktur Jalan

1. Terwujudnya Sarana dan Prasarana

Jalan dan penunjang lainnya yang

berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang sektor pariwisata daerah. Indikator Kinerja :  Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Target : 24 Km Program dan Kegiatan sebagai berikut : 

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan o Monitoring, evaluasi dan pelaporan o Pembangunan Jalan Lorong Desa Matungkas o Pembangunan Jalan Desa Maumbi o Pembangunan Jalan Desa Kuwil o Pembangunan Jalan lorong Desa Likupang II Jaga I o Pembangunan Jalan Kelurahan Sukur (lorong pasar sukur Ling VI) o Pembangunan Jalan Kelurahan Sarongsong II kinorkor o Pembangunan Jalan Kelurahan Airmadidi atas (Belakang SMA) o Pembangunan Jalan Desa Matungkas o Pembangunan Jalan Desa Laikit o Pembangunan Jalan Desa Desa Tiwoho o Pembangunan Jalan Desa Lembean o Pembangunan Jalan Desa Kaasar o Pembangunan Jalan Desa Paniki Atas o Pembangunan Jalan Desa kauditan II Jaga XIII o Pembangunan Jalan Desa Watudambo II Jaga VI sampai VII


107

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara o Pembangunan Jalan Desa Kaima o Pembangunan Jalan Desa Kauditan II o Pembangunan Jalan Desa Kema II Lorong Babylon o Pembangunan Jalan Akses Perkebunan Desa Sawangan o Pembangunan Jalan Kelurahan Airmadidi Atas (Belakang Unklab) o Pembangunan Jalan Desa Maliambao o Pembangunan Jalan Agro Jaga X Desa Watutumou o Pembangunan Jalan Agro Desa Watudambo (Pin Pin) o Pembangunan Jalan Lorong Jaga VII dan VIII Desa Watudambo o Pembangunan Jalan Jaga VII dan VIII Desa Maumbi o Pembangunan Jalan Kecamatan Airmadidi o Pembangunan Jalan Desa Wasian o Pembangunan Jalan Desa Tatelu o Pembangunan Jalan Desa Wusa o Pembangunan Jalan Desa Patokaan o Pembangunan Jalan Desa Tumbohon o Pembangunan Jalan Desa Kokoleh II o Pembangunan Jalan Desa Paslaten Kec. Likupang Selatan o Pembangunan Jalan Desa Tontalete o Pembangunan Jalan Kecamatan Kema o Pembangunan Jalan Desa Serawet o Pembangunan Jalan Desa Kalinaun o Pembangunan Jalan Desa Palaes o Pembangunan Jalan Desa Tatelu Rondor o Pembangunan Jalan Kecamatan Dimembe o Pembangunan Jembatan Lewet Desa Sampiri o Pembangunan Jembatan Wangurer o Pembangunan Jembatan Desa Kaweruan o Pembangunan Jalan Akses Perkebunan Matungkas Kaiwale o Pembangunan Jalan Akses Perkebunan Matungkas Wogis o Pembangunan Jalan Lorong Kantor Pos Kolongan Tetempangan o Pembangunan Jalan Desa Tatelu Rondor Jaga II Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

108

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara o Pembangunan Jalan Desa Watutumou II o Pembangunan Jalan Desa Winuri o Pembangunan Jalan Kubur Airmadidi Bawah o Pembangunan Jalan Kampung Baru Airmadidi Bawah o Pembangunan Jalan Desa Wineru o Pembangunan Jalan Kelurahan Airmadidi Atas o Pembangunan Jalan Desa Paputungan o Pembangunan Jalan Sawangan - Sampiri - Kuwil - Perkamil o Pembangunan Jembatan Meras Kecamatan Talawaan o Pembangunan Jalan Kawasan TPA Airmadidi o Pembangunan Jalan Desa Kaleosan o Pembangunan Jalan Desa Kolongan Kecamatan Kalawat o Pembangunan Jalan Desa Paniki Baru o Pembangunan Jembatan Desa Kolongan  Meningkatnya pemeliharaan Infrastruktur Jalan. Target : 55,4 Km. Program dan Kegiatan sebagai berikut : 

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan o Monitoring, evaluasi dan pelaporan o Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Kokoleh - Werot o Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Paniki Atas - Maumbi o Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kauditan o Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan (Tersebar) o Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Airmadidi o Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Dimembe o Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Talawaan o Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kalawat o Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Likupang Timur o Rehabilitasi Jalan Ruas Lapangan - Mapanget, Paniki Bawah Kolongan


109

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara o Rehabilitasi Jalan Ruas Matungkas - ASABRI, Spt. ASABRI - Paniki Atas, Matungkas-Spt.Matungkas, Matungkas-Pinilih o Rehabilitasi Jalan Ruas Marinsow - Tanjung Pulisan o Rehabilitasi Jalan Ruas Dimembe-Tetey, Dalam Kota Airmadidi o Rehabilitasi Jalan Dalam Kota Kawangkoan o Rehabilitasi Jalan Kelurahan Airmadidi Atas o Rehabilitasi Jalan Desa Winuri o Rehabilitasi Jalan Desa Maumbi Jaga IV o Rehabilitasi Jalan Desa Watutumou II o Rehabilitasi Jalan Desa Kolongan Tetempangan 2. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan Transportasi desa dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan. Indikator Kinerja :  Meningkatnya Infrastruktur Jalan Poros Desa dan Jalan Pariwisata. Target : 6Km. Program dan Kegiatan sebagai berikut : 

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh o Perencanaan pengembangan infrastruktur o Monitoring, evaluasi dan pelaporan o Pembangunan Jalan Poros Desa Lansot o Pembangunan Jalan Poros Desa Lembean o Pembangunan Jalan Poros Desa Paslaten o Pembangunan Jalan Poros Desa Kawangkoan o Pembangunan Jalan Poros Desa Dimembe o Pembangunan Jalan Poros Desa Tetey o Pembangunan Jalan Poros Desa Warukapas o Pembangunan Jalan Poros Desa Kokoleh Satu o Pembangunan Jalan Poros Desa Bahoi o Pembangunan Jalan Pariwisata Pante Pal Marinsow o Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Desa Dimembe seksi 2 o Pembangunan Jalan Poros Desa Lembean (Seksi 2) o Pembangunan Jalan Poros Desa Paslaten (Seksi 2)


110


No 1

1

Sasaran Strategis RPJMD 2 Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW

Indikator Kinerja (outcome) 3 Rasio Lingkungan Pemukiman Kumuh

Rasio Infrastruktur - Pengaman bencana banjir dan longsor Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Persentase drainase dalam kondisi baik Persentase Rumah Tangga bersanitasi dan Air bersih Rasio Rumah Layak Huni Rasio Pemukiman Layak Huni

Target

Realisasi

4

5

30 %

30 %

56 %

56 %

67 %

67 %

70 %

70 %

38 %

38 %

93.7 %

93.7 %

95 %

95 %

Wilayah produktif adalah wilayah yang memberikan manfaat yaitu untuk tempat tinggal (pemukiman), perkebunan, sawah, tegalan tanaman pangan, hutan, danau dan sungai. Luas lahan produktif di Kabupaten Minahasa Utara adalah 99.910,08 Ha. Sedangkan luas seluruh wilayah budidaya adalah 75.422,58 Ha. Dengan demikian rasio luas wilayah produktif terhadap luas seluruh wilayah budidaya adalah 1.32.


111

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No 1.

Indikator Kinerja Meningkatnya

infrastruktur

irigasi untuk pengairan sawah 2.

Meningkatnya

Satuan

Target

Realisasi

%

Ha

685

617,4

90,13

L/Dtk

5.35

4.86

90,84

Unit

42

40

95.2

Km

7,7

7,7

100

Unit

855

766

89,6

Infrastruktur

Jaringan Air Minum / Bersih untuk masyarakat 3.

Pembangunan

infrastruktur

sanitasi septic tank kumunal 4.

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana 5.

Penyediaan

/

Peningkatan

Kualitas Prasarana sarana dan Utilitas Perumahan akses Rumah

(PSU)

Kawasan

dan

penyediaan

peningkatan Layak

masyarakat

Huni

kualitas untuk

berpenghasilan

rendah 1. Terwujudnya Perumahan yang layak huni di Kabupaten Minahasa Utara bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Indikator Kinerja :  Penyediaan / Peningkatan Kualitas Prasarana sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan penyediaan akses peningkatan kualitas Rumah Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah Target : -

Bedah Rumah = 35 unit

-

PSU = 820 unit

Program dan Kegiatan sebagai berikut : 

Program Pengembangan Perumahan o Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu


112

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara o Monitoring, evaluasi dan pelaporan o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Mapanget Griya Indah I o Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jalan lingkungan Perumahan Mapanget Griya indah I o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Mapanget Griya Indah II o Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jalan lingkungan Perumahan Mapanget Griya Indah II o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Mapanget Griya Indah III o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Drainase Lingkungan Perumahan Mapanget Griya Indah III o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Permata Klabat o Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jalan Lingkungan Perumahan Permata Klabat o Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jalan Lingkungan Perumahan Villa Mutiara o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Penerangan Jalanan Umum (PJU) Perumahan Maumbi Indah o Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jalan Lingkungan Perumahan Maumbi Indah o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Utilitas

Umum

(PSU)

Drainase Lingkungan Perumahan Rizky o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Puskopad B o Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jalan Lingkungan Perumahan Puskopad B


113

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara o Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jalan Lingkungan Perumahan Aqua Asri o Supervisi Pelaksanaan

Pembangunan

Jalan

Lingkungan

dan

Drainase Seksi I o Supervisi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Drainase Seksi II o Pembangunan

Prasarana,

Sarana

dan

utilitas

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Simphoni o 'Pembangunan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Aqua Asri o Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU) Air Minum Perumahan Agape o Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU) Instalasi Pengolahan

Air Limbah

(IPAL)

Perumahan

Asabri

Matungkas o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Pesona Lestari o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Navy Hill o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Permata Klabat o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Airmadidi Permai o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Griya Matungkas Indah o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Matungkas Residence o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Umum

(PSU)

Umum

(PSU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Panamas o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan CBA o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan Tamporok Hill Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

114

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara o Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumahan Pesona Lestari o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Jaringan Distribusi Listrik Perumahan Griya Matungkas Indah o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Jaringan Distribusi Listrik Perumahan Matungkas Residence o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Jaringan Distribusi Listrik Perumahan Pesona Lestari o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Umum

(PSU)

Jaringan Distribusi Listrik Perumahan Panamas o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Jaringan Distribusi Listrik Perumahan Kolongan Residence o Pembangunan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

(PSU)

Jaringan Distribusi Listrik Perumahan CBA o Penyediaan

Sarana

dan

Prasarana

Air

Minum

Perumahan

Airmadidi Permai Dua Kec. Airmadidi o Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Perumahan Asabri Kec. Dimembe o Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Perumahan Agape Kec. Kauditan o Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Perumahan Navy Hills Residence Kec. Talawaan  Pembangunan infrastruktur sanitasi septic tank kumunal Target : 42 Unit. Program dan Kegiatan sebagai berikut : 

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan o Pembangunan Septic Tank Komunal Desa Gangga II o Pembangunan Septic Tank Komunal Desa Wasian o Pembangunan Septic Tank Komunal Desa Sarawet o Pembangunan Septic Tank Komunal Desa Paslaten o Pembangunan Septic Tank Komunal Desa Kaweruan o Pembangunan Septic Tank Komunal Desa Kema Dua


115

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara o Biaya Operasional Pembangunan (BOP) Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat 3. Terwujudnya sarana dan Prasarana Air Minum untuk Masyarakat berpenghasilan rendah. Indikator Kinerja :  Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Air Minum / Bersih untuk masyarakat. Target : 5,35 Liter/Detik. Program dan Kegiatan sebagai berikut : 

Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah o Monitoring, evaluasi dan pelaporan o Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah Desa Patokaan o Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah Desa Klabat o Pembangunan Infrastruktur Air Minum Desa Tanggari o Pengadaan Air Bersih Desa Tatelu Jaga I o Pengadaan Air Bersih Desa Warukapas o Pembangunan Jaringan Air Minum Desa maumbi Jaga V (Depan Mesjid) o Pengadaan Air Bersih Kawasan Pariwisata Pantai Pal Marinsow o Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Desa Wasian Kec. Dimembe o Pengadaan Air Bersih Desa Maumbi Jaga IV (Sumur Bor) o Pembuatan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan dan Kran Umum Desa Patokaan

Adapun hal-hal yang menghambat pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara selama periode 2011 sampai dengan 2015 antara lain sebagai berikut: 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program maupun peraturan-peraturan yang berlaku sehingga berdampak pada sering Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

116

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terhambatnya

pekerjaan

di

lapangan

akibat

kurang

pahamnya

masyarakat. 2. Kurangnya tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi

(tenaga

pengawasan,

perencanaan,

serta

tenaga

administrasi) 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan Pekerjaan 4. Bencana Alam (Longsor, Banjir, dan lain-lain) Adapun upaya pemecahan masalah yang sudah dilakukan antara lain: 1. Melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. 2. Memaksimalkan tenaga yang ada dengan cara merangkap pekerjaan. Solusi yang diusulkan: 1. Kegiatan perencanaan agar melibatkan masyarakat yang akan menjadi sasaran program 2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana program-program yang akan dilaksanakan jauh sebelum program dilaksanakan 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi 4. Penambahan tenaga teknis di Dinas Pekerjaan Umum 5. Pengadaan

fasilitas

pendukung

(alat-alat

ukur,

peralatan,

dan

pendukung administrasi)


117


No 1

1



Terwujudnya Penataan pelaksanaan Kawasan Strategi pembangunan Kabupaten yang sesuai (RDTR) dengan RTRW Ratio - terbuka (RTH)

Ruang Hijau

Target

Realisasi

4

5

1 Dokumen

0 Dokumen

4.50 %

5.7 %

Pesatnya pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara membawa pengaruh penting bagi situasi dan kondisi fisik yang ada khususnya dalam hal pemanfaatan ruang, dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatannya dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan tidak sporadis dan serampangan serta tetap menjaga dan memelihara keindahan serta kelestarian lingkungan perlu diatur sedemikian rupa melalui suatu produk hukum dimana fungsi dan peranan dari peraturan daerah ini merupakan landasan atau acuan dalam perencanaan. Hal ini menuntut eksistensi Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan untuk menggali berbagai hal yang ada didalam lingkungan internal dan eksternal organiasasi dalam rangka mewujudkan program kerja dan kegiatan yang jelas guna menghadapi

tuntutan

perkembangan

pembangunan

daerah

meskipun

dengan keterbatasan Sumber Daya yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tupoksinya serta sarana dan prasarana yang masih terbatas. Realisasi Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan sampai dengan tahun 2015 dengan target RPJMD berdasarkan Dokumen Renstra sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :


118

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara N o. 1

Indikator Kinerja (Outcome) Penataan Kawasan Ranperda RDTR Sasaran RPJMD

Strategis

TARGET RPJMD 2015

REALISASI s/d 2015

6 Dok.

2 Dok.

4,50%

5,7%

Kawasan

Kabupaten (RDTR) 1

Terpeliharanya

Ratio Ruang

Ruang Terbuka

Terbuka Hijau

Hijau (RTH) Meskipun secara keseluruhan belum menggambarkan keberhasilan yang diharapkan karena dibatasi oleh ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai semua program/kegiatan dimaksud namun demikian Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan telah melaksanakan secara maksimal. Dengan segala keterbatasannya yang ada Dinas Penataan Ruang sudah berupaya sebaik mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan secara terus menerus melakukan koodinasi/konsultasi dengan pihak terkait sampai pada masyarakat lewat pemerintahan desa/kelurahan yang ada dengan melakukan Pengawasan dan Pembinaan lewat dikeluarkannya sebanyak 385 surat peringatan dan 503 Rekomendasi selang tahun 2013 s/d 2015 untuk bidang penertiban dan pengawasan.

Dan pemeliharaan terhadap taman

serta penerangan lampu jalan yang sudah ada untuk bidang pertamanan dan pemakaman. Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HPG Ruang terbuka hijau di Kabupaten sebesar 211.848,80 km² dari 847.395,20 km² luas wilayah per HPL/HPG Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian Rasio luas ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HPG adalah sebesar 0,25 %. Berdasarkan hasil Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2010 s/d 2015 terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan menunjukan prestasi sebagai berikut :


119


N o 1

Indikator

Tahun 2011

Satuan T 0

Penataan

Tahun 2012

R

%

0

0

T 1

Tahun 2013

R

%

0

0

T 1

R 1

Tahun 2014 % 10

T 1

R

%

1

1

0

Kawasan Strategis

Tahun 2015 T

R

%

0

0

0

4,50

5,

127

7

,27

0 0

Keg.

Kabupaten (RDTR) 2

Ratio

Ruang

Terbuka

Hijau

(RTH)

%

0,3

0,

93

1,2

0

28

,3

5

1

80

3

2.3

1,9

82

3,4

3,

8

0

0

,6

0

2

6

0

, 7 6

Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan capaian kinerja terhadap 2 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan, dikategorikan Kurang Berhasil dengan capaian 64% dengan prestasi kerja rata-rata diatas 50%. Meskipun secara keseluruhan belum menggambarkan keberhasilan yang maksimal karena dibatasi oleh ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk semua program/kegiatan dimaksud dan adanya kegiatan yang digeser tapi tidak bisa dilaksanakan


120


No


1

2

1


Target

Realisasi

4

5

Terlaksananya sinkronisasi program dan Presentase kegiatan Renstra SKPD kawasan selaras - yang strategis dengan RPJMD provinsi dan kawasan strategis kabupaten

80 %

100 %

Presentase RKPD - yang selaras dengan RPJMD

80 %

100 %

Presentase Renja SKPD yang selaras dengan dokumen RKPD

95 %

100 %

Persentase SKPD yang telah menerapkan - sistem akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan

80 %

50 %

3

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional

Bappelitbang

dituntut

untuk

mampu

menterjemahkannya

kedalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja


121

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen – dokumen perencanaan inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Stratejik dan Rencana Kerja Tahunan Bappelitbang Kabupaten Minahasa Utara. Letak Kabupaten Minahasa Utara sangat strategis, karena berada di antara 2 (dua) kota yang menjadi gerbang utama regional, nasional dan internasional,

yaitu Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Internasional

Sam Ratulangi, sehingga berdasarkan posisi ini perlu adanya pengelolaan secara baik agar dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah. Sinergitas antar dokumen perencanaan SKPD mulai dari dokumen Renstra, Renja dan RKA sangat diperlukan dalam mencapai konsistensi. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sangat diperlukan dalam mendukung sinkronisasi program dan kegiatan lintas daerah karena dalam merumuskan kebijakan perencanaan perlu didukung dengan data yang valid dan kajian yang berkualitas.


122


Sasaran 10 Sasaran Strategis RPJMD 2

No 1 1

Meningkatnya aksesbilitas perhubungan darat


Target

Realisasi

4

5

10.245 Org/Kndrn

10.245 Org/Kndrn

3 Cakupan Angkutan darat

Kegiatan Utama Dinas Perhubungan, Komunnikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015 : 1.

Perbaikan dan Perawatan sarana dan prasarana Terminal Airmadidi, Likupang dan Kauditan.

2.

Pengembangan dibeberapa Terminal / Pelataran di 5 (lima) lokasi.

3.

Pengadaan Warning Light dan Rambu Lalu Lintas

4.

Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan kelanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Likupang 1 (satu) paket dan dermaga penyeberangan.

5.

Pengadaan alat

telekomunikasi 1 (satu) paket, serta pengusulan

proposal e-Govermment 6.

Mengusulkan

personil

Dinas

Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika untuk diikutsertakan dalam pendidikan penjenjangan, fungsional maupun formal. 7.

Meningkatkan pelayanan perijinan dalam rangka pencapaian PAD.

8.

Mengintensifkan kegiatan pengawasan dan pembinaan operasional kendaraan bermotor dijalan.

9.

Pembuatan jaringan trayek

10. Pendataan dan pengawasan operasional pelabuhan lokal dan perkapalan. 11. Pendataan dan penerapan perijinan berdasarkan Perda terhadap pengoperasian usaha jasa Telekomunikasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

123

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 12. Pengadaan Lokasi Dermaga Pelabuhan Nelayan di Pantai Kema. 13. Pengadaan Tambatan Perahu Desa Pesisir Pantai di Kabupaten Minahasa Utara. 14. Pengusulan ke Kementerian Perhubungan mengenai pengadaan Bus sedang untuk pengoperasian jalur perintis 15. Pengoperasian Mobil M-Plik bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 16. Pengoperasian Pelabuhan ASDP Desa Munte Kecamatan Likupang Barat 17. Penagihan Retirbusi parkir di Kabupaten Minahasa Utara capaian kinerja dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat

bahwa semua

kegiatan fisik antara lain pembangunan infrastruktur terminal, pengadaaan marka jalan rambu-rambu lalulintas dan pengadaan traffic light/warning light semuanya terealisasi dengan baik dengan rata-rata 100%, begitu pula dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata di atas 100% kecuali untuk tahun 2015 ada penurunan 72,64 %. Untuk realisasi kinerja serta capaian kinerja yang berpedoman pada RPJMD, ada beberapa sasaran yang strategis sudah bisa terealisasi yaitu antara lain Pelabuhan ASDP di Munte, pengadaan terminal-terminal , pengadaan rambu lalulintas dan pengadaan marka jalan. 11.

No 1

1


Tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan


Target

Realisasi

4

5

193.906.000 jiwa

Persentase - penanganan sampah

0,002 Liter/jiwa

65%

130.304832 jmlh sampah/Tahun/M3


124

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 84.698.141 M3 65%

Presentase Luas Pemukiman yang tertata

34.033.83 HA / 99.987 HA X 34 %

34 %

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) di kabupaten sebesar 450 m³/hari, dengan jumlah penduduk sebesar 223.604 jiwa. Dengan demikian rasio tempat pembuangan sampah (TPS) terhadap jumlah penduduk masih sebesar 2,01 persen.

Perhitungan Presentase penanganan sampah DATA PERHITUNGAN Jumlah penduduk (Dinas 223.604.000 Jiwa Kependudukan) Estimasi sampah yang dihasilkan 0.002 Liter/Jiwa Total sampah yang dihasilkan 130.304832 Jumlah sampah/ 3 Tahun/m Target sampah terangkut 2015 84.698.141 M3 Presentase target sampah terangkut 65 % (Mengikuti Armada yang ada) 2015 Perhitungan Presentase Luas Pemukiman yang tertata DATA PERHITUNGAN Luas Wilayah terlayani 2015 34.033.83 HA Luas Wilayah Penggunaan Lahan 99.987.09 HA (BAPPELITBANG) Presentase target wilayah terlayani 34 % 2015


125

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Terwujudnya kabupaten Minahasa Utara yang bersih yang didukung oleh sarana prasarana yang baik serta masyarakat yang peduli akan lingkungan. Untuk

mewujudkan

hasil

dilaksanakan

melalui

Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Yang digambarkan dalam tabel berikut : No.

Target

Realisasi

%

Jenis

7

7

100

2.

Operasionalisasi persampahan Bulan

12

12

100

3.

Peran Serta Masyarakat Dalam

12

12

100

1.

Indikator kinerja

Satuan

Jumlah/jenis sarpras persampahan

Bulan

Pengelolaan Persampahan

Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang kondisi lingkungan yang nyaman sesuai dengan kondisi sebenarnya. melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Yang digambarkan dalam tabel berikut : No.

Indikator kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1.

Jumlah Penghargaan

Buah

4

1

25

2.

Jumlah/Jenis ukuran kualitas

Buah

3

3

100

3.

Jumlah Kajian Lingkungan

Dokumen

1

1

100

4.

Jumlah Kajian AMDAL

Dokumen

1

1

100

Terciptanya hasil penelitian yang akurat dan benar sehingga mampu memberikan kepastian kondisi lingkungan kepada masyarakat. melalui Program Operasional Laboratorium Yang digambarkan dalam tabel berikut :


126

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No. 1.

Indikator kinerja

Satuan

Operasional Laboratorium

Bulan

Target

Realisasi

%

12

11

91,6

Lingkungan Terciptanya kenyamanan masyarakat terkait kondisi lingkungan yang terawat baik. melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Yang digambarkan dalam tabel berikut : No. 1.

Indikator kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

jenis

2

2

100

Terwujudnya rehabilitasi lingkungan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. -

Analisis penyebab keberhasilan : 1. Adanya

motivasi

dari

kepala

SKPD

kepada

bawahannya

guna

menyukseskan pekerjaan yang sudah merupakan tugas dan tanggung jawab BPLH Kabupaten Minahasa Utara. 2. Semakin

bertambahnya

kemampuan

aparatur

BPLH

dalam

melaksanakan tugas sehingga bisa mengurangi jumlah kekeliruankekeliruan yang pernah dilakukan. 3. Jumlah armada/peralatan yang ada semakin banyak sehingga dapat meningkatkan kemapuan aparatur dalam pelaksanaan. -

Analisis kendala yang dihadapi : 1. Masih kurangnya armada persampahan yang ada sehingga masih sering terjadi penumpukan jumlah sampah yang terlambat diangkut. 2. Kurangnya tenaga profesional laboratorium lingkungan serta peralatan pendukung laboratorium yang menyebabkan hasil dari sampel yang diambil harus diuji pada laboratorium terakreditasi di tempat lain.


127

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan :

-

1. Terkait dengan jumlah armada sampah, hal yang dilakukan adalah lebih mengoptimalkan waktu angkut dan terus memperhatikan kondisi kendaraan angkut sampah. 2. Untuk sampel yang belum bisa diukur di laboratorium sendiri, itu diuji ditempat lain namun diberikan anggaran sehingga akan segera diperoleh hasil dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkepentingan. 3. Jumlah

Aparatur

Sipil

Negara yang

kurang

di

siasati dengan

mengangkat tenaga honor dan dibiayai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 12.

Sasaran 12 Sasaran Strategis RPJMD

No 1

2

1

Meningkatnya pelayanan kependudukan pada masyarakat


Target

Realisasi

4

5

15.000 KTP

13.117 KTP

3

Rasio penduduk ber - KTP

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2011 s/d 2015 Tahun 2011 No

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

Tahun 2012

Tahun 2013

Target Realisasi Persentasi Target Realisasi Persentasi Target 4 5 6 7 8 9 10

Tahun 2014

Realisasi Persentasi Target 11 12 13

Tahun 2015

Realisasi Persentasi Target Realisasi Persentasi 14 15 16 17 18

1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Unit

10

10

100

10

10

100

10

10

100

10

10

100

2 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Org

10

10

100

10

10

100

16

16

100

16

16

100

3 Jumlah Penduduk yang terlayani KTP

Org

600

527

88

1000

700

70

7000

5393

77

10000

8005

4 Pengembangan Database kependudukan

Buku

10

10

100

10

10

100

10

10

100

10

5 Jumlah Kecamatan yang di monitor tentang SIAK

Kec

10

10

100

10

10

100

10

10

100

Jumlah Aparatur Desa Yang memahami persyaratan 6 kependudukan dan capil

Org

114

114

100

118

118

100

131

131

100

7 Jumlah petugas register yang terlatih

Org

10

10

100

80

10000

6464

64

10

100

10

10

100

10

10

100

131

131

100

141

141

100

8 Program Rutin


128

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara A. Target pembangunan dan pengoperasian SIAK tahun 2011-2015 tersedianya pemeliharaan computer 10 unit. B. Target implementasi system administrasi kependudukan tersedianya tenaga operator computer sebanyak 7 orang pada tahun 2010,10 orang pada tahun 2011 s.d 2012, 16 orang pada tahun 2013-2015. C. Jumlah penduduk yang terlayani KTP tahun 2010 sebanyak 230 orang, tahun 2011 sebanyak 527 orang, tahun 2012 sebanyak 700 orang, tahun 2013 meningkat sebanyak 5.393 orang, tahun 2014 sebanyak 8.005 orang, dan tahun 2015 KTP el sebanyak 6.464 orang. D. Tersedianya 10 buku yang berisi tentang data base kependudukan dari 10 kecamatan. Tersedianya 10 kecamatan yang memiliki program SIAK dan dapat termonitor setiap saat. E.

Pada tahun 2010 s/d 2011 tersedianya 114 aparatur desa/kelurahan yang memahami tentang persyaratan kependudukan dan capil, tahun 2012 tersedia 118 aparatur desa/kelurahan, dan tahun 2013-2014 tersedia 131 aparat. Aparat yang dimaksud dalam hal ini adalah Sekretaris desa/kelurahan.

maka cakupan penerbitan kartu keluarga tahun 2015 sebanyak 13.117 dari target 15.000 (87,44%), cakupan penerbitan KTP el sebanyak 6.464 dari target 8.000 (80,8%), cakupan penerbitan akta kelahiran sebanyak 5.535 dari target 6.000 (92,25%), cakupan penerbitan akta kematian sebanyak 1.927 dari target 1000 (192,7%),cakupan penerbitan akta perkawinan sebanyak 1.508 dari target 2000 (75,4%), cakupan penerbitan akta perceraian sebanyak 112 dari target 131 (85,49%). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Berdasarkan program / kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara boleh dikatakan berhasil karena telah terealisasi dengan baik, namun dalam pelayanan kepada masyarakat masih terdapat kelemahan-kelemahan.Hal ini di sebabkan kurangnya Aparatur Sipil Negara yang mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.


129


13.

No 1 1



Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Target

Realisasi

4

5

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

24/200.873 X 1000 = 0,1

0,1

Persentase - partisipasi angkatan kerja perempuan

24/200.873 X 1000 = 0,1

0,1

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan - oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

24/200.873 X 1000 = 0,1

0,1

25/58.587 X 1000 = 0,4

0,4

3

-

Ratio KDRT


130

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang diukur melalui partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan

pengambilan

keputusan.

Di

Kabupaten

Minahasa

Utara,

IPG

menunjukkan adanya peningkatan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah, sebanyak 2.920 orang dari jumlah

keseluruhan

pekerja

perempuan sebanyak 19.839 orang, jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Di samping itu, upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak kekerasan, terus menjadi prioritaskan oleh Pemerintah untuk di tingkatkan, karena hal tersebut merupakan salah satu komponen utama dalam bidang kesejahteraan rakyat. Dari data yang ada, rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Minahasa Utara terus menurun. Rasio KDRT sebesar 7,88. pengukuran kinerja dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, dan dibandingkan dengan Target jangka menengah (target RPJMD) maka masih ada beberapa indikator yang masih jauh dari target bahkan ada yang belum terlaksana sama sekali (seperti yang telah diuraikan diatas). Hambatan dan kendala sehingga masih ada beberapa indikator yang tidak mencapai target adalah sebagai berikut : Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kunatitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BPP&KB Kab. Minahasa Utara. Alokasi APBD khususnya di Penyediaan ALOKON tidak tersedia, sehingga pencapaian target tidak terpenuhi. BPP&KB Kab. Minahasa Utara dalam rangka memenuhi sebagian dari kebutuhan ALOKON di daerah meminta bantuan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Lemahnya perencanaan program/kegiatan baik di Bidang Keluarga Berencana, maupun di Bidang Pemberdayaan Perempuan, karena ketersediaan data yang tidak lengkap bahkan tidak ada;


131


No 1

1

Sasaran 14 Indikator Kinerja (outcome)

Sasaran Strategis RPJMD 2 Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Target

Realisasi

4

5

30,543 /36,785 x 100%) = 83,03 %

83,03 %

3

-

Rasio akseptor KB

Rata-rata 200,873 Jiwa jumlah anak dalam - per keluarga Keluarga/58.587Ju mlah Kepala Keluarga) = 3,43

3,43

Cakupan pasangan usia 30,543 /36,785 x - subur menjadi 100 % ) = 83,03 % peserta KB aktif

83,03 %

Cakupan 1,019 dibawah Pasangan Usia usia 20 Subur (PUS) tahun/36,785 Usia yang istrinya Subur (PUS) x dibawah usia 100%) = 2,77% 20 Tahun

2,77%

Persentase 20,782 Keluarga keluarga Pra Prasejahtera + Ks - Ks dan Ks1 1 /58,587 Kepala Keluarga x 100%) =35,47

35,47

Cakupan anggota bina - keluarga balita (BKB) ber-KB

0.0017

2,325 anggota bina keluarga balita (BKB) berKB/58,587 Kepala Keluarga x 100%)


132

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara = 0.0017 Ratio penyuluh KB/ Petugas lapangan KB PKB /PLKB untuk setiap kelurahan

24 Jumlah penyuluh KB (PKB/PLKB)/200.8 73Jumlah penduduk x 1000)= 0,1

0,1

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan

24 Jumlah penyuluh KB (PKB/PLKB)/200.8 73 Jumlah penduduk x 1000) = 0,1

0,1

24/200.873 X 1000 = 0,1

0,1

Persentase pelayanan yang - memenuhi standar pelayanan prima

Kontrak kinerja ini dibuat antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Kontrak kinerja Program Keluarga Berencana Tahun 2015 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini : NO 1 1

2

3

INDIKATOR KONTRAK KINERJA 2 Prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR) - Jumlah Peserta KB - Jumlah PUS Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) - Jumlah Ingin Anak Tapi Tunda - Jumlah Tidak Ingin Anak Lagi Peserta KB Baru - IUD - MOW


SASARAN

CAPAIAN

3 69,04% 26.778 38.785

4 31.725 37.034

6,69% 924 1.672

7,9% 1.164 1.355

5.772 89 25

4.076 94 13

133


4

5 6

7

8

9

10

11

12

- MOP - Implant - Suntikan - Pil - Kondom Peserta KB Aktif - IUD - MOW - MOP - Implant - Suntikan - Pil - Kondom Peserta KB Aktif MKPJ Peserta KB Aktif Pria PUS Anggota Kelompok Kegiatan BKB yang Ber-KB Anggota Kelompok Kegiatan BKB yang PUS Anggota Kelompok Kegiatan BKB yang PUS ber-KB PUS Anggota Kelompok Kegiatan BKR yang Ber-KB Anggota Kelompok Kegiatan BKR yang PUS Anggota Kelompok Kegiatan BKR yang PUS ber-KB PUS Anggota Kelompok Kegiatan BKL yang Ber-KB Anggota Kelompok Kegiatan BKL yang PUS Anggota Kelompok Kegiatan BKL yang PUS ber-KB PUS Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS yang Ber-KB Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS yang PUS Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS yang PUS ber-KB Laporan Realisasi DAK Tahun 2015 Pembangunan Data Base Pendataan Keluarga 2015 - Agustus - September - Oktober


23 469 2.279 2.854 33 26.778 1.104 702 420 3.749 14.198 6.089 516 22,31% 3,50%

0 632 2.496 718 123 31.725 1.745 509 20 6.110 16.652 6.496 193 26,90% 6,7%

89,23% 2.145 1.914

89,46% 2.116 1.893

41,16% 294 121

89% 292 260

77,84% 361 281

94% 288 271

77,72% 597 454

90% 527 474

100%

100%

100% 50% 75% 100%

100% 50% 75% 100%

134

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Indikator untuk Standar Penilaian Minimal (SPM) Program Keluarga Berencana dapat di lihat pada Tabel di bawah ini : CAPAIAN STANDAR PENILAIAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA. NO 1 1

Jenis Pelayanan Dasar 2 Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

SPM

Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

3

Penyediaan Informasi Data Mikro

Realisasi Ket.

Nilai

3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di bawah Usia 20 Tahun Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan PUS peserta KB Anggota Uasaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Ratio petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)

4

5

6

100

3,5 %

2,77 %

100

65 %

85 %

100

5%

7,9 %

100

70 %

89,46 %

100

87 %

90 %

100

1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan

1:5

100

1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan

1:1

100

30 %

0

100

100 %

100 %

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)

2

Target

Indikator

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Cakupan penyediaan informasi data


7

135

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mikro keluarga di setiap desa/kelurahan

Namun dari beberapa indicator kinerja pada tabel di atas, menunjukkan keberhasilan atau telah mencapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan, seperti :  Ketersediaan Gudang Alkon, 100%.  Ketersediaan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, 100%.  Peningkatan Pemahaman tentang keluarga berencana yang sudah melebihi target.  Peningkatan

Pemahaam

kesetaraan

gender,

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, 100%.

15.

No 1

1



Persentase besaran tenaga Tersedianya kerja yang tenaga kerja - mendapatkan yang pelatihan berbasis berkualitas masyarakat dan kompetensi Jumlah Penyandang Masalah - Kesejahteraan Sosial yang menjadi wirausaha baru


Target

Realisasi

4

5

40 Orang

40 Orang



136

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang termasuk dalam Penyandang masalah

kesejahteraan sosial ( PMKS ) dapat terlayani dengan

baik dan dapat diberikan bantuan “ Jumlah korban bencana alam / kebakaran yang berhasil dibantu dan dilayani 30 rumah Jumlah korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang terpulihkan kondisinya Jumlah keluarga fakir miskin yang dibantu 84 KUBE Jumlah anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, diberi bantuan dan direhabilitasi 20 orang Jumlah lanjut usia terlantar dan produktif yang berhasil dilayani, diberi bantuan dan direhabilitasi Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( eks narapidana, PSK, narkoba dan eks penyakit sosial lainnya ) 20 orang Terlaksananya perluasan penempatan tenaga kerja, menciptakan tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif dan berdaya saing , wirausaha baru dan masyarakat transmigrasi yang madiri dan sejahtera “ Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 40 orang Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan bantuan fasilitas untuk wirausaha baru 20 orang Peningkatan fasilitasi dan pemeliharaan rutin Balai Latihan Kerja 1 kegiatan Jumlah padat karya produktif yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi pengangguran 1 kegiatan Jumlah masyarakat transmigrasi lokal yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kemandirian 200 orang


137

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Data Pencari Kerja di Kabupaten Minahasa Utara s/d Bulan Desember 2015 No

Uraian

2012

2013

2014

2015

89.742

89.742

89.781

84.741

6.515

6.703

6.360

125

1

Angkatan kerja

2

Pencari Kerja

3

Kesempatan Kerja

252

18

211

40

4

Penempatan Tenaga

248

13

207

31

Kerja Sumber : Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi 2015

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014 dan 2015 :

No hubungan industrial (PHI) 1 Jumlah Kasus PHI 2

Jumlah Kasus terselesaikan

yang

2014 22 Kasus

2015 13 Kasus

yang 22 Kasus

8 Kasus

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Minahasa Utara No.

Jenis PSKS

Jumlah

1

Karang Taruna

30 Karang Taruna

2

TKSM/PSM

72 Orang

3

Organisasi Sosial/ORSOSDES

45 Desa

4

Kader

Ket

Kepemimpinan 200 Orang

Wanita/PKK


138


Sasaran 16

No


1

2

1


Terwujudnya pemberian bantuan Persentase koperasi permodalan bagi aktif usaha kecil dan industry rumah tangga -

Persentase UMKM yang difasilitasi

Target

Realisasi

4

5

50 %

50 %

40 %

40 %

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Mewujudkan Koperasi

Berkualitas

Yang

Memberikan

Layanan

Yang

Baik

Kepada

Anggotanya dan Masyarakat, Didukung dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program Mewujudkan koperasi berkualitas yang mampu melayani anggota dan masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi. Yang memberikan kontribusi terciptanya 2 Koperasi Besar Skala Nasional dan terciptanya 100 Koperasi berkualitas. Meningkatkan Permodalan Koperasi dan UMKM Serta Menumbuhkan Iklim Usaha Yang Kondusif Didukung dengan program meningkatkan permodalan dan teknologi Koperasi dan UMKM Tersalurnya modal kerja kepada Koperasi dan UMKM yang memfasilitasi modal kerja kepada 100 Koperasi dan 6.800 UMKM Peningkatan Pengawasan dan Advokasi Pengelolaan Kop-UMKM Didukung dengan program Meningkatkan jumlah Koperasi dan UMKM yang sehat, kuat dan dapat dipercaya yang bertujuan manajemen Koperasi dan UMKM semakin baik dapat dilihat dengan Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang berkualitas dan Meningkatnya kualitas kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi serta Meningkatnya jumlah Koperasi yang aktif dan tertib melaksanakan RAT. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

139


No 1 1



Cakupan Terwujudnya Pelaksnaan peningkatan Pengawasan pelayanan terhadap yang baik bagi Perusahan serta kemudahan Evaluasi Realisasi investor untuk Pelaksanaan membangun Investasi - Lama proses perijinan

Target

Realisasi

4

5

40 PMA/PMDM

40 PMA/PMDM

3 Hari

3 Hari

Indikator Jumlah Pelaksanaan Pengawasan terhadap Perusahaan serta Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Investasi, sesuai Amanat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka setiap Kegiatan Penanaman Modal harus memasukkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap Semester ke Badan Penanaman Modal. Untuk itu pada Tahun 2015

melalui

kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal telah melaksanakan kegiatan dimaksud terhadap PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Gambaran perkembangan kemajuan penanaman modal dimana dalam bidang pengawasan dan pengendalian dilakukan sampling terhadap 20 perusahaan

dengan capaian rata-rata perusahaan yang dikunjungi 85%

tentunya hal ini desusaikan dengan alokasi dana monev; demikian dengan peningkatan nilai investasi diasumsikan naik 15% pertahun

dimana yang

menjadi tahun dasar adalah tahun 2011 dimana sesuai data yang ada yaitu 29 perusahaan dengan nilai investasi 81,86 miliar dimana secara kumulatif mengalami kenaikan rata-rata 69,82% dimana yang terbesar pada tahun 2014 dari target 661 miliar capaian 823,91 miliar atau meningkat 124,51%.; sedangkan ivent ataupun pameran yang diikuti dari target 5 tahun kurang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

140

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara lebih 36 ivent yang berhasil diikuti 27 ivent tingkat nasional maupun regional atau mencapai rata-rata 77,78% setiap tahun untuk mengukur sejauhmana tanggung jawab dalam pelaporan kegiatan LKPM sehingga efektif disesuaikan dengan tahun

anggaran, hal ini sesuai plotting belanja langsung untuk

program kegiatan yang ditata dalam APBD Kabupaten Minahasa Utara dan diimplementasikan dalam DPA Badan Penanaman Modal dimana indikator dan target capaian masih masuk kategori baik karena secara kumulatif rata-rata selang empat tahun berada pada kisaran diatas 74,22%. Dalam perumusan kebijakan teknis pelayanan perijinan, Kantor Pelayanan

Perijinan

Terpadu

Kabupaten

Minahasa

Utara

sangatlah

mendukung perkembangan daerah dengan meningkatkan standar pelayanan masyarakat yang ditunjang oleh tata laksana yang efektif sehingga dapat meningkatkan peluang berusaha dan berinvestasi bagi masyarakat. Hal ini telah diperlihatkan dengan menata sistem dan prosedur pelayanan perijinan serta transparansi proses perijinan yang sesuai standar. Dalam pembangunan perekonomian yang dinamis di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan lokal, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi,

penciptaan

lapangan

kerja,

pengembangan

sumberdaya strategis nasional, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak dampak ganda (multiplier effects) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat

dan

pemerintah.

Laju

pertambahan

investasi

dan

tingkatproduktivitas yang dihasilkannya akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan. Dengan keunggulan lokasi Kabupaten Minahasa Utara terletak antara Manado dan Bitung, dimana Manado adalah kota Bisnis sementara Bitung adalah Kota Industri dan Pelabuhan, jadi Kabupaten Minahasa Utara memiliki kemudahan dalam memasarkan hasil produksi baik untuk lokal maupun luar pulau. Proses bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Bitung terus mengalami peningkatan setiap bulannya + 18 kali bongkar muat peti kemas yang berasal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

141

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dari Surabaya dan Jakarta. Dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi antara kedua kota tersebut maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi Kabupaten Minahasa Utara. Jaringan transportasi darat yang menghubungkan Kabupaten Minahasa Utara dengan daerah lain terdapat hubungan langsung dengan Kota Manado, Kota Bitung dan Tondano, sementara hubungan langsung melalui transportasi laut dengan Minahasa Utara adalah Sangir Talaud, Sitaro dan Maluku Utara. Transportasi Laut baik barang maupun penumpang di pelabuhan Likupang dan pelabuhan ferri (penyeberangan) sedang dalam penyelesaian dan persiapan peningkatan status menjadi pelabuhan Nusantara, sedangkan Kema adalah dermaga perikanan. Pola jaringan transportasi Udara untuk Kabupaten Minahasa Utara yaitu berhubungan langsung melalui bandara Sam Ratulangi di Kota Manado. Peranan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan terus diupayakan oleh Kabupaten Minahasa Utara, dimana pada tahun 2008 pemerintah kabupaten minahasa utara telah membentuk kantor pelayanan perijinan terpadu yakni dengan peraturan daerah

nomor

5

tahun

2008,

dengan

demikian

diharapkan

akan

menumbuhkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pemberdayaan bagi ekonomi rakyat, dengan dibentuknya kantor pelayanan perjinan terpadu , maka pelayanan perijinan yang semula dilayani dibeberapa satuan kerja cukup dilayani pendaftaran

dikantor pelayanan

perijinan

sampai dengan penerbitan ijin

terpadu

mulai dari

yang diinginkan pemohon

dengan lamanya proses perijinan selama 3 (tiga) hari. Nilai Investasi diharapkan meningkat melalui berbagai langkah pokok yang diberikan Kabupaten Minahasa Utara antara lain : a. Penerapan sistem informasi dan pelayanan investasi satu atap (dengan lamanya proses perijinan selama 3 hari.) b. Pengkajian ulang Perda-Perda yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha (peningkatan kepastiaan hukum) c. Pembentukan perda di bidang investasi d. Penyusunan profil peluang investasi daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

142

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara e. Perbaikan kondisi infrastruktur f. Melaksanakan promosi investasi melalui berbagai sarana yang layak. Pertumbuhan ekonomi yang baik di Minahasa Utara, diakui belum secara

merata

dapat

menyentuh

kantong-kantong

kemiskinan

dan

pengangguran, tetapi kami bertekad bahwa dengan melihat prospek ekonomi yang cukup positif ini secara gradual dan berkesinambungan dapat mengatasi permasalahan sosial didaerah ini. Kondisi ini semakin ditunjang dengan masuknya investasi dibidang jasa

berupa

dibangunnya

sarana

perhotelan,

pergudangan,

kawasan

pemukiman yang bertumbuh pesat, dan kantor swasta yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka mengeleminir masalah kemiskinan dan pengganguran di Kabupaten Minahasa Utara. Inflasi Kabupaten Minahasa Utara berpatokan pada inflasi kota Manado sebagai ibu kota Provinsi yang merupakan pusat perdagangan dan jasa dan salah satu dari 48 kota yang dijadikan dasar pengukur tingkat inflasi di Indonesia. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, Jumlah bangunan ber IMB di kabupaten saat ini sebesar 624 bangunan dari 49.953 keseluruhan jumlah di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian rasio jumlah bangunan ber IMB per satuan bangunan adalah sebesar 0,0125 persen. Hal ini berarti masing kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB 18.

No 1

1

Sasaran 18 Sasaran Strategis RPJMD 2 Terwujudnya Pelestarian Budaya Mapalus

Indikator Kinerja 3 Jumlah Grup Yang Aktif Menyajikan Budaya Lokal


Target

Realisasi

4

5

12 Grup

67 Grup

143


-

Jumlah Grup Yang Mengikuti Kegiatan Seni Budaya Skala Regional, Nasional dan Internasional

2 Grup

1 Grup

Jumlah Event Seni Budaya Berskala Regional, Nasional dan Internasional

6 Kegiatan

6 Kegiatan

Jumlah - Budaya Terawat

15 Lokasi

14 Lokasi

Situs Yang

Indikator kinerja “Jumlah Grup Yang Aktif Menyajikan Budaya Lokal” pada tahun 2011-2013 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa grup seni budaya mengalami permasalahan internal, antara lain sulitnya mencari generasi muda yang memiliki komitmen untuk mengembangkan seni budaya daerah.

-

Indikator kinerja “Jumlah Grup Yang Mengikuti Kegiatan Seni Budaya Skala Regional, Nasional dan Internasional” pada tahun 2011-2014 tidak mengalami perubahan, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan yang disebabkan karena kegiatan Lomba Kolintang yang difasilitasi oleh Persatuan Insan Kolintang Indonesia (PINKAN) tidak dilaksanakan, sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara hanya melakukan 1 kali pengiriman grup kesenian, yaitu pada kegiatan budaya daerah “Paimpuluan Ne Tonsea” di Jakarta.

-

Indikator kinerja “Jumlah Event Seni Budaya Berskala Regional, Nasional dan Internasional” disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara. Pada tahun 2013 dan 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara mendapat alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.


144

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Indikator kinerja “Jumlah Situs Budaya Yang Terawat” pada tahun 2011-

-

2015 tidak mengalami perubahan.

Situs budaya yang dirawat secara

khusus diprioritaskan di 14 Lokasi yang tersebar pada 7 kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara. Indikator kinerja “Jumlah Pusat Informasi Pariwisata” baru

-

dapat

direalisasikan pada tahun 2015. Pada tahun 2011-2014 Pemerintah lebih memprioritaskan penataan kawasan pariwisata.

Pembangunan gedung

Pusat Informasi Pariwisata direalisasikan pada tahun terakhir periode RPJMD Tahun 2011-2015.

No. 1.

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Kegiatan

2

2

100

1

1

100

Eksemplar

200

200

100

220

220

100

Orang

20

20

100

6

5

83,33

Kegiatan

4

4

100

9

9

100

Jumlah Pelestarian Nilai Budaya

2.

Jumlah Buku Cerita Rakyat

3.

Jumlah Event Seni Budaya

4.

Jumlah Festival Budaya RATA-RATA


100

95,83

145


No 1

1



Target

Realisasi

4

5

3/100 = 0.30 %

0.30 %

3

Rasio siswa Terlaksananya yang mendapat pemberian beasiswa beasiswa - terhadap jumlah siswa kepada Siswa yang Berprestasi berprestasi

Tahun 2015 pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah menyalurkan bantuan studi bagi para siswa SD, SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu juga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan perhatian bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai anak di usia sekolah berupa beasiswa dan Bantuan sosial. 20.

No 1

1


Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara


Target

Realisasi

4

5

3 (tiga) Forum

3 (tiga) Forum

3

Jumlah Forum Pembauran, antar Etnis, golongan, suku dan umat beragama yang aktif setiap tahun


146

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Capaian sasaran Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga para peserta memahami dengan baik peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

didalam

kehidupan

bermasyarakat

teristimewa

karena

bangsa

Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku agama dan budaya yang berbeda satu sama lain, sehingga dengan adanya FPK ini semua elemen masyarakat dihimpun dalam satu wadah yang difasilitasi, Dengan dilaksanakannya kegiatan ini pemahaman, pola pikir dan pandangan yang sama serta mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai2 kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada nilai2 Pancasila, UUD 1945 , Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tujuan strategis Badan Kesatuan bangsa Dan Politik perlu ditetapkan Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat , sebagai berikut : 1. Persatuan dan Kesatuan. 2. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 3. Terciptanya Kerukunan antara Umat Beragama. 4. Terciptanya Pembauran Kebangsaan Dalam Masyarakat. 5. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat Badan Kesatuan bangsa Dan Politik telah menetapkan berbagai peraturan yang selaras dengan penanganan berbagai isu aktual, seperti persaingan usaha, penggunaan produk dalam negeri, penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah serta berbagai isu terkini yang ada dengan tetap memperhatikan berbagai kaidah-kaidah yang berlaku.

No 1 2 3 4 5

Indikator kinerja Terlaksananya Rakor Forum Mapalus Kamtibmas Terlaksananya Rakor Tim Terpadu Tercaipainya pendataan Orang Asing dan Tenaga Asing Terlaksananya Forum Kominda Terlaksananya Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Satuan (terukur)

Target

kali

2

2

100

kali

2

2

100

kali

1

1

100

kali

4

4

100

kali

4

-

0


Tahun 2014 Realisasi Persentasi

147

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

Tercapainya klerjasama Pemerintah Daerah dengan TNI ( Karya Bakti ) Terlaksananya Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama Peran Tokoh Agama dalam sukseanya pemilihan umum tahun 2014 Terlaksananya Peran Tokoh Agama dalam pembangunan kab minahasa utara Terlaksananya Festival, Lomba dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya kesadaran Masyarakat berpolitik Terlaksananya Diskusi Partai Politik Terlaksananya monitorin dan evaluasi Menanamkan Jiwa Kebangsaan Terlaksananya Rakor Forum Koordinasi Lembaga Swadaya masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Menanamkan Jiwa Kebangsaan Kebangsaan Kepada Masyarakat

kali

1

1

100

kali

2

2

100

kali

6

6

100

6

6

100

kali

2

1

50

kali

-

-

0

kali

1

1

100

tahun

1

1

100

kali

1

1

100

kali

2

2

100

kali

2

1

50

Sebagai organisasi pemerintah serta dihadapkan pada tingginya pengharapan masyarakat dan stakeholder agar terwujud suatu kesadaran dan parisipasi politik masyarakat yang transparan, kredibel dan efisien, maka Badan Kesatuan bangsa Dan Politik dituntut untuk selalu berkinerja tinggi dalam berbagai tugas dan peran yang diemban. Untuk mewujudkan kinerja tinggi tersebut tentunya dibutuhkan suatu organisasi yang sesuai dengan tuntutan dan pengharapan masyarakat.


148


21.

Sasaran 21

No


1

2

1

Terlaksanannya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel


Target

Realisasi

4

5

20 %

20 %

90 %

90 %

Prosentase SKPD/unit kerja yang tidak mempunyai temuan penyimpangan pengelolaan aset yang material

90 %

90 %

Prosentase SKPD yang penilaian - hasil LAKIPnya meningkat

60 %

60 %

Prosentase - /pengaduan ditangani

80 %

80 %

3 Prosentase rekomendasi tindaklanjut pemeriksaan - diselesaikan.

hasil yang

Prosentase SKPD/unit kerja yang tidak mempunyai temuan penyimpangan pengelolaan keuangan yang material

kasus yang


149

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun

2015,

Inspektorat

pengawasan/pemeriksaan

menargetkan

rutin/reguler

pada

untuk

SKPD

melaksanakan

sebanyak

2

kali,

Kecamatan 2 kali ditambah 1 kali lagi kepada SKPD dengan Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan sejumlah 52 LHP+10 LHP untuk SKPD dan 20 LHP untuk Kecamatan. Terealisasi sebagai berikut: Pelaksanaan pengawasan reguler I dan II SKPD dengan jumlah LHP adalah 25 LHP reguler I; 16 LHP reguler II. Total LHP berjumlah 41 LHP atau 66,13% dari 62 LHP yang direncanakan. 10 LHP yang direncanakan adalah pengawasan rutin kepada SKPD yang hanya dilaksanakan 1 kali dikarenakan adanya pemeriksaan rutin dari Inspektorat Provinsi Sulut. Pelaksanaan pengawasan reguler I dan II Kecamatan dengan jumlah LHP 282 LHP yang terdiri dari 20 LHP Kecamatan, dan 262 LHP Desa/Kelurahan. LHP Desa/Kelurahan baru di Tahun 2015 dibuat tersendiri sesuai ketentuan sehingga ada peningkatan jumlah LHP sebesar 1.310%. Pencapaian sasaran ini dianggap 83,06% (100+66, 13 / 2) Tahun 2014 telah dilaksanakan pengawasan/pemeriksaan reguler / rutin di unit kerja seluruh Kabupaten Minahasa Utara yaitu 2 (dua) kali pengawasan / pemeriksaan di Dinas / Badan / Kantor (selain Kantor Camat) dan BUMD dan 2 (dua) kali pengawasan / pemeriksaan di Kecamatan (Kantor Camat dan Desa). Pencapaian sasaran ini dinilai Berhasil karena target yang direncanakan sebanyak 20 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) di Kecamatan tercapai 20 LHP sedangkan Dinas / Badan / Kantor ditargetkan 48 LHP tercapai 58 LHP. Kedepan, diharapkan adanya peningkatan Sumber Daya di lingkungan Inspektorat yang menunjang pengawasan / pemeriksaan baik Sumber daya manusianya maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi.


150


Tahun

KETERANGAN

Target

2012

2013

2014

2015

4 kali SKPD

4 kali SKPD

2 kali SKPD

2 kali SKPD 52 LHP,

dan 3 kali

dan 3 kali

dan 2 kali

1 kali SKPD 10 LHP

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan dan 2 kali Kecamatan 20 LHP

1 kali SKPD

2 kali SKPD

2 kali SKPD

2 kali SKPD 41 LHP

dan 2 kali

dan 2 kali

dan 2 kali

dan 2 kali kecamatan

kecamatan

kecamatan

kecamatan

282 LHP

Realisasi

Mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan – temuan hasil pemeriksaan. Untuk mencapai sasaran ini, Inspektorat telah melaksanakan kegiatankegiatan berupa : 1.

Monitoring tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan.

2.

Rekonsiliasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI.

3.

Rapat-rapat pembahasan temuan hasil pemeriksaan. Hasil yang dicapai atau realisasi pencapaian target sesuai yang

direncanakan adalah Direncanakan

untuk

temuan

Inspektorat

ditindaklanjuti

100

rekomendasi tapi pada kenyataannya belum ada yang menindaklanjuti sedangkan untuk temuan BPK RI, direncanakan untuk temuan BPK RI ditindaklanjuti

50

rekomendasi

pada

realisasi

pelaksanaannya

ditindaklanjuti sebanyak 246 rekomendasi dari 659 rekomendasi atau 37,32% dibandingkan pada tahun 2014 dari 611 rekomendasi ditindaklanjuti sebanyak 84 rekomendasi atau 13,75%. Dengan demikian, tindak lanjut untuk tahun 2015 naik 162 rekomendasi atau 18,75%. Direncanakan temuan Inspektorat ditindaklanjuti 100 rekomendasi dan 10% kerugian tetapi pada kenyataannya belum ada yang ditindaklanjuti. Tahun 2014 di SKPD terdapat sejumlah 216 rekomendasi dan indikasi kerugian sebesar Rp 694.885.034.99, Tahun 2015 sejumlah 121 rekomendasi dan indikasi kerugian sejumlah Rp 390.034.652.12. Sedangkan untuk temuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

151

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara hasil pengawasan/ pemeriksaan di Kecamatan dan Desa tidak ada tindak lanjut. Pada Tahun 2014 Kecamatan

terdapat sejumlah 192 rekomendasi

dan indikasi kerugian sebesar Rp 178.800.064,00; Tahun 2015 sejumlah 593 rekomendasi dan indikasi kerugian sejumlah Rp 879.038.800,00 Dengan demikian, sasaran yang diharapkan untuk BPK RI tercapai tetapi untuk Tindak lanjut dan rekomendasi Inspektorat tidak tercapai atau dapat dikata hanya 50% pencapaian mengingat merupakan tugas dan fungsi prioritas adalah temuan hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat. Faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : (1)

Kurangnya sumber daya aparatur di Inspektorat dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas intern dan sebagai aparatur pelaksana administrasi dan tugas lainnya. Tidak dilaksanakannya kegiatan – kegiatan tindak lanjut temuan hasil

(2)

pengawasan sehingga menghambat pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut. KETERANGAN Target

Realisasi

Tahun 2012

2013

2014

2015

50 rekom

100 rekom

100 rekom

100 rekom

30 rekom

40 rekom

50 rekom

50 rekom

10%

10%

10%

10%

15%

15%

15%

15%

Perubahan

- rekom

- rekom

- 0 rekom

Renstra

- rekom

- rekom

- 162 rekom

0%

…%

0%

4,63%

11,54%

18,75%

Menindaklanjuti kasus dan pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran ini adalah

penanganan

–

penanganan

terhadap

pengaduan

masyarakat

berdasarkan laporan tertulis dan di media cetak. Pada Tahun 2015 terdapat 5 Laporan

Pengaduan

Masyarakat

yang

masuk


ke

Inspektorat

tetapi 152

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus hanya 1 (satu) kasus. Banyaknya kegiatan tambahan dalam pengawasan/pemeriksaan sehingga 4 (empat) pengaduan terabaikan. Diantaranya kegiatan pengawasan barang milik daerah di SKPD se Kabupaten Minahasa Utara, pendampingan pemeriksaan dengan

Kejaksaan

RI,

Pendampingan

pemeriksaan

dengan

BPK

RI,

Rekonsiliasi temuan dengan BPK RI, Rapat koordinasi dengan Provinsi, Pemeriksaan secara tersendiri di UPTD Dinas Dikpora se Kabupaten Minahasa

Utara,

pemeriksaan

khusus

lainnya

berdasarkan

perintah

pimpinan, diantara 5 laporan pengaduan, 2 diantaranya adalah wilayah kewenangan

Pemda

Provinsi

(PNPM)

dan

kegiatan

lainnya,

sehingga

pencapaian sasaran ini hanya 20%. Untuk tahun 2014, penanganan pengaduan masyarakat ditargetkan 80%

tertangani

berdasarkan

jumlah

pengaduan

yang

masuk

untuk

dilaksanakan pemeriksaan, dimana jumlah pengaduan masyarakat yang masuk selama tahun 2014 adalah sejumlah 6 pengaduan dan tertangani sejumlah 1 temuan atau 16,67%. Hal ini disebabkan dengan kurangnya sumber daya aparatur di Inspektorat ditambah dengan kegiatan pemeriksaan BPK RI di Pemerintah Dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : KETERANGAN Target Realisasi

Tahun 2012

2013

2014

2015

5 diubah 80%

80%

80%

80%

4 Laporan / 80%

88,88%

16,67%

20%


153

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pencapaian Kinerja Tahun 2012 s.d. Tahun 2015 sesuai Renstra No.

Indikator Kinerja

Sat.

1. Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan pemeriksaan reguler. Kali  SKPD Kali  Kecamatan 2. Meningkatnya Kali penerapan SPIP dan laporan Reviu 3. Tersedianya data % inventarisasi temuan dalam bentuk rekapitulasi 4. Peningkatan jumlah tindak lanjut dari Rekom Inspektorat, dan Rekom BPK RI Persentase penyelsaian tindak lanjut temuan : % Inspektorat % BPK RI 5. Terlaksananya kegiatan Kali koordinasi monitoring dan evaluasi 6. Persentase jumlah % kasus pengaduan yang ditangani di tingkat SKPD, Kecamatan dan pengaduan

2012

2013

2014

2015

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

2 2 1 1

1 2 1 1

50 100 100 100

2 2 1 1

1 2 1 1

50 100 100 100

2 2 1 1

1 2 1 1

50 100 100 100

2+1 2 1 1

2 2 1 1

83,06 100 100 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 30

-

-

50 30

-

-

50 30

-

-

100 50

0 162

0 100

10 15

-

-

10 15

-

-

10 15

-

-

10 15

18,75

0 100

4

4

100

4

4

100

4

4

100

8

13

100

80

4/80%

100

80

4/80%

100

80

4/80%

100

80

20

25


154

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 7. Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan 8. Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang teknis pengawasan 9. Tersedianya sarana Informasi pengawasan berbasis teknologi. 10. Terlaksananya kegiatan reviu LKPD, Reviu RKA dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

Orang / Kegiatan

4

4

100

4

4

100

4

4

100

10

39

100

Orang / Kegiatan

4

4

100

4

4

100

4

4

100

-

-

-

Set / System

-

-

-

-

-

-

1

1

100

-

-

-

Kali/ Laporan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

100


155


No 1

1


Terlaksananya optimalisasi sektor pembangunan

Indikator Kinerja (outcome) 3 Prresentase Pendapatan Pajak dan - Retribusi Daerah terhadap total pendapatan

Target

Realisasi

4

5

15 %

15 %

Dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 2 Kegiatan yang dapat mendukung Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara yakni Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Daerah untuk Tahun 2015 untuk Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD adalah Jumlah Wajib Pajak. Pada Tahun 2015, Jumlah Wajib Pajak yang ditargetkan untuk dicapai pada akhir tahun adalah sebanyak 65.000 wajib pajak. Melihat hasil yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, pada Tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah boleh dikatakan berhasil dalam mencapai target kinerja utamanya dikarenakan jumlah wajib pajak yang telah terdata dan menjadi wajib pajak daerah secara keseluruhan berjumlah 66.462 orang wajib pajak. Dimana komposisinya berupa : Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 63.004 wajib pajak, pajak BPHTB sebanyak 444 wajib pajak / transaksi, pajak hotel sebanyak 20 wajib pajak, pajak rumah kost sebanyak 70 wajib pajak, pajak restoran / rumah makan sebanyak 199 wajib pajak, pajak catering sebanyak 64 wajib pajak, pajak hiburan adalah 5 wajib pajak, pajak Sarang Burung Walet sebanyak 87 wajib pajak, pajak air


156

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tanah sebanyak 58 wajib pajak, pajak mineral bukan logam dan batuan sebanyak 8 wajib pajak, dan pajak penerangan jalan sebanyak 2 wajib pajak. (Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Periode 2011-2015). Selain pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan IKU, Dinas Pendapatan Daerah juga mencapai realisasi target Pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp. 25.233.360.409,- yaitu sebesar 110,07 % dari target di APBD Perubahan 2015 sebesar Rp. 22.925.000.000,-. Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015 disajikan melalui tabel berikut : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan BPHTB PBB Perdesaan dan Perkotaan TOTAL

Target

Realisasi

Persentasi

1.681.078.927 3.715.576.505 216.030.186 107.724.969 6.000.000.000 1.324.589.413 30.000.000 1.000.000.000

1.682.057.509 4.049.006.917 216.388.217 127.284.701 6.865.181.048 1.819.534.003 25.339.000 1.018.062.400

100,06 % 108,97 % 100,17 % 118,16 % 114,42 % 137,37 % 84,46 % 101,81 %

4.000.000.000 4.850.000.000

4.538.850.299 4.891.656.315

113,47% 100,86%

22.925.000.000

25.233.360.409

110,07 %


157

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara selama Tahun 2014 dan 2015 disajikan melalui tabel berikut : EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN MINAHASA UTARA PERIODE 2011-2015

Target pada Akhir RPJMD (Thn 2015)

Bidang Urusan Pemerint ahan dan program Prioritas Pembang unan

Indikat or Kinerj a Progra m (outco me)

1

2

3

4

5

jumlah wajib pajak

127 ,00 0

waji b paja k

4,761,5 57,349

TARGET RPJMD PADA SETIAP TAHUN RKPD 201 1

K

Satu an

201 2

201 3

2014

CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD

2015

201 1

201 2

2013

2014

2015

Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan

Rp. R p

K 6

R p

K 7

R p

K

K

8

Rp.

K

9

Rp. 10

K

R p .

11

K

R p

12

K

Rp

K

13

Rp. 14

K

Rp.

K

Rp.

15

16

17

18

66,4 62

2,222,328,839

130, 258

4,450,622,964

URUSAN WAJIB Program Peningk atan dan pengem bangan pengelol aan keuanga n daerah Intensifi kasi dan Ekstensif ikasi Sumbersumber

62, 00 0

3,016,8 92,075


65, 00 0

2,769,1 07,264

63, 79 6

158

2,228,294 ,125

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pendapat an Asli Daerah

Sosialisa si Pendapat an Daerah

Penyusu nan Rancang an Peratura n Daerah Tentang Pajak Daerah Progr am Rutin

jumlah wajib pajak yang menda patkan sosiali sasi tentan g Pajak Daerah Jumla h RanPer da Pajak Daerah yang direvis i

300

Org

423,10 0,000

30 0

423,10 0,000

2

dok ume n

122,92 0,450

1

212,10 0,000

5,255,7 34,637


1

45,852, 700

39 4

411,076,5 25

0

0

394

411,076,525

1

79,438,50 0

1

45,452,700

2

124,891,200

4,223,0 40,036

5,255,734 ,637

159

3,813,761,301

9,069,495,938

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Melalui Tabel Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Periode 2011-2015 diatas, kita dapat melihat bahwa Target yang ditetapkan di akhir periode RPJMD adalah 127.000 wajib pajak, 300 orang

yang

mendapatkan

sosialisasi

perpajakan,

dan

2

dokumen

Rancangan/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Pada akhir periode, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara berhasil mendata 130.258 wajib pajak, 394 orang yang mendapatkan sosialisasi tentang pajak daerah, 1 dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, dan 1 dokumen Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Meskipun dalam segi penyerapan anggaran, Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan efisiensi, namun dari segi pencapaian Kinerja Utama, Dinas Pendapatan Daerah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun selama Tahun 2014 s/d 2015 ini Dinas Pendapatan Daerah selalu berhasil mencapai target Pajak Daerah yang ditetapkan, namun masih ada faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Dinas Pendapatan Daerah di lapangan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah antara lain :  Kesadaran Wajib Pajak masih kurang sehingga masih banyak yang belum menggunakan bill pajak dan belum akurat membuat Laporan.  Belum memiliki regulasi untuk metode Penetapan bagi lapak-lapak di pinggir jalan.  Kurangnya personel yang memiliki SDM yang memadai.  Database yang belum lengkap.  Penindakan dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pajak masih lemah.  Pengelolaan Pajak Air tanah dan Mineral Bukan Logam dan Batuan belum efektif, karena masih melibatkan SKPD lain dalam menghitung kewajiban pajaknya.  Kurangnya Sosialisasi kepada wajib pajak yang mengakibatkan kurangnya pemahaman akan ketentuan perpajakan daerah.  Masih banyak usaha yang belum memiliki perijinan sehingga menghambat penagihan pajak daerah


160


No 1

1



2

3

Target

Realisasi

4

5

Meningkatnya Persentase kualitas aparatur yang aparatur melalui Tugas Belajar : memiliki pendidikan - pembinaan dan S2 = 22 Org S3 = 6 Org pengembangan formal, karir sesuai struktural dan kebutuhan fungsional Prosentase peserta ujian dinas yang lulus Prosentase

100 %

Diklat : pejabat - Pim II = 6 Org structural yang - Pim III = 6 Org mengikuti diklat - Pim IV= 40 Org PIM IV, III,II

Tugas Belajar : S2 = 3 Org S3 = 2 Org

100 %

Diklat : - Pim II = 3 Org - Pim III = 2 Org - Pim IV= 30 Org

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukan. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat maka dibutuhkan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dan berkualitas. Oleh karena itu, untuk menjawab permintaan masyarakat maka perlu adanya peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional maupun struktural. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di dalam hal memberikan bantuan studi/beasiswa bagi pegawai dan masyarakat yang berprestasi diberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara lewat bantua n sosial untuk menyalurkan bantuan studi kepada masyarakat yang ingin melanjutkan studi Strata 2 dan

Pegawai Negeri Sipil yang ingin


161

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengambil Tugas Belajar. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga masih bekerja sama dengan pihak swasta memberikan peluang bagi setiap PNS dan masyarakat untuk mendapatkan beasiswa S1, S2 dan S3. 24.

No 1

1



Target

Realisasi

4

5

40 UKM

45 UKM

Persentase Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan

95 %

100 %

Persentase kelurahan yang - menerapkan administrasi pemerintahan secara benar.

124 Desa/Kelurah an

131 Desa/Keluraha n

3

Terlaksananya peran swasta Rata-rata jumlah dalam rangka - kelompok binaan pengembangan LPM usaha kecil menegah

Untuk capaian kinerja terwujudnya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa diukur dari jumlah BUMDes yang terbentuk dan jumlah desa yang sudah ada perdes BUMDes tercapai 74%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 75 BUMDes tercapai 55 BUMDes. Selain itu untuk capaian kinerja ini dapat diukur juga dari 2 (dua) indikator lain yaitu indikator jumlah pelaku usaha ekonomi yang dilatih tercapai 100% dari target 45 UKM, ditargetkan 45 UKM tercapai


162

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 45 UKM dan indikator jumlah wirausaha desa yang ada ditargetkan 70 orang terealisasi 50 orang. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk tahun 2015 tercapai 74%, sedangkan tahun 2014 tercapai 70% Untuk

realisasi kinerja sampai dengan

tahun

2015

apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis BPM-PD telah tercapai 84%, ini berarti terget yang telah ditetapkan hampir tercapai yaitu sebesar 85%. Penyebab

tercapainya

capaian

dianalisis lebih lanjut sesungguhnya

kinerja

Tahun

2015,

apabila

disebabkan oleh bertambahnya

wawasan para Hukum Tua, Sekdes yang ada di desa dengan capaian 74%, dibandingkan pada tahun 2014 capaian 70% . Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelatihan-pelatihan

yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten untuk menambah wawasan para Hukum Tua, Sekdes yang ada di desa kabupaten Minahasa Utara , sehingga meningkatkan kualitas para Hukum Tua, Sekdes yang ada guna peningkatan PAD Desa yang semuanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes yang didalamnya terdapat pelaku-pelaku usaha ekonomi mikro, namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakasa masyarakat pada

potensi

yang

dapat

dikembangkan

dengan

didasarkan

menggunakan

sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan TTG dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja terwujudnya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa

diukur dari

jumlah jenis-jenis TTG Desa tercapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 55 jenis produk tercapai 55 jenis produk. Selain itu untuk capaian kinerja ini dapat diukur juga dari


indikator lain yaitu

163

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara indikator jumlah desa yang difasilitasi dalam pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan tercapai 100% dari target 70 desa. Penyebab tercapainya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya wawasan


para Hukum Tua/Lurah

yang ada di desa/kel bersama

masyarakat dengan capaian 100%, sama dengan tahun 2014 capaian juga 100% . Hal ini disebabkan oleh adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk menambah wawasan masyarakat yang ada di desa/kel kabupaten Minahasa Utara , sehingga meningkatkan kualitas masyarakat yang ada guna

mendukung

peningkatan

pembangunan

di

desa

serta

memberdayakan kearifan lokal dibutuhkan teknologi tepat guna. Dengan adanya TTG, masyarakat dapat mengelola hasil usaha atau kegiatan dengan kualitas yang memiliki daya saing di pasaran. Begitu juga dengan pemanfaatan lahan dan pesisir desa, masyarakat semakin disadarkan untuk memanfaatkannya dengan baik dan menjaganya agar tidak menimbulkan permasalahan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat itu sendiri serta pada daratan disekitar pantai. Penyebab

peningkatan

capaian

dianalisis lebih lanjut sesungguhnya

kinerja

Tahun

2015,

apabila


wawasan para Hukum Tua/Lurah, Sekdes/Seklur dan BPD yang ada di desa/kel dengan capaian 97%, dibandingkan pada tahun 2014 capaian 96% . Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelatihan-pelatihan yang diberikan

untuk

menambah

wawasan

para

Hukum

Tua/Lurah,

Sekdes/Seklur dan BPD yang ada di desa/kel kabupaten Minahasa Utara , sehingga meningkatkan kualitas para Hukum Tua/Lurah, Sekdes/Seklur dan BPD yang ada.

Capaian 73% Jumlah Desa/Kelurahan yang telah

mengisi pendataan dan pengolahan

profil ddesa/kel dan tingkat

perkembangan desa melalui pendataan, Pelatihan dan Bimtek karena pendataan

Profil

Desa/Kelurahan

sudah

dilaksanakan

di

131

Desa/Kelurahan walaupun belum semua data akurat, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan aparat desa yang mengikuti pelatihan berbeda di tiap desa. Hasil yang dicapai setelah mengikuti pelatihan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

164

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pengisian profil

berbasis online sampai bulan Desember 2015 untuk

Data Dasar Keluarga (DDK) sudah sebanyak 28.676 KK yang diinput, dibandingkan dengan tahun yang lalu baru 22.717 Kepala Keluarga yang diinput, jumlah anggota keluarga sebanyak 50.725 yang diinput. Kendala yang dihadapi dalam pengisian data profil desa/kelurahan berbasis online yaitu kurangnya SDM petugas lapangan dalam hal ini perangkat desa dan fasilitas yang tidak memadai dalam hal ini jaringan internet kecamatan dari Dinas Perhubungan dan Kominfo ke Kecamatan yang tidak terjangkau oleh desa. Untuk tipologi desa berdasarkan data potensi dan perkembangan desa terdiri atas :

2.

Pesisir/nelay an Peladangan

3.

Kehutanan

1.

4.

56 desa 40 desa

5. 6.

10 desa

Perindustrian / Jasa

7.

Persawahan

9 desa 1 desa

Perkebunan Tidak terdefinisi (tidak mengisi data potensi dan tingkat perkembangan desa)

3 desa

11 desa

Berdasarkan Klasifikasi Desa terdiri atas : Desa Swadaya

: 121 desa

Desa Swakarya

:

3 desa

Desa Swasembada

:

1 desa

Desa Swadaya adalah desa yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Desa Swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah lain. Desa

Swasembada

adalah

desa

yang

lebih

maju

dan

mampu

mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Kabupaten Minahasa Utara telah menjadi tuan rumah kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional yang dirangkaian dengan Hari Kesatuan Gerak PKK .


165

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Untuk Tingkat Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan di Kantor Bupati Minahasa Utara. Pengentasan Kemiskinan difasilitasi melalui kegiatan-kegiatan dan PNPM-Generasi Sehat Cerdas melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Pelaku PNPM-MPd yang dilaksanakan di 5 Kecamatan dalam bentuk pelatihan dengan peserta Hukum Tua, BKAD, Unsur TPK dan Unsur Pengurus TPK yang ada di 5 Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara di 82 desa karena PNPM-GSC hanya mencakup desa sedangkan kelurahan masuk dalam P2KP. Selain itu ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM-GSC di desa-desa serta

rapat dan koordinasi di Provinsi dan di Ditjen Bina

Pemdes serta Kemendes Jakarta. Pada tahun 2015 Kabupaten Minahasa Utara untuk dana APBN melalui DIPA No. SP DIPA-067.03.5.35026/2015 Revisi

01

tanggal

29

Juni

2015

mendapatkan

pagu

dana

Rp.

4.079.734.000,- yang terdiri dari Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat (PNPM- GSC). Dana ini 95 % merupakan dana Bantuan Sosial sedangkan sisanya administrasi kegiatan dimana semua sudah disalurkan ke UPK Kecamatan dan terealisasi 100%. Realisasi dana APBN BPM-PD Tahun 2015 baru terealisasi pada bulan Agustus 2015 karena perubahan nomenklatur dari Kemendagri ke Kementerian Desa dan PDT. Adapun Tabel DIPA PNPM-GSC Tahun 2015 sbb : No.

Uraian

1. 2.

NO. LOAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI/PHLN RUPIAH MURNI TOTAL

3. 4.

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Prosentase Pencapaia n (%)

TF. 014769 3.857.450.000

3.857.450.000

100

222.284.000 4.079.734.000

181.775.622 4.039.225.622

81.78 99,01

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja APBN BPM-PD Tahun 2015 realisasi 99,01%. Dana PHLN yang digunakan untuk belanja bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk uang pada kegiatan PNPM GSC yaitu bidang Pendidikan dan Kesehatan realisasi 100%, sedangkan untuk Rupiah Murni yang digunakan untuk menunjang kegiatan PNPM GSC


166

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara realisasi 81,78% ini dikarenakan di RKA-KL tertata 9 bulan tapi yang terealisasi hanya 7 bulan dikarenakan DIPA Revisi keluar bulan Juni sehingga semua dihitung mulai bulan Juni.

25.


No 1 1


2

Target

Realisasi

4

5

1 Unit

1 Unit

3

Terlaksanannya sistem informasi online

-

Terbangunnya E- Government

Pada akhir tahun 2015 dengan bekerja sama dengan Kementerian PAN dan

RB,

BAPPELITBANG

Kabupaten

Minahasa

Utara

telah

berhasil

mengembangkan dan mengimplementasikan E-SAKIP yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. E-PERFORMANCE adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pemantauan

(E-SAKIP) dan

yang

bertujuan

pengendalian

kinerja

untuk

memudahkan

dalam

rangka

proses

meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja unit kerja. APLIKASI ini menampilkan proses perencanaan

kinerja,

penganggaran

kinerja,

keterkaitan

kegiatan/sub

kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.


167


26.

No 1

1



Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk Nilai Tukar menunjang Petani (Ntp) dalam kegiatan perekonomian daerah

Target

Realisasi

4

5

1%

1%

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petaniterhadap indeks harga yang dibayar oleh petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biayaproduksi. Rata-Rata Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Utara baik Indeks yang Diterima Petani (IT) maupun Indeks yang Dibayar Petani (IB) mengalami peningkatan, namun karena kenaikan IT lebih besar dibandingkan kenaikan IB, maka terjadi peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

168

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara rata-rata NTP. Adapun kenaikan IB terutama datang dari naiknya harga bahan makanan dan makanan jadi (untuk kelompok konsumsi rumah tangga),serta harga penambahan barang modal dan obat-obatan serta pupuk (untuk kelompok biaya produksi dan penambahan barang modal). Berdasarkan analisis capaian Kinerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan tahun 2015,dapat disimpulkan Berhasil dalam mewujudkan misi yang diemban, yaitu : 1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumber daya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis guna menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan serta sebagai bahan baku industri. 2. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi serta mempunyai nilai tambah dan berdaya saing. 3. Menjadikan sumber daya manusia pertanian baik petani maupun petugas yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumber daya local untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. 4. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan dengan mengandalkan potensi agrowisata


169

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan target dan Capaian Kinerja Tahun 2015 Satuan No.

Indikator Kinerja

( terukur )

Tahun 2015 Target

Realisasi

Persentasi (%) realisasi/target x 100 %

1 Jumlah produksi komoditas perkebunan dan biofarmaka : - Kelapa : 51.883,62

Ton

51.883,62

45.388,648

87,48

- Pala : 207.44

Ton

207,44

180,94

87,22

- Cengkeh : 880,92

Ton

880,92

522,00

59,26

- Kakao : 101,13

Ton

101,13

119,19

117,86

- Jambu Mete : 55,70

Ton

55,70

16,05

28,82

- Aren : 245,72

Ton

245,72

224,99

91,56

- Jahe : 180,82

Ton

181,00

61,36

33,90

sejak tahun 2011 s/d 2015 Jumlah jalan produksi pertanian yang dibangun telah mencapai 131,229 km, artinya hampir memenuhi target yang ditentukan dalam dokumen Renstra sebesar 159,5 km. Sedangkan untuk Jumlah luas lahan sawah yang diirigasi, dianggap telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan jumlah 7047,20 ha karena telah melampaui target yang ditentukan 2.245 ha.

27.

No 1

2

Sasaran 27 Sasaran Indikator Kinerja Target Strategis (outcome) RPJMD 2 3 4 Terwujudnya Rasio Tahun 2015 Pelestarian, kerusakan 356.84 Ha Perlindungan kawasan hutan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan


Realisasi 5 100 %

170

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Rasio Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

100 % Tahun 2015 50.95

Penjelasan terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja utama Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut : 1. Indikator Bertambahnya kawasan hutan yang direboisasi/ direhabilitasi. Target Kinerja sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 100 %. Kegiatan reboisasi tahun 2015 tersebut dilaksanakan di kawasan hutan lindung gunung Wiau (Desa Pinilih dan desa Klabat Kecamatan Dimembe). Selain kegiatan reboisasi tersebut, dilaksanakan juga kegiatan rehabilitasi mangrove di pesisir kecamatan Likupang Timur dan Likupang Barat. Target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan pendampingan yang intensif dari Instansi Dinas Kehutanan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) pelaksana. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah keadaan cuaca/iklim yang tidak menentu sehingga mempengaruhi musim tanam. Dengan bertambahnya kawasan hutan yang direboisasi/ direhabilitasi, diharapkan dapat mengurangi kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 20 %. 2. Indikator : Jumlah lahan yang direhabilitasi. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2015 sebanyak 21 KTH dan samuanya telah terealisasi. dan penyediaan jumlah bibit/benih tanaman kehutanan sebanyak 135.200 anakan (Setara dengan penanaman seluas 4.500 Ha) mampu mendongkrak pencapaian target kinerja pada tahun 2015. Pada tahun 2012, Kabupaten Minahasa Utara menjadi pemenang I Lomba OBIT (Penanaman satu milyar pohon) Tingkat Propinsi Sulawesi Utara dan Pemenang III Tingkat Nasional yang penghargaannya diserahkan langsung oleh Bapak Presiden kepada Bupati Minahasa Utara. Dengan demikian dari pencapaian target kinerja tersebut di atas, maka diharapkan dapat mengurangi lahan kritis sampai 15 %. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

171

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 3. Indikator : Menurunnya kasus illegal logging. Pencapaian target kinerja pada indikator ini dapat mengurangi kasus perambahan hutan/illegal logging hingga 40 %. Target ini dapat tercapai berkat indikator pendukung lainnya berupa peningkatan operasi/patroli pengamanan hutan, penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan dan

peningkatan

kendala/hambatan

SDM

tenaga

dalam

Polhut.

pencapaian

Sedangkan

target

yang

kinerja

menjadi

adalah

masih

kurangnya jumlah tenaga pengawas lapangan atau Polisi Kehutanan (Polhut).

Persentase No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Pencapaian (%)

1.

Bertambahnya kawasan

Ha

220 Ha

220 Ha

100

Ha

260 Ha

260 Ha

100

Kasus

9 Kasus

9 Kasus

100

Hutan yang direboisasi/ Direhabilitasi. 2.

Jumlah lahan yang direhabilitasi

3.

Menurunnya kasus illegal logging

Tabel Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2015 No 1.1.1

Sasaran Strategis

Indikator

Terlaksananya

Bertambahnya

reboisasi

kawasan

hutan

kawasan

Hutan

Rencana

Realisasi

Capaian (%)

200 Ha

200 Ha

100

250 Ha

250 Ha

100

20 Ha

20 Ha

100

yang

direboisasi Meningkatnya pemeliharaan

tanaman

reboisasi Bertambahnya rehabili-


172

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tasi hutan mangrove Meningkatnya

10 Ha

10 Ha

100

135.200

135.200

100

anakan

anakan

0 Ha

0 Ha

100

0 Unit

0 Unit

100

8 Kasus

8 Kasus

100

52 Kali

52 Kali

100

12 Kali

12 Kali

100

2 orang

2 orang

100

5 unit

5 unit

100

9 kasus

9 kasus

100

52 kali

52 Kali

125

pemeliharaan

tanaman

rehabilitasi mangrove 1.2.1

Terlaksananya

Jumlah

penghijauan lahan

tana-

bibit/benih

man kehutanan yang tersedia Jumlah

lahan

yang

direhabilitasi

(Hutan

Kota) 2.1.1

Terlindunginya

Terbentuknya Kebun

kawasan hutan

Bi-

dari

bit Rakyat (KBR)

kegiatan

perambahan/ illegal logging.

Menurunnya

kasus

illegal Logging Jumlah operasi rutin penagaman hutan 2.1.2

Tingkat

koordinasi

deTersedianya 2.2.1

sarana

ngan instansi terkait

prasarana Pengamanan hutan.

Meningkatnya

SDM

melaTerlindunginya

lui Diklat kehutanan

kawasan hutan dari

bahaya

kebakaran hutan

Jumlah sarpras yang tersedia

3.1.1 Menurunnya

kasus


173

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara keba3.2.1

karan hutan. Terlaksananya

Jumlah operasi rutin

pembangunan

pe-

HTR.

nanggulangan

10 KTH

10 KTH

100

52 Kali

52 kali

100

10 Kec.

10 Kec.

100

2 orang

2 orang

100

12 bulan

12 bulan

100

-

-

-

1 Keg.

1 Keg.

100

kebakaran Terlaksananya

hutan.

pengawasan dan

penertiban

Jumlah

KTH

peredaran ha-

yang

sil hutan.

mendapat

HTR

fasilitas

kredit 4.1.1 Meningkatnya pengawa4.1.2

san dan penertiban peredaran hasil hutan.

4.2.1 Meningkatnya

4.2.2

Tertatanya kawasan

pemaha-

hutan

man

Kota.

terha-

masyarakat

Penanggung

dap pengelolaan IHH Tersusunnya 4.2.3

Jawab UPT

Perda

Kementeria

tentang

Meningkatnya

Hutan Kota.

kapasitas

-

-

n -

SDM melalui Diklat Terlaksananya

Ke-

identifikasi

hutanan.

Batas

-

-

kawasan

hutan.

Tingkat penanganan Hutan kota.

Terlaksananya

tata

Jumlah

batas

ter-

Kawasan hutan.

susun

Perda

yang


174


Terlaksananya

Jumlah

rekonstruksi

identi-

Batas

fikasi batas kawasan

kawasan

hutan.

kegiatan

hutan. Jumlah kegiatan tata batas kawasan hutan. Jumlah

kegiatan

rekonstruksi batas kawasan hutan

28.

No 1

1



Target

Realisasi

4

5

Terwujudnya peningkatan Ratio kontribusi pemanfaatan sektor pertambangan Kawasan Pusat dalam PDRB Kegiatan Nasional

0.56 %

0.56 %

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

74.50 %

98,5 %

3

Kondisi perekonomian

daerah

dapat

digambarkan

dengan

nilai

pertambahan barang dan jasa di suatu daerah yang ditunjukkan dari perhitungan PDRB. Sementara itu pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan.Nilai PDRB Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

175

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara baik atas harga berlaku maupun harga konstan 2000, selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun., nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat senilai Rp 3,23 triliun dan atas harga konstan 2000 tercatat senilai Rp 1,55 triliun, atau tumbuh sebesar 7,01 persen. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan nilai tambah dari sembilan sektor ekonomi. Dilihat dari struktur ekonomi berdasarkan tiga sektor ekonomi utama yang terdiri dari sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan, dan penggalian, sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor bangunan) dan sektor tersier (sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa), sejak tahun 2009 ekonomi Minahasa Utara didominasi oleh sektor tersier dengan konstribusi rata-rata sekitar 34% dan sekarang mencapai 35%. Struktur Perekonomian menurut Kelompok Sektor PDRB 2008-2014

Sektor

2008

2009

2010

2011

2012

2013**

2014***

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Primer

34,86

33,95

34,23

32,87

31,73

31,18

30,80

Sekunder

31,05

31,62

31,44

32,18

32,56

31,88

31,98

Tersier

34,09

34,43

34,33

34,95

35,71

36,94

37,22

Sektor Pertambangan dan Penggalian, Nilai tambah untuk sektor pertambangan & penggalian atas harga berlaku tahun 2012 tercatat senilai Rp 292,14 miliar dan atas harga konstan 2000 tercatat senilai Rp 174,39 miliar. Peranan sektor ini terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku selama 5 tahun terakhir berkisar antara 9-11 persen. Kabupaten Minahasa Utara tidak terdapat sektor minyak bumi dan gas, sehingga nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian berasal dari nilai tambah sub sektor pertambangan bukan migas dan sub sektor penggalian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

176

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian adalah sub sektor penggalian, dengan sumbangan lebih dari 60 persen tiap tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Di tahun 2011, sebesar 70,29 persen dari nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian berasal dari sub sektor penggalian. Produk

Domestik Regional Bruto

indikator penting wilayah

untuk mengatahui

merupakan

salah

satu

kondisi ekonomi suatu daerah /

dalam suatu periode tertentu . Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) didefinisikan seluruh nilai usaha barang

(PDRB)

sebagai jumlah nilai tambah dalam sutu wilayah

dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh

atau merupakan jumlah

yang dihasilkan

oleh seluruh unit

nilai

ekonomi.

Penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung berdasarkan atas harga Konstan (ADHK) , kinerja sektor-sektor atas dasar konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Utara tidak terlepas

dari pertumbuhan kinerja sektor yang dominan, yakni sektor

pertanian, sektor bangunan, sektor perdagangan hotel/restauran dan sektor pertambangan.diikuti oleh sektor –sektor lainnya. PDRB Per Sektor Kabupaten Minahasa Utara ( dalam Jutaan Rupiah ) NO.

SEKTOR

1. 2.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TOTAL PDRB

HARGA BERLAKU

HARGA KONSTAN

774,179.67

408,060.06

356,849.43 273,727.00

200,755.55 93,672.41

22,966.14 859,591.80

9,983.50 398,968.67

448,313.27

214,971.78

336,810.46

96,990.11

62,396.81 492,258.28

40,729.77 191,429.17

3,627,092.86


KET

1,655,561.02

177

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Rasio

ketersediaan

daya listrik, Daya listrik yang terpasang di

Kabupaten Minahasa Utara sebesar 89,50 MW sedangkan jumlah kebutuhan daya listrik kabupaten sebesar

119,73 MW. Dengan

demikian

rasio

ketersediaan daya listrik Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,75 persen. Hal ini berarti masih perlunya penambahan daya listrik bagi masyarakat . 29. No 1

1



Target

Realisasi

4

5

4 Hari

3 Hari

75 %

91,1 %

17 Lokasi

15 Lokasi

3

Terlaksananya Rata-rata Pembangunan Tinggal Sarana dan - Wisatawan Prasarana Pariwisata -

Tingkat Hotel

Lama

Hunian

Jumlah Kawasan - Pariwisata Dalam Kondisi Baik

1. Indikator kinerja “Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan” pada tahun 20112013 mengalami peningkatan dari 2,9 hari menjadi 3,2 hari, namun pada tahun 2014 dan 2015 turun menjadi 3,1 hari. Hal ini disebabkan salah satu hotel berbintang yang ada di Kabupaten Minahasa Utara mengalami permasalahan internal, sehingga mempengaruhi manajemen perusahaan dalam menerima wisatawan yang akan menginap. 2. Indikator Kinerja “Tingkat Hunian Hotel” pada tahun 2011 sebesar 42 % mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 40 %. Hal ini disebabkan adanya isu kerusakan lingkungan di Kabupaten Minahasa Utara, dimana para wisatawan minat khusus yang ingin menikmati keindahan bawah laut di perairan Wori dan Likupang mengalihkan tujuan wisata ke destinasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

178

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara wisata yang lain. Pada tahun 2013-2015, isu tersebut perlahan-lahan dapat diredam

dengan

adanya

komitmen

Pemerintah

untuk

memajukan

kepariwisataan di Kabupaten Minahasa Utara. 3. Indikator kinerja “Jumlah Kawasan Pariwisata Dalam Kondisi Baik” pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini terlaksana karena komitmen Pemerintah untuk menaikkan alokasi anggaran dalam rangka menata kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara . Perbandingan jumlah Pembangunan Fasilitas Pariwisata” pada tahun 2013 ditetapkan sebanyak 13 Unit dan direalisasikan 100 %, sedangkan pada tahun 2014 ditetapkan sebanyak 18 Unit dengan realisasi sebanyak 23 Unit, yang terdiri dari : JUMLAH PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA TAHUN 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TAHUN 2014

Pembangunan Jalan Pedestrian di Objek

Pembangunan Gapura di Kompleks

Wisata Air Terjun Tunan Talawaan

Air Terjun Tunan Talawaan

Pembangunan Kios Kuliner di Objek Wisata


Air Terjun Tunan Talawaan

Waruga Sawangan

Pembangunan Area Utama Air Terjun di


Objek Wisata Air Terjun Tunan Talawaan

Waruga Airmadidi bawah

Pembangunan Jalan Pedestrian di Objek


Wisata Kaki Dian Airmadidi Atas

Kaki Dian

Pembangunan gazebo di Objek Wisata Kaki

Pembangunan Fasilitas MCK di

Dian Airmadidi Atas

Kompleks Kaki Dian

Pembangunan area parkir di Objek Wisata Kaki Dian Airmadidi Atas

Penataan halaman Parkir Kaki Dian

Pembangunan gedung serbaguna di Objek

Pengadaan Lampu Akses Jalan di

Wisata Kompleks Waruga Sawangan

Kompleks Kaki Dian

Pembangunan fasilitas MCK di Objek Wisata

Rehabilitasi instalasi lampu di

Pantai Surawaya Maen

Kompleks Kaki Dian

Pembangunan fasilitas MCK di Objek Wisata Pantai Pal Marinsouw


Pembangunan Gazebo di Pantai Pal

179

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 10 11 12 13

Pembangunan gazebo Paket A di Objek

Pengadaan jaringan air bersih di

Wisata Pantai Pal Marinsouw

Pantai Pal

Pembangunan gazebo Paket A di Objek Wisata Pantai Bahoi

Pembangunan Gazebo di Pantai Bahoi

Pembangunan gazebo Paket B di Objek

Pembangunan Gazebo di Pulau

Wisata Pantai Pal Marinsouw

Mantehage

Pembangunan gazebo Paket B di Objek Wisata Pantai Bahoi

14 15 16 17

Pengadaan papan penunjuk objek wisata Pembangunan jalan paving di Kompleks Waruga Airmadidi Bawah Pembangunan Gazebo di Desa Wisata Wori Pembangunan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang di Pantai Bahoi Pembangunan Pos wisata dan pintu masuk gunung Klabat di Airmadidi Pembangunan Konstruksi Pagar

18

Keliling di Kompleks Wisata Tumatenden

19 20 21 22 23


Pembangunan Pendopo di Desa Wisata Kema I Pembangunan Gazebo di Desa Wisata Kema I Pembangunan Fasilitas MCK di Pantai Pulisan Pengadaan Lampu Penerangan di Kompleks Waruga Sawangan Pengadaan Lampu Penerangan di Kompleks Waruga Airmadidi Bawah

180

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 30. No


1


2

Realisasi

4

5

4 Kelompok

4 Kelompok

3

Terlaksananya Jumlah Sistem Informasi Organisasi di dan Manajemen Bidang Kepariwisataan Kepariwisataan

Sasaran

Target

ini

dicapai

melalui

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata. Adapun realisasi Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu : -

Operasional

Website

Pariwisata

dengan

alamat

website

:

www.disbudpar.minutkab.go.id yang sudah dioperasionalkan . Indikator sasaran “Jumlah Grup Yang Mengikuti Kegiatan Seni Budaya Skala Regional, Nasional dan Internasional” dicapai melalui Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Dari target yang ditetapkan sebanyak 2 grup, jumlah grup yang mengikuti kegiatan seni budaya skala regional, nasional dan internasional sebanyak 1 grup, yaitu Grup Kesenian Ikatan Duta Wisata Minahasa Utara yang menampilkan Atraksi Musik Kolintang dan Tari Tetengkoren pada Acara Paimpuluan Ne Tonsea di Jakarta.


181


No 1

1



Target

Realisasi

4

5

21.421 orang

23.389 orang

3

Terlaksananny Jumlah a Promosi Kunjungan Potensi - Wisatawan Pariwisata secara On Line.

Indikator kinerja “Jumlah Kunjungan Wisatawan” pada tahun 20112015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pelaksanaan promosi pariwisata yang dilaksanakan di luar daerah, serta adanya informasi yang memadai melalui website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara. Indikator kinerja “Jumlah Pusat Informasi Pariwisata” baru dapat direalisasikan pada tahun 2015.

Pada tahun 2011-2014 Pemerintah lebih

memprioritaskan penataan kawasan pariwisata. Pembangunan gedung Pusat Informasi Pariwisata direalisasikan pada tahun terakhir periode RPJMD Tahun 2011-2015. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja No. 1.

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Tahun

1

1

100

1

1

100

Paket

-

-

-

15

11

73,33

kegiatan

3

3

100

6

6

100

kegiatan

11

10

90,91

14

13

92,86

Jumlah Operasional Website

2.

Jumlah Media Promosi

3.

Jumlah event pariwisata

4.

Jumlah promosi wisata

Nilai Rata-rata


72,73

91,55

182


No


1

1


2

Target

Realisasi

4

5

4 unit

4 unit

3

Terwujudnya Jumlah Usaha Pengembangan Pariwisata Yang Potensi Wilayah - Memiliki Tanda Kepulauan Daftar Usaha Managabata Pariwisata

Indikator kinerja “Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan dan Pesisir” mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2015 karena adanya pengalokasian anggaran secara memadai yang memungkinkan terealisasinya Program Pengembangan Kemitraan. “Terwujudnya Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan Managabata” Sasaran ini dikategorikan Berhasil, yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran “Terwujudnya Pengembangan Potensi Wilayah

Kepulauan Managabata” diukur dari capaian indikator Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan dan Pesisir yang digambarkan dalam tabel berikut :

No. 1.

Indikator Sasaran Jumlah Kegiatan Pengembangan

Satuan Kegiatan

Tahun 2015 Target Realisasi 5

5

% 100

Potensi Wilayah Kepulauan dan Pesisir Nilai Rata-rata

100

Indikator sasaran Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan dan Pesisir direalisasikan 5 kegiatan dari target 5 kegiatan atau mencapai 100 % melalui Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

183

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Adapun Kegiatan Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan dan Pesisir pada tahun 2015, yaitu : 1) Pembentukan Organisasi Kepariwisataan 2) Lomba Foto Wisata 3) Lomba Cipta Lagu Kreatif 4) Lomba Desa Wisata 5) Lomba Kelompok Sadar Wisata 33.

No 1

5




Target

Realisasi

4

5

2 Unit

2 Unit

85 %

96.30 %

Jumlah dan Jenis sarana budidaya dan armada tangkap ikan

Persentase sentra produksi - perikanan yang memiliki fasilitas pengolahan


184

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis Meningkatny a produksi perikanan tangkap

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaia n (%)

Capaian Tahun 2014 (%)

Bertambahnya produksi perikanan tangkap (ton) Bertambahnya Jumlah Kelompok nelayan binaan perikanan tangkap Bertambahnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama perikanan tangkap Bertambahnya Pendapatan Ratarata Nelayan (Rp/bln/org)

17,429.68

17.652,03

101.28

101.88

Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2015) (%) 103.16

180

54

30

141.88

99.81

34

4.00

11.76

106.25

80.43

1,300,000

1,400,000

107.69

100

101.92

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Utara Tahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk indicator kinerja bertambahnya produksi perikanan tangkap tercapai 101.28 % sudah melebih target produksi yaitu 17.429,68 Ton. Rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 sesungguhnya mengalami penurunan karena capaian target Tahun 2014 yaitu 101.88 %. Dengan demikian capaian terhadap target akhir Renstra Tahun 2015 setelah dirata-ratakan selama 5 Tahun yaitu sebesar 103.16 %. Pengunaan sumber daya keuangan untuk capaian sasaran adalah sebesar Rp. 1.918.932.500,- atau hanya 41.55 % penggunaan dana dari Total pagu sebesar Rp. 4.617.995.247,- hal ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang cukup besar yaitu melebihi 50 % dari Pagu dana yang ditentukan.


185

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Keberhasilan pencapaian sasaran

sesungguhnya tidak terlepas dari

dilaksanakannya dengan baik program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatannya yaitu Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatny a mutu produksi olahan

Bertambahnya volume ikan yang diolah (Ton) Bertambahnya jumlah Kelompok Pengolah Produk Perikanan (Ton) Bertambahnya pendapatan pengolah ikan (rp/bln/org)

Realisasi

Capaia n (%)

Capaian Tahun Sebelumnya (%)

198

165.81

83.74

100.90

Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2015) (%) 97.59

27

26

96.30

109.09

105.29

2.900.000

2.689.000

92.72

117.39

115.03

4

3

75

150

81.25

Target

Bertambahnya jumlah UPI bersertifikat SKP (Unit)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatny a sarana prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Jumlah pulau – pulau kecil yang di kelola

Secara

umum

Target

capaian

Realisasi

6

sebagian

6

besar

Capaia n (%)

Capaian Tahun Sebelumnya (%)

100%

100%

indikator

pada

Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2015) (%) 100%

sasaran

meningkatnya sarana prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Minahasa utara dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola diukur dari indikator persentase


186

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pemenuhan sarana dan prasarana yang dikelola untuk pemenuhannya pulau kecil yang berpenghuni di Minahasa Utara. Sesuai target yaitu 6 pulau kecil yang berpenghuni di Minahasa Utara dan kesemuanya dapat terpenuhi secara 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kegiatan antara lain adalah : 1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir. 2. Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana. Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Baik Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : 1. Produksi perikanan tangkap sebesar 101.28 % 2. Produksi perikanan budiaya sebesar 82.56 % 3. Rata-rata konsumsi ikan perkapita sebesar 94.18 % 4. Mutu Produksi olahan sebesar 83.74 % 5. Pemasaran hasil perikanan sebesar 86.87 % 6. Perairan Minahasa Utara yang bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP 100 % 7.Pulau-pulau kecil yang dikelola 100 % Adapun permasalahan utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa

Utara

yang

harus

diselesaikan

dalam

rangka

memberikan

pelayanan di bidang kelautan dan perikanan di Minahasa utara, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut : 1)

Minimnya akses permodalan bagi masyarakat pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar sumberdaya perikanan;

2)

Biaya produksi yang masih tinggi;

3)

Pendidikan formal masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang masih rendah;


187

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara di masa mendatang antara lain : 1.

Meningkatkan

penguatan

modal

usaha

kelompok

nelayan

dan

pembinaan ikan, baik berasal dari pemerintah maupun pihak lain yang secara langsung/ tidak langsung terlibat dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. 2.

Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok dengan dilengkapi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang memadai dan efisien. Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014

NO. 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya produksi perikanan tangkap

INDIKATOR KINERJA 1. 2.

3.

3. 2

Meningkatnya produksi perikanan budidaya

1. 2.

3 4

Meningkatnya ratarata konsumsi ikan per kapita Meningkatnyamutu produksi olahan

3 bertambahnya Produksi perikanan tangkap (ton) bertambahnya Jumlah Kelompok nelayan binaan perikanan tangkap bertambahnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama perikanan tangkap bertambahnya Pendapatan Rata-rata Nelayan (Rp/bln/org) bertambahnya Produksi perikanan budidaya (ton) bertambahnya jumlah pembudidaya

TARGET

REALISASI

%

4 17.223

5 17.547,26

6 101,88

160

227

141,88

32

34

106,25

1.200.000

1.200.000

100,00

472.397

309.366,39

65,49

7.800

7.850

100,64

1.

Konsumsi ikan (kg/kap/th)

37,83

38,65

102,17

1.

Bertambahnya volume ikan yang diolah (Ton) bertambahnya jumlah Kelompok Pengolah Produk Perikanan

188,5

190,2

100,90

22

24

109,09

bertambahnya pendapatan pengolahan Ikan (Rp/bln/org) Bertambahnya Jumlah UPI bersertifikat SKP (Unit)

2.300.000

2.700.000

117,39

2

3

150

2.

3.

4.


188

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 5

6

Meningkatnya pemasaran hasil perikanan

1.

Perairan Minahasa Utara yang bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP

1. 2.

3. 7

34.

No 1

1

Meningkatnya sarana prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

1.

bertambahnya Pendapatan Pemasaran Ikan (Rp/bln/org) Presentasi cakupan wilayah yang terawasi dari illegal fishing Presentasi Cakupan wilayah yang terawasi dari kegiatan yang merusak SDKP Bertambahnya jumlah Pokmaswas Jumlah pulau - pulau kecil yang dikelola

1.250.000

1.550.000

124,00

51%

60%

117,65

33%

60%

181,82

18

20

111

5

6

120

Sasaran 34



Target

Realisasi

4

5



1 Pasar

1 Pasar

3

Meningkatnya Pelatihan Kualitas Hasil - peningkatan Produksi dan produktivitas Industri Persentase Kecamatan yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi kebutuhan wilayahnya

Pengukuran Kinerja terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 menunjukkan prestasi sebagai berikut :


189


NO. (1) 1 2

Indikator Kinerja (2) Bertambahnya Jumlah Unit Usaha Industri formal Bertambahnya Jumlah Serapan Tenaga kerja

Target (3) 200 usaha

Tahun 2015 Realisasi (4) 256 usaha

% (5) 128

350 org

5.681 org

Rp. 150.000.000,60

Rp. 460.184.710,80 pelaku usaha

306

3

Bertambahnya Jumlah Investasi

4

Bertambahnya orang yang dilatih teknis IKM

5

Bertambahnya pelaku/kelompok usaha IKM yang menerima bantuan mesin/peralatan

2

8 KUB

400

6

Meningkatnya pameran

melalui

5

5

100

7

Meningkatnya perusahaan yang membentuk dan menerapkan pengendalian mutu terpadu

2

2

100

8

Meningkatnya sentra IKM

1

3

300

9

Meningkatnya jumlah unit usaha perdagangan

225

292

146

10

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan

1

1

100

11

Meningkatnya Volume dan produk ekspor melalui pameran internasional

1

-

0

12

Terawasinya stok bahan pokok dan barang strategis lainnya

1

1 dok

100

13

Terawasinya harga bahan pokok dan barang strategis lainnya

1

1 dok

100

14

Jumlah tempat usaha perdagangan yang terawasi

150

388

258

15

Meningkatnya pengawasan peneraan

150

279

186

promosi

133

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara sangat berperan didalam merealisasikan indikator di atas, itu dapat dilihat pada Sasaran “Meningkatnya wirausaha baru” diukur dari capaian Indikator


190

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bertambahnya pelaku dan kelompok Usaha IKM yang menerima bantuan mesin/ Peralatan IKM yang digambarkan dalam Tabel Berikut : No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Bertambahnya orang yang dilatih keterampilan teknis IKM

Orang

60

90

150%

Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 s/d 2014 No 1.

Indikator Kinerja

Tahun 2013 Satuan

Tahun 2014

Target

Realisasi

Target (persen)

Target

Realisasi

Target (persen)

200

238

119

200

246

123

Pengusaha

60

60

100

60

90

150

Kelompok

0

2

0

0

Pameran

4

5

125

5

8

160

3

1

50

2

0

0

1

1

100

1

1

100

175

220

125

200

226

113

Pasar

1

1

100

1

1

100

dokumen

1

1

100

1

1

100

Jumlah unit usaha

Unit

industri

usaha

formal 2.

Jumlah org yg dilatih

3

Jumlah pelaku usaha IKM penerima bantuan

4

Jumlah Pameran yg diikuti

5

Jumlah Klpk GKM yang terbentuk

6

Jumlah sentra IKM

7

Jumlah Usaha perdagangan baru

8

Kelompok GKM Sentra Unit Usaha

Jumlah Pasar tradisional yg terbangun

9

Data harga


191

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bahan pokok dan barang stategis lainnya 10

Jumlah tempat usaha yg terawasi

11

Jumlah UTTP tertera

Tempat usaha UTTP

75

202

269

100

250

250

100

127

127

125

155

124


192

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik,

komponen pendapatan daerah dalam struktur

APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan pembangunan, maka pendapatan daerah masih merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Utara. Arah pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi. Secara umum Pendapatan daerah sesuai pasal 157 UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut: a.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari  Hasil pajak daerah  Hasil retribusi daerah  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  Lain-lain PAD yang sah

b.

Dana Perimbangan

c.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan

keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Kondisi perekonomian daerah seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya akan membawa Kabupaten Minahasa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

193

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Utara pada kemajuan dan membawa masyarakat Minahasa utara pada keadaan yang sejahtera. Formulasi

kebijakan

dalam

mendukung

pengelolaan

anggaran

pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa utara tahun pada tahun 2015 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 6% Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, komponen bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang menunjang pendapatan daerah. Kontribusi

Pendapatan

Asli

Daerah

dalam

Pendapatan

Daerah

Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 diperikirakan sebesar 7%. Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Derah

di Kabupaten Minahasa Utara

merupakan barometer tingkat kemandirian daerah

dalam menjalankan

amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah,

secara

wajar

dan

dapat

dipertanggungjawabkan

dengan

memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek Pendapatan Asli Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah/Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut PP No. 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas: a) PAD,yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai


194

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan peraturan perundang undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya. Berdasarkan data series kurun waktu 2009-2014, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuatif dimana DAU tiap tahunnya meningkat karena adanya CPNS pada tiap tahunnya. Secara persentase dan nominal kelompok komponen Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

dan

komponen

dana

perimbangan

menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan peningkatan yang kurang signifikan. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan sumber utama adalah hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah diperkirakan mengalami peningkatan yang sangat siginifikan karena adannya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan dari komponen dana perimbangan pada Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota menjadi komponen PAD. Sedangkan Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami stagnasi. Hal ini tentunya dapat memacu peningkatan potensi-potensi penerimaan daerah lainnya yang belum dikelola secara optimal dan perlu dilakukan segera dalam upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternative pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

195

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak yang daerah yang bersifat “limitative”. Komponen dana perimbangan, dengan sumber dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak akan mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan dari komponen dana perimbangan pada Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan kepada Kabupaten menjadi komponen PAD.

Hal ini tentunya sangat

merugikan Kabupaten Minahasa Utara karena PPB pemerataan yang diterima oleh daerah minus hasil pembagian dari daerah yang surplus tidak lagi diterima

sebagaimana

tahun-tahun

sebelumnya.

Sementara

DAU

diperkirakan sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan DAK diproyeksi tidak mengalami peningkatan (tetap). Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan sumber dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus diproyeksi tidak mengalami peningkatan. Dana penyesuaian dan otonomi khusus diperuntukkan pembayaran sertifikasi tenaga pendidik (guru) tidak mempengaruhi dalam struktur APBD karena hanya pos berhadapan dengan belanja sertifikasi guru pada Dinas Pendidikan dan Olah raga. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup

penting

pemerintahan

peranannya maupun

baik

pemberian

untuk

mendukung

pelayanan

penyelenggaraan

kepada

publik.

Apabila

dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif

pilihan

utama

dalam

mendukung

program

dan

kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan masih adanya jumlah penduduk yang miskin. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

196

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2015 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Minahasa Utara sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1.

Memantapkan

Kelembagaan

dan

Sistem

Operasional

Prosedur

Pemungutan Pendapatan Daerah; 2.

Meningkatkan

Pendapatan

Daerah

dengan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi; 3.

Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah;

4.

Meningkatkan

kinerja

Badan

Usaha

Milik

Daerah

dalam

upaya

peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 5.

Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

6.

Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. Tabel. II-7

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016 Jumlah Realisasi Tahun (n-3) 2012

Realisasi Tahun (n-2) 2013

Tahun Berjalan (n-1) 2014

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n) 2015

Proyeksi /Target pada Tahun (n+1) 2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pendapatan asli daerah

18.975.761.465.00

32.739.397.946,20

39.057.726.210,00

47.057.726.210,00

47.057.726.210,00

NO

Uraian

(1)

1.1


197

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Jumlah NO

Uraian

(1)

(2)






(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

8.182.435.000.00

10.691.313.997,20

20.000.000.000,00

28.000.000.000,00

28.000.000.000,00

3.758.412.900.00

10.644.254.395,00

12.955.313.000,00

12.955.313.000,00

12.955.313.000,00

305.850.902.00

120.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

6.729.062.663.00

11.283.829.554,00

5.602.413.210,00

5.602.413.210,00

5.602.413.210,00

516.420.402.621,1 0

516.420.402.621,1 0

22,685,458,621.10

22,685,458,621.10

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.2

Dana perimbangan

446.285.752.047.0 0

482.603.033.600,0 0

514.358.088.201,0 0

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

30.709.383.047.00

35.244.376.600,00

20.623.144.201,00

1.2.2

Dana alokasi umum

354.982.999.000,0 0

395.558.587.000,0 0

425.937.354.000,0 0

425.937.354.000,0 0

425.937.354.000,0 0

1.2.3

Dana alokasi khusus

60.593.370.000,00

51.800.070.000,00

67.797.590.000,00

67.797.590.000,00

67.797.590.000,00

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

64.141.922.259.00

69.043.199.275,00

76.986.040.000,00

76.986.040.000,00

76.986.040.000,00

1.3.1

Hibah

0

0

0

0

1.3.2

Dana darurat

0

0

0

0


0

0

198

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Jumlah Realisasi Tahun (n-3) 2012





(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

13.949.838.259.00

18.404.199.275,00

20.650.000.000,00

20.650.000.000,00

20.650.000.000,00

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

50.192.084.000.00

50.639.000.000,00

56.336.040.000,00

56.336.040.000,00

56.336.040.000,00

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

0

0

0

0

0

630.401.854.411,0 0

640.464.168.831,1 0

640.464.168.831,1 0

NO

Uraian

(1)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

529.403.435.771

584.385.630.821,2 0

Arah Kebijakan Belanja daerah Belanja Daerah sesuai amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Komposisi belanja terhadap rata-rata belanja total selama kurun waktu 2012-2014 terlihat bahwa belanja pegawai dan barang & jasa mengalami


199

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara peningkatan salah satunya dikarenakan kebutuhan akan pegawai yang tiap tahun mengalami peningkatan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung, komponen belanja pegawai diproyeksi mengalami peningkatan sebesar 4,50%. Belanja Hibah pada tahun 2015 meningkat secara signifikan dalam mengantisipasi tahun politik Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati. Sementara belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang semula tidak dianggarkan pada tahun 2014, dianggarkan pada tahun 2015. Sementara itu, pada Belanja Langsung (BL) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal diperkirakan adanya peningkatan. Dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, disisi lain peningkatan pendapatan daerah tidak

sebanding

dengan

kebutuhan

belanja

daerah,

mengakibatkan

kemampuan riil keuangan daerah cenderung semakin menurun. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran daerah, setiap tahunnya harus dialokasikan untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah termasuk belanja pegawai, fungsi kesehatan 10% dari belanja daerah secara bertahap, dan peningkatan infrastruktur jalan sebesar 10% dari penerimaan pajak daerah. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan multiyears dan melaksanakan program-program yang terutama berorientasi

pada

peningkatan

kesejahteraan

serta

perekonomian

masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, sehingga pencapaian target IPM dan MDG’s dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Kebijakan mendukung

belanja

pencapaian

daerah

tahun

target

indeks

2015

tetap

pembangunan

diarahkan manusia

untuk (IPM),

diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM .

Perencanaan

pembangunan

yang

mendukung

pencapaian

IPM

diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun 2015 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

200

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan

peningkatan

program-program

yang

berorientasi

pada

masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula. 2. Meningkatkan

kualitas

penganggaran

yang

anggaran

berbasis

belanja

kinerja

daerah

dengan

melalui

pendekatan

pola

tematik

pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. 3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk Pariwisata dalam mewujudkan visi misi RPJM Kab. Minahasa utara sesuai dengan prioritas pembangunan. 4. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan

kebutuhan

dasar

dalam

menjamin

beberlangsungan

operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, service mobil dll); b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi,

konsultasi,

sosialisasi,

pengendalian

&

evaluasi,

dan

perencanaan; c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung programprogram pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD 5. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Utara

pembangunan

serta

antar

peningkatan

tingkat

koordinasi

pemerintahan,

maka

dan

sinergitas

sesuai

dengan

kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan. 6. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak


201

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya. 7. Penggunaan Common

anggaran Goals

berbasis

dalam

pada prioritas

penentuan

pembangunan

anggaran

belanja

yaitu

dengan

memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Tabel Realisasi dan Proyeksi Belanja langsung/Tidak langsung Daerah Kabupaten Minahasa utara Tahun 2012-2016 Jumlah NO

(1)

Uraian

(2)

2014


(4)

(5)

(6)

(7)

296.522.993.802, 01

307.981.804.298 ,70

311.104.843.38 7,00

325.104.561.33 9,42

325.104.561.33 9,42

Realisasi Tahun (n-3) Tahun 2012


(3)

Tahun Berjalan (n-1)

Proyeksi pada Tahun (n+1) 2016

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

8.175.779.500.00

8.233.579.500,0 0

4.300.000.000,0 0

14.300.000.000, 00

14.300.000.000, 00

2.1.5

Belanja bantuan sosial

2.201.720.500.00

1.554.600.000,0 0

4.260.750.000,0 0

4.260.750.000,0 0

4.260.750.000,0 0

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupate n/kota dan Pemerintah Desa*

2.800.000.000,0 0

2.800.000.000,0 0

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupate n/kota dan Pemerintahan Desa*

29.121.400.000.0 0

29.518.600.000, 00

30.493.900.000, 00

30.493.900.000, 00

30.493.900.000, 00

2.1.8

Belanja tidak terduga

3.750,000,000,00

500.000.000,00

1.000,000,000,0 0

2.000.000.000,0 0

2.000.000.000,0 0

B

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

339.771.893.802, 01

347.788.583.798 ,70

351.159.493.38 7,00

378.959.211.33 9,42

378.959.211.33 9,42

2.2

Belanja Langsung

271.2549.57.49 1,69

271.2549.57.49 1,69

2.2.1

Belanja pegawai

22.507.865.872,0 0

26.913.645.833, 00

26.912.224.620, 00

2.2.2

Belanja barang dan

94.028.358.475,9

128.239.121.309

146.757.107.65


202


Uraian

(1)



(3)

(4)

(2) jasa



2014 (5)

9

,40

4,48 133.323.028.74 9,52

2.2.3

Belanja modal

129.840.424.586. 00

151.929.697.557 ,10

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

246.376.648.933, 99

307.082.464.699 ,50

D

TOTAL JUMLAH BELANJA

586.148.542.736, 00

654.871.048.498 ,20

306.993.361.02 4,00

658.151.854.41 1,00

Proyeksi pada Tahun (n+1) 2016

(6)

(7)

271.254.957.49 1,69

271.254.957.49 1,69

650.214.168.83 1,11

650.214.168.83 1,11

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi

kerja setiap

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

dalam

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selisih

antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disebut dengan pembiayaan netto. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2012-2016 dilihat dalam tabel berikut: Tabel Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2016 Jumlah NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah


(1)

3.1

(2)

(3)



(4)

(5)

Proyeksi/Targ et pada Tahun Rencana (n)

Proyeksi/Targ et pada Tahun (n+1)

2015

2016

(6)

(7)

Penerimaan


203


Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1)

(2)


Proyeksi/Targ et pada Tahun Rencana (n) 2015

Proyeksi/Targ et pada Tahun (n+1) 2016

(5)

(6)

(7)

70.610.417.677, 00

28.000.000.000, 00

10.000.000.00 0,00

10.000.000.00 0

Realisasi Tahun (n-2)


2013

2014

(3)

(4)

70,673,041, 161.00

pembiayaan 3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

0

0

0

0

0

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0

0

0

0

0

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

0

0

0

0

0

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0

0

0

0

0

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

0

0

0

0

0

70,673,041, 161.00

70.610.417.677, 00

28.000.000.000 ,00

10.000.000.00 0,00

10.000.000.00 0

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.2

Pengeluaran pembiayaan

0

0

0

0

0

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

0

0

0

0

0

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

500,000,00 0.00

0

250.000.000,00

250.000.000,0 0

250.000.000,0 0

3.2.3

Pembayaran pokok utang

969,493,78 5.00

125.000.000,0

0

0

0

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

0

0

0

0

0

3.2. 5

Investasi

0

0

0

0

0

1,469,493,7 85.00

125.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,0 0

250.000.000,0 0

70.485.417.677, 00

27.750.000.000, 00

9.750.000.000, 00

9.750.000.000, 00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO


204


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara sesuai Peraturan Daerah Minahasa Utara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2013 yang telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2015, adalah sebesar Rp. 817.816.583.027.00 dengan perincian sebagai berikut : Tabel Perubahan APBD 2015

URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Pendapatan

817.816.583.027,00

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan

53.527.683.838,00 22.925.000.000,00 9.078.250.000.00 687.312.587,00

Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

20.837.121.251,00

yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

619.836.036.000,00 39.914.807.000,00

Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

439.777.199.000,00

Dana Alokasi Khusus

140.144.030.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

144.452.863.189,00

Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dari

26.668.119.189,00

Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya Dana Penyesuaian dan Otonomi

117.784.744.900,00

Khusus


205

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Belanja

894.552.997.863,00


480.556.456.566,69

Belanja Pegawai Belanja Hibah

371.906.941.422,69 26.745.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial

4.552.000.000,00

Belanja Bagi Hasil kepada

3.175.325.000,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan

73.477.190.144,00

kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak terduga

700.000.000,00

Belanja Langsung Belanja Pegawai

413.996.541.296,31 14.227.798.000,00

Belanja Barang dan Jasa

208.434.989.334,00

Belanja Modal

191.333.753.962,28

Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

76.736.414.836,00 76.736.414.836,00

Tahun Anggaran Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi)

0 0

Pemerintah Daerah


206



207



208

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. Dengan

adanya

pemahaman "Berapa

sistem besar

SAKIP dana

dan

LKjIP

yang

telah

bergeser

dari

dan

akan

dihabiskan" menjadi "Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai". Terutama didalam peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Berdasarkan Perbandingan Antara Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015 dengan Target Akhir Periode RPJMD dapat dilihat bahwa Indikator kinerja “Jumlah Pusat Informasi Pariwisata” baru dapat direalisasikan pada tahun 2015. Pada tahun 2011-2014 Pemerintah lebih memprioritaskan penataan kawasan pariwisata. Pembangunan gedung Pusat Informasi Pariwisata direalisasikan pada tahun terakhir periode RPJMD Tahun 2011-2015 Melihat hasil yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, pada Tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah boleh dikatakan berhasil dalam mencapai target kinerja utamanya dikarenakan jumlah wajib pajak yang telah terdata dan menjadi wajib pajak daerah secara keseluruhan berjumlah 66.462 orang wajib pajak. Dimana komposisinya berupa : Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 63.004 wajib pajak, pajak BPHTB sebanyak 444 wajib pajak / transaksi, pajak hotel sebanyak 20 wajib pajak, pajak rumah kost sebanyak 70 wajib pajak, pajak restoran / rumah makan sebanyak 199 wajib pajak, pajak catering sebanyak 64 wajib pajak, pajak hiburan adalah 5 wajib pajak, pajak Sarang Burung Walet sebanyak 87 wajib pajak, pajak air Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

209

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tanah sebanyak 58 wajib pajak, pajak mineral bukan logam dan batuan sebanyak 8 wajib pajak, dan pajak penerangan jalan sebanyak 2 wajib pajak. (Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Periode 2011-2015). Selain pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan IKU, Dinas Pendapatan Daerah juga mencapai realisasi target Pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp. 25.233.360.409,- yaitu sebesar 110,07 % dari target di APBD Perubahan 2015 sebesar Rp. 22.925.000.000,-. Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015 disajikan melalui tabel berikut : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan BPHTB PBB Perdesaan dan Perkotaan TOTAL

Target

Realisasi

Persentasi

1.681.078.927 3.715.576.505 216.030.186 107.724.969 6.000.000.000 1.324.589.413 30.000.000 1.000.000.000

1.682.057.509 4.049.006.917 216.388.217 127.284.701 6.865.181.048 1.819.534.003 25.339.000 1.018.062.400

100,06 % 108,97 % 100,17 % 118,16 % 114,42 % 137,37 % 84,46 % 101,81 %

4.000.000.000 4.850.000.000

4.538.850.299 4.891.656.315

113,47% 100,86%

22.925.000.000

25.233.360.409

110,07 %

Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Utara Tahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk indicator kinerja bertambahnya produksi perikanan tangkap tercapai 101.28 % sudah melebih target produksi yaitu 17.429,68 Ton. Rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014 sesungguhnya mengalami penurunan karena capaian target Tahun 2014 yaitu 101.88 %. Dengan demikian capaian terhadap target akhir Renstra Tahun 2015 setelah dirata-ratakan selama 5 Tahun yaitu sebesar 103.16 %. Sejak visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

210

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2015, dari tahun ke tahun pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus melakukan terobosan dan pembenahan di berbagai sektor terutama sektor pariwisata, baik wisata bahari, wisata alam pegunungan maupun wisata budaya. Pembangunan kepariwisataan tersebut memerlukan suatu perhatian khusus bagi pemerintah yang membantu proses promosi dan pengembangan obyek wisata sehingga makin berkembang dan dikenal di nusantara maupun mancanegara, yang berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat B. PRESTASI DAN PENGHARGAAN Melanjutkan setiap prestasi yang diperoleh ditahun 2011 , 2012, 2013, 2014 sampai pada tahun 2015 Kabupaten Minahasa Utara terus membuat beberapa prestasi di tingkat daerah dan nasional yang bisa dijadikan catatan penting, antara lain: 1. Adipura Tahun 2010; 2. Pin Emas ( Wana Lestari) Kader Kehutanan Tahun 2010; 3. Pin Emas (Wana Lestari) Desa Peduli Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2010; 4. Pin Emas (Wana Lestari) Hutan Kota Program Hutan Kenangan Tahun 2010; 5. Pin Emas (Wana Lestari) Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) Tahun 2010; 6. Pin Emas (Wana Lestari) Lomba Menanam Pohon Gamelin Tahun 2010; 7. Adipura Tahun 2011; 8. Piagam Penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional diatas 5 % Tahun 2011; 9. Penghargaan Kabupaten Sehat “Swasti Saba Wiwerda” Tahun 2011; 10. Penghargaan “Adhikarya Pangan Nusantara” Tahun 2011; 11. Penghargaan Pembina Klaster Perikanan Terbaik 2 Nasional Tahun 2011; 12. Penghargaan Adibakti Mina Bahari Tahun 2011; 13. Adipura Tahun 2012; 14. Penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2012; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

211

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 15. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Tahun 2012. 16. Piangam Penghargaan International Goverment Award (IGA) Tahun 2012 17. Penghargaan Penanaman 1 Milyar Pohon. Tahun 2012 18. Adipura Tahun 2013 19. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Laporan Keuangan Pemkab Minut Tahun 2013; 20. Penghargaan Satyalencana Wira Karya dan Bakti Koperasi dan UKM Tahun 2013 21. Penghargaan Adiwiyata Tahun 2013 22. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 23. Satya lencana pembangunan pertanian kepada bupati minahasa utara tahun 2014 24. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Laporan Keuangan Pemkab Minut Tahun 2015 25. Juara Harapan III Tingkat Nasional Lomba Wahana Lestari 2015 oleh KTH Sumatang Ake Desa Airbanua Kecamatan Likupang Barat. 26. Juara harapan II Tingkat Nasional lomba wahana Lestari 2015 Desa Peduli Kehutanan Desa Talawaan Kecamatan Talawaan. 27. Penghargaan tertinggi Kabupaten Sehat yaitu Swasti Saba Wistara Tahun 2015

Di era globalisasi ini selalu saja ada permasalahan yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah. Selain prestasi yang dicapai, Kabupaten Minahasa Utara juga memiliki permasalahan yang sangat kompleks yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sejak ditetapkannya RPJMD tahun 2010 2015, dan di tahun yang berjalan ini, adapun permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Masih belum tercovernya Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang sinergi dengan rencana stratejik kabupaten. 2. Sumber daya Aparatur Pemerintahan

yang masih belum sesuai secara

jumlah dan Kompetensi. 3. Kurangnya

alokasi

anggaran

dalam

program

dan

kegiatan

yang

menunjang visi dan misi kabupaten. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015

212

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 4. Partisipasi masyarakat yang mulai menurun. Banyak

hal

membanggakan

yang

berhasil

dicapai

Pemerintah

Kabupaten Minahasa Utara, akan tetapi masih banyak pula permasalahan yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Sangat disadari bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2015 tidak terlepas dari dukungan dan topangan yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat Minahasa Utara. C. REKOMENDASI Adapun rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai masukan adalah: 1. Mengsinergikan serta mengcover seluruh Program dan Kegiatan dengan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Utara. 2. Melakukan

rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan

kompetensi dan kebutuhan daerah. 3. Meningkatkan serta memprioritaskan anggaran SKPD yang berbasis kinerja dan menunjang visi dan misi kabupaten. 4. Meningkatkan animo masyarakat dengan memberikan alokasi anggaran yang pro rakyat serta menciptakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. 5. Memprioritaskan Indikator Kinerja yang masuk pada kategori belum berhasil pada tahun berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap usaha dan upaya serta langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten

Minahasa Utara.


213


LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011 s/d 2015. 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara 3. Peta Kabupaten Minahasa Utara.


214

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 2 : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara


171

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 3 : Peta Kabupaten Minahasa Utara


172

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 1.

U RA IA N Pendapatan : Pendapatan Asli Daerah :  Pendapatan Pajak Daerah  



Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2011 – 2015 REALISASI TAHUN 2011 A N G G A R A N (Rp) 482.959.390.476,00

REALISASI TAHUN 2012 A N G G A R A N (Rp) 529.403.435.771,00

REALISASI TAHUN 2013 A N G G A R A N (Rp) 584.385.630.821,20

REALISASI TAHUN 2014 A N G G A R A N (Rp) 646.889.321.701.00

REALISASI TAHUN 2015 A N G G A R A N (Rp) 646.889.321.701.00

14.338.188.285,00

18.975.761.465,00

32.739.397.946,20

41.800.761.210.00

817.816.583.027-

4.799.097.016,00

8.182.435.000,00

10.691.313.997,20

18.025.000.000.00

3.769.281.795,00

3.758.412.900,00

10.644.254.395,00

10.967.315.883.00

90.000.000,00S

305.850.902,00

120.000.000,00

748.000.000.00

5.679.809.474,00

6.729.062.63,00

11.283.829.554,00

12.060.445.327.00



Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DAU



DAK

687.312.587,00

374.407.315.932,00

482.603.033.600,00

446.285.752.047,00

522.000.638.591.00

619.836.036.00039.914.807.000,00

19.120.435.932,00

30.709.383.047,00

35.244.376.600,00

28.265.694.591.00

307.575.480.000,00

354.982.999.000,00

395.588.587.000,00

425.937.354.000.00

439.777.199.000,-

47.711.400.000,00

60.593.370.000,00

51.800.070.000,00

67.797590.000.00

140.144.030.000,-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :  Hibah

0,00

0,00

18.404.199.275,00



Dana Darurat

0,00

0,00

50.639.000.000,00



Dana Bagi Hasil Pajak

11.976.838.259,00

13.949.838.259,00

26.000.000.000.00



Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerinntah daerah lainya

82.237.048.000,00

50.192.084.000,00

50.137.921.900.00



22.925.000.000,00 9.078.250.000.00

Dana Perimbangan : 

53.527.683.838,00

94.213.886.259,00

64.141.922.259,00

69.043.199.275,00

83.087.921.900.00

144.452.863.189-

26.668.119.189,00 117.784.744.900-


6.950.000.000.00

217

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara B e l a nj a : Belanja Tidak Langsung  Belanja Pegawai   

Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah



Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil

 



Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak terduga

Belanja Pegawai



Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal



Pembiayaan Daerah : Penerimaan Pembiayaan Daerah  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  Pembayaran Pokok Utang

586.148.542.736,00

654.871.048.498,20

714.823.062.126.00

894.552.997.863-

304.749.941.523,92

339.771.893.802,01

347.788.583.798,70

365.169.918.935.12

480.556.456.566-

324.065.268.935.12

371.906.941.422-

29.518.600.000,00

4.700.000.000.00

26.745.000.000,00

500.000.000,00

5.410.750.000.00

257.523.920.095,80

296.522.993.802,01

307.981.804.298,70

0,00 0,00

0,00 0,00

8.233.579.500,00 1.554.600.000,00

8.031.342.000,00

8.175.779.500,00

18.890.529.428,00

2.201.720.500,00

0,00

0,00

4.552.000.000,00 3.175.325.000,00

307.082.464.699,50

73.477.190.144,00 19.804.150.000,00

29.121.400.000,00

26.913.645.833,00

30.493.900.000.00

500.000.000,00

3.750.000.000,00

128.239.121.309,40

500.000.000.00

Belanja Langsung 

517.473.819.422,00

212.723.877.898,08 21.492.665.930,00

246.376.648.933,99

151.929.697.557,10

94.028.358.475,99

113.377.314.951,18

129.840.424.586,00

413.996.541.296,-1

349.653.143.190.88

22.507.865.872,00 77.853.897.016,90

700.000.000,00

14.227.798.000,00

29.027.977.500.00 70.610.417.677,00 70.610.417.677,00

208.434.989.334-

158.392.282.964.68

191.333.753.962-

162.232.882.726.20 125.000.000,00

36.014.428.946,00

58.708.278.665,00

125.000.000,00

76.736.414.836,00

68.501.860.235.00 76.736.414.836,00

36.014.428.946,00

58.708.278.665,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

68.501.860.235.00

1.963.171.700,00

568.119.810.00

1.963.171.700,00


568.119.810.00

217

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011 – 2015 KABUPATEN MINAHASA UTARA

REALISASI TAHUN

REALISASI TAHUN

REALISASI TAHUN

REALISASI TAHUN

REALISASI TAHUN

2011

2012

2013

2014

2015

A N G G A R A N (Rp)





PER TAHUN

URAIAN Pendapatan Pendapatan Asli Daerah

482.959.390.476,00

529.403.435.771,00

584.385.630.821,20

648.889.321.701,00

817.816.583.027,00

14.338.188.285,00

18.975.761.465,00

32.739.397.946,20

41.800.761.210,00

53.527.683.838,00

374.407.315.932,00

446.285.752.047,00

482.603.033.600,00

522.000.638.591,00

619.836.036.000,00

94.213.886.259,00

64.141.922.259,00

69.043.199.275,00

83.087.921.900,00

Belanja

517.473.819.422,00

586.148.542.736,00

654.871.048.498,20

714.823.062.126,00

894.552.997.863,00


304.749.941.523,92

339.771.893.802,01

347.788.583.798,70

365.169.918.935,12

480.556.456.566,69

Belanja Langsung

212.723.877.898,08

246.376.648.933,99

307.082.464.699,50

349.653.143.190,50

413.996.541.296,31

Penerimaan Pembiayaan Daerah

36.014.428.946,00

58.708.278.665,00

70.610.417.677,00

68.501.860.235,00

76.736.414.836,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1.500.000.000,00

1.963.171.700,00

125.000.000,00

568.119.810,00

0

Dana Perimbangan : Lain-lain Pendapatan Daerah yang

144.452.863.189,00

Sah


217

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara KATA PENGANTAR

Recommend Documents