Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai implementasi dari

program strategis dan prioritas

Rencana Strategis yang telah ditetapkan, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, Rencana Kerja (Renja) tersebut sebagai acuan dalam penyusunan program kerja maupun pengajuan anggaran pengawasan Inspektorat Tahun 2016. Tingkat keberhasilan maupun kegagalan dari Rencana Kerja (Renja)

tersebut

akan

dipertanggungjawabkan

dalam

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahunnya. Tingkat capaian kinerja Organisasi merupakan tanggung jawab seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat, semangat koordinasi dan kebersamaan dalam mencapainya. Demikian, semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat (feed back) bagi peningkatan Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sekaligus mendorong terselenggaranya Pemerintahan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016

ii


yang baik (Good Governance) atau pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggung jawab.

Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Mulyanto, SH. MM Pembina Tingkat I Nip. 196708011989031001


iii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................. iv

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1. Latar Belakang..................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ................................................................ 2 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................ 3 1.4. Sistematika Penulisan ......................................................... 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU ................................................................................ 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2014 .................................................................................... 6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat .............................. 22 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat ......................................................................... 26 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................... 31


iv


BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN .......................... 32 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................. 32 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat .............................. 33 3.3. Program dan Kegiatan ........................................................ 33

BAB IV. PENUTUP .................................................................................... 46 4.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian ............. 46 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan................................................ 46 4.3. Rencana Tindak Lanjut ....................................................... 47

LAMPIRAN


v

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

INSPEKTORAT

Jl. Lintas Sumatera Km.07 Kota Baru Selatan Telp. (0735) 481873

MARTAPURA

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR

TAHUN 2015/

/KPTS/Inspekt/2012

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016 INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa sebagaimana implementasi ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4);

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

: 1.

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara nomor 4287);

2.

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3.

Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4.

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7.

Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 beserta Lampiran VI tentang Renja;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 35); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016.

PERTAMA

: Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 sebagai Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Inspektorat yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015.

KEDUA

: Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memuat Visi, Misi dan Program Inspektorat pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015.

KETIGA

: Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT

: Inspektur mengevaluasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura Pada tanggal

2015


Mulyanto, SH. MM

Pembina Tingkat I Nip. 196708011989031001 Tembusan : 1. Bupati Ogan Komering Ulu Timur 2. Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 3. Arsip


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Presiden menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) untuk setiap instasi /unit kerja, dan juga untuk setiap Pemerintah daerah yaitu Provinsi maupun Kabupaten/kota. Instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi, adalah Sistem Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 beserta Lampiran VI tentang Renja Sebagai implementasi dari penjabaran kegiatan tiap tahunnya, dilakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagai rencana awal. Selanjutnya kegiatan Rencana Kerja (Renja) dipertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi


Hal 1


Pemerintah (LAKIP) tersebut merupakan gambaran hasil capaian kegiatan sebagai evaluasi dari Rencana Kinerja Tahunan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 merupakan perencanaan tahun kelima untuk kegiatan dan indikator Kinerja yang disusun berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 – 2015. Dengan kata lain bahan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran dan program yang dipilih untuk dilaksanakan pada tahun 2016. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 adalah dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) atau pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggungjawab. Hal tersebut merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan

untuk

mewujudkan

aspirasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan. 1.2

Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur adalah : 1.2.1

Landasan Idiil

: Pancasila

1.2.2

Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar 1945

1.2.3

Landasan Operasional

:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir; di Provinsi Sumatera Selatan (lembaran


Hal 2


Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan lembaran RI Nomor 4347), 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 beserta Lampiran VI tentang Renja

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Hal 3


1.3

Maksud dan Tujuan 1.3.1

Maksud Maksud penyusunan rencana kerja adalah untuk menetapkan target yang harus dicapai, sebagai acuan untuk pengukuran kinerja, serta membantu proses monitoring dan evaluasi dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

1.3.2

Tujuan Tujuan penyusunan rencana kerja adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional


Hal 4


3.2 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP 4.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 4.3 Rencana Tindak Lanjut


Hal 5


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2014 Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan

RENJA Inspektorat Tahun 2014 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2015, serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2010 - 2015 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 pada umumnya realisasi program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan. Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2015 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2015 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2015 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2010-2015, dikarenakan Rencana Kerja 2015 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2014 yang dibandingkan antara rencana dengan realisasi baik anggaran maupun capaian indikatornya, dengan hasil sebagai berikut :


Hal 6


Kinerja Kegiatan Misi 1 : 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan

Pendidikan Masukan Dana dan Keluaran PNS yang pelatihan mengikuti formal pelatihan jabatan fungsional Hasil

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sehingga kompetensi aparatur pengawasan meningkat


Satuan

Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

Rp.

107.260.000

87.676.000

82

9

5

55,5

100

55,5

55,5

orang

%

%

Hal 7


2) Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan

Pelatihan pengembang an tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Satuan

Uraian

Target

Masukan Keluaran

Dana Aparat Pengawasan yang mengikuti ujian sertifikasi

Rp. orang

19.112.000 4

Hasil

Banyaknya aparatur pengawasan yang lulus ujian sertifikasi jabatan fungsional

%

Indikator Kinerja

Realisasi

%

13.958.000 4

73 100

100

100

100

Kinerja Kegiatan Misi 2 : 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :


Hal 8


Kegiatan

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Indikator Kinerja

Satuan

Uraian

Masukan

Dana

Keluaran

Pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan

Kegiatan

Hasil

Jumlah kegiatan pemeriksaan regular secara berkala yang dilaksanakan

%

Penanganan Masukan kasus pengaduan di Keluaran lingkungan pemerintah

Hasil

Dana

Rp.

Rp.

Target

Realisasi

%

774.270.000 733.880.000

95

6

6

100

100

100

100

147.250.000 147.250.000

99

Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang ditangani

kasus

38

38

100

Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan

%

100

100

100


Hal 9


Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehen sif

Masukan

Dana

Keluaran

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang dilaksanakan

kegiatan

Hasil

Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan dengan tuntas

%

Masukan

Dana

Keluaran

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehen sif yang dilaksanakan Jumlah koordinasi pengawasan yang komprehen sif dilaksanakan dalam setahun

Hasil


Rp.

36.150.000

35.800.000

99

6

6

100

100

100

100

47.385.000

47.197.376

77,37

bulan

12

12

100

%

100

100

100

Rp.

Hal 10


Kinerja Kegiatan Misi 3 : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan

Dana

Keluaran

Jasa Surat Menyurat yang disediakan

Hasil

Jumlah suratmenyurat untuk kegiatan kantor yang disediakan

Masukan

Dana

Keluaran

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan selama setahun

Hasil


Satuan

Indikator Kinerja

Uraian

Target

Rp.

3.000.000

2.972.970

99

bulan

12

12

100

surat

290

290

100

29.393.000

25.873.610

88

bulan

12

12

100

%

100

100

100

Rp.

Realisasi

Hal 11

%


Penyediaan Masukan jasa Keluaran peralatan dan perlengkapan Hasil kantor

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Masukan Keluaran

Hasil

Penyediaan Masukan jasa Keluaran pemeliha raan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal Hasil

Dana

Rp.

7.920.000

2.765.000

35

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Dana

kali

34

34

100

%

100

100

100

5.000.000

5.000.000

100

Jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan Jumlah jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan selama setahun Dana

bulan

12

12

100

%

100

100

100

2.665.000

2.665.000

100

Jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan

bulan

12

12

100

Jumlah jasa dan pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas/operasional selama setahun

%

100

100

100


Rp.

Rp.

Hal 12


Penyediaan jasa administrasi keuangan

Masukan

Dana

Keluaran

Jasa administrasi keuangan yang disediakan Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan selama setahun Dana Kebersihan kantor yang dilaksanakan Jumlah jasa kebersihan untuk kenyamanan kantor yang disediakan selama setahun Dana

Keluaran

Alat tulis kantor yang disediakan

Hasil

Jumlah alat tulis yang disediakan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan kantor selama setahun

Hasil

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Masukan Keluaran Hasil

Penyediaan alat tulis kantor

Masukan

Penyediaan Masukan barang Keluaran cetakan dan penggandaan

Dana Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan


Rp.

66.360.000

66.360.000

100

bulan

12

12

100

%

100

100

100

11.974.000

11.974.000

100

bulan

12

12

100

%

100

100

100

44.771.500

44.771.500

100

bulan

12

12

100

%

100

100

100

23.400.000

23.395.000

99,98

12

12

100

Rp.

Rp.

Rp. bulan

Hal 13


Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor

Hasil

Jumlah kebutuhan bahan cetak dan penggandaan yang mendukung kelancaran administrasi kantor selama setahun

Masukan

Dana

Keluaran

Komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah alat-alat listrik kantor dan komponen yang disediakan guna menunjang kelancaran administrasi kantor selama setahun Dana Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang disediakan guna memperluas wawasan pegawai kantor selama setahun

Hasil

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Masukan Keluaran

Hasil


%

100

100

100

1.469.000

1.464.800

99,71

bulan

12

12

100

%

100

100

100

5.500.000

4.545.000

83

bulan

12

12

100

%

100

100

100

Rp.

Rp.

Hal 14


Penyediaan Masukan makanan dan Keluaran minuman Hasil

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan Keluaran

Hasil

Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran

Masukan Keluaran

Hasil

Dana

Rp.

10.555.000

10.549.000

99,94

Makan minum rapat yang disediakan Banyaknya makanan dan minuman yang disediakan guna menunjang kegiatan kantor selama setahun Dana

bulan

12

12

100

%

100

100

100

32.010.000

31.883.700

99,61

Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan Banyaknya rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan selama setahun dana

bulan

12

12

100

%

100

100

100

62.400.000

62.400.000

100

terlaksananya penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran terpenuhinya

bulan

12

12

100

%

100

100

100

Rp.

Rp.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :


Hal 15


Kegiatan

Pengadaan perlengkapan gedung/kantor

Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan

Indikator Kinerja

Satuan

Uraian

Masukan

dana

Keluaran

pengadaan Kegiatan Peralatan gedung kantor

Hasil

Terpenuhin ya peralatan gedung kantor

Masukan

Dana

Rp.

Keluaran

Adanya rumah dinas pejabat

unit

Hasil

Jumlah rumah dinas pejabat yang dapat disewa


Rp.

%

%

Target

Realisasi

%

12.118.000

11.800.000

97

1

1

100

100

100

100

12.500.000

12.500.000

100

1

1

100

100

100

100

Hal 16


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Masukan

Dana

Keluaran

Terpenuhin ya kebutuhan perawatan gedung kantor

Hasil

Terawatnya

Rp.

3.272.000

3.006.000

99,57

bulan

12

12

100

%

100

100

100

Rp.

128.794.000

126.497.236

98,22

gedung kantor dengan baik dan nyaman secara rutin selama setahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Masukan

Dana

Keluaran

Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

bulan

12

12

100

Hasil

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat dengan baik secara rutin selama setahun

%

100

100

100


Hal 17


Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Masukan Keluaran

Hasil

Dana Peralatan gedung kantor yang terawat dan berfungsi dengan baik Jumlah peralatan kantor yang terawat dan terpelihara dengan baik secara rutin selama setahun

Rp. bulan

%

4.225.000 12

3.760.000 12

89 100

100

100

100

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja Masukan

Dana


Satuan

Uraian

Target

Realisasi

Rp.

7.765.000

7.765.000

% 100

Hal 18


Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Keluaran

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar RKSKPD yang disusun

Laporan

1

1

Hasil

Jumlah % laporan capaian kinerja yang dapat disusun Dana Rp. Laporan Lapora prognosis n realisasi anggaran yang disusun Jumlah % laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun Dana Rp. Laporan Laporan keuangan dan rencana kerja Inspektorat yang disusun Banyaknya % laporan keuangan dan rencana kerja inspektorat yang disusun

100

100

3.850.000 1

3.490.000 1

100

100

28.530.000 7

28.520.000 7

99,96 100

100

100

100

Masukan Keluaran

Hasil

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Masukan Keluaran

Hasil


100

100

91 100

100

Hal 19


Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

Masukan

Dana

Keluaran

Laporan evaluasi LAKIP yang disusun

Hasil

Banyaknya laporan evaluasi LAKIP yang disusun

Rp.

51.440.000

51.440.000

100

Laporan

60

60

100

%

100

100

100

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdiri dari kegiatan sebagai berikut: Kegiatan

Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah

Satuan

Indikator Kinerja

Uraian

Target

Realisasi

%

Rp.

38.900.000

38.900.000

100

1

1

100

100

100

100

Masukan

Dana

Keluaran

Laporan Reviu Keuangan Pemerintah Daerah OKU TIMUR yang disusun

Laporan

Hasil

Jumlah laporan reviu keuangan yang dilaksanakan dan disusun

%

5) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.


Hal 20


Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Masukan

Dana

Keluaran

Sistem dan prosedur pengawasan yang disusun

Hasil

Jumlah kegiatan untuk menyusun sistem dan prosedur Pengawasan

Satuan

Indikator Kinerja

Uraian

Target

Rp.

2.800.000

2.800.000

100

2

0

100

100

100

100

Kegiatan

%

Realisasi

%

6) Program Peningkatan Manajemen Pengawasan Terdiri dari kegiatan sebagai berikut : Kegiatan

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas

Masukan

Dana

Keluaran

Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas yang disusun Kinerja Tenaga Pengawas yang meningkat

Hasil


Satuan

Indikator Kinerja

Uraian

Target

Rp.

4.890.000

0

0

Kegiatan

2

0

0

%

0

0

0

Realisasi

Hal 21

%


2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Untuk menunjang Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

dilaksanakan tupoksi sesuai susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang terdiri dari : 1. Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan adminsitratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , dan membawahi : 1).

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas : a. Pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi; b. Penyusunan anggaran Inspektorat; c. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat; d. Penyiapan peraturan perundang-undangan; dan e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2).

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan. b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan; c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. Penyusunan statistik hasil pengawasan; e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Hal 22


3).

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas : a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan. b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; c. Pengelolaan urusan kepegawaian; d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan e. Pengelolaan urusan keuangan; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. 4. Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 5. Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk jabatan Eselon IV dibawah Inspektur Pembantu dihilangkan, yang masih ada jabatan Eselon IV hanya di bawah Sektretaris Inspektorat. Untuk Jabatan Fungsional ada dua yaitu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), pada tahun 2014 untuk Jabatan Fungsional Auditor sudah ada sebanyak 10 (sepuluh) orang dimana 1 (satu) orang dititipkan di Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sudah ada sebanyak 6 (enam) orang. Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Inspektur dan berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu Wilayah (Irban).


Hal 23


Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Inspektorat OKU TIMUR Tahun 2014

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target Rasio Realisasi Renja Capaian Capaian SKPD pada Tahun Tahun Tahun 2014 2014 2014 (3)

(4)

(5)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

55,5%

55,5%

100%

100%

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Persentase terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Persentase jumlah aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklat/pelatihan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Hal 24


No.

1


Persentase jumlah laporan review laporan keuangan Pemerintah Daerah

Target Rasio Realisasi Renja Capaian Capaian SKPD pada Tahun Tahun Tahun 2014 2014 2014 100%

100%

100%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1

Persentase jumlah laporan hasil pengawasan internal secara berkala terhadap jumlah obyek pengawasan sesuai PKPT

100%

100%

100%

2

Persentase jumlah laporan hasil pengawasan terhadap penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

100%

100%

100%

3

Persentase laporan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti

100%

100%

100%

4

Persentase koordinasi pengawasan yang telah dilaksanakan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1

Persentase aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1

Persentase sistem dan prosedur pengawasan yang telah disusun


Hal 25


No.


Target Rasio Realisasi Renja Capaian Capaian SKPD pada Tahun Tahun Tahun 2014 2014 2014

Program Peningkatan Manajemen Pengawasan 1

2.3

Persentase Kinerja tenaga pengawas yang meningkat

100%

0%

0%

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Ada beberapa aspek di lingkungan internal yang merupakan kekuatan

organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 1. Aspek Pertama, pada aspek internal sebanyak 4 (empat) hal : 1).

Tingkat pendidikan pegawai yang tinggi, jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang berstatus PNS sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dimana 1 (satu) orang dititipkan di Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah dan yang berstatus CPNS sebanyak 2 (dua) orang, dengan kriteria yang berpendidikan SMA sebanyak 2 (dua) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan yang berpendidikan S2 sebanyak 9 (sembilan) orang. Dengan memiliki tingkat pendidikan tinggi, diharapkan pegawai semakin mampu melakukan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi, hal ini diharapkan pegawai mampu berpikir secara rasional dengan nalar yang relatif tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan progam kegiatan agar terwujudnya visi dan misi organisasi.


Hal 26


2).

Adanya struktur organisasi yang baik, yang memperhatikan aspek kemanusiaan, hal ini menjadi kekuatan karena organisasi sudah tepat dalam menempatkan struktur sebagai sistem sosial, bukan sekedar moment opname.

3).

Alokasi anggaran yang tersedia setiap tahun menjadi kekuatan organisasi sebab anggaran adalah alat bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan publik. Dukungan anggaran bagi organisasi ini dituangkan dalam APBD yang merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4).

Adanya paradigma baru tentang kepemimpinan yang merupakan suatu kekuatan yang harus merujuk pada arah rencana strategis yang dimiliki Inspektorat Ogan Komering Ulu Timur tentang arah dan tujuan organisasi. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam lingkungan masyarakat dalam berorientasi pada pelayanan.

2. Aspek Kedua, pada aspek proses perencanaan (planning) ada satu hal yang menjadi kekuatan organisasi ini yaitu tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan kekuatan bagi organisasi dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk mengacu pada sasaran yang jelas, terarah dan terukur . 3. Aspek Ketiga, pada aspek kinerja ada satu hal yang menjadi kekuatan yaitu komitmen para pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini jelas menjadi suatu kekuatan dalam dalam sebuah organisasi. Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten OKU Timur, maka digunakan analisis SWOT:


Hal 27


1. Analisis Kelemahan (Weakness) Adanya beberapa aspek kelemahan internal organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Saat ini. 1).

Aspek Pertama, pada aspek internal ada tiga : a.

Kriteria jumlah pegawai yang memadai adalah adanya keseimbangan antara Work Land (volume pekerjaan) dan Work force (kuantitas pegawai) serta kualitas atau mutu dari pegawai itu sendiri. Jumlah Pegawai Negeri Sipil saat ini sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, yang diangkat menjadi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui perlakuan khusus (Inpassing) sebanyak 10 orang sebagai Jabatan Fungsional Auditor Pertama dimana 1 (satu) orang dititipkan di Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah dan yang baru mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebanyak 10 (sepuluh) orang. Terdiri dari Diklat Auditor Terampil sebanyak 1 (satu) orang tetapi tidak lulus ujian sertifikasi, Diklat Auditor Ahli/Pertama sebanyak 4 (empat) orang akan tetapi 3 (tiga) orang tidak lulus ujian sertifikasi dan Diklat Ketua Tim/Muda sebanyak 4 (empat) orang yang lulus ujian sertifikasi tetapi 1 (satu) orang diangkat Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Dan sebagai Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) sebanyak 6 (enam) orang. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan pada instansi pemerintah, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) merupakan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang


Hal 28


diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini di rasakan sangat kurang dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan organisasi, sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan pada instansi pemerintah dirasakan berat. b. Kurangnya keterampilan pegawai untuk mengoperasionalkan sistem komputerisasi. c.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai antara lain kendaraan operasional yang digunakan untuk pengawasan belum tersedia.

2).

Aspek Kedua, pada aspek perencanaan ada 1 (satu) aspek, yakni sebagai berikut : Adanya individu yang belum termotivasi untuk menghayati Visi dan Misi Organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam pelaksanaan tugas. Hal ini merupakan kelemahan, sebab visi dan misi merupakan tolok ukur arah dari pernyataan apa yang ingin di capai.

3).

Aspek Ketiga, pada aspek kinerja ada 2 (dua) aspek kelemahan yakni sebagai berikut : a.

Penyelewengan sikap responsif oleh aparat dan rendahnya diskresi aparat. Hal ini jelas mengganggu kinerja dan citra organisasi. Penyebabnya antara lain, hambatan profesional dan kultur paternalistik, takut dimarahi atasan dan sebagainya.

b.

Belum terpenuhi akuntabilitas publik seperti harapan, keinginan, tuntutan stakeholder. Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan komering Ulu Timur dinilai masih belum optimal.


Hal 29


2.

Analisis Peluang (Opportunity) 1).

Adanya komitmen dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN

3.

2).

Adanya peningkatan kualitas dan profesionalitas aparat pengawasan

3).

Adanya upaya peningkatan akuntabilitas publik pemerintah.

Analisis Ancaman (Threats) 1).

Rendahnya

pemahaman

aparatur/masyarakat

tentang

peraturan

perundang-undangan yang berlaku 2).

Rendahnya tingkat pendidikan aparatur ataupun masyarakat

3).

Rendahnya pembinaan aparatur/masyarakat sebagai upaya memenuhi tuntutan dinamika pembangunan

4).

Rendahnya

budaya

dan

pembinaan

aparatur/masyarakat,

yang

mengakibatkan terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat merusak kepribadian dan disiplin. Isu-isu strategis yang dikedepankan dalam pelayanan Inspektorat Ogan Komering Ulu Timur : 1.

Peningkatan fungsi dan peranan pengawasan sebagai salah satu fungsi organisasi disetiap satuan unit kerja untuk menjamin keberhasilan tugas pokok.

2.

Mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan/penyelewengan dan kesalahan serupa agar tidak terulang.

3.

Sebagai media pembinaan bagi para pimpinan unit kerja dalam rangka penguasaan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

4.

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.

5.

Meningkatkan pemahaman aparatur/masyarakat tentang peraturan perundangundangan yang berlaku

6.

Terselesaikannya hasil tindak lanjut pengawasan secara cepat dan tuntas.


Hal 30


7.

Menerapkan sanksi yang tegas terhadap obyek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut.

8.

Terwujudnya aparatur pengawasan yang profesional baik Auditor maupun Pengawas Pemerintahan.

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Anggaran daerah sebagai salah satu instrumen utama pemerintah daerah

dalam membiayai pembangunan daerah mengalami perubahan paradigma seiring dengan pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi pada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah melahirkan paradigma baru tersebut berupa tuntutan kepentingan publik (public oriented). Perubahan tersebut tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran diperlukan adanya penentuan pagu indikatif untuk membatasi usulan Inspektorat Daerah agar lebih realistis dan terukur, sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap pembiayaan pemeriksaan dan pengawasan. Untuk mencapai tujuan

dan

sasaran

sebagaimana

dicantumkan

dalam

Rencana

Strategis

tahun 2010 – 2015 dan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


Hal 31


BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi 1 “Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintrah daerah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat” adalah sebagai berikut: 1.

Reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien.

2.

Membangun sistem pengawasan yang handal serta meningkatkan pengawasan fungsional

internal

pemerintah,

pengawasan

melekat

dan

pengawasan

masyarakat. 3.

Optimalisasi penyusunan APBD yang efektif dan efisien serta optimalisasi penerimaan daerah.

4.

Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah.

5.

Optimalisasi perencanaan pembangunan untuk acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tabel 3.1 Isu Startegis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR ISU STRATEGIS

TUJUAN

Masih adanya Mewujudkan indikasi korupsi, peningkatan kolusi dan kualitas kinerja nepotisme dan


SASARAN

STRATEGI

Terwujudnya Meningkatnya pengelolaan kinerja aparatur, akuntabilitas pengawasan keuangan untuk

KEBIJAKAN Membangun sistem pengawasan yang handal

Hal 32


dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.2

profesionalisme daerah dan aparatur pengawasan pemerintrah aparatur daerah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat

mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan .

serta meningkatkan pengawasan fungsional internal pemerintah, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Tujuan penyusunan rencana kinerja adalah mengintegrasikan sasaran yang

ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata setiap tahunnya. Sasaran yang dimaksud merupakan bagian integral dari misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2010-2015. Pada tahun 2015 direncanakan untuk mencapai beberapa sasaran dari misi yang ada dalam Renstra 2010-2015, yaitu: Misi 1

:

Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional. 

Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan keterampilan aparat pemeriksa / pengawasan.



Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan.


Hal 33


Misi 2

:

Melaksanakan pengawasan yang tuntas, berkesinambungan dan terpadu. 

Tujuan yang akan dicapai adalah menurunkan tingkat kebocoran penggunaan dan anggaran Pemerintah Daerah



Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Misi 3

:

Mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel. 

Tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan.

3.3

Program dan Kegiatan 3.3.1

Program Program merupakan kumpulan dari kegiatan atau aktivitas yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran pada tahun 2014, sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, yaitu: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran meningkatkan kualitas kinerja aparatur pengawasan.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran meningkatkan kualitas kinerja aparatur pengawasan.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan.

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah.


Hal 34


5.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah.

6.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan sasaran meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

7.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan.

8.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan sasaran sistem dan prosedur pengawasan dapat disusun dengan baik dan handal.

9.

Program Peningkatan Manajemen Pengawasan, dengan sasaran kinerja pengawas yang meningkat.

3.3.2

Kegiatan Kegiatan adalah kegiatan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan pada tahun 2015, sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, yaitu: 1.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan: 1).

Pendidikan dan pelatihan formal


Hal 35


2.

Program Peningkatan

Profesional

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan: 1).

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan: 1).

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

2).

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

4.

3).

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4).

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: 1).

Penyediaan jasa surat menyurat

2).

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3).

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4).

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

5).

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

6).

Penyediaan jasa administrasi keuangan

7).

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8).

Penyediaan alat tulis kantor

9).

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10).

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

11).

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


Hal 36


5.

12).

Penyediaan makanan dan minuman

13).

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

14).

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

6.

1).

Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan

2).

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

3).

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oparasional

4).

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan: 1).

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2).

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

3).

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4).

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.

7.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan: 1).

8.

Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1).

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


Hal 37


9.

Program Peningkatan Manajemen Pengawasan 1).

Pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pengawasan.

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung visi dan misi Bupati OKU TIMUR periode 2010 – 2015 khususnya pada misi kesatu yaitu Misi 1 “Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat” oleh karena itu Inspektorat dimulai pada Tahun 2010 mulai mengakomodasi kegiatan yang bersifat pengembangan Aparat Inspektorat khusunya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ada di Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR. Agar lebih memudahkan dalam menganalisis program dan kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat tahun 2016 dan prakiraan maju 2017, dan usulan program kegiatan prioritas Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 2016.


Hal 38

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat tabel 3.1 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

RENCANA TAHUN 2016 TAHUN RENCANA KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2

3

1 1.20.1.20.12.01

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

4

5

6

7

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

CATATAN PENTING

8

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

9

10

400.155.500

445.824.600

1.20.1.20.12.01.01

- Penyediaan jasa - surat menyurat

Jumlah suratmenyurat untuk kegiatan kantor yang disediakan

Inspektorat

290 Surat

8.200.000

APBD

290 Surat

3.900.000

1.20.1.20.12.01.02

- Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan selama setahun Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan selama setahun

Inspektorat

12 bulan

42.000.000

APBD

12 bulan

37.700.000

Inspektorat

-

APBD

34 kali

10.296.000

Inspektorat

12 bulan

18.200.000

APBD

12 bulan

10.660.000

1.20.1.20.12.01.03

-

1.20.1.20.12.01.05

- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.12.01.06

- Penyediaan jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah jasa dan pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas /operasional selama setahun Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan selama setahun

Inspektorat

12 bulan

10.100.000

APBD

12 bulan

3.464.500

Inspektorat

12 bulan

82.920.000

APBD

12 bulan

86.268.000

1.20.1.20.12.01.08

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Inspektorat

1 orang

7.200.000

APBD

1 orang

15.566.200

1.20.1.20.12.01.10

- Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah jasa kebersihan untuk kenyamanan kantor yang disediakan selama setahun Jumlah alatn tulis yang disediakan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan kantor selama setahun

Inspektorat

12 bulan

49.941.500

APBD

12 bulan

65.000.000

1.20.1.20.12.01.07


Hal 39

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat 1.20.1.20.12.01.11

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.12.01.12

- Penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.12.01.15

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.12.01.17

- Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.12.01.18

- Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan

1.20.1.20.12.01.19

- Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

1.20.1.20.12.01.03

- Penyediaan jasa peralatan rumah tangga

1.20.1.20.12.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.12.02.10

- Pengadaan Mebeleur

Jumlah mebeleur yang dibeli guna menunjang kegiatan kantor

Inspektorat

-

-

APBD

16 unit

13.676.000

1.20.1.20.12.02.09

- Pengadaan peralatan gedung kantor

Inspektorat

-

-

APBD

12 bulan

15.080.000

1.20.1.20.12.02

- Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Jumlah peralatan kantor yang dibeli guna menunjang kegiatan kantor Jumlah rumah dinas pejabat yang dapat disewa Terawatnya gedung kantor dengan baik dan nyaman secara rutin selama setahun

Inspektorat

1 unit

12.500.000

APBD

1 unit

12.500.000

Inspektorat

12 bulan

28.732.000

APBD

12 bulan

13.612.000

1.20.1.20.12.02.22


Jumlah kebutuhan bahan cetak dan penggandaan yang mendukung kelancaran administrasi kantor selama setahun Jumlah alat-alat listrik kantor dan komponen yang disediakan guna menunjang kelancaran administrasi kantor selama setahun Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang -undangan yang disediakan guna memperluas wawasan Pegawai kantor selama setahun Banyaknya makan minum rapat yang disediakan guna menunjang kegiatan kantor selama setahun Banyaknya rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan selama setahun Banyaknya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dilaksanakan selama setahun Jumlah jasa peralatan rumah tangga yang disediakan

Inspektorat

12 bulan

25.200.000

APBD

12 bulan

30.420.000

Inspektorat

12 bulan

3.165.000

APBD

12 bulan

2.558.400

Inspektorat

12 bulan

5.500.000

APBD

12 bulan

7.150.000

Inspektorat

12 bulan

10.555.000

APBD

12 bulan

13.721.500

Inspektorat

12 bulan

70.000.000

APBD

12 bulan

78.000.000

Inspektorat

12 bulan

62.400.000

APBD

12 bulan

81.120.000

Inspektorat

34 kali

4.774.000

APBD

-

479.476.000

-

235.528.000

Hal 40

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat 1.20.1.20.12.02.24

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terawat dengan baik secara rutin selama setahun

Inspektorat

12 bulan

168.515.000

APBD

12 bulan

168.515.000

1.20.1.20.12.02.28

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor yang terawat dan terpelihara dengan baik secara rutin selama setahun

Inspektorat

12 bulan

19.729.000

APBD

12 bulan

12.145.000

1.20.1.20.12.02.

- Pengadaan gedung kantor

tersedianya gedung yang baik

Inspektorat

12 bulan

250.000.000

APBD

-

1.20.1.20.12.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.12.05.01

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.1.20.12.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.12.06.01

- Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah laporan capaian kinerja yang dapat disusun

Inspektorat

2 laporan

8.500.000

APBD

2 laporan

9.834.500

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

Inspektorat

4 laporan

3.850.000

APBD

4 laporan

5.005.000

1.20.1.20.12.06.04

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Inspektorat

9 laporan

36.575.000

APBD

9 laporan

48.282.000

1.20.1.20.12.06.05

- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD - REVIU Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

Banyaknya laporan keuangan dan rencana kerja Inspektorat yang disusun Banyaknya laporan evaluasi LAKIP yang disusun

Inspektorat

60 laporan

91.110.000

APBD

60 laporan

95.667.000

terlaksananya Reviu LAKIP

Inspektorat

1 Laporan

12.140.000

APBD

-

1.20.1.20.12.06.03

1.20.1.20.12.06.05


211.757.000

319.340.000


Inspektorat

17 orang

319.340.000

-

APBD

17 orang

152.175.000

211.757.000

158.788.500

-

Hal 41

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat 1.20.1.20.12.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20.1.20.12.17.21

- REVIU Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

93.700.000

Jumlah laporan REVIU Keuangan yang dilaksanakan dan disusun

Inspektorat

1 laporan

93.700.000

56.420.000

APBD

1 laporan

56.420.000

BIDANG PENGAWASAN 1.20.1.20.12.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.1.20.12.20.01

- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Jumlah kegiatan pemeriksaan reguler secara berkala yang dilaksanakan

Inspektorat

131 laporan

984.520.000

APBD

131 laporan

1.20.1.20.12.20.02

-


Inspektorat

55 kasus

288.500.000

APBD

55 kasus

338.325.000

1.20.1.20.12.20.06

- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan dengan tuntas

Inspektorat

7 kegiatan

37.200.000

APBD

7 kegiatan

48.360.000

1.20.1.20.12.20.07

- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah koordinasi pengawasan yang komprehensif dilaksanakan dalam setahun

Inspektorat

12 bulan

59.596.900

APBD

12 bulan

78.000.000

1.20.1.20.12.21

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.20.1.20.12.21.01

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah


1.369.816.900

1.679.015.000

170.268.800

155.860.000

Banyaknya Aparatur pengawasan yang lulus ujian sertifikasi jabatan fungsional

Inspektorat

17 orang

155.860.000

1.214.330.000

APBD

17 orang

170.268.800

Hal 42

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat 1.20.1.20.12.22

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1.20.1.20.12.22.02

- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1.20.1.20.12.29

Program peningkatan Manajemen pengawasan

1.20.1.20.12.29.01

- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas

23.608.000

3.300.000

Jumlah kegiatan untuk menyusun sistem dan prosedur pengawasan

Inspektorat

1 laporan

3.300.000

APBD

1 laporan

11.693.500

19.080.000 Persentase Kinerja Tenaga Pengawas Jumlah

Inspektorat

4 kegiatan

19.080.000

23.608.000

APBD

4 kegiatan

2.992.903.400

11.693.500 2.992.903.400

Martapura,

2015




Hal 43


Tabel 3.2 : Usulan Program Kegiatan Prioritas Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 2016 NO

PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS

LOKASI

VOLUME

TARGET CAPAIAN

1 1

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD - REVIU Laporan Akuntabilitas

3

4

5

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

2

3

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah - REVIU Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala -

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah.


KEBUTUHAN DAN SUMBER DANA APBD Kab 6

APBD Prov

APBN

Sumber lain

ALASAN 7

107.807.000 Inspektorat

100%

Inspektorat

100%

95.667.000

12.140.000

56.420.000 Inspektorat

100% 56.420.000

1.679.015.000 Inspektorat

100% 1.214.330.000

Inspektorat

100% 338.325.000

Hal 44


-

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Inspektorat

100%

48.360.000

-

koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Inspektorat

100%

78.000.000

Martapura,

2015




Hal 45


BAB IV PENUTUP 4.1

Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian di Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut : 1.

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2008 telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5.

4.2

Mengutus pegawai untuk mengikuti Diklat Penilaian Angka Kredit untuk Auditor.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dari catatan-catatan penting yang ada dan perlu mendapat perhatian adalah tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi


Hal 46


Perangkat Daerah, yang saat ini merubah Struktur Organisasi Inspektorat dan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4.3

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan di Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut : 1.

Penyelesaian pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah dengan dilakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tuntas, baik hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan pemeriksaan reguler Inspektorat seperti Reguler Desa, DIBALEKA dan Kecamatan serta pemeriksaan Khusus Kasus.

2.

Pembentukan tim penilai sendiri untuk Auditor maupun Pengawas Pemerintahan (P2UPD).


Hal 47



Hal 48

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS INSPEKTORAT TAHUN 2016 KABUPATEN OKU TIMUR URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN 1

INDIKATOR KERJA

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

2

3

4

5

APBN 6

PAGU INDIKATIF APBN APBD PROV 7

8

LOKASI 9

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

445,824,600

- Penyediaan jasa - surat menyurat

Jasa surat menyurat yang disediakan

290 surat Jumlah suratmenyurat untuk kegiatan kantor yang disediakan

290 surat

- Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik

Jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan

12 bulan

12 bulan

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan

- Penyediaan jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jasa administrasi keuangan yang disediakan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kebersihan kantor yang dilaksanakan

34 kali

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

-

-

34 kali

-

-

Jumlah jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan selama setahun

12 bulan

-

-

11 unit

Jumlah jasa dan pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas /operasional selama setahun

12 bulan

-

-

12 bulan

Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan selama setahun

12 bulan

-

-

1 orang

Jumlah jasa kebersihan untuk kenyamanan kantor yang disediakan selama setahun

1 orang

-

-

Jumlah alat tulis yang disediakan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan kantor selama setahun Jumlah kebutuhan bahan cetak dan penggandaan yang mendukung kelancaran administrasi kantor selama setahun

12 bulan

-

-

12 bulan

-

-

Jumlah alat-alat listrik kantor dan komponen yang disediakan guna menunjang kelancaran administrasi kantor selama setahun

12 bulan

Alat tulis kantor yang disediakan

12 bulan

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

12 bulan

Komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

12 bulan

Kab. OKU TIMUR Kab. OKU TIMUR

37,700,000

12 bulan

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan selama setahun

3,900,000

10,296,000 10,660,000

Kab. OKU TIMUR Kab. OKU TIMUR Kab. OKU TIMUR

3,464,500 86,268,000


15,566,200 65,000,000

Kab. OKU TIMUR

Kab. OKU TIMUR 30,420,000

-

-


URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN

INDIKATOR KERJA

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

TOLAK UKUR

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

1 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan BIDANG PEMERINTAHAN UMUM perundang-undangan

2 Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

3 12 bulan

5 12 bulan

- Penyediaan makan dan minum rapat

Makan minum rapat yang disediakan

12 bulan

4 Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang -undangan yang disediakan guna memperluas wawasan Pegawai kantor selama setahun Banyaknya makan minum rapat yang disediakan guna menunjang kegiatan kantor selama setahun Banyaknya rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan selama setahun

12 bulan

banyaknya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dilaksanakan

12 bulan

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/keluar daerah yang dilaksanakan

Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan

12 bulan

- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/teknis perkantoran

jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dilaksanakan

12 bulan

APBN 6 -

PAGU INDIKATIF APBN APBD PROV 7 -

12 bulan

-

-

-

-


-

-

Kab. OKU TIMUR 81,120,000 235,528,000

terpenuhinya mebeleur kantor

16 Unit

terawatnya gedung kantor dengan baik dan nyaman secara rutin selama setahun

16 Unit

-

-

- Pengadaan Peralatan gedung kantor

terpenuhinya peralatan gedung kantor

12 bulan

jumlah peralatan kantor yang dibeli guna menunjang kegiatan kantor

12 bulan

-

-

Jumlah rumah dinas pejabat yang dapat disewa

1 unit

Adanya rumah dinas untuk pejabat

1 unit

Terpenuhinya kebutuhan perawatan gedung kantor

12 bulan

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

12 bulan

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor yang terawat dan berfungsi dengan baik

12 bulan

13,676,000

Kab. OKU TIMUR


-

-


Terawatnya gedung kantor dengan baik dan nyaman secara rutin selama setahun

12 bulan

Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terawat dengan baik secara rutin selama setahun

12 bulan

Jumlah peralatan kantor yang terawat dan terpelihara dengan baik secara rutin selama setahun

12 bulan

-

-


-

-


-

-


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal


- Pengadaan Mebeleur

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

9 Kab. OKU TIMUR

7,150,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan

8

LOKASI

211,757,000 PNS yang mengikuti diklat dan pelatihan jabatan fungsional

17 orang


17 orang

-

-

211,757,000

Kab. OKU TIMUR

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN

INDIKATOR KERJA

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

APBN

PAGU INDIKATIF APBN APBD PROV

TOLAK UKUR

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

2

3

4

5

6

7

2 laporan Jumlah laporan capaian kinerja yang dapat disusun

1 laporan

-

-

- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

4 laporan Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

4 laporan

-

-

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir tahun yang disusun

9 laporan Banyaknya laporan keuangan dan rencana kerja Inspektorat yang disusun

9 laporan

Laporan evaluasi LAKIP SKPD

60 laporan Banyaknya laporan evaluasi LAKIP yang disusun

60 laporan

1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem BIDANGCapaian PEMERINTAHAN UMUM Pelaporan Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar RKSKPD yang disusun

9,834,500

9


5,005,000 -

-


-

-

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah - REVIU Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

8 158,788,500

LOKASI

95,667,000

Kab. OKU TIMUR

56,420,000

Laporan REVIU Keuangan Pemerintah Daerah OKU TIMUR yang disusun

1 Laporan Jumlah laporan REVIU Keuangan yang dilaksanakan dan disusun

1 Laporan

-

-

56,420,000

Kab. OKU TIMUR

BIDANG PENGAWASAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

- Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1,679,015,000

Pengawasan internal secar berkala yang dilaksanakan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang ditangani

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang dilaksanakan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif yang dilaksanakan

131 laporan Jumlah kegiatan pemeriksaan reguler secara berkala yang dilaksanakan 55 kasus


131 laporan

-

-

Kab. OKU TIMUR 1,214,330,000

55 kasus

-

-


7 kegiatan Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan dengan tuntas

7 kegiatan

12 bulan Jumlah koordinasi pengawasan yang komprehensif dilaksanakan dalam setahun

12 bulan

-

-


-

-


URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN 1 Program Peningkatan profesionalisme tenaga BIDANGdan PEMERINTAHAN UMUM pemeriksa aparatur pengawasan - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

INDIKATOR KERJA

KELUARAN KEGIATAN

HASIL KEGIATAN

APBN

PAGU INDIKATIF APBN APBD PROV

TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

2

3

4

5

6

7

8 170,268,800

9

17 orang

-

-

170,268,800

Kab. OKU TIMUR

Aparat pengawasan yang mengikuti ujian sertifikasi jabatan fungsional

17 orang Banyaknya Aparatur pengawasan yang lulus ujian sertifikasi jabatan fungsional

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program peningkatan manajemen pengawasan -

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas

LOKASI

TOLAK UKUR

23,608,000

Sistem dan prosedur pengawasan yang 1 Laporan Jumlah kegiatan untuk menyusun sistem dan disusun prosedur pengawasan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas yang 4 Kegiatan Kinerja tenaga pengawas yang meningkat meningkat

TOTAL

1 laporan

-

-

23,608,000

Kab. OKU TIMUR

11,693,500 4 Kegiatan

-

-

11,693,500

Kab. OKU TIMUR

2,992,903,400 Martapura,

2015


Mulyanto, SH.MM Pembina Tingkat I NIP.196708011989031001

RAM DAN KEGIATAN PRIORITAS INSPEKTORAT TAHUN 2016 KABUPATEN OKU TIMUR SKPD PENANGGUNG JAWAB 10

Inspektorat Inspektorat

Inspektorat Inspektorat Inspektorat


Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

SKPD PENANGGUNG JAWAB 10 Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

SKPD PENANGGUNG JAWAB 10


Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

SKPD PENANGGUNG JAWAB 10

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Martapura,

2015

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

NIP.196708011989031001

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat KATA PENGANTAR

Recommend Documents