KATA PENGANTAR BAB 1. LKjIP Kabupaten Kulon Progo i

BAB

1

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kulon Progo ini dapat diselesaikan. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan secara teknis sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka penyampaian Laporan Kinerja ini berisi capaian

kinerja

daerah

secara

transparan

dan

akuntabel

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah pada Tahun 2014. Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 20112016 dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan akuntabilitas menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government), untuk itu pelaporan kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja daerah yang telah

| LKjIP Kabupaten Kulon Progo

i

terukur dengan target tahun 2014 sebagaimana Perubahan RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014. Laporan Kinerja ini disusun dengan membandingkan target dan capaian indikator kinerja daerah yang bersifat outcomes, yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Laporan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja daerah dan berbagai inovasi daerah yang dilakukan pada Tahun 2014. Secara umum kinerja tahun 2014 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan. Akhirnya atas segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wates,


27 Maret 2015

ii

BAB

1

P

IKHTISAR EKSEKUTIF

enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan institusi pemerintah melaporkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi core instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian kinerja yang terukur dan bersifat outcomes menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga bisa terus meningkatkan kinerjanya sesuai peran yang diemban. Laporan Kinerja Tahun 2014 ini merupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun ke-3 periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang telah dicanangkan pada tahun 2014. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon Progo tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa dari 21 indikator yang ditargetkan, terealisasi 20 indikator yang berkinerja Sangat Baik (95,24%) dan 1 indikator berkinerja Tidak Berhasil (4,76%). Indikator Kinerja Utama Bupati yang telah berkinerja Sangat Berhasil sebanyak 20 indikator, pada indikator sasaran strategis sebagai berikut: a. rata-rata lama sekolah tercapai 101,67% b. angka melek huruf tercapai 102,14% c. persentase akses dan mutu pendidikan tercapai 101,03%; d. angka harapan hidup tercapai 100,56%; e. angka kematian ibu 99,38%; f.

angka kematian bayi 106,63%

g. angka kemiskinan tercapai 110,58%; h. angka pengangguran tercapai 86,61%;


iii

i.

persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tercapai 92,98%;.

j.

nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai 98,58%;

k. nilai akuntabilitas kinerja 133,33%; l.

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai 100%;

m. pertumbuhan ekonomi tercapai 99,41%; n. pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) tercapai 100,26%; o. rasio gini tercapai 116,21%; p. nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) (jutaan rupiah) tercapai 152,02%; q. persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah tercapai 108,31%; r. persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tercapai 100,10%; s. indeks kualitas lingkungan hidup tercapai 106,77%; t. persentase penurunan pelanggaran hukum daerah tercapai 200%. Sementara itu satu Indikator Kinerja Utama Tidak Berhasil yaitu indikator sasaran Persentase peningkatan kunjungan wisata yang pertumbuhannya ditargetkan 9,95 % terealisasi pertumbuhan sebesar -0,45% atau dengan tingkat capaian -4,50%; Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2014 Rp. 379.982.350.250,00 terealisasi Rp. 338.280.984.897,00

atau

89,03%.

Disisi yang

lain

target Pendapatan

Daerah

Rp.131.892.992.136,75 terealisasi Rp. 158.798.531.703,19 atau 120,40%. Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LAKIP Tahun 2013 yang telah diambil dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu: melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016 dengan indikator kinerja yang terukur berorientasi pada hasil (outcomes) dan melakukan Reviu atas Laporan Kinerja sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat keterkaitan indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), maka telah disusun petunjuk pelaksanaan evaluasi LAKIP SKPD dan diterapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja online yang berbasis website. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.


iv

BAB

1

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

DAFTAR ISI

v

DAFTAR TABEL

vi

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

x

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN .......................................................................................... 1.1 Dasar Hukum .................................................................................... 1.2 Gambaran Umum Daerah ................................................................. 1.3 Struktur Organisasi ............................................................................ 1.4 Permasalahan Utama (Isu Strategis) ……………………………………………… PERENCANAAN KINERJA ...................……………........................................... 2.1

Rencana Strategis ............................................................................. 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ................................................ 2.1.2 Strategi Arah Kebijakan dan Program ....................................

16 16 23

2.1.3 Program.................................................................................... Perjanjian Kinerja ..............................................................................

26 31

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................... 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .............................................. 3.2.1 Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.......... 3.2.2 Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat..........

33 37 37 45

3.2.3 Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat ..................

54

3.2.4 Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja ...............

57

2.2 BAB III

1 2 13 15

3.2.5 Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya ....................................................................

62

3.2.6 Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah ..............................................................


67

v

3.2.7 Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat ..............................................................................

72

3.2.8 Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah ...............

90

3.2.9 Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata ..............................

95

3.2.10 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Wilayah .....................................

101

3.2.11 Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam .................................................................... 111 3.2.12 Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib Berdasarkan Kesadaran atas Hukum ..................................... 120

BAB IV

3.3

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....................................

123

3.4

Akuntabilitas Keuangan .....................................................................

124

PENUTUP ..................................................................................................

138

.. LAMPIRAN


vi

BAB

1

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1

Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan ..........................................................................

9

Tabel 1.2

Garis Kemiskinan ................................................................................

10

Tabel 1.3

Rasio Gini Kab. Kulon Progo .............................................................

11

Tabel 1.4

Rasio Gini Kabupaten/Kota di DIY .....................................................

11

Tabel 1.5

Indikator Komponen IPM ....................................................................

12

Tabel 1.6

Organisasi Perangkat Daerah ...........................................................

13

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ............................................

22

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ...........................................................

31

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja ..................................................................

33

Tabel 3.2

Pencapaian IKU Bupati Tahun 2014 ..................................................

34

Tabel 3.3

37

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat ........................................................................................ Capaian Kinerja Akses/Pemerataan Pendidikan Dasar ..........................

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Akses/Pemerataan Pendidikan Menengah ...................

42

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Peningkatan Mutu Guru ...............................................

43

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan .....................................

44

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Pendidikan Non Formal ..............................................

45

Tabel 3.9

Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ........................................................................................

45

Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16

Cakupan Pengembangan Kesehatan .................................................. Capaian Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ......... Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat ......................................... Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis ......................................... Capaian Kinerja Pelayanan Mutu dan Manfaat .................................... Performa RSUD Wates ......................................................................... Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat ......................................................................................... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja ................................................................

47 48 48 49 49 50 55

Tabel 3.17


40

58

vii

Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21

Capaian Penyerapan dan Penempatan Tenaga Kerja ........................... Capaian Peserta Pelatihan yang Terserap di Dunia Kerja ...................... Capaian Perlindungan Ketenagakerjaan ................................................ Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya .........................................................

59 60 61 63

Tabel 3.22

Cakupan Pengembangan Nilai Budaya ..................................................

64

Tabel 3.23

Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya ......................

65

Tabel 3.24 Tabel 3.25

Prestasi Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ............................... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah ...........................................

65 68

Tabel 3.26

Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset ....................................................................................................... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat .............................................. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Daerah ................................................................................................

71

Tabel 3.29

Realisasi Nilai Investasi PMA, PMDN dan Perizinan Daerah ................

91

Tabel 3.30

Perbandingan Realisasi Nilai Investasi Kabupaten dengan Realisasi Nilai Investasi Nasional ..................................................................................

92

Tabel 3.31

Nilai Realisasi Investasi per Sektor/Sub Sektor .......................................

93

Tabel 3.32

Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata ....................................................................................................

95

Tabel 3.33

Capaian Peningkatan Kunjungan Wisatawan .........................................

98

Tabel 3.34

101

Tabel 3.35

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah ...................... Capaian Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ........................

Tabel 3.36

Capaian Layanan uji Laboratorium dan Alat Berat ...............................

104


Capaian Ketersediaan Air Baku ............................................................ Penyediaan Peningkatan Pelayanan Irigasi .......................................

105 106

Tabel 3.39

Capaian Drainase Pengairan dalam Kondisi Baik ..................................

106

Tabel 3.40 Tabel 3.41 Tabel 3.42 Tabel 3.43 Tabel 3.44 Tabel 3.45

Capaian Peningkatan Infrastruktur Perdesaan ........................................ Capaian Peningkatan Infrastruktur Perkotaan ........................................ Capaian Layanan Air Bersih dan Air Limbah ........................................... Capaian Layanan Persampahan ............................................................. Capaian Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ....................................... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi SDA ....................................................

107 108 109 110 111 112

Tabel 3.46

Indeks Tutupan Hutan ..........................................................................

115

Tabel 3.47

Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti .......................................

117



72 91

103

viii

Tabel 3.48

Prestasi Urusan Lingkungan Hidup ......................................................

119

Tabel 3.49

Rencana dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib berdasarkan Kesadaran Hukum ............................................

121

Tabel 3.50

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ...............................................

125

Tabel 3.51

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .........................................

125

Tabel 3.52

Perbandingan Capaian Kinerja IKU dengan Kinerja Keuangan ................

126


ix

BAB

1

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

Halaman GAMBAR : Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo ...................................

2

Gambar 3.1

Layanan Pendidikan Sekolah ..........................................................

38

Gambar 3.2

Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas dan Posyandu ...................

47

Gambar 3.3

Grafik Performa RSUD Wates Tahun 2014 ......................................

51

Gambar 3.4

Bedah Rumah dan Geblek Renteng ................................................

56

Gambar 3.5

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan ...............................

57

Gambar 3.6

Halaman Muka Website Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja .............................................................................................

70

Gambar 3.7

Alur Kerja Sistem Kinerja Daerah Terintegrasi ................................

70

Diagram 1.1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi .........................................................

7

Diagram 1.2

Peranan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ..............................

8

Diagram 1.3

Grafik Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ..............................

9

Diagram 3.1

Capaian IKU Tahun 2014 ...................................................................

36

Diagram 3.2

Jumlah Kunjungan Pasien RSUD Wates ............................................

52

Diagram 3.3

Kondisi Pegawai Menurut Golongan .............................................

123

Diagram 3.4

Kondisi Pegawai Menurut Pendidikan ...........................................

124

DIAGRAM :


x

BAB

1

PENDAHULUAN

1 1.1

Dasar Hukum Kabupaten Kulon Progo berdiri diawali dengan dikeluarkannya Undangundang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi: Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta. Penggabungan Kabupaten Kulon Progo (Kasultanan) yang beribukota di Sentolo dengan Kabupaten Adikarta (Paku Alaman) yang beribukota di Wates terjadi pada tanggal 1 Januari 1951. Sesuai usulan Sri Paku Alam VIII Kabupaten yang baru diberi nama Kulon Progo dan atas usulan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ibukotanya di Wates. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1951. Kabupaten Kulon Progo yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) berdasarkan tanggal pengundangan pada tanggal 15 Oktober 1951, selanjutnya disepakati berdirinya Kabupaten Kulon Progo. Seiring dengan Keistimewaan DIY berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.


1

1.2

Gambaran Umum Daerah

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia yang digambarkan dengan peta administrasi sebagai berikut: 390000

405000

420000

Ngargosari Banjaroyo

Gerbosari Pagerharjo

Sidoharjo

Banjarharjo

9150000

9150000

KEC. SAMIGALUH Banjarasri

Banjarsari

Purwoharjo

KEC. KALIBAWANG

Kebonharjo

Banjararum

Purwosari

KEC. GIRIMULYO

PROVINSI JAWA TENGAH

Kembang Pendoworejo

KAB. SLEMAN Jatisarono

Jatimulyo Giripurwo

Tanjungharjo Wijimulyo

Sidomulyo

KEC. NANGGULAN

Hargotirto

Banyuroto Donomulyo

9135000

9135000

Banguncipto Sendangsari Kalirejo

Hargowilis

KEC. PENGASIH

Kaliagung Sentolo

Margosari

KEC. KOKAP

KAB. BANTUL

Pengasih Hargomulyo

Salamrejo

Kedungsari

Hargorejo

Sukoreno

Bendungan

9120000

KEC. GALUR

mU

Banaran

390000

405000

LEGENDA

U %

Ibukota provinsi

# S

Ibukota kabupaten Garis pantai

Batas administrasi batas provinsi batas kabupaten / kota batas kecamatan batas desa / kelurahan Jaringan jalan jalan arteri jalan kolektor rel kereta api

Wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kulon Progo : GALUR GIRIMULYO KALIBAWANG KOKAP LENDAH NANGGULAN PANJATAN PENGASIH SAMIGALUH SENTOLO TEMON WATES

9120000

# S Tawangsari KEC. SENTOLO Temon Giripeni Karangsari Kulur Karangwuluh Wetan Wates Janten Tuksono Triharjo Kaligintung Sindutan Kebonrejo Krembangan Demen KEC. WATES Gotakan Temon Kulon Demangrejo Kedundang Srikayangan Palihan Cerme Wates Kalidengen Ngentakrejo Kulwaru Jangkaran KEC. TEMON PlumbonSogan Ngestiharjo Tayuban Bumirejo Glagah Panjatan KEC. LENDAH Depok Bojong Gulurejo Karangwuni Sidorejo KEC. PANJATAN Wahyuharjo Garongan Jatirejo Pleret Tirtarahayu Pandowan Brosot Bugel Kranggan Karangsewu Nomporejo

420000 mT

WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN KULON PROGO


KAB. SLEMAN


KOTA YOGYAKARTA

KAB. KULON PROGO KAB. BANTUL

U

KAB. GUNUNG KIDUL

SKALA 2

0

2

Km

Analisa dan desain oleh : Yanu Koesumakristi

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo


2

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, terletak diantara 110o 1' 37" -- 110o 16' 26" Bujur Timur dan antara 7o 38' 42" -- 7o 59' 03" Lintang Selatan, dan memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 01.000 meter diatas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi: a. Bagian Utara, merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor. b. Bagian Tengah; merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 – 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan. c. Bagian Selatan; merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 – 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir. Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu Jalan Nasional sepanjang 28,57 Km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 Km. Disamping itu hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat.

1.2.2 Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Kulon Progo menjadi satu-satunya daerah di DIY dan Jawa Bagian Selatan yang akan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jawa. Beberapa program yang mulai dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian wilayah selatan diantaranya:


3

a. Pengembangan Bandar Udara Internasional Baru Penyediaan infrastruktur transportasi Bandar Udara di Yogyakarta menjadi kebutuhan ditengah keterbatasan layanan Bandara Adisutjipto yang tidak dapat dikembangkan lagi karena lokasi di perkotaan Yogyakarta. Kebutuhan Bandara di Yogyakarta sangat penting, karena DIY merupakan pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah selatan Jawa, yang menghubungkan koridor timur-barat Jawa bagian selatan terutama antara Ponorogo sampai Cilacap, serta koridor utara selatan Semarang, Magelang dengan Yogyakarta. Keberadaan pengembangan bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo juga sesuai dengan indikasi program dalam RTRW sebagaimana Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 dan RPJMD sebagaimana Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2013. Studi kelayakan dan Rencana Induk Pembangunan Bandara Baru telah disusun, selanjutnya telah dikeluarkan ijin lokasi dari Kementerian Perhubungan dengan lokasi di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran Kecamatan Temon yang membutuhkan lahan + 637 ha. Perkembangan rencana pembangunan bandara internasional di Kulon Progo, telah dilaksanakan Tahapan Konsultasi Publik yang merupakan proses komunikasi

dialogis

antar

pihak

yang

berkepentingan

guna

mencapai

kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru. Konsultasi publik yang dilakukan dari 2.585 warga terdampak telah hadir sebanyak 2.147 warga atau tingkat kehadiran 83,06%. Hasil konsultasi publik dari 2.147 warga yang hadir, 1.910 warga (88,96%) telah sepakat dan 237 belum sepakat. Mengingat strategisnya pembangunan bandara baru bagi pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat Kulon Progo, maka Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mengedepankan cara persuasif musyawarah. Di sisi lain bersama Tim UGM mengidentifikasi atau memetakan permasalahan masingmasing kepala keluarga dan pemecahannya.


4

b. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Adikarta Perkembangan pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai sekitar 86%. Pada tahun 2015 akan dilakukan pengerukan alur dan pendalaman kolam pelabuhan, sehingga pada akhir tahun 2015 direncanakan pelabuhan sudah dapat dioperasionalkan. Pembangunan sarana penunjang yang dikerjakan tahun 2014 antara lain: pos pengawasan sumber daya ikan, pos lapor kapal, gudang ikan segar, rumah kepala pelabuhan, rumah syahbandar, rumah jaga staf, tempat perbaikan alat penangkap ikan, instalasi pengolah air limbah dan penyelesaian pagar pelabuhan dengan biaya sebesar Rp.7.120.668.853,00. c. Pengembangan Sektor Kawasan Industri Berbasis Baja Pasir besi di Kabupaten Kulon Progo terdapat di pantai selatan antara muara Sungai Progo sampai muara Sungai Bogowonto dengan panjang pantai 22 km. Arah pengembangan sesuai RTRW Kabupaten Kulon Progo sepanjang pantai dengan lebar 1,8 km, dengan cadangan 240 juta ton dengan kadar Fe 14%. Rencananya juga akan dilaksanakan selain penambangan juga pembuatan pabrik besi baja, dan akan dapat diolah menjadi produk-produk turunan yang akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kawasan industri berbasis baja di Kabupaten Kulon Progo. Perkembangan rencana pengolahan potensi pasir besi, Pemerintah Daerah tetap konsisten mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan Kontrak Karya dan ketentuan perundang-undangan Mineral dan Batubara yang terbaru. Sehubungan rencana pembangunan bandara sesuai yang dipersyaratkan dalam KKOP, maka harus terjadi redesign pabrik pig iron dari rencana awal 1 juta ton per tahun menjadi 340 ribu ton pig iron per tahun untuk tahap pertama, dan harus bergeser ke timur 3 km. PT JMI tetap komitmen untuk membangun pabrik, dengan dibuktikan pelaksanaan akuisisi lahan tetap dilanjutkan dan telah dilakukan pemagaran area.


5

d. Pengembangan Kawasan Industri Sentolo Kawasan Industri Sentolo sesuai dengan RTRW DIY dan Kulon Progo direncanakan dengan luas 42.000 ha di 4 Desa Kecamatan Sentolo dan 2 Desa Kecamatan Lendah. Selain sebagai kawasan industri berbasis baja direncanakan pengembangan industri secara umum, pada tahun 2013 telah dimulai dibangun pabrik hand tractor oleh PT Kubota. Kawasan industri baja akan disinergikan dengan serangkaian kegiatan penambangan dan pengolahan pasir besi dan pemrosesannya, antara lain: industri pengolahan, pabrik baja, pabrik besi, dan pabrik baja khusus. Pemenuhan sarana pendukung telah dibangun pelebaran sarana jalan, penyiapan kebutuhan air bersih, dan listrik. Untuk Kawasan Industri Sentolo pada tahun 2014 telah masuk beberapa investor yaitu: PT IGP International yang memproduksi boneka, PT Odixa Pharma Laboratories dari industri obat, PT. Cakra Persada Adikarya yang memproduksi plastik dan PT Dian Niaga Yogyakarta yang memproduksi arang briket. Beberapa investasi tersebut, sinergis dan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan industri di Kulon Progo dalam wilayah DIY dan sesuai Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). e. Penataan Kawasan Pertumbuhan ekonomi Koridor Temon-Wates-YogyakartaPrambanan Jalan yang melintasi kawasan ekonomi strategis Temon-Prambanan berfungsi sebagai jalur jalan selatan jawa yang mengurangi kepadatan pantura. Jalur ini memperkuat peran penting simpul orientasi arus perdagangan Yogyakarta dari tiga arah, yaitu timur (Solo ke Surabaya), utara (ke Semarang), barat (Purwokerto ke Bandung).

f. Potensi unggulan lainnya Kabupaten Kulon Progo juga memiliki berbagai potensi unggulan lain yang memberikan keunggulan daya saing daerah yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi lokal, antara lain: komoditas pertanian unggulan daerah (padi, jagung, semangka, melon, cabe, bawang merah, buah Naga), industri (batik tulis/cap, serat alam, akar wangi), dan perkebunan (cengkeh, kopi, panili dan kakao). | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

6

Potensi pariwisata dibagi pada 2 (dua) kawasan yaitu: Kawasan Pantai dan Kawasan Pegunungan. Karena kawasan pantai arah pengembangan untuk investasi, maka pengembangan pariwisata diarahkan ke wilayah utara terutama untuk pengembangan obyek wisata Suroloyo yang hanya berjarak 7 km dengan Candi Borobudur, obyek wisata religius Sendangsono dan Waduk Sermo. Selain itu terdapat potensi investasi lainnya dan pembangunan infrastruktur antara lain: Pembangunan hotel berbintang dan Rencana Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

1.2.3 Kondisi Perekonomian a. Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2014 berdasarkan perhitungan angka sangat sementara terjadi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo 5,09%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten selalu meningkat dan mengalami percepatan pada 5 tahun terakhir.

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,50 4,95

5,00

4,50

5,01

5,05

5,09

2012

2013

2014

3,97

4,00 3,06

3,50 3,00 2,50

2,00 2009

2010

2011

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2014, **angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2015 Diagram 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2014


7

b. Struktur Perekonomian Struktur perekonomian Kulon Progo pada tahun 2013 menunjukkan bahwa tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih merupakan leading sector bagi perekonomian di Kulon Progo. Artinya bahwa ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor yang dominan di Kabupaten Kulon Progo. Maju mundurnya sektorsektor tersebut secara umum akan sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Dominasi ketiga sektor tersebut terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo yakni sebesar 62,78 persen. Sektor pertanian memegang kontribusi sebesar 23,87 persen, sektor jasa-jasa 22,64 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,27 persen.

Diagram Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013

Keuangan dan Lembaga Keuangan; 6,25

Jasa-jasa; 22,64

Pertanian; 22,87

Pertambangan dan Penggalian; 0,94 Industri Pengolahan; 14,01

Pengangkutan dan Komunikasi; 8,46 Perdagangan, restoran dan hotel; 17,27

Listrik, Gas dan Air Minum; 0,86 Konstruksi; 6,7

Sumber : BPS Kab. Kulon Progo, 2014 Diagram 1.2 Diagram Peranan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Struktur ekonomi Kabupaten Kulon Progo mengarah pada kelompok sektor tersier dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa memberikan kontribusi yang tertinggi.


8

100% 80%

53,11

53,83

53,39

54,41

54,62

40%

21,73

22,31

21,7

21,24

21,57

20%

25,16

23,86

24,91

24,35

23,81

60%

0% 2009

2010

Sektor Primer

2011

2012

Sektor Sekunder

2013 Sektor Tersier

Sumber : BPS Kab. Kulon Progo, 2014 Diagram 1.3 Grafik Distribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2013 c. PDRB Perkapita Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kulon Progo selalu meningkat selama 5 tahun terakhir, yang mengindikasikan terjadi peningkatan pendapatan rata-rata penduduk. PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2012 sebesar 4,196 triliun rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 393.221 jiwa, maka diperoleh PDRB per kapita sebesar Rp 10.671.984,-.Sedangkan dilihat dari pertumbuhan rata-rata pendapatan, pada tahun 2011 PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar Rp. 4.790.630,- menjadi Rp. 4.992.301,- pada tahun 2012 atau mengalami laju pertumbuhan 4,21%. Perkembangan tingkat PDRB Per kapita selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

1

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 – 2014 Nilai PDRB Nilai PDRB Penduduk Nilai PDRB Nilai PDRB Tahun ADHB (Jutaan ADHK Pertengahan Perkapita Perkapita Rp) (Jutaan Rp) Tahun *) ADHB (Rp) ADHK (Rp) 2009 3.286.278 1.728.304 387.493 8.480.876 4.460.215

2

2010

3.547.055

1.781.227

388.869

9.121.466

4.580.532

3

2011

3.867.136

1.869.338

390.207

9.910.472

4.790.630

No.


9

4

Nilai PDRB Nilai PDRB Tahun ADHB (Jutaan ADHK Rp) (Jutaan Rp) 2012 4.196.448 1.963.078

5

2013

4.641.905

2.062.182

394.365

11.770.580

5.229.120

6

2014**

5.150.193

2.167.147

405.222

12.709.560

5.348.048

No.

Penduduk Pertengahan Tahun *) 393.221

Nilai PDRB Perkapita ADHB (Rp) 10.671.984

Nilai PDRB Perkapita ADHK (Rp) 4.992.301

Sumber : BPS Kab. Kulon Progo, 2014 (diolah), **angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2015 d. Angka Kemiskinan Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat juga dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan masalah kemiskinan. Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Sedangkan kemiskinan akan semakin meluas, jika perbedaan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Adapun data Garis kemiskinan, Penduduk Miskin dan prosentasenya Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2010 – 2013 pada tabel dibawah ini.

1.

Tabel 1.2 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2014 Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Persentase Tahun (Rp.) Miskin (jiwa) (%) 2010 225.059,90.100 23,15

2.

2011

240.301,-

92.800

23,62

3.

2012

256.575,-

92.400

23,32

4.

2013

259.945.-

86.500

21,39

5.

2014**

273.592.-

77.032

19,02

No.

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2014, **angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kabupaten Kulon Progo 2015


10

e. Rasio Gini Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo angka sangat sementara tahun 2014 sebesar 0,2828 lebih baik pemerataan pendapatan dibanding tahun 2013 sebesar 0,2959. Rasio Gini ini menunjukkan kriteria ketimpangan moderat (Ketimpangan rendah dengan nilai 0,0 - 0,3, ketimpangan moderat dengan nilai 0,3 ‐ 0,5). Dengan adanya kenaikan indeks /nilai Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 berarti ada penurunan dalam pemerataan pendapatan di Kabupaten Kulon Progo dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Adapun data Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo sebagaimana pada tabel berikut.

No.

Tabel 1.3 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 – 2014 Tahun Rasio Gini Kriteria Oshima

1

2010

0,2408

Ketimpangan Rendah

2

2011

0,3365

Ketimpangan Moderat

3

2012

0,3429

Ketimpangan Moderat

4

2013

0,2959

Ketimpangan Rendah

5

2014**

0,2828

Ketimpangan Rendah

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2014, **angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kabupaten Kulon Progo 2015 Besaran Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di DIY tampak pada tabel berikut.

No.

Tabel 1.4 Rasio Gini menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2009 – 2013 Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012

2013

1.

Kulon Progo

0,2504

0,2408

0,3365

0,3429

0,2959

2.

Bantul

0,2513

0,2746

0,2963

0,3068

0,2371

3.

Gunungkidul

0,2389

0,2517

0,3010

0,3234

0,2447

4.

Sleman

0,2944

0,2758

0,2709

0,2783

0,2126

5.

Kota Yogyakarta

0,2327

0,2174

0,1937

0,1793

0,1750

6.

Provinsi D.I.Y

0,3112

0,3088

0,3149

0,3194

0,2723

7.

Nasional

0,36

0,33

0,385

0,4100

0,4130

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2014


11

1.2.4 Kualitas Pembangunan Manusia Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2014 sebesar 75,20 meningkat dibanding angka tahun 2013 sebesar 75,03 tahun. Dibanding kabupaten/kota lain di DIY pada tahun 2013 menempati posisi kedua setelah Sleman yang mencapai 75,79 tahun. Angka harapan hidup penduduk ini juga berada di atas rata-rata angka harapan hidup provinsi tercatat sebesar 73,62 tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian pembangunan manusia bidang peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2014, angka melek huruf penduduk dewasa Kabupaten Kulon Progo mencapai 94,09 meningkat dibanding angka tahun 2013 sebesar 93,13 persen. Dibanding kabupaten/kota lain di DIY pada tahun 2013 berada di atas Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul dengan capaian angka melek huruf masing-masing sebesar 85,22 persen dan 92,81 persen. Namun capaian Kulon Progo masih berada di bawah Kota Yogyakarta sebesar 98,43 persen, dan Kabupaten Sleman sebesar 95,11 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 - 2014 disajikan pada tabel berikut. Tabel 1.5 Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 - 2012 No.

Uraian

1

Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Konsumsi Riil per kapita (000 Rp.)

2 3 4

2010

2011

2012

2013

2014

74,09

74,48

74,58

75,03

75,20

89,52 7,89

92,00 8,37

92,04 8,37

93,13 8,37

94,04 8,52

629,50

631,42

634,34

635,95

638,11

Indeks IPM 1.

Kesehatan

82,30

82,47

82,63

83,38

2.

Pendidikan

78,68

79,93

79,96

80,69

3.

Pendapatan

62,48

62,72

63,40

63,77

IPM

74,49

75,04

75,33

75,95

Reduksi Shortfall

2,74

2,16

1,17

2,50

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2014


12

1.3 Struktur Organisasi Organisasi

perangkat

daerah

sebagai

wadah

penyelenggaraan

pemerintahan,pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Sruktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Tabel 1.6 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Sekretariat

Dinas Daerah

Sekretariat Daerah

Dinas Pendidikan

Sekretariat DPRD

Dinas Kesehatan

Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah

Dinas Pendapatan Inspektorat Daerah Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Badan Pemberdy Kehutanan Masyarakat Pemdes Perempuan dan KB Dinas Perindustrian, Badan Penanaman Perdagangan, dan Modal dan Perizinan Energi Sumber Daya Terpadu Mineral Dinas Kelautan, Kantor Lingkungan Perikanan dan Hidup Peternakan


Kecamatan

Lainnya

Kecamatan Temon

RSUD Wates

Kecamatan Wates

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelurahan Wates

Kecamatan Panjatan Kecamatan Galur

Satuan Polisi Pamong Praja

Kecamataan Lendah

Kecamatan Kokap

13

Sekretariat

Lembaga Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Kantor Ketahanan Umum Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Dinas Perhubungan Kantor Kesatuan Komunikasi dan Bangsa dan Politik Informatika Dinas Kebudayaan Kantor Perpustakaan Pariwisata Pemuda dan Arsip Daerah dan Olah Raga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Daerah

Kecamatan

Lainnya

Kecamatan Pengasih

Kecamatan Sentolo Kecamatan Girimulyo Kecamatan Nanggulan Kecamatan Samigaluh Kecamatan Kalibawang

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2015

Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 21 UPTD Organisasi perangkat daerah lainnnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, untuk menyesuaikan peningkatan kelas dari kelas C menjadi B pada tahun 2010 telah diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bada ini dibentuk untuk mengantisipasi bencana di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan daerah rawan bencana. Kelurahan Wates dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates. Satuan Polisi


14

Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja.

1.4 Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan mendasarkan pada gambaran umum geografis, ekonomi dan kualitas pembangunan manusia serta potensi unggulan daerah diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : a. Kualitas Sumberdaya Manusia yang masih relatif rendah b. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi c. Pendapatan masyarakat relatif rendah d. Kebutuhan pelayanan infrastruktur semakin meningkat e. Peluang investasi semakin meningkat f.

Potensi penurunan kualitas SDA dan bencana yang tinggi


15

BAB

2

2.1

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategik

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran a. Visi Visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016 yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut: - Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani, rohani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Sehat dalam bidang ekonomi, sehat birokrasi, sehat semua program pembangunan termasuk sehat dalam kehidupan sosial politik dan sosial budaya. Demikian juga lima tahun kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, dengan prinsip transparan, dan akuntabel. (SEHAT) - Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri dengan fokus utama kemandirian dalam bidang ekonomi. (MANDIRI)


16

- Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat mencerminkan pemerintahan dan masyarakat yang mampu berinovasi dengan etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi. Tercapainya nilai obyektif yang tinggi dari penilaian indikator kinerja pembangunan di berbagai bidang baik dari sisi output, outcome, benefit dan impact. (BERPRESTASI) - Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan. (ADIL) - Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu keadaan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan. (AMAN) - Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. Mewujudkan keluarga yang mampu mengatur kebutuhan secara proposional dan seimbang sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap keadaan yang tidak normal. (SEJAHTERA) - Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA). Visi Kabupaten Kulon Progo selanjutnya dijabarkan ke dalam misi dan untuk mewujudkan misi tersebut menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kulon Progo.


17

b. Misi Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016 ditetapkan 6 misi pembangunan sebagai berikut: 1) Misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai obyek pembangunan, sumberdaya manusia harus dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dalam bentuk peningkatan kualitas kehidupan yang tercermin dalam menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mewujudkan SDM bermartabat dibutuhkan SDM yang senantiasa ingin meningkatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Misi Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good

governance.

Good

public

governance

mengandung

makna

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government), demokratis dan efektif. Prinsip-prinsip good public governance meliputi wawasan ke depan (visioner), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan


18

dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada pasar yang fair. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 3) Misi Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan

bertumpu

pada

pemberdayaan

masyarakat.

Untuk

mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dibutuhkan pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi dengan memperhatikan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan.

Dengan

demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 4) Misi Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan nilai tambah produk yang

dihasilkan.

Dengan

demikian

ketersediaan

infrastruktur

akan

berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat. 5) Misi Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.


19

6) Misi

Mewujudkan

perlindungan

dan

ketentraman penegakan

dan hukum.

ketertiban

melalui

Ketentraman

dan

kepastian, ketertiban

merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran

kolektif

dan

komitmen

patuh

dari

seluruh

stakeholder

pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholder pembangunan.

c. Tujuan Tujuan

pembangunan

daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah : 1) Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia; 2) Terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan dan

penurunan angka pengangguran; 3) Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya; 4) Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

yang transparan, akuntabel dan partisipatif; 5) Meningkanya pendapatan masyarakat dan daya saing daerah; 6) Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah; 7) Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya

hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari; 8) Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian,

perlindungan dan penegakan hukum.


20

d. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu pada Misi yang telah ditetapkan yaitu : 1) Misi : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan, dengan sasaran : a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; c. Meningkatnya keberdayaan masyarakat; d. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja; e. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya. 2) Misi : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance, dengan sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan. 3) Misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, dengan Sasaran : a. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat; b. Meningkatnya daya saing investasi daerah; c. Meningkatnya kunjungan wisatawan.

4) Misi : Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah, dengan sasaran Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. 5) Misi : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan, dengan sasaran Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 6) Misi : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan

dan

penegakan

hukum,

dengan

sasaran

Terwujudnya

masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum.


21

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kondisi

Target

Awal 2011

2016

Tahun Persen Persen

8,37 92,04 91,05

8,40 92,20 91,53

Tahun 100.000 kelahiran hidup 1.000 kelahiran hidup Persen

74,58 52,74

74,98 53,21

12,10

7,96

23,32

19,27

Persen

3,91

1,93

Persen

78,63

100,00

Skor 0-4

3,216

3,300

Nilai

C

B

Opini BPK

WDP

WTP

% Rp.

5,01 4.992.301

5,39 5.819.834

Indeks Rp.

0,3429 143.654

0,3320 494.471

Persen

9,13

10,11

Persen

73,41

82,28

No

Sasaran Strategik

Indikator Sasaran

Satuan

1

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Persentase akses dan mutu pendidikan Angka Harapan Hidup Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

3

4

5

6

7

8

9 10

Meningkatnya keberdayaan masyarakat Meningkatnya keterserapan tenaga kerja Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Angka kemiskinan

Angka pengangguran

Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Nilai akuntabilitas kinerja Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya kinerja Pertumbuhan Ekonomi ekonomi dan Pendapatan perkapita pendapatan penduduk (Atas Dasar masyarakat Harga Konstan) Rasio Gini Meningkatnya daya Nilai realisasi investasi saing investasi daerah (PMA/PMDN) (Jutaan Rupiah) Meningkatnya Persentase peningkatan kunjungan wisatawan kunjungan wisata Meningkatnya Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pelayanan infrastrukur yang mendukung daerah | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

22

No

Sasaran Strategik

Indikator Sasaran

Kondisi

Target

Awal 2011

2016

Persen

70,43

81,07

Indeks

71,33

71,85

Persen

-5,50

4,55

Satuan

pengembangan wilayah 11

12

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Indeks kualitas lingkungan hidup Persentase penurunan pelanggaran hukum daerah

2.1.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja. a. Strategi Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi adalah sebagai berikut : 1) Strategi untuk mencapai misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta ketrampilan masyarakat untuk pengembangan sumberdaya lokal b. Peningkatan akses dan kualitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan c. Peningkatan keberdayaan masyarakat d. Pengembangan kapasitas dan kompetensi ketenagakerjaan e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya 2) Strategi untuk mencapai misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-


23

prinsip clean government dan good governance adalah Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan 3) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya

saing

dan

berkelanjutan

bertumpu

pada

pemberdayaan

masyarakatadalah : a. Pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan koperasi yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan, produktivitas, pendapatan dan daya saing produk. b. Peningkatan daya tarik investasi dan pariwisata dengan mengedepankan peran serta masyarakat. 4) Strategi untuk mencapai misi : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah adalah Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat. 5) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Secara Optimal dan Berkelanjutan adalah: a. Pengembangan penataan ruang secara berkelanjutan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. b. Pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan. 6) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum adalah: a. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. b. Pengembangan

tata

kehidupan

masyarakat

yang

mengedepankan

supremasi hukum. c. Peningkatan kapasitas sumberdaya dalam penanggulangan bencana.

b. Arah Kebijakan 1) Arah kebijakan untuk mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan a. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dari 8,37 tahun menjadi 8,40 tahun b. Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 92,00 persen menjadi 92,20 persen


24

c. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dari 89,96 persen menjadi 91,33

persen d. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 74,48 tahun menjadi 74,98 tahun e. Menurunkan Angka Kematian Ibu dari 105,06 menjadi 53,21 per 100.000

Kelahiran f. Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 12,78 menjadi 7,96 per 1.000

Kelahiran Hidup g. Menurunkan Angka Kemiskinan dari 23,62 persen menjadi 19,52 persen h. Menurunkan Angka Pengangguran dari 3,47 persen menjadi 2,80 persen i. Meningkatkan persentase pengembangan dan pelestarian budaya 77,80

persen menjadi 100 persen 2) Arah kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance a. Meningkatkan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari 2,952 menjadi 3,300. b. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah dari C menjadi B. c. Meningkatkan opini pengelolaan keuangan daerah dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3) Arah kebijakan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,95% menjadi 5,41%. b. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dari Rp. 9.910.472,-

menjadi Rp. 15.318.287,-. c. Meningkatkan pemerataan pendapatan penduduk dari rasio gini 0,3365

menjadi 0,3320 d. Meningkatkan nilai investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 123.871.000.000,-

menjadi Rp. 494.471.000.000,-. e. Meningkatkan persentase peningkatan kunjungan wisata dari -3,84 persen

menjadi 10,11 persen.


25

4) Kebijakan Untuk Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Meningkatkan persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah dari 64,26 persen menjadi 77,43 persen. 5) Kebijakan untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Secara Optimal dan Berkelanjutan a. Menurunkan luas lahan kritis dari 9,56 persen menjadi 8,38 persen. b. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang kesesuaian pemanfaatan

ruang dari 70,43 persen menjadi 81,07 persen c. Meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik perkotaan dari 13,79

persen menjadi 13,84 persen d. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 67,37 menjadi 66,17

6) Kebijakan untuk Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum Meningkatkan persentase pelanggaran hukum yang diselesaikan dari 69,50 persen menjadi 75,00 persen.

2.1.3 Program Program untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah telah menetapkan program pembangunan menurut sasaran yang terdiri dari: 1) Sasaran Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat terdiri dari Programprogram : a.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

b.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

c.

Program Pendidikan Menengah

d.

Program Pendidikan Non Formal

e.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

f.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

g.

Program Peningkatan Peran Serta Pelajar

h.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


26

2) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat terdiri dari programprogram : a. Program Pelayanan Medis b. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat c. Program Pengembangan Kesehatan d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan e. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan f. Program Keluarga Berencana g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga i. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3) Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat terdiri dari program-program : a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan c. Program Perlindungan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial e. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat g. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 4) Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja terdiri dari program-program: a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Perlindungan Ketenagakerjaan 5) Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya terdiri dari program-program : a. Program Pengembangan Nilai Budaya b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya 6) Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan terdiri dari program-program : a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Progam Kerjasama Pengembangan Iptek c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


27

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran e. Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah i. Program Peningkatan Pelayanan KDH/wakil KDH j. Program Penataan dan Penguatan Organisasi k. Program Pengembangan Pelayanan Publik l. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah m. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah n. Program peningkatan pelayanan Kecamatan o. Program peningkatan pelayanan Kelurahan p. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal q. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah r. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah s. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa t. Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank u. Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media massa v. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan w. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur y. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah z. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa aa. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik bb. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 7) Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat terdiri dari program-program : a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan d. Program Pemberdayaan Penyuluhan e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

28

f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan g. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan h. Program

Peningkatan

Mutu

dan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan i. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan j. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan k. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak l. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan m. Program Pengembangan Pariwisata n. Program Pengembangan Budidaya Perikanan o. Program Pengembangan Perikanan Tangkap p. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan q. Program Pembinaan dan Penataan Pasar tradisional r. Program Pengembangan Usaha Perdagangan s. Program Pengembangan Industri 8) Sasaran Meningkatnya daya saing investasi daerah terdiri dari program-program: a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi b. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik 9) Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan terdiri dari Program Pengembangan Pariwisata 10) Sasaran

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

yang

mendukung

pengembangan wilayah terdiri dari program-program : a. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan c. Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-Gorong d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya e. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya air f.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

g. Program peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah i.

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

j.

Program Pengembangan Perumahan


29

k. Program Lingkungan Sehat Perumahan l.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

m. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-Lintas n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan o. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah p. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi q. Pengembangan Kegeologian dan Energi. 11) Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam terdiri dari program-program : a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan c. Program Perencanaan Tata Ruang d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam f.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

g. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan h. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan i.

Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan

j.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

k. Program Penanggulangan Dini Bencana l.

Program Tanggap Darurat Bencana

m. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 12) Sasaran Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum terdiri dari program-program : a. Program Penataan Administrasi Kependudukan b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan c. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan e. Program Pelayanan Bantuan Hukum


30

2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Berdasarkan pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2016 dan Indikator Kinerja Utama, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang telah sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen RPJMD sebagai berikut Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2014

No

Sasaran

1.

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

2.


3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah Meningkatnya Kunjungan Wisatawan


Kinerja Indikator Rata-rata lama sekolah Angka Melek Huruf Persentase Akses dan Mutu Pendidikan Angka Harapan Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Kemiskinan

Target 8,38 tahun 92,12% 90,97% 74,78 tahun 93,67 12,32 21,27%

Angka Pengangguran

2,54%

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelsetarian Budaya. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Nilai Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas Dasar Harga Konstan) Rasio Gini Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) (Jutaan rupiah) Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata

81,55%

3,25

3 (CC) 4 (WTP) 5,12 5.334.059 0,3400 406.916 3,36

31

No

Sasaran

10. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Wilayah 11. Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 12. Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib, berdasarkan Kesadaran Atas Hukum


Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah

Target 77,5%

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

79,47

Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah

3,36

71,59

32

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA

S

esuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016, terdapat 12 Sasaran. Berdasarkan dari hasil pengukuran Kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa dari 11

Sasaran dapat dicapai dengan Sangat Berhasil dan 1 Sasaran Tidak Berhasil, dengan skala pengukuran kinerja sebaga berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja No.

Nilai

Skala Pengukuran Kinerja

1.

85 s/d 100

Sangat Berhasil

2.

70 s/d < 85

Berhasil

3.

55 s/d < 70

Kurang Berhasil

4.

< 55

Tidak Berhasil

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara terget kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun 2014. Pencapaian IKU Bupati Tahun 2014 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut :


33

Tabel 3.2 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2014

5 8,37

6 8,38

7 8,52

8 101,67

9 8,4

Capai an s/d 2014 terha dap 2016 10 101,43

92,08

92,12

94,09

102,14

92,20

102,05

89,96

90,97

91,91

101,03

91,53

100,42

74,68

74,78

75,20

100,56

74,98

100,29

131,5

93,67

94,25

99,38

53,21

22,87

18,00

12,32

11,50

106,63

7,96

55,49

21,39

21,27

19,02

110,58

19,27

101,30

2,94

2,54

2,88

86,61

1,93

50,78

78,63

81,55

75,83

92,99

100,00

75,83

3,225

3,25

3,2

98,89

3,215

97,39

Capaian 2014

No

1 1.

Sasaran

Satuan

3.

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

3 4 Rata-rata tahun lama sekolah** Angka Melek Persen Huruf** Persentase Persen Akses dan Mutu Pendidikan Angka Tahun Harapan Hidup** Angka per Kematian Ibu 100.000 kelahiran hidup Angka per 1.000 Kematian kelahiran Bayi hidup Angka Persen Kemiskinan* *

4.

Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja

Angka Penganggura n**

5.

Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya.

6.

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.

Persentase Persen Partisipasi Masyarakat dalam Pengembang an dan Pelsetarian Budaya Nilai Evaluasi Skore 0-4 Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha n Daerah*

2.

2 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja


Persen


Capaian 2013

Target

Realisa si

%

Target Akhir RPJMD Tahun 2016

34

C

CC

B

8 133,33

9 B

Capai an s/d 2014 terha dap 2016 10 100

WTP

WTP

WTP

100,00

100

100,00

5,05

5,12

5,09

99,41

5,39

94,43

5,334

5,334

5,348

100,26

5,820

91,89

0,3400

0,3375

0,2828

116,21

0,3320

114,82

152,36 494.471

125,38

Capaian 2014

No

Sasaran

Indikator Kinerja

1

2

3

7.

8.

Satuan

4 Nilai

Nilai Akuntabilitas Kinerja (AA=6, A=5, B=4, CC=3, C=2, D=1)* Akuntabilitas Opini Pengelolaan BPK Keuangan Daerah (WTP=4, WDP=3, Disclaimer = 2)* Meningkatnya Pertumbuha Rp. Kinerja Ekonomi n Ekonomi** dan Pendapatan Pendapatan Juta Rp. Masyarakat. PerkapitaPen duduk (Atas Dasar Harga Konstan)** Rasio Gini** Indeks

Meningkatnya Nilai Daya Saing Realisasi Investasi Daerah Investasi (PMA/PMDN ) 9. Meningkatnya Persentase Kunjungan Peningkatan Wisatawan Kunjungan Wisata 10. Meningkatnya Persentase Pelayanan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan yang Infrastruktur Mendukung Daerah Pengembangan Wilayah 11. Meningkatnya Persentase Perlindungan Kesesuaian dan Konservasi Pemanfaatan Sumberdaya Ala Ruang

Juta Rupiah

Capaian 2013

Target

Realisa si

5

6

7

363.137 406.916 619.962

%


Persen

10,48

9,95

-0,45

-4,52

10,11

-4,45

Persen

75,41

77,5

83,94

108,31

82,28

102,02

Persen

78,69

79,47

79,55

100,10

81,07

98,13


35

4 Indeks

71,46

6 71,59

7 76,44

8 106,77

9 71,85


Persen

-12,80

3,36

6,72

200

4,55

148,02

Capaian 2014

No

Sasaran

1

2

12. Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib, berdasarkan Kesadaran atas Hukum

Indikator Kinerja

Capaian 2013

Satuan

3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah

5

Target

Realisa si

%


Catatan : *Untuk indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja”, merupakan capaian kinerja tahun 2013, karena realisasi kinerja tahun 2014 baru bisa dilihat pada tahun 2015. ** untuk sumber data BPS hasil sangat sementara perhitungan Bappeda Kulon Progo Tahun 2015. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tahun 2014 yang berjumlah 21 indikator, 20 Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria Sangat Berhasil sebesar 95,24%, dan 1 indikator kinerja kriteria Tidak Berhasil sebesar 4,76% yang digambarkan pada diagram berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2014 0

0

1

Sangat Berhasil Berhasil Kurang Berhasil Tidak Berhasil 20

Diargam 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2014


36

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bagian ini akan manganalisis dan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. 3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat merupakan bagiandari fokus pembangunan untuk peningkatan human capital, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Pada tahun 2014, realisasi pencapaian sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat telah menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerjanya yang telah mencapai kinerja Sangat Berhasil. Adapun indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut :

No

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Capaian 2014 Target Akhir Indikator Capaian Sasaran Satuan RPJM RealiKinerja 2013 Target % D sasi (2016)

1 2 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

3 Rata-rata lama sekolah** Angka Melek Huruf ** Persentase Akses dan Mutu Pendidikan

8,37

7 8,38

8 9 8,52 101,67

10 8,4


persen

92,08

92,12

94,09 102,14

92,20

102,05

persen

89,96

90,97

91,9 101,53

91,53

100,42

4 tahun

5

Sumber Data : **angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kulon Progo dan Dinas Pendidikan


37

Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dapat diketahui bahwa capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 adalah 8,52 tahun telah mencapai target RPJMD sebesar 8,38 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah

Kabupaten Kulon Progo telah melebihi target tingkat Nasional tahun 2014 sebesar 8,25 tahun. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kulon Progo. Keberhasilan peningkatan derajat pendidikan masyarakat juga ditunjukkan dengan realisasi target angka melek huruf sebesar 94,09% telah mencapai target RPJMD sebesar 92,12%. Apabila dibandingkan dengan capaian angka melek huruf tahun 2013 sebesar 93,13% mengalami peningkatan sebesar 0,96%. Sedangkan presentase akses dan mutu pendidikan pada tahun 2013 sebesar 90,63 % meningkat sebesar 1,95% menjadi 91,91 % pada tahun 2014. Capaian ini telah melebihi target RPJMD 90,97%. Capaian akses dan mutu pendidikan ini merupakan agregasi Angka Partisipasi Sekolah sebesar 99,01%, Angka Kelulusan sebesar 98,98% dan sekolah berakreditasi A sebesar 76,74%.

Gambar 3.1 Layanan Pendidikan Sekolah Capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2014 terlihat pada capaian indikator kinerja program pendidikan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo diantaranya capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan dasar, capaian kinerja peningkatan mutu guru, capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan, capaian kinerja pendidikan non formal. Secara rinci capaian kinerja Program Utama bidang pendidikan sebagai berikut:


38

1)

Capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan dasar Indikator kinerja akses dan pemerataan pendidikan dasar yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2016 ada 1 indikator, capaian indikator memenuhi target yang ditetapkan yaitu target akses dan pemerataan pendidikan dasar sebesar 85,54 % tercapai 86,10 %. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar jenjang SD/MI pada tahun 2013 sebesar 97,72 % % dan tahun 2014 sebesar 103,52 % atau mengalami kenaikan 5,8 %. APK jenjang SMP/MTs tahun 2013 sebesar 97,09% dan tahun 2014 sebesar 101,20% atau mengalami kenaikan 4,18, %. Realisasi APK jenjang SD diatas seratus 100 % artinya keterjangkuan pendidikan dasar merata, hal ini dimungkinkan terdapat siswa SD/MI yang usianya di bawah 7 tahun karena keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini atau ada siswa SD/MI yang usianya diatas 12 tahun. APK jenjang SMP/MTs diatas 100 % artinya keterjangkuan pendidikan dasar merata, dimungkinkan ada siswa SMP/MTs yang usianya di bawah 13 tahun atau di atas 15 tahun atau ada siswa SMP/MTs Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan dasar lebih menggambarkan kondisi keterserapan siswa pada usia jenjang sekolah SD/M dan SMP/MTs. APM jenjang SD/MI pada tahun 2013 sebesar 97,83 % dan pada tahun 2014 sebesar 99,75 % atau mengalami kenaikan 1,92 %. APM jenjang SD/MI di bawah 100 % artinya

keterjangkuan pendidikan dasar belum merata

dimungkinkan di seluluh wilayah dan masih terdapat siswa SD/MI yang usianya di bawah 7 tahun yang disebabkan olah adanya program Pendidikan Anak Usia Dini atau diatas 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 98,99 % dan tahun 2014 sebesar 99,42 % atau mengalami kenaikan sebesar

0,43 %. APM SMP/MTs di bawah 100% dimungkinkan ada

siswa

SMP/MTs yang usianya di bawah 13 tahun atau siswa yang usianya di atas 15 tahun dan ada siswa SMP/MTs Kulon Progo yang sekolah di Kabupaten/Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan. Kondisi ruang kelas SD/MI dalam keadaan baik sebanyak 1.625 ruang dibandingkan jumlah ruang kelas SD/MI seluruhnya sebanyak 2.173 ruang


39

sebesar 74,78 %. Kondisi ruang kelas SMP/MTs dalam keadaan baik sebanyak 653 ruang dibandingkan jumlah ruang kelas SMP/MTs seluruhnya sebanyak 732 ruang sebesar 89,21 %. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar jenjang SD/MI dari 20 indikator tercapai 15 indikator atau sebesar 75% dan SMP/MTs dari 20 indikator tercapai 16 indikator atau sebesar 80 %. Secara rinci capaian kinerja program akses/pemerataan pendidikan dasar terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.4 Capaian Kinerja Akses/Pemerataan Pendidikan Dasar Tahun 2013-2014 Capaian Kinerja program No

Uraian

1

Satuan

2013

Jumlah siswa pendidikan dasar Siswa 35.249 SD/MI usia 7-12 tahun 2 Jumlah penduduk usia 7-12 Siswa 36.000 tahun 3 Jumlah siswa pendidikan dasar Siswa 18.264 SMP/MTs usia 13-15 tahun 4 Jumlah penduduk usia 13-15 Siswa 18.447 tahun 5 Jumlah kondisi ruang kelas Ruang 2.088 SD/MI dalam kondisi baik 6 Jumlah ruang kelas SD/MI Ruang 2.294 7 Jumlah kondisi ruang kelas Ruang 629 SMP/MTs dalam kondisi baik 8 Jumlah ruang kelas SMP/MTs Ruang 704 9 Jumlah indikator SPM SD/ MI Indikator 11 yang memenuhi target 10 Jumlah indikator SPM SD/ MI Indikator 20 11 Jumlah indikator SPM Indikator 12 SMP/MTs yang memenuhi target 12 Jumlah indikator SPM Indikator 20 SMP/MTs Capaian indikator kinerja % 82,05 program Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2014


2014 Target 35.649

Realisasi 34.469

36.408

34.557

18.300

17.586

18.450

17.966

2.090

1.625

2.295 635

2.173 653

705 13

732 15

20 14

20 16

20

20

85,54

86,1

40

2)

Capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan menengah Indikator kinerja akses dan pemerataan pendidikan menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2016 ada 1 indikator, capaian indikator memenuhi target yang ditetapkan yaitu target akses dan pemerataan pendidikan menengah sebesar 96,31 % tercapai 95,11 %. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tahun 2013 sebesar 92,82 % dan tahun 2014 sebesar 96,88 % atau mengalami kenaikan sebesar 4,06 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa belum seluruh penduduk usia 16-18 tahun mengikuti sekolah pendidikan menengah, sehingga perlu peningkatan layanan pendidikan menengah olah Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. APK jenjang SMA/MA/SMK di bawah 100 %, karena ada siswa SMA/MA/SMK Kulon Progo ada yang sekolah di luar Kabupaten Kulon Progo dan ada siswa yang usianya di bawah 16 tahun atau di atas 18 tahun. Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

untuk

pendidikan

menengah

(SMA/MA/SMK) tahun 2013 sebesar 93,66 % dan pada tahun 2014 sebesar 97,88 % atau mengalami kenaikan sebesar 4,22%. APM SMA/SMK di bawah 100% dimungkinkan ada siswa SMA/SMK yang usianya di bawah 16 tahun dan ada siswa yang usianya di atas 18 tahun, serta

ada siswa SMA/MA dan SMK

Kabupaten Kulon Progo yang sekolah di Kabupaten/Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan. Kondisi ruang kelas SMA/MA/SMK dalam keadaan baik sebanyak 571 ruang dibandingkan jumlah ruang kelas SMA/MA/SMK seluruhnya sebanyak 624 ruang sebesar 74,78%. Target ini belum tercapai karena SMK Trimurti Temon yang sudah tidak aktif dan tidak ada proses belajar mengajar. Secara rinci capaian kinerja program akses/pemerataan pendidikan menengah terlihat dalam tabel sebagai berikut :


41

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Akses/Pemerataan Pendidikan Menengah Tahun 2013-2014 No.

Uraian

Satuan

Capaian Kinerja program 2014 2013 Target Realisasi

1

Jumlah siswa pendidikan menengah (SMA+MA+SMK) usia 16-18 tahun siswa 16.954 16.975 2 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun siswa 17.360 17.380 3 Jumlah kondisi ruang kelas pendidikan menengah dalam kondisi baik ruang 637 640 4 Jumlah ruang kelas pendidikan menengah ruang 670 674 Capaian indikator kinerja program % 96,37 96,31 Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2014 3)

17.345 17.571

571 624 95,11

Capaian kinerja peningkatan mutu guru Indikator kinerja Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2014 dari target 78,12% terealisasi 79,39%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 77,88% mengalami kenaikan 1,51%.

Capaian ini dihitung dari Sub Indikator guru

memenuhi kualifikasi dan kompetensi jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 6.347 orang dibanding dengan jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810 orang sebesar 81,27 %. Sub Indikator guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 4.445 orang dibanding dengan jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810 orang adalah sebesar 56,38 %. Sub Indikator guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 4.445 orang dibanding dengan jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810 orang adalah sebesar 56,38 %.


42

Program yang dijalankan dalam peningkatan kualitas jenis dan jenjang pendidikan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah pemberian peluang kepada Guru untuk melnjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan diklat-diklat fungsional. Secara rinci capaian kinerja program peningkatakan mutu guru terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.6 Capaian Kinerja Peningkatan Mutu Guru Tahun 2013-2014 No.

Uraian

Satuan


1

Jumlah Guru layak mengajar (berijazah D4/S1) guru 5.533 2 Jumlah Guru bersertifikat pendidik guru 4.566 3 Jumlah Guru kompeten (sesuai mapel) guru 7.557 4 Jumlah Guru seluruhnya guru 7.557 Capaian indikator kinerja program % 77,88 Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2014 4)

5.560 4.600

6.347 4.445

7.561 7.561 78,12

7.810 7.810 79,39

Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan Indikator kinerja program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan pada tahun 2014 dari target 92,16% terealisasi 92,96%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 91,93% mengalami peningkatan 1,03%. Capaian ini dihitung dari sub indikator prosentase sekolah terakreditasi A tahun 2014 sebanyak 386 sekolah dibagi jumlah seluruh sekolah di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 503 sekolah atau sebesar 76,74%. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan dasar mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI pada 2013 sebesar 0,17 % dan tahun 2014 sebesar 0,09 % atau mengalami penurunan sebesar 0,08 %; Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMP/MTs pada 2013 sebesar 0,24 % dan tahun 2014 sebesar 0,13 % atau mengalami penurunan sebesar 0,11 %. Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 0,10 % dan tahun 2014 sebesar 0,19 % atau mengalami penurunan sebesar 0,09 %.


43

Penurunan angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs disebabkan karena ada siswa yang gagal di sekolah formal, sehingga mereka tidak mau melanjutkan sekolah atau karena kondisi ekonomi orangtua kurang mampu sehingga tidak melanjutkan sekolah. Penurunan Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA/SMK karena adanya Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten berupa BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BBPD Kabupaten, beasiswa retievel untuk anak putus sekolah, beasiswa miskin/beasiswa transisi bagi siswa rawan putus sekolah, dan Beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Jumlah siswa mengulang jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 204 dibanding dengan jumlah seluruh siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 70.977 siswa atau sebesar 0,28 %. Secara rinci capaian kinerja program peningkatan mutu pendidikan terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.7 Capaian Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun 2013-2014 No

Uraian

Satuan

1 2 3 4 5

Capaian Kinerja program 2014 2013 Target Realisasi 383 386 386 503 503 503 119 100 86 119 100 204 69.997 73.189 70.977

Sekolah berakreditasi A sekolah Jumlah sekolah sekolah Jumlah siswa putus sekolah Siswa Jumlah siswa mengulang Siswa Jumlah siswa Siswa Capaian indikator kinerja program % 91,93 92,16 Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2014 5)

92,96

Capaian kinerja pendidikan non formal Realisasi capaian kinerja pendidikan non formal pada tahun 2014 sebesar 99,54% telah melebihi target RPJMD sebesar 80,51%. Adapun secara rinci capaian kinerja program peningkatkan mutu pendidikan terlihat dalam tabel berikut:


44

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Pendidikan Non Formal Tahun 2013-2014 No.

Uraian

Satuan


1 Jumlah penduduk yang bisa baca tulis usia diatas 15 tahun Orang 305.150 310.000 2 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun Orang 416.209 418.876 3 Jumlah lembaga PNF memenuhi standar mutu Lembaga 52 53 4 Jumlah lembaga PNF 53 53 Capaian indikator kinerja program % 79,52 80,51 Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2014

331.473 331.521 52 53 94,09

3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran

Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

menunjukkan

keberhasilan dimana tahun 2014 dari 3 (tiga) indikator dalam sasaran ini capaian kinerjanya 2 (satu) indikator sangat berhasil bahkan melebihi target pada indikator peningkatan usia harapan hidup dan angka kematian ibu. Untuk indikator Angka Kematian Bayi masih belum tercapai dari target disebabkan tidak hanya sekedar peningkatan pelayanan, namun juga dipengaruhi perilaku hidup sosial masyarakat. Capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Tahun 2013-2014 Capaian 2014 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

4

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka Harapan Tahun Hidup ** Angka per Kematian Ibu 100.000 kelahira n hidup


Capaian 2013

Target

Realisa si

%

6

7

8

Target Akhir RPJMD (2016) 9

Capai an s/d 2013 terha dap 2016 10

74,68

74,78

75,20 100,56 74,98 100,29

131,5

93,67

94,25

99,38 53,21

45

22,87

9


7,96

55,49

Capaian 2014 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

4

Angka Kematian Bayi

per 1.000 kelahira n hidup

Capaian 2013

18.00

Target

Realisa si

%

6

7

8

12,32

11,50 106,63

Target Akhir RPJMD (2016)

Sumber Data : **angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kulon Progo dan Dinas Kesehatan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2014, capaian indikator Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kulon Progo dalam tiga tahun terakhir terus meningkat, yaitu dari 74,58 pada tahun 2012 menjadi 74,68 pada tahun 2013 dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi 75,20 tahun. Angka Harapan Hidup target sudah tercapai dari Target RPJMD. Peningkatan Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi oleh variabel kesehatan, diantaranya adalah penurunan Angka Kematian Ibu dan Penurunan Angka Kematian Bayi, penurunan jumlah balita gizi buruk, angka kesakitan dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) Pada tahun 2014 belum mencapai target yaitu tercapai 94,25/100.000 KH dari target yang telah ditetapkan yaitu 93,67/100.000KH, naun demikian secara absolut jumlah kematian Ibu tahun 2014 sudah menurun yaitu dari 7 kasus pada tahun 2013 menjadi 5 kasus pada tahun 2014, sedang untuk Angka kematian bayi telah mencapai target

yaitu dari 12,32/1.000 KH

terealisasi 11,50/1.000 KH (106,63%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 maka terjadi penurunan yang cukup signnifikan yaitu dari 18,00/1.000 KH pada tahun 2013 menjadi 11,06/1.000 KH pada tahun 2014 (target 12,32/1.000 KH). Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kulon Progo sudah berada jauh di bawah capaian angka Nasional, tetapi bila dibandingkan dengan Tingkat Propinsi Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kulon Progo masih berada diatas AKI DIY, yaitu sudah mencapai 87,04 /100.000


46

Angka Kematian Bayi (AKB) sudah dapat diturunkan yaitu dari 18,00 per 1000 KH (2013) menjadi 11,06 per 1000 KH (2014) melebihi target (12,32), namun demikian angka tersebut masih berada diatas Angka Kematian Bayi tingkat Propinsi yaitu 8,58 per 1.000 KH.

Gambar 3.2 Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas dan Posyandu Pencapaian indikator kinerja program pengembangan kesehatan pada tahun 2014 telah sesuai target RPJMD sebesar 100%. Dari 296 sarana kesehatan seluruhnya telah menerapkan sistem manajemen mutu yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.10 Cakupan Pengembangan Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014

No.

Uraian

1.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan 2014 2013 Target Realisasi 296 296 296

Jumlah sarana kesehatan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan (rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dokter praktek swasta) 2. Jumlah seluruh sarana kesehatan (rumah 296 sakit, puskesmas, klinik, apotek, dokter praktek swasta) Capaian indikator kinerja program 100,00 Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2014

296

296

100,00

100,00

Tingkat capaian indikator kinerja program Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2014 terealisasi 100%, sudah melebihi target RPJMD sebesar 88,89 % dengan rincian perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut.


47

Tabel 3.11 Capaian Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014

No.

Uraian Indikator Program

1 2 3

Capaian Kinerja 2014 2013 Target Realisasi 505 502 408 505 502 408 11 14 21

Jumlah penanganan penyakit menular Jumlah penemuan penyakit menular Jumlah puskesmas yang mampu memberikan pelayanan penyakit tidak menular 4 Jumlah puskesmas 21 5 Jumlah Desa dengan KLB tertangani <24 jam 22 6 Jumlah Desa KLB 22 Capaian Indikator Kinerja Program 84,13 Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2014

21 22 22 88,89

21 16 16 100,00

Tingkat capaian kinerja Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2014 dengan capaian 99,37%, belum mencapai target RPJMD sebesar 99,45%, dengan perhitungan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No. 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 3.12 Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014 Capaian Kinerja 2014 Uraian 2013 Target Realisasi Jumlah Kematian Bayi 97 70 61 Jumlah Kelahiran Hidup 5.322 5.684 5.305 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 7 5 5 Jumlah Kelahiran Hidup 5.678 5.338 5.305 Jumlah Kematian balita 112 80 75 Jumlah Kelahiran Hidup 28.064 28.164 22.217 Jumlah Balita Gizi Buruk 173 170 205 Capaian Indikator Kinerja Program 99,26 99,45 99,37

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2014

Capaian kinerja Program Pelayanan Medis pada Tahun 2014 sebesar 94,12% lebih rendah dari target sebesar 94,76%, hal ini disebabkan karena jumlah pemohon ijin industri rumah tangga melebihi dari yang ditargetkan berdasarkan target pada


48

Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 pada indikator capaian kinerja program pelayanan medis sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.13 Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014 Capaian Kinerja No. 1

Uraian Indikator

2014

2013

Jumlah Puskesmas yang tersedia kebutuhan

Target

Realisasi

21

21

21

21

21

21

obat dan perbekalan kesehatan 2

Jumlah Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan (UGD)

3

Jumlah Puskesmas

21

21

21

4

Jumlah ijin industri rumah tangga yang

92

50

100

102

105

122

Capaian Indikator Kinerja Program 99,02 Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2014

94,76

94,95

diterbitkan 5

Jumlah pemohon ijin industri rumah tangga

Pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan pada RSUD terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pelayanan. Tingkat capaian kinerja program tahun 2014 sebesar 88% dari target RPJMD sebesar 90%, secara rinci capaian indikator kinerja program sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 3.14 Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014 No. 1 2 3 4

Uraian Capaian kinerja mutu pelayanan Capaian kinerja kepedulian kepada masyarakat Capaian kinerja kepuasan pelanggan Capaian kinerja kepedulian terhadap lingkungan Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian Kinerja 2014 2013 Target Realisasi 21,00 22,00 22,00 4,00 4,50 4,50 3,75 4,00

5,50 4,00

5,50 4,00

81,88

90,00

88,00

Sumber data : RSUD Wates, 2014


49

Selanjutnya performa kinerja RSUD Wates pada tahun 2014 dengan capaian kinerja pemanfaat RSUD Wates sebagian besar dari Keluarga Miskin (Gakin). Hal ini dapat dilihat pada ratio kunjungan Gakin di RSUD sebesar 57,47% dan dari sis pemanfaatan tempat tidur (BOR) Kelas III yang mencapai angka lebih dari 100% sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.15 Performa RSUD Wates Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BOR LOS TOI GDR NDR Hari Perawatan (hari) Rasio Tempat Tidur kelas III Pemanfaatan TT (BOR) kelas III Ratio Kunjungan Gakin RS terhadap Total Kunjungan RS (%)  Rawat Inap (64,93%)  Rawat Jalan (46,02%) Sumber data : RSUD Wates, 2014

Satuan % Hari Hari ‰ ‰ Hari % % %

Capaian Kinerja 2014 2013 Target Realisasi 88,56 74,5 94,5 3,01 3,84 3,27 0,42 1 0,2 30,04 <45 28,04 15,53 <25 16,45 66.913 46.100 64.852 85 49,78 52,12 114,5 79,54 100,02 42,23 52,31 57,47

Berdasarkan grafik Barber Johnson maupun nilai ideal menurut Kementerian Kesehatan RI pemanfaatan tempat tidur di RSUD Wates masuk kategori yang belum efisien, hal ini tampak pada Bed Occupancy Rate (BOR / PemanfaatanTempat Tidur) lebih dari 85% yaitu 94,5% dan Turn Over Interval/TOI (Interval Penggunaan Tempat Tidur) kurang dari 1 hari. Faktor utama penyebab kurang efisiennya penggunaan tempat tidur adalah tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan di RSUD Wates. Baahkan untuk BOR Kelas III mencapai 100,02%, meskipun pada tahun 2013 telah dilakukan penambahan jumlah tempat tidur dengan pembangunan bangsal kelas III.


50

Daerah Efisien

aLOS (hari)

GRAFIK BARBER JOHNSON RSUD WATES 2014

15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0

1,0

2,0

BOR BTO

Performa RSUD Wates 2014

3,0

4,0

5,0

6,0

TOI aLOS

7,0

8,0

TOI (hari)

Sumber data: RSUD Wates, 2014 Gambar 3.3 Grafik Performa Rumah Sakit Umum Darah Wates Tahun 2014 Menggunakan Barber Johnson

Keterangan: Standar Grafik Barber Johnson BOR = 75-85% LOS = 3-12 Hari TOI = 1-3 Hari BTO = > 30 kali Nilai Ideal menurut DEPKES RI : BOR = 60 – 85 % LOS = 6-9 Hari TOI = 1 – 3 hari BTO = 40-50 kali

Kondisi RSUD Wates Tahun 2013 BOR = 94,5 % LOS = 3, 27 Hari TOI = 0,2 Hari BTO = 105 kali

Jumlah kunjungan Pasien RSUD Wates Tahun 2012-2014 cenderung mengalami peningkatan pada layanan rawat jalan pada tahun 2014 tercatat 148.241 pasien atau naik 8,79%, sedangkan pada layanan rawat inap cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya.


51

Jumlah Kunjungan Pasien RSUD Wates 150.000

100.000

50.000

-

Rawat Inap

Tahun 2012 17.485

Tahun 2013 19.498

Tahun 2014 19.095

Rawat Jalan

127.572

136.260

148.241

Sumber data: RSUD Wates, 2014 Diagram 3.2 Jumlah Kunjungan Pasien RSUD Wates Tahun 2012– 2014

Beberapa inovasi baru yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut: 1) Gerakan KB Pria dengan reward kambing. Gerakan ini dilakukan dengan menggandeng kemitraan dengan FK-UGM dan mendayagunakan puskesmas, rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya serta petugas KB di wilayah Kulon Progo. Sebagai reward bagi peserta diberikan kambing yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan keikutsertaan KB pria. 2) Kesehatan reproduksi masuk dalam muatan lokal pendidikan dan MOS bagi siswa baru. Salah satu gaya hidup yang tidak sehat bagi siswa sekolah setingkat SMA/SMK adalah perilaku yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Sebagai langkah penanggulangan gaya hidup yang tidak sehat yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi masuk dalam muatan lokal pendidikan dan MOS bagi siswa baru di SMA/SMK dan sederajat se Kabupaten Kulon Progo.


52

3) Peningkatan akses pelayanan kesehatan Ibu dan bayi melalui optimalisasi Puskesmas PONED dan pembangunan rumah sakit Tipe D sebagai upaya peningkatan sistim rujukan. 4) SMS Gateway dalam antisipasi pendataan risti maternal neonatal. 5) MPS Online dalam rangka pemantauan bumil berisiko tinggi sebagai upaya menurunkan kasus kematian bayi di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa Prestasi yang berkaitan dengan kesehatan dan berhasil memperoleh penghargaan antara lain: 1) Prestasi Bidang Kesehatan Tingkat Nasional: a) Penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Kartika dari Menteri Kesehatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo (Bukan Perorangan ) atas prestasi Kabupaten Kulon Progo dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2014. b) Prestasi Tingkat Internasional RSUD Wates masuk putaran kedua Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation Public Service Award (UNPSA) Tahun 2014, masih menunggu putaran berikutnya untuk masuk ke babak final. c) Penghargaan atas upaya pengendalian tembakau sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya rokok oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. 2) Prestasi Bidang Kesehatan Tingkat Propinsi: a) Kejuaraan tenaga kesehatan teladan memperoleh: Juara II Dokter Gigi Teladan, Juara II Perawat Gigi Teladan, Juara II Petugas Gizi (Nutrisionis ) teladan, dan Juara V Asisten Apoteker Teladan. b) RSUD Wates sebagai percontohan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSIB) karena sudah menjadi terbaik untuk keempat kalinya secara berturut-turut tahun 2009, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 sehingga tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut: a) Dengan dicanangkannya “eleminasi malaria” tahun 2015, merupakan tantangan bagi Kabupaten Kulon Progo, Hal tersebut di karenakan masih terdapatnya 4 wilayah Kecamatan yang merupakan Daerah Endemis malaria, yaitu Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Kokap


53

b) Belum tercapainya capaian penemuan kasus baru BTA positif (target SPM dan MDGs) c) Dengan di tetapkannya Indonesia bebas pasung 2014, sedangkan untuk tahun 2014 ini ditemukan 16 kasus pasung d) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. e) Sistem rujukan yang belum optimal f) Mencermati data 10 besar penyakit baik rawat jalan maupun rawat inap di RSUD Wates masih didominasi penyakit-penyakit yang seharusnya dirawat di pelayanan dasar, hal tersebut menyebabkan tidak idealnya pelayanan di RSUD Wates (Grafik Barber Johnson). Solusi yang ditempuh sebagai berikut: a) Meningkatkan kerja sama lintas batas antar Propinsi/Kabupaten dalam upaya mewujudkan eleminasi malaria di kabupaten Kulon Progo b) Meningkatkan peran serta lintas sektor terkait dalam pencegahan dan penanggulangan kasus malaria c) Meningkatkankoordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan masyarakat dalam penanganan pasca pasung d) Percepatan pengembangan Rumah Sakit Kelas D di sentolo e) Penegakan sistem rujukan berjenjang sesuai dengan ketentuan yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.

3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya keberdayaan masyarakat Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Sasaran untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja Sangat Berhasil.


54

Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Capaian 2014 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Capaian Satuan 2013 Target Realisasi

1 2 3 4 1. Meningkatnya Angka persen Keberdayaan Kemiskinan Masyarakat **

5 21,39

6 21,27

%

7 8 19,02 110,58

Target Akhir RPJMD (2016) 9 19,27

Capai an s/d 2013 terhad ap 2016 10 101,30

Sumber Data : angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kulon Progo Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja,

realisasi

capaian

sasaran

meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui indikator kinerja Angka Kemiskinan dari target sebesar 21,27% telah tercapai sebesar 19,02%, yang berarti mampu melampaui target RPJMD dengan capaian sebesar 110,58%. Jika capaian kinerja 2014 ini dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2013 sebesar 21,39 juga mampu naik menjadi 111,08%. Hal ini berarti capaian tahun 2014 telah naik melampaui kinerja tahun sebelumnya sebesar 11,08%. Sedangkan jika capaian kinerja 2014 ini dibandingkan dengan target pencapaian dalam dokumen perencanaan RPJMD yang mematok target Angka Kemiskinan pada 2016 sebesar 19,27 maka realisasi kinerja tahun 2014 ini telah mampu mencapai 101,30%, yang berarti telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 1,30%. Hasil pendataan keluarga miskin prosentase KK miskin tahun 2014 adalah 16,74%, terdiri dari KK yang statusnya sangat miskin 4,12% (5074 KK) dan miskin 12,62% (17.971 KK). Jika dilihat dari jumlah jiwa, prosentase penduduk sangat miskin adalah 3,71% penduduk, dan 11,95% penduduk miskin, sehingga total prosentase penduduk miskin Kulon Progo ada 15,66%. Dibandingkan dengan data tahun 2013, maka terjadi penurunan KK miskin. Tahun 2013 adalah KK miskin hasil pendataan Pemkab Kulon Progo sebanyak 22,54% (data BPS: 21,39%), sementara tahun 2014 menjadi 16,74% (angka sementara Bappeda sebesar 19,02%). Pada | LKjIP Kabupaten Kulon Progo 55

tahun 2014 prosentase KK miskin tertinggi ada di Kecamatan Kokap (23,38%), diikuti Girimulyo (21,04%), dan Samigaluh (19,99%). Sedangkan angka terendah ada di Kecamatan Nanggulan (9,28%). Dalam skala regional se-DIY penurunan angka kemiskinan tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data BPS termasuk yang tercepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kulon Progo mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 1,93%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian DIY yang hanya berada di kisaran 0,5% per tahun. Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasarnya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja melalui gerakan Bela dan Beli Kulon Progo, antara lain melalui Batik Geblek Renteng, Air Mineral dalam Kemasan “Airku”, pemanfaatan batu andesit untuk bangunan, dan peningkatan kualitas nilai tambah produk gula kelapa menjadi gula semut. Selain itu juga dengan mengedepankan local genius budaya dan karakter yang dimiliki masyarakat seperti meningkatkan rasa kepedulian, kegotong-royongan dan kesetiakawanan.

Gambar 3.4 Bedah Rumah dan Geblek Renteng Ketercapaian sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat juga didukung oleh ketepatan obyek sasaran program dan kegiatan yaitu adanya database album kemiskinan by name, by address dan by case yang secara transparan dipublikasikan


56

dan didokumentasikan dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis). Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya mengurangi angka kemiskinan melalui intervensi pada beberapa program yang relevan. Faktor lain yang mendukung ketercapaian sasaran ini adalah adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan bersumber Non APBD Kabupaten, yaitu dari APBD Provinsi, kebijakan CSR perusahaan, Gerakan Gotong Royong Masyarakat (Gentong Rembes), Program Bela Beli dan Desa Binaan. Berbagai program diarahkan pada data album kemiskinan.

Gambar 3.5 Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis) dan data kemiskinan 3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja Salah satu tantangan yang dihadapi bidang ketenagakerjaan dengan semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Untuk capaian sasaran dengan indikator Angka Pengangguran dari target 2014 sebesar 2,54% terealisasi 2,88 belum mencapai target kinerja yang yang ditetapkan dengan capaian kinerja 86,61%. Capain kinerja sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :


57

Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya KeterserapanTenaga Kerja Capaian 2014 No

Indikator Kinerja

Sasaran

1 2 3 1. Meningkatnya Angka keterserapan Pengangguran Tenaga Kerja **

Satuan

4 persen

Capaian 2013 Target Realisasi

5 2,94

6 2,54

%

7 8 2,88 86,61

Capai Target an s/d Akhir 2014 RPJMD terhad (2016) ap 2016 9 10 1,93 50,78

Sumber Data : angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kulon Progo Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 2,94% atau mengalami penurunan sebesar 0,06%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2016 sebesar 1,93% telah tercapai 50,78%. Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja program utama sebagai berikut: 1) Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja Indikator program peningkatan kesempatan kerja adalah penyerapan dan penempatan tenaga kerja. Penyerapan dan penempatan tenaga kerja dimaksud

diarahkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

pencari kerja, yang dilakukan melalui pelayanan penempatan tenaga kerja lokal (AKL), pelayanan tenaga kerja antar daerah (AKAD) dan pelayanan tenaga kerja antar negara (AKAN), kegiatan padat karya insfrastruktur maupun pelayanan penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja khusus (BKK) di sekolah menengah. Untuk memberikan daya dukung program tersebut dilakukan melalui penguatan jejaring kerja ketenagakerjaan daerah serta peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang paling dominan melalui perluasan kesempatan kerja sistem padat karya yang mampu menyerap 4.206 tenaga kerja, kemudian melalui mekanisme penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN | LKjIP Kabupaten Kulon Progo 58

mencapai 1.045 orang, dan melaui bursa kerja khusus mencapai 1.853 orang. Total penempatan tenaga kerja Tahun 2014 adalah 7.104 orang. Capaian penyerapan tenaga kerja ini telah mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian tahun 2013. Perhitungan Capain penyerapan dan penempatan tenaga kerja tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 3.18 Capaian Penyerapan dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2014

No.

Uraian

2013

Tahun 2014

Target 1 Jumlah penduduk yang bekerja 261.410 250.000 2 Jumlah angkatan kerja 269.741 213.300 3 Jumlah penempatan tenaga kerja 4.741 5.250 4 Jumlah pencari kerja yang terdaftar 6.496 7.000 Capaian indikator kinerja program 84,95% 96,10% Sumber data : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2014 2)

Realisasi 219.464 245.946 7.104 7.000 95,36%

Capaian Peserta Pelatihan yang terserap di Dunia Kerja Program peningkatan produktifitas tenaga kerja dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan dan berbasis masyarakat. Pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja, sedangkan untuk pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pemberian sarana usaha. Indikator dari Program Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja adalah Capain peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja. Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dari target 79,62% telah tercapai 79,65%, dan capaian ini telah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 72,58%. Namun secara kuantitatif jumlah peserta pelatihan tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2013, hal ini disebabkan jumlah paket pelatihan yang bersumber dari APBN berkurang. Penghitungan capaian Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel berikut :


59

Tabel 3.19 Capaian Peserta Pelatihan yang Terserap di Dunia Kerja Tahun 2014 No.

Uraian

1. 2. 3.

2013

Tahun 2014 Target 436 436

Jumlah peserta pelatihan 676 Jumlah rencana peserta pelatihan 755 Jumlah peserta pelatihan yang terserap 371 400 di dunia kerja tahun n-1 4. Jumlah peserta pelatihan tahun n-1 667 675 Capaian indikator kinerja program 72,58 % 79.63% Sumber data : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2014 3)

Realisasi 384 436 537 754 79.65%

Capaian perlindungan ketenagakerjaan Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 terdapat 287 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 8.768 orang. Perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 3 Tahun 1992 baru berjumlah 93 perusahaan dengan jumlah 3.782 pekerja. Perusahaan yang telah memiliki sarana Hubungan Industrial seperti mempunyai Peraturan Perusahaan, PKB, Serikat Pekerja/ Buruh (SP/SB), LKS Bipartit/Lembaga Tripartit, P2K3 (Panitia pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja), serta Koperasi karyawan baru berjumlah 90 perusahaan. Selain itu yang menerapkan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ada 116 perusahaan. Gambaran tersebut tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam upaya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja untuk terus membina dan mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada, apalagi dengan akan adanya beberapa megaproyek yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Capaian perlindungan ketenagakerjaan tahun 2014 telah memenuhi target sebesar 51,89% telah terealisasi 53,73%. Capaian ini juga telah meningkat jika dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya, dengan penghitungan capaian kinerja sebagai berikut:


60

Tabel 3.20 Capaian perlindungan ketenagakerjaan Tahun 2013-2014

No.

Uraian

2013

Tahun 2014 Target

Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan 0 3 2. Jumlah kasus ketenagakerjaan 0 3 3. Jumlah buruh yang menjadi peserta program Jaminan sosial ketenagakerjaan 3.654 4.000 4. Jumlah buruh 8.707 9.000 5. Jumlah perusahaan yang memiliki sarana Hubungan Industrial 42 46 6. Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan K3 132 137 7. Jumlah perusahaan 285 290 Capaian indikator kinerja program 25,75% 51,89% Sumber data : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2014

Realisasi

1.

1 1 3.782 8.768 90 116 287 53,73%

Walaupun secara umum indikator kinerja program urusan Ketenagakerjaan telah sesuai target namun indicator kinerja daerah yaitu angka pengangguran belum sesuai target. Angka pengangguran di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 sebesar 2,88%

belum mencapai target RPJMD sebesar 2,54%. Angka

pengangguran ini apabila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 2,85%, maka mengalami sedikit peningkatan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan angka pengangguran DIY masih lebih rendah karena angka pengangguran DIY pada tahun 2014 sebesar 3,33% dan jauh di bawah angka pengangguran nasional sebesar 5,94%. Beberapa permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang dihadapi sebagai berikut: a. Rendahnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja khususnya yang menyangkut etos kerja. b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai stándar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi. c. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan tenaga kerja.


61

d. Terbatasnya fungsi pengawasan terhadap perusahaan, sehinggara ada beberapa perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen, serta belum optimalnya peran dan fungsi organisasi / lembaga ketenagakerjaan.

Berbagai upaya terus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut sebagai berikut: a. Peningkatan

jejaring

kerjasama

dengan

berbagai

lembaga

penyalur

ketenagakerjaan guna meningkatkan aksesibilitas pencari kerja; b. Dilakukannya revitalisasi sarana dan prasarana pelatihan di BLK, sehingga mampu mengikuti trend pasar kerja modern saat ini; c. Optimalisasi pelayanan ketenagakerjaan melalui Bursa Layanan Kerja Online; d. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang dilakukan melalui program padat karya telah terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, selain itu juga melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor informal, terapan TTG serta pembentukan wirausaha baru; e. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan di seluruh perusahaan, sehingga tenaga kerja terlindungi dan memperoleh hak-haknya secara layak.

3.2.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan dan Nilai-Nilai Budaya Urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan di DIY sebagai daerah “Istimewa”. Peningkatan dan pengembangan Nilainilai budaya dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam budaya diukur dari keterlibatan masyarakat dalam dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan seni melalui kelembagaan/organisasi di masyarakat. Capaian sasaran dicapai dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada tahun 2014 dengan target 81,55% dengan realisasi 75,83% atau tercapai 92,99%, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

62

Tabel 3. 21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Dan Nilai Pelestarian Nilai-nilai Budaya Tahun 2013-2014 Capaian 2014

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2013 Target

Realis asi

1 2 1. Meningkatnya Pengembanga n dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

%

3 4 5 6 7 8 Persentase Persen 78,63 81,55 75,83 92,99 Partisipasi Masyarakat dalam Pengembanga n dan Pelestarian Budaya Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo

Capa ian Target s/d Akhir 2013 RPJMD terha (2016) dap 2016 9 10 100 75,83

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2014 belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 75,83% dari target 81,55% (capaian kinerja 92,99%; Capaian tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,8% yaitu dari 78,63% tahun 2013 turun menjadi 75,83% tahun 2014. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD telah mencapai 75,83% dari target akhir 100%. Permasalahan yang dihadapi adalah dari aspek pembinaan group kesenian, berdasarkan hasil pendataan terbaru, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 1030 group kesenian, yang terdiri dari group/kelompok kesenian baik tradisi maupun modern. Namun demikian, setelah dilakukan verifikasi lebih mendalam, dari jumlah group kesenian yang ada, masih banyak yang belum memiliki akte group kesenian maupun mengadakan kegiatan secara rutin. Berdasarkan hasil verivikasi, group/kelompok kesenian yang sudah memiliki akte group kesenian baru sekitar 532 kelompok. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan kegiatan pembinaan bagi group-group kesenian di kabupaten Kulon Progo, dengan tujuan untuk mendorong agar group-group kesenian yang ada bisa lebih maju dan tertata baik dari sisi administrative maupun dalam kegiatan operasionalnya.


63

Pengembangan Desa Budaya juga dilaksanakan secara rutin setiap tahun, sehingga sampai dengan 2014, dari seluruh Desa Budaya yang ada di kabupaten Kulon Progo sudah terfasilitasi dengan berbagai pembinaan baik secara teknis maupun operasional kegiatan terutama setelah disalurkannya Dana Keistimewaan tahun 2014. Jumlah organisasi budaya kategori maju tahun 2014 sebanyak 532 lembaga, dan jumlah desa budaya kategori maju sebanyak 10 desa budaya. Realisasi pelaksanaan sasaran dicapai dengan indikator kinerja program utama sebagai berikut : 1) Cakupan Pengembangan Nilai Budaya Cakupan Pengembangan Nilai Budaya mengalami capaian kinerja yang cukup tinggi, hal ini disebabkan pada tahun 2014 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang difasilitasi dengan Dana Keistimewaan ( Danais) Tahun 2014 yang nilainya cukup besar sehingga capaian kinerjanya dari target 71,52 % terealiasi 200%. Hal ini berpengaruh meningkatkan capaian jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya. Tabel 3.22 Cakupan Pengembangan Nilai Budaya No 1

Indikator Kinerja Program Jumlah event seni dan budaya

Satuan

2013

Kali

2014 Target

Realisasi

96

102

306

Kali

114

114

114

(festival, apresiasi seni dan budaya ) 2

Jumlah rencana event seni dan budaya akhir tahun RPJMD

3

Jumlah karya seni budaya baru

Buah

10

15

15

4

Jumlahkarya seni budaya baru

Buah

28

28

28

%

59,96

71,52

200

yang direncanakan akhir tahun RPJMD Capaian indikator kinerja program

Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2014


64

2) Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Cakupan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih banyak group-group kesenian yang belum memiliki kelengkapan administratif maupun melaksanakan kegiatan secara rutin. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2013, jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 1.030 group kesenian yang meliputi berbagai jenis kelompok kesenian baik kesenian tradisional maupun modern. Tabel 3.23 Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya No 1 2 3

4 5 6

Indikator Kinerja Program Jumlah warisan dan budaya yang dipelihara

Jumlah organisasi budaya kategori maju (memiliki perijinan lengkap dan kegiatannya rutin) Jumlah organisasi budaya akhir tahun RPJM Jumlah desa budaya kategori maju Jumlah desa budaya indikator

2013

Buah

2014 Target

Realisasi

203

203

203

Buah

205

205

205

Buah

1.030

1.030

532

Buah

1.200

1.200

1.200

Buah Buah

10 14

10 10

10 10

85,43

87,37

83,88

cagar

Jumlah warisan dan cagar budaya akhir tahun RPJMD

Capaian program

Satuan

kinerja %

Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2014 Adapun berbagai prestasi penyelenggaraan urusan Kebudayaan selama tahun 2014, baik di tingkat DIY maupun Nasional adalah sebagai berikut :

No 1.

Tabel 3.24 Prestasi Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2014 Nama Event Prestasi Keterangan Kontingen Festival Festival Olahraga Juara 2 Mewakili DIY ke Olahraga Tradisional Tradisional Tingkat tingkat nasional A.n. Sanggar Singlon Nasional di Jakarta dengan lakon “Larak Blarak”


65

No 2.

Nama Kontingen Jathilan Langen Kudha Budhaya dari Tegalrejo, Hargowilis, Kokap Kontingen Musik Krumpyung

Event Festival Reog dan Jathilan se- DIY

4.

Adkar Java Musik Pengasih

Festival Musik Religius 2014

Juara I

5.

Kontingen Festival Kethoprak Kab KP dengan lakon “Kidung Ing Saradan”

Festival Kethoprak se-DIY

Juara II

6.

Kontingen Karnaval Musium Kulon Progo

Karnaval Museum se- DIY Tahun 2014

Juara III

3.

Festival Musik Bambu se- DIY Jateng-Jatim di Hotel Matahari Yogyakarta

Prestasi Juara I

Keterangan Diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY

Juara 3

Diselenggarakan olah Balai Pelestarian Nilainilai Sejarah, Yogyakarta bulan September 2014 Diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY pada tanggal 24 November 2014 Diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY pada tanggal 19 November 2014 Diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY

Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2014 Beberapa permasalahan di bidang kebudayaan yang dihadapi sebagai berikut: a) Belum adanya tempat menyimpan benda cagar budaya bergerak yang relatif memadai (Museum) b) Belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas /aktifitas dan apresiasi seni dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya ) c) Perlunya pembinaan seni budaya unggulan Berbagai upaya terus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut sebagai berikut: a) Perlunya museum yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan tempat studi serta wisata sejarah yang representatif. b) Perlunya meningkatkan pembinaan dengan sasaran pelaku seni generasi muda melalui berbagai ajang festival seni budaya daerah maupun pengiriman kontingen atau duta seni budaya ke luar daerah untuk menambah wawasan dan kreatifitas serta promosi seni budaya

ke luar daerah serta perlunya

pembangunan Taman Budaya sebagai wahana meningkatkan apresisi seni | LKjIP Kabupaten Kulon Progo 66

budaya bagi masyarakat ( pada tahun 2014 pembangunan Taman Budaya sudah dimulai dengan menggunakan Dana Kesitimewaan Tahun 2014). c) Reaktualisasi pembinaan ke arah seni budaya unggulan di tiap kecamatan sebagai berikut: No.

Kecamatan

Kesenian Khas

1

Wates

Jathilan Tradisional

2

Temon

Incling

3 4

Panjatan Galur

Wayang Wong Reog Wayang

5

Lendah

Hadrah/Shalawat

6

Sentolo

Oglek

7 8

Pengasih Nanggulan

Kethoprak Panjidur

9 10

Girimulyo Kokap

Wayang Topeng Krumpyung

11

Kalibawang

Jabur

12

Samigaluh

Lengger tapeng

Sumber data: Dinas Kebudparpora Kab. Kulon Progo, 2015 3.2.6

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan

penyelenggaraan dan

pembangunan

adalah dengan memperbaiki kinerja baik dari sisi kelembagaan maupun aparaturnya.

Dengan

tuntutan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kegiatan Pendampingan LAKIP 20152013

menjadi

tantangan

tersendiri bagi pemerintah dalam

meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah. Capaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Nilai


67

Akuntabilitas Kinerja serta Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini BPK). Dari 3 indikator tersebut 2 indikator telah mencapai hasil sangat memuaskan, sementara satu indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja masih menggunakan data tahun 2013. Hal ini karena untuk LAKIP Tahun 2014 nilainya keluar tahun 2015.

Tabel 3.25 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Capaian 2014 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

1 2 1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

3 4 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pemerintah Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Catatan : ** data sementara

Capaian 2013 Target

5 3,225

6 3,25

B

CC

WTP

WTP

Realis asi 7

%

8 3,2 98,89

B** 133,33

WTP

100

Capai Target an s/d Akhir 2014 RPJMD terhad (2016) ap 2016 9 10 3,215 97,39

B

100

WTP

100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tahun 2014 indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari target 3,25 terealisasi 3,2 (98,89%) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,25% yaitu capaian tahun 2013 sebesar 3,225 dan tahun 2014 sebesar 3,2. Capain indikator ini jka dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2016) sudah tercapai 97,39% dari target akhir RPJMD 3,215. Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dari target yang telah ditetapkan di tahun 2014 dengan nilai “C” sampai saat ini masih menggunakan data sementara tahun 2013 dengan predikat “B”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.


68

Sementara itu, indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah telah sesuai target yang ditetapkan yaitu “WTP”. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD telah sesuai target. Pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah dilaksanakan dengan berbagai program utama diantaranya program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan ketepatan laporan pemerintah daerah yang meliputi Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kinerja peningkatan akuntabilitas telah mencapai target yang ditetapkan melalui berbagai upaya perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimulai dengan adanya Review terhadap dokumen RPJMD, Perumusan Indikator Kinerja baik ditingkat Pemda maupun SKPD serta pembangunan berbagai sistem informasi online mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang sudah terintegrasi databasenya dengan e-Musrenbang, e-Planning e-Monev, dan e-SAKIP dengan gambar halaman muka tampilan websitedan alur kerja sebagai berikut:


69

Gambar 3.6 Halaman muka website Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Sistem Kinerja Daerah Terintegrasi (Integrated Regional Performance System)

ePlanning • • • •

Renstra SKPD RKPD Renja SKPD PPAS

SIMDA

Keu • •

APBD Realisasi Anggaran

eMonev • • • •

•

ROFK Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Kinerja Evaluasi RKPD

eMusrenbang • • • • •

RKPDesa RPTK Pokpik DPRD Ranc. Renja SKPD Ranc. RKPD

eSAKIP •

Capaian IKU Pemda, IKU SKPD (LAKIP)

Gambar 3.7 Alur Kerja Sistem Kinerja Daerah Terintegrasi


70

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah melalui Tim Nasional EPPD dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Daerah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

terhadap

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Realisasi Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi Tim Daerah DIY sebesar 3,204 termasuk dalam kategori sangat tinggi atau 99,35 % dari target RPJMD sebesar 3,225. Capaian nilai tersebut tertinggi se-DIY apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Namun apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,004 %. Penurunan ini karena adanya beberapa perubahan kriteria data pendukung indikator kinerja kunci (IKK) dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 2014 Pemkab Kulon Progo berhasil mendapatkan prestasi Baik (B) dengan nilai 65,04. Hasil ini cukup membanggakan dan merupakan capaian tertinggi setelah selama ini hanya berhasil meraih nilai C. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah diukur melalui 2 (dua) indikator program yaitu Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset terealisasi 98,33% sedangkan capaian pengembangan kebijakan keuangan daerah terealisasi 100%. Secara rinci capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.26 Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset No.

Uraian

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah realisasi Pendapatan Jumlah target Pendapatan (RPJMD) Jumlah realisasi Belanja Jumlah anggaran Belanja Jumlah penerbitan dokumen keuangan daerah (APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD) tepat waktu 6. Jumlah dokumen keuangan daerah 7. Jumlah SKPD tertib administrasi asset 8. Jumlah SKPD Capaian Indikator Kinerja Program Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2014


2013

2014 Target Realisasi

1.003,08 981,65 964,59 1.045,28

1.087,67 1.087,67 1.117,06 1.117,06

1.120,60 1.120,60 1.060,75 1.174,63

3 3 39 39 98,62

3 3 39 39 100,00

3 3 39 39 98,33

71

Realisasi

pendapatan

pada

tahun

2014

dalam

APBD

sebesar

Rp.

1.120.424.776.127,66 mengalami over target 3,03% dari target RPJMD sebesar Rp. 1.087.669.005.877,00. Sedangkan realisasi belanja pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.060.754.009.534,60 dibanding rencana belanja pada APBD tahun 2014 sebesar Rp. 1.174.629.041.137,61 atau sebesar 90,31%. Jumlah dokumen keuangan daerah yang ditetapkan tepat waktu meliputi APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD. Tertib administrasi asset telah dilakukan oleh semua SKPD.

3.2.7 Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat

Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat suatu daerah diukur melalui indikator kinerja tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) serta rasio gini suatu daerah. Dalam IKU Bupati 2014, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,12% dengan realisasi 5,09% (capaian 99,41%), Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas dasar harga konstan) ditargetkan Rp. 5.334.059.- terealisasi Rp. 5.348.049,-(capaian 100,26%), Rasio Gini ditargetkan 0,3375% terealisasi 0,2828% (capaian 116,21%).Capaian indikator kinerja Tahun 2013 serta target dan realisasi Tahun 2014 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.18. Tabel 3.27 Rencana dan Realisasi Capaian sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat Capaian 2014

No

Sasaran

1 1.

2 Meningkatn ya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan

Indikator Kinerja

3 Pertumbuha n Ekonomi** Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas Dasar

Satuan

4 %

Capaian 2013

Target

5

6 5,05

5,12

Realisa si

%

7 8 5,09 99,41



Rp (Juta) 5.114.803 5.334.059 5.348.04 100,26 5.819.834 91,89 9


72

9


0,3320

114,82

Capaian 2014

No

1

Sasaran

Indikator Kinerja

2 3 Harga Masyarakat Konstan)** Rasio Gini**

Satuan

Capaian 2013

Target

Realisa si

%

4

5

6

7

8

Indeks

0,3400

0,3375

0,2828 116,21


Sumber : angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 yang diukur dengan pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami pertumbuhan sebesar 5,09%. Dalam hal ini indikator kinerja pertumbuhan ekonomi tidak dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,12% (capaian 99,41%). Akan tetapi apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,79%. Capaian tahun 2014 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2016) capainnya adalah sebesar 94,43% Indikator kinerja Pendapatan Perkapita Penduduk dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 sebesar Rp.5.348.049,-. Dalam hal ini indikator kinerja Pendapatan Perkapita Penduduk dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.5.334.059,- (capaian 100,26%). Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2013, Pendapatan Perkapita Penduduk juga mengalami peningkatan sebesar 4,56%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2016) capaiannya adalah sebesar 91,89%. Indikator kinerja Rasio Gini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif. Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 sebesar 0,2828. Dalam hal ini indikator kinerja Rasio Gini dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,3375 (capaian 116,21%). Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2013, Indeks Rasio Gini

mengalami penurunan

besaran yaitu 0,3400 pada Tahun 2013 menjadi 0,2828 pada Tahun 2014. Hal ini berarti


73

ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan atau dengan kata lain terjadi peningkatan pemerataan pendapatan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2016) yaitu sebesar 0,3320, capaian pada Tahun 2014 sudah melampaui target dengan capaian 114,82%. Dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2014 di mana 2 (dua) indikator kinerja dapat mencapai target yang ditetapkan dan 3 (tiga) indikator kinerja mengalami peningkatan capaian dibanding Tahun 2013, maka sasaran meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat relatif dapat dikatakan tercapai. Tercapaianya sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa Program utama diantaranya : 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pada Tahun 2014, Indikator Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan yaitu cakupan peningkatan produktivitas pertanian/ perkebunan dapat mencapai target dengan capaian 95,24% dari target yang ditetapkan sebesar 95,24% (tingkat capaian 100,00% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2013, indikator Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan mengalami peningkatan sebesar 47,62%. Indikator

cakupan

peningkatan

produktivitas

pertanian/perkebunan

diperhitungkan melalui peningkatan produktivitas 21 komoditas pertanian yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Cabe, Melon, Semangka, Bawang Merah, Durian, Rambutan, Mangga, Pisang, Manggis, Kakao, Kopi, Kelapa, Tebu, Cengkeh, Jahe dan Kunyit. Pada Tahun 2014 ditargetkan ada 20 (dua puluh) komoditas yang mengalami peningkatan produktivitas dimana 1 (satu) komoditas yang tidak ditargetkan meningkat produktivitasnya adalah kopi. Realisasi pada tahun 2014 terdapat 20 (dua puluh) komoditas yang meningkat produktivitasnya sehingga indikator program dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan (capaian 100,00%). Tercapainya target indikator kinerja program pada tahun 2014 dan peningkatan produktivitas dari tahun 2013 untuk 20 (dua puluh) komoditas tersebut di atas disebabkan oleh adanya peningkatan penerapan teknologi sesuai rekomendasi teknis secara intensif, terkendalinya serangan OPT serta penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam serta adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana produksi . Di samping itu peningkatan ketersediaan infrastruktur pertanian/perkebunan relatif


74

memberikan kontribusi terhadap pencapaian target tahun 2014 dan peningkatan capaian dari tahun 2013.

2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan Indikator Program Penyediaan Sarana/ Prasarana Pertanian/Perkebunan yaitu capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dapat mencapai target dengan capaian 94,65% dari target yang ditetapkan sebesar 86,47% (tingkat capaian 109,46% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2013, indikator program ini mengalami peningkatan sebesar 14,68%. Indikator Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian diperhitungkan melalui perhitungan jumlah alat dan mesin pertanian budidaya, panjang jalan pertanian dan panjang jaringan irigasi tertier. Alat dan mesin pertanian budidaya dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 9.158 unit pada tahun 2014. Kondisi ini melebihi dari target sebesar 8.353 unit (capaian 109,64%). Dibandingkan kondisi tahun 2013, dalam hal ini terjadi penambahan alsin budidaya sejumlah 885 unit pada tahun 2014. Jenis alat mesin pertanian untuk budidaya antara lain Traktor roda-2, alsin budidaya krisan, pompa air, handsprayer, gunting pangkas, angkong, cangkul, sabit dan pisau okulasi. Panjang jalan pertanian dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 96.780,25 meter pada tahun 2014. Kondisi ini melebihi dari target sepanjang 92.753,68 meter (capaian 104,34%). Dibandingkan kondisi tahun 2013, dalam hal ini terjadi penambahan jalan pertanian sepanjang 16.526,57 meter. Panjang jaringan irigasi tertier dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 94.722,01 meter pada tahun 2014. Kondisi ini melebihi dari target sepanjang 83.093,00 meter (capaian 113,99%). Dibandingkan kondisi tahun 2013, dalam hal ini terjadi penambahan jaringan irigasi tertier sepanjang 19.629,46 meter. Tercapainya target dan terjadinya peningkatan capaian untuk 3(tiga) komponen tersebut berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja program dan peningkatan capaian kinerja program dibanding tahun 2013.


75

3. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Indikator

Program

Pertanian/Perkebunan

Peningkatan

Mutu

dan

Pemasaran

Hasil

Produksi

yaitu Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian dapat

mencapai target dengan capaian 79,89% dari target yang ditetapkan sebesar 70,05% (tingkat capaian 114,05% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2013, indikator program ini mengalami peningkatan sebesar 18,76%. Indikator Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian diperhitungkan melalui perhitungan jumlah alat dan mesin pengolahan, jumlah kemitraan dan jumlah SOP/GAP. Alat dan mesin pengolahan dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 10.311 unit pada Tahun 2014. Kondisi ini melebihi dari target sebesar 9.929 unit (capaian 103,85%). Dibandingkan kondisi Tahun 2013, dalam hal ini terjadi penambahan alsin pengolahan sejumlah 482 unit pada Tahun 2014. Jenis alat mesin pertanian pengolahan antara lain : threser bermotor, alsin pengolahan padi, alsin pengolahan gula semut, alsin pasca panen dan pengolahan biofarmaka (jahe, kencur, minyak atsiri), alsin pasca panen krisan serta alsin pasca panen dan pengolahan kopi. Jumlah kemitraan dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 5 paket pada Tahun 2014. Kondisi ini melebihi dari target sebesar 4 paket (capaian 125,00%). Dibandingkan kondisi Tahun 2013, dalam hal ini terjadi penambahan jumlah kemitraan sejumlah 2 paket pada Tahun 2014. Kemitraan tersebut adalah kemitraan dengan Bank Indonesia (BI) dalam hal pengembangan padi

unggul lokal serta

kemitraan dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam hal program pengembangan Beras Daerah (Rasda). Jumlah SOP/GAP dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 6 buah pada tahun 2014. Kondisi ini melebihi dari target sebanyak 5 buah (capaian 120,00%). Dibandingkan kondisi tahun 2013, dalam hal ini terjadi penambahan SOP/GAP sebanyak 2 buah yaitu SOP Jamur Tiram dan SOP Beras organik. Tercapainya target dan terjadinya peningkatan capaian untuk 3(tiga) komponen tersebut berkontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja program dan peningkatan capaian kinerja program dibanding Tahun 2013.


76

4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pada tahun 2014, Indikator Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yaitu capaian produksi peternakan mencapai 87,58% atau tercapai 99,48% dari target sebesar 88,04%. Produksi daging Tahun 2014 naik 2,06% dibandingkan dengan Tahun 2013, produksi telur juga mengalami kenaikan sebesar 5,03%, sedangkan produksi susu menurun 26,63%. Peningkatan produksi peternakan sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi ternak dan pemotongan ternak. Dari sisi populasi ternak, kondisi populasi ternak tahun 2014 secara umum untuk ternak besar dan kecil cenderung menurun, sedang untuk ternak unggas cenderung meningkat. Populasi ternak besar mencapai 49.522 ekor atau turun 7,68% dibanding populasi Tahun 2013 sebanyak 53.643 ekor. Turunnya populasi ternak besar disebabkan banyak (15-20%) peternak sapi potong menghentikan usahanya. Hal ini disebabkan peternak mengalami kerugian karena fluktuasi harga sarana produksi dan harga produk yang tinggi. Populasi ternak kecil mencapai 133.047 ekor atau turun 1,93% bila dibanding populasi Tahun 2013 sebanyak 135.669 ekor. Populasi ternak unggas mencapai 4.126.843 ekor atau naik 9,01% bila dibanding populasi Tahun 2013 sebanyak 3.785.678 ekor. Dari sisi pemotongan ternak, jumlah pemotongan ternak ruminansia (sapi, kambing, domba) sebanyak 28.290 ekor atau menurun 4,07% bila dibanding tahun 2013 sebanyak 29.490 ekor, sedangkan untuk pemotongan unggas sebanyak 9.913.448 ekor atau meningkat 3,10% dibanding Tahun 2013 sebanyak 9.615.260 ekor. Dari sisi Inseminasi Buatan, jumlah akseptor inseminasi buatan (IB) pada sapi potong 17.882 ekor atau turun 0,23% dibanding akseptor Tahun 2013 (17.923 ekor), bunting 15.165 ekor atau turun 4,63% dibanding Tahun 2013 (15.902 ekor) dengan jumlah kelahiran pedhet (anak sapi) 15.154 ekor atau turun 4,62% dibandingkan Tahun 2013 (15.888 ekor). Penurunan produksi susu disebabkan peternak mengurangi jumlah ternaknya karena keuntungan yang diperoleh kecil. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual susu dan tingginya biaya operasional terutama pakan (konsentrat).


77

5. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan Pada Tahun 2014, Indikator Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan yaitu capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha, mencapai 91,39% atau tercapai 106,47% dari target sebesar 85,83%, sedangkan bila dibanding dengan capaian Tahun 2013 menurun 1,20%. Indikator capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha diiperhitungkan dari sarana peternakan, panjang jalan peternakan dan jumlah permodalan. Pada Tahun 2014, jumlah poskeswan tidak mengalami kenaikan, tetap 10 unit dari Tahun 2013. Panjang jalan peternakan mengalami kenaikan 83,34% dari Tahun 2013, semula 3.373 meter2 menjadi 6.184 meter2 dan angka tersebut tercapai 11,54 melampaui angka target Tahun 2014 yaitu 5.173 meter2. Jumlah permodalan usaha peternakan menurun 22,06% bila dibandingkan dengan Tahun 2013, dari Rp.15.041.000.000,- menjadi Rp. 11.723.000,-. Meskipun angka tersebut menurun bila dibandingkan dengan Tahun 2013, akan tetapi bila dibandingkan dengan target Tahun 2014 tercapai sebesar 122,11% dari angka target Rp. 9.600.000.000,-. Penurunan realisasi permodalan usaha peternakan disebabkan oleh enggannya peternak untuk mengambil kredit usaha peternakan (khususnya sapi potong). Keengganan tersebut dipicu oleh rendahnya keuntungan yang diperoleh.

6. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pada tahun 2014, Indikator Program Pemingkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan yaitu capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan mencapai 86,88% atau tercapai 102,16% dari target sebesar 85,04%, sedang bila dibanding dengan capaian Tahun 2013 meningkat 13,58%. Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan diperhitungkan melalui produk pangan asal hewan berkualitas baik dan jumlah kemitraan Untuk menjamin kualitas peredaran produk peternakan / pangan asal hewan (produk primer dan olahan) dilakukan pengawasan mulai dari produsen (proses produksi), distribusi dan pemasaran.


78

7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Indikator Program Pengembangan Budidaya Perikanan yaitu capaian produksi ikan budidaya. Capaian produksi ikan budidaya sebesar 98,45% atau 102,43% dari target 96,12%, sedang bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2013 meningkat sebesar 3,72%. Penghitungan capaian produksi ikan budidaya yaitu

dengan membagi jumlah

produksi ikan tangkap terhadap jumlah target produksi ikan budidaya akhir RPJM. Produksi ikan dari

perikanan budidaya Tahun 2014 mencapai 14.324 ton

(meningkat 5,18%) dibanding produksi Tahun 2013 sebesar 13.810 ton. Besarnya peningkatan produksi ikan terbesar terjadi pada produksi tambak mencapai 600,88 % dibanding tahun 2013, sedangkan produksi kolam budidaya dan karamba/ karamba jaring apung (KJA) menurun masing-masing 5,67%, dan 10,26%.Produksi ikan terbesar jenis dari ikan lele 66.98%, kemudian berturut-turut gurami 16,55%, udang vaname 10,45%, nila 4,95%, bawal tawar 0,49%, ikan mas 0,26%, tawes 0,14%, ikan lainnya 0,09%, ikan patin 0,05% dan terkecil dari jenis ikan bandeng 0,002%. Hal ini menunjukan bahwa komoditas lele, gurami, dan udang vaname memiliki daya tarik bagi masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan. Peningkatan produksi perikanan budidaya didukukung adanya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan budidaya, yang dilaksanakan melalui

Program

Pengembangan Budidaya Perikanan dengan 4 kegiatan yaitu Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, serta Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau. Ekstensifikasi usaha perikanan budidaya dapat terlihat dengan adanya peningkatan jumlah kolam dan luas kolam. Jumlah kolam meningkat 1,20% (24.044 unit) dibanding tahun 2013 (23.758 unit). Peningkatan terbesar terjadi pada kolam tambak sebesar 250%, sedangkan luas kolam budidaya meningkat 28,29% (134,54 ha) dibanding tahun 2013 (104,87 ha). Intensifikasi usaha perikanan budidaya juga sangat dipengaruhi oleh beberapa kegiatan dalam program tersebut yang didalamnya terdapat pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), pelatihan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta pemantauan penyakit ikan dan kesehatan lingkungan. Pelatihan-pelatihann dan


79

pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha budidaya perikanan maupun perbenihan perikanan sehingga tingkat keberhasilan usahanya meningkat.

8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Indikator Program Pengembangan Perikanan Tangkap yaitu capaian produksi ikan tangkap, yang pada Tahun 2014 capaiannya sebesar 100,17% dari target (70,08%), sedang bila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap tahun 2013 meningkat sebesar 21,79%. Penghitungan capaian produksi ikan tangkap yaitu

dengan membagi jumlah

produksi ikan tangkap terhadap jumlah target produksi ikan tangkap akhir RPJM. Produksi ikan tangkap ini meliputi produksi ikan tangkap laut dan produksi ikan tangkap perairan umum (PU). Produksi ikan tangkap laut sebesar 36,64% (543 Ton) dari keseluruhan produksi tangkap ikan di Kabupaten Kulon Progo 1.482 Ton, sedangkan produksi ikan tangkap perairan umum (PU) sebesar 63,36% atau sebanyak 939 Ton. Beberapa langkah yang ditempuh dalam upaya meningkatkan produksi ikan dari sektor perikanan tangkap antara lain dengan melaksanakan pelatihan dan magang bagi nelayan, fokus pembangunan diarahkan pada upaya menyelesaikan pembangunan fisik pelabuhan Tanjung Adikarta, memfasilitasi permodalan bagi nelayan dengan pemanfaatan kredit program serta mengembangkan kemampuan “KSU Swamitra Mina” sebagai lembaga keuangan mikro yang khusus menyediakan dana medukung pengembangan usaha perikanan tangkap. Jumlah tenaga kerja/ nelayan yang terlibat dalam usaha perikanan tangkap baikk tangkap laut maupun tangkap perairan umum sebanyak 560 orang meningkat 17,65% dibanding tahun 2013 sebanyak 476 orang. Pendapatan buruh nelayan sebesar Rp. 1.343.750,-, naik 7,50% dibanding tahun 2013

(Rp.1.250.000,-),

sedang

pendapatan

pemilik

kapal/perahu

sebesar

Rp.1.918.750,-, naik 9,60% dibanding Tahun 2013 (Rp.1.750.000,-).

9.

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Indikator Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan yaitu capaian produk pangan olahan perikanan dan ketersediaan ikan konsumsi. Pada


80

Tahun 2014, capaian produk pangan olahan perikanan dan ketersediaan ikan konsumsi 89,54% atau 99,66% dari target 89,85%, sedang bila dibandingkan dengan capaian produksi Tahun 2013 meningkat sebesar 4,72%. Indikator capaian produk pangan olahan perikanan dan ketersediaan ikan konsumsi dihitung dengan menjumlahkan persentase produk pangan olahan (jumlah produk pangan olahan dibagi dengan jumlah rencana produk pangan olahan akhir RPJMD) dengan persentase ketersediaan ikan konsumsi (ketersediaan ikan konsumsi dibagi dengan target ketersediaan angka konsumsi akhir RPJM) kemudian dibagi 2 (dua). Peningkatan capaian produk pangan olahan perikanan ini didukung oleh adanya pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (pembudidaya ikan, dan pengolah) dalam menangani pasca panen (pengolahan) dan pemasaran ikan, serta meningkatkan konsumsi makan ikan. Keluaran dari program ini berupa meningkatnya kemampuan pengolah dan pemasar ikan dalam menjalankan usahanya serta meningkatnya konsumsi makan ikan.

10. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Indikator program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yaitu Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Hutan dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 93,66% (100,38% dari target).

Pada Tahun 2014 , indikator Cakupan

peningkatan produksi hasil hutan mengalami peningkatan sebesar 1,77%

apabila

dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2013. Indikator cakupan peningkatan produksi hasil hutan diperhitungkan melalui produksi kayu bulat dan produksi kayu olahan primer .Tercapainya target produksi kayu bulat pada Tahun 2014 dan peningkatan capaian dibanding Tahun 2013 disebabkan oleh keberhasilan penanaman tanaman kehutanan. Target produksi kayu bulat yang merupakan tujuan ekonomis dapat tercapai tanpa mengesampingkan tujuan konservasi. Dalam hal ini pengendalian penebangan tanaman kehutanan dilaksanakan melalui pendekatan perhitungan etat tebang. Etat tebang yang diartikan sebagai volume penebangan kayu yang masih diperkenankan untuk pengelolaan hutan secara lestari di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 adalah 56.497,53 m3. Dengan produksi kayu bulat sebesar 43.300,00 m3 (di


81

bawah etat tebang), dapat dikatakan bahwa pengelolaan hutan di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah kelestarian.

11. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Indikator program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yaitu Capaian Jumlah Koperasi Aktif dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 93,15% (100,64% dari target). Jumlah Koperasi aktif melampaui target dari 336 unit terealisasi 340 unit atau 101,19% sedangkan untuk jumlah Koperasi juga mencapai target dari 363 unit terealisasi 365 unit atau 100,55%. Hal ini dapat tercapai karena ada beberapa inovasi dalam menghadapi dinamika kondisi Koperasi antara lain dengan pembuatan Surat Petugas Kecamatan bagi seluruh Pegawai, Kerjasama dengan beberapa pihak seperti dengan PT Sumber Alfaria Tbk dalam rangka Take Over Alfamart oleh Koperasi disamping itu juga adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 3 orang yang dibiayai dari anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI. Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan Selain itu juga dapat diketahui jumlah Koperasi aktif/pasif pada tahun 2014 dengan beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti sudah melaksanakan RAT 2 kali berturut-turut, masih ada kegiatan usaha dan administrasi yang dilaksanakan

serta Pengurus dan anggota masih

memenuhi kewajibannya sesuai AD/ART. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan revitalisasi pendataan KUMKM, sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Koperasi, Pelayanan Perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran Koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP dan Diklat organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan Koperasi. Melalui program ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat bagi masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan Koperasi secara modern serta kuat secara kelembagaan. Selain itu dengan program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap Koperasi secara utuh sehingga dapat membuka wacana yang positif terhadap Koperasi khususnya bagi generasi muda. Inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi dan

UMKM

khususnya

menghadapi

dinamika

perekonomian

global

serta

mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan Take Over Toko


82

Modern Alfamart oleh 3 Koperasi yaitu Koppaneka Wates, Koperasi Bima Wates dan KSU BMT Giri Makmur Girimulyo.

12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu Capaian Peningkatan Kualitas UMKM dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 110,67% (118,64% dari target). Jumlah UMKM dari target sebesar 33.491 unit terealisasi sebesar 33.743 unit atau 100,60 % sedangkan untuk jumlah UMKM yang difasilitasi dari target 375 unit terealisasi sebesar 515 unit atau 137,33%, target ini terealisasi karena pembinaan pengembangan UMKM selain dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten juga dilaksanakan secara sinergis bersama pihak lain dalam bentuk kerjasama seperti dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bank Mandiri dan ASEI, Yayasan Damandiri, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., PT SGM Yogyakarta, Universitas Janabadra dan Universitas Atmajaya. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dilaksanakan dalam rangka untuk menumbuhkan kualitas UMKM agar lebih berdaya saing yang dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan yaitu peningkatan kerjasama di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Pengembangan Usaha KUMKM, Pemantauan pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM, Peningkatan dan Pengembangan jaringan Kerjasama usaha bagi KUMKM dan Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau.

13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pada Tahun 2014, Indikator Program Peningkatan Ketahanan Pangan yaitu capaian peningkatan ketahanan pangan tidak dapat mencapai target dengan capaian 84,98% dari target yang ditetapkan sebesar 97,91% (tingkat capaian 86,79% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2013, indikator Capaian peningkatan ketahanan pangan mengalami penurunan capaian dari 96,47% menjadi 84,98%


83

Capaian kinerja peningkatan ketahanan pangan dijelaskan sebagai berikut: 1) Ketersediaan Energi Perkapita Berdasarkan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2014, ketersediaan energi/kapita/hariadalah 3.215 kkal/kapita/hari terdiri dari pangan nabati 2.900 kkal/kapita/hari dan pangan hewani 315 kkal/kapita/hari. Secara rinci ketersediaan energy dari beberapa jenis pangan, yaitu: padi-padian 1.300,16 kkal/hari, makanan berpati 253,64 kkal/hari, gula 260,29 kkal/hari, buah/biji berminyak 166,10 kkal/hari, buah-buahan 402,83 kkal/hari, sayur-sayuran 159,43 kkal/hari, daging 112,16 kkal/hari, telur 178,72 kkal/hari, susu 2,14 kkal/hari, ikan 20.99 kkal/hari, minyak 357,08 kkal/hari, lemak 1,31 kkal/hari. Capaian ketersediaan energi tahun 2014 sebesar 3.215kkal/kapita/hr relatif aman dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 3.110 kkal/kapita/hari. Angka ketersediaan energi tersebut masih di atas angka minimal ketersediaan energi 2.200 kkal/kapita/hari sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan energi di kabupaten Kulon Progo relatif aman dan kecukupan.Capaian SPM ketersediaan energi tahun 2014 sebesar 3.215 kkal/kapita/hari sebesar 98,92% dari target yang ditetapkan sebesar 3.250kkal/kapita/hari. 2) Ketersediaan Protein per Kapita Ketersediaan protein pada tahun 2014 sebesar 85,38 gr/kapita/hari terdiri dari beberapa jenis pangan yaitu padi-padian 32,27 gr/hari, makanan berpati 1,31 gr/hari, gula 0,03 gr/hari, buah/biji berminyak 11,23 gr/hari, buah-buahan 4,52 gr/hari, sayur-sayuran 10,30 gr/hari, daging 7,83 gr/hari, telur 13,96gr/hari, susu 0,11gr/hari, ikan 3,68 gr/hari, minyak 0,04 gr/hari dan lemak 0,00 gr/hari, dengan total protein 85,38 gr/hari. Capaian ketersediaan protein tahun 201 sebesar 85,38 gr/kapita/hari relatif aman diatas angka batas minimal ketersediaan protein 56 gr/kapita/hari. 3) Penguatan Cadangan Pangan Penguatan Cadangan Pangan terdiri dari Penguatan Cadangan Pemerintah dan Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 baru sebesar 4,5 ton dari cadangan pangan yang diharuskan 100 ton setiap kabupaten atau 4,5%. Cadangan pangan pemerintah tersebut apabila dibandingkan dengan


84

target tahun 2014 sebesar 45 ton baru mencapai 10%,sedangkan cadangan pangan masyarakat tahun 2014 mencapai 1.068 ton atau 100,75 % dari target 1.060 ton. Cadangan pangan masyarakat tersebut berada di kelompok-kelompok tani maupun gapoktan termasuk di dalamnya cadangan pangan hibah bagi kelompok tani maupun gapoktan. 4) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Perhitungan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan tahun 2014 sebesar 91,45 % lebih tinggi dari target sebesar 90 %, dan perhitungan tersebut hasilnya juga lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 91,17 artinya bahwa ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan cukup baik dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. 5) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan sebesar 98,55 % lebih tinggi dari target sebesar 90% artinya kondisi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Kulon Progo relative aman dan tidak terjadi gejolak. 6) Pola Pangan Harapan Dari hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 mencapai 93,8 dengan konsumsi energi sebesar 1.882 kkal/kapita/hr atau 103,07 % dari target sebesar 91. Perhitungan PPH juga meningkat dari tahun 2013 sebesar 91 dengan konsumsi energi sebesar 1.834 kkal/kapita/hr. Capaian konsumsi pangan di Kulonprogo cukup baik mencapai 1.882 kkal/kapita/hari dari ketentuan konsumsi pangan sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, dimana capaian konsumsi pangan diatas 1.800 kkal/kapita/hari termasuk kategori baik. Sedangkan konsumsi protein mencapai 56,8 gram/kapita/hari juga sudah memenuhi ketentuan angka minimal 52 gram/kapita/hari. untuk kelompok pangan hewani, buah/biji berminyak dan sayur & buah telah memenuhi skor pola pangan harapan, sedangkan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak & lemak dan gula masih sedikit di bawah angka skor pola pangan harapan.Namun demikian secara umum konsumsi pangan di Kabupaten Kulonprogo cukup baik mendekati Angka Kecukupan Energy 2.000 kkal/kapita/hari. 7) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan


85

Capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 95,83% telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2014 sebesar 80%. 8) Penanganan Daerah Rawan Pangan Pada tahun 2011 masih terdapat 36 desa rawan pangan, tahun 2012 menurun menjadi 34 desa rawan pangan, tahun 2013 menjadi 27 desa rawan pangan dan tahun 2014 berkurang lagi menjadi 12 desa rawan pangan. a) Indikator Ketersediaan Pangan Pada awalnya penyebab utama terjadinya desa rawan pangan adalah faktor ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, tetapi dengan adanya berbagai kegiatan di bidang ketahanan pangan faktor-faktor penyebab kerawanan

pangan

tinggal

faktor

ketersediaan

pangan

dan

akses

pangan/kemiskinan, sedangkan faktor pemanfaatan pangan/gizi tidak lagi menjadi faktor penyebab kerawanan pangan. Sedangkan di Kecamatan Wates (Desa Giripeni, Bendungan dan Wates) penyebab adanya desa rawan pangan adalah karena ketersediaan pangan, dimana kebutuhan konsumsi pangan (karbohidrat) lebih tinggi dibandingkan dengan yang dihasilkan di daerah tersebut, sementara pasokan dari daerah lain tidak diperhitungkan meskipun sesungguhnya pangan di Kecamatan Wates tersedia dan cukup. Penyebab kerawanan pangan di wilayah-wilayah perbukitan seperti Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh terutama disebabkan masalah ketersediaan pangan yang selama ini diperhitungkan adalah padi, ketela pohon, ubi jalar dan jagung saja, sedangkan produksi umbi-umbian belum dimasukkan dalam perhitungan SKPG. Padahal umbi-umbian seperti tales, bontik, gadung, uwi, mbili, dan umbiumbian lainnya banyak diproduksi / dibudidadayakan oleh masyarakat di perbukitan menorah dan bahkan menjadi menu penunjang kebutuhan karbohidrat. Berdasarkan analisis SKPG di Kabupaten Kulon Progo adanya 12 Desa Rawan Pangan terdapat 7 desa mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang rendah, 4 desa mempunyai tingkat kemiskinan tinggi dan 1 desa mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. Sedangkan dari faktor prevelensi gizi semua desa dalam kondisi aman.


86

b) Indikator Kesehatan N Gizi Kurang < - 2 SD

= 2.403

N Balita yang dikumpulkan PSG

= 22.023

= 2.403 x 100%

= 10,91%

22.023 Dari perhitungan pelayanan penanganan kerawanan pangan indikator kesehatan sebesar 10,91%. Angka tersebut dikategorikan aman karena standar rawan pangan dari sektor kesehatan jika prosentase KEP (Kekurangan Energi Protein) kurang dari 15%. c) Sosial Ekonomi Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga ke dalam status kemiskinan Pada akhir tahun 2013 di Kabupaten Kulonprogo masih terdapat 24.019 KK miskin atau 18,68%. Angka kemiskinan tersebut di bawah 20% sehingga cukup signifikan pada pengurangan Desa Rawan dari 27 Desa Pangan pada tahun 2013 menjadi 12 desa Rawan Pangan pada tahun 2014.

14. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional Indikator Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional yaitu capaian peningkatan kualitas pasar tradisional dapat mencapai target dengan capaian 43,57% dari target yang ditetapkan sebesar 36,45% (tingkat capaian 119,53% dari target). Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah pedagang pasar tradisional yang berijin, jumlah pedagang pasar tradisional, jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, dan jumlah pasar tradisional. Jumlah pedagang tradisional yang mengurus perijinan kios, los, dan bango tercapai 4.270 pedagang. Jumlah ini meningkat sebanyak 369 pedagang, atau meningkat 9,46% dari tahun sebelumnya yang tercapai 3.901 pedagang pasar tradisional berijin. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar dengan telah melakukan pembangunan Pasar Percontohan Sentolo tahap III, serta rehabilitasi Pasar Jombokan dan Pasar Bangeran memberikan hasil yang memuaskan dengan bertambahnya jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, yaitu dari target sejumlah 8 pasar menjadi 10 pasar. Kondisi pasar dengan sarana prasarana baik mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan


87

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar tradisional dengan sarana prasarana baik harus memiliki 11 kriteria, meliputi: 1) Bangunan kios dan los sudah permanen dan baik; 2) terdapat tempat parkir; 3) terdapat tempat bongkar muat barang; 4) terdapat tempat mandi, cuci, kakus dalam kondisi baik; 5) terdapat pembuangan tempat sementara; 6) terdapat tempat peribadatan (mushola); 7) terdapat alat informasi dan komunikasi; 8) terdapat kantor koordinator pasar; 9) terdapat jalan dalam pasar; 10) terdapat drainase; dan 11) terdapat penerangan. Jumlah pedagang di pasar tradisional menurun sejumlah 679 pedagang karena perubahan status aset Pasar Sentolo, yaitu dari aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menjadi aset Desa Sentolo. Namun demikian terdapat pula pertambahan jumlah pedagang dari Pasar Percontohan Sentolo sejumlah 139 pedagang. Sampai akhir tahun 2014 jumlah pedagang di pasar tradisional sejumlah 7.689 pedagang.

15. Program Pengembangan Usaha Perdagangan Indikator

Program

Pengembangan

Usaha

Perdagangan

yaitu

Capaian

pengembangan usaha perdagangan di tahun 2014 tercapai 97,26% dari target sebesar 86,35% (capaian 112,63%). Hal ini disebabkan faktor jumlah usaha perdagangan berijin yang meningkat tajam akibat keberhasilan pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pelayanan “jemput bola” kepengurusan SIUP bagi para pedagang di pasar tradisional. Jumlah usaha perdagangan berijin meningkat dari 3.017 usaha menjadi 3.438 atau meningkat sejumlah 421 usaha perdagangan. Jumlah tersebut terdiri dari 367 usaha kecil, 43 usaha menengah, dan 11 usaha besar. Capaian pengembangan usaha perdagangan yang melebihi target juga disebabkan faktor meningkatnya jumlah ekspor komoditas unggulan ke beberapa negara di dunia.


88

Membaiknya perekonomian dunia membuat permintaan buyers ikut meningkat. Berkembangnya industri kreatif di Kulon Progo juga turut mendorong bertambahnya jumlah pelaku usaha yang berani mengekspor produk unggulannya. Pada tabel 33.3 di atas nilai ekspor meningkat sebesar 3.120.378,95 US $ atau meningkat sebesar 26,09% dari tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat tiga tambahan komoditas ekspor, yaitu kerajinan dekorasi rumah, traktor tangan dan stagen, sehingga jumlah komoditas bertambah dari 7 komoditas menjadi 10 komoditas.

16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Indikator Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yaitu Capaian pertumbuhan industri di tahun 2014 tercapai 105,07 dari target sebesar 99,5% (capaian 105,86%). Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah industri, yaitu dari 19.933 unit di tahun 2013 menjadi 20.105 unit, atau meningkat 172 unit. Selain itu nilai usaha pada tahun 2014 juga melebihi target, yaitu Rp. 500.952.670.000,00 dari target Rp. 444.552.000,00. Selain itu nilai usaha pada tahun 2014 juga melebihi target, yaitu Rp. 500.952.670.000,00 dari target Rp. 444.552.000.000,00. Salah satu faktor yang menyebabkan naiknya angka nilai usaha adalah terjadinya kenaikan BBM yang berpengaruh juga terhadap nilai jual produk, disamping itu juga disebabkan adanya penambahan usaha baru. Peningkatan kedua faktor tersebut tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam membina, dan memfasilitasi para pelaku usaha industri agar dapat mengembangkan usahanya. Salah satu wujud nyata usaha pemerintah yaitu melalui penyaluran bantuan peralatan produksi dari tahun ke tahun yang jumlahnya terus meningkat. Dari realisasi kegiatan industri juga dapat diketahui perkembangan potensi industri kecil di Kabupaten Kulon Progo. Terjadinya penurunan jumlah sentra industri dari 70 sentra menjadi 61 sentra disebabkan ada sejumlah sentra yang sudah tidak memenuhi persyaratan sentra, dimana jumlah kelompok IKM dalam sentra tersebut kurang dari 5 kelompok. Dalam hal ini, sentra industri adalah pengelompokan usaha sejenis di dalam suatu wilayah, dimana wilayah kerja sentra minimal radius 5 km dengan jumlah pengelompokan sekurang-kurangnya 5 kelompok pengrajin dengan jumlah tenaga kerja


89

sekurang-kurangnya 50 orang, atau sekurang-kurangnya terdapat 10 kelompok dengan jumlah tenaga kerja sekurang-kurangnya 30 orang. Sentra yang tidak memenuhi persyaratan sebagai sentra yaitu, minyak kelapa Kranggan, minyak kelapa Tanjungharjo, jamu Hargorejo, tempe Salamrejo, tempe Depok, tempe benguk Bumirejo, tahu Tawangsari, tahu Brosot, dan sabut kelapa Brosot. Namun demikian terdapat penambahan unit usaha dari 19.933 unit menjadi 20.105 unit dikarenakan munculnya beberapa unit usaha sejumlah 172 unit. Industri suatu daerah, baik industri rumah tangga, kecil maupun menengah memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kontribusinya sangat besar bukan hanya dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada tetapi juga penyerapan sumber daya manusianya. Capaian dari pelaksanaan 17 Program pada Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan , Ketahanan Pangan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berkontribusi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan masyarakat.

3.2.8

Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah

Meningkatnya daya saing investasi daerah adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam IKU Bupati 2014, Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) ditargetkan sebesar Rp. 406.916 juta. Pada akhir tahun 2014 nilai realisasi investasi mencapai 619.962,78 juta, atau melampaui target sebesar Rp. 213.046,78 juta, atau capaian kinerjanya sebesar 152,36% dibandingkan target. Dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar Rp. 143.654 juta, maka pada tahun 2014 terjadi pertumbuhan nilai investasi sebesar 331,57%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar Rp. 363.137 juta, maka terjadi pertumbuhan nilai investasi sebesar 70,72%. Selain itu, capaian ini telah menyumbang 125,38% dari target akhir tahun RPJMD sebesar 494.471 juta pada tahun 2016. Dengan kata lain target IKU Bupati dalam hal meningkatnya daya saing investasi daerah telah tercapai pada tahun ketiga pemerintahan. Berikut tabel yang memuat realisasi capaian sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2014.


90

Tabel. 3.28 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah Capai an Target s/d Akhir Capaian 2014 2013 RPJMD Target Realisasi % terha (2016) dap 2016 5 6 7 8 9 10 363,137 406,916 619,962 152,3 494,471 125,38 6 Capaian 2014

No

Indikator Kinerja

Sasaran

Satuan

1 2 3 4 1. Meningkatnya Nilai Realisasi Juta Daya Saing Investasi Investasi (PMA/PMDN) Daerah (jutaan) Sumber Data : BPMPT Kulon Progo

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) tahun 2014 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target Rp. 406,916 juta terealisasi Rp. 619,962juta (152,36%). Capaian tahun 2014 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 mengalami peningkatan Rp. 256,852 juta (170,72%). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2016, telah tercapai 125,38%. Realisasi Nilai Investasi tersebut terdiri dari investasi PMA, PMDN, dan investasi berdasarkan perizinan daerah seperti pada tabel berikut ini : Tabel 3.29 Realisasi Nilai Investasi PMA, PMDN dan Perizinan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2014 No 1

2

Perusahaan PMA a.

PT. Sung Chang Indonesia

b.

PT. JMI

c.

PT. Epotech Indonesia

PMDN

Realisasi 2012 124.065.150.000

2013 227.761.150.000

2014 272.057.563.019

20.919.400.000

20.919.400.000

20.919.400.000

103.145.750.000

193.145.750.000

236.240.774.269

13.696.000.000

14.897.388.750

19.588.850.570

135.376.815.049

347.905.214.411

a.

PT. Pagilaran

5.825.000.000

5.825.000.000

7.806.300.765

b.

PT. Kurnia Bumi Pertiwi

6.200.000.000

7.200.000.000

7.200.000.000

c.

PT. Aneka Sinendo

7.563.850.570

9.725.549.984

9.725.549.984

d.

CV. KHS

77.933.258.715

253.838.576.312

e.

PT. Lestari Pelita Graha

11.794.916.485

11.794.916.485

f.

PT. Putra Patria Adikarsa

15.398.089.865

15.398.089.865

g.

PT. OSCO

7.500.000.000

7.500.000.000


91

No

3

Perusahaan

Realisasi

h.

PT. Pramana Putra Perkasa

2012

2013

2014 4.520.000.000

i.

Naturindo Fresh

2.000.000.000

j.

PT. IGP International

5.000.000.000

k.

1.000.000.000

l.

PT. Jaya Makmur Prayoga Sentausa PT. Odixa Pharma Laboratories

m.

PT. Cakra Persada Adi Karya

1.000.000.000

n.

PT. Dian Niaga Yogyakarta

1.500.000.000

o.

PT. Energy Puritama

p.

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Investasi berdasarkan Perizinan Daerah Total Investasi

1.621.781.000

17.000.000.000 1.000.000.000 286.901.033.679

620.225.210.200

757.451.677.320

430.555.034.249

983.363.175.249

1.377.414.454.750

Sumber data : Badan PM dan PT Kabupaten Kulon Progo, 2014 Dilihat dari data nasional, realisasi penanaman modal nasional (PMA dan PMDN) pada akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp. 463,1 trilyun. Apabila dibandingkan dengan realisasi nilai investasi nasional tersebut, maka capaian nilai investasi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 adalah sebesar 0,15% -nya. Terdapat kenaikan sebesar 0,06 % dari tahun 2013, dimana pada tahun tersebut persentase capaian nilai investasi Kabupaten terhadap Nasional sebesar 0,09%. Secara rinci perbandingan nilai investasi Kabupaten Kulon Progo dan nilai investasi nasional dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Nilai Investasi Kabupaten dengan Realisasi Nilai Investasi Nasional Tahun 2013 - 2014 Nilai Investasi Nilai Investasi Kenaikan No Tingkat Tahun 2013 Tahun 2014 Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) 1 Nasional 398.600.000,00 463.100.000,00 64.500.000,00 2 Kabupaten Kulon 363.137,00 619.962,00 256.825,00 Progo Persentase capaian 0,09 0,15 0,06 Kabupaten terhadap Nasional Sumber: Press Realese Triwulan IV, BKPM (2014) dan BPMPT Kab. Kulon Progo Kenaikan capaian nilai investasi dari 2012 sampai dengan 2014 antara lain karena upaya pemerintah daerah, yaitu dengan: a) Melakukan sosialisasi dalam pembangunan wilayah lebih intensif, sehingga investasi mendapat dukungan masyarakat.


92

b) Melakukan pembebasan tanah (land banking) oleh Pemerintah Daerah atau BUMD untuk kemudahan dan percepatan realisasi program strategis kabupaten. c) Melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas infratruktur dan penyediaan sarana prasarana sesuai peruntukan kawasan. d) Melaksanakan Perda Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan sebagai acuan yuridis-teknis pelaksanaan tugas e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi data potensi investasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis. Adapun program yang dilaksanakan selama tahun 2014 untuk mencapai sasaran daerah dalam hal Meningkatnya daya saing investasi daerah yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Melalui kedua program tersebut telah dilaksanakan pameranpameran investasi, workshop, forum kerjasama investasi, keikutsertaan dalam KP3MN, dan tersedianya sistem pengembangan dan pengolahan sistem informasi penanaman modal dan perizinan. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut nilai investasi daerah semakin meningkat, sehingga tercipta daya saing daerah yang semakin menyejahterakan masyarakat. Sedangkan secara rinci keseluruhan nilai investasi kumulatif di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan sektor

dan sub sektor tahun 2014 adalah sebesar Rp.

8.355.219.405.763,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.589.654.485.204,00 (44,92 %) dari tahun 2013. Realisasi nilai investasi tersebut terdiri dari investasi PMA, PMDN, perijinan daerah dan investasi publik. Adapun selengkapnya sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.31 Nilai Investasi per Sektor / Sub Sektor Tahun 2014 Sektor

Subsektor

Primer Tanaman Pangan & Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan

Realisasi Investasi Kumulatif Tahun 2013 (Rp) 3.236.928.135.459 609.742.962.603 1.695.296.401.878 6.094.244.296 602.077.048.853


380.284.539.142 299.109.899.110

Realisasi Investasi Kumulatif Tahun 2014 (Rp) 3.617.212.674.601 908.852.861.713

2.575.282.350 2.173.274.313 35.435.545.100

1.697.871.684.228 8.267.518.609 637.512.593.953

Tambahan Investasi Tahun 2014 (Rp)

93

40.990.538.269 304.805.896.522 1.900.613.825 4.883.239.000

Realisasi Investasi Kumulatif Tahun 2014 (Rp) 364.708.016.098 703.816.144.144 106.004.997.470 6.411.067.348

7.193.820.000

204.180.000

7.398.000.000

4.023.495.976 1.553.286.141

147.750.000 165.000.000

4.171.245.976 1.718.286.141

48.839.440.282

12.585.767.600

61.425.207.882

49.240.745.031

2.857.411.453

52.098.156.484

94.617.938.632

207.262.681.727

301.880.620.359

171.648.309

131.432.608

303.080.917

87.737.661.258 2.129.626.537.478 71.248.623.831

74.667.820.309 1.904.564.049.540 14.280.294.640

162.405.481.567 4.034.190.587.018 85.528.918.471

Konstruksi 203.433.198.581 272.102.266.610 Perdagangan dan 531.659.034.294 881.862.378.024 Reparasi Hotel & Restoran 47.160.364.450 87.330.468.249 Transportasi, 49.933.495.472 88.504.263.491 Gudang & Komunikasi Perumahan, 27.025.355.046 53.601.157.404 Kawasan Industri & Perkantoran Jasa lainnya 1.199.166.465.804 506.883.221.122 Jumlah Total Investasi 5.765.564.920.559 2.589.654.485.204 Sumber data : Badan PM dan PT Kabupaten Kulon Progo, 2014

475.535.465.191 1.413.521.412.318

Sektor

Subsektor Pertambangan

Sekunder Industri Makanan Industri Tekstil Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki Industri Kayu Industri Kertas & Percetakan Industri Kimia & Farmasi Industri Mineral Nonlogam Industri Logam, Mesin & Elektronika Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam Industri Lainnya Tersier Listrik, Gas & Air

Realisasi Investasi Kumulatif Tahun 2013 (Rp) 323.717.477.829 399.010.247.622 104.104.383.645 1.527.828.348

Tambahan Investasi Tahun 2014 (Rp)

134.490.832.699 138.437.758.963

80.626.512.450

1.706.049.686.926 8.355.219.405.763

Jumlah investor tahun 2014 yang berminat berinvestasi (investor tracking) di Kulonprogo tercatat sebanyak 30 perusahaan yang bergerak dalam 25 unit usaha.


94

3.2.9 Sasaran Strategis Meningkatnya Kunjungan Wisata Pengembangan kewisataan di Kulon Progo menjadi prioritas utama, bersama pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Dengan pengembangan kewisataan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kulon progo. Capaian IKU tahun 2014 menunjukkan bahwa persentase peningkatan kunjungan wisata belum mencapai target yang ditentukan. Dari target 9,95% yang direncanakan dapat terealisasi -0,45% dengan capaian kinerja -4,52% (tidak berhasil) Tabel. 3.32 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata Capaian 2014

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2013

Target

Realisasi

%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Meningkatnya Persentase persen 10,48 9,95 -0,45 -4,52 10,11 Kunjungan Peningkatan Wisata Kunjungan Wisata. Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo

Capai an s/d 2014 terha dap 2016 10 -4,45

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata tahun 2014 tidak mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan yaitu 9,95%. Hal ini disebabkan jumlah kunjungan wisata ditarget 458.500 orang, hanya terealisasi 415.136 orang (91%). Capaian kinerja tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu dari 10,48% ditahun 2013 menjadi -0,45 ditahun 2014. Hal ini disebabkan karena perhitungan indikator ini menggunakan rumus “pertumbuhan” jumlah kunjungan wisatawan. Apabila dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD baru tercapai -4,45% dari target 10,11%. Tidak terpenuhinya target capaian ini dipengaruhi oleh dua indikator, yaitu : 1. Capaian kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata beretribusi. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata beretribusi tidak berhasil memenuhi target jumlah kunjungan, disebabkan oleh factor-faktor sebagai berikut :


95

a) Stagnasi kunjungan wisatawan ke obyek –obyek wisata pantai yang notabene merupakan obyek wisata andalan di Kabupaten Kulon Progo. Stagnasi tersebut bukan tidak mungkin disebabkan tidak adanya pembangunan fasilitas penunjang daya tarik wisata di obyek-obyek wisata pantai. Pembangunan sarana penunjang daya tarik wisata di obyek-obyek wisata pantai memang dalam dua tahun terakhir ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dengan adanya dinamika pembangunan dan investasi di kawasan pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, mulai dari Proyek Penambangan Pasir Besi, maupun rencana pembangunan Bandara Internasional. Saat ini pemerintah kabupaten lebih memfokuskan pengembangan kepariwisataan di kawasan utara yaitu melalui program Bedhah Menoreh. b) Kecenderungan minat wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung ke obyek-obyek wisata desa dan minat khusus. Adanya kecenderungan ini menyebabkan kunjungan wisatawan ke Kulon Progo menjadi semakin terdistribusi ke beberapa destinasi yang lebih luas. 2. Capaian kunjungan wisatawan ke desa wisata mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya media promosi melalui website maupun media sosial yang secara efektif telah dimanfaatkan oleh para pengelola desa wisata untuk menarik minat pengunjung. Disamping itu, wisata desa semakin menjadi pilihan bagi wisatawan, dikarenakan daya tarik alam yang masih relatif asri dan alamiah. Upaya yang bisa dilakukan untuk membangun kepariwisataan di Kabupaten Kulon progo adalah :  Meningkatkan kualitas sarana dasar, perlunya pembangunan fasilitas rekreatif maupun fasilitas something to do di obyek wisata, selain juga fasilitas something to buy, dan kualitas something to see.  Promosi wisata terus ditingkatkan lewat berbagai media, event, dan kesempatan promosi.  Perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata untuk menangkap peluang usaha.


96

 Pembangunan akses dan prasarana pendukung, terutama untuk daya tarik wisata baru khususnya obyek wisata alam baik berupa bendungan, air terjun, pemandangan alam dan lain-lain. Prasarana pendukung yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan akses jalan, yang dalam hal ini melibatkan instansi lain yang terkait. Dalam hal ini mulai tahun 2014 telah dicanangkan program Bedhah Menoreh, yaitu sebuah upaya terpadu lintas instansi dalam rangka mengembangkan kawasan di wilayah pegunungan Menoreh, termasuk pada sektor pariwisata. 1) Distribusi Kunjungan Wisatawan tahun 2014 adalah sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g)

Pantai Glagah Pantai Trisik Pantai Congot Waduk Sermo Goa Kiskendo Puncak Suroloyo Kolam RenangTanjungsari Jumlah

: : : : : : : :

282,639 38,657 18,802 37,201 10,943 26,814 80 415,136

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

2) Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pariwisata Tahun 2014 per obyek dan sarana wisata adalah sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Pantai Glagah Pantai Trisik Pantai Congot Waduk Sermo Goa Kiskendo Puncak Suroloyo Kolam Renang Tanjungsari Perahu Wisata Tambatan Perahu Wisata Sewa Sarana Prasarana Pariwisata Jumlah

: : : : : : : : : : :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.317.885.000,68.483.000,171.410.000,143.695.000,29.222.000,96.789.000,240.000,1.510.000,1.944.000,13.350.000,1.844.528.000,-

3) Mulai tahun 2010 Pemandian Clereng sudah dikelola oleh PDAM Kabupaten Kulon Progo, sehingga pendapatan retribusi dari obyek wisata meliputi 6 (enam) obyek wisata dan satu kolam renang serta retribusi dari penyewaan sarana prasarana pariwisata, yaitu : a) b) c) d) e)

Pantai Glagah Pantai Trisik Pantai Congot Waduk Sermo Goa Kiskendo


97

f) g) h) i) j)

Puncak Suroloyo Kolam Renang Tanjungsari Samigaluh Perahu Wisata Tambatan Perahu Wisata Sewa Sarana Prasarana Wisata

4) Kegiatan Promosi Wisata yang dilaksanakan adalah ; a) b) c) d) e)

Penggandaan leaflet, CD Pariwisata dan buku panduan wisata pendidikan Travel Dialog ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta Kerjasama promosi wisata bersama kab.Gunung Kidul (Progosari) ke Temanggung Jawa Tengah Pameran wisata di Jakarta Atraksi Wisata di obyek wisata

5) Desa Wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

Desa Wisata Sermo, Hargowilis Kokap Desa Wisata Banjaroyo, Kalibawang Desa Wisata Banjarasri. Kalibawang Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo Desa Wisata Glagah,Temon Desa Wisata Kalibiru,Kokap Desa Wisata Sidorejo,Lendah Desa Wisata Nglinggo,Samigaluh Desa Wisata Pendoworejo,Girimulyo Desa Wisata Purwoharjo, Samigaluh Desa Wisata Sendangsari,Pengasih Desa Wisata Trisik,Galur Desa Wisata Banguncipto,Sentolo Secara rinci realisasi capaian program dan kegiatan urusan Pariwisata adalah

sebagai berikut : Tabel 3.33 Capaian Peningkatan Kunjungan Wisatawan No

Uraian

Satuan

2013

1 2

Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah target kunjungan wisatawan akhir tahun RPJMD Jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata Jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata akhir tahun RPJMD

Orang Orang

3 4


2014

416.998

Target 458.500

Realisasi 415.136

555.500

555.500

555.500

47.457

48.881

112.294

51.858

51.858

51.858

Orang Orang

98

Capaian indikator kinerja % program 83,29 Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2014 Capaian program

88,40

132.6

Peningkatan Kunjungan Wisatawan mencapai realisasi

sebesar 132,6 persen dari target tahun 2014 sebesar 88,40 persen. Capaian ini dipengaruhi oleh dua indikator, yaitu : 1) Capaian kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata beretribusi. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata beretribusi tidak berhasil memenuhi target jumlah kunjungan, disebabkan oleh factor-faktor sebagai berikut : c) Stagnasi kunjungan wisatawan ke obyek –obyek wisata pantai yang notabene merupakan obyek wisata andalan di Kabupaten Kulon Progo. Stagnasi tersebut bukan tidak mungkin disebabkan tidak adanya pembangunan fasilitas penunjang daya tarik wisata di obyek-obyek wisata pantai. Pembangunan sarana penunjang daya tarik wisata di obyek-obyek wisata pantai memang dalam dua tahun terakhir ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dengan adanya dinamika pembangunan dan investasi di kawasan pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, mulai dari proyek penambangan pasir besi, maupun rencana pembangunan Bandara Internasional. Saat ini pemerintah kabupaten lebih memfokuskan pengembangan kepariwisataan di kawasan utara yaitu melalui program Bedhah Menoreh. d) Kecenderungan minat wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung ke obyekobyek wisata desa dan minat khusus. Adanya kecenderungan ini menyebabkan kunjungan wisatawan ke Kulon Progo menjadi semakin terdistribusi ke beberapa destinasi yang lebih luas. 2) Capaian kunjungan wisatawan ke desa wisata mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya media promosi melalui website maupun media sosial yang secara efektif telah dimanfaatkan oleh para pengelola desa wisata untuk menarik minat pengunjung. Disamping itu, wisata desa semakin menjadi pilihan bagi wisatawan, dikarenakan daya tarik alam yang masih relatif asri dan alamiah.


99

Adapun penghargaan pada urusan Pariwisata selama tahun 2014 diperoleh Desa Wisata Kalibiru, Hargowilis Kokap yang menjadi Juara IV Lomba Desa/Kampung Wisata Tingkat Nasional Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. a. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan : a) Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di obyek wisata yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata. b) Keterbatasan dalam penyusunan paket wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo karena belum begitu dikenal oleh pasar wisata nusantara maupun mancanegara. c) Peluang usaha pariwisata belum banyak ditangkap oleh pelaku usaha dan masyarakat. d) Masih belum optimalnya kinerja penarikan retribusi masuk obyek wisata. 2) Solusi : a) Mengembangkan daerah tujuan wisata melalui pengadaan/pembangunan fasilitas dasar maupun rekreatif. b) Penyelenggaraan kegiatan Widya Wisata, yaitu program pengenalan potensi obyek dan daya tarik wisata bagi para siswa Sekolah Dasar se- kabupaten Kulon Progo yang dikemas dalam paket wisata edukatif, dengan tujuan agar para siswa lebih mengenal potensi wisata di Kulon Progo. c) Pelatihan bisnis dan ketrampilan para pelaku usaha di sektor pariwisata maupun peningkatan pengetahuan dan manajemen bagi para pengelola Desa Wisata. d) Optimalisasi kegiatan promosi wisata e) Pembinaan kepada para petugas pemungut retribusi serta diadakan pemantauan secara insidentil maupun berkala.


100

3.2.10 Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah Sasaran

Meningkatnya

Pelayanan

Infrastruktur

yang

mendukung

Pengembangan

Wilayah

terdiri dari satu indikator yaitu

“Persentase

Peningkatan

Pelayanan

Infrastruktur” yang ditargetkan dalam IKU 2014 telah menunjukkan hasil yang positif. Dari target 77,5% capaian tahun 2014 terealisasi 83,94% dengan capaian 108,31%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar 8,53% yaitu dari 75,41 tahun 2013 menjadi 83,94 tahun 2014. Capain ini juga menjadikan target capaian pada pada akhir tahun RPJMD terealisasi 102,02%.

Tabel. 3.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah Capaian 2014

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Capaia n 2013

Targe t

1 2 3 4 5 6 1. Meningkatnya Persentase persen 75,41 77,5 Pelayanan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan yang Infrastruktur mendukung Daerah. Pengembangan Wilayah. Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo

Realisas i

%

7 83,94

8 108,31

Capa ian Target s/d Akhir 2014 RPJMD terha (2016) dap 2016 9 10 82,28 102,02

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhanekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai


101

sangat diperlukan sepertihalnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, menyebabkan melambatnya laju investasi.Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan untuk meningkatnya pelayanan pada sektor infrastruktur untuk mendukung laju investasi dan pengembangan wilayah. Penanganan infrastruktur menjadi prioritas dalam RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, dengan dialokasikan pendanaan yang besar maka target jalan dan jembatan kabupaten agar dalam kondisi baik pada akhir tahun 2016 segera bisa terealisasi. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten pada Tahun 2014, difokuskan pada kegiatan Penyiapan lahan untuk jembatan yang mendukung jalan strategis untuk pengembangan wilayah ke depan, juga untuk mempersiapkan pembangunan jembatan di Tahun 2015 seperti pengadaan tanah untuk jembatan sambiroto seluas 1.605 m². Serta Sertifikasi tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemkab Kulon Progo sebanyak 30 sertifikat bidang tanah. Program rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan upaya untuk mempertahankan pelayanan dan kinerja jalan dan jembatan Kabupaten, sehingga masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kemudahan mobilitas dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Pada tahun 2014 telah dibuat DED (Detail Engineering Design) Flyover Ngelo Sentolo. Pemeliharaan berkala jalan di 6 ruas jalan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan panjang total jalan sepanjang 25.670 meter, sedangkan kegiatan peningkatan jalan kabupaten dilaksanakan untuk menangani Jalan Kabupaten dengan tingkat kerusakan > 23%. Sedangkan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan untuk Jalan Kabupaten dengan tingkat kerusakan < 11%. Pada kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dilaksanakan untuk Jembatan dengan tingkat kerusakan < 11% sebanyak 20 unit. Peningkatan jalan dilaksanakan untuk menangani jalan dengan tingkat kerusakan lebih dari 23% sebanyak 26 ruas jalan Kabupaten tersebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan Pemeliharaan rutin dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi jalan yang baik/mantap atau dengan tingkat kerusakan sampai dengan 11% selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini. Target capaian yang ada di RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 Jalan dan jembatan kondisi baik yang harus dicapai adalah 80%, Dari panjang jalan kabupaten | LKjIP Kabupaten Kulon Progo 102

763.680 km di Kabupaten Kulon Progo, jalan dengan kondisi baik yang dicapai sampai tahun 2014 adalah sepanjang 534,2 km atau sebesar 80%. Untuk capaian kinerja jalan kabupaten dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.35 Capaian Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2014 Capaian Kinerja No. Uraian 2014 2013 Target Capaian Jumlah panjang kabupaten dalam kondisi 1 baik (km) 535.820 610.944 610.940 2 Jumlah panjang jalan kabupaten (km) 763.680 763.680 763.680 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 70,16 80 79,99 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2014 Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2014 belum memenuhi target sebesar 80%, untuk itu pada tahun-tahun berikutnya diharapkan target capaian jalan kabupaten dalam kondisi baik dapat tercapai. Dengan peningkatan perbaikan infrastruktur jalan diharapkan dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo. Pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan telah dilakukan pemeliharaan terhadap alat-alat berat yang dimilki oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo antara lain 6 (enam) buah Motorwalls, 1 (satu) buah pickup ceres, 2 (dua) buah dumptruck, 1 (satu) buah Backhoe Loader. Dengan terpeliharanya alat-alat berat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat menunjang kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan insfrastruktur daerah, karena dengan menggunakan alat-alat berat selain dapat menghemat waktu (tenaga yang besar dan waktu yang singkat) juga dapat menunjang nilai-nilai ekonomis dalam pembangunan. Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan atau kerugian biaya perbaikan yang tidak semestinya. Pada pengujian laboratorium dilakukan antara lain uji sand equivalent, uji sand cone, uji core drill, uji abrasi, uji gradasi, uji mix desain lpa, uji pemadatan standar dan uji mix desain beton. Pada tahun 2014 telah terkumpul 287


103

permohonan uji konstruksi, dengan 225 permohonan yang tertangani. Untuk capaian kinerja layanan uji laboratorium dan alat berat pada tahun 2014 belum memenuhi target yaitu 61,92 % dari 72,73 % target yang ditetapkan. Capaian kinerja layanan uji laboratorium dan alat berat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.36 Capaian Layanan Uji Laboratorium dan Alat Berat Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2014 Capaian Kinerja No. Uraian 2014 2013 Target Capaian 1 Jumlah permohonan uji laboratorium yang ditangani 140 300 225 2 Jumlah pemohon uji laboratorium 140 300 287 3 Jumlah alat berat dalam kondisi baik (unit) 10 10 10 4 Jumlah alat berat (unit) 22 22 22 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 72,73 72,73 61,92 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2014 Air baku adalah adalah air bersih yang dipakai untuk keperluan air minum, rumah tangga dan industri. Adapun sumber air baku adalah air permukaan, mata air dan ait tanah. Sedangkan macam – macam air baku di alam adalah: air sungai, air danau/waduk,rawa, air tanah dan mata air serta air laut. Untuk menjaga ketersediaan air baku di Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Daerah Kulon Progo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah. Program Pengembangan Kinerja Air Bersih dan Air Limbah melaksanakan 3 kegiatan, antara lain penyediaan sarana sanitasi dasar, penyediaan sarana air bersih dan fasilitasi pembangunan air bersih dan sanitasi. Capaian kinerja ketersediaan air baku di Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


104

Tabel 3.37 Capaian Ketersediaan Air Baku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014 Capaian Kinerja No. Uraian 2014 2013 Target Capaian 1 Jumlah debit air yang dapat dilayani (juta liter) 420,88 422,13 439,39 2 Jumlah kebutuhan debit air 435,60 435,93 457,51 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 96,62 96,83 96,03 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2014 Salah satu sektor yang menjadi komoditi utama Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian. Untuk menunjang sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan upaya-upaya antara lain dengan peningkatan pelayanan irigasi. Adapaun tujuan peningkatan pelayanan irigasi adalah untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Namun secara tidak langsung irigasi mempunyai tujuan yang meliputi : mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain sebagainya. Dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan beberapa kegiatan. Dalam Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, pemberdayaan petani pemakai air, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta peningkatan pengelolaan irigasi patisipatip (WISMP). Selain Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya juga ada Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan kegiatan pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya. Dengan dua (2) program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo.


105

Untuk Capaian peningkatan jaringan irigasi di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.38 Capaian Peningkatan Pelayanan Irigasi Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2014 Capaian Kinerja No. Uraian 2014 2013 Target Capaian 1 Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik 273.173 281.739 272.331 2 Jumlah panjang irigasi 399.630 399.630 399.630 3 Jumlah luas areal yang dilayani irigasi 10.048 10.087 10.346 4 Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi 10.585 10.585 10.585 5 Jumlah kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan 118 177 184 6 Jumlah kelembagaan petani pengelola air yang seharusnya ada 295 295 295 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 67,76 75,27 76,09 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2014 Untuk capaian peningkatan pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 sebesar 76,09 %. Pada tahun 2014 telah dilakukan rehabilitasi 11 Daerah Irigasi (DI) serta pemberdayaan masyarakat supaya capaian peningkatan jaringan irigasi dapat terpenuhi. Dengan peningkatan pelayanan irigasi maka diharapkan dapat memperbaiki drainase pengairan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dalam upaya menjaga drainase pengairan dalam kondisi baik, telah dilaksanakan Program Pengembangan saluran drainase/gorong-gorong. Pada Program pengembangan saluran drainase/gorong-gorong dilaksanakan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan pemeliharaan saluran Drainese/Gorong-gorong Ngestiharjo, Kalideres dan Kalipening serta terpeliharanya bangunan-bangunan drainase sogan, drainase Sringkel, drainase Sendangsari, drainase Anak Kalipening dan drainase Tawangsari. Untuk capaian kinerja drainase pengairan dalam kondisi baik dapat dlihat pada tabel berikut. Tabel 3.39 Capaian Drainase Pengairan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2014 Capaian Kinerja No. Uraian 2014 2013 Target Capaian 1 Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik 57,66 59,13 61,24 2 Jumlah panjang drainase 119,45 119,45 119,45 3 Jumlah luas wilayah yang tidak tergenang di wilayah potensi tergenang 300 400 400


106

4

Jumlah luas potensi yang tergenang 2.573 2.573 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 29,97 32,52 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2014 Program meningkatkan

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

ditujukan

2.573 33,4

untuk

pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan Produksi

wilayah. Indikator yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya prosentase jalan pedesaan dalam kondisi yang baik, dari Peraturan Bupati No. 285 Tahun 2014 tentang penetapan status ruas Jalan Kabupaten dan Ruas Jalan Pedesaan, panjang ruas jalan Pedesaan dan Jalan Kabupaten se-Kabupaten Kulon Progo sepanjang 667,75 kilometer. Pada Tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kulon Progo menangani Jalan Pedesaan sepanjang 51,9 kilometer, sampai dengan Tahun 2014 panjang total jalan pedesaan tertangani (dalam kondisi baik) sepanjang 360,07 kilometer. Paket jalan pedesaan yang ditangani Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah jalan pedesaan yang

ada

dalam

Peraturan

Bupati

tersebut

diatas.

Capaian

kinerja

PeningkatanInfrastrukturPerdesaan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.40 Cakupan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2014 Capaian Kinerja No. Uraian 2014 2013 Target Capaian 1 Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi baik 284.060 334.060 360.070 2 Jumlah panjang jalan desa 500.938 500.938 500.938 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 56,71 66,69 71,87 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2014 Capaian kinerja PembangunanInfrastrukturPerdesaan tahun 2014 melebihi target yang ditetapkan yaitu 71,87%. Capaian kinerja ini didapat dari pembangunan jalan dan

jembatan

perdesaan

sejumlah

54

lokasi.

Dengan

adanya

PembangunanInfrastrukturPerdesaan yang memadai diharapkan dapat Meningkatkan akses masyarakat yang kurang terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan.


107

Dalam

upaya

mewujudkan

estetika

dan

keindahan

kota,

Program

Pengembangan Infrastruktur perkotaan melalui kegiatan pengembangan kota Wates. Realisasi Program Pengembangan Infrastruktur perkotaan pada tahun 2014 sebesar 59,85 % melebihi target yang ditetapkan dalam RPJM Daerah yaitu sebesar 58,94% dengan panjang jalan trotoar perkotaan yang sudah dikerjakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sepanjang 5.844 meter, akan diupayakan ditingkatkan di tahun mendatang untuk mewujudkan jalan perkotaan yang menunjang estetika Kota Wates, Sedangkan Pembangunan monumen Nyi Ageng Serang yang dipindahkan ke tengah jalan supaya dapat mewujudkan identitas perkotaan Kota Wates.

Tabel 3.41 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2014 Capaian Kinerja No. Indikator Kinerja 2014 2013 Target Capaian 1 Jumlah panjang jalan perkotaan bertrotoar 5.600 5.600 5.844 2 Jumlah panjang jalan perkotaan 8.890 8.890 8.890 3 Luas RTH perkotaan 983,21 984,21 983,30 4 Jumlah kebutuhan RTH perkotaan 7.124,28 7.124,28 7.124,28 Jumlah panjang jalan perkotaan 5 berdrainase 8.890 8.890 8.890 6 Jumlah panjang jalan perkotaan 8.890 8.890 8.890 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 58,93 58,94 59,85 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2014 Capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur Perkotaan tahun 2014 mencapai 59,85 %. Pembangunan infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan, dengan adanya

PembangunanInfrastruktur

terutama

diperkotaan

meningkatkan

akses

masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah melalui indikator meningkatnya prosentase rumahtangga berakses air bersih dan meningkatnya prosentase rumahtangga berakses sistem air limbah yang baik. Pada tahun 2014 penyediaan air bersih difokuskan di lokasi bagian utara Kabupaten Kulon Progo dan ber


108

topografi perbukitan. Kebutuhan akan air bersih di perbukitan kadang mengalami defisit oleh sebab itu penyediaan air bersih pedesaan ditujukan untuk mengatasi hal tersebut, capaian rumah tangga berakses air bersih Tahun 2014 sebesar 90,81% melebihi target kinerja pada RPJM Daerah yaitu dari target 61,12% artinya perlu diupayakan dipertahankan dan dikembangkan alternatif penyediaan air bersih di wilayah perbukitan dimasa mendatang. Dalam mendukung meningkatnya rumah tangga berakses air limbah, melalui kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar, dilaksanakan Pembangunan sarana sanitasi di 3 (tiga) kecamatan yaitu : Pembangunan Sarana Sanitasi Kecamatan Panjatan, Sarana Sanitasi Kecamatan Temon, dan Sarana Sanitasi Kecamatan Galur. Pencapaian prosentase masyarakat berakses sistem air limbah untuk tahun 2014 sebesar 90,81% dari target RPJM sebesar 61,12%, pencapaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena kegiatan hanya terfokus di kecamatan. Capaian Kinerja layanan air bersihdanAirLimbah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.42 Capaian Layanan Air Bersih dan Air Limbah Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2014 Capaian Kinerja No. Uraian 2014 2013 Target Capaian 1 Jumlah rumah tangga berakses air bersih 95.880 98.043 75.521 2 Jumlah rumah tangga berakses air limbah 45.568 45.787 94.989 3 Jumlah rumah tangga 111.274 112.074 112.074 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 60,40 61,12 76,07 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2014 Capaian Kinerja PengembanganKinerjalayanan air bersihdanAirLimbah pada tahun 2014 mencapai 76,07%, untuk itu perlu dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah yang baik maka dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada layanan persampahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, terdapat kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dilaksanakan pengoprasian TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan IPLT serta terlaksananya 3R di TPA. terlaksananya operasional 1 unit mobil tinja, dua unit counteiner dan tersedianya lahan pembangunan


109

saluran effluent TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Banyuroto selama 1 tahun. Serta dilaksanakannya pemeliharaan kebersihan kota dengan tenaga kuliari berjumlah 42 orang, dengan penambahan sarana Container sebanyak 2 unit. Capaian Kinerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.43 Cakupan Layanan Persampahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014 Capaian Kinerja No. Indikator Kinerja 2014 2013 Target Capaian 1 Jumlah sampah yang tertangani (ton) 49.952 46.168 37.740 2 Jumlah produksi sampah (ton) 121.532 122.310 122.310 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 37,81 37,75 30,85 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2014 Capaian Kinerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kulon Progo mencapai 30,85%. Target pelayanan kebersihan tahun 2014 belum tercapai 37,75%, ini dikarenakan terbatasnya sarana persampahan dan terbatasnya jumlah personil kebersihan di lapangan. Untuk itu perlu penambahan sarana dan personil dalam urusan persampahan. Dengan tertanganinya sampah yang baik dapat bermanfaat untuk membantu mengurangi sampah yang sering membuat banjir, meminimalisir penyakit serta yang paling penting menanggulangi/mengurangi pengaruh global warming. Program pengembangan jasa konstruksi merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang mengamanatkan peran pemerintah kabupaten adalah dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan. Penerjemahan peran tersebut dengan mengusahakan terselenggaranya tertib perijinan jasa konstruksi (IUJK), tertib pelaksanaan konstruksi, tertib pelaksanaan ketentuan keteknikan, tertib kesehatan dan keselamatan kerja serta tertib pemanfaatan hasil jasa konstruksi. Pada tahun 2014 ini, untuk ijin usaha jasa konstruksi dilaksanakan monitoring dan penertiban IUJK pada 209 badan usaha, realisasinya dapat tercapai sebanyak 122 badan usaha yang memenuhi ketentuan.


110

Tabel 3.44 Capaian Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014 No. Uraian Capaian Kinerja 2014 2013 Target Capaian 1 Jumlah badan usaha yang memenuhi 128 140 122 ketentuan 2 Jumlah badan usaha konstruksi 224 228 209 keseluruhan Capaian Indikator Kinerja Program (%) 57,14 61,4 58,37 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2014 Capaian Kinerja Peningkatan Jasa Konstruksi Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 belum mencapai target yaitu 58,37% dari target sebesar 61,4%, Keberhasilan pembangunan infrastruktur karena pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh pengelolaan jasa konstruksi. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan maupun wawancara dengan stakeholders terkait, sampai saat ini pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pusat dan daerah belum maksimal sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.

a. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. 2) Solusi Pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, diusulkan untuk dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun berikutnya

3.2.11 Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dilaksanakan melalu berbagai kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan targetterget capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016. Indikator kinerja sasaran ini beserta capaian kinerja untuk Tahun 2014 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :


111

Tabel 3.45 Rencana dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Satuan

Capaian 2013

Target

Realisasi

%

3 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

4 Persen

5 78,69

6 79,47

7 79,55

8 100,10

9 81,07

Capaia n s/d 2014 terhad ap 2016 10 98,13

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Persen

71,46

71,59

76,44

106,77

71,85

106,39

Capaian 2014 Indikator Kinerja

No

Sasaran

1 1.

2 Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

2


Sumber Data : Bappeda dan Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo Dilihat dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016, 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dari target 79,47% tercapai 79,55% (100,10%) dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target 71,59 tercapai 76,44% (106,77%) dengan kriteria sangat berhasil. Pencapaian Tahun 2014 jika dibandingkan dengan Tahun 2013 capaian indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dari terjadi peningkatan 0,86% (101,09%) dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terjadi peningkatan 4,98% (106,98%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Dengan banyaknya data dan informasi lingkungan yang tersedia maka diperlukan satu parameter tunggal yang mudah digunakan untuk mengetahui serta membandingkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan tiga parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup yaitu pencemaran air, pencemaran udara dan luas tutupan hutan.Formula perhitungan IKLH dijelaskan sebagai berikut :


112

IKLH = IPA +IPU + ITH 3 :Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :Indeks Pencemaran Air :Indeks Pencemaran Udara : Indeks Tutupan Hutan

IKLH IPA IPU ITH

1. Perhitungan Indeks Pencemar Air (IPA) Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau I Sungai Serang :

No. 1. 2. 3.

Parameter COD TSS DO

Satuan

Baku Mutu Klas II (L)

mg/l mg/l mg/l

25 50 5

TP I Hasil Uji (C) 36 6,28 24,1 Jumlah Rata-rata IP Kategori

C/L

C/L (baru)

0,72 0,63 0,96

0,72 0,63 0,96 2,32 0,77 0,87 Memenuhi BM

Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau II Sungai Serang :

No. 1. 2. 3.

Parameter COD TSS DO

Satuan


mg/l mg/l mg/l

25 50 5

TP II Hasil Uji (C) 27 5,82 24,36 Jumlah Rata-rata IP Kategori

C/L

C/L (baru)

0,54 0,68 0,97

0,54 0,68 0,97 2,20 0,73 0,86 Memenuhi BM

Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau III Sungai Serang :

No. 1. 2.

Parameter COD TSS

Satuan


mg/l mg/l

25 50


TP III Hasil Uji (C) 34,2 4,36

C/L 0,68 0,91

C/L (baru) 0,68 0,91

113

3.

DO

mg/l

5

27,92 Jumlah Rata-rata IP Kategori

1,11

1,23 2,84 0,94 1,10 Cemar Ringan

Sehingga nilai rata-rata IP Sungai Serang Tahun 2014 adalah : = 0,87 + 0,86 + 1,10 3 IP Air = 0,94 ( kategori memenuhi baku mutu ) Untuk penghitungan IKLH Indeks Pencemar Air = 0,94 x 100 IPA = 94 2. Indeks Pencemar Udara (IPU) Indeks Pencemaran Udara dihitung dengan menggunakan parameter NO2 dan SO2 dengan formula sebagai berikut : IPU = IP NO2 + IP SO2 2 Dimana : IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x C NO2) + 100 IP SO2 = (-0,2 x (0,625 x C SO2 ) + 100 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2014 : Konsentrasi NO2 rata-rata : 34,35 Konsentrasi SO2 rata-rata : 36,71 Sehingga : - IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x 34,35)) + 100 = 98,78 IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x 36,71)) + 100 = 98,70 Jadi : IPU = 98,78 + 98,70 2 = 197,48 2 IPU = 98,74 -


114

3. Perhitungan Indeks Tutupan Hutan (ITH) Indeks Tutupan Hutan untuk Kabupaten Kulon Progo dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : ITH = LHP + LHS + LHR + LHK Luas Wilayah Dimana : ITH LHP LHS LHR LHK

:Indeks Tutupan Hutan :Luas Hutan Primer (Suaka Margasatwa dan Hutan Lindung) :Luas Hutan Sekunder (Hutan Produksi) :Luas Hutan Rakyat :Luas Hutan Kota Tabel 3.46 Indeks Tutupan Hutan

No.

Klasifikasi

Luas (Ha)

1.

Luas Hutan Primer (LHP)

440,60

2.

Luas Hutan Sekunder (LHS)

605,89

3.

Luas Hutan Rakyat (LHR)

4.

Luas Hutan Kota (LHK)

20392,30

5. Indeks Tutupan Hutan (ITH) Sumber data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2014

9,3 36,58

Dariketiga indeks diatas maka dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai berikut :

IKLH IPA IPU ITH

: : : :

IKLH 2014 =

IKLH = IPA +IPU + ITH 3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Pencemaran Air Indeks Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan Perhitungan IKLH ( 94 + 98,74 + 36,58 ) 3 = 76,44

Dari perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melebihi target karena meskipun Indeks Pencemar Air menurun dibandingkan tahun 2013, tetapi Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Hutan meningkat lebih baik.


115

Capaian Indikator Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam, terdiri atas capaian beberapa sub indikator antara lain : a)

Jumlah kawasan lindung yang ditangani. Kawasan lindung yang ditangani ditargetkan 2, tetapi dapat direalisasikan pada 4 kawasan lindung dengan kegiatan sebagai berikut : - Penanaman pada sempadan pantai, dengan tanaman pandan laut dan cemara udang di Pasir Mendit Temon; - Penanaman

pada

sempadan

Sungai

Bogowonto,

dengan

tanaman

bakau/mangrove; - Penanaman pada sempadan mata air, dengan tanaman konservasi air di Kokap, Pengasih, Samigaluh dan Girimulyo; - Penanaman pada daerah rawan longsor di Samigaluh dengan tanaman pengendali longsor. b)

Jumlah sumur resapan yang dibangun. Sumur resapan yang terbangun sesuai dengan target yaitu 60 unit di wilayah Kecamatan Watesdan Kecamatan Pengasih

c)

Jumlah laporan dan informasi LH yang dikirim ke Kementrian LH. Laporan dan informasi lingkungan hidup yang dikirim sesuai dengan target yang diminta oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Adapun Laporan tersebut meliputi : - Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); - Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup; - Laporan Non Fisik Adipura; - Laporan Profil Tutupan Vegetasi

d)

Jumlah prestasi bidang LH yang diraih. Jumlah prestasi bidang lingkungan hidup yang dapat diraih 6 (enam) prestasi dari 9 evaluasi yang diikuti, capaian ini dibawah target raihan yakni 7 (tujuh) prestasi. Prestasi tersebut antara lain : Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Provinsi, Kalpataru Provinsi, Pondok Pesantren Berwawasan LH Provinsi, Kampung Hijau Provinsi dan Penyusun LSLHD Tingkat Nasional. Belum tercapainya prestasi di bidang LH karena masih kurangnya kesadaran sekolah-sekolah adiwiyata dalam mengelola sampah di lingkungan sekolah,


116

selain itu untuk prestasi kalpataru, terutama untuk kategori pengabdi/pembina LH di Kabupaten Kulon Progo tidak ada tokoh masyarakat ataupun aparatur yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon penerima penghargaan tersebut. Capaian Indikator Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, meliputi capaian sub indikator sebagai berikut : a) Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasi. Dokumen lingkungan yang diajukan dan yang direkomendasikan sejumlah 309 dokumen, terdiri atas : 23 UKL/UPL, 3 DPPL dan 283 SPPL. Daftar rekomendasi UKL/UPL dan DPPL sebagai berikut : b) Jumlah aduan masyarakat yang ditindak lanjuti. Laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sejumlah 5 (lima) aduan dan semua telah ditindaklanjuti. Adapun aduan tersebut antara lain : Tabel 3.47 Aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti No. 1.

Jenis Aduan Lokasi Dugaan pencemaran udara akibat kegiatan Kalipetir Lor, usaha pembuatan arang kayu Margosari, Pengasih 2. Dugaan pencemaran udara akibat kegiatan Clawer, Pengasih, usaha peternakan ayam Pengasih 3. Dugaan pencemaran sungai dan sumur Plampang II, Kalirejo, penduduk akibat kegiatan usaha pengolahan Kokap kembali tailing emas tanpa izin 4. Dugaan pencemaran udara dan sungai akibat Gotakan, Panjatan, pembuangan tinja di areal persawahan Panjatan 5. Kekhawatiran warga akan terjadinya Suruhan, Karangsari, pencemaran lingkungan akibat kegiatan Pengasih usaha peternakan ayam Sumber data : Data Primer Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2014 c) Jumlah sumber emisi tidak bergerak yang memenuhi persyaratan. Dari hasil pemantauan terdapat 4 (empat) sumber emisi tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan target, antara lain emisi cerobong industri pada : - PT. Kurnia Bumi Pertiwi Panjatan; - PT. Aneka Sinendo Sentolo; dan | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

117

- PT. Selo Adi Karto Nanggulan ( 2 sumber emisi ). Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air. Dari hasil pemantauan pada usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah cair, di dapatkan data usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran sejumlah 5 (lima) sesuai dengan target, antara lain : - RSUD Wates; - RS Santo Yusuf Kalibawang; - RS Muhammadiyah Nanggulan; - PT. Sun Chang Indonesia; - UKM Batik Faras Lendah d) Luas lahan yang ditetapkan kerusakannya untuk produksi biomassa. Luas lahan yang ditetapkan kerusakannya untuk produksi biomassa sesuai target yang telah ditentukan yaitu 28.396 Ha. Luasan ini berdasarkan data pada pemetaan tentang kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang dilaksanakan oleh BLH DIY tahun 2011. Tahun 2014 telah dilakukan pengujian tingkat kerusakan lahan tersebut dengan mengambil sampel tanah di wilayah Kecamatan Nanggulan dan Pengasih, khususnya untuk lahan pertanian dan tegalan dengan tanaman pangan dan kayu tahunan. e) Jumlah sumber emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan. Sumber emisi yang dipantau dan memenuhi baku mutu ada 4 (empat) titik, sedangkan sesuai dengan target 5 (lima) titik, satu titik tidak dapat dilakukan pemantauan karena sudah tidak beroperasi, yaitu incenerator RSUD Wates. Sehingga hanya terdapat 4 (empat) sumber emisi yaitu emisi cerobong : PT. Selo Adi Karto (2 titik), PT. Aneka Sinendo dan PT. Kurnia Bumi Pertiwi. f) Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki KSM sampah Desa dan kelurahan yang memiliki kelompok swadaya masyarakat maupun kelompok pengelola sampah mandiri tahun 2014 ini berjumlah 44 desa dan kelurahan. Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 15 desa kelurahan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan juga dengan adanya bantuan sarana


118

prasarana pengelolaan sampah dari pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus Bidang LH. g) Jumlah biogas yang terbangun. Realisasi pembangunan biogas tidak sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 12 unit. Hal ini karena ada 1 unit biogas yang tidak dapat terbangun, yaitu biogas di TPA Sampah Banyuroto. Di lokasi tersebut telah dibangun 1 unit Biogas TPA oleh PPEJ Kementrian LH dengan kapasitas lebih besar sehingga dapat mengolah sampah organik di TPA dan dapat menghasilkan gas methan yang dimanfaatkan oleh 20 rumah di sekitar TPA. Prestasi (penghargaan) yang diperoleh dalam penyelenggaraan urusan antara lain : Tabel 3.48 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup No. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

Nama Orang/ Kelompok/ Organisasi KT. Mudotomo, Jatimulyo, Girimulyo PP. Muh Darul Ulum Galur Desa Kaliagung Sentolo SDN 1 Temon Pemerintah Kabupaten Kulon Progo SMAN 1 Temon

Nama Penghargaan Kalpataru kategori Penyelamat LH Pondok Pesantren Berwawasan LH Kampung Hijau Adiwiyata Provinsi Penyusun Laporan SLHD Terbaik Adiwiyata Nasional

SDN Kalimenur Sentolo

Pemberi Penghargaan Gubernur DIY

Tahun Penghargaan 2014

Gubernur DIY

2014

Gubernur DIY

2014

Gubernur DIY Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Menteri Kehutanan

2014 2014

PPKN Nasional kategori Kecil Menanam Dewasa Memanen Sumber data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2014

2014

2014

b. Permasalahan dan Solusi 1)

Permasalahan a) Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaaan Wates, terutama untuk RTH Publik.


119

b) Masih rendahnya kesadaran pedagang pasar Wates dalam mengelola sampah pasar, sehingga kebersihan pasar Wates masih sangat kurang. c) Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang mekanisme pengajuan izin lingkungan. 2)

Solusi a) Mengajukan permohonan fasilitasi RTH Perkotaan ke BLH DIY, antara lain untuk pohon perindang jalan dan penghijauan di kompleks gedung kesenian Wates. b) Sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada pedagang melalui poster dan stiker. c) Telah diterbitkan peraturan Bupati Kulon Progo No. 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Izin Lingkungan dan Keputusan Bupati Kulon Progo No. 322 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Izin Lingkungan pada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

3.2.12 Terwujudnya Masyarakat yang Tentram, dan Tertib berdasarkan Kesadaran atas Hukum Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum menjadi faktor pendukung yang sangat kuat terhadap keberlangsungan pembangunan daerah di segala bidang. Untuk

itu

dilaksanakan

penyiapan

terhadap

aparat

pelaksana

untuk

mengkondisikan rasa aman dan tentram masyarakat melalui: pelaksanaan patroli Keamanan Lingkungan dan pengamanan dalam event-event daerah dalam upaya pencegahan tindak kriminal. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Strategi yang dilaksaanakan melalui terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib, berdasarkan atas hukum. Capaian kinerja Terwujudnya masyarakat yang tentram, dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum tahun 2014dengan membandingkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah tahun 2012- 2016 sebagai berikut.


120

Tabel.3.49 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Tenteramdan Tertib berdasarkan kesadaran atas hukum. Capaian 2014 No

Sasaran

1 1.

2 Terwujudnya Masyarakat yang Tenteramdan Tertib berdasarkan Kesadaran atas Hukum

Indikator Kinerja

3 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah

Satuan

Capaian 2013

Target

Realisasi

%

4 persen

5 -12,80

6 3,36

7 6,72

8 200


Capaia n s/d 2014 terhad ap 2016 10 148,02

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja persentase penurunan pelanggaran hukum daerah pada tahun 2014, telah tercapai melebihi target yaitu dari target 3,36 % terealisasi 6,72 % (tercapai 200%) dengan jumlah penurunan kasus sejumlah 222 kasus sehingga mengalami penurunan sejumlah 16 kasus dari target 8 kasus. Tahun 2014 ditargetkan penurunan jumlah pelanggaran sebanyak 8 kasus dari tahun 2013 (238 kasus) menjadi 230 kasus. Capaian Indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 148,02 %. Sedangkan target penurunan kasus pelanggaran Perda pada akhir tahun 2016 adalah 210 kasus. Keberhasilan penurunan jumlah pelanggaran hukum karena beberapa faktor sebagai berikut : a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. b. Patroli wilayah secara rutin dan Sosialisasi Perda oleh SatPol PP mampu memberi pemahaman akan Peraturan Daerah. c. Antusias personil SatPol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah personil dan PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup/ aturan yang ada. d. Komitmen Pejabat di lingkungan SatPol PP.


121

Adapun kasus Pelanggaran Perda yang ditemukan : a. Perda No. 4 Th. 2000 tentang izin trayek dan Perda No. 8 Th. 2000 tentang pengujian kendaraan bermotor (83 kasus); b. Perda No. 6 Th. 2002 tentang IUP Bahan Galian Gol. C (15 kasus); c. Perda No. 11 Th. 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (67 kasus); d. Perda No. 4 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (57 kasus); Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan untuk menciptakan kesadaran masyarakat,sertauntuk mentaati undang-undang dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan peraturan yang dilaksanakan meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan, penegakan pelanggaran pada tahun 2014 dari target 230 kasus terealisasi 222 kasus. Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan perekonomian dan

kesejahteraan

masyarakat,

berbanding

lurus

dengan

peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat. Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan. Apalagi Kabupaten Kulon Progo saat ini sedang dalam proses perubahan yang signifikan dengan adanya program-program mega proyek disisi sebelah selatan. Perencanaan wilayah dengan pembagian daerah untuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pemukiman dan kawasan pertambangan akan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati. Perubahan wilayah tersebut sudah selayaknya juga diimbangi dengan penyiapan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kompetensi dari sisi integritas


122

dan profesionalisme. Tanpa kedua hal tersebut maka akan semakin berat tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinya. Tantangan lain yang seringkali salah persepsi adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satua Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi diwilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah.

3.3

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Pencapaian indikator kinerja utama disamping melalui pelaksanaan berbagai program utama, juga didukung dengan penggunaan sumberdaya lainnya. Salah satu Sumberdaya yang sangat besar perannya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah SDM. SDM PNSD Kabupaten Kulon Progo berjumlah 8.047 orang dengan komposisi menurut golongan didominasi golongan III sejumlah 3.227 orang (40,10%) dan golongan IV sejumlah 3.395 orang (42,19%). Untuk Golongan IV sebagian besar merupakan tenaga jabatan fungsional guru.

Kondisi Pegawai menurut Golongan Tahun 2014 2,85% 42,19%

14,86%

Golongan I Golongan II 40,10%

Golongan III

Golongan IV

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo, 2015 Diagram 3.3 Kondisi Pegawai menurut Golongan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014


123

Selanjutnya untuk tingkat Pendidikan Pegawai Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 didominasi berpendidikan S1 sebanyak 4.060 orang (49,82%) yang dapat dilihat pada diagram berikut :

Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2014 5000

4.153

4000 3000

1.803

2000 1000

578 752

100 240

79

63

279

1

0 SD SLTP SLTA DI

DII DIII DIV S1 S2 S3 Tingkat Pendidikan Pegawai

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo, 2015 Diagram 3.4 Kondisi Pegawai menurut Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 3.4

Akuntabilitas Keuangan Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

dilakukan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan umum yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya dan peraturan yang berlaku lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Sementara itu, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, struktur Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Pada dokumen APBD tercantum besaran target pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai prediksi pendapatan yang terukur dan merupakan capaian minimal yang harus diperoleh. Sedangkan di akhir tahun | LKjIP Kabupaten Kulon Progo 124

anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah dimaksud. Berikut disajikan dalam tabel, target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2014. Tabel 3.50 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2014 Target Realisasi Sumber Pendapatan (Rp.) (Rp.)

No

% Capaian

1

Pendapatan Asli Daerah

131.892.992.136,75

158.623.927.339,19

120,27

2

Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

710.400.925.480.,00

708.270.656.952.00

99,70

246.518.859.444,66

253.530.191.836,47

102,84

1.088.812.577.061,41 1.120.424.776.127,66

102,90

3

Jumlah

Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2015 Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Tabel 3.51 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2014 No

Sumber Pendapatan

1. 2. 3.

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

Target Anggaran

Realisasi

% Capaian

20.447.388.961,66 6.776.772.693,00

21.173.933.063,00 6.777.314.436,00

103,55 100,01

10.255.839.797,41

10.176.928.233,90

99,23

94.412.990.684,68

120.498.207.252,29

127,63

131.892.992.136,75 Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2015

158.623.927.399,19

120,27

4

Jumlah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar Rp.158.798.531.703,19 atau dengan prosentase capaian sebesar 120,40% dari target yang ditetapkan.


125

No. 1

Sasaran Strategis Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Indikator Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Persentase Akses dan Mutu Pendidikan

2


Tabel 3.52 Perbandingan Capaian Kinerja IKU dan Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2014 Target Realisasi % Program 8,38

8,52

101,67

92,12

94,09

102,14

90,97

91,91

101,03

Jumlah............................. Angka Harapan 74,78 Hidup


75,2

101,61 100,56

1 Program Pendidikan Dasar Usia Dini 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 3 Program Pendidikan Menengah 4 Program Pendidikan Non Formal 5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7 Program Peningkatan Peran serta Pelajar 8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Program Pelayanan Medis 2 Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Target

Realisasi

%

899.559.350

828.125.400

92,06

17.049.638.925

12.364.982.955

72,52

7.793.604.950

5.140.654.750

65,96

226.350.100

212.504.400

93,88

545.114.150

500.830.675

91,88

1.717.373.350

1.708.287.450

99,47

329.896.125

325.337.575

98,62

272.560.000

266.811.250

97,89

28.834.096.950 11.668.396.771

21.347.534.455 11.370.383.489

89,04 97,45

481.580.150

480.038.480

99,68

126

3

Angka Kematian 93,67 Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) Angka Kematian 12,32 Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Jumlah............................. Meningkatnya Angka Kemiskinan 21,27 keberdayaan masyarakat


94,25

99,38

11,49

106,74

19,02

102,23 110,58

3 Program Pengembangan Kesehatan 4 Program Keluarga Berencana 5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 8 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 9 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 2 Program Peningkatan Peran serta dan Kesadaran Jender dalam Pembangunan

42.871.943.021

36.297.033.888

84,66

1.359.341.700

1.238.954.350

91,14

72.505.276.025

68.485.372.068

94,46

330.294.350

313.434.200

94,90

400.880.625

322.846.975

80,53

40.804.100

35.614.500

87,28

1.734.999.500

1.687.205.760

97,25

131.393.516.242 642.583.250

120.230.883.710 610.452.475

91,93 95,00

29.557.600

29.376.175

99,39

127

3 Program Keluarga Sejahtera 4 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat 5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 6 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 7 Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah.............................


110,58

207.972.400

207.936.900

99,98

207.896.600

197.996.435

95,24

4.711.244.100

4.497.724.975

95,47

193.014.500

191.687.900

99,31

447.068.400

445.354.800

99,62

661.023.900

655.022.000

99,09

7.100.360.750

6.835.551.660

97,89

128

4

5

6

Meningkatnya keterserapan tenaga kerja

Angka Pengangguran

2,54

Jumlah............................. Meningkatnya Persentase 81,55 pengembangan Partisipasi dan pelestarian Masyarakat dalam nilai-nilai Pengembangan budaya dan Pelestarian Budaya Jumlah............................. Meningkatnya Nilai Evaluasi 3,25 kapasitas Kinerja kelembagaan Penyelenggaraan dan aparatur Pemerintahan pemerintahan Daerah


2,88

75,83

3,204

86,61

86,61 92,99

92,99 98,58

1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3 Program Perlindungan Ketenagakerjaan 1 Program Peningkatan Kekayaan dan Keragaman Budaya 2 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KHD/WKDH 2 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 3 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 4 Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank

6.597.692.300

6.359.629.355

96,39

430.319.950

428.194.150

99,51

149.239.250

147.146.850

98,60

7.177.251.500 361.728.600

6.934.970.355 349.766.015

98,17 96,69

84.378.000

76.235.420

90,35

446.106.600 808.075.750,00

426.001.435 755.857.682,00

93,52 93,54

41.608.250,00

41.125.675,00

98,84

196.617.475,00

192.545.125,00

97,93

199.456.497,00

195.526.222,00

98,03

129

Nilai Akuntabilitas Kinerja


3

4

133,33

5 Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 6 Program Penataan dan Penguatan Organisasi 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 9 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 10 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 11 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa 12 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 13 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 14 Program Pengembangan Kerjasama IPTEK 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

304.030.425,00

271.362.475,00

89,26

138.334.975,00

135.305.832,00

97,81

1.034.394.875,00

736.400.490,00

71,19

6.941.904.100,00

5.664.957.525,00

81,61

1.328.745.875,00

1.311.597.325,00

98,71

354.373.500,00

342.141.105,00

96,55

386.866.200,00

275.407.000,00

71,19

137.474.400,00

134.142.925,00

97,58

1.319.934.765,00

1.212.314.110,00

91,85

128.654.960,00

87.709.044,00

68,17

650.289.700,00

531.239.231,00

81,69

130

7

Akuntabilitas 4 Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Jumlah............................. Meningkatnya Pertumbuhan 5,12 kinerja Ekonomi ekonomi dan pendapatan Pendapatan masyarakat Perkapita 5.334.059 Rasio Gini


0,3375

4

100,00

5,09

110,64 99,41

100,26 5.348.049 0,2828

116,21

16 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 17 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa 18 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 19 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 3 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan

140.545.075,00

135.133.525,00

96,15

963.950.900

885.619.379

91,87

1.574.742.003,00

1.370.877.639,00

87,05

2.385.197.415,00

2.237.814.350,00

93,82

19035197140,00 735.134.500,00

16517076659,00 657.003.490,00

85,14 89,37

5.535.768.460,00

5.382.308.450,00

97,23

372.717.700,00

329.595.105,00

88,43

1.156.200.000,00

1.086.098.925,00

93,94

1.409.835.800,00

1.192.431.500,00

84,58

131

6 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 10 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 11 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 12 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 13 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 14 Program Peningkatan Ketahanan Pangan


22.000.000,00

21.750.600,00

98,87

299.000.000,00

274.894.700,00

91,94

2.533.221.795,00

2.122.008.299,00

83,77

3.311.527.550,00

2.633.791.760,00

79,53

16.500.000,00

15.575.300,00

94,40

121.195.700,00

104.584.750,00

86,29

179.662.300,00

177.512.325,00

98,80

220.015.750,00

211.864.738,00

96,30

747.399.840,00

700.619.800,00

93,74

132

15 Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional 16 Program Pengembangan Usaha Perdagangan 17 Program Pengembangan Industri 8

9

10

Jumlah............................. Meningkatnya Nilai Realisasi daya saing Investasi 406.916 investasi (PMA/PMDN) daerah (Jutaan rupiah)

Jumlah............................. Meningkatnya Persentase 9,95 kunjungan Kenaikan Jumlah wisatawan Kunjungan Wisata Jumlah............................. Meningkatnya Persentase 77,5 pelayanan Peningkatan infrastruktur Pelayanan yang Infrastruktur mendukung Daerah pengembangan wilayah


105,29 156,02 634.860

-0,45

156,02 -4,52

83,94

-4,52 108,31

1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1 Program Pengembangan Pariwisata 1 Program Pengembangan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

403.625.850,00

399.250.700,00

98,92

5.169.868.735,00

4.819.608.275,00

93,22

651.045.126,00

611.814.275,00

93,97

22.884.719.106,00 20.740.712.992,00 327.614.900,00 326.604.525,00

91,96 99,69

99.674.500,00

97.136.375,00

97,45

427.289.400,00 1.238.582.000,00

423.740.900,00 1.199.388.250,00

98,57 96,84

1.238.582.000,00 76.470.748.116,00

1.199.388.250,00 68.652.113.170,00

96,84 89,78

259.504.125,00

227.601.250,00

87,71

21.508.943.450,00

20.525.677.850,00

95,43

133

4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5 Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluaran Drainase dan GorongGorong 6 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air 7 Program Peningkatan Srana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum 8 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 10 Program Pengembangan Perumahan 11 Program Lingkungan Sehat Perumahan


6.211.153.000,00

5.746.967.275,00

92,53

2.268.840.600,00

2.247.296.475,00

99,05

1.157.607.800,00

967.988.270,00

83,62

14.202.485.045,00

13.669.856.300,00

96,25

105.623.750,00

105.603.650,00

99,98

3.091.670.350,00

2.869.640.600,00

92,82

1.027.841.900,00

755.955.950,00

73,55

8.698.347.615

4.734.252.900

54,43

134

12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan 13 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 14 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 15 Program Penataan, Penguatan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 16 Program Pengembangan Kegeologian dan Energi 11

Jumlah............................. Meningkatnya Persentase 79,47 perlindungan Kesesuaian dan konservasi Pemanfaatan sumberdaya Ruang alam Indeks Kualitas 71,59 Lingkungan Hidup


79,55

76,44

108,31 100,10

106,77

1 Program Perencanaan Tata Ruang 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

199.126.050,00

197.785.250,00

99,33

2.025.241.950,00

1.826.319.881,00

90,18

214.081.800

209.377.100

97,80

1.309.234.750,00

1.238.330.022,00

94,58

70.688.900

69.759.875

98,69

138.821.139.201 797.108.400,00

124.044.525.818 775.459.375,00

90,36 97,28

224.905.800,00

221.457.025,00

98,47

1.380.440.180,00

1.191.474.488,00

86,31

4.901.977.200,00

4.280.692.950,00

87,33

369.965.550,00

349.247.875,00

94,40

388.496.600,00

381.053.400,00

98,08

135

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 7 Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan 8 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9 Program Penanggulangan Dini Bencana 10 Program Tanggap Darurat Bencana 11 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Jumlah.............................


103,44

1.251.414.675,00

1.212.370.350,00

96,88

68.500.000,00

60.468.750,00

88,28

186.601.500,00

182.995.925,00

98,07

315.173.230,00

311.884.400,00

98,96

32.100.000,00

26.427.925,00

82,33

1.189.155.000,00

186.379.750,00

15,67

103.983.550,00

102.243.050,00

98,33

11.209.821.685,00

9.282.155.263,00

87,72

136

12

Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum

Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum

Jumlah.............................


3,36

6,72

200,00

200,00

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3 Program Penataan Peraturan Perundangundangan 4 Program Pelayanan Bantuan Hukum 5 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat

1.368.478.900

1.335.795.400

97,61

1.960.901.800

1.377.328.515

70,24

548.044.500

536.569.000

97,91

249.366.725

176.331.650

70,71

178.222.609

158.258.300

88,80

4.305.014.534

3.584.282.865

85,05

137

BAB

4

PENUTUP

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon Progo tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa dari 21 indikator yang ditargetkan, terealisasi 20 indikator yang berkinerja Sangat Baik (95,24%) dan 1 indikator berkinerja Tidak Berhasil (4,76%). Indikator Kinerja Utama Bupati yang telah berkinerja Sangat Berhasil sebanyak 20 indikator, yaitu indikator sasaran strategis : a. rata-rata lama sekolah tercapai 101,67% b. angka melek huruf tercapain 102,14% c. persentase akses dan mutu pendidikan tercapai 101,03%; d. angka harapan hidup tercapai 100,56%; e. angka kematian ibu 99,38%; f.

angka kematian bayi 106,63%

g. angka kemiskinan tercapai 110,58%; h. angka pengangguran tercapai 86,61%;


138

i.

persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tercapai 92,99%;.

j.

nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai 98,58%;

k. nilai akuntabilitas kinerja 133,33%; l.

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai 100%;

m. pertumbuhan ekonomi tercapai 99,41%; n. pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) tercapai 100,26%; o. rasio gini tercapai 116,21%; p. nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) (jutaan rupiah) tercapai 152,36%; q. persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah tercapai 108,31%; r. persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tercapai 100,10%; s. indeks kualitas lingkungan hidup tercapai 106,77%; t. persentase penurunan pelanggaran hukum daerah tercapai 200%. Sementara itu satu Indikator Kinerja Utama Tidak Berhasil yaitu indikator sasaran Persentase Penigkatan Kunjungan Wisata yang pertumbuhannya hanya -0,45%(-4,25%) yaitu dari target 458.500 orang terealisasi 415.136 orang (91%); Sehubungan dengan hal tersebut perlu sampaikan beberapa tindaklanjut yang telah dan akan diambil dalam meningkatkan kualitas LAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu telah dilakukan review terhadap RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2012-2016, dalam LAKIP terus diupayakan untuk menyajikan capaian hasil-hasil yang tercermin dalam pencapaian sasaran strategis ataupun hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), telah disusun petunjuk pelaksanaan evaluasi LAKIP SKPD, Capaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Satuan Kerja perlu telah

ditingkatkan

penyajiannya

dengan

menggunakan

informasi

kinerja

yang

berorientasi/menggambarkan hasil (outcome).


139

BAB 1

LAMPIRAN Penghargaan Daerah Tahun 2013 No. 1.

2.

3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

JUDUL PENGHARGAAN Kota/Kabupaten Dan Provinsi Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2013 Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada Tanda Kehormatan Satya Lencana Wira Karya Opini WDP Peingkat 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yang Berprestasi Paling Tinggi Secara Nasional Penyusun laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Terbaik e-Procurement Award 2013

TAHUN 2013

DARI Kementerian Perhubungan RI

2013

Kementerian Kesehatan RI

2013

Presiden RI

2011 dan 2012 2012

BPK RI Kementerian Dalam Negeri RI

2013

Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Terbaik III Penghargaan Pekerjaan Umum Sub Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi terbaik tingkat Propinsi

2013

Kementerian Lingkungan Hidup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Koperasi dan UMKM Kementerian Pekerjaan Umum

Apresiasi atas kepedulian, komitmen, inisiasi, inovasi, dan kepemimpinan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui Posdaya Lomba Penilaian 1 Milyar Pohon Indonesia 2012 Tingkat DIY

2012

Opini WTP dengan paragraf

2013


2013

2013

2013

2013

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yayasan Damandiri

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemda DIY BPK RI

140

Inovasi Daerah

1. Program Layanan Pasien keluarga miskin di RSUDWates tanpa Kelas; 2. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil satu hari jadi (one day service); 3. Program Santunan Kematian bagi keluarga tidak mampu; 4. Program Beras Miskin (Raskin) dan Beras Daerah (Rasda) bagi keluarga tidak mampu; 5. Produk lokal batik Geblek Renteng dijadikan PDH PNS, Perangkat Desa dan Siswa/i di Kulon Progo.

Perjanjian Kinerja Tahun 2014


141

KATA PENGANTAR BAB 1. LKjIP Kabupaten Kulon Progo i

Recommend Documents