BAB I PENDAHULUAN. LKjIP DINKOP UMKM KULON PROGO. I.1. Latar Belakang

LKjIP DINKOP UMKM KULON PROGO

2014

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

D

alam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama, berkaitan dengan kewenangan daerah, aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan

laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

kepada

Masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah Daerah melaksanakan prinsip “good governence” yang meliputi transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif,

melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan

fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintah. Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program/kegiatan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan, penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan

1


2014

pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2014.

I.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: a. Kepala Dinas b. Sekretariat i. Subbag Umum dan kepegawaian ii. Subbag Perencanaan dan Keuangan c. Bidang Kelembagaan i. Seksi Lembaga ii. Seksi Data dan Informasi d. Bidang Permodalan i. Seksi Pengembangan Permodalan ii. Seksi Fasilitas Pengembangan Simpan Pinjam e. Bidang Pemberdayaan i. Seksi Pemberdayaan SDM ii. Seksi Pemberdayaan Usaha

I.3. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi: a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM. b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

2


2014

I.3.1 Sekretariat Mempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian dan pelaporan. Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian. 2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan 3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas. 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

1.3.2

Bidang Kelembagaan Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian, Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Kelembagaan UMKM mempunyai fungsi: 1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan 2. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidangnya

1.3.3 Bidang Permodalan Mempunyai

tugas

menyusun

pedoman

dan

petunjuk

teknis,

memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha koperasi, dan simpan pinjam koperasi. Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Permodalan mempunyai fungsi: 1. Menyelenggarakan pengembangan permodalan 2. Menyelenggarakan faslitas pengembangan simpan pinjam 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya

3


2014

1.3.4. Bidang Pemberdayaan Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia, bimbingan usaha. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pemberdayaan mempunyai fungsi: 1.

Menyelenggarakan Pemberdayaan sumber daya manusia

2.

Menyelenggarakan pemberdayaan usaha

3.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya

I.4. Potensi 1.4.1 Keadaan Pegawai Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 30 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 13 Orang dan Staf/fungsional umum: 17 Orang.

a. Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang : Jumlah Pegawai menurut bidang adalah kelembagaan sebanyak 7 orang atau 23 persen, Pemberdayaan sebanyak 6 orang atau 20 persen, permodalan sebanyak 7 orang atau 23 persen dan Sekretariat sebanyak 10 orang atau 34 persen.

Gambar 1.1 Pegawai Berdasarkan Sekretariat dan Bidang

4


2014

b. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan : Jumlah Pegawai menurut golongan yaitu golongan IVsebanyak 4 orang (13%), golongan III sebanyak 23 orang (77%), golongan II sebanyak 3 orang (10%)

Gambar 1.2 Pegawai Berdasarkan Golongan

c. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan : Jumlah Pegawai menurut eselon yaitu eselon II sebanyak 1 orang (14%), eselon III sebanyak 4 orang (27%) dan eselon IV sebanyak 8 orang (59%)

Gambar 1.3 Pegawai Berdasarkan Eselon

5


2014

d. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan : Jumlah Pegawai menurut pendidikan yaitu SMA sebanyak 10 orang (33%), D3 sebanyak 3 orang (12%), S1 sebanyak 13 orang (44%) dan S2 sebanyak 4 orang (13%)

Gambar 1.4 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1.4.2 Sarana dan Prasarana Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan. Selain itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki alamat website serta email resmi.

Gambar 1.5 Website resmi Dinas Koperasi dan UMKM

6


2014

1.4.2.1 Sarana dan Prasarana (Aset) Tabel 1.1 Sarana Prasarana (Aset) Dinkop UMKM Tahun 2014 No

I 1 2 II 1

Nama Barang/Alat

2014 Jml

Tanah dan Bangunan Tanah 1.000 m Ruangan 4 unit Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Komputer (PC) 3 unit

Kondisi

%

1000 m 4 Unit

100 100

3 Unit

100

2 3

Laptop Meja kerja

5 unit 46 bh

5 Unit 39 Unit

100 84,78

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 III 1 2

Meja rapat Meja panjang Meja ketik Meja computer Meja kursi tamu Kursi kayu Kursi besi Kursi putar Almari kayu Almari besi Filling cabinet kayu Filling cabinet besi Wereles Kipas Angin AC LCD Projector Layar LCD Mesin tik Faximile Fingerscan Layar LCD Kursi lipat Meja LCD Brankas Elatase Printer Alat-alat angkutan Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Jumlah

2 bh 1 bh 2 bh 3 bh 2 set 45 bh 2 bh 0 9 bh 1 bh 3 bh 5 bh 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

0 0 0 3 Unit 2 set 41 bh 2 bh 0 1 bh 0 3 bh 1 bh 0 0 1 unit 1 unit

0 0 0 100 100 91,11 100 0 11,11 0 100 20 0 0 100 100

3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 20 bh 1 buah 1 buah 1 buah 0

0 1 unit 1 unit 1 unit 20 bh 1 buah 1 buah 1 buah 0

0 100 100 100 100 100 100 100 0

3 unit 10 unit

2 unit 6 unit

66,67 66,67

7


2014

Gambar 1.6 Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo

1.4.3

Sistem

Operasional

Prosedur

(SOP)

yang

sudah

disusun

dan

dilaksanakan a. SOP Pengelolaan Surat Masuk; b. SOP Pengelolaan Surat Keluar; c. SOP Kenaikan Pangkat Regular, Kenaikan Pangkat Pilihan d. SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting e. SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) f. SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD g. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran h. SOP Sosialisasi HAKI bagi UMKM i. SOP Revitalisasi Pendataan Koperasi j. SOP Pelayanan Perijinan Akta Pendirian Koperasi k. SOP Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM l. SOP Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga m. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan n. SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi o. SOP Fasilitasi Permodalan p. SOP penyusunan RKT q. SOP Barang Inventaris r. SOP Barang Persediaan s. SOP Notaris Pembuat Akta Koperasi t. SOP Penerimaan PAD u. SOP pengelolaan website v. SOP Penghapusan Barang

8


2014

w. SOP Pramu kantor x. SOP renstra y. SOP Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah z. SOP Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) aa. SOP Pengadaan Barang Inventaris bb. SOP Pendaftaran Merk cc. SOP Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP dd. SOP Pembubaran Koperasi ee. SOP Pembuatan SOP ff. SOP Mewakili/MelaksanakanTugas Kedinasan gg. Perubahan AD/ART hh. Pembinaan Kelembagaan Koperasi 1.5

Keuangan

Gambar 1.7 Proporsi Anggaran Dinas Koperasi UMKM

Rincian anggaran yang dikelola Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.319.588.195 (93%) terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung sedangkan Dana dekonsentrasi sebesar Rp. 177.693.250 (7 %) dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM RI. 1.6 Isu Strategis

Dinas Koperasi dan UMKM dalam penyelenggaraan Program dan kegiatan serta implementasi tupoksi

selalu berpijak kepada mekanisme

9


2014

penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk pencapaian kinerja telah dibuat target yang terukur dengan memperhatikan masalah, peluang maupun isu stategis yang ada yaitu ; 1.

Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro pure, pro growth dan pro job menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean(MEA)

2.

Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam menyikapi mega proyek (pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja).

3.

Realisasi OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah

4.

Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat

5.

Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan hukum pusat maupun propinsi

6.

Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal, regional dan eksport.

10


2014

BAB II PERENCANAAN KERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2011 – 2016. Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi Bupati terpilih tahun 2011 –2016 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman taqwa”. Berikut dapat dilihat bagan alur tahapan pencapaian visi Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan . Gambar 2.1

11


2014

Dengan memperhatikan Visi Bupati tersebut, maka tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016 seperti yang ada di dalam bagan yaitu :

a. Visi ”Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan Berdaya Saing menuju Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan Masyarakat”

Rumusan Visi mengandung makna sebagai berikut : 1. Terwujudnya adalah adanya hasil kinerja baik dari segi perekonomian masyarakat

yang

menunjukkan

dapat

diukur

peningkatan

atau

secara

nyata

perbaikan

dan

dari

konkrit

tahun

ke

yang tahun

berdasarkan target indikator kinerja yang direncanakan. 2. Koperasi dan UMKM adalah : Koperasi : Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum

Koperasi

dengan

melandaskan

kegiatannya

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. UMKM : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 3. Tangguh adalah Koperasi dan UMKM yang mampu bertahan dan bangkit lagi dalam situasi tersulit sekalipun. 4. Berdaya saing dalam arti bahwa Koperasi dan UMKM mampu bersaing atau mampu meningkatkan kualitas kelembagaan dan memproduksi serta memasarkan produk-produk yang mempunyai daya saing kuat, unggul dapat berkompetisi dengan produk dari luar, mampu mengangkat dan menonjolkan keuanggulan dari hasil pembangunan selama ini sehingga lebih baik dari daerah lainnya. 5. Kemandirian adalah kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri. 6. Keadilan adalah hasil pembangunan yang dinikmati seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan

12


2014

kesejahteraan dalam hal ini terjadi pemerataan distribusi ekonomi kepada seluruh elemen masyarakat. 7. Kesejahteraan adalah suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak.

b. Misi 1. Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

c. Nilai Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianut dan diyakini bersama di dalam organisasi dalam melaksanakan misi dan merealisasikan visi. Adapun nilai yang dapat berfungsi sebagai landasan dan norma perilaku dari semua stakeholder yang bertugas melaksanakan misi dan merealisasikan visi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : 1. Kebersamaan 2. Keterbukaan/Transparan 3. Kekeluargaan 4. Kejujuran dan Moralitas 5. Kedisiplinan 6. Profesionalitas 7. Kreatif dan inovatif

II.1.2 Tujuan dan Sasaran II.1.2.1 Tujuan Tujuan

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Peran dan Fungsi Koperasi dan UMKM

13


2014

II.2.1.2 Sasaran Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral

dalam

proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,

terukur,

dalam

kurun

waktu

tertentu

secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal -hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Mengacu pada Visi dan misi yang telah ditetapkan, maka

sasaran -sasaran strategis

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

14


2014

Tabel 2.1 Target sasaran Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2012 dan 2016

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

Satuan

Tahun awal (2012)

Kondisi Akhir (2016

Juta Rp.

453.58

459.8

%

39.12

43.2

Indikator sasaran ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UMKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 dan renstra perubahan Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2011-2016.

II.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dam Kegiatan Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan II.1.3.1 Strategi Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang dilakukan adalah: 1. Peningkatan kemampuan aparatur untuk memaksimalkan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya . 2. Peningkatan pembinaan secara efektif dan efisien 3. Peningkatan pelayanan perijinan. 4. Peningkatan capacity building UMKM. 5. Peningkatan Peran serta masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha II.1.3.2 Kebijakan 1. Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota, konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek pemeringkatan 2. Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi 3. Membuat regulasi dan kebijakan dalam aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. II.1.3.3 Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif

15


2014

a. Peningkatan kerjasama di bidang HKI b. Pengembangan Usaha KUMKM c. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah d.Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha bagi KUMKM e.Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau 2. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan KUMKM a. Revitalisasi/Pendataan KUMKM b. Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian c. Pelayananan Perijinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan Pembubaran Koperasi d. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi e. Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan Keuangan Kopera Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Visi

:

Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Berdaya saing menuju Kemandirian, Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat.

Misi

:

Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pembinaan secara efektif dan efisien Peningkatan capacity building UMKM.

Menumbuhkan Koperasi yang dapat melayani kebutuhan anggota, konsisten pada prinsip Koperasi dan memenuhi standar aspek pemeringkatan Pengembangan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) No 1

Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi

Satuan Juta Rp.

454.16

Target

%

40.65

16


2014

II.2 Perjanjian Kinerja Dokumen

Penetapan

Kinerja

(PK)

merupakan

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh

instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran. Dokumen PK terlampir.

17


2014

II.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun 2014 Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan Dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.359.388.605,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.735.541.775 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 623.846.830 Berikut tabel target belanja Dinas Koperasi dan UMKM; Tabel 2.4 Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

No.

Uraian

1.

Belanja tidak langsung

2.

Belanja langsung

Rencana (RP)

Jumlah

%

1.735.541.775

73,56

623.846.830

26,44 100

2.359.388.605

Sedangkan untuk

alokasi belanja sasaran strategis sebesar

Rp.

623.846.830 yang dilaksanakan dengan 8 program. Berikut tabel Alokasi anggaran Per Sasaran strategis. Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.

Sasaran Strategis

Anggaran

%

1.


623.846.830

26,44

Keterangan Dilaksanakan dengan 5 program Ex. BAU dan 2 program urusan

18


2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

D

inas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu dinas teknis pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan/kinerja yang telah dicapai maupun ketidakberhasilan pada tahun 2014. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Indiktor Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo dimasa mendatang. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan

19


2014

dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM beserta target capaian realisasinya . Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerjayang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai realisasi Kinerja

No. 1 2 3 4 5

91 ≤ 100 76 ≤ 90 66 ≤ 75 51 ≤ 65 ≤ 50

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2014

No

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Indikator Kinerja Nilai ratarata volume usaha koperasi yang difasilitasi

Satuan

Target

Juta Rp.

454,16

Realisasi

Persent ase (%) 477.08 105,05

Kriteria/ Kode

20


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Pertumbuh an jumlah omzet yang difasilitasi

Satuan %

Target

Realisasi

2014

Persent ase (%) 41,21 101,37

40,65

Kriteria/ Kode

Indikator sasaran di atas juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UMKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 dan renstra perubahan Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2011-2016 dan menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan kinerja DInas Koperasi dan UMKM.

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sektor koperasi dan UMKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu sektor-sektor diatas harus

lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi

dengan cepat, oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan hendaknya

lebih

terarah

dan

terukur.

Berdasarkan

hal

diatas

didalam

melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UMKM dapat berjalan sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM. Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat menggambarkan

seberapa

besar

ketergantungan

suatu

daerah

terhadap

kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan umkm, mempunyai peran yang siqnifikan dalam penguatan struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.

21


2014

Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UMKM.

III.2.1 Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM memiliki 2 indikator yaitu nilai Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi dan Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi. III.2.1.1 Pertumbuhan jumlah omset yang difasilitasi Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2014

No.

1.

Indikator Kinerja

Capaian 2013

Nilai ratarata volume usaha koperasi yang difasilitasi

476,33

Tahun 2014 Satuan

Target

Realis asi

Persen

Juta Rp.

454,16

477.08 105,05

Target Akhir Renstr a (2016) 459.8

Capaia n s/d 2014 terhada p 2016 (%) 103.76

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “((Volume usaha simpan pinjam KSP (USP) yang difasilitasi /jumlah KSP (USP) yang difasilitasi+ (Nilai volume usaha sektor riil /Jumlah koperasi sektor riil yang difasilitasi ))/2” Capaian target indikator Nilai rata-rata volume usaha Koperasi yang difasilitasi tahun 2014 mencapai 105,05 % dari target Rp. 454,16 juta,yang terdiri dari jumlah volume usaha Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 158.106.865.222.72,- dan volume usaha Koperasi sektor riil sebesar Rp. 18.233.161.474.61,-. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar Rp. 476, 33 juta maka mengalami kenaikan sebesar 100,16%.

Kenaikan dipicu oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: a.

Peningkatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM bersama Perbankan, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi dalam memberikan pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi

22


2014

pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama bedampak siknifikan terhadap pengelolaan Koperasi dan usaha koperasi. b.

Adanya Kebijakan Takeover Alfamart yang melanggar Perda No. 11 Tahun 2011 oleh Koperasi berdampak terhadap naiknya volume usaha 3 Koperasi yang melakukan Takeover.

c.

Kebijakan Pinjaman Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) yang disinergikan bersama PD Bank Pasar Kulon Progo kepada 30 Koperasi.

d.

Bansos dan Pendampingan KUR dari Kementerian Koperasi dan UKM RI bagi pengembangan produksi beberapa Koperasi seperti KSU Hapsari KUD Gangsar KSU Permata KSU Mekar Jaya KJKS BMT Bangun KSU BMT Giri Makmur KSU Hapsari KSU BMT Amanah

Dengan tercapainya target indikator ini sekaligus menunjukan pelayanan Koperasi terhadap anggota terlaksana dengan optimal dan kegiatan simpan pinjam serta produksi yang dilaksanakan oleh Koperasi berjalan dengan baik. Walaupun pendampingan dan evaluasi harus dilaksanakan secara intensif oleh pihak-pihak terkait.

Gambar 3.1 Koperasi Kredit Pinunjul (Koperasi Simpan Pinjam) dan KSU Jatirogo (Koperasi sektor riil)

23


2014

III.2.1.1 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi Tabel 3.5 Capaian Indikator Sasaran tahun 2014

N o.

Indikator Kinerja

1.

Pertumbuha n jumlah omzet yang difasilitasi

Capai an 2012

39.12

Tahun 2014 Sat uan

Target

Reali sasi

Perse ntase

Target Akhir Renstra (2016)

%

40,65

41,21

101,38

43.2

Capaia n s/d 2014 terhada p 2016 (%) 95,39

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut: “(Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/Jumlah omzet awal (sebelum difasilitasi)x100%” Capaian target indikator sasaran pertumbuhan jumlah omset yang difasilitasi mencapai 101,38 % dari target sebesar 40,65% dengan rincian jumlah omset awal UMKM sebesar Rp.16.252.500.000,- menjadi Rp. 22.950.375.000,-. Apabila dibandingkan tahun 2013 sebesar 39,2% yang terdiri dari omset awal sebesar Rp. 13.944.748.146 menjadi sebesar Rp. 19.522.647.404.

Kenaikan ini dipicu oleh beberapa kegiatan yang di lakukan yaitu: a. Fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dsb. b. Pendampingan

Kelompok

UMKM

oleh

Perguruan

Tinggi

seperti

Universitas Janabadra Yogyakarta dan Universitas Atmajaya Yogyakarta. c. Pelaksanaaan Diklat kewirausahaan bagi UMKM terdampak pembangunan bandara bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta. d. Pelaksanaan Diklat IT bagi UMKM bekerjasama dengan Kemnterian Komunikasi dan Informasi.

24


2014

Kondisi ini menunjukan efektifitas pengelolaan bantuan dari Pemerintah yang meliputi bantuan sosial, pinjaman lunak, pendampingan dan pelatihan.

Gambar 3.2 Produk UMKM Batik dan Tas Agel Kulon Progo

III.2.2 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM saat ini adalah: III.2.2.1 Permasalahan a) Pembatalan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian b) Ada Koperasi yang belum melaksanakan RAT c) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen Koperasi. d) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang

perkebunan,

kehutanan

dan

pertanian

(bidang

agribisnis) yang dikelola oleh Koperasi masih sangat terbatas dan belum optimal. e) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan entrepreneur mentality yang masih kurang f)

Beberapa

LKM

atau

Kelompok

Pra

Koperasi

belum

mengajukan Badan Hukum

25


2014

g) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha,

penguasaan

dan

pemanfaatan

teknologi

serta

pengembangan manajemen III.2.2.2 Solusi a) Pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi tentang pembatalan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam berbagai kesempatan seperti ketika dilaksanakan pendampingan maupun kegiatan lainnya. b) Pembinaan

yang

berkesinambungan,

bersinergi

dan

koordinatif telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan– kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen, usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum Koperasi.

Gambar 3.3 Magang Kerja Koperasi Tenun Mumbul di Pekalongan

26


c)

2014

Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana,

informasi

kesempatan

usaha,

berusaha,

perijinan

promosi

usaha,

dagang

dan

kemitraan, dukungan

kelembagaan. d)

Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan.

e)

Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih menjadi Koperasi sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

f)

Sinergitas melalui kerjasama dengan pihak lain seperti Bank Indonesia,

PT

Sumber

Alfaria Tbk.,

Universitas

Janabadra

Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yayasan Damandiri dan beberapa BUMN.

Gambar 3.4 Penandatanganan Kerjasama antara Dinkop UMKM dengan Lembaga lain

27


2014

III.3 Akuntabilitas Anggaran Penyerapan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014 untuk belanja tidak langsung adalah sebesar 98,96 % dari anggaran sebesar Rp. 1.735.541.775 terealisasi sebesar Rp. 1.717.538.783 dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 602.049.412 dari anggaran sebesar Rp. 623.846.830 atau 96,51%.

28


2014

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Kinerja Sasaran strategis Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM

Indikator

Keuangan Target

Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi

454,16

Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi

40,65

Realisasi

%

Program

477.08 105,05 Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi KUMKM 41,21 101,37 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM

Target

Realisasi

% 97.10

132,883,450 129,026,450

266,794,600

260,350,613

97.58

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi, capaian adalah 105,05 % dari target 454,16 % terealisasi sebesar 477.08 %. Indikator ini ditunjang dengan program peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi KUMKM dengan realisasi keuangannya mencapai 97,10%. Penghematan dan efisiensi tercapai pada kegiatan-kegiatan seperti pelayanan badan hukum Koperasi khususnya untuk penyuluhan kelompok Prakoperasi. Sedangkan untuk indikator pertumbuhan jumlah omset UMKM yang difasilitasi capaian adalah 101,37 % dari target sebesar 40,65 % terealisasi sebesar 41,21 %. Indikator ini ditunjang oleh program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM dengan capaian anggaran sebesar 97,58 %. Penghematan dan efisiensi tercapai pada kegiatan penguatan ekonomi KUMKM di lingkungan industri hasil tembakau yaitu sisa pengadaan peralatan bagi UMKM.

29


2014

BAB IV PENUTUP IV.1. Kesimpulan

D

inas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3

Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah. Pada Tahun 2014 Tugas dan Fungsi telah dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2014, Renstra dan RPJMD 2011-2016. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon progo Tahun 2014 memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 2.359.388.605,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.319.588.195,- (98,31%). Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD Perubahan 2011-2016 yaitu meningkatnya produktivitas, efisiensi, jumlah dan daya saing usaha kecil, rumah tangga, kecil/menengah dan koperasi serta sasaran SKPD yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. IV.2. Permasalahan Dalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut : 1.

Kurangnya kemampuan aparatur dibidang teknis fungsional karena terbatasnya kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat.

2.

Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb.

3.

Keterbatasan ketersediaan anggaran

4.

Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll.

5.

Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk jaringan distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien.

30

LKjIP DINKOP UMKM KULON PROGO 6.

2014

Kemitraan usaha antar koperasi dan non koperasi belum terjalin sebagaimana mestinya.

7.

Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.

IV.3. SARAN Berbagai

permasalahan

yang

menjadi

kendala

pelaksanaan

program/kegiatan pada Tahun 2013 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan

program/kegiatan

pada

masa

yang

akan

datang.

Untuk

mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya dalam hal : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan secara optimal dalam menjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo. 3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang cukup besar.

Wates, 30 Januari 2015 Kepala

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

Dra. Sri Harmintarti, Pembina Tk I/IVb NIP. 19620729 199403 2 005

31


2014

LAMPIRAN; 1. Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi: a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM. b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

32


2014

2. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja No Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Kegiatan

Anggaran (Rp)

Meningkatnya

Nilai rata-rata

Persen

kualitas

volume usaha

Kewirausahaan dan

kelembagaan

koperasi yang

Keunggulan Kompetitif

87.132.300,00

454.16 Program Pengembangan

Koperasi dan UMKM difasilitasi

36.385.550,00

KUMKM Peningkatan

Pertumbuhan jumlah

40.65

Kerjasama

Di

Bidang HKI

50.746.750,00

Pengembangan Usaha KUMKM

179.662.300,00

Pemantauan

9.635.350,00

omzet yang difasilitasi

Persen

Pengelolaan

Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM Peningkatan

dan

Pengembangan

15.026.950,00

Jaringan

Kerjasama Usaha bagi KUMKM

155.000.000,00

Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan

Industri

Hasil

132.885.450,00

33


2014 Tembakau 12.954.400,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUMKM Revitalisasi/pendataan KUMKM Sosialisasi

44.145.250,00

Prinsip-Prinsip

Pemahaman Perkoperasian

30.178.700,00

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan Keuangan Koperasi

30.285.700,00

Penyuluhan, Pelayanan Perijinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan Pembubaran Koperasi

15.319.400,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 399.680.050,-

34


2014

3. Daftar UMKM yang memperoleh Fasilitasi HKI Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 No

Nama UMKM

Alamat

Produk

1

" 86"

Depok Rt 45/Rw 28 desa Bakpia Sukoreno Kec. Sentolo

2

Rahayu

Clumprit Rt 36 Rw 18 Kain Batik Gerbosari Kec. Samigaluh

3

BA (bayu aji)

Pengasih Rt 02/Rw 01 desa Kripik Belut, Kripik pengasih kec pengasih Ikan

4

Batik "Thok Thil"

Nglatiyan I Rt 01/Rw 01 Kain Batik Desa ngentakrejo Kec. Lendah

5

Java Menoreh

Semaken Rt 08 Rw 34 Desa Minuman Instant Banjararum Kec. Kalibawang

6

Alat Pemintal Tali

Tanjunggunung Rt/22 Rw 08 Tanjungharjo Nanggulan

Alat Pemintal Tali

4. Data Perkembangan UMKM Tahun 2013-2014

No

Sektor Ekonomi 1 Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Bangunan 5 Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Hotel dan Restoran b. Pedagang Pasar c. Pedagang di luar pasar d. Pedaki 6 Pengangkutan dan Komunikasi 7 Jasa-jasa

Th 2013

Th 2014

1,654 33 20,498 207

1,691 53 20.105 211

59 1,321 9,336 113 95 75 33.391

59 2,000 9,336 113 98 77 33.743

35


2014

5. Perkuatan Modal dan Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UMKM Tahun 2014 NO

1

2

3

4

Nama Program

Penerima

Alamat

Nominal

Revitalisasi Pasar Tradisional Bantuan Peralatan Kakao Bansos Permodalan

KUD Gangsar

Sentolo, Kulon Progo

900,000,000

KSU Hapsari

Kalibawang, Kulon Progo

300,000,000

KSU Permata

Temon, Kulon Progo

50,000,000

KSU Mekar Jaya

Temon, Kulon Progo

50,000,000

KJKS BMT Bangun

Wates, Kulon Progo

50,000,000

KSU BMT Giri Makmur

Gendu Jatimulyo Girimulyo Kalibawang, Kulon Progo

Pendampingan KUR

KSU Hapsari

KSU BMT Amanah

Galur Kulon Progo

30 Koperasi

Wates Kulon Progo Kulon Progo

50,000,000

22,000,000

22,000,000

Sumber dana APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM APBN Kemenkop UKM

1,444,000,000 5

Dana Bergulir

100 UKM

LPDB 5,000,000,000 5,000,000,000 10.000.000.000

6

PKBL

8 UMKM

Kulon Progo

ASEI 230,000,000

7 UMKM

Kulon Progo 180,000,000 410.000.000

7

8

Bantuan Peralatan

KUR

2 KOP

Kulon Progo

Bank Mandiri APBD KAB

132,000,000 7 UMKM Jumlah 45 UMKM 10.960 UMKM Jumlah

Kulon Progo Kulon Progo

11,986,000,000 4.241.000.000 77.174.225.000

BPD Wates BRI

81.415.225.000

36


2014

6. Koperasi Baru Tahun 2014 No

Nama Koperasi

1

KSP “Legowo”

2

Koperasi “Perbowo”

3

KSP “ Mitra Usaha Sejahtera”

4

KSP “Kube Sejahtera 16”

5

KSU “Agung Makmur Podomoro”

6

KJKS “Kube Sejahtera 21”

7

KOPPANEKA

8

Koperasi “Binangun Sejati”

9

KSP “Mekar Indah”

10

KSU “Mitra Prima Daya”

11

KSU “Rojokoyo Sembodo”

12

KSU “Tirto Menoreh”

13

KSP “Wijaya”

No BH

Alamat

82/BH/XV.3/IV/20 14 tanggal 7 April 2014 83/BH/XV.3/V/20 14 tanggal 5 Mei 2014 84/BH/XV.3/V/20 14 tanggal 26 Mei 2014 No BH: 85/BH/XV.3/VII/2 014 tanggal 18 Agustus 2014 86/BH/XV.3/VIII/2 014 tanggal 18 Agustus 2014 87/BH/XV.3/X/20 14 tanggal 1 Oktober 2014 BH: 88/BH/XV.3/X/20 14 tanggal 8 Oktober 2014 89/BH/XV.3/X/20 14 tanggal 8 Oktober 2014 90/BH/XV.3/X/20 14 tanggal 22 Oktober 2014 91/BH/XV.3/XI/20 14 tanggal 20 November 2014 92/BH/XV.3/XII/2 014 tanggal 3 Desember 2014 BH:93/BH/XV.3/X II/2014 tanggal 10 Desember 2014 94/BH/XV.3/XII/2 014 tanggal 11 Desember 2014

Pedukuhan X, Patuk, Tirtorahayu, Galur Jl. Sutijab Wates

(Driyan),

Karang, Jatisarono, Nanggulan Giripurwo, Girimulyo

Dumpoh, Temon

Kebonrejo,

Mendiro, Lendah

Gulurejo,

Jl. Khudori Wates

No.51

Jl. Jogja-Wates Km. 2 Durungan, Wates Temon Wetan, Temon

Driyan, Wates

Sogan, Wates

Siwates,Kaligintung,T emon Jatingarang Nanggulan

Kidul,

37

2014

LKjIP DINKOP UMKM KULON PROGO 7. Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2014 No.

Uraian

Satuan

1

Jumlah koperasi

Unit

2

Jumlah anggota

Orang

3

Jumlah simpanan

4

2013

2014 353

365

80.109

82.343

Rp.

76.795.982.000

84.685.727.126

Jumlah modal sendiri

Rp.

67.548.123.000

75.241.108.049

5

Jumlah modal luar

Rp.

124.627.195.000

142.791.702.938

6

Volume usaha

Rp.

154.030.027.000

164.159.722.253

7

Jumlah SHU

Rp.

4.363.854.000

4.586.280.254

8

Jumlah asset

Rp.

196.539.173.000

218.424.600.335

8. Data Koperasi Aktif Tahun 2012-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kecamatan Temon Wates Panjatan Galur Lendah Sentolo Pengasih Kokap Girimulyo Nanggulan Kalibawang Samigaluh Jumlah

Aktif 22 89 16 22 14 27 43 23 10 18 17 17 318

2012 Jml 22 96 17 24 16 29 46 25 13 18 19 20 345

Aktif 22 92 17 22 14 25 47 24 10 18 17 18 326

% 100 92,71 94,12 91,67 87,50 93,10 93,48 92,00 76,92 100,00 89,47 85,00 92,17

2013 Jml % 23 91,67 98 94,85 18 94,44 24 91,67 16 87,50 27 92,59 50 94,00 26 92,31 13 76,92 18 100,00 19 89,47 21 85,71 353 92,35

Aktif 25 96 17 22 16 24 47 25 11 21 18 18 340

2014 Jml % 27 92.59 101 95.05 19 89.47 25 88.00 17 94.12 27 88.89 49 95.92 26 96.15 14 78.57 21 100.00 21 85.71 18 100.00 365 93,92

9. Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Predikat Kesehatan

Jumlah No

Tahun

yang

Sehat

Cukup Sehat

dinilai

Kurang sehat

% 45,05

Jml 130

% 47,61

Jml

%

20

Tidak sehat

1

2011

273

Jml 123

7,32

Jml 0

% 0

2.

2012

275

125

45,45

132

48

18

6,54

0

0

3.

2013

275

136

49,45

127

46,18

12

4,36

0

0

4.

2014

250

133

53,20

107

42,80

10

4,00

0

0

38


2014

10. Prestasi dan Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : Prestasi Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UMKM untuk tingkat nasional selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1). Bapak Bupati dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memperoleh Penghargaan Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI 2). Bapak Haniffudin, Ketua Puskopsyah Kabupaten Kulon Progo memperoleh Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI 3).Koperasi Primkopkartika B-09 memperoleh penghargaan Koperasi Berprestasi untuk kategori Koperasi konsumen

39


2014

Bagan Alir Pencapaian Visi Bupati Melalui Indikator Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM: Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi INDIKATOR: INDIKATOR: Capaian Jumlah koperasi aktif (%) SASARAN

TUJUAN

MISI III

VISI BUPATI Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

Mengembang kan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaa n masyarakat .

Meningkat kan pendapata n masyaraka t dan daya saing daerah

Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah

SASARAN

TUJUAN MISI

VISI Dinkop UMKM

Indikator Sasaran

1. 2.

Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan perkapita penduduk (Rp/jt) Ratio Gini

3.

Target 2012

2013

2014

2015

2016

5,01

5,05

5,12

5,19

5,41

10.671

11,513

12,434

13,677

15,318

0,3429

0,3400

0,3375

0,3350

0,3320

Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Tangguh dan Berdaya Saing menuju Kemandirian, Keadilan serta Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatk an kualitas, peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam memacu pertumbuha n ekonomi masyarakat


Terwujudny a Peran dan Fungsi Koperasi dan UMKM

Indikator Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi (Rp/jt) Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi (%)

Target 2012

2013

2014

2015

2016

453.58

476.33

454.16

458.23

459.8

39.12

40

40.65

41.93

43.2

PROGRAM: Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah

40

INDIKATOR: Peningkatan Kualitas UMKM (%)

BAB I PENDAHULUAN. LKjIP DINKOP UMKM KULON PROGO. I.1. Latar Belakang

Recommend Documents