KATA PENGANTAR BAB 1. LKjIPKabupaten Kulon Progo i

BAB

1

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya,sehinggaPenyusunanLaporan Kinerja Instansi

Pemerintah(LKjIP)Kabupaten diselesaikan.Laporan

ini

KulonProgo

sebagai

bentuk

ini

dapat

akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan secara teknis sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka penyampaian Laporan Kinerja ini berisi capaian

kinerja

daerah

secara

transparan

dan

akuntabel

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah pada Tahun 2015. Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 20112016 dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kulon Progo.Peningkatan akuntabilitas menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government), untuk itu pelaporan kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja daerah yang telah

| LKjIPKabupaten Kulon Progo

i

terukur dengan target tahun 2015sebagaimana Perubahan RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014. Laporan Kinerja ini disusun dengan membandingkan target dan capaian indikator kinerja daerah yang bersifat outcomes, yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Laporan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja daerah dan berbagai inovasi daerah yang dilakukan pada Tahun 2015. Secara umum kinerja tahun 2015 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan. Akhirnya atas segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wates, Maret 2016


ii

BAB

1

P

IKHTISAR EKSEKUTIF

enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan institusi pemerintah melaporkan kinerjadalam memberikan pelayanan publik menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi core instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian kinerja yang terukur dan bersifat outcomes menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga bisa terus meningkatkankinerjanya sesuai peran yang diemban. Laporan KinerjaTahun 2015 inimerupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun ke-4 periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerahsecara transparan dan akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang telah dicanangkan pada tahun 2015. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon Progo tahun 2015yang berjumlah 21 indikator (100%), 17 indikator kinerja (80,96%) telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi, 2 indikator kinerja (9,52%) memenuhi kriteria Tinggi, serta 2 indikator kinerja (9,52%) kriteria Sangat Rendah. Indikator Kinerja Utama Bupati yang telah berkinerja Sangat Tinggi sebanyak 17 indikator, pada indikator sasaran strategis sebagai berikut: a. rata-rata lama sekolah tercapai 98,09% b. angka melek huruf tercapai 102,20% c. persentase akses dan mutu pendidikan tercapai 101,08%; d. angka harapan hidup tercapai 100,36%; e. angka kematian ibu 130,10%; f.

angka kematian bayi 90,20%

g. angka kemiskinan tercapai 110,10%; h. nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai 96,64%; i.

nilai akuntabilitas kinerja 166,67%;


iii

j.

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai 100%;

k. pertumbuhan ekonomi tercapai 95,18%; l.

pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) tercapai 230,85%;

m. nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) (jutaan rupiah) tercapai 248,42%; n. persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah tercapai 102,72%; o. persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tercapai 102,59%; p. indeks kualitas lingkungan hidup tercapai 95,59%;

Sementara itu satu Indikator Kinerja Utama berkinerja Tinggi yaitu angka pengangguran

tercapai

86,61%,

dan

Persentase

partisipasi

masyarakat

dalam

pengembangan dan pelestarian budaya tercapai 84,98%;sertadua Indikator Kinerja Utamaberkinerja Sangat Rendahyaituindikator sasaranangka pengangguran tercapai 33,93% dan indikator Persentase Penurunan pelanggaran perda tercapai 20,91%; Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2015Rp. 457.006.210.947,00 terealisasi Rp. 423.592.375.215,00

atau

92,69%.Disisi

yang

lain

target

Pendapatan

Daerah

Rp.155.969.689.703,00 terealisasi Rp. 170.822.326.558,34 atau 109,52%. Terkaitupaya

perbaikan

akuntabilitas

kinerja

beberapa

tindaklanjut

atas

rekomendasi hasil evaluasi LKjIP Tahun 2014 yang telah diambil dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitumelakukanpengintegrasian sistem informasi. Disamping itu, jugatelah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat keterkaitan indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatanuntuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), sertaditerapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja online yang berbasis website. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.


iv

BAB

1

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

DAFTAR ISI

v

DAFTAR TABEL

vii

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

ix

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ............................................................................................ 1.1 Dasar Hukum .................................................................................... 1.2 Gambaran Umum Daerah ................................................................. 1.3 Struktur Organisasi ........................................................................... 1.4 Isu Isu Strategis ..................................…………………………………………… PERENCANAAN KINERJA...................……………........................................... 2.1

2.2 BAB III

1 2 10 12

Rencana Strategik............................................................................. 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ................................................ 2.1.2 Strategi Arah Kebijakan dan Program ....................................

14 14 21

2.1.3 Program.................................................................................... Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ...........................................................

24 29

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................... 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .............................................. 3.2.1 Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.......... 3.2.2 Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat..........

31 35 35 41

3.2.3 Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat ..................

47

3.2.4 Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja ...............

49

3.2.5 Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya ....................................................................

53

3.2.6 Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah ..............................................................


57

v

3.2.7 Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat ..............................................................................

61

3.2.8 Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah ...............

92

3.2.9 Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata ..............................

96

3.2.10 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Wilayah .....................................

101

3.2.11 Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam .................................................................... 110 3.2.12 Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib Berdasarkan Kesadaran atas Hukum ..................................... 120

BAB IV

3.3

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....................................

125

3.4

Akuntabilitas Keuangan .....................................................................

126

PENUTUP ..................................................................................................

138

.. LAMPIRAN


vi

BAB

1

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1

Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan..........................................................................

7

Tabel 1.2

Garis Kemiskinan ................................................................................

8

Tabel 1.3

Rasio Gini Kabupaten/Kota di DIY .....................................................

9

Tabel 1.4

Indikator Komponen IPM ....................................................................

10

Tabel 1.5

Organisasi Perangkat Daerah ...........................................................

11

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ............................................

20

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ...........................................................

29

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja ..................................................................

31

Tabel 3.2

Pencapaian IKU Bupati Tahun 2015 ..................................................

32

Tabel 3.3

35

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat ........................................................................................ Capaian Kinerja Peningkatan Mutu Guru ...............................................

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Pendidikan Non Formal ..............................................

40

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ............................................................................

41

Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12

Cakupan Pengembangan Kesehatan .................................................. Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat ......................................... Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis ......................................... Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat .................................... Performa RSUD Wates ......................................................................... Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat .........................................................................................

43 44 44 45 45 47

Tabel 3.13

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja ................................................................

49

Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16

50 51 53

Tabel 3.17

Capaian Penyerapan dan Penempatan Tenaga Kerja ........................... Capaian Peserta Pelatihan yang Terserap di Dunia Kerja ...................... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya ......................................................... Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya ......................

Tabel 3.18

Prestasi Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ...............................

55


39

55

vii

Tabel 3.19

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah ........................................... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat .............................................. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Daerah ................................................................................................

57

Tabel 3.22

Realisasi Nilai Investasi PMA, PMDN dan Perizinan Daerah ................

93

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Nilai Investasi Kabupaten dengan Realisasi Nilai Investasi Nasional ..................................................................................

94

Tabel 3.24

Nilai Realisasi Investasi per Sektor/Sub Sektor .......................................

95

Tabel 3.25

Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata ....................................................................................................

96

Tabel 3.26

101

Tabel 3.27 Tabel 3.28

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah ...................... Capaian Ketersediaan Air Baku ............................................................ Capaian Peningkatan Pelayanan Irigasi ...............................................

Tabel 3.29

Capaian Drainase Pengairan dalam Kondisi Baik ..................................

105

Tabel 3.30 Tabel 3.31 Tabel 3.32

Capaian Peningkatan Infrastruktur Perdesaan ........................................ Capaian Peningkatan Infrastruktur Perkotaan ........................................ Cakupan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik …………………………………………………....................................................

106 107 108


Capaian Layanan Air Bersih dan Air Limbah ........................................... Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi SDA ........................................................................................ Capaian Indikator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ......................................................................................................... Capaian Indikator Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ………………………….......................................

109 110

Tabel 3.37

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib berdasarkan Kesadaran dan Hukum .....................

121

Tabel 3.38

Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ………………………………………….................................................

122

Tabel 3.39

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ...............................................

127

Tabel 3.40

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .........................................

127

Tabel 3.41

Perbandingan Capaian Kinerja IKU dengan Kinerja Keuangan ................

128




62 92

104 105

114 116

viii

BAB

1

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM Halaman

GAMBAR : Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo ...................................

2

Gambar 3.1

Layanan Pendidikan Sekolah ..........................................................

37

Gambar 3.2

Layanan Kesehatan DasarPuskesmas dan Posyandu ...................

43

Gambar 3.3

Bedah Rumah dan Geblek Renteng ................................................

48

Gambar 3.4

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan ...............................

49

Gambar 3.5

Halaman Muka Website Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja .............................................................................................

59

Gambar 3.6

Alur Kerja Sistem Kinerja Daerah Terintegrasi ................................

60

Diagram 3.1

Capaian IKU Tahun 2015 ...................................................................

34

Diagram 3.2

Kondisi Pegawai Menurut Golongan .............................................

125

Diagram 3.3

Kondisi Pegawai Menurut Pendidikan ...........................................

126

DIAGRAM :


ix

BAB

1

PENDAHULUAN

1 1.1

Dasar Hukum Kabupaten Kulon Progo berdiri diawali dengan dikeluarkannya Undangundang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi: Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta. Penggabungan Kabupaten Kulon Progo (Kasultanan) yang beribukota di Sentolo dengan Kabupaten Adikarta (Paku Alaman) yang beribukota di Wates terjadi pada tanggal 1 Januari 1951. Sesuai usulan Sri Paku Alam VIII Kabupaten yang baru diberi nama Kulon Progo dan atas usulan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ibukotanya di Wates. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1951. Kabupaten Kulon Progo yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) berdasarkan tanggal pengundangan pada tanggal 15 Oktober 1951, selanjutnya disepakati berdirinya Kabupaten Kulon Progo. Seiring dengan Keistimewaan DIY berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

| LKjIP Kabupaten Kulon Progo

1

1.2

Gambaran Umum Daerah

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia yang digambarkan dengan peta administrasi sebagai berikut: 390000

405000

420000

Ngargosari Banjaroyo

Gerbosari Pagerharjo

Sidoharjo

Banjarharjo

9150000

9150000

KEC. SAMIGALUH Banjarasri

Banjarsari

Purwoharjo

KEC. KALIBAWANG

Kebonharjo

Banjararum

Purwosari

KEC. GIRIMULYO

PROVINSI JAWA TENGAH

Kembang Pendoworejo

KAB. SLEMAN Jatisarono

Jatimulyo Giripurwo

Tanjungharjo Wijimulyo

Sidomulyo

KEC. NANGGULAN

Hargotirto

Banyuroto Donomulyo

9135000

9135000

Banguncipto Sendangsari Kalirejo

Hargowilis

KEC. PENGASIH

Kaliagung Sentolo

Margosari

KEC. KOKAP

KAB. BANTUL

Pengasih Hargomulyo

Salamrejo

Kedungsari

Hargorejo

Sukoreno

Bendungan

9120000

KEC. GALUR Banaran

390000

405000

LEGENDA

U %

Ibukota provinsi

# S

Ibukota kabupaten Garis pantai

Batas administrasi batas provinsi batas kabupaten / kota batas kecamatan batas desa / kelurahan Jaringan jalan jalan arteri jalan kolektor rel kereta api

Wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kulon Progo : GALUR GIRIMULYO KALIBAWANG KOKAP LENDAH NANGGULAN PANJATAN PENGASIH SAMIGALUH SENTOLO TEMON WATES

9120000 mU

# S Tawangsari KEC. SENTOLO Temon Giripeni Karangsari Kulur Karangwuluh Wetan Wates Janten Tuksono Triharjo Kaligintung Sindutan Kebonrejo Krembangan Demen KEC. WATES Gotakan Temon Kulon Demangrejo Kedundang Srikayangan Palihan Cerme Wates Kalidengen Ngentakrejo Kulwaru Jangkaran KEC. TEMON PlumbonSogan Ngestiharjo Tayuban Bumirejo Glagah Panjatan KEC. LENDAH Depok Bojong Gulurejo Karangwuni Sidorejo KEC. PANJATAN Wahyuharjo Garongan Jatirejo Pleret Tirtarahayu Pandowan Brosot Bugel Kranggan Karangsewu Nomporejo

420000 mT

WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN KULON PROGO


KAB. SLEMAN


KOTA YOGYAKARTA

KAB. KULON PROGO KAB. BANTUL

U

KAB. GUNUNG KIDUL

SKALA 2

0

2

Km

Analisa dan desain oleh : Yanu Koesumakristi

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo


2

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, terletak diantara 110o 1' 37" -- 110o 16' 26" Bujur Timur dan antara 7o 38' 42" -- 7o 59' 03" Lintang Selatan, dan memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 01.000 meter diatas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi: a. Bagian Utara, merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor. b. Bagian Tengah; merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 – 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan. c. Bagian Selatan; merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 – 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir. Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu Jalan Nasional sepanjang 28,57 Km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 Km. Disamping itu hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat.

1.2.2 Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Kulon Progo menjadi satu-satunya daerah di DIY dan Jawa Bagian Selatan yang akan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jawa. Beberapa program yang mulai dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian wilayah selatan diantaranya:


3

a. Pengembangan Bandar Udara Internasional Baru Penyediaan infrastruktur transportasi Bandar Udara di Yogyakarta menjadi kebutuhan ditengah keterbatasan layanan Bandara Adisutjipto yang tidak dapat dikembangkan lagi karena lokasi di perkotaan Yogyakarta. Kebutuhan Bandara di Yogyakarta sangat penting, karena DIY merupakan pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah selatan Jawa, yang menghubungkan koridor timur-barat Jawa bagian selatan terutama antara Ponorogo sampai Cilacap, serta koridor utara selatan Semarang, Magelang dengan Yogyakarta. Keberadaan pengembangan bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo juga sesuai dengan indikasi program dalam RTRW sebagaimana Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 dan RPJMD sebagaimana Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2013. Studi kelayakan dan Rencana Induk Pembangunan Bandara Baru telah disusun, selanjutnya telah dikeluarkan ijin lokasi dari Kementerian Perhubungan dengan lokasi di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran Kecamatan Temon yang membutuhkan lahan + 637 ha. b. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Adikarta Perkembangan pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta sampai dengan akhir tahun 2015 telah dilakukan pengerukan alur dan pendalaman kolam pelabuhan. c. Pengembangan Sektor Kawasan Industri Berbasis Baja Pasir besi di Kabupaten Kulon Progo terdapat di pantai selatan antara muara Sungai Progo sampai muara Sungai Bogowonto dengan panjang pantai 22 km. Arah pengembangan sesuai RTRW Kabupaten Kulon Progo sepanjang pantai dengan lebar 1,8 km, dengan cadangan 240 juta ton dengan kadar Fe 14%. Rencananya juga akan dilaksanakan selain penambangan juga pembuatan pabrik besi baja, dan akan dapat diolah menjadi produk-produk turunan yang akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kawasan industri berbasis baja di Kabupaten Kulon Progo. Perkembangan rencana pengolahan potensi pasir besi, Pemerintah Daerah tetap konsisten mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan Kontrak Karya dan | LKjIP Kabupaten Kulon Progo 4

ketentuan perundang-undangan Mineral dan Batubara yang terbaru. Sehubungan rencana pembangunan bandara sesuai yang dipersyaratkan dalam KKOP, maka harus terjadi redesign pabrik pig iron dari rencana awal 1 juta ton per tahun menjadi 340 ribu ton pig iron per tahun untuk tahap pertama, dan harus bergeser ke timur 3 km. PT JMI tetap komitmen untuk membangun pabrik, dengan dibuktikan pelaksanaan akuisisi lahan tetap dilanjutkan dan telah dilakukan pemagaran area.

d. Pengembangan Kawasan Industri Sentolo Kawasan Industri Sentolo sesuai dengan RTRW DIY dan Kulon Progo direncanakan dengan luas 42.000 ha di 4 Desa Kecamatan Sentolo dan 2 Desa Kecamatan Lendah. Selain sebagai kawasan industri berbasis baja direncanakan pengembangan industri secara umum, pada tahun 2013 telah dimulai dibangun pabrik hand tractor oleh PT Kubota. Kawasan industri baja akan disinergikan dengan serangkaian kegiatan penambangan dan pengolahan pasir besi dan pemrosesannya, antara lain: industri pengolahan, pabrik baja, pabrik besi, dan pabrik baja khusus. Pemenuhan sarana pendukung telah dibangun pelebaran sarana jalan, penyiapan kebutuhan air bersih, dan listrik. Untuk Kawasan Industri Sentolo telah masuk beberapa investor yaitu: PT IGP International yang memproduksi boneka, PT Odixa Pharma Laboratories dari industri obat, PT. Cakra Persada Adikarya yang memproduksi plastik dan PT Dian Niaga Yogyakarta yang memproduksi arang briket. Beberapa investasi tersebut, sinergis dan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan industri di Kulon Progo dalam wilayah DIY dan sesuai Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). e. Penataan Kawasan Pertumbuhan ekonomi Koridor Temon-Wates-YogyakartaPrambanan Jalan yang melintasi kawasan ekonomi strategis Temon-Prambanan berfungsi sebagai jalur jalan selatan jawa yang mengurangi kepadatan pantura. Jalur ini memperkuat peran penting simpul orientasi arus perdagangan Yogyakarta dari tiga arah, yaitu timur (Solo ke Surabaya), utara (ke Semarang), barat (Purwokerto ke Bandung).


5

f. Potensi unggulan lainnya Kabupaten Kulon Progo juga memiliki berbagai potensi unggulan lain yang memberikan keunggulan daya saing daerah yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi lokal, antara lain: komoditas pertanian unggulan daerah (padi, jagung, semangka, melon,cabe, bawang merah, buah Naga), industri (batik tulis/cap, serat alam, akar wangi), dan perkebunan (cengkeh, kopi, panili dan kakao). Potensi pariwisata dibagi pada 2 (dua) kawasan yaitu: Kawasan Pantai dan Kawasan Pegunungan. Karena kawasan pantai arah pengembangan untuk investasi, maka pengembangan pariwisata diarahkan ke wilayah utara terutama untuk pengembangan obyek wisata Suroloyo yang hanya berjarak 7 km dengan Candi Borobudur, obyek wisata religius Sendangsono dan Waduk Sermo. Selain itu terdapat potensi investasi lainnya dan pembangunan infrastruktur

antara

lain:

Pembangunan

hotel

berbintang

dan

RencanaPembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

1.2.3 Kondisi Perekonomian a. Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 20092014selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2015 berdasarkan perhitungan angka sangat sementaraterjadi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo 4,94%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten selalu meningkat dan mengalami percepatan pada 5 tahun terakhir, namun demikian pada tahun 2015 melambat.


6

b. Struktur Perekonomian Struktur perekonomian Kulon Progo pada tahun 2015 menunjukkan bahwa tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih merupakan leading sector bagi perekonomian di Kulon Progo. Artinya bahwa ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor yang dominan di Kabupaten Kulon Progo. Maju mundurnya sektorsektor tersebut secara umum akan sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Struktur ekonomi Kabupaten Kulon Progo mengarah pada kelompok sektor tersier dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa memberikan kontribusi yang tertinggi.

c. PDRB Perkapita Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kulon Progo selalu meningkat selama 5 tahun terakhir, yang mengindikasikan terjadi peningkatan pendapatan rata-rata penduduk. PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2012 sebesar 4,196 triliun rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 393.221 jiwa, maka diperoleh PDRB per kapita sebesar Rp 10.671.984,-.Sedangkan dilihat dari pertumbuhan rata-rata pendapatan, pada tahun 2011 PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar Rp. 4.790.630,- menjadi Rp. 4.992.301,- pada tahun 2012 atau mengalami laju pertumbuhan 4,21%. Perkembangan tingkat PDRB Per kapita selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

1

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 – 2014 Nilai PDRB Nilai PDRB Penduduk Nilai PDRB Nilai PDRB Tahun ADHB (Jutaan ADHK Pertengahan Perkapita Perkapita Rp) (Jutaan Rp) Tahun *) ADHB (Rp) ADHK (Rp) 2009 3.286.278 1.728.304 387.493 8.480.876 4.460.215

2

2010

3.547.055

1.781.227

388.869

9.121.466

4.580.532

3

2011

3.867.136

1.869.338

390.207

9.910.472

4.790.630

No.


7

4

Nilai PDRB Nilai PDRB Tahun ADHB (Jutaan ADHK Rp) (Jutaan Rp) 2012 4.196.448 1.963.078

5

2013

4.641.905

2.062.182

394.365

11.770.580

5.229.120

6

2014**

5.150.193

2.167.147

405.222

12.709.560

5.348.048

No.

Penduduk Pertengahan Tahun *) 393.221

Nilai PDRB Perkapita ADHB (Rp) 10.671.984

Nilai PDRB Perkapita ADHK (Rp) 4.992.301

Sumber : BPS Kab. Kulon Progo, 2014 (diolah), **angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2015 d. Angka Kemiskinan Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat juga dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan masalah kemiskinan. Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Sedangkan kemiskinan akan semakin meluas, jika perbedaan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Adapun data Garis kemiskinan, Penduduk Miskin dan prosentasenya Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2010 – 2013 pada tabel dibawah ini. Tabel 1.2 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2015 No. Tahun Persentase (%) 1. 2010 23,15 2. 2011 23,62 3. 2012 23,32 4. 2013 21,39 5. 2014 20,64 6. 2015 20,25** Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015, **angka sangat sementara BPS 2016


8

e. Rasio Gini Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo angka sangat sementara tahun 2015 sebesar 0,2828 lebih baik pemerataan pendapatan dibanding tahun 2013 sebesar 0,2959. Rasio Gini ini menunjukkan kriteria ketimpangan moderat (Ketimpangan rendah dengan nilai 0,0 - 0,3, ketimpangan moderat dengan nilai 0,3 ‐ 0,5). Dengan adanya kenaikan indeks /nilai Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 berarti ada penurunan dalam pemerataan pendapatan di Kabupaten Kulon Progo dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Adapun data Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo sebagaimana pada tabel berikut.

No.

Tabel 1.3 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 – 2014 Tahun Rasio Gini Kriteria Oshima

1

2010

0,2408

Ketimpangan Rendah

2

2011

0,3365

Ketimpangan Moderat

3

2012

0,3429

Ketimpangan Moderat

4

2013

0,2959

Ketimpangan Rendah

5

2014

0,3699

Ketimpangan Moderat

6

2015**

0,4030

Ketimpangan Moderat

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015, **angka sangat sementara BPS 2016

1.2.4 Kualitas Pembangunan Manusia Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2015 sebesar 75,15 meningkat dibanding angka tahun 2014 sebesar 74,90 tahun. Dibanding kabupaten/kota lain di DIY pada tahun 2015 menempati posisi kedua setelah Sleman yang mencapai 75,79 tahun. Angka harapan hidup penduduk ini juga berada di atas rata-rata angka harapan hidup provinsi tercatat sebesar 73,62 tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian pembangunan manusia bidang peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2015, angka melek huruf penduduk dewasa Kabupaten Kulon Progo mencapai 94,19 meningkat dibanding angka tahun 2014 sebesar 93,36 persen. Dibanding kabupaten/kota lain di DIY pada tahun 2015berada di atas Kabupaten


9

Gunung Kidul dan Bantul dengan capaian angka melek huruf masing-masing sebesar 85,22 persen dan 92,81 persen. Namun capaian Kulon Progo masih berada di bawah Kota Yogyakarta sebesar 98,43 persen, dan Kabupaten Sleman sebesar 95,11 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 - 2015 disajikan pada tabel berikut. Tabel 1.4 Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 - 2012 No. 1 2 3 4

Uraian

2010

2011

Angka Harapan Hidup 74,09 74,48 (tahun) Angka Melek Huruf (%) 89,52 92,00 Rata-rata Lama Sekolah 7,89 8,37 (tahun) Konsumsi Riil per 629,50 631,42 kapita (000 Rp.) Indeks IPM

2012

2013

2014

2015

74,58 75,03

75,20

75,15

92,04 93,13 8,37 8,37

94,04 8,52

94,19 8,23

634,34 635,95 638,11

1.

Kesehatan

82,30

82,47

82,63

83,38

2.

Pendidikan

78,68

79,93

79,96

80,69

3.

Pendapatan

62,48

62,72

63,40

63,77

IPM

74,49

75,04

75,33

75,95

Reduksi Shortfall

2,74

2,16

1,17

2,50

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015

1.3 Struktur Organisasi Organisasi

perangkat

daerah

sebagai

wadah

penyelenggaraan

pemerintahan,pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Sruktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, Peraturan Daerah


Kabupaten Kulon Progo

10

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Tabel 1.5 Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Kulon Progo Sekretariat

Dinas Daerah

Sekretariat Daerah

Dinas Pendidikan

Sekretariat DPRD

Dinas Kesehatan

Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah

Dinas Pendapatan Inspektorat Daerah Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Badan Pemberdy Kehutanan Masyarakat Pemdes Perempuan dan KB Dinas Perindustrian, Badan Penanaman Perdagangan, dan Modal dan Perizinan Energi Sumber Daya Terpadu Mineral Dinas Kelautan, Kantor Lingkungan Perikanan dan Hidup Peternakan Dinas Pekerjaan Kantor Ketahanan Umum Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Dinas Perhubungan Kantor Kesatuan Komunikasi dan Bangsa dan Politik Informatika Dinas Kebudayaan Kantor Perpustakaan Pariwisata Pemuda dan Arsip Daerah dan Olah Raga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kecamatan

Lainnya

Kecamatan Temon

RSUD Wates

Kecamatan Wates

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelurahan Wates

Kecamatan Panjatan Kecamatan Galur

Satuan Polisi Pamong Praja

Kecamataan Lendah

Kecamatan Kokap Kecamatan Pengasih

Kecamatan Sentolo Kecamatan Girimulyo Kecamatan Nanggulan Kecamatan Samigaluh Kecamatan Kalibawang

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2015


11

Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 21 UPTD Organisasi perangkat daerah lainnnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, untuk menyesuaikan peningkatan kelas dari kelas C menjadi B pada tahun 2010 telah diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates.Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bada ini dibentuk untuk mengantisipasi bencana di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan daerah rawan bencana.Kelurahan Wates dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja.

1.4 Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan mendasarkan pada gambaran umum geografis, ekonomi dan kualitas pembangunan manusia serta potensi unggulan daerah diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : a. Kualitas Sumberdaya Manusia yang masih relatif rendah | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

12

b. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi c. Pendapatan masyarakat relatif rendah d. Kebutuhan pelayanan infrastruktur semakin meningkat e. Peluang investasi semakin meningkat f.

Potensi penurunan kualitas SDA dan bencana yang tinggi


13

BAB

2

2.1

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategik

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran a. Visi Visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016 yaitu:“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut: - Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani, rohani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Sehat dalam bidang ekonomi, sehat birokrasi, sehat semua program pembangunan termasuk sehat dalam kehidupan sosial politik dan sosial budaya. Demikian juga lima tahun kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, dengan prinsip transparan, dan akuntabel. (SEHAT) - Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri dengan fokus utama kemandirian dalam bidang ekonomi. (MANDIRI)


14

- Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat mencerminkan pemerintahan dan masyarakat yang mampu berinovasi dengan etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi. Tercapainya nilai obyektif yang tinggi dari penilaian indikator kinerja pembangunan di berbagai bidang baik dari sisi output, outcome, benefit dan impact. (BERPRESTASI) - Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan. (ADIL) - Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu keadaan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan. (AMAN) - Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. Mewujudkan keluarga yang mampu mengatur kebutuhan secara proposional dan seimbang sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap keadaan yang tidak normal. (SEJAHTERA) - Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA). Visi Kabupaten Kulon Progo selanjutnya dijabarkan ke dalam misi dan untuk mewujudkan misi tersebut menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kulon Progo.


15

b. Misi Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016 ditetapkan 6 misi pembangunan sebagai berikut: 1) Misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai obyek pembangunan, sumberdaya manusia harus dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dalam bentuk peningkatan kualitas kehidupan yang tercermin dalam menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mewujudkan SDM bermartabat dibutuhkan SDM yang senantiasa ingin meningkatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Misi Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good

governance.

Good

public

governance

mengandung

makna

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government), demokratis dan efektif. Prinsip-prinsip good public governance meliputi wawasan ke depan (visioner), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan


16

dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada pasar yang fair. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 3) Misi Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan

bertumpu

pada

pemberdayaan

masyarakat.

Untuk

mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dibutuhkan pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi dengan memperhatikan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan.

Dengan

demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 4) Misi Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan nilai tambah produk yang

dihasilkan.

Dengan

demikian

ketersediaan

infrastruktur

akan

berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat. 5) Misi Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.


17

6) Misi

Mewujudkan

perlindungan

dan

ketentraman penegakan

dan hukum.

ketertiban

melalui

Ketentraman

dan

kepastian, ketertiban

merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran

kolektif

dan

komitmen

patuh

dari

seluruh

stakeholder

pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholder pembangunan.

c. Tujuan Tujuanpembangunan

daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah : 1) Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia; 2) Terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan dan

penurunan angka pengangguran; 3) Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya; 4) Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

yang transparan, akuntabel dan partisipatif; 5) Meningkanya pendapatan masyarakat dan daya saing daerah; 6) Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah; 7) Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya

hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari; 8) Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian,

perlindungan dan penegakan hukum.


18

d. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu pada Misi yang telah ditetapkan yaitu : 1) Misi : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan, dengan sasaran : a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; c. Meningkatnya keberdayaan masyarakat; d. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja; e. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya. 2) Misi : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance, dengan sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan. 3) Misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, dengan Sasaran : a. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat; b. Meningkatnya daya saing investasi daerah; c. Meningkatnya kunjungan wisatawan.

4) Misi : Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah, dengan sasaran Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah. 5) Misi : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan, dengan sasaran Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 6) Misi : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan

dan

penegakan

hukum,

dengan

sasaran

Terwujudnya

masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum.


19

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kondisi

Target

Awal 2011

2016

Tahun Persen Persen

8,37 92,04 91,05

8,40 92,20 91,53

Tahun 100.000 kelahiran hidup 1.000 kelahiran hidup Persen

74,58 52,74

74,98 53,21

12,10

7,96

23,32

19,27

Persen

3,91

1,93

Persen

78,63

100,00

Skor 0-4

3,216

3,300

Nilai

C

B

Opini BPK

WDP

WTP

% Rp.

5,01 4.992.301

5,39 5.819.834

Indeks Rp.

0,3429 143.654

0,3320 494.471

Persen

9,13

10,11

Persen

73,41

82,28

No

Sasaran Strategik

Indikator Sasaran

Satuan

1

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Persentase akses dan mutu pendidikan Angka Harapan Hidup Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

3

4

5

6

7

8

9 10

Meningkatnya keberdayaan masyarakat Meningkatnya keterserapan tenaga kerja Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Angka kemiskinan

Angka pengangguran

Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Nilai akuntabilitas kinerja Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya kinerja Pertumbuhan Ekonomi ekonomi dan Pendapatan perkapita pendapatan penduduk (Atas Dasar masyarakat Harga Konstan) Rasio Gini Meningkatnya daya Nilai realisasi investasi saing investasi daerah (PMA/PMDN) (Jutaan Rupiah) Meningkatnya Persentase peningkatan kunjungan wisatawan kunjungan wisata Meningkatnya Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pelayanan infrastrukur yang mendukung daerah | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

20

No

Sasaran Strategik

Indikator Sasaran

Kondisi

Target

Awal 2011

2016

Persen

70,43

81,07

Indeks

71,33

71,85

Persen

-5,50

4,55

Satuan

pengembangan wilayah 11

12

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Indeks kualitas lingkungan hidup Persentase penurunan pelanggaran hukum daerah

2.1.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja. a. Strategi Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi adalah sebagai berikut : 1) Strategi untuk mencapai misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta ketrampilan masyarakat untuk pengembangan sumberdaya lokal b. Peningkatan akses dan kualitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan c. Peningkatan keberdayaan masyarakat d. Pengembangan kapasitas dan kompetensi ketenagakerjaan e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya 2) Strategi untuk mencapai misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-


21

prinsip clean government dan good governance adalah Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan 3) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya

saing

dan

berkelanjutan

bertumpu

pada

pemberdayaan

masyarakatadalah : a. Pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan koperasi yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan, produktivitas, pendapatan dan daya saing produk. b. Peningkatan daya tarik investasi dan pariwisata dengan mengedepankan peran serta masyarakat. 4) Strategi untuk mencapai misi : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah adalah Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat. 5) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Secara Optimal dan Berkelanjutan adalah: a. Pengembangan penataan ruang secara berkelanjutan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. b. Pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan. 6) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum adalah: a. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. b. Pengembangan

tata

kehidupan

masyarakat

yang

mengedepankan

supremasi hukum. c. Peningkatan kapasitas sumberdaya dalam penanggulangan bencana.

b. Arah Kebijakan 1) Arah kebijakan untuk mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan a. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dari 8,37 tahun menjadi 8,40 tahun b. Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 92,00 persen menjadi 92,20 persen


22

c. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dari 89,96 persen menjadi 91,33

persen d. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 74,48 tahun menjadi 74,98 tahun e. Menurunkan Angka Kematian Ibu dari 105,06 menjadi 53,21 per 100.000

Kelahiran f. Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 12,78 menjadi 7,96 per 1.000

Kelahiran Hidup g. Menurunkan Angka Kemiskinan dari 23,62 persen menjadi 19,52 persen h. Menurunkan Angka Pengangguran dari 3,47 persen menjadi 2,80 persen i. Meningkatkan persentase pengembangan dan pelestarian budaya 77,80

persen menjadi 100 persen 2) Arah kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance a. Meningkatkan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari 2,952 menjadi 3,300. b. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah dari C menjadi B. c. Meningkatkan opini pengelolaan keuangan daerah dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3) Arah kebijakan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,95% menjadi 5,41%. b. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dari Rp. 9.910.472,-

menjadi Rp. 15.318.287,-. c. Meningkatkan pemerataan pendapatan penduduk dari rasio gini 0,3365

menjadi 0,3320 d. Meningkatkan nilai investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 123.871.000.000,-

menjadi Rp. 494.471.000.000,-. e. Meningkatkan persentase peningkatan kunjungan wisata dari -3,84 persen

menjadi 10,11 persen.


23

4) Kebijakan Untuk Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah Meningkatkan persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah dari 64,26 persen menjadi 77,43 persen. 5) Kebijakan untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Secara Optimal dan Berkelanjutan a. Menurunkan luas lahan kritis dari 9,56 persen menjadi 8,38 persen. b. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang kesesuaian pemanfaatan

ruang dari 70,43 persen menjadi 81,07 persen c. Meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik perkotaan dari 13,79

persen menjadi 13,84 persen d. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 67,37 menjadi 66,17

6) Kebijakan untuk Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum Meningkatkan persentase pelanggaran hukum yang diselesaikan dari 69,50 persen menjadi 75,00 persen.

2.1.3 Program Program untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah telah menetapkan program pembangunan menurut sasaran yang terdiri dari: 1) Sasaran Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat terdiri dari Programprogram : a.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

b.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

c.

Program Pendidikan Menengah

d.

Program Pendidikan Non Formal

e.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

f.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

g.

Program Peningkatan Peran Serta Pelajar

h.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


24

2) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat terdiri dari programprogram : a. Program Pelayanan Medis b. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat c. Program Pengembangan Kesehatan d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan e. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan f. Program Keluarga Berencana g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga i. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3) Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat terdiri dari program-program : a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan c. Program Perlindungan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial e. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat g. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 4) Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja terdiri dari program-program: a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Perlindungan Ketenagakerjaan 5) Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya terdiri dari program-program : a. Program Pengembangan Nilai Budaya b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya 6) Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan terdiri dari program-program : a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Progam Kerjasama Pengembangan Iptek c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


25

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran e. Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah i. Program Peningkatan Pelayanan KDH/wakil KDH j. Program Penataan dan Penguatan Organisasi k. Program Pengembangan Pelayanan Publik l. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah m. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah n. Program peningkatan pelayanan Kecamatan o. Program peningkatan pelayanan Kelurahan p. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal q. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah r. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah s. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa t. Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank u. Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media massa v. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan w. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur y. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah z. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa aa. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik bb. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 7) Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat terdiri dari program-program : a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan d. Program Pemberdayaan Penyuluhan e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

26

f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan g. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan h. Program

Peningkatan

Mutu

dan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan i. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan j. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan k. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak l. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan m. Program Pengembangan Pariwisata n. Program Pengembangan Budidaya Perikanan o. Program Pengembangan Perikanan Tangkap p. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan q. Program Pembinaan dan Penataan Pasar tradisional r. Program Pengembangan Usaha Perdagangan s. Program Pengembangan Industri 8) Sasaran Meningkatnya daya saing investasi daerah terdiri dari program-program: a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi b. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik 9) Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan terdiri dari Program Pengembangan Pariwisata 10) Sasaran

Meningkatnya

pelayanan

infrastruktur

yang

mendukung

pengembangan wilayah terdiri dari program-program : a. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan c. Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-Gorong d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya e. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya air f.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

g. Program peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah i.

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

j.

Program Pengembangan Perumahan


27

k. Program Lingkungan Sehat Perumahan l.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

m. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-Lintas n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan o. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah p. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi q. Pengembangan Kegeologian dan Energi. 11) Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam terdiri dari program-program : a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan c. Program Perencanaan Tata Ruang d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam f.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

g. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan h. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan i.

Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan

j.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

k. Program Penanggulangan Dini Bencana l.

Program Tanggap Darurat Bencana

m. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 12) Sasaran Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum terdiri dari program-program : a. Program Penataan Administrasi Kependudukan b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan c. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan e. Program Pelayanan Bantuan Hukum


28

2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2016 dan Indikator Kinerja Utama, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen RPJMDsebagai berikut Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

No

Sasaran

1.

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

2.


3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah Meningkatnya Kunjungan Wisatawan


Kinerja Indikator Rata-rata lama sekolah Angka Melek Huruf Persentase Akses dan Mutu Pendidikan Angka Harapan Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Kemiskinan

Target 8,39 tahun 92,16% 91,13% 74,88 tahun 54,66 8,36 20,27%

Angka Pengangguran

2,24%

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelsetarian Budaya. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Nilai Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas Dasar Harga Konstan) Rasio Gini Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) (Jutaan rupiah) Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata

87,92%

3,165

(CC) (WTP) 5,19 5.566.365 0,3350 450.694 10,03

29

No

Sasaran

10. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Wilayah 11. Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 12. Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib, berdasarkan Kesadaran Atas Hukum


Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah

Target 79,76%

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

80,27

Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah

-4,35

71,72

30

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA

S

esuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016, terdapat 12 Sasaran. Berdasarkan dari hasil pengukuran Kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa dari 9 Sasaran

dapat dicapai dengan Sangat Tinggi, 1 Sasaran dicapai dengan skala Tinggi dan 2 Sasaran Sangat Rendah, dengan skala pengukuran kinerja sebaga berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja No.

Nilai

Skala Pengukuran Kinerja

1.

91 ≤100

Sangat Tinggi

2.

76 ≤ 90

Tinggi

3.

66 ≤ 75

Sedang

4.

51 ≤ 65

Rendah

5.

≤ 50

Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara terget kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun 2015. Pencapaian IKU Bupati Tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut :


31

Tabel 3.2 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2015

5 8,20

6 8,39

7 8,23

8 98,09

9 8,4

Capai an s/d 2015 terha dap 2016 10 97,98

93,36

92,16

94,19

102,20

92,20

102,16

91,91

91,13

92,80

101,83

91,53

101,38

74,90

74,88

75,15

100,36

74,98

100,23

94,23

54,66

38,21

130,10

53,21

128,19

11,50

8,36

9,17

90,20

7,96

84,74

20,64

20,27

20,25

100,10

19,27

94,91

2,88

2,24

3,72

33,93

1,93

7,25

75,83

87,92

81,65

92,82

100,00

81,65

3,225

3,2500

3,165

96,64

3,215

98,44

Capaian 2015

No

1 1.

Sasaran

Satuan

3.

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

3 4 Rata-rata Tahun lama sekolah** Angka Melek Persen Huruf** Persentase Persen Akses dan Mutu Pendidikan Angka Tahun Harapan Hidup** Angka per Kematian Ibu 100.000 kelahiran hidup Angka per 1.000 Kematian kelahiran Bayi hidup Angka Persen Kemiskinan* *

4.

Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja

Angka Penganggura n**

5.

Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya.

6.

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.

Persentase Persen Partisipasi Masyarakat dalam Pengembang an dan Pelsetarian Budaya Nilai Evaluasi Skore 0-4 Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha n Daerah*

2.

2 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja


Persen


Capaian 2014

Target

Realis asi

%

Target Akhir RPJMD Tahun 2016

32

B

CC

B

8 133,33

9 B

Capai an s/d 2015 terha dap 2016 10 100

WTP

WTP

WTP

100,00

100

100

5,05

5,19

4,94

95,18

5,39

91,65

5,348

5,566

5,523

99,22

5,820

94,90

0,3699

0,3350

0,4030

79,70

0,3320

78,61

230,85 494.471

210,41

Capaian 2015

No

Sasaran

Indikator Kinerja

1

2

3

7.

8.

Satuan

4 Nilai

Nilai Akuntabilitas Kinerja (AA=6, A=5, B=4, CC=3, C=2, D=1)* Akuntabilitas Opini Pengelolaan BPK Keuangan Daerah (WTP=4, WDP=3, Disclaimer = 2)* Meningkatnya Pertumbuha Rp. Kinerja Ekonomi n Ekonomi** dan Pendapatan Pendapatan Juta Rp. Masyarakat. PerkapitaPen duduk (Atas Dasar Harga Konstan)** Rasio Gini** Indeks

Meningkatnya Nilai Daya Saing Realisasi Investasi Daerah Investasi (PMA/PMDN ) 9. Meningkatnya Persentase Kunjungan Peningkatan Wisatawan Kunjungan Wisata 10. Meningkatnya Persentase Pelayanan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan yang Infrastruktur Mendukung Daerah Pengembangan Wilayah 11. Meningkatnya Persentase Perlindungan Kesesuaian dan Konservasi Pemanfaatan Sumberdaya Ala Ruang

Juta Rupiah

Capaian 2014

Target

Realis asi

5

6

7

634.860 450.694 1.040.440

%


Persen

-0,45

10,03

24,92

248,42

10,11

246,52

Persen

83,95

79,76

81,93

102,72

82,28

99,57

Persen

79,55

80,27

82,35

102,59

81,07

101,58


33

4 Indeks

66,21

6 71,72

7 68,56

8 95,59

9 71,85


Persen

-6,72

-4,35

-0,91

20,91

4,55

-19,98

Capaian 2015

No

Sasaran

1

2

12. Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib, berdasarkan Kesadaran atas Hukum

Indikator Kinerja

Satuan

3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah

Capaian 2014

5

Target

Realis asi

%


Catatan : *Untuk indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja”, merupakan capaian kinerja tahun 2014, karena realisasi kinerja tahun 2015 baru bisa dilihat pada tahun 2016. ** untuk sumber data BPS hasil sangat sementara perhitungan Bappeda Kulon Progo Tahun 2015. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tahun yang berjumlah 21 indikator (100%), 17 indikator kinerja (80,96%) telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi, 2 indikator kinerja (9,52%) memenuhi kriteria Tinggi, serta 2 indikator kinerja (9,52%) kriteria Sangat Rendah yang digambarkan pada diagram berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2015 0

0 2

2

17

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016


34

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bagian ini akan manganalisis dan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. 3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat merupakan bagiandari fokus pembangunan untuk peningkatan human capital, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Pada tahun 2015, realisasi pencapaian sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat telah menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerjanya yang telah mencapai kinerja Sangat Berhasil. Adapun indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut :

No

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Capaian 2015 Target Capai Akhir Indikator Sasaran Satuan an RPJM RealiKinerja % 2014 Target D sasi (2016)

1 2 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

3 Rata-rata lama sekolah** Angka Melek Huruf ** Persentase Akses dan Mutu Pendidikan

4 tahun

5 8,20

7 8,39

persen

93,36

92,16

persen

91,91

91,13

10 8,4


94,19 102,20

92,20

102,16

92,80 101,83

91,53

101,38

8 8,23

9 98,09

Sumber Data : **angka sangat sementara BPS dan Dinas Pendidikan


35

Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dapat diketahui bahwa capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Kulon Progopada tahun 2015 adalah 8,23 tahun belum mencapai target RPJMD sebesar 8,39tahun (98,09%). Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 sebesar 8,20 mengalami peningkatan sebesar 0,03%. Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru tercapai 97,98%. Keberhasilan peningkatan derajat pendidikan masyarakat juga ditunjukkan dengan realisasi target angka melek huruf sebesar 94,19% telah mencapai target RPJMD sebesar 92,16%. Apabila dibandingkan dengan capaian angka melek huruf tahun 2014 sebesar 93,36% mengalami peningkatan sebesar 0,83%. Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (92,20%) telah melampaui sebesar 1,99%. Sedangkan presentase akses dan mutu pendidikan pada tahun 2015 sebesar 92,80 % meningkat sebesar 0,89% dari tahun 2014 (91,91%). Capaian ini telah melebihi target RPJMD 91,13%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 (91,91%) terjadi peningkatan sebesar 0,89%. Capaian Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD (91,53) telah melampaui sebesar 1,27%. Capaian akses dan mutu pendidikan ini merupakan agregasi Angka Partisipasi Sekolah sebesar 98,81%, Angka

Kelulusan

sebesar 99,99% dan sekolah berakreditasi A sebesar 79,37%. Data capaian presentase akses dan mutu pendidikan pada tahun 2015 diperoleh dari formula pengukuran Jumlah penduduk usia 7-18 tahun di jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK / jumlah penduduk usia 7-18 tahun + Sekolah Berakreditasi A / Jumlah Sekolah + Jumlah Siswa Lulus / Jumlah Siswa Mengikuti UN/3. Dengan elemen data sebagai berikut : 1. Jumlah penduduk usia 7-18 tahun di jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 69.714; 2. jumlah penduduk usia 7-18 tahun 70.387; 3. Sekolah Berakreditasi A 400; 4. Jumlah Sekolah 504; 5. Jumlah Siswa Lulus 17.542; 6. Jumlah Siswa Mengikuti UN 17.545;


36

Gambar 3.1 Layanan Pendidikan Sekolah Capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2015terlihat pada capaian indikator kinerja program pendidikan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo diantaranya capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan dasar, capaian kinerja peningkatan mutu guru, capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan, capaian kinerja pendidikan non formal.Secara rinci capaian kinerja Program Utama bidang pendidikan sebagai berikut: 1)

Capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar jenjang SD/MI pada tahun 2014 sebesar 103,52 % dan tahun 2015 sebesar 101,59 %. APK jenjang SMP/MTs tahun 2014 sebesar 101,20% dan tahun 2015 sebesar 97,15%. Realisasi APK jenjang SD diatas seratus 100 % artinya keterjangkuan pendidikan dasar merata, hal ini dimungkinkan terdapat siswa SD/MI yang usianya di bawah 7 tahun karena keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini atau ada siswa SD/MI yang usianya diatas 12 tahun. APK jenjang SMP/MTs dibawah 100 % artinya keterjangkuan pendidikan dasar belum merata, dimungkinkan ada siswa SMP/MTs yang usianya di bawah 13 tahun atau di atas 15 tahun atau ada siswa SMP/MTs Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan.

2)

Capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tahun 2014 sebesar 96,88 % dan tahun 2015 sebesar 105,53 % atau mengalami kenaikan sebesar 8,65 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa seluruh penduduk usia 16-18 tahun mengikuti sekolah pendidikan menengah. APK jenjang


37

SMA/MA/SMK di atas 100 %, karena ada siswa SMA/MA/SMK di luar Kabupaten Kulon Progo ada yang sekolah di Kabupaten Kulon Progo terutama di wilayah perbatasan dan ada siswa yang usianya di bawah 16 tahun atau di atas 18 tahun. Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

lebih

menggambarkan

kondisi

keterserapan siswa pada usia jenjang sekolah untuk pendidikan menengah (SMA/MA/SMK).Tahun 2014 sebesar 98,71 % dan pada tahun 2015 sebesar 98,78 % atau mengalami kenaikan sebesar 0,07%. APM SMA/SMK di bawah 100% dimungkinkan ada siswa SMA/SMK yang usianya di bawah 16 tahun dan ada siswa yang usianya di atas 18 tahun, serta

ada siswa SMA/MA dan SMK

Kabupaten Kulon Progo yang sekolah di Kabupaten/Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan. 3)

Capaian kinerja peningkatan mutu guru Indikator kinerja Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2015 dari target 78,12% terealisasi 79,39%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 77,88% mengalami kenaikan 1,51%.

Capaian ini dihitung dari Sub Indikator guru

memenuhi kualifikasi dan kompetensi jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 6.347 orang dibanding dengan jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810 orang sebesar 81,27 %. Sub Indikator guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 4.445 orang dibanding dengan jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810 orang adalah sebesar 56,38 %. Sub Indikator guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 4.445 orang dibanding dengan jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810 orang adalah sebesar 56,38 %. Program yang dijalankan dalam peningkatan kualitas jenis dan jenjang pendidikan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah pemberian peluang kepada Guru untuk melnjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan diklat-diklat fungsional.


38

Secara rinci capaian kinerja program peningkatakan mutu guru terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.4 Capaian Kinerja Peningkatan Mutu GuruTahun 2014-2015 No.

Uraian

Satuan

Capaian Kinerja program 2015 2014 Target Realisasi

1

Jumlah Guru layak mengajar (berijazah D4/S1) guru 5.533 2 Jumlah Guru bersertifikat pendidik guru 4.566 3 Jumlah Guru kompeten (sesuai mapel) guru 7.557 4 Jumlah Guru seluruhnya guru 7.557 Capaian indikator kinerja program % 77,88 Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2016 4)

5.560 4.600

6.347 4.445

7.561 7.561 78,12

7.810 7.810 79,39

Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan Indikator

kinerja

program

Peningkatan

Manajemen

Pelayanan

Pendidikanpada tahun 2015 dari target 92,16% terealisasi 92,96%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 91,93% mengalami peningkatan 1,03%. Capaian ini dihitung dari sub indikator prosentase sekolah terakreditasi A tahun 2015sebanyak 386 sekolah dibagi jumlah seluruh sekolah di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 503 sekolah atau sebesar 76,74%. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan dasar mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI pada 2014 sebesar 0,17 % dan tahun 2015 sebesar 0,09 % atau mengalami penurunan sebesar 0,08 %; Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMP/MTs pada 2014 sebesar 0,24 % dan tahun 2015 sebesar 0,13 % atau mengalami penurunan sebesar 0,11 %. Angka Putus Sekolah jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 0,10 % dan tahun 2015 sebesar 0,19 % atau mengalami kenaikan sebesar 0,09 %. Penurunan Angka Putus Sekolah jenjangSD/MI dan SMP/MTs karena adanya Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten berupa

BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BBPD Kabupaten, beasiswa

retievel untuk anak putus sekolah, beasiswa miskin/beasiswa transisi bagi siswa


39

rawan putus sekolah, dan Beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Kenaikan angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK disebabkan karena ada siswa yang gagal di sekolah formal, sehingga mereka tidak mau melanjutkan sekolah atau karena kondisi ekonomi orangtua kurang mampu sehingga tidak melanjutkan sekolah. Jumlah siswa mengulang jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 204 dibanding dengan jumlah seluruh siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 70.977 siswa atau sebesar 0,28 %. 5)

Capaian kinerja pendidikan non formal Realisasi capaian kinerja pendidikan non formal pada tahun 2015 sebesar 99,54% telah melebihi target RPJMD sebesar 80,51%. Adapun secara rinci capaian kinerja program peningkatkan mutu pendidikan terlihat dalam tabel berikut: Tabel 3.5 Capaian Kinerja Pendidikan Non FormalTahun 2014-2015 No.

Uraian

Satuan

Capaian Kinerja program 2015 2014 Target Realisasi

1 Jumlah penduduk yang bisa baca tulis usia diatas 15 tahun Orang 305.150 310.000 2 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun Orang 416.209 418.876 3 Jumlah lembaga PNF memenuhi standar mutu Lembaga 52 53 4 Jumlah lembaga PNF 53 53 Capaian indikator kinerja program % 79,52 80,51 Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2016

331.473 331.521 52 53 94,09

Permasalahan 1. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi penduduk usia sekolah; 2. Kemampuan akademik dan profesionalisme sebagian tenaga pendidik dan kependidikan belum memenuhi standar minimal dan jenis pendidikan yang ditamatkan oleh guru; 3. Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya jenjang SD/MI.


40

Solusi 1. Pemerataan dan perluasan pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan serta program pendidikan gratis bagi pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; 2. Peningkatan kualitas SDM dan manajemen penyelenggaraan pendidikan terutama pendidik dan tenaga pendidik baik formal maupun non formal; 3. Mengoptimalkan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SD/MI. 3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran

Meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

menunjukkan

keberhasilan dimana tahun 2015 dari 3 (tiga) indikator dalam sasaran ini capaian kinerjanya 2 (dua) indikator sangat tinggibahkan melebihi target pada indikator peningkatan usia harapan hidup dan angka kematian Ibu. Untuk indikator Angka Kematian Anak masih belum tercapai dari target disebabkan tidak hanya sekedar peningkatan

pelayanan,

namun

juga

dipengaruhi

perilaku

hidup

sosial

masyarakat.Capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakatdengan Tahun 2014-2015

74,90

6 74,88

7 75,15

8 100,36

9 74,98


94,25

54,66

38,21

130,10

53,21

128,1

11,50

8,36

9,17

90,20

7,96

84,74

Capaian 2015 No

Sasaran

1 1.

2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja

Satuan

3 4 Angka Harapan Tahun Hidup ** Angka per Kematian Ibu 100.000 kelahiran hidup Angka per Kematian Bayi 1.000 kelahiran hidup

Capaian 2014

Target

Realisa si

%

Target Akhir RPJM D (2016)

Sumber Data : **angka sangat sementara BPS dan Dinas Kesehatan


41

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015, capaian indikator Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kulon Progo dalam tiga tahun terakhir terus meningkat, yaitu dari 74,58 pada tahun 2012 menjadi 74,68 pada tahun 2013 dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi 74,90 tahun dan Tahun 2015 menjadi 75,15. Angka Harapan Hidup target sudah tercapai dari Target RPJMD. Peningkatan Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi oleh variabel kesehatan, diantaranya adalah penurunan Angka Kematian Ibu dan Penurunan Angka Kematian Bayi, penurunan jumlah balita gizi buruk, angka kesakitan dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) Pada tahun 2015telah melampauitarget yaitu tercapai 38,21/100.000 KH (jumlah kematian ibu melahirkan 2/ jumlah ibu bersalin 5.488 x 100.000) dari target yang telah ditetapkan yaitu 54,66/100.000KH, data yang diperoleh yaitu bahwa dari 5.234 Ibu bersalin terdapat 2 kasus kematian.Untuk Angka kematian bayi belum mencapai target yaitu dari 8,36/1.000 KH terealisasi 9,17/1.000 KH (106,63%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 maka terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 11,50,00/1.000 KH pada tahun 2014 menjadi 9,17/1.000 KH pada tahun 2014 (target 8,36/1.000 KH) data yang diperoleh yaitu bahwa dari Jumlah kelahiran hidup Tahun 2015 sejumlah 5.232 terdapat 48 kematian bayi. Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kulon Progo sudah berada jauh di bawah capaian angka Nasional, tetapi bila dibandingkan dengan Tingkat Propinsi Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kulon Progo masih berada diatas AKI DIY, yaitu sudah mencapai 87,04 /100.000.


42

Gambar 3.2 Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas dan Posyandu Pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat didukung dengan capaian indikator kinerja program pengembangan kesehatan pada tahun 2015telah sesuai target RPJMD sebesar 100%. Dari 296 sarana kesehatan seluruhnya telah menerapkan sistem manajemen mutu yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.7 Cakupan Pengembangan Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015

No.

Uraian

1.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan 2015 2014 Target Realisasi 296 296 296

Jumlah sarana kesehatan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan (rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dokter praktek swasta) 2. Jumlah seluruh sarana kesehatan (rumah 296 sakit, puskesmas, klinik, apotek, dokter praktek swasta) Capaian indikator kinerja program 100,00 Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016

296

296

100,00

100,00

Tingkat capaian kinerja Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2015dengan capaian 99,37%, belum mencapai target RPJMD sebesar 99,45%, dengan perhitungan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :


43

Tabel 3.8 Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015 Capaian Kinerja 2015 Uraian 2014 Target Realisasi Jumlah Kematian Bayi 97 48 50 Jumlah Kelahiran Hidup 5.322 5.984 5.232 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 7 3 2 Jumlah Kelahiran Hidup 5.678 5.488 5.234 Jumlah Kematian balita 112 80 75 Jumlah Kelahiran Hidup 28.064 28.164 22.217 Jumlah Balita Gizi Buruk 173 170 205 Capaian Indikator Kinerja Program 99,26 99,45 99,37

No. 1 2 3 4 5 6 7

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016

Capaian kinerjaProgram Pelayanan Medis pada Tahun 2015 sebesar 94,12% lebih rendah dari target sebesar 94,76%, hal ini disebabkan karena jumlah pemohon ijin industri rumah tangga melebihi dari yang ditargetkan berdasarkan target pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 pada indikator capaian kinerja program pelayanan medis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015

No.

Uraian Indikator

1

2014

Capaian Kinerja 2015

Jumlah Puskesmas yang tersedia kebutuhan obat 21 dan perbekalan kesehatan 2 Jumlah Puskesmas dapat melaksanakan 21 pelayanan kegawatdaruratan (UGD) 3 Jumlah Puskesmas 21 4 Jumlah ijin industri rumah tangga yang 92 diterbitkan 5 Jumlah pemohon ijin industri rumah tangga 102 Capaian Indikator Kinerja Program 99,02 Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016


Target

Realisasi

21

21

21

21

21 50

21 100

105 94,76

122 94,95

44

Pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan pada RSUD terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pelayanan.Tingkat capaian kinerja program tahun 2015 sebesar 88% dari target RPJMD sebesar 90%, secara rinci capaian indikator kinerja program sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

No. 1 2 3 4

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015 Capaian Kinerja Uraian 2015 2014 Target Realisasi Capaian kinerja mutu pelayanan 21,00 22,00 22,00 Capaian kinerja kepedulian kepada 4,00 4,50 4,50 masyarakat Capaian kinerja kepuasan pelanggan 3,75 5,50 5,50 Capaian kinerja kepedulian terhadap 4,00 4,00 4,00 lingkungan Capaian Indikator Kinerja Program 81,88 90,00 88,00

Sumber data : RSUD Wates, 2016 Selanjutnya performakinerja RSUD Wates pada tahun 2015dengan capaian kinerjapemanfaat RSUD Wates sebagian besar dari Keluarga Miskin (Gakin). Hal ini dapat dilihat pada ratio kunjungan Gakin di RSUD sebesar 57,47% dan dari sis pemanfaatan tempat tidur (BOR) Kelas III yang mencapai angka lebih dari 100% sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.11 Performa RSUD Wates Tahun 2014-2015 Capaian Kinerja No Indikator Kinerja Satuan 2015 2014 Target Realisasi 1 BOR % 88,56 74,5 94,5 2 LOS Hari 3,01 3,84 3,27 3 TOI Hari 0,42 1 0,2 4 GDR ‰ 30,04 <45 28,04 5 NDR ‰ 15,53 <25 16,45 6 Hari Perawatan (hari) Hari 66.913 46.100 64.852 7 Rasio Tempat Tidur kelas III % 85 49,78 52,12 8 Pemanfaatan TT (BOR) kelas III % 114,5 79,54 100,02 9 Ratio Kunjungan Gakin RS terhadap % 42,23 52,31 57,47 Total Kunjungan RS (%)  Rawat Inap (64,93%)  Rawat Jalan (46,02%) Sumber data : RSUD Wates, 2016


45

Berdasarkan grafik Barber Johnson maupun nilai ideal menurut Kementerian Kesehatan RI pemanfaatan tempat tidur di RSUD Wates masuk kategori yang belum efisien, hal ini tampak pada Bed Occupancy Rate (BOR / PemanfaatanTempat Tidur) lebih dari 85% yaitu 94,5% dan Turn Over Interval/TOI (Interval Penggunaan Tempat Tidur) kurang dari 1 hari. Faktor utama penyebab kurang efisiennya penggunaan tempat tidur adalah tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan di RSUD Wates. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut: a) Dengan dicanangkannya “eleminasi malaria” tahun 2015, merupakan tantangan bagi Kabupaten Kulon Progo, Hal tersebut di karenakan masih terdapatnya 4 wilayah Kecamatan yang merupakan Daerah Endemis malaria, yaitu Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Kokap b) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. c) Sistem rujukan yang belum optimal d) Mencermati data 10 besar penyakit baik rawat jalan maupun rawat inap di RSUD Wates masih didominasi penyakit-penyakit yang seharusnya dirawat di pelayanan dasar, hal tersebut menyebabkan tidak idealnya pelayanan di RSUD Wates (Grafik Barber Johnson). Solusi yang ditempuh sebagai berikut: a) Meningkatkan kerja sama lintas batas antar Propinsi/Kabupaten dalam upaya mewujudkan eleminasi malaria di kabupaten Kulon Progo b) Percepatan pengembangan Rumah Sakit Kelas D di sentolo c) Penegakan sistem rujukan berjenjang sesuai dengan ketentuan yaitu sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.


46

3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya keberdayaan masyarakat Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Sasaran untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja Sangat Tinggi. Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Capai Target an s/d Capaian Akhir 2013 Satuan 2014 RPJMD terhad Target Realisasi % (2016) ap 2016 4 5 6 7 8 9 10 persen 20,64 20,27 20,25 100,10 19,27 94,91 Capaian 2015

No

Sasaran

Indikator Kinerja

1 2 3 1. Meningkatnya Angka Keberdayaan Kemiskinan Masyarakat **

Sumber Data : angka sangat sementara BPS Berdasarkan

hasil

pengukuran

kinerja,

realisasi

capaian

sasaran

meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui indikator kinerja Angka Kemiskinan dari target sebesar 20,27% telah tercapai sebesar 20,25%, yang berarti mampu melampaui target RPJMD dengan capaian sebesar 100,10%. Jika capaian kinerja 2015 ini dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 20,64 juga mampu naik menjadi 101,93%. Hal ini berarti capaian tahun 2015 telah naik melampaui kinerja tahun sebelumnya sebesar 0,39%. Sedangkan jika capaian kinerja 2015 ini dibandingkan dengan target pencapaian dalam dokumen perencanaan RPJMD yang mematok target Angka Kemiskinan pada 2016 sebesar 19,27 maka realisasi kinerja tahun 2015 ini telah mampu mencapai 94,91%. Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah | LKjIP Kabupaten Kulon Progo 47

telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasarnya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja melalui gerakan Bela dan Beli Kulon Progo, antara lain melalui Batik Geblek Renteng, Air Mineral dalam Kemasan “Airku”, pemanfaatan batu andesit untuk bangunan, dan peningkatan kualitas nilai tambah produk gula kelapa menjadi gula semut. Selain itu juga dengan mengedepankan local genius budaya dan karakter yang dimiliki masyarakat seperti meningkatkan rasa kepedulian, kegotong-royongan dan kesetiakawanan.

Gambar 3.3 Bedah Rumah dan Geblek Renteng Ketercapaian sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat juga didukung oleh ketepatan obyek sasaran program dan kegiatan yaitu adanya database album kemiskinan by name, by address dan by case yang secara transparan dipublikasikan dan didokumentasikan dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis). Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya mengurangi angka kemiskinan melalui intervensi pada beberapa program yang relevan. Faktor lain yang mendukung ketercapaian sasaran ini adalah adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan bersumber Non APBD Kabupaten, yaitu dari APBD Provinsi, kebijakan CSR perusahaan, Gerakan Gotong Royong Masyarakat (Gentong Rembes), Program Bela Beli dan Desa Binaan. Berbagai program diarahkan pada data album kemiskinan.


48

Gambar 3.4 Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis) dan data kemiskinan 3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja Salah satu tantangan yang dihadapi bidang ketenagakerjaan dengan semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Untuk capaian sasaran dengan indikator Angka Pengangguran dari target 2015 sebesar 2,24%

terealisasi 3,72belum mencapai

target kinerja yang yang ditetapkan dengan capaian kinerja 33,93%. Capain kinerja sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya KeterserapanTenaga Kerja

Target Akhir RPJMD (2016)

Capaia n s/d 2014 terhad ap 2016

9 1,93

10 7,25

Capaian 2015 No

1 1.

Sasaran

Indikator Kinerja Satuan

2 3 Meningkatnya Angka keterserapan Pengangguran** Tenaga Kerja

Capaian 2014

4 Persen

5 2,88

Target Realisasi

6 2,24

%

7 8 3,72 33,93

Sumber Data : angka sangat sementara BPS Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 2,94% atau mengalami kenaikan sebesar 0,84%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2016 sebesar 1,93% baru tercapai 7,25%.


49

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja program utama sebagai berikut: 1) Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja Indikator program peningkatan kesempatan kerja adalah penyerapan dan penempatan tenaga kerja. Penyerapan dan penempatan tenaga kerja dimaksud

diarahkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

pencari kerja, yang dilakukan melalui pelayanan penempatan tenaga kerja lokal (AKL), pelayanan tenaga kerja antar daerah (AKAD) dan pelayanan tenaga kerja antar negara (AKAN), kegiatan padat karya insfrastruktur maupun pelayanan penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja khusus (BKK) di sekolah menengah. Untuk memberikan daya dukung program tersebut dilakukan melalui penguatan jejaring kerja ketenagakerjaan daerah serta peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang paling melaluiperluasan kesempatan kerja sistem padat karya yang mampu menyerap 1.054 tenaga kerja, kemudian melalui mekanisme penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN mencapai 2.019 orang, dan melaui bursa kerja khusus mencapai 2.000 orang, melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri sejumlah 312 orang. Total penempatan tenaga kerja Tahun 2014 adalah 5.385 orang. Capaian penyerapan tenaga kerja ini telah mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2014. Perhitungan Capain penyerapan dan penempatan tenaga kerja tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 3.14 Capaian Penyerapan dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2015

No.

Uraian

2014

Tahun 2015

Target 1 Jumlah penempatan tenaga kerja 7.107 5.500 2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar 7.000 7.000 Capaian indikator kinerjaprogram 101,53% 78,57% Sumber data : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2016


Realisasi 5.385 7.000 76,93%

50

2)

Capaian Peserta Pelatihan yang terserap di Dunia Kerja Program peningkatan produktifitas tenaga kerja dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan dan berbasis masyarakat. Pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan melalui UPTD Balai Latihan Kerja, sedangkan untuk pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pemberian sarana usaha. Indikator dari Program Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja adalah Capain peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja. Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dari target 82,03% telah tercapai 77,78%, dan capaian ini telah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 45,78%.Penghitungan capaian Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.15 Capaian Peserta Pelatihan yang Terserap di Dunia Kerja Tahun 2015 No.

Uraian

1.

2014

Tahun 2015 Target

Jumlah peserta pelatihan yang terserap 309 300 di dunia kerja tahun n-1 2. Jumlah peserta pelatihan tahun n-1 675 400 Capaian indikator kinerja program 45,78 75,00 Sumber data : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2016

Realisasi 315 384 82,03

Walaupun secara umum indikator kinerja program urusan Ketenagakerjaan telah sesuai target namun indikator kinerja daerah yaitu angka pengangguran belum sesuai target. Angka pengangguran di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 sebesar 3,72%

belum mencapai target RPJMD sebesar 2,24%. Angka

pengangguran ini apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 2,88%, maka mengalami sedikit peningkatan. Beberapa permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang dihadapi sebagai berikut: a. Rendahnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja khususnya yang menyangkut etos kerja.


51

b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai stándar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi. c. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan tenaga kerja. d. Terbatasnya fungsi pengawasan terhadap perusahaan, sehinggara ada beberapa perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen, serta belum optimalnya peran dan fungsi organisasi / lembaga ketenagakerjaan. Berbagai upaya terus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut sebagai berikut: a. Peningkatan

jejaring

kerjasama

dengan

berbagai

lembaga

penyalur

ketenagakerjaan guna meningkatkan aksesibilitas pencari kerja; b. Dilakukannya revitalisasi sarana dan prasarana pelatihan di BLK, sehingga mampu mengikuti trend pasar kerja modern saat ini; c. Optimalisasi pelayanan ketenagakerjaan melalui Bursa Layanan Kerja Online; d. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang dilakukan melalui program padat karya telah terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, selain itu juga melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor informal, terapan TTG serta pembentukan wirausaha baru; e. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan di seluruh perusahaan, sehingga tenaga kerja terlindungi dan memperoleh hak-haknya secara layak.


52

3.2.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan dan Nilai-Nilai Budaya Urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan di DIY sebagai daerah “Istimewa”. Peningkatan dan pengembangan Nilainilai budaya dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam budaya diukur dari keterlibatan masyarakat dalam dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan seni melalui kelembagaan/organisasi di masyarakat. Capaian sasaran dicapai dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada tahun 2015 dengan target 87,92 % dengan realisasi 81,65 % atau tercapai 92,87%. Tabel 3. 16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan DanNilai Pelestarian Nilai-nilai BudayaTahun 2014-2015

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2014

Target

Realisa si

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capai an s/d 2015 terha dap 2016 10

75,83

87,92

81,65

92,87

100

81,65

Capaian 2015

1.

Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Persen


Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2015 belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 81,65 % dari target 87,92% (capaian kinerja 92,87 %) Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5,83 % yaitu dari 75,83% tahun 2014naik menjadi 81,65 % tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD telah mencapai 81,65 % dari target akhir 100%. Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya diperoleh dengan menggunakan formula : (jumlah organisasi


53

budaya kategori maju/Jumlah organisasi budaya akhir tahun RPJMD)+(Jumlah desa budaya kategori maju/jumlah desa budaya)/2. Dengan elemen data : 1. Jumlah organisasi budaya kategori maju (memiliki perijinan lengkap dan kegiatannya rutin sejumlah 652; 2. Jumlah organisasi budaya akhir tahun RPJMD sejumlah 1.030; 3. Jumlah desa budaya kategori maju sejumlah 10; 4. Jumlah desa budaya sejumlah 10.

Permasalahan yang dihadapi adalah dari aspek pembinaan group kesenian, berdasarkan hasil pendataan terbaru, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 1030 group kesenian, yang terdiri dari group/kelompok kesenian baik tradisi maupun modern. Namun demikian, setelah dilakukan verifikasi lebih mendalam, dari jumlah group kesenian yang ada, masih banyak yang belum memiliki akte group kesenian maupun

mengadakan

kegiatan

secara

rutin.Berdasarkan

hasil

verivikasi,

group/kelompok kesenian yang sudah memiliki akte group kesenian baru sekitar 652 kelompok. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan kegiatan pembinaan bagi group-group kesenian di kabupaten Kulon Progo, dengan tujuan untuk mendorong agar group-group kesenian yang ada bisa lebih maju dan tertata baik dari sisi administrative maupun dalam kegiatan operasionalnya. Pengembangan Desa Budaya juga dilaksanakan secara rutin setiap tahun, sehingga sampai dengan 2015, dari seluruh Desa Budaya yang ada di kabupaten Kulon Progo sudah terfasilitasi dengan berbagai pembinaan baik secara teknis maupun operasional kegiatan terutama setelah disalurkannya Dana Keistimewaan tahun 2015.Jumlah organisasi budaya kategori maju tahun 2015 sebanyak 652 lembaga, dan jumlah desa budaya kategori maju sebanyak 10 desa budaya. Realisasi pelaksanaan sasaran dicapai dengan indikator kinerja program utama sebagai berikut : 1) Cakupan Pengembangan Nilai Budaya Cakupan Pengembangan Nilai Budaya mengalami capaian kinerja yang cukup tinggi, hal ini disebabkan pada tahun 2015 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang difasilitasi dengan Dana Keistimewaan ( Danais) Tahun 2015 yang


54

nilainya cukup besar sehingga capaian kinerjanya dari target 84,87 % terealiasi 216,20 %. 2) Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Cakupan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan masih banyak group-group kesenian yang belum memiliki kelengkapan administratif maupun melaksanakan kegiatan secara rutin. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2013, jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 1.030 group kesenian yang meliputi berbagai jenis kelompok kesenian baik kesenian tradisional maupun modern. Tabel 3.17 Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya No

Indikator Kinerja Program

Satuan

2014

2015 Target Realisasi

1

Jumlah warisan dan cagar budaya yang dipelihara Buah 203 204 2 Jumlah warisan dan cagar budaya akhir tahun RPJMD Buah 205 205 3 Jumlah organisasi budaya kategori maju (memiliki perijinan lengkap dan kegiatannya rutin) Buah 1.030 1.150 4 Jumlah organisasi budaya akhir tahun RPJM Buah 1.200 1.200 5 Jumlah desa budaya kategori maju Buah 10 10 6 Jumlah desa budaya Buah 14 10 Capaian indikator kinerja program % 81,44 91,78 Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2015

204 205

652 1.030 10 10 87,60

Adapun berbagai prestasi penyelenggaraan urusan Kebudayaan selama tahun 2014, baik di tingkat DIY maupun Nasional adalah sebagai berikut :

No 1.

Tabel 3.18 Prestasi Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2015 Nama Event Prestasi Keterangan Kontingen Jathilan Festival Reog dan Diselenggarakan Juara 1 Progresif Sanggar oleh Dinas Jathilan se- DIY Singlon Pariwisata DIY

Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2015


55

Beberapa permasalahan di bidang kebudayaan yang dihadapi sebagai berikut: a) Belum adanya tempat menyimpan benda cagar budaya bergerak yang relatif memadai (Museum) b) Belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas /aktifitas dan apresiasi seni dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya ) c) Perlunya pembinaan seni budaya unggulan Berbagai upaya terus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan tersebutsebagai berikut: a) Perlunya museum yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan tempat studi serta wisata sejarah yang representatif. b) Perlunya meningkatkan pembinaan dengan sasaran pelaku seni generasi muda melalui berbagai ajang festival seni budaya daerah maupun pengiriman kontingen atau duta seni budaya ke luar daerah untuk menambah wawasan dan kreatifitas serta promosi seni budaya

ke luar daerah serta perlunya

pembangunan Taman Budaya sebagai wahana meningkatkan apresisi seni budaya bagi masyarakat ( pada tahun 2014 pembangunan Taman Budaya sudah dimulai dengan menggunakan Dana Kesitimewaan Tahun 2014) dan dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2015. c) Reaktualisasi pembinaan ke arah seni budaya unggulan di tiap kecamatan sebagai berikut: No.

Kecamatan

Kesenian Khas

1

Wates

Jathilan Tradisional

2 3

Temon Panjatan

Incling Wayang Wong

4 5

Galur Lendah

Reog Wayang Hadrah/Shalawat

6 7

Sentolo Pengasih

Oglek Kethoprak

8 9

Nanggulan Girimulyo

Panjidur Wayang Topeng

10

Kokap

Krumpyung

11

Kalibawang

Jabur

12

Samigaluh

Lengger tapeng

Sumber data: Dinas Kebudparpora Kab. Kulon Progo, 2015


56

3.2.6

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

adalah dengan memperbaiki kinerja baik dari sisi kelembagaanmaupun aparaturnya.

Dengan

tuntutan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjaditantangan tersendiri bagi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah. Capaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Nilai Akuntabilitas Kinerja serta Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini BPK). Dari 3 indikator tersebut 2 indikator telah mencapai hasil sangat memuaskan, sementara satu indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja masih menggunakan data tahun 2014. Hal ini karena untuk LAKIP Tahun 2015 nilainya keluar tahun 2016. Tabel 3.19 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya KapasitasKelembagaan dan Aparatur Pemerintah Capaian 2015 No

Sasaran

1 2 1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Indikator Kinerja

Satuan

3 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pemerintah Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja


Capaian 2014 Target

Realis asi

%

4 -

5 3,204

6 3,275

7 8 3,165 96,64

-

B

CC

B** 133,33

Capai Target an s/d Akhir 2015 RPJMD terhad (2016) ap 2016 9 10 3,215 98,44

B

100

57

Capaian 2015 No

Sasaran

1

2

Indikator Kinerja

Capaian Satuan 2014 Target

3 4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Catatan : ** data sementara

5 WTP

6 WTP

Realis asi 7 WTP

%

8 100

Target Akhir RPJMD (2016) 9 WTP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tahun 2015 indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari target 3,275 terealisasi 3,165 (96,64%) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,04% yaitu capaian tahun 2014 sebesar 3,204 dan tahun 2014 sebesar 3,2. Capain indikator ini jka dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2016) sudah tercapai 97,39% dari target akhir RPJMD 3,215. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas penilaian. Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dari target yang telah ditetapkan di tahun 2015 dengan nilai “CC” sampai saat ini masih menggunakan data sementara tahun 2014 dengan predikat “B”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%. Sementara itu, indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah telah sesuai target yang ditetapkan yaitu “WTP”. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD telah sesuai target. Pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah dilaksanakan dengan berbagai program utama diantaranya program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan ketepatan laporan pemerintah daerah yang meliputi Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


58

Capai an s/d 2015 terhad ap 2016 10 100

Kinerja peningkatan akuntabilitastelah mencapai target yang ditetapkanmelalui berbagai upaya perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimulai dengan adanya Review terhadap dokumen RPJMD, Perumusan Indikator Kinerja baik ditingkat Pemda maupun SKPD serta pembangunan berbagai sistem informasi online mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang sudah terintegrasi databasenya dengane-Musrenbang, e-Planninge-Monev, dan e-SAKIP dengan gambar halaman muka tampilan websitedan alur kerja sebagai berikut:

Gambar 3.5 Halaman muka website Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja


59

ePlanning • • • •

eMonev

SIMDA

Keu

Renstra SKPD RKPD Renja SKPD PPAS

• •

• • •

APBD Realisasi Anggaran

•

•

ROFK Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Realisasi Kinerja Evaluasi RKPD

eMusrenbang • • • • •

RKPDesa RPTK Pokpik DPRD Ranc. Renja SKPD Ranc. RKPD

eSAKIP •

Capaian IKU Pemda, IKU SKPD (LAKIP)

Gambar 3.6 Alur Kerja Sistem Kinerja Daerah Terintegrasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah melalui Tim Nasional EPPD dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Daerah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

terhadap

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Realisasi Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2015 berdasarkan hasil evaluasi Tim Daerah DIY sebesar 3,165 termasuk dalam kategori sangat tinggi atau 96,64 % dari target RPJMD sebesar 3,215. Namun apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,004 %. Penurunan ini karena adanya beberapa perubahan kriteria data pendukung indikator kinerja kunci (IKK) dari tahun sebelumnya.


60

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 2015 Pemkab Kulon Progo berhasil mendapatkan prestasi Baik (B) dengan nilai 68,11. Hasil ini cukup membanggakan dan merupakan capaian tertinggi setelah selama ini hanya berhasil meraih nilai C. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerahdiukur melalui 2 (dua) indikator program yaitu Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset terealisasi 98,33% sedangkan capaian pengembangan kebijakan keuangan daerah terealisasi 100%. Jumlah dokumen keuangan daerah yang ditetapkan tepat waktu meliputi APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD. Tertib administrasi asset telah dilakukan oleh semua SKPD.

3.2.7 Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat

Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat suatu daerah diukur melalui indikator kinerja tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) serta rasio gini suatu daerah. Dalam IKU Bupati 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,19% dengan realisasi 4,94% (capaian 95,18%), Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas dasar harga konstan) ditargetkan Rp. 5.566.365.- terealisasi Rp. 5.523.025,-(capaian 99,22%), Rasio Gini ditargetkan 0,3350% terealisasi 0,4030% (capaian 79,70%).Capaian indikator kinerja Tahun 2014 serta target dan realisasi Tahun 2015 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.27.


61

Tabel 3.20 Rencana dan Realisasi Capaian sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat Capaian 2015

No

Sasaran

1 1.

2 Meningkatn ya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat

Indikator Kinerja

3 Pertumbuha n Ekonomi** Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas Dasar Harga Konstan)** Rasio Gini**

Satuan

4 %

Capaian 2014

Target

5

6 5,05

5,19

Realis asi

%

7 8 4,94 95,18

Target Akhir RPJMD (2016) 9 5,39


Rp (Juta) 5.348.049 5.566.365 5.523.025 99,22 5.820.000 94,90

Indeks

0,3699

0,3350

0,4030 79,70

0,3320

Sumber : angka sangat sementara BPS

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 yang diukur dengan pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami pertumbuhan sebesar 4,94%. Dalam hal ini indikator kinerja pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,19% (capaian 95,18%). Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,11%. Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2016) capainnya adalah sebesar 91,65%. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian prediksi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Indikator kinerja Pendapatan Perkapita Penduduk dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 sebesar Rp.5.523.025,-. Dalam hal ini indikator kinerja Pendapatan Perkapita Penduduk belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.5.566.365,- (capaian 92,22%). Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2014, Pendapatan Perkapita Penduduk juga


62

78,61

mengalami peningkatan sebesar 3,27%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2016) capaiannya adalah sebesar 94,90%. Indikator kinerja Rasio Gini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif. Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 sebesar 0,4030. Dalam hal ini indikator kinerja Rasio Gini belum dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,3350 (capaian 79,70%). Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2014, Indeks Rasio Gini mengalami peningkatan besaran yaitu 0,3699 pada Tahun 2014 menjadi 0,4030 pada Tahun 2015. Hal ini berarti ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan atau dengan kata lain terjadi penurunan pemerataan pendapatan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2016) yaitu sebesar 0,3320, capaian pada Tahun 2015 sudah melampaui target dengan capaian 78,61%. Dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 maka sasaran meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat relatif dapat dikatakan tercapai. Tercapaianya sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa Program utama diantaranya : 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pada Tahun 2015, Indikator Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan yaitu cakupan peningkatan produktivitas pertanian/ perkebunan tidak dapat mencapai target dengan capaian 95,24% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% (tingkat capaian 95,24% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2014, indikator Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan capaiannya tetap yaitu sebesar 95,24%. Indikator cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan diperhitungkan melalui peningkatan produktivitas 21 komoditas pertanian yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Cabe, Melon, Semangka, Bawang Merah, Durian, Rambutan, Mangga, Pisang, Manggis, Kakao, Kopi, Kelapa, Tebu, Cengkeh, Jahe dan Kunyit. Pada Tahun 2015 ditargetkan semua atau 21 (dua puluh satu) komoditas meningkat produktivitasnya. Realisasi pada tahun 2015 terdapat 20 (dua puluh) komoditas yang meningkat produktivitasnya sehingga indikator program tidak dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan (capaian 95,24%). 1 (satu) komoditas yang menurun produktivitasnya pada yaitu Kedelai. Penurunan produktivitas Kedelai


63

dibandingkan Tahun 2014 dikarenakan musim kemarau yang relatif panjang dan penggunaan sebagian benih yang kurang bagus. Tercapaianya target peningkatan produktivitas untuk 20 (dua puluh) komoditas disebabkan oleh adanya peningkatan penerapan teknologi sesuai rekomendasi teknis secara intensif, terkendalinya serangan OPT serta penanganan dampak perubahaniklim dan bencana alam serta adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana produksi . Di samping itu peningkatan ketersediaan infrastruktur pertanian/perkebunan relatif memberikan kontribusi terhadap pencapaian target tahun 2015 dan peningkatan capaian dari tahun 2014.

2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan Indikator Program Penyediaan Sarana/ Prasarana Pertanian/Perkebunan yaitu Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dapat mencapai target dengan capaian 105,86% dari target yang ditetapkan sebesar 93,15% (tingkat capaian 113,64% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014, indikator program ini mengalami peningkatan sebesar 11,84%. Indikator Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian diperhitungkan melalui perhitungan jumlah alat dan mesin pertanian budidaya, panjang jalan pertanian dan panjang jaringan irigasi tertier Alat dan mesin pertanian budidaya dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 9.729 unit pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sebesar 8.443 unit (capaian 115,23%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan alsin budidaya sejumlah 571 unit pada tahun 2015. Jenis alat mesin pertanian untuk budidaya antara lain traktor roda-2, traktor roda-4, alsin budidaya krisan, pompa air, handsprayer, transplanter, hand drill, gunting pangkas, angkong, cangkul, sabit dan pisau okulasi. Panjang jalan pertanian dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 106.167,40 meter pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sepanjang 105.753,68 meter (capaian 100,39%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan jalan pertanian sepanjang 9.387,15meter. Panjang jaringan irigasi tertier dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 113.626,01 meter pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sepanjang 91.092,55 meter (capaian 124,74%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini


64

terjadi penambahan jaringan irigasi tertier sepanjang 18.904 meter. Pembangunan jaringan irigasi tertier sebagian besar bersumber dana dari APBN yaitu Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian. Tercapainya target dan terjadinya peningkatan capaian untuk 3(tiga) komponen tersebut berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja program tahun 2015 dan peningkatan capaian kinerja program dibanding tahun 2014.

3. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Indikator

Program

Pertanian/Perkebunan

Peningkatan

Mutu

dan

Pemasaran

Hasil

Produksi

yaitu Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian dapat

mencapai target dengan capaian 113,08% dari target yang ditetapkan sebesar 85,02% (tingkat capaian 133,00% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2014, indikator program ini mengalami peningkatan sebesar 41,54%. Indikator Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian diperhitungkan melalui perhitungan jumlah alat dan mesin pengolahan, jumlah kemitraan dan jumlah SOP/GAP Alat dan mesin pengolahan dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 10.574 unit pada Tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sebesar 10.029 unit (capaian 105,43%). Dibandingkan kondisi tahun 2015, dalam hal ini terjadi penambahan alsin pengolahan sejumlah 263 unit pada tahun 2014. Jenis alat mesin pertanian pengolahan antara lain : Combine harvester, tresher bermotor, power tresher multiguna, corn seller, RMU, alat ubinan, kendaraan roda-3, timbangan, seller, alsin pengolahan minyak kelapa, alsin pengolahan teh, alsin pasca panen dan pengolahan biofarmaka (jahe, kencur), alsin pasca panen krisan. Realisasi alat dan mesin pengolahan sebagian besar bersumber dana APBN baik untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Jumlah kemitraan dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 7 paket pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sebesar 5 paket (capaian 140,00%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan jumlah kemitraan sejumlah 2 paket pada tahun 2015. Kemitraan tersebut adalah kemitraan antara PT Sang Hyang Sri (SHS) dengan Kelompok Penangkar benih padi di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo dan dengan Kelompok Penangkar benih padi di Desa Kedundang Kecamatan Temon.


65

Jumlah SOP/GAP dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 13 buah pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sebanyak 8 buah (capaian 162,5%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan SOP/GAP sebanyak 7 buah yaitu SOP Tomat, SOP Terong, SOP Cabe rawit lahan sawah, SOP Cabe rawit lahan pantai, SOP Caisin lahan pantai, SOP Caisin dataran rendah dan SOP Caisin dataran tinggi. Tercapainya target dan terjadinya peningkatan capaian untuk 3 (tiga) komponen tersebut berkontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja program Tahun 2015 dan peningkatan capaian kinerja program dibanding Tahun 2014.

4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program

Peningkatan

Produksi

Hasil

Peternakan

bertujuan

untuk

meningkatkankemampuan teknis dan manajemen kelompok/ peternak, sehingga berdampak positif terhadap upaya peningkatan produksi,

populasi ternak, serta

meningkatkan akurasi data statistik daerah. Indikator kinerja program yaitu capaian produksi peternakan yang meliupti produksi daging, telur dan susu. Pada tahun 2015, Indikator Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yaitu capaian produksi peternakan Tahun 2015 ( 100,55%) atau tercapai 107,20% terhadap target Tahun 2015 (93,80%). Produksi daging Tahun 2015 (11.730.140 kg) meningkat 16,48% dari Tahun 2014 (10.070.267 kg) dan tercapai sebesar 111,62% dibandingkan dengan target Tahun 2015 (10.509.173 kg). Produksi telur Tahun 2015 (9.111.954 kg) meningkat 4,30% dari Tahun 2014 (8.736.456 kg) dan tercapai sebesar 110,95% bila dibandingkan dengan target Tahun 2015 (8.213.033 kg). Produksi susu Tahun 2015 (57.841 kg) menurun 41,19% dari Tahun 2014 (98.354 kg) dan tercapai sebesar 24,45% bila dibandingkan dengan target Tahun 2015 (236.571 kg). Peningkatan produksi peternakan sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi ternak dan pemotongan ternak. Dari sisi populasi ternak, kondisi populasi ternak Tahun 2015 secara umum semua meningkat baik untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas. Populasi ternak besar mencapai 49.866 ekor, naik 0,69% dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak 49.522 ekor. Populasi ternak kecil mencapai 134.411 ekor, naik 1,03 % bila dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak 133.047 ekor.Populasi ternak unggas mencapai 4.253.792 ekor, naik 3,08% bila dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak


66

4.126.843 ekor. Penurunan terjadi pada komoditas ternak sapi perah sebesar 25,49% (turun dari 51 ekor di Tahun 2014 menjadi 38 ekor di tahun 2015). Sapi perah bukan merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kulon Progo sehingga populasinya hanya sedikit sekali. Komoditas ternak menurun sebsar 23,44% (turun dari 1.203 ekor di Tahun 2014 menjadi 921 ekor di Tahun 2015). Penurunan ini terjadi kaitannya dengan unsure religious masyarakat yang dominan memeluk agama Islam. Komoditas lain yang menurun yaitu burung puyuh dengan persentase penurunan sebesar 8,50% (turun dari 611.676 ekor di Tahun 2014 menjadi 559.701 ekor di Tahun 2015). Penurunan populasi burung puyuh dikarenakan kenaikan harga pakan. Dari sisi pemotongan ternak, jumlah pemotongan ternak ruminansia (sapi, kambing, domba) sebanyak 20.757 ekor, menurun 26,63% bila dibanding Tahun 2014 sebanyak 28.290 ekor, sedang untuk pemotongan unggas sebanyak 11.788.947 ekor, meningkat 18,92% dibanding Tahun 2014 sebanyak 9.913.448 ekor. Sedangkan dari sisi Inseminasi Buatan, jumlah akseptor inseminasi buatan (IB) pada sapi potong 15.443 ekor, turun 13,64% dibanding akseptor Tahun 2014 (17.882 ekor), bunting 15.443 ekor, turun 13,64% dibanding Tahun 2014 (17.882 ekor) dengan jumlah kelahiran pedhet 13.887 ekor, turun 8,36% dibanding Tahun 2014 (15.154 ekor). Penurunan produksi susu disebabkan peternak mengurangi jumlah ternaknya karena keuntungan yang diperoleh kecil. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual susu dan tingginya biaya operasional terutama pakan (konsentrat).

5. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan bertujuan untuk memfasilitasi penambahan/ memperbaiki sarana prasarana usaha peternakan dikawasan usaha peternakan. Sasaran yang ingin dicapai berupa ketersediaan sarana prasarana dan permodalan usaha peternakan. Fasilitasi sarana prasarana yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas/ kuantitas sarana kesehatan hewan (puskeswan), jalan produksi, dan permodalan. Indikator kinerja program yaitu capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan yang meliputi jumlah poskeswan, panjang jalan usaha peternakan dan jumlah permodalan usaha peternakan. Pada Tahun 2015, Indikator Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan yaitu capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan, mencapai 85,81%


67

atau tercapai 92,04% dari target sebesar 93,23%, sedang bila dibanding dengan capaian Tahun 2014 menurun 1,20%. Indikator capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha diiperhitungkan dari sarana peternakan, panjang jalan peternakan dan jumlah permodalan. Pada Tahun 2015, jumlah poskeswan mengalami kenaikan sebesar 10%, menjadi 11 unit dari 10 unit dari Tahun 2014 dan tercapai 91,67% terhadap target Tahun 2015 (12 unit). Panjang jalan peternakan mengalami kenaikan 44,91% dari Tahun 2014, semula 6.184 meter2 menjadi 8.962 meter2 dan angka tersebut tercapai 124,63% terhadap target Tahun 2015 yaitu 7.173 meter2. Jumlah permodalan usaha peternakan menurun 45,79% bila dibandingkan dengan Tahun 2014, dari Rp.11.723.000.000,- menjadi Rp. 6.355.000,-. Sedangkan bila dibandingkan terhadap target Tahun 2015, tercapai sebesar 66,20% dari angka target Rp. 9.600.000.000,-. Penurunan realisasi permodalan usaha peternakan disebabkan oleh enggannya peternak untuk mengambil kredit usaha peternakan (khususnya sapi potong). Keengganan tersebut dipicu oleh rendahnya keuntungan yang diperoleh.Selama ini usaha peternakan masih kebanyakan masih merupakan usaha sampingan.

6. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan bertujuan melindungi konsumen dari peredaran produk pangan asal hewan (PAH) yang tidak layak konsumsi sertak memfasilitasi kelompok/ peternak dalam meningkatkan usahanya. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan peredaran produk peternakan (daging, telur, susu) dan pengembangan kerjasama usaha peternakan (temu usaha) dan promosi hasil produk peternakan unggulan daerah. Diharapkan dengan program/kegiatan ini permasalahan yang berkaitan dengan aspek mutu dan pemasaran produk dan aspek teknis lainnya dapat diminimalisir. Indikator kinerja program yaitu capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan yang meliputi jumlah produk pangan asal hewan berkualitas baik dan jumlah kemitraan usaha peternakan. Pada tahun 2015, Indikator Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan yaitu capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakanTahun 2015 (95,54%) atau tercapai 101,33% dari target Tahun 2015 (94,28%), sedang bila dibanding dengan capaian Tahun 2014 (86,88%) meningkat


68

9,97%.Jumlah produk pangan asal hewan berkualitas baik Tahun 2015 (77,01%) meningkat sebesar 9,92% dari Tahun 2014 (70,06%) sedangkan bila dibandingkan dengan target Tahun 2015 (69%) tercapai 111,61%. Jumlah kemitraan usaha peternakan Tahun 2015 (507 kali) meningkat sebesar 5,85% dari Tahun 2014 (479 kali) dan tercapai 86,96% terhadap target Tahun 2015 (583 kali) Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan diperhitungkan melalui produk pangan asal hewan berkualitas baik dan jumlah kemitraan Untuk menjamin kualitas peredaran produk peternakan/ pangan asal hewan (produk primer dan olahan) dilakukan pengawasan mulai dari produsen (proses produksi), distribusi dan pemasaran.

7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatn produksi dan produktifitas perikanan budidaya, baik produksi benih, ikan konsumsi maupun ikan hias. Indikator Program Pengembangan Budidaya Perikanan yaitu capaian produksi ikan budidaya. Capaian produksi ikan budidaya Tahun 2015 (98,55%) atau tercapai 100,52% terhadap target Tahun 2015 (98,04%), sedangkan bila dibandingkan dengan capaian produksi Tahun 2014 (98,45%) meningkat sebesar 0,11%. Penghitungan capaian produksi ikan budidaya yaitu

dengan membagi jumlah

produksi ikan budidaya terhadap jumlah target produksi ikan budidaya akhir RPJM. Peningkatan produksi ikan terbesar dibanding dengan produksi ikan Tahun 2014 terjadi pada produksi ikan dari tambak yang meningkat sebesar 72,50 %, sedang untuk produksi ikan dari kolam menurun sebesar 8,33% sedangkan karamba/KJA pada Tahun 2015 ini tidak berproduksi dikarenakan musim kemarau panjang. Usaha budidaya ikan tambak masih menarik minat warga di pantai selatan karena keuntungannya lebih signifikan dibandingkan dengan budidaya ikan di kolam meskipun usaha budidaya tambak ini masih merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara bijaksana kedepannya karena tidak mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan dan tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kulon Progo. Namun,


69

usaha budidaya tambak ini produktifitasnya sudah mulai menurun dikarenakan sudah mulai muncul penyakit yang menyerang udang. Produksi ikan konsumsi terbesar jenis dari ikan lele (64,87%), kemudian berturutturut dari udang vaname (18%), gurami (12,84%), nila (3,91%)%, bawal tawar (0,20%), ikan mas 0,08%, tawes 0,05%, ikan lainnya 0,04%, ikan patin 0,02%. Untuk komoditas ikan bandeng di Tahun 2015 tidak ada produksi. Hal ini menunjukan bahwa komoditas lele masih merupakan primadona dalam usaha perikanan budidaya di kolam. Pembudidayaan lele yang lebih tahan terhadap penyakit dan kebutuhan akan airnya yang sedikit cocok untuk kondisi Kulon Progo. Budidaya ikan lele ini dominan dilakukan dalam kolam-kolam terpal. Kendala yang dihadapi dalam usaha budidaya lele yang merupakan masalah selama bertahun-tahun yaitu mahalnya pakan ikan. Beberapa usaha seperti pelatihan yang bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dilakukan dalam rangka mengembangkan pakan ikan mandiri agar biaya operasional bisa berkurang. Dari sisi jumlah pelaku usaha perikanan budidaya/ rumah tangga perikanan (RTP) perikanan budidaya kolam terjadi penurunan jumlah RTP sebesar 1,71% (10.006 RTP), bila dibanding dengan jumlah RTP Tahun 2014 (10.180 RTP). Sedangkan untuk RTP budidaya tambak naik sebesar 18,87% dari Tahun 2014 (265 menjadi 315) dan RTP budidaya ikan hias juga meningkat yaitu sebesar 22,73% dari Tahun 2014 (22 menjadi 27). Jumlah kolam menurun1,42% (23.702 unit) dibanding Tahun 2014 (24.004 unit). Penurunan terjadi di budidaya kolam yang menurun sebesar 2,64%. Sedangkan jumlah kolam di tambak sebesar meningkat sebesar 58,55% dan kolam di budidaya ikan hias meningkat 2,14%. Luas kolam budidaya meningkat 32,26% (177,94 Ha) dibanding Tahun 2014 (134,54 Ha). Peningkatan ini terjadi pada luas budidaya tambak yang meningkat 59,43% (75,67 Ha menjadi 120,64 Ha) sedangkan luas kolam budidaya di kolam menurun sebesar 2,79% dari Tahun 2014 (dari 56 Ha menjadi 54,52Ha). Produksi benih ikan untuk mendukung usaha budidaya pembesaran sebanyak 78.364.753 ekor, menurun 9,89% bila dibanding dengan produksi Tahun 2014 (86.969.074 ekor). Dari total produksi benih 86.969.074 ekor tersebut 99,49%


70

dihasilkan oleh Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan 0,51 % dihasilkan oleh UPTD Perbenihan Ikan. Intensifikasi usaha perikanan budidaya juga sangat dipengaruhi oleh beberapa kegiatan dalam program tersebut yang didalamnya terdapat pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), pelatihan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta pemantauan penyakit ikan dan kesehatan lingkungan. Pelatihan-pelatihann dan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha budidaya perikanan maupun perbenihan perikanan sehingga tingkat keberhasilan usahanya meningkat.

8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Tujuan Program Pengembangan Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen kelompok/ nelayan dalam mengelola usaha penangkapan ikan. Diharapkan melalui program/ kegiatan ini dapat meningkatkan produksi/ produktifitas perikanan tangkap, baik perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum (PU). Hasil dari program/kegiatan ini berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nelayan dalam mengelola kapal 30 dan 40 GT, penambahan sarana prasarana kelautan dan perikanan, serta pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan 4 TPI. Indikator Program Pengembangan Perikanan Tangkap yaitu capaian produksi ikan tangkap Tahun 2015 (70.40%) atau tercapai 73.10% terhadap target Tahun 2015 (96,31%), sedang bila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap Tahun 2014 (70,20%) meningkat sebesar 0,28%. Penghitungan capaian produksi ikan tangkap yaitu produksi ikan tangkap

dengan membagi jumlah

terhadap jumlah target produksi ikan tangkap akhir

RPJM.Produksi ikan tangkap ini meliputi produksi ikan tangkap laut dan produksi ikan tangkap perairan umum (PU). Produksi ikan tangkap laut sebesar 35,94% (534 Ton) dari keseluruhan produksi tangkap ikan di Kabupaten Kulon Progo 1.487 Ton, sedangkan produksi ikan tangkap perairan umum (PU) sebesar 64,06% atau sebanyak 952 Ton. Produksi perikanan tangkap dari tangkap laut Tahun 2015 (534 Ton) menurun 1,56% dari tahun 2014 (543 Ton) sedangkan dari tangkap perairan umum (PU) Tahun 2015 (952 Ton) atau meningkat 1,35% dari produksi Tahun 2014 (940 Ton). Rendahnya atau


71

menurunnya capaian produksi perikanan tangkap laut ini dikarenakan produksi perikanan tangkap dengan menggunkan perahu motor tempel (PMT) sangat tergantung oleh cuaca seperti angin, gelombang, posisi bulan, dan pasang surut. Selain itu, terjadinya kemarau panjang menyebabkan suplai nutrient dari sungan ke laut menurun sehingga kandungan nutrisi air laut di jalur 1 minimal yang menjadikan kelimpahan fitoplankton menurun. Menurunnya kelimpahan fitoplankton di jalur 1 tersebut menyebabkan tidak datangnya ikan-ikan untuk mencari makan di jalur 1 dan ikan-ikan tersebut berada di jalur 2 dan 3, sedangkan PMT tidak menjangkau di perairan jalur 2 dan 3. Beberapa langkah yang ditempuh dalam upaya meningkatkan produksi ikan dari sektor perikanan tangkap antara lain dengan melaksanakan pelatihan dan magang bagi nelayan, fokus pembangunan diarahkan pada upaya menyelesaikan pembangunan fisik pelabuhan Tanjung Adikarta, memfasilitasi permodalan bagi nelayan dengan pemanfaatan kredit program serta mengembangkan kemampuan “KSU Swamitra Mina” sebagai lembaga keuangan mikro yang khusus menyediakan dana medukung pengembangan usaha perikanan tangkap. Jumlah tenaga kerja/ nelayan sebanyak 548 orang menurun 2,14% dibanding Tahun 2014 sebanyak 560 orang. Penurunan jumlah nelayan terjadi karena banyak nelayan yang beralih di usaha budidaya tambak yang jauh lebih menguntungkan dan lebih rendah resikonya. Pendapatan buruh nelayan sebesar Rp. 1.442.632,-, naik 7,36% dibanding Tahun 2014 (Rp.1.343.750,-), sedang pendapatan

pemilik kapal/perahu sebesar Rp.

2.885.265,-, naik 9,60% dibanding Tahun 2014 (Rp. 1918.750,-).

9. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (pembudidaya ikan, dan pengolah) dalam menangani pasca panen (pengolahan) dan pemasaran ikan, serta meningkatkan konsumsi makan ikan. Keluaran dari program ini berupa meningkatnya kemampuan pengolah dan pemasar ikan dalam menjalankan usahanya serta meningkatnya konsumsi makan ikan. Indikator capaian produk pangan olahan perikanan dan ketersediaan ikan konsumsi dihitung dengan menjumlahkan persentase produk pangan


72

olahan (jumlah produk pangan olahan dibagi dengan jumlah rencana produk pangan olahan akhir RPJMD) dengan persentase ketersediaan ikan konsumsi (ketersediaan ikan konsumsi dibagi dengan target ketersediaan angka konsumsi akhir RPJM) kemudian dibagi 2 (dua). Capaian produk pangan olahan perikanan dan ketersediaan konumsi ikansebesar 97,75% atau tercapai 103,12% dari target 94,79%, sedang bila dibandingkan dengan capaian produksi Tahun 2014 meningkat sebesar 9,16%. Angka ketersediaan ikan juga meningkat sebesar 7,29% dari Tahun 2014 dari 23,88 kg/kap/th menjadi 23,98 kg/kap/th. Selain dari produksi ikan dalam daerah Kulon Progo sendiri, ketersediaan ikan konsumsi tergantung dari banyaknya ikan yang masuk dan keluar wilayah Kulon Progo. Ikan yang masuk dan keluar baik berupa ikan segar maupun ikan olahan seperti ikan asin, pindang, dan lain-lain. Dalam rangka pengembangan usaha perikanan maka dilaksanakan kegiatan berupa fasilitasi terjalinnya kerjasama usaha perikanan menghasilkan 3 jalinan usaha antara lain: 1.

Kerja sama antara Asosiasi Poklah Mina Binangun dengan pengusaha di Batam dan Singapura. Jalinan usaha berupa pemasaran produk-produk olahan hasil perikanan.

2.

Kerja sama antara pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Kulon Progo dengan Asosiasi Poklahsar Projomino Bantul. Jalinan usaha berupa penyediaan bahan baku olahan ikan dari hasil Kapal Inkamina yang mendarat di PPI Sadeng, Gunungkidul.

3.

Kerja sama antara pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Kulon Progo dengan Alfamart area Jawa Tengah dan DIY.

Selain itu dinas juga melakukan kegiatan pengawasan peredaraan dan perdagangan produk perikanan yang dilakukan pada 54 pedagang sebanyak 229 terdapat vahwa 58 sampel positif mengandung formalin (25,38%) dan sebanyak 171 sampel (74,62%) negative atau tidak mengandung formalin. Untuk meningkatkan konsumsi makan ikan maka dilakukan lomba masak ikan tingka kabupaten dan Gemarikan yang melibatkan 60 siswa Sekolah Dasar. Selain itu, bantuan alat pengolahann dan sarana pemasaran serta pelatihan pengolahan dilakukan untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Kulon Progo.


73

10. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Indikator program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yaitu Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Hutan dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 96,74% (100,88% dari target).

Pada Tahun 2015 , indikator Cakupan

peningkatan produksi hasil hutan mengalami peningkatan sebesar 3,29%

apabila

dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2014. Indikator cakupan peningkatan produksi hasil hutan diperhitungkan melalui produksi kayu bulat dan produksi kayu olahan primer. Tercapainya target produksi kayu bulat pada Tahun 2015 dan peningkatan capaian dibanding Tahun 2014 disebabkan oleh keberhasilan penanaman tanaman kehutanan. Target produksi kayu bulat yang merupakan tujuan ekonomis dapat tercapai tanpa mengesampingkan tujuan konservasi. Dalam hal ini pengendalian penebangan tanaman kehutanan dilaksanakan melalui pendekatan perhitungan etat tebang. Etat tebang diartikan sebagai volume penebangan kayu yang masih diperkenankan untuk pengelolaan hutan secara lestari di Kabupaten Kulon Progo. Perhitungan etat tebang Tahun 2015 adalah 57.703,55 m3. Dengan produksi kayu bulat sebesar 45.305,00 m3 (di bawah etat tebang), dapat dikatakan bahwa pengelolaan hutan di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah kelestarian

11. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Implementasi dari penyelenggaraan program Peningkatan Kualitas Kelembagaan adalah tercapainya target indikator capaian jumlah Koperasi aktif dari target 92,56% terealisasi sebesar 93,15% yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Formula penghitungan yang dipergunakan adalah ((Jumlah koperasi aktif tahun ke n/jumlah seluruh koperasix100 %) dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa jumlah Koperasi aktif melampaui target dari 336 unit terealisasi 340 unit atau 101,19% sedangkan untuk jumlah Koperasi juga mencapai target dari 363 unit menjadi 365 unit atau 100,55%.Hal ini dapat tercapai karena ada beberapa inovasi dalam menghadapi dinamika kondisi Koperasi antara lain dengan pembuatan Surat Petugas Kecamatan bagi seluruh Pegawai, Kerjasama dengan beberapa pihak seperti dengan PT Sumber


74

Alfaria Tbk dalam rangka Take Over Alfamart oleh Koperasi disamping itu juga adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 3 orang yang dibiayai dari anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI. Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan Selain itu juga dapat diketahui jumlah Koperasi aktif/pasif pada tahun 2014 dengan beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti sudah melaksanakan RAT 2 kali berturut-turut, masih ada kegiatan usaha dan administrasi yang dilaksanakan

serta Pengurus dan anggota masih memenuhi

kewajibannya sesuai AD/ART. Berikut data Koperasi aktif/pasif berdasarkan kecamatan:

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan revitalisasi pendataan KUMKM, sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Koperasi, Pelayanan Perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran Koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP dan Diklat organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan Koperasi. Melalui program ini diharapkan dapat

menumbuhkan

semangat

bagi

masyarakat

untuk

meningkatkan

dan

mengembangkan Koperasi secara modern serta kuat secara kelembagaan. Selain itu dengan program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap Koperasi secara utuh sehingga dapat membuka wacana yang positif terhadap Koperasi khususnya bagi generasi muda. Revitalisasi/pendataan dilaksanakan dengan sasaran 75 Koperasi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang up to date sehingga dapat memberikan informasi yang akurat bagi pengambil keputusan, masyarakat luas atau pihak yang berkepentingan terhadap data koperasi di kabupaten Kulon Progo. Selain itu dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan masyarakat terhadap koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo sehingga Koperasi dapat berkembang dengan lebih maju dan berkualitas. Sosialisasi prinsip-prinsip Perkoperasian dimulai dengan kegiatan-kegiatan menyambut Hari Koperasi ke 67 tahun 2014. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu Tangkas Terampil Perkoperasian, diikuti oleh siswa dari 27 SMP dan 15 SMA/SMK se-Kulon Progo dengan hasil kejuaraan sebagai berikut : Untuk Tingkat SMP dengan hasil sebagai berikut : Juara 1 SMP N 2 Sentolo, Juara 2 SMP N 1 Nanggulan, Juara 3 SMP N 1 Panjatan. Untuk Tingkat SMA/SMK dengan hasil sebagai berikut : peringkat pertama SMK Maarif I Temon, peringkat kedua SMA N I Lendah dan peringkat ketiga


75

SMK N I Girimulyo. Dari hasil kejuaraan tingkat Kabupaten ini para juara 1 akan diajukan ke tingkat DIY. Kemudian dilaksanakan kegiatan Sarasehan dalam rangka memperingati hari Koperasi tingkat kabupaten Kulon Progo yang terpusat di KPRI Pepadang Kalibawang dengan peserta kurang lebih 110 orang pengurus Koperasi di wilayah Kulon Progo. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama kemitraan antara Gerakan Koperasi dengan PT Sumber Alfaria Tbk. dan kemitraan KUMKM dengan PT SGM Yogyakarta serta penyampaian bantuan pisang Cavendish bagi 4 kelompok UMKM di Girimulyo . Selain Rangkaian kegiatan ini, bertepatan dengan Hari Koperasi setiap Tahun disampaikan penghargaan tingkat Nasional kepada Koperasi dan Tokoh Koperasi yang berprestasi oleh Presiden RI dan Menteri Koperasi dan UKM RI. Untuk tahun 2014 Bapak Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) dan Ketua Puskopsyah Kabupaten Kulon Progo Bapak Haniffudin masing-masing mendapatkan Penghargaan Satya Lancana Pembangunan bidang Koperasi dari Presiden RI dan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI sebagai wujud kepeduliannya terhadap pemberdayan dan pembinaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.Koperasi Primkop Kartika B.09 Pengasih juga mendapatkan penghargaan Koperasi Berprestasi tingkat nasional untuk kategori Koperasi konsumen. Semua Penghargaan ini diserahkan pada Puncak acara Hari Koperasi tingkat Nasional pada di Medan Sumatra Utara. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pelayanan perizinan Akta Pendirian, Perubahan AD dan pembubaran Koperasi. Dengan dilaksanakannya Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi maka akan terwujud kepastian hukum bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Dalam memperoleh Badan Hukum ada beberapa proses yang harus dilalui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu : sebelum mendirikan koperasi, didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian kemudian dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan Koperasi yang membahas mengenai AD/ART Koperasi, setelah itu dilakukan pembuatan dan penyusunan akta pendirian Koperasioleh

Notaris

pembuatAkta

pendiri

Koperasi.

Selanjutnya

Notaris

atau

kuasa

mengajukanpermohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yangberwenang


76

yang akan ditindak lanjuti dengan penelitian dan pengecekan terhadap keberadaan Koperasi, dan terakhir apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap, jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : Pertama, dilaksanakan penyuluhan Perkoperasian kepada 26 Kelompok Pra koperasi yang mengajukan permohonan penyuluhan Pendirian Koperasi, Kedua, Pelayanan perizinan akta pendirian Koperasi dilaksanakan kepada 13 Koperasi yang mengajukan pelayanan badan hukum. Sesuai dengan pakta integritas pelayanan prima proses pelayanan badan hukum dapat selesai selama 3 minggu setelah semua persyaratan lengkap. Ketiga, Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi mengacu Peraturan Menteri Nomor : 01/Per/M.KUMKM/I/2006. Perubahan anggaran dasar diperlukan sesuai dengan perkembangan Koperasi, ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar antara lain memuat alasan diadakan perubahan anggaran dasar dan kuorum sahnya rapat anggota serta kuorum sahnya keputusan rapat anggota rapat perubahan anggaran dasar. Sedangkan pembubaran Koperasi dilaksanakan kepada 1 (satu) Koperasi. Pembubaran Koperasi dilaksanakan berdasarkan usulan Koperasi dengan beberapa sebab yaitu koperasi bersangkutan tidak dapat memenuhi kebutuhan ketentuan undang-undang koperasi dan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri, kegiatan koperasi bersangkutan dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum. Berikut data Koperasi dalam proses pembubaran; Untuk menilai kinerja Koperasi khususnya KSP/USP maka dilaksanakan penilaian Kesehatan Koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menekan jumlah koperasi tidak sehat yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Program ini diselenggarakan dengan beberapa kegiatan antara lain : Pelaksanaan penilaian kesehatan didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang menyertainya. Penilaian ini bertujuan untuk memacu dan memicu pengelolaan koperasi simpan pinjam baik yang berpola konvensional maupun syariah agar dapat dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kewajaran aspek permodalan,


77

kualitas

aktiva

produktif,

manajemen, efisiensi,

likuiditas,

kemandirian

dan

pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan organisasi Koperasi maka dilaksanakan kegiatan Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha dan keuangan Koperasi. Terselenggaranya Diklat sebanyak 2 kali meliputi Diklat Akuntansi Simpan Pinjam untuk Bendahara/Juru Buku/Pengelola Koperasi sebanyak 2 angkatan dengan peserta 30 orang dan Diklat audit bagi Pengawas Koperasi sebanyak 1 angkatan dengan peserta 30 orang Pengawas. Diharapkan dengan pelaksanaan diklat ini dapat mengatasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi Koperasi yaitu terkait administrasi keuangan / pembukuan yang kurang baik dan pengawasan yang kurang akuntabel. Dampak dari keikutsertaan dalam diklat ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga bagi pengawas sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi melalui langkah-langkah pemeriksaan yang meliputi: analisis, pengecekan, komparasi, konfirmasi, footing, inspeksi, verifikasi, rekonsiliasi, testing, penelusuran dan vouching (memeriksa dokumen dasar). Inovasi yang dilakukandalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi dan

UMKM

khususnya

menghadapi

dinamika

perekonomian

global

serta

mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan Take Over Toko Modern Alfamart oleh 3 Koperasi yaitu Koppaneka Wates, Koperasi Bima Wates dan KSU BMT Giri Makmur Girimulyo.

12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Implementasi penyelenggaraan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah adalah tercapainya target indikator kinerja capaian peningkatan kualitas UMKM dari target 93,82 % terealisasi sebesar 110,67 % yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Formulapenghitungan indikator capaian peningkatan kualitas UMKM adalah sebagai berikut: ((jumlah UMKM/jumlah target UMKM pada akhir RPJMD x 100%)+


78

( Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitasi/Jumlah target UMKM yang di fasilitasi Akhir RPJMD x 100%)/2)). Dari formula penghitungan dapat dilihat bahwa jumlah UMKM dari target sebesar 33.491 unit terealisasi sebesar 33.743 unit atau 100,60 % sedangkan untuk jumlah UMKM yang difasilitasi dari target 375 unit terealisasi sebesar 515 unit atau 137,33%, target ini terealisasi karena pembinaan pengembangan UMKM selain dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten juga dilaksanakan secara sinergis bersama pihak lain dalam bentuk kerjasama seperti dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bank Mandiri dan ASEI, Yayasan Damandiri, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., PT SGM Yogyakarta, Universitas Janabadra dan Universitas Atmajaya. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dilaksanakan dalam rangka untuk menumbuhkan kualitas UMKM agar lebih berdaya saing yang dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan yaitu peningkatan kerjasama di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Pengembangan Usaha KUMKM, Pemantauan pengelolaan Penggunaan

Dana Pemerintah bagi KUMKM, Peningkatan dan

Pengembangan jaringan Kerjasama usaha bagi KUMKM dan Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau. Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah terlaksana dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu pertama, Sosialisasi HKI diikuti 25 peserta, dilaksanakan untuk memberikan wawasan, pengetahuan tentang pentingnya HKI dan tata cara pengajuan HKI. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan atas hasil kreasi intelektual (kekayaan intelektual) yang telah diwujudkan secara nyata. Hak hukum ini menimbulkan hak monopoli berupa; hak untuk menggunakan sendiri, hak untuk memberikan izin dan mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, dan hak untuk melarang orang lain menggunakan hak tersebut. Hak kekayaan intelektual sendiri sebagai hak hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni; hak cipta (copyrights) dan hak milik perindustrian (industrial property rights). Khusus untuk hak milik perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis.


79

Beberapa regulasi yang mengatur HKI untuk bidang bisnis dan industri, yaitu: kekayaan intelektual berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan diberikan hak hukum berupa hak cipta (UU No. 19 Tahun 2002); untuk kekayaan intelektual berupa temuan di bidang teknologi baik berupa produk atau proses atau pengembangan atau penyempurnaan produk atau proses diberikan hak hukum berupa paten (UU No. 14 Tahun 2001); untuk logo/simbol dagang sebagai kekayaan intelektual diberikan hak hukum berupa merek (UU No. 15 Tahun 2001); untuk kekayaan intelektual berupa kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi dua dimensi atau tiga dimensi yang mempunyai nilai estetika diberikan hak hukum berupa desain industri (UU No. 31 Tahun 2000), sedangkan kekayaan intelektual berupa informasi bisnis/teknologi yang mempunyai nilai ekonomi diberikan hak hukum berupa rahasia dagang (UU No. 30 Tahun 2000). Kedua Pelayanan pendaftaran HKI, dilaksanakan kepada 6 UMKM yang memiliki produk-produk unggulan yaitu : Dengan terealisasinya kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian HKI ini memiliki manfaat bagi penguatan UKM yaitu: Pertama, mendorong UKM menghasilkan produk dan proses yang sifatnya kreatif dan inovatif; Kedua, untuk meningkatkan income generate UKM dalam melakukan kegiatan usahanya; Ketiga, untuk keberlanjutan UKM sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Sedangkan Pengembangan Usaha KUMKM dilaksanakan dengan kegiatan magang perajin tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sebanyak 10 orang di kabupaten Jepara dan pemberian bantuan peralatan produksi ATBM untuk Koperasi Tenun Mumbul Kalibawang sebanyak 1 unit. Setelah mendapatkan pelatihan magang diharapkan dalam pengembangan motif tenun kabupaten Kulon Progo semakin baik dan variatif serta dapat menciptakan motif tenun khas Kulon Progo. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UKM dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi perkembangan dana pemerintah pada 50 KUMKM. Kegiatan ini dilaksanakan dengan monitoring dana perkuatan modal dari berbagai sumber baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, BUMN maupun lembaga yang lain. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari dana pemerintah yang telah dilaksanakan dan juga sebagai


80

upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan akuntabilitas dana pemerintah. Pemantuan pengelolaan dana juga untuk memberikan jaminan terlaksananya kegiatan yang menggunakan dana pemerintah sesuai rencana dengan melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan, mencatat kemajuan-kemajuan sesuai dengan rencana serta mengetahui kekuatan-kekuatan dan masalah yang timbul, sehingga keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang menggunakan dana pemerintah ini dapat terlihat dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan kegiatan Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi KUMKM berhasil memperoleh penerimaan bunga penguatan modal/PAD sebesar Rp.195.200.000,- dari target sebesar Rp. 195.275.000,-atau 100,03 %. Selain kegiatan pemantauan pengelolaan dana Pemerintah juga dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha bagi KUMKM yang dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu : pertama Sosialisasi kemitraan Bank Mandiri Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang permodalan yang dapat diakses melalui Bank Mandiri khususnya PKBL,

kedua

Konsultasi Bisnis Usaha KUMKM oleh PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan usaha UMKM baik dari sisi struktural, pemasaran, produksi maupun akses permodalan, ketiga Sosialisasi kemitraan BUMD dengan implementasi penyaluran dana LPDB melalui PD Bank Pasar untuk 30 Koperasi dan 100 UMKM. Sedangkan dalam rangka optimalisasi usaha UMKM di wilayah penghasil tembakau maka dilaksanakan kegiatan Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dengan implementasi kegiatan Bimbingan Teknis pengembangan bisnis bagi 50 UMKM di wilayah industri penghasil tembakau dan pemberian peralatan sarana dan prasarana produksi serta pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Berikut tabel penerima bantuan sarana prasarana bagi UMKM. Pada tahun 2014 telah berhasil diperoleh bantuan perkuatan permodalan, bantuan sarana prasana dan peralatan, untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan UMKM sebesar total Rp. 11.986.000.000,- di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR). Potensi perkembangan Koperasi dan UMKM sangat baik apabila dilihat dari realisasi


81

perkuatan permodalan yang diperoleh, sedangkan pemetaan (mapping) persebaran dana dan sarana yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Capaian peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2014 sebesar 84,98% dari target sebesar 97,91%, Capaian Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 dengan realisasi 84,98% dari target 97,91% lebih rendah dibanding tahun 2013 sebesar 96,47. capaian kinerja peningkatan ketahanan pangan dijelaskan sebagai berikut: 1) Ketersediaan Energi Perkapita Berdasarkan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2014, ketersediaan energi/kapita/hariadalah 3.215 kkal/kapita/hari terdiri dari pangan nabati 2.900 kkal/kapita/hari dan pangan hewani 315 kkal/kapita/hari. Secara rinci ketersediaan energy dari beberapa jenis pangan, yaitu: padi-padian 1.300,16 kkal/hari, makanan berpati 253,64 kkal/hari, gula 260,29 kkal/hari, buah/biji berminyak 166,10 kkal/hari, buah-buahan 402,83 kkal/hari, sayur-sayuran 159,43 kkal/hari, daging 112,16 kkal/hari, telur 178,72 kkal/hari, susu 2,14 kkal/hari, ikan 20.99 kkal/hari, minyak 357,08 kkal/hari, lemak 1,31 kkal/hari. Capaian ketersediaan energi tahun 2014 sebesar 3.215kkal/kapita/hr relatif aman dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 3.110 kkal/kapita/hari. Angka ketersediaan energi tersebut masih di atas angka minimal ketersediaan energi 2.200 kkal/kapita/hari sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan energi di kabupaten Kulon Progo relatif aman dan kecukupan.Capaian SPMketersediaan energi tahun 2014 sebesar 3.215 kkal/kapita/hari sebesar 98,92% dari target yang ditetapkan sebesar 3.250kkal/kapita/hari. 2) Ketersediaan Protein per Kapita Ketersediaan protein pada tahun 2014 sebesar 85,38 gr/kapita/hari terdiri dari beberapa jenis pangan yaitu padi-padian 32,27 gr/hari, makanan berpati 1,31 gr/hari, gula 0,03 gr/hari, buah/biji berminyak 11,23 gr/hari, buah-buahan 4,52


82

gr/hari, sayur-sayuran 10,30 gr/hari, daging 7,83 gr/hari, telur 13,96gr/hari, susu 0,11gr/hari, ikan 3,68 gr/hari, minyak 0,04 gr/hari dan lemak 0,00 gr/hari, dengan total protein 85,38 gr/hari. Capaian ketersediaan protein tahun 201 sebesar 85,38 gr/kapita/hari relatif aman diatas angka batas minimal ketersediaan protein 56 gr/kapita/hari. 3) Penguatan Cadangan Pangan Penguatan Cadangan Pangan terdiri dari Penguatan Cadangan Pemerintah dan Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 baru sebesar 4,5 ton dari cadangan pangan yang diharuskan 100 ton setiap kabupaten atau 4,5%. Cadangan pangan pemerintah tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 45 ton baru mencapai 10%. = Jumlah cadangan pangan Kab (4,5 ton)x 100 %

= 4,5%

100 ton Sedangkan cadangan pangan masyarakat tahun 2014 mencapai 1.068 ton atau 100,75 % dari target 1.060 ton. Cadangan pangan masyarakat tersebut berada di kelompok-kelompok tani maupun gapoktan termasuk di dalamnya cadangan pangan hibah bagi kelompok tani maupun gapoktan. 4) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Perhitungan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan tahun 2014 sebesar 91,45 % lebih tinggi dari target sebesar 90 %, dan perhitungan tersebut hasilnya juga lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 91,17 artinya bahwa ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan cukup baik dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. 5) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan sebesar 98,55 % lebih tinggi dari target sebesar 90% artinya kondisi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Kulon Progo relative aman dan tidak terjadi gejolak.


83

6) Pola Pangan Harapan Dari hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 mencapai 93,8 dengan konsumsi energi sebesar 1.882 kkal/kapita/hr atau 103,07 % dari target sebesar 91. Perhitungan PPH juga meningkat dari tahun 2013 sebesar 91 dengan konsumsi energi sebesar 1.834 kkal/kapita/hr. Capaian konsumsi pangan di Kulonprogo cukup baik mencapai 1.882 kkal/kapita/hari dari ketentuan konsumsi pangan sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, dimana capaian konsumsi pangan diatas 1.800 kkal/kapita/hari termasuk kategori baik. Sedangkan konsumsi protein mencapai 56,8 gram/kapita/hari juga sudah memenuhi ketentuan angka minimal 52 gram/kapita/hari. untuk kelompok pangan hewani, buah/biji berminyak dan sayur & buah telah memenuhi skor pola pangan harapan, sedangkan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak & lemak dan gula masih sedikit di bawah angka skor pola pangan harapan.Namun demikian secara umum konsumsi pangan di Kabupaten Kulonprogo cukup baik mendekati Angka Kecukupan Energy 2.000 kkal/kapita/hari. 7) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 95,83% telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2014 sebesar 80%. 8) Penanganan Daerah Rawan Pangan Pada tahun 2011 masih terdapat 36 desa rawan pangan, tahun 2012 menurun menjadi 34 desa rawan pangan, tahun 2013 menjadi 27 desa rawan pangan dan tahun 2014 berkurang lagi menjadi 12 desa rawan pangan. a) Indikator Ketersediaan Pangan Pada awalnya penyebab utama terjadinya desa rawan pangan adalah faktor ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, tetapi dengan adanya berbagai kegiatan di bidang ketahanan pangan faktor-faktor penyebab kerawanan

pangan

tinggal

faktor

ketersediaan

pangan

dan

akses

pangan/kemiskinan, sedangkan factor pemanfaatan pangan/gizi tidak lagi


84

menjadi faktor penyebab kerawanan pangan. Sedangkan di Kecamatan Wates (Desa Giripeni, Bendungan dan Wates) penyebab adanya desa rawan pangan adalah karena ketersediaan pangan, dimana kebutuhan konsumsi pangan (karbohidrat) lebih tinggi dibandingkan dengan yang dihasilkan di daerah tersebut, sementara pasokan dari daerah lain tidak diperhitungkan meskipun sesungguhnya pangan di Kecamatan Wates tersedia dan cukup. Sedangkan penyebab kerawanan pangan di wilayah-wilayah perbukitan seperti Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh terutama disebabkan masalah ketersediaan pangan yang selama ini diperhitungkan adalah padi, ketela pohon, ubi jalar dan jagung saja, sedangkan produksi umbi-umbian belum dimasukkan dalam perhitungan SKPG. Padahal umbi-umbian seperti tales, bontik, gadung, uwi, mbili, dan umbi-umbian lainnya banyak diproduksi / dibudidadayakan oleh masyarakat di perbukitan menorah dan bahkan menjadi menu penunjang kebutuhan karbohidrat. Berdasarkan analisis SKPG di Kabupaten Kulon Progo adanya 12 Desa Rawan Pangan terdapat 7 desa mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang rendah, 4 desa mempunyai tingkat kemiskinan tinggi dan 1 desa mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. Sedangkan dari faktor prevelensi gizi semua desa dalam kondisi aman. b) Indikator Kesehatan N Gizi Kurang < - 2 SD

= 2.403

N Balita yang dikumpulkan PSG

= 22.023

=

2.403 x 100%

= 10,91%

22.023 Dari perhitungan pelayanan penanganan kerawanan pangan indikator kesehatan sebesar 10,91%. Angka tersebut dikategorikan aman karena standar rawan pangan dari sektor kesehatan jika prosentase KEP (Kekurangan Energi Protein) kurang dari 15%. c) Sosial Ekonomi Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga ke dalam status kemiskinan


85

Pada akhir tahun 2013 di Kabupaten Kulonprogo masih terdapat 24.019 KK miskin atau 18,68%. Angka kemiskinan tersebut di bawah 20% sehingga cukup signifikan pada pengurangan Desa Rawan dari 27 Desa Pangan pada tahun 2013 menjadi 12 desa Rawan Pangan pada tahun 2014.

14. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional Indikator capaian program kedua yaitu capaian peningkatan kualitas pasar tradisional. Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah pedagang pasar tradisional yang berijin, jumlah pedagang pasar tradisional, jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, dan jumlah pasar tradisional. Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional di tahun 2014 tercapai 43,57% atau 119,53% dari target sebesar 36,45%. Hal ini disebabkan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kesadaran pedagang pasar tradisional untuk mengurus perijinan kios, los, maupun bango sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. n Progo, 2014 Jumlah pedagang tradisional yang mengurus perijinan kios, los, dan bango tercapai 4.270 pedagang. Jumlah ini meningkat sebanyak 369 pedagang, atau meningkat 9,46% dari tahun sebelumnya yang tercapai 3.901 pedagang pasar tradisional berijin. Selain jumlah pedagang pasar tradisional yang berijin, capaian peningkatan kualitas pasar tradisional dipengaruhi pula oleh jumlah pedagang pasar tradisional, jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, dan jumlah pasar tradisional. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar dengan telah melakukan pembangunan Pasar Percontohan Sentolo tahap III, serta rehabilitasi Pasar Jombokan dan Pasar Bangeran memberikan hasil yang memuaskan dengan bertambahnya jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, yaitu dari target sejumlah 8 pasar menjadi 10 pasar. Kondisi pasar dengan sarana prasarana baik mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan


86

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar tradisional dengan sarana prasarana baik harus memiliki 11 kriteria, meliputi: 1) Bangunan kios dan los sudah permanen dan baik; 2) terdapat tempat parkir; 3) terdapat tempat bongkar muat barang; 4) terdapat tempat mandi, cuci, kakus dalam kondisi baik; 5) terdapat pembuangan tempat sementara; 6) terdapat tempat peribadatan (mushola); 7) terdapat alat informasi dan komunikasi; 8) terdapat kantor koordinator pasar; 9) terdapat jalan dalam pasar; 10) terdapat drainase; dan 11) terdapat penerangan. Jumlah pedagang di pasar tradisional menurun sejumlah 679 pedagang karena perubahan status aset Pasar Sentolo, yaitu dari aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menjadi aset Desa Sentolo. Namun demikian terdapat pula pertambahan jumlah pedagang dari Pasar Percontohan Sentolo sejumlah 139 pedagang. Sampai akhir tahun 2014 jumlah pedagang di pasar tradisional sejumlah 7.689 pedagang.

15. Program Pengembangan Usaha Perdagangan Capaian pengembangan usaha perdagangan di tahun 2014 tercapai 97,26% atau 112,63% dari target sebesar 86,35%. Hal ini disebabkan faktor jumlah usaha perdagangan berijin yang meningkat tajam akibat keberhasilan pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pelayanan “jemput bola” kepengurusan SIUP bagi para pedagang di pasar tradisional. Jumlah usaha perdagangan berijin meningkat dari 3.017 usaha menjadi 3.438 atau meningkat sejumlah 421 usaha perdagangan. Jumlah tersebut terdiri dari 367 usaha kecil, 43 usaha menengah, dan 11 usaha besar. Capaian pengembangan usaha perdagangan yang melebihi target juga disebabkan faktor meningkatnya jumlah ekspor komoditas unggulan ke beberapa


87

negara di dunia. Membaiknya perekonomian dunia membuat permintaan buyers ikut meningkat. Berkembangnya industri kreatif di Kulon Progo juga turut mendorong bertambahnya jumlah pelaku usaha yang berani mengekspor produk unggulannya. Pada tabel 33.3 di atas nilai ekspor meningkat sebesar 3.120.378,95 US $ atau meningkat sebesar 26,09% dari tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat tiga tambahan komoditas ekspor, yaitu kerajinan dekorasi rumah, traktor tangan dan stagen, sehingga jumlah komoditas bertambah dari 7 komoditas menjadi 10 komoditas.

16. Program Pengembangan Industri Capaian pertumbuhan industri di tahun 2014 tercapai 105,07% atau 105,86% dari target sebesar 99,5%. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah industri, yaitu dari 19.933 unit di tahun 2013 menjadi 20.105 unit, atau meningkat 172 unit. Selain itu nilai usaha pada tahun 2014 juga melebihi target, yaitu Rp. 500.952.670.000,00 dari target Rp. 444.552.000,00.Selain itu nilai usaha pada tahun 2014 juga melebihi target, yaitu Rp. 500.952.670.000,00 dari target Rp. 444.552.000.000,00. Salah satu faktor yang menyebabkan naiknya angka nilai usaha adalah terjadinya kenaikan BBM yang berpengaruh juga terhadap nilai jual produk, disamping itu juga disebabkan adanya penambahan usaha baru. Peningkatan kedua faktor tersebut tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam membina, dan memfasilitasi para pelaku usaha industri agar dapat mengembangkan usahanya. Salah satu wujud nyata usaha pemerintah yaitu melalui penyaluran bantuan peralatan produksi dari tahun ke tahun yang jumlahnya terus meningkat. Dari realisasi kegiatan industri juga dapat diketahui perkembangan potensi industri kecil di Kabupaten Kulon Progo, Terjadinya penurunan jumlah sentra industri dari 70 sentra menjadi 61 sentra disebabkan ada sejumlah sentra yang sudah tidak memenuhi persyaratan sentra, dimana jumlah kelompok IKM dalam sentra tersebut kurang dari 5 kelompok. Yang dimaksud dengan sentra industri adalah pengelompokan usaha sejenis di dalam suatu wilayah, dimana wilayah kerja sentra minimal radius 5 km dengan jumlah pengelompokan sekurang-kurangnya 5 kelompok pengrajin dengan jumlah tenaga kerja


88

sekurang-kurangnya 50 orang, atau sekurang-kurangnya terdapat 10 kelompok dengan jumlah tenaga kerja sekurang-kurangnya 30 orang. Sentra yang tidak memenuhi persyaratan sebagai sentra yaitu, minyak kelapa Kranggan, minyak kelapa Tanjungharjo, jamu Hargorejo, tempe Salamrejo, tempe Depok, tempe benguk Bumirejo, tahu Tawangsari, tahu Brosot, dan sabut kelapa Brosot. Namun demikian terdapat penambahan unit usaha dari 19.933 unit menjadi 20.105 unit dikarenakan munculnya beberapa unit usaha sejumlah 172 unit. Industri suatu daerah, baik industri rumah tangga, kecil maupun menengah memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kontribusinya sangat besar bukan hanya dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada tetapi juga penyerapan sumber daya manusianya. Dalam rangka mengoptimalkan potensi industri yang ada, maka dilakukan Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi yang selanjutnya direalisasikan ke dalam beberapa kegiatan berikut ini: 1)

Pengembangan kapasitas pranata, pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, standarisasi kualitas produk. Misalnya olahan semen dan pasir agar mempunyai standar kualitas produk, maka perlu dilakukan uji mutu produk. Implementasi dari kegiatan ini adalah pembinaan IKM dan penyaluran bantuan peralatan kepada 7 kelompok IKM meliputi IKM olahan kayu yaitu: 1) Kumpak di Triharjo, Wates; IKM sandang: 2) KUB Busana Mandiri di RT. 20/ RW. 14 Siwalan, Sentolo; IKM olahan semen dan pasir: 3) Makaryo di Dusun V Bojong, Panjatan, 4) Mutiara di Dusun V Krembangan, Panjatan, 5) Madjoe di Dukuh Gerbosari Samigaluh, 6) Selo Makmur di Selo Timur, Hargorejo, Kokap, dan 7) Djitoe di Tanjunggunung, Tanjungharjo, Nanggulan.

2)

Kegiatan pengembangan sistem inovasi tekologi industri di lingkungan industri hasil tembakau dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan penerapan sistem inovasi teknologi industri. Implementasi dari kegiatan ini yaitu dengan pembinaan inovasi teknologi bagi 30 orang anggota kelompok IKM, dan penyaluran bantuan peralatan produksi kepada 5 IKM olahan herbal biofarmaka yaitu: 1) kelompok Karya Maju di Dusun Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh, 2) Kelompok Kerjo Sembodo di Dusun Plono Timur, Pagerharjo, Samigaluh, 3) Poktan Tentrem di Dusun Kemiriombo, Gerbosari, Samigaluh, 4) Poktan Tunas Muda di Dusun Manggis, Gerbosari, Samigaluh, dan 5) Poktan Rukun di Desa Trayu Ngargosari, Samigaluh. | LKjIP Kabupaten Kulon Progo 89

3)

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi industri ditujukan kepada 4 kelompok IKM olahan semen dan pasir. Telah diselenggarakan pelatihan pengolahan semen dan pasir bagi 20 pengrajin. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga menyalurkan bantuan peralatan produksi kepada 1) IKM Sumber Rejeki di Dusun Temben, Ngentakrejo, Lendah, 2) IKM Dhisil Terampil di Dusun Dhisil, Salamrejo, Sentolo, 3) IKM Ngudi Makmur di Dusun Giyoso, Salamrejo, Sentolo, dan 4) IKM Usaha Jaya di Dusun Kalisoko,Tuksono Sentolo.

4)

Penguatan

Kemampuan

Industri

Berbasis

Teknologidilaksanakan

dengan

menyalurkan bantuan peralatan produksi kepada 11 kelompok IKM dengan rincan: 1 kelompok genteng dan bata, 1 kelompok pande besi, 1 kelompok olahan pangan, 3 kelompok olahan semen dan pasir, 1 kelompok olahan kayu, 1 kelompok jahit, 2 kelompok olahan ikan, dan 1 kelompok batik. Kegiatan ini bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas dan volume produksi dengan penggunaan teknologi yang lebih modern sehingga proses produksi lebih efektif dan efisien. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah telah diimplementasikan melalui beberapa kegiatan berikut: 1.

Pembinaan mutu dan design produk industri kecil, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah produk dan mampu bersaing secara signifikan dibanding produk daerah lain. Kegiatan ini berupa pembinaan kepada 32 pengrajin dan penyaluran bantuan peralatan kepada 29 kelompok IKM meliputi IKM kimia dan bahan bangunan sejumlah 4 kelompok, IKM kerajinan sejumlah 10 kelompok, IKM sandang dan kulit sejumlah 4 kelompok), IKM olahan pangan sejumlah 6 kelompok, dan IKM logam dan jasa sejumlah 5 kelompok. Selain itu melalui kerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Kulon Progo telah terselenggara 1 event pameran dan lomba desain busana batik khas Kulon Progo bertempat di Hotel Jambuluwuk Malioboro Boutique Hotel, Yogyakarta. Minat peserta lomba sangat besar terbukti dengan jumlah pendaftar yang melebihi target yaitu sebanyak 107 karya. Diharapkan dengan adanya pameran dan lomba seperti ini, produk asli Kulon Progo semakin dikenal dan diminati masyarakat luas.

2.

Kegiatan pengembangan usaha industri kecil diimplementasikan dengan penyaluran bantuan peralatan produksi bagi 14 kelompok IKM dengan rincian: kelompok IKM olahan kayu (1 kelompok), olahan pangan (4 kelompok),


90

perbengkelan (3 kelompok), sablon (1 kelompok), jahit (1 kelompok), olahan semen dan pasir (1 kelompok), batik (1 kelompok), dan bengkel las (2 kelompok). Diharapkan terdapat peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk sehingga dapat bersaing dengan produk lai yang sejenis. 3.

Pembinaan perijinan industri kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perajin IKM akan pentingnya perijinan industri terhadap legalitas usaha, perlindungan dan kepastian hukum.

Dari 60 peserta yang mengikuti

pembinaan telah menindaklanjuti dengan mengajukan Tanda Daftar Industri (TDI). 4.

Realisasi kegiatan Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Swasta dilaksanakan dengan melakukan sarasehan peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran dengan peserta sejumlah 30 orangterdiri dari pengrajin serat tumbuhan, pengrajin bata merah, pengrajin mebel kayu, pengrajin batik, dan pegrajin genteng. Selain itu dilaksanakan pula sosialisasi legalitas usaha industri kepada 30 orang pengrajin, pembinaan produk kerajinan kepada 30 orang pengrajin, dan pembinaan mutu dan desain produk (packaging dan pelatihan cindera mata) kepada 80 orang pengrajin. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan produk Kulon Progo dapat bersaing dengan produk lain serta terbuka akses pemasaran bagi pera pelaku usaha.

5.

Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan peta panduan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian melelui Kemenperin No: 102/M-IND/PER/10/2014. Impementasi kegiatan ini yaitu dengan mengadakan pelatihan kepada 15 orang anggota kelompok kelompok Nyawiji Mulyo, Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap. Turut pula disalurkan bantuan peralatan produksi agar kualitas maupun kapasitas produksi gula kristal meningkat.

Capaian dari pelaksanaan 16

Program pada Urusan Pertanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berkontribusi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan masyarakat.


91

3.2.8

Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah

Meningkatnya daya saing investasi daerah adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam IKU Bupati 2015, Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) ditargetkan sebesar Rp. 450.694 juta. Pada akhir tahun 2015 nilai realisasi investasi mencapai 1.040.440 juta, atau melampaui target sebesar Rp. 589.746 juta, atau capaian kinerjanya sebesar 230,85% dibandingkan target. Dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar Rp. 638.860 juta, maka pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan nilai investasi sebesar 64%. Selain itu, capaian ini telah menyumbang 210,41% dari target akhir tahun RPJMD sebesar 494.471 juta pada tahun 2016. Dengan kata lain target IKU Bupati dalam hal meningkatnya daya saing investasi daerah telah tercapai pada tahun keempat pemerintahan. Berikut tabel yang memuat realisasi capaian sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Tabel. 3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah Capaian 2015 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

1 2 3 4 1. Meningkatnya Nilai Realisasi Juta Daya Saing Investasi Investasi (PMA/PMDN) Daerah (jutaan) Sumber Data : BPMPT Kulon Progo

Capai an Target s/d Akhir Capaian 2015 Realisas 2014 RPJMD Target % terha i (2016) dap 2016 5 6 7 8 9 10 634.860 450.694 1.040.44 230,8 494,471 210,41 0 5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) tahun 2015 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target Rp. 450,694 juta terealisasi Rp. 1,040,440 juta (230,85%).Capaian tahun 2015jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014mengalami peningkatan Rp. 405,694 juta (163,885%). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2016, telah tercapai 210,41%.


92

Realisasi Nilai Investasi tersebut terdiri dari investasi PMA, PMDN, dan investasi berdasarkan perizinan daerah seperti pada tabel berikut ini : Tabel 3.22 Realisasi Nilai Investasi PMA, PMDN dan Perizinan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015 No 1

2

3

Perusahaan PMA a.

PT. Sung Chang Indonesia

b.

PT. JMI

c.

PT. Epotech Indonesia

PMDN

Realisasi 2013 227.761.150.000

2014 272.057.563.019

2015 633.253.727.771

20.919.400.000

20.919.400.000

20.919.400.000

193.145.750.000

236.240.774.269

597.436.939.021

14.897.388.750

14.897.388.750

135.376.815.049

347.905.214.411

407.187.002.069

13.696.000.000

a.

PT. Pagilaran

5.825.000.000

7.806.300.765

7.806.300.765

b.

PT. Kurnia Bumi Pertiwi

7.200.000.000

7.200.000.000

7.200.000.000

c.

PT. Aneka Sinendo

9.725.549.984

9.725.549.984

25.689.426.271

d.

CV. KHS

77.933.258.715

253.838.576.312

262.489.282.550

e.

PT. Lestari Pelita Graha

11.794.916.485

11.794.916.485

11.794.916.485

f.

PT. Putra Patria Adikarsa

15.398.089.865

15.398.089.865

15.398.089.865

g.

PT. OSCO

7.500.000.000

7.500.000.000

10.650.000.000

h.

PT. Pramana Putra Perkasa

4.520.000.000

4.520.000.000

i.

Naturindo Fresh

2.000.000.000

2.000.000.000

j.

PT. IGP International

5.000.000.000

5.000.000.000

k.

1.000.000.000

1.120.000.000

l.

PT. Jaya Makmur Prayoga Sentausa PT. Odixa Pharma Laboratories

1.621.781.000

13.000.000.000

m.

PT. Cakra Persada Adi Karya

1.000.000.000

1.000.000.000

n.

PT. Dian Niaga Yogyakarta

o.

PT. Energy Puritama

p. q.

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk CV. Property Plus Indonesia

r.

CV. Gunung Batu Hidup Abadi Investasi berdasarkan Perizinan Daerah Total Investasi

1.500.000.000

1.500.000.000

17.000.000.000

17.000.000.000

1.000.000.000

17.297.942.133 3.600.000.000 121.044.000

620.225.210.200

757.451.677.320

758.154.809.991

983.363.175.249

1.377.414.454.750

1.798.595.539.831

Sumber data : Badan PM dan PT Kabupaten Kulon Progo, 2016 Dilihat dari data nasional, realisasi penanaman modal nasional (PMA dan PMDN) pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp. 545,4 trilyun. Apabila dibandingkan dengan realisasi nilai investasi nasional tersebut, maka capaian nilai investasi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 adalah sebesar 0,19%. Terdapat kenaikan sebesar 0,04 % dari tahun 2014, dimana pada tahun tersebut persentase capaian nilai investasi Kabupaten


93

terhadap Nasional sebesar 0,15%. Secara rinci perbandingan nilai investasi Kabupaten Kulon Progo dan nilai investasi nasional dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Nilai Investasi Kabupaten dengan Realisasi Nilai Investasi Nasional Tahun 2014 - 2015 Nilai Investasi Nilai Investasi Nilai Investasi Kenaikan No Tingkat Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) Juta (Rp) 1 Nasional 398.600.000,00 463.100.000,00 545.400.000 82.300.000,00 2 Kabupaten Kulon 363.137,00 619.962,00 1.040.440 420.478,00 Progo Persentase capaian 0,09 0,15 0,19 0,51 Kabupaten terhadap Nasional Sumber: Press Realese Triwulan IV, BKPM (2015) dan BPMPT Kab. Kulon Progo Kenaikan capaian nilai investasi dari 2013 sampai dengan 2015 antara lain karena upaya pemerintah daerah, yaitu dengan: a) Melakukan sosialisasi dalam pembangunan wilayah lebih intensif, sehingga investasi mendapat dukungan masyarakat. b) Melakukan pembebasan tanah (land banking) oleh Pemerintah Daerah atau BUMD untuk kemudahan dan percepatan realisasi program strategis kabupaten. c) Melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas infratruktur dan penyediaan sarana prasarana sesuai peruntukan kawasan. d) Melaksanakan Perda Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan sebagai acuan yuridis-teknis pelaksanaan tugas e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi data potensi investasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis. Adapun program yang dilaksanakan selama tahun 2015 untuk mencapai sasaran daerah dalam hal Meningkatnya daya saing investasi daerah yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Melalui kedua program tersebut telah dilaksanakan pameranpameran investasi, workshop, forum kerjasama investasi, keikutsertaan dalam KP3MN, dan tersedianya sistem pengembangan dan pengolahan sistem informasi penanaman modal dan perizinan. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut nilai


94

investasi daerah semakin meningkat, sehingga tercipta daya saing daerah yang semakin menyejahterakan masyarakat. Sedangkan secara rinci keseluruhan nilai investasi kumulatif di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan sektor

dan sub sektor tahun 2015 adalah sebesar Rp.

9.189.281.535.404,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 834.062.129.641,00 dari tahun 2015. Realisasi nilai

investasi tersebut terdiri dari investasi PMA, PMDN,

perijinan daerah dan investasi publik. Adapun selengkapnya sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.24 Nilai Investasi per Sektor / Sub Sektor Tahun 2015 Sektor

Subsektor

Primer Tanaman Pangan & Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan Sekunder Industri Makanan Industri Tekstil Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki Industri Kayu Industri Kertas & Percetakan Industri Kimia & Farmasi Industri Mineral Nonlogam Industri Logam, Mesin & Elektronika Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam Industri Lainnya Tersier Listrik, Gas & Air Konstruksi

Realisasi Investasi Kumulatif Tahun 2014 (Rp) 3.617.212.674.601 908.852.861.713

454.133.673.192 86.929.821.200

Realisasi Investasi Kumulatif Tahun 2015 (Rp) 4.071.346.347.793 995.782.682.913

1.697.871.684.228 8.267.518.609 637.512.593.953 364.708.016.098 703.816.144.144 106.004.997.470 6.411.067.348

264.598.500 2.802.236.040 2.690.852.700 361.446.164.752 12.686.969.000 93.000.000 95.750.000

1.698.136.282.728 11.069.754.649 640.203.446.653 726.154.180.850 716.503.113.144 106.097.997.470 6.506.817.348

7.398.000.000

120.000.000

7.518.000.000

4.171.245.976 1.718.286.141

470.000.000 50.000.000

4.641.245.976 1.768.286.141

61.425.207.882

11.478.219.000

72.903.426.882

52.098.156.484

130.000.000

52.228.156.484

301.880.620.359

100.000.000

301.980.620.359

303.080.917

80.000.000

383.080.917

162.405.481.567 4.034.190.587.018 85.528.918.471

70.000.000 367.241.487.449 4.831.670.110

162.475.481.567 4.401.432.074.467 90.360.588.581

475.535.465.191

253.367.935.540

728.903.400.731


Tambahan Investasi Tahun 2015 (Rp)

95

Sektor

Subsektor

Realisasi Investasi Kumulatif Tahun 2014 (Rp) 1.413.521.412.318

Realisasi Investasi Kumulatif Tahun 2015 (Rp) 1.432.940.265.311

Tambahan Investasi Tahun 2015 (Rp)

Perdagangan dan 19.418.852.993 Reparasi Hotel & Restoran 134.490.832.699 2.235.000.000 Transportasi, 138.437.758.963 5.695.153.500 Gudang & Komunikasi Perumahan, 80.626.512.450 16.283.066.500 Kawasan Industri & Perkantoran Jasa lainnya 1.706.049.686.926 65.409.808.806 Jumlah Total Investasi 8.355.219.405.763 834.062.129.641 Sumber data : Badan PM dan PT Kabupaten Kulon Progo, 2014

136.725.832.699 144.132.912.463

96.909.578.950

1.771.459.495.732 9.189.281.535.404

Jumlah investor tahun 2015 yang berminat berinvestasi (investor tracking) di Kulonprogo tercatat sebanyak 30 perusahaan yang bergerak dalam 25 unit usaha.

3.2.9 Sasaran Strategis Meningkatnya Kunjungan Wisata Pengembangan kewisataan di Kulon Progo menjadi prioritas utama, bersama pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Dengan pengembangan kewisataan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kulon progo. Capaian IKU tahun 2015 menunjukkan bahwa persentase peningkatan kunjungan wisata sudah melampaui target yang ditentukan. Dari target 10,03 % yang direncanakan dapat terealisasi 24,92% dengan capaian kinerja 248,42 (sangat tinggi) Tabel. 3.25 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata

9

Capai an s/d 2014 terha dap 2016 10

10,11

246,52

Capaian 2015 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2014

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Meningkatnya Persentase Kunjungan Peningkatan Wisata Kunjungan Wisata.

persen

-0,454

10,03

24,92 248,42


Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo


96

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata tahun 2015melampaui target pertumbuhan yang ditetapkan yaitu 10,03%. Hal ini disebabkan jumlah kunjungan wisata ditarget 504.500 orang, terealisasi 518.598 orang ( 102,79 %). Capaian kinerja tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu dari -0,45 % ditahun 2014 menjadi 24,92 ditahun 2015. Apabila dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD tercapai 248,42% dari target 10,03 %. Terpenuhinya target capaian ini dipengaruhi oleh dua indikator, yaitu : 1. Capaian kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata beretribusi. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata beretribusi berhasil melampaui target jumlah kunjungan, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : a) Peningkatan kunjungan wisatawan ke obyek–obyek wisata pegunungan yang notabene merupakan obyek wisata pendukung di Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan

tersebut

bukan

tidak

mungkin

disebabkan

adanya

pembangunan fasilitas penunjang daya tarik wisata di obyek-obyek wisata di wilayah pegunungan seperti Goa Kiskendo dan Puncak Suroloyo.Saat ini pemerintah kabupaten lebih memfokuskan pengembangan kepariwisataan di kawasan utara yaitu melalui program Bedhah Menoreh. b) Wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung ke obyek-obyek wisata desa dan minat khusus. Adanya kecenderungan ini menyebabkan kunjungan wisatawan ke Kulon Progo menjadi semakin terdistribusi ke beberapa destinasi yang lebih luas. 2. Capaian kunjungan wisatawan ke desa wisata mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya media promosi melalui website maupun media sosial yang secara efektif telah dimanfaatkan oleh para pengelola desa wisata untuk menarik minat pengunjung. Disamping itu, wisata desa semakin menjadi pilihan bagi wisatawan, dikarenakan daya tarik alam yang masih relatif asri dan alamiah. Upaya yang bisa dilakukan untuk membangun kepariwisataan di Kabupaten Kulon progo adalah :


97

 Meningkatkan kualitas sarana dasar, perlunya pembangunan fasilitas rekreatif maupun fasilitas something to do di obyek wisata, selain juga fasilitas something to buy, dan kualitas something to see.  Promosi wisata terus ditingkatkan lewat berbagai media, event, dan kesempatan promosi.  Perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata untuk menangkap peluang usaha.  Pembangunan akses dan prasarana pendukung, terutama untuk daya tarik wisata baru khususnya obyek wisata alam baik berupa bendungan, air terjun, pemandangan alam dan lain-lain. Prasarana pendukung yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan akses jalan, yang dalam hal ini melibatkan instansi lain yang terkait. Dalam hal ini mulai tahun 2014 telah dicanangkan program Bedhah Menoreh, yaitu sebuah upaya terpadu lintas instansi dalam rangka mengembangkan kawasan di wilayah pegunungan Menoreh, termasuk pada sektor pariwisata. 1) Distribusi Kunjungan Wisatawan tahun 2015 adalah sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g)

Pantai Glagah Pantai Trisik Pantai Congot Waduk Sermo Goa Kiskendo Puncak Suroloyo Kolam RenangTanjungsari Jumlah

334.894 13.911 37.633 81.460 15.710 34.939 51 518.598

: : : : : : : :

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

2) Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pariwisata Tahun 2015 per obyek dan sarana wisata adalah sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Pantai Glagah Pantai Trisik Pantai Congot Waduk Sermo Goa Kiskendo Puncak Suroloyo Kolam Renang Tanjungsari Tambatan Perahu Wisata Sewa Sarana Prasarana Pariwisata Kios Jumlah


: : : : : : : : : : :

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.543.528.000 50.047.000 171.783.000 307.618.000 58.120.000 131.932.000 153.000 1.865.000 5.550.000 1.800.000 2.272.396.000

98

3) Mulai tahun 2010 Pemandian Clereng sudah dikelola oleh PDAM Kabupaten Kulon Progo, sehingga pendapatan retribusi dari obyek wisata meliputi 6 (enam) obyek wisata dan satu kolam renang serta retribusi dari penyewaan sarana prasarana pariwisata, yaitu : a)

Pantai Glagah

b)

Pantai Trisik

c)

Pantai Congot

d)

Waduk Sermo

e)

Goa Kiskendo

f)

Puncak Suroloyo

g)

Kolam Renang Tanjungsari Samigaluh

h)

Tambatan Perahu Wisata

i)

Sewa Sarana Prasarana Wisata

j)

Kios

4) Kegiatan Promosi Wisata yang dilaksanakan adalah ;  Penggandaan leaflet, booklet, sticker  Pembuatan Kalender of Event  Travel Dialog ke Jawa Tengah dan Jawa Barat  Fam Trip  Pameran wisata di Jakarta, Surabaya, dan Bandung dan Yogyakarta  Atraksi Wisata di obyek wisata

5) Desa Wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

Desa Wisata Sermo, Hargowilis Kokap Desa Wisata Banjaroyo, Kalibawang Desa Wisata Banjarasri. Kalibawang Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo Desa Wisata Glagah,Temon Desa Wisata Kalibiru,Kokap Desa Wisata Sidorejo,Lendah Desa Wisata Nglinggo,Samigaluh Desa Wisata Pendoworejo,Girimulyo Desa Wisata Purwoharjo, Samigaluh Desa Wisata Sendangsari,Pengasih Desa Wisata Trisik,Galur Desa Wisata Banguncipto,Sentolo


99

Adapun penghargaan pada urusan Pariwisata selama tahun 2015 adalah : No

Nama

Event

Prestasi

Keterangan

1. Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo

Lomba Video Profil Desa Wisata

Juara 1

Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY

2. Desa Wisata Glagah

Lomba Festival Kuliner Desa Wisata katagori Masakan Mi Lethek

Juara 1

Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY

Permasalahan dan Solusi Permasalahan : a. Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di obyek wisata yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata. b. Keterbatasan dalam penyusunan paket wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo karena belum begitu dikenal oleh pasar wisata nusantara maupun mancanegara. c. Peluang usaha pariwisata belum banyak ditangkap oleh pelaku usaha dan masyarakat. d. Masih belum optimalnya kinerja penarikan retribusi masuk obyek wisata. Solusi : a. Secara bertahap telah dilakukan upaya pembangunan sarana prasarana pariwisata baik dengan menggunakan anggaran APBD kabupaten maupun APBD DIY melalui forum trilateral desk, maupun melalui usulan –usulan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan. b. Promosi wisata terus ditingkatkan lewat berbagai media baik cetak maupun elektronik, pembuatan media promosi berupa leaflet, booklet, sticker, maupun melalui media sosial. Disamping itu juga melalui penyelenggaraan event –event yang bertujuan untuk meningkatkan promosi wisata misalnya melalui kegiatan travel dialog, fam trip, promosi wisata, penyelenggaraan lomba –lomba bernuansa pariwisata serta pembuatan kalender of event. c. Perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata untuk menangkap peluang usaha, melalui kegiatan pelatihan, studi banding dan pemberdayaan desa wisata.

d. Mengadakan pembinaan serta monitoring bagi petugas secara berkala.


100

3.2.10 Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah terdiri dari

satu

indikator

“Persentase Pelayanan

yaitu

Peningkatan Infrastruktur”

yang

ditargetkan dalam IKU 2015 telah menunjukkan hasil yang positif. Dari target 79,76% capaian tahun 2015terealisasi 81,93%dengan capaian 102,72%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014, mengalami penurunan sebesar 2,02% yaitu dari 83,94 tahun 2014 menjadi 81,93 tahun 2015. Capain ini juga menjadikan target capaian pada pada akhir tahun RPJMD terealisasi 99,57%. Tabel. 3.26 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah Capaian 2015 No

Sasaran

1 1.

2 Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah.

Indikator Kinerja

3 Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah.

Satuan

4 persen

Capaian 2014

5 83,95

Target Realisasi

6 79,76

7 81,93

%

8 102,72



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo Capaian kinerja indikator Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah diperoleh dengan menggunakan formul penghitungan : Persentase peningkatan aksesibilitas pelayanan infrastrukur daerah = (Jumlah panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4/ Jumlah panjang jalan seluruhnya (jalan negara, provinsi, kabupaten, desa) x 100%)+ Persentase jangkuan layanan irigasi


101

+ (jumlah rumah tangga terlayani air bersih/Jumlah rumah tangga x 100%) + (Jumlah rumah tangga berlistrik/Jumlah rumah tangga x100%)/4) dengan elemen data :

Elemen Data Jumlah panjang jalan penghubung antar wilayah dalam kondisi baik Jumlah panjang jalan (negara, provinsi, kabupaten, desa)

Satuan km

Target 1.010,03

Realisasi 1.613,11

km

1.451,69

2.176,89

Jumlah luas areal yang dilayani irigasi (panen padi 2 kali) Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi (seluruhnya)

ha

10.125

10.149,24

ha

10.585

10.966,24

Jumlah rumah tangga terlayani air bersih Jumlah rumah tangga menggunakan energi listrik Jumlah rumah tangga

RT RT

77.129 103.828

77.887 103.914

RT

117.661

112.874

Disamping elemen data tersebut, capaian kinerja indikator Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah juga didukung dengan beberapa program utama yang meliputi Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten pada Tahun 2015 untuk alokasi pembangunan jalan kabupaten pada tahun ini dianggarkan untuk membangun jalan kabupaten baru, peningkatan jalan serta pemeliharaan jalandan difokuskan pada kegiatanterlaksananya tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk ruas Dudukan-Ngentakrejo, Kemiri, Sogan, Karangwuni, Slanden-Sendangsono serta terlaksananya perencanaan peningkatan jalan Kabupaten tahun anggaran 2016, pembuatan DED (Detail Engineering Design) Bantar kulon Kaliagung. Program rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan upaya untuk mempertahankan pelayanan dan kinerja jalan dan jembatan Kabupaten, sehingga masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kemudahan mobilitas dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Pada sebelumnya (tahun 2014) telah dibuat DED (Detail Engineering Design)Flyover Ngelo di Desa Salamrejo, Sentolo. Pemeliharaan berkala jalan di 14 ruas jalan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan panjang total jalan sepanjang 12.850 meter, sedangkan untuk kegiatan peningkatan jalan kabupaten dilaksanakan untuk menangani Jalan Kabupaten dengan tingkat kerusakan > 23%. Sedangkan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan untuk Jalan Kabupaten dengan tingkat kerusakan < 11%.


102

Pada kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dilaksanakan untuk Jembatan dengan tingkat kerusakan < 11% sebanyak 20 unit jembatan. Peningkatan jalan dilaksanakan untuk menangani jalan dengan tingkat kerusakan lebih dari 23% sepanjang 33,8 kilometer dan tersebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan Pemeliharaan rutin dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi jalan yang baik/mantap atau dengan tingkat kerusakan sampai dengan 11% selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini. Target capaian yang ada di RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 Jalan dan jembatan kondisi baik yang harus dicapai adalah 85%. Untuk kegiatan pembangunan jembatan kabupaten dibangun sebanyak 4 unit yaitu Jembatan Dlinseng, Jembatan Sambiroto, Jembatan Ngelo, Jembatan Kalikatul. Sedangkan pada kegiatan Rehabilitasi jembatan kabupaten ada 4 unit jembatan kabupaten yang diperbaiki yaitu Jembatan Sentul, Jembatan Pereng, Jembatan Ngipik 1 & 2, Jembatan Besilen. Untuk Pemeliharaan Jembatan Kabupaten diperbaiki dengan kerusakan < 11 % sebanyak 20 unit jembatan. Adanya beberapa program/kegiatan penanganan jalan, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dalam rangka untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi jalan menjadi baik. Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2015 belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 85%, hal ini disebabkan adanya Peraturan Bupati nomor 331/A/2015 tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 tentang SK Status Ruas Jalan Kabupatendimana ada beberapa ruas jalan kabupaten yang dalam kondisi baik di kategorikan/dimasukkan sebagai jalan desa. Perubahan status beberapa ruas jalan kabupaten menjadi jalan desa disebabkan karena adanya ruas jalan kabupaten yang tidak memenuhi ketentuan sebagai jalan kabupaten. Angka penurunan ruas jalan kabupaten tersebut sangat signfikan mempengaruhi capaian kinerja Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di tahun 2015 sehingga target yang ditetapkan sebesar 85% tidak tercapai. Disamping kinerja dibidang jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah mengupayakan pemenuhan air baku untuk rumah tangga dengan melaksanakan 3 kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar, Penyediaan Sarana Air Bersih dan Fasilitasi Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi. Capaian kinerja penyediaan air baku untuk rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.


103

Tabel 3.27 Capaian Ketersediaan Air Baku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015 Capaian Kinerja No. Uraian 2015 2014 Target Capaian 1 Jumlah debit air yang dapat dilayani (juta liter) 439,39 423,4 455,58 2 Jumlah kebutuhan debit air (juta liter) 457,51 436,27 474,79 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 96,03 97,05 95,99 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015 Untuk capaian ketersediaan air baku di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 belum memenuhi target yang sudah ditetapkan sebesar 97,05 %. Salah satu faktor menurunnya capaian ketersediaan air baku adalah kekeringan yang lama sehingga mempengaruhi volume air bakunya menjadi berkurang. Salah satu sektor yang menjadi komoditi utama Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian. Untuk menunjang sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan upaya-upaya antara lain dengan peningkatan pelayanan irigasi. Adapun tujuan peningkatan pelayanan irigasi adalah untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Namun secara tidak langsung irigasi mempunyai tujuan yang meliputi mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain sebagainya. Dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan beberapa program dan kegiatan. Dalam Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, pemberdayaan petani pemakai air, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta peningkatan pengelolaan irigasi patisipatip (WISMP). Selain Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya juga ada Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan kegiatan pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya. Dengan dua (2) program tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo. Untuk Capaian peningkatan jaringan irigasi di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut :


104

Tabel 3.28 Capaian Peningkatan Pelayanan Irigasi Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015 Capaian Kinerja No. Uraian 2015 2014 Target Capaian 1 Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik 272.331 291.730 274.317 (meter) 2 Jumlah panjang irigasi (meter) 399.630 399.630 399.630 Jumlah luas areal yang dilayani irigasi (panen 3 10.346 10.125 10.149,24 2 kali) 4 Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi 10.585 10.585 10.966,24 (seluruhnya) 5 Jumlah kelembagaan petani pengelola air 184 236 197 yang diberdayakan 6 Jumlah kelembagaan petani pengelola air 295 295 295 yang seharusnya ada Capaian Indikator Kinerja Program (%) 76,09 82,88 81,62 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015 Capaian peningkatan pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 sebesar 81,62% masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 82,88 %. Beberapa faktor yang mempengaruhi capain peningkatan pelayanan irigasi adalah keterbatasan anggaran dalam memperbaiki sarana-sarana irigasi serta adanya kegiatan cetak sawah baru seluas 55 hektar dan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman sehingga luasan areal yang harus dilayani irigasi menjadi bertambah. Dengan peningkatan pelayanan irigasi maka diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur drainase pengairan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dalam upaya menjaga drainase pengairan dalam kondisi baik, telah dilaksanakan Program Pengembangan saluran drainase/gorong-gorong. Pada Program pengembangan saluran drainase/gorong-gorong pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan saluran Drainase/GorongGorong. Untuk capaian kinerja drainase pengairan dalam kondisi baik dapat dlihat pada tabel berikut :

No. 1 2 3

Tabel 3.29 Capaian Drainase Pengairan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015 Capaian Kinerja Uraian 2015 2014 Target Capaian Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik 61,24 62,71 62,47 (km) Jumlah panjang drainase (km) 119,45 119,45 119,45 Jumlah luas wilayah yang tidak tergenang di 400 500 466,1


105

wilayah potensi tergenang 4 Jumlah luas potensi yang tergenang 2.573 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 33,4 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015

2.573 35,97

2.573 35,20

Capaian Drainase Pengairan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 sebesar 35,20% belum memenuhi target sebesar 35,97 %. Kekurangan 0,77 % dari target disebabkan karena kurangnya capaian drainase pengairan yang diperbaiki dan penambahan luas wilayah yang tidak tergenang yang masih belum mencapai target. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan Produksi wilayah. Salah satu indikator yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya prosentase jalan pedesaan (infrastruktur perdesaan) dalam kondisi yang baik. Adanya Peraturan daerah Nomor 331/A/2015 tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 tentang SK Status Ruas Jalan Kabupaten, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan peningkatan Jalan Pedesaan sepanjang 40,75 kilometer serta paket Pemeliharaan Jalan Pedesaan dengan panjang 63,24 km. Sampai dengan akhir tahun 2015 panjang total jalan pedesaan tertangani (dalam kondisi baik) sepanjang 936,829 kilometer. Paket jalan pedesaan yang ditangani Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah jalan pedesaan yang sudah

tercantum

dalam

Peraturan

Bupati

tersebut

diatas.

Capaian

kinerja

PeningkatanInfrastrukturPerdesaan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015 Capaian Kinerja No. Uraian 2015 2014 Target Capaian Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi 1 360.070 384.060 936,829 baik (m) 2 Jumlah panjang jalan desa (m) 500.938 500.938 1.354,979 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 71,87 76,67 69,13 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015 Capaian

kinerja

PembangunanInfrastrukturPerdesaan

tahun

2015belum

memenuhi target yang ditetapkan sebesar 76,67%, ini dikarenakan adanya penambahan ruas jalan desa yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 331/A/2015 tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 dan untuk penambahan ruas jalan sepanjang 854.043 meter yang baru ini


106

belum bisa dikategorikan sebagai jalan desa dalam kondisi baik, sehingga penambahan ruas jalan desa berdampak pada menurunnya capaian infrastruktur perdesaan tahun 2015. Dalam upaya mewujudkan estetika dan keindahan kota, Program Pengembangan Infrastruktur perkotaan melalui kegiatan pengembangan kota Wates. Realisasi Program Pengembangan Infrastruktur perkotaan pada tahun 2015 sebesar 64,34% % melebihi target yang ditetapkan dalam RPJM Daerah yaitu sebesar 58,94% dengan panjang jalan trotoar perkotaan yang sudah dikerjakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sepanjang 7.044 meter, akan diupayakan ditingkatkan di tahun mendatang untuk mewujudkan jalan perkotaan yang menunjang estetika Kota Wates, Sedangkan untuk penambahan luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) perkotaan bertambah 3.250,5 meter². Penambahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) didapat dari pembangunan taman-taman kota yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Lingkungan Hidup. Salah satunya adalah pembangunan Taman Selamat Datang di Jembatan Bantar adalah salah satu upaya untuk dapat mewujudkan identitas perkotaan di Kabupaten Kulon Progo. Capaian Peningkatan Infrastruktur perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.31 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015 Capaian Kinerja No. Indikator Kinerja 2015 2014 Target Capaian 1 Jumlah panjang jalan perkotaan bertrotoar 5.844 5.600 7.044 2 Jumlah panjang jalan perkotaan 8.890 8.890 8.890 3 Luas RTH perkotaan 983,30 985,21 983,63 4 Jumlah kebutuhan RTH perkotaan 7.124,28 7.124,28 7.124,28 5 Jumlah panjang jalan perkotaan berdrainase 8.890 8.890 8.890 6 Jumlah panjang jalan perkotaan 8.890 8.890 8.890 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 59,85 58,94 64,34 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015 Capaian kinerja PembangunanInfrastrukturPerkotaan tahun 2015 mencapai 64,34% melebihi target RPJM daerah yaitu sebesar 58,94%. Pembangunan infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan, dengan adanya PembangunanInfrastruktur terutama diperkotaan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.


107

Adanya prasarana gedung kantor yang memadai dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, untuk mencukupi kebutuhan akan prasarana gedung kantor yang memadai maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan aparatur pemerintah kabupaten Kulon Progo akan bangunan rumah negara, bangunan gedung dan bangunan umum. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ditujukan untuk tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik di Tahun 2015. Pada tahun anggaran ini dilakukan pembangunan gedung kantorDinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Kantor Kecamatan wates, Pembangunan Stadion Cangkring, Pembangunan Pagar keliling Gedung Inspektorat Daerah dan Pembangunan Gedung UPTD PAUD DIKDAS. Sedangkan untuk rehabilitasi bangunan pada tahun ini melakkukan Rehabiltasi Gedung Dinas Pertanian dan Kehutanan Bidang Holtukultura, Rahab Rumah Dinas Pemda, Rehab Rumah Dinas Sekda, Rehab Gedung Kantor Koperasi & UMKM. Capaian sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.32 Cakupan Sarana Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015 Capaian Kinerja No. Uraian 2015 2014 Target Capaian Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik 1 (unit) 48 59 57 2 Jumlah gedung kantor (unit) 96 96 96 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 50 61,46 59,37 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015 Capaian Kinerja PeningkatanSaranaPrasaranaGedungKantordalam kondisi baik di Kabupaten Kulon Progo tahun

2015 mencapai 59,37% dari yang ditargetkan sebesar

61,46% pada tahun ini. Terjadi peningkatan sebesar 9,37% dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Salah satu faktor tidak terpenuhinya target kinerja sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk perbaikan gedung serta adanya skala prioritas pembangunan dan perbaikan gedung-gedung pemerintah. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah melalui indikator meningkatnya prosentase rumah tangga berakses air bersih dan meningkatnya prosentase rumah tangga berakses sistem air limbah yang baik.

Pada tahun

2015penyediaan air bersih dilaksakan di enam (6) lokasi yaitu Kecamatan Kokap,


108

Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamata Panjatan, Kecamatan Girimulyo. Kebutuhan akan air bersih khususnya di wilayah perbukitan mayoritas mengalami defisit oleh sebab itu penyediaan air bersih pedesaan ditujukan untuk mengatasi hal tersebut sedangkan dalam mendukung meningkatnya rumah tangga berakses air limbah dapat dilakukan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar. Pada tahun anggaran 2015 dilaksanakan Pembangunan sarana sanitasi di 5 (Lima) kecamatan yaitu Pembangunan Sarana Sanitasi Kecamatan Panjatan, Sarana Sanitasi Kecamatan Lendah, Sarana Sanitasi Kecamatan Nanggulan, Sarana Sanitasi Kecamatan Pengasih dan Sarana Sanitasi Kecamatan Sentolo. Capaian Kinerja layanan air bersihdanAirLimbah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.33 Capaian Layanan Air Bersih dan Air Limbah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015 Capaian Kinerja No. Uraian 2015 2014 Target Capaian 1 Jumlah rumah tangga berakses air bersih 75.521 98.043 77.887 2 Jumlah rumah tangga berakses air limbah 94.989 45.787 95.237 3 Jumlah rumah tangga 112.074 117.661 112.874 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 76,07 61,12 76,68 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015 Capaian Kinerja PengembanganKinerjalayanan air bersihdanAirLimbah pada tahun 2015telah mencapai target RPJM Daerah sebesar76,68%, untuk itu capaian kinerja ini perlu dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah yang baik maka dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. c. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a)

Secara umum kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang berkontur dataran rendah dan tinggi sangat mempengaruhi percepatan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

b)

Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur tidak selesai sesuai dengan kontrak waktu yang telah dijadwalkan.

c)

Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah dan minimnya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki toleh pengampu masalah pekerjaan umum yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo.


109

d)

Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat infrastruktur/fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah.

2) Solusi a)

Pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, diusulkan untuk dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun berikutnya.

b)

Terkait keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan upayaupaya peningkatan kemampuan SDM melalui diklat dan pelatihan serta penambahan SDM.

c)

Untuk menumbuhkan rasa sikap kepedulian masyarakat terhadap fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah maka perlu ditanamkan rasa memiliki terhadap daerahnya kepada masyarakat.

d)

Penanganan sampah melibatkan komunitas masyarakat, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ditangani pemerintah daerah.

3.2.11 Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dilaksanakan melalu berbagai kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan targetterget capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016. Indikator kinerja sasaran ini beserta capaian kinerja untuk Tahun 2014 selengkapnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.34 Rencana dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

4

5

6

7

8

9

Capaia n s/d 2015 terhad ap 2016 10

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Persen

79,55

80,27

82,35

102,59

81,07

101,58

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Persen

66,21

71,72

68,56

95,59

71,85

95,42

Capaian 2015 No

1 1.

2

Sasaran

2 Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Indikator Kinerja

3

Satuan

Capaian 2014

Target

Realisasi

Sumber Data : Bappeda dan Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

%


110

Dilihat dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016, 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dari target 80,27% tercapai 82,35% (102,59%) dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target 71,72 tercapai 68,56% (95,59%) dengan kriteria sangat tinggi. Pencapaian Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Tahun 2016 capaian indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dari terjadi peningkatan 2,80% (103,52%) dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terjadi peningkatan 5,64% (108,52%). Capaian kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang diperoleh dengan menggunakan formula pengukuran : Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten/Luas Wilayah Kabupaten dengan elemen data : 1. Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten seluas 48.278,23 ha; 2. Luas Wilayah Kabupaten seluas 58.627,51 ha. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Dengan banyaknya data dan informasi lingkungan yang tersedia maka diperlukan satu parameter tunggal yang mudah digunakan untuk mengetahui serta membandingkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan tiga parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup yaitu pencemaran air, pencemaran udara dan luas tutupan hutan. Formula perhitungan IKLH dijelaskan sebagai berikut :

IKLH = IPA +IPU + ITH 3 IKLH : IPA IPU ITH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : Indeks Pencemaran Air : Indeks Pencemaran Udara : Indeks Tutupan Hutan


111

1. Indeks Pencemar Udara (IPU) Perhitungan Indeks Pencemaran Udara (IPU) didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Pencemaran Udara. Adapun lokasi yang dipantau meliputi : Pertigaan Terminal Ngeplang Sentolo, Depan Terminal Wates, Pertigaan Toyan, dan Palang Kereta Api timur Kota Wates. Pemantauan dilakukan pada bulan Maret dan Oktober tahun 2016. Indeks Pencemaran Udara dihitung dengan menggunakan parameter NO2 dan SO2 dengan formula sebagai berikut : IPU = IP NO2 + IP SO2 2 Dimana : IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x C NO2) + 100 IP SO2 = (-0,2 x (0,625 x C SO2 ) + 100 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2015 : Konsentrasi NO2 rata-rata : 18,92 Konsentrasi SO2 rata-rata : 50,58 Sehingga : - IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x 18,92)) + 100 = 99,33 - IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x 50,58)) + 100 = 98,20 Jadi : IPU = 99,33 + 98,20 2 = 197,53 2 IPU = 98,765 2. Indeks Pencemar Air (IPA) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2011, baku mutu yang digunakan adalah baku mutu kelas II karena Sungai Serang belum ditetapkan kelas sungainya. Ada 3 titik pantau Sungai Serang, yaitu : Bendung Pengasih, Jembatan Grahulan, dan Jembatan Glagah.


112

Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau I Sungai Serang :

No. 1. 2. 3.

Parameter

Satuan

Baku Mutu Klas II (L)

mg/l mg/l mg/l

25 50 5

COD TSS DO

TP I Hasil Uji (C)

C/L

8 7,27 10,81 Jumlah Rata-rata IP Kategori

C/L (baru)

0,16 0,55 0,43

0,16 0,55 0,43 1,14 0,38 0,47 Memenuhi BM

Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau II Sungai Serang : No. 1. 2. 3.

Parameter COD TSS DO

Satuan


mg/l mg/l mg/l

25 50 5

TP II Hasil Uji (C) 28 7,49 9,5

C/L

C/L (baru)

0,56 0,53 0,38

Jumlah Rata-rata IP Kategori

0,56 0,53 0,38 1,47 0,49 0,52 Memenuhi BM

Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau III Sungai Serang : No. 1. 2. 3.

Parameter

Satuan


mg/l mg/l mg/l

25 50 5

COD TSS DO

TP III Hasil Uji (C) 31,5 6,86 10,19

C/L 0,63 0,58 0,40

Jumlah Rata-rata IP Kategori

C/L (baru) 0,63 0,58 0,40 1,62 0,54 0,58 Memenuhi BM

Menghitung Indeks Status Memenuhi Ringan Sedang Berat

Jumlah

Nilai Indeks Pencemar Air


3 0 0 0 3

Persen 100% 0% 0% 0%

Koefisien 70 50 30 10

Nilai 70 0 0 0 70

113

Indeks Tutupan Hutan (ITH): No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Klasifikasi Luas Hutan Primer (LHP) Luas Hutan Sekunder (LHS) Luas Hutan Rakyat (LHR) Luas Hutan Kota (LHK) Luas Wilayah (LW) Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Luas (Ha) 435,9 601,6 20608,41 9,3 58627 36,93

Jadi : IKLH = IPA +IPU + ITH 3

Tahun 2015 adalah : IKLH = (70 + 98,76 + 36,93) / 3 = 205,69 / 3 = 68,56 Dari perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak mencapai target meskipun meningkat dibandingkan tahun 2014, H ini karena capaian Indeks Pencemaran Air dan Indeks Tutupan Hutan belum belum sesuai target yang diharapkan, sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan mutu air sungai dan juga menambah luasan hutan khususnya ruang terbuka hijau di perkotaan. 2). Indikator Kinerja Program Tabel 3.35 Capaian Indikator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam No.

1.

2.

3.

Uraian Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah kawasan lindung yang ditangani Jumlah kawasan lindung Jumlah sumur resapan yang terbangun Jumlah rencana sumur resapan Jumlah laporan dan informasi lingkungan yang dikirim ke Kementerian LH Jumlah laporan dan informasi lingkungan yang diminta Kementerian LH


Satuan

Capaian Kinerja 2015 2014 Target Realisasi

Lokasi

2

2

2

Lokasi Unit sumur resapan Unit sumur resapan Dokumen

2 60

2 60

2 108

60

60

88

4

4

4

Dokumen

4

4

4

114

4.

Jumlah prestasi di bidang lingkungan yang diraih Jumlah evaluasi di bidang lingkungan yang diikuti

Jenis

6

8

7

Jenis

9

10

8

93,33

102,55

Capaian Indikator Kinerja % 116,66 program Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, 2015

Capaian Indikator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri atas capaian beberapa sub indikator antara lain : a) Jumlah kawasan lindung yang ditangani. Kawasan lindung yang ditangani ditargetkan 2, dan dapat direalisasikan pada 2 kawasan lindung dengan kegiatan sebagai berikut : -

Penanaman pada sempadan Sungai Progo, dengan tanaman buah-buahan dan konservasi air melalui program Wanadesa di Desa Brosot, Kecamatan Galur.

-

Penanaman pada sempadan mata air, dengan tanaman buah-buahan dan penyimpan air. Lokasi mata air tersebut adalah : No. Lokasi 1. KT. Menoreh Subur, Wonogiri, Sidoharjo, Samigaluh 2. KT. Sido Rukun, Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh 3. KT. Ayem, Sinogo, Pagerharjo, Samigaluh 4. KT. Mentes, Ngentak, Pagerharjo, Samigaluh 5. KT. Ngudi Rahayu, Kembang, Jatimulyo, Girimulyo 6. KT. Ngudi Makmur, Jonggragan, Jatimulyo, Girimulyo 7. KT. Mudho Tomo, Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, 2015

b) Jumlah sumur resapan yang dibangun. Sumur resapan yang terbangun melebihi target yaitu 108 unit dari 60 target. Pembangunan sumur resapan pada wilayah perkotaan Wates yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lokasi Pengasih RT/RW 06/01, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih Jogoyudan, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates Gununggempal RT 26, Desa Giripeni, Kecamatan Wates Kedungpring RT 45, Desa Giripeni, Kecamatan Wates Kedungpring RT 45, Desa Giripeni, Kecamatan Wates Fasilitas Umum Perkotaan : sekolah, masjid,alun-alun, puskesmas,kompleks perumahan Jumlah


Jumlah 20 unit 30 unit 24 unit 6 unit 8 unit 20 unit 108 unit

115

Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, 2015 c) Jumlah laporan dan informasi LH yang dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Laporan dan informasi lingkungan hidup yang dikirim sesuai dengan target yang diminta oleh KLHK. Adapun Laporan tersebut meliputi : -

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);

-

Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;

-

Laporan Non Fisik Adipura;

-

Laporan Profil Tutupan Vegetasi

d) Jumlah prestasi bidang LH yang diraih. Jumlah prestasi bidang lingkungan hidup yang dapat diraih 7 (tujuh) prestasi dari 8 evaluasi yang diikuti, capaian ini dibawah target raihan yakni 8 (delapan) prestasi. Prestasi tersebut antara lain : Adipura Nasional, Kalpataru Provinsi, Pondok Pesantren Berwawasan LH Provinsi, Kampung Hijau Provinsi dan Kehati (Keanekaragaman Hayati).

Tabel 3.36 Capaian Indikator Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

No.

Uraian

Satuan

1.

Jumlah pengajuan dokumen lingkungan direkomendasi Jumlah dokumen lingkungan yang diajukan Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang masuk Jumlah emisi sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan Jumlah emisi sumber tidak bergerak yang ada Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air Jumlah usaha dan/atau kegiatan menghasilkan limbah cair Luasan lahan yang telah

Dokumen

Capaian Kinerja 2015 2014 Target Realisasi 309 250 306

Dokumen

309

250

306

Kasus

5

7

9

Kasus

5

7

9

Titik sumber emisi

4

4

4

Titik sumber emisi Lokasi usaha /kegiatan

4

4

4

5

20

20

Lokasi usaha /kegiatan Hektar

5

35

35

28.396

1.000

1,175

2.

3.

4.

5.


116

6.

7.

8.

ditetapkan status kerusakan lahan Luasan tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan Jumlah sumber emisi yang dipantau dan memenuhi baku mutu Jumlah sumber emisi yang dipantau Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki KSM sampah Jumlah desa dan kelurahan Jumlah biogas yang terbangun Jumlah rencana biogas yang terbangun Capaian Indikator Kinerja

Hektar

28.396

1.000

1.175

Sumber emisi

4

4

4

Sumber emisi

4

4

4

Desa/ kelurahan Desa/ kelurahan Unit biogas Unit biogas

44

18

44

88

88

88

30 30

9 9

9 9

%

92,70

84,70

88,37

Capaian Indikator Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, meliputi capaian sub indikator sebagai berikut : a) Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasi. Dokumen lingkungan yang diajukan dan yang direkomendasikan sejumlah 309 dokumen, terdiri atas : 16 UKL/UPL, 21 DPLH dan 269 SPPL.

b) Jumlah aduan masyarakat yang ditindak lanjuti. Laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sejumlah 9 (sembilan) aduan dan semua telah ditindaklanjuti. Adapun aduan tersebut antara lain : No. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Aduan Tergenangnya lahan pekarangan milik ibu Sri Wuning Ika sari akibat kegiatan pembangunan RPA Dugaan pencemaran lahan milik Ibu Dasuti yang tergenang air limbah usaha kegiatan produksi tempe Terganggunya habitat penyu Keresahan masyarakat akibat penambangan pasir Keresahan masyarakat akibat penambangan pasir Keresahan masyarakat akibat penambangan pasir Dugaan pencemaran air akibat limbah usaha tahu dan tempe Kematian Ikan Terganggunya lingkungan akibat kebisingan dan kebauan dari usaha kegiatan bengkel kenteng magic

Lokasi Pleret, Panjatan Ngrandu, Triharjo, Wates

Pantai Trisik Kulon Progo Jati, Banaran Bleberan, Banaran Sawahan, Banaran Garongan IV, Panjatan Laguna Pantai glagah Dayakan Pengasih

Sumber data : Data Primer KLH Kulon Progo, 2015 c) Jumlah sumber emisi tidak bergerak yang memenuhi persyaratan.


117

Dari hasil pemantauan terdapat 4 (empat) sumber emisi tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan target, antara lain emisi cerobong industri pada : -

PT. Kurnia Bumi Pertiwi Panjatan;

-

PT. Aneka Sinendo Sentolo; dan

-

PT. Selo Adi Karto Nanggulan ( 2 sumber emisi ).

d) Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air. Dari hasil pemantauan pada usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah, di dapatkan data usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air sejumlah 5 (lima) sesuai dengan target, antara lain : -

RSUD Wates;

-

RS Santo Yusuf Kalibawang;

-

RS Muhammadiyah Nanggulan;

-

PT. Sun Chang Indonesia;

-

UKM Batik Faras Lendah

e) Luas lahan yang ditetapkan kerusakannya untuk produksi biomassa. Luas lahan yang ditetapkan kerusakannya untuk produksi biomassa melebihi target yang telah ditentukan yaitu 1.000 Ha. Tahun 2015 telah dilakukan pengujian tingkat kerusakan lahan tersebut dengan mengambil sampel tanah di wilayah Kecamatan Galur, khususnya untuk lahan pertanian (sawah) seluas 1.175 Ha. Lokasi lahan pertanian tersebut antara lain :

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lokasi Pedukuhan Ngrowo, Desa Brosot Pedukuhan Trayu, Desa Tirtorahayu Pedukuhan Potrowangsan, Desa Tirtorahayu Pedukuhan Siliran, Desa Karangsewu Pedukuhan Wonopeti, Desa Karangsewu Pedukuhan V, Desa Nomporejo Pedukuhan I Kilung, Desa Kranggan Pedukuhan Sawahan, Desa Banaran Pedukuhan Jati, Desa Banaran Pedukuhan II, Desa Pandowan


118

Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2015 f)

Jumlah sumber emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan. Sumber emisi yang dipantau dan memenuhi baku mutu ada 4 (empat) titik, sesuai dengan target, yaitu emisi cerobong : PT. Selo Adi Karto (2 titik), PT. Aneka Sinendo dan PT. Kurnia Bumi Pertiwi.

g) Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki KSM sampah Desa dan kelurahan yang memiliki kelompok swadaya masyarakat maupun kelompok pengelola sampah mandiri tahun 2015 ini berjumlah 44 desa dan kelurahan. Jumlah ini masih sama dengan tahun 2014, namun telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 18 desa kelurahan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan juga dengan adanya bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah dari pemerintah daerah (Kantor LH Kab Kulon Progo).

h) Jumlah biogas yang terbangun. Realisasi pembangunan biogas sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 9 (sembilan) unit. Lokasi pembangunan tersebut antara lain :

No. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lokasi Kel. Manunggal Karyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo Suyatno, Pedukuhan III, Gotakan, Panjatan Jumari, Pedukuhan III, Gotakan, Panjatan Atmo Suwito, Pedukuhan I, Pandowan, Galur Suyono, Pedukuhan Samiranan, Nomporejo, Galur Ngalim, Pedukuhan Jelok, Sentolo, Sentolo Wahyuno, Pedukuhan Blumbang, Karangsari, Pengasih

Jenis Usaha Pengrajin Tahu

Jumlah 3 unit

Peternak Sapi

1 unit

Peternak Sapi

1 unit

Pengrajin Tahu

1 unit

Peternak Sapi

1 unit

Peternak Sapi

1 unit

Peternak Sapi

1 unit

Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2015


119

c. Permasalahan dan Solusi 1) Permasalahan a) Masih rendahnya kapasitas pemrakarsa usaha kegiatan dalam menyusun dokumen lingkungan (UKL-UPL), sehingga proses pengajuan izin lingkungan terkesan lama dan rumit b) Dalam

masa

transisi

perubahan

peraturan

di

bidang

pertambangan,

ketidakjelasan mekanisme perizinan, hal ini menjadi kendala bagi pemrakarsa usaha kegiatan dalam penyusunan dokumen pengkajian dampak lingkungan, sehingga pelayanan kepada masyarakat terganggu. c) Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaaan Wates, terutama untuk RTH Publik. d) Masih kurangnya partisipasi dari sekolah dalam program adiwiyata

2) Solusi a) KLH melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pemrakarsa usaha kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan b) KLH meningkatkan koordinasi dengan Pemda DIY (DPUP ESDM) untuk segera menyusun dan mensosialisasikan mekanisme perizinan pertambangan yang jelas c) Mengajukan permohonan fasilitasi RTH Perkotaan ke BLH DIY, antara lain untuk pohon perindang jalan dan penghijauan d) Meningkatkan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk bersama-sama melakukan pembinaan adiwiyata ke sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai dengan menengah

3.2.12 Terwujudnya Masyarakat yang Tentram, dan Tertib berdasarkan Kesadaran atas Hukum Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum menjadi faktor pendukung yang sangat kuat terhadap keberlangsungan pembangunan daerah di segala bidang. Untuk

itu

dilaksanakan

penyiapan

terhadap

aparat

pelaksana

untuk

mengkondisikan rasa aman dan tentram masyarakat melalui: pelaksanaan patroli Keamanan Lingkungan dan pengamanan dalam event-event daerah dalam upaya pencegahan tindak kriminal.


120

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Strategi yang dilaksaanakan melalui terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib, berdasarkan atas hukum. Capaian kinerja Terwujudnya masyarakat yang tentram, dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum tahun 2015 dengan membandingkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah tahun 2012- 2016 sebagai berikut. Tabel.3.37 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Tenteramdan Tertib berdasarkan kesadaran atas hukum. Capaian 2014 No

1 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

2

3

Terwujudnya Masyarakat yang Tenteramdan Tertib berdasarkan Kesadaran atas Hukum

Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah

Satuan

Capaian 2013

Target

Realisa si

%

4 persen

5 -6,72

6 -4,35

7 -0,91

8 20,91


Capaia n s/d 2014 terhad ap 2016 10 -19,82

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja persentase penurunan pelanggaran hukum daerah pada tahun 2015, belummencapai target yaitu dari target -4,36 % terealisasi -0,91 % (tercapai 20,91%). Tahun 2015 ditargetkan penurunan jumlah pelanggaran sebanyak 2 kasus dari tahun 2014 (222 kasus) menjadi 220 kasus. Capaian Indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru tercapai -19,98%. Sedangkan target penurunan kasus pelanggaran Perda pada akhir tahun 2016 adalah 210 kasus. Walaupun capaian Indikator Kinerja Utama tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, namun dmikian Capaian indkikator kinerja program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan tahun 2015 sebesar 99,9% telah melebihi


121

target RPJMD (80,70%). Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undangundang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan peraturan yang dilaksanakan meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan, penegakan pelanggaran pada tahun 2015 dari target 220 kasus terealisasi 220 kasus. Selanjutnya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan sampai pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan pembinaan terhadap anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebanyak 3.220 anggota. Dengan adanya pembinaan ini akan meningkatkan kesiagaan dan wawasan anggota dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan melaksanakan patroli Keamanan Lingkungan serta pengamanan dalam even-even daerah. Adapun patroli wilayah dilakukan selama 12 bulan, dengan penekanan pada masa-masa kritis seperti Tahun Baru, hari raya dan even-even lain yang melibatkan banyak massa sehingga rawan terjadinya gangguan ketertiban. Pada Tahun 2015 telah dilakukan patroli sebanyak 350 kali dari rencana 350 kali. Secara rinci kinerja peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat pada tabel 19.1.

Tabel 3.38 Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian Jumlah pelanggaran yang ditegakkan Jumlah pelanggaran Jumlah Linmas yg pernah dibina Jumlah Anggota Sat Linmas Jumlah Patroli Jumlah Patroli yg di rencanakan Capaian Kinerja Program

2014

2015 Target

Realisasi

222 222 3.020 3.326 350 350

220 220 3.230 3.326 350 350

220 220 3.220 3.326 350 350

99.93

80.70

99,9

Sumber data: Sat Pol PP Kabupaten Kulon Progo, 2015

Keberhasilan penurunan jumlah pelanggaran hukum karena beberapa faktor sebagai berikut : | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

122

a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. b. Patroli wilayah secara rutin dan Sosialisasi Perda oleh SatPol PP mampu memberi pemahaman akan Peraturan Daerah. c. Antusias personil SatPol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah personil dan PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup/ aturan yang ada. d. Komitmen Pejabat di lingkungan SatPol PP. Adapun kasus Pelanggaran Perda yang ditemukan : a. Perda No. 4 Th. 2000 tentang izin trayek dan Perda No. 8 Th. 2000 tentang pengujian kendaraan bermotor (83 kasus); b. Perda No. 6 Th. 2002 tentang IUP Bahan Galian Gol. C (15 kasus); c. Perda No. 11 Th. 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (67 kasus); d. Perda No. 4 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (57 kasus); Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan untuk menciptakan kesadaran masyarakat,sertauntuk mentaati undang-undang dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan peraturan yang dilaksanakan meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan, penegakan pelanggaran pada tahun 2014 dari target 230 kasus terealisasi 222 kasus. Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan perekonomian dan

kesejahteraan

masyarakat,

berbanding

lurus

dengan

peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat. Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan. Apalagi Kabupaten Kulon Progo saat ini sedang dalam proses perubahan yang signifikan dengan adanya program-program mega proyek


123

disisi sebelah selatan. Perencanaan wilayah dengan pembagian daerah untuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pemukiman dan kawasan pertambangan akan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati. Perubahan wilayah tersebut sudah selayaknya juga diimbangi dengan penyiapan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kompetensi dari sisi integritas dan profesionalisme. Tanpa kedua hal tersebut maka akan semakin berat tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinya. Tantangan lain yang seringkali salah persepsi adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satua Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi diwilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah.


124

3.3

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Pencapaian indikator kinerja utama disamping melalui pelaksanaan berbagai program utama, juga didukung dengan penggunaan sumberdaya lainnya. Salah satu Sumberdaya yang sangat besar perannya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah SDM. SDM PNSD Kabupaten Kulon Progo berjumlah 7.889 orang dengan komposisi menurut golongan didominasi golongan III sejumlah 3.227 orang (40,10%) dan golongan IV sejumlah 3.395 orang (42,19%). Untuk Golongan IV sebagian besar merupakan tenaga jabatan fungsional guru. S Kondisi Pegawai menurut Golongan Tahun 2015 u m 2,85% 14,86% b e 42,19% Golongan I r Golongan II

d a t a :

Golongan III 40,10%

Golongan IV

Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo, 2016 Diagram3.2 Kondisi Pegawai menurut Golongan Tahun 2015 Selanjutnya untuk tingkat Pendidikan Pegawai Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 didominasi berpendidikan S1 sebanyak 4.060 orang (49,82%) yang dapat dilihat pada diagram berikut :


125

Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2015 5000 4.093

4000 3000 1.790

2000 1000

518

737 286

221

72

74

SD SLTP SLTA

DI

DII DIII DIV S1 S2 Tingkat Pendidikan Pegawai

98 0

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo, 2016 Diagram3.3 Kondisi Pegawai menurut Pendidikan Tahun 2015

3.4

Akuntabilitas Keuangan Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

dilakukan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan umum yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya dan peraturan yang berlaku lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Sementara itu, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, struktur Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Pada dokumen APBD tercantum besaran target pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai prediksi pendapatan yang terukur dan merupakan capaian minimal yang harus diperoleh. Sedangkan di akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah dimaksud. Berikut disajikan dalam tabel, target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2015. | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

126

Tabel 3.39 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2015 Target Realisasi Sumber Pendapatan (Rp.) (Rp.)

No

% Capaian

1

Pendapatan Asli Daerah

155.969.689.703,30

170.822.326.558,34

109,52

2

Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

736.685.435.800,00

729.998.680.100,00

99,09

328.859.088.831,20

326.653.666.108,03

99,93

1.221.514.214.334,50 1.227.474.672.766,37

100,49

3

Jumlah

Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2016 Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Tabel 3.40 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2015 No 1. 2. 3.

Sumber Pendapatan Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

Target Anggaran

Realisasi

% Capaian

22.867.137.517,18 7.994.269.739,00

25.530.169.921,50 6.965.714.003,25

111,65 87,13

10.557.157.199,34

10.534.500.875,11

99,79

114.551.125.247,78

127.791.941.758,48

111,56

155.969.689.703,30 170.822.326.558,34 Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2015

109,52

4

Jumlah

Realisasi

Pendapatan

Asli

Daerah

tahun

2015

sebesar

Rp.170.822.326.558,34atau dengan prosentase capaian sebesar 109,52% dari target yang ditetapkan.


127

Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Kinerja IKU dan Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2015 No. 1

Sasaran Strategis Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Indikator

Target

Realisasi

%

Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf Persentase Akses dan Mutu Pendidikan

8,39

8,23

98,08

92,16

94,19

102,2

91,13

92,8

101,83


Angka Harapan Hidup


1 Program Pendidikan Dasar Usia Dini 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 3 Program Pendidikan Menengah 4 Program Pendidikan Non Formal 5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7 Program Peningkatan Peran serta Pelajar 8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah............................. 2

Program

100,70 74,78

75,2

100,56

1 Program Pelayanan Medis 2 Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 3 Program Pengembangan Kesehatan

Target

Realisasi

%

1.433.355.800

1.396.491.650

97,43

29.866.252.370

17.850.462.939

59,77

8.299.308.870

7.903.436.709

95,23

350.810.650

349.055.325

99,50

6.991.548.500

5.110.013.487

73,09

517.387.250

368.734.800

71,27

223.804.000

219.309.400

97,99

308.000.000

300.130.300

97,44

47.990.467.440

33.497.634.610

69,80

22.103.501.666

20.445.372.209

92,50

862.572.850

809.887.520

93,89

48.058.428.408

40.684.778.640

84,66

128

Angka Kematian 93,67 Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) Angka Kematian 12,32 Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Jumlah............................. 3

Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Angka Kemiskinan


21,27

94,25

99,38

11,49

106,74

4 Program Keluarga Berencana

1.572.134.425

1.417.290.775

90,15

5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 8 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 9 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

98.572.807.263

98.532.979.892

99,96

118.114.500

110.348.425

93,42

818.740.500

792.190.425

96,76

69.925.000

59.796.900

85,52

102,23 19,02

110,58

531.778.150

526.463.870

172.708.002.762 163.379.108.656

99,00

94,60

1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 2 Program Peningkatan Peran serta dan Kesadaran Gender dalam Pembangunan 3 Program Keluarga Sejahtera

694.893.450

681.531.700

98,08

269.179.950

262.898.275

97,67

171.079.900

169.053.131

98,82

4 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat 5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 6 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

250.993.500

243.597.150

97,05

292.771.050

259.600.750

88,67

253.381.700

250.757.225

98,96

129

7 Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah............................. 4

Meningkatnya keterserapan tenaga kerja

Angka Pengangguran

6

2,54

Persentase 81,55 Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Jumlah............................. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


99,26

763.942.350

761.852.000

99,73

3.169.649.850

3.099.207.531

97,78

2,88

86,61

1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

582.290.650

570.696.050

98,01

525.314.000

522.656.725

99,49

3 Program Perlindungan Ketenagakerjaan

142.330.000

141.157.225

99,18

1.249.934.650

1.234.510.000

98,77

214.079.450

80.017.500

37,38

214.079.450

80.017.500

37,38

895.045.925

858.793.000

95,95

58.907.450

58.383.650

99,11

86,61

Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

469.917.300

110,58

Jumlah............................. 5

473.407.950

3,25

75,83

92,99

1 Program Peningkatan Kekayaan dan Keragaman Budaya

92,99 3,204

98,58

1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KHD/WKDH 2 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

130

Nilai Akuntabilitas Kinerja


3

4

133,33

3 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 4 Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank 5 Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 6 Program Penataan dan Penguatan Organisasi 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 9 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 10 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 11 Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 12 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa 13 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 14 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16 Program Pengembangan Kerjasama IPTEK

726.159.550

702.930.900

96,80

292.382.800

290.199.200

99,25

861.447.575

847.130.275

98,34

136.927.250

136.515.959

99,70

2.247.315.925

2.197.138.725

97,77

6.552.911.275

6.016.426.413

91,81

2.041.334.763

2.020.198.800

98,96

866.971.000

845.707.650

97,55

921.932.825

833.123.353

90,37

3.363.980.900

3.043.244.237

90,47

134.008.000

133.111.950

99,33

189.348.725

174.958.275

92,40

1.345.958.067

1.202.799.883

89,36

229.524.250

227.389.500

99,07

131

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Jumlah............................. 7

Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Perkapita Rasio Gini

4

4

100

17 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 18 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 19 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 21 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa. 22 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

110,64 5,12

5,09

99,41

5.334.059 5.348.049 100,26

0,3375

0,2828

116,21

1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 3 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan


689.360.300

627.862.404

91,08

208.725.750

205.262.300

98,34

1.335.381.500

1.298.199.617

97,22

598.584.525

577.212.500

96,43

733.338.000

683.615.940

93,22

2.854.209.850

2.764.411.249

96,85

27.283.756.205

25.744.615.780

94,36

601.490.200

555.662.205

92,38

8.338.325.480

8.116.643.510

97,34

246.404.900

231.407.700

93,91

2.157.885.050

2.071.921.150

96,02

1.976.854.625

1.898.445.925

96,03

132

6 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

117.513.900

116.843.475

99,43

319.411.000

300.548.975

94,09

2.101.904.800

2.021.938.761

96,20

2.125.559.850

1.971.839.868

92,77

10 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan 11 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

201.508.925

200.109.675

99,31

165.000.000

159.460.514

96,64

12 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

138.100.600

134.088.125

97,09

13 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 14 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 15 Program Pemberdayaan Penyuluhan 16 Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional

227.289.675

218.118.901

95,97

118.875.000

116.167.420

97,72

1.077.569.355

1.064.049.775

98,75

8.557.072.250

8.364.187.429

97,75

9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap


133

Jumlah............................. 8

9

10

Meningkatnya kunjungan wisatawan

Persentase 9,95 Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisata Jumlah............................. Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah


272.530.550

258.413.950

94,82

18 Program Pengembangan Industri

813.408.600

787.993.750

96,88

29.556.704.760

28.587.841.108

96,72

341.181.850

336.085.266

98,51

322.733.250

318.111.275

98,57

663.915.100

654.196.541

98,54

1.509.833.825

1.464.716.558

97,01

1.509.833.825

1.464.716.558

97,01

1 Program Pengembangan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

84.329.704.035

80.820.464.942

95,84

236.627.400

210.378.175

88,91

3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

28.148.967.500

27.684.425.871

98,35

4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

13.583.889.149

12.884.702.190

94,85

105,29

Meningkatnya Nilai Realisasi 406.916 daya saing Investasi investasi (PMA/PMDN) daerah (Jutaan rupiah) Jumlah.............................

Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

17 Program Pengembangan Usaha Perdagangan

77,5

634.860

156,02

1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

156,02 -0,45

-4,52

1 Program Pengembangan Pariwisata

-4,52 83,94

108,31

134

5 Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluaran Drainase dan Gorong-Gorong 6 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air 7 Program Peningkatan Srana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum 8 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 10 Program Pengembangan Perumahan 11 Program Lingkungan Sehat Perumahan 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan 13 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 14 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 15 Program Penataan, Penguatan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 16 Program Pengembangan Kegeologian dan Energi Jumlah.............................


108,31

3.820.125.164

3.702.719.000

96,93

1.973.465.500

1.890.347.310

95,79

10.283.066.500

9.920.686.200

96,48

87.759.000

63.728.800

72,62

4.906.670.110

4.697.194.350

95,73

989.214.750

954.713.150

96,51

195.859.925

135.970.200

69,42

1.003.425.000

991.573.575

98,82

3.310.968.220

3.181.522.400

96,09

244.668.000

226.010.550

92,37

359.168.000

268.050.460

74,63

174.759.000

157.217.000

89,96

153.648.337.253 147.789.704.173

96,19

135

11

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

79,47

71,59

79,55

76,44

100,1

106,77

1 Program Perencanaan Tata Ruang 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 7 Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan 8 Program Penanggulangan Dini Bencana 9 Program Tanggap Darurat Bencana 10 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Jumlah.............................


103,44

722.671.000

704.928.300

97,54

326.965.450

316.857.825

96,91

1.490.503.734

1.291.683.750

86,66

7.780.078.400

7.249.370.900

93,18

1.370.538.600

1.352.179.943

98,66

832.632.000

820.071.502

98,49

1.712.199.093

1.669.342.400

97,50

160.150.000

155.937.400

97,37

78.382.000

77.813.800

99,28

118.651.000

117.420.250

98,96

376.484.000

371.644.850

98,71

37.275.500

35.428.500

95,05

15.006.530.777

14.162.679.420

94,38

136

12

Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum

Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum

3,36

6,72

200

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 4 Program Pelayanan Bantuan Hukum 5 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat

Jumlah.............................

200

625.507.750

618.431.128

98,87

2.184.594.625

2.165.821.335

99,14

502.071.400

498.857.100

99,36

440.352.625

376.438.725

85,49

252.472.475

238.595.050

94,50

4.004.998.875

3.898.143.338

97,33

Berdasarkan pada hasil Akuntabilitas Keuangan apabila dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja telah mencapai bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan. Efisiensi tersebut diantaranya terjadi melalui penggunaan Anggaran yang efisien seperti : 5. Dalam penyusunan anggaran mengacu pada Standar Harga Belanja yang ada, namun dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan harga toko (harga riil); 6. Belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan (urgensi) suatu kegiatan sehingga terjadi penghematan dari sisi anggaran namun kinerja tercapai; 7. Pencapaian Indikator Kinerja menggunakan prinsip Anggaran berbasis Kinerja;


137

BAB

4

PENUTUP

L

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon Progo tahun 2015 yang berjumlah 21(100%), 17 indikator kinerja (80,96%) telah memenuhi kriteri Sangat Tinggi, 2 indikator kinerja (9,25%) memenuhi kriteria tinggi serta 2 indikator kinerja (9,25%) kriteria Sangat Rendah. Indikator Kinerja Utama Bupati yang telah berkinerja Sangat Tinggi sebanyak 17 indikator, pada indikator sasaran strategis sebagai berikut: q. rata-rata lama sekolah tercapai 98,09% r. angka melek huruf tercapai 102,20% s. persentase akses dan mutu pendidikan tercapai 101,08%; t. angka harapan hidup tercapai 100,36%; u. angka kematian ibu 130,10%; v. angka kematian bayi 90,20% w. angka kemiskinan tercapai 110,10%; x. nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai 96,64%; y. nilai akuntabilitas kinerja 166,67%; z. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai 100%; aa. pertumbuhan ekonomi tercapai 95,18%; | LKjIP Kabupaten Kulon Progo

138

bb. pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) tercapai 230,85%; cc. nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) (jutaan rupiah) tercapai 248,42%; dd. persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah tercapai 102,72%; ee. persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tercapai 102,59%; ff. indeks kualitas lingkungan hidup tercapai 95,59%; Sementara itu satu Indikator Kinerja Utama berkinerja Tinggi yaitu angka pengangguran

tercapai

86,61%,

dan

Persentase

partisipasi

masyarakat

dalam

pengembangan dan pelestarian budaya tercapai 84,98%;sertadua Indikator Kinerja Utamaberkinerja Sangat Rendahyaituindikator sasaranangka pengangguran tercapai 33,93% dan indikator Persentase Penurunan pelanggaran perda tercapai 20,91%; Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2015 Rp. 457.006.210.947,00 terealisasi Rp. 423.592.375.215,00

atau

92,69%.

Disisi yang

lain

target Pendapatan

Daerah

Rp.155.969.689.703,00 terealisasi Rp. 170.822.326.558,34 atau 109,52%. Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LKjIP Tahun 2014 yang telah diambil dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu melakukan pengintegrasian sistem informasi. Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat keterkaitan indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), sertaditerapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja online yang berbasis website. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.


139

BAB 1

LAMPIRAN Penghargaan Daerah Tahun 2013

No.

Judul Penghargaan

1.

Penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha atas prestasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan status terbaik (Peringkat I dari 10 besar nasional) pada tataran pengambilan kebijakan di berbagai urusan pemerintahan bidang urusan wajib dan pilihan.

2014 Presiden RI

2.

2014 Kementerian

3.

Penghargaan Penyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Terbaik tahun 2013, 2 Juni 2014 Penghargaan Manggala Karya Kencana. Prestasi dalam komitmen serta kepemimpinan dalam program kependudukan, KB, dan pembangunan

4.

Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi

2014 Presiden RI

5.

Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah (WTP) Penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2013

2014 Menteri Keuangan

Penghargaan atas upaya pengendalian tembakau sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya rokok

2014 Komisi Nasional

6. 7.

Tahun

Dari

Lingkungan Hidup

2014 BKKBN RI

2014 Menteri Perhubungan Pengendalian Tembakau 2014 Menteri Kesehatan

8.

Penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Kartika dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat

9.

Piagam Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 2014 Menteri Pertanian Kategori Pembina Ketahanan Pangan

10.

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2014 Kategori Madya sebagai Kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penghargaan Komisi Pemilihan Umum DIY kepada Bupati yang telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilu 2014

11.


2014 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2014 Ketua KPU DIY

140

12.

Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2013

2014 Kementerian Hukum dan HAM RI

13.

Penghargaan atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dengan Predikat Nilai B

2014 Menteri PAN dan RB

14

Penghargaan atas prestasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo 2016

2015 Gubernur DIY

15.

Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama

2015 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI Kepala Perpustakaan 2015 Perlindungan Nasional RI

16.

Penghargaan Kepala Perpustakaan Nasional RI atas dedikasi dan sumbangsih Bupati terhadap pengembangan perpustakaan dan minat baca di Indonesia

17.

Penghargaan kepada Kota Wates, Kab. Kulonprogo atas Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan Tahun 2014-2015 (Adipura)

2015 Menteri Lingkungan

18.

Penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika kepada Bupati atas Jasa Luar Biasa dalam Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat untuk Hidup Sehat

2015 Menteri Kesehatan RI

19.

2015 Menteri Kesehatan RI

20.

Penghargaan Swasta Saba Padapa atas Keberhasilan menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2015 untuk Klasifikasi Pemantapan Regional Marketing Award (Kategori Silver) Penghargaan sebagai apresiasi terhadap daerah yang melakukan inovasi dan kreatifitas serta berhasil melakukan kinerja yang bagus dan bisa menjadi inspirasi untuk Propinsi/Kota/Kabupaten lain

21.

Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2014

2015 Kementerian Hukum

Hidup dan Kehutanan RI

2015 DPD RI

dan HAM RI

22.

Penghargaan Damandiri Award 2015 sebagai Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Rujukan Nasional dan 20 Bupati/Walikota yang berkomitmen mengentaskan kemiskinan dengan bermitra yayasan Damandiri

2016 Yayasan Damandiri

23.

Penghargaan Bupati/Walikota Berprestasi sebagai 10 besar Bupati terbaik se-Indonesia

2016 Jawa Pos

24.

Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan Predikat Nilai B

2016 Menteri PAN dan RB RI


141

Inovasi Daerah

1. Program Layanan Pasien keluarga miskin di RSUDWates tanpa Kelas; 2. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil satu hari jadi (one day service); 3. Program Santunan Kematian bagi keluarga tidak mampu; 4. Program Beras Miskin (Raskin) dan Beras Daerah (Rasda) bagi keluarga tidak mampu; 5. Produk lokal batik Geblek Renteng dijadikan PDH PNS, Perangkat Desa dan Siswa/i di Kulon Progo; 6. Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB); 7. Program Kelompok Penyelamat Ibu Hamil Berisiko Tinggi (KELAMBUSITI); 8. Program Buku Saku Gigiku (Senyum untuk sehat); 9. Program Pemantauan Ibu Hami dengan MPS (Menuju Persalinan Sehat) Online; 10. Program Budaya Cuci Tangan Datang Kematian Sepsis Berkurang; 11. Program Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Tanpa Dinding.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015


142

KATA PENGANTAR BAB 1. LKjIPKabupaten Kulon Progo i

Recommend Documents