KOMPONEN SAKIP PENGADILAN NEGERI SALATIGA TAHUN 2012

KOMPONEN SAKIP PENGADILAN NEGERI SALATIGA TAHUN 2012

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SALATIGA

PENGADILAN NEGERI SALATIGA JL. VETERAN NO.4 TELP. DAN FAX. (0298)323119 SALATIGA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA NOMOR :W12-U12/111/OT/SK/I/2012 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SALATIGA KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA

Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

6.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

7.

Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.

13 Tahun 2005

tentang

8.

Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

14

tentang

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Tahun

2005

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SALATIGA 2012.

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Salatiga, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Salatiga 2010-2014

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga Pada Tanggal : Januari 2012 Ketua Pengadilan Negeri Salatiga

SIGIT SUTRIONO,S.H.,M.Hum NIP. 196104121988031001

Tembusan : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Salatiga


NO

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Peningkatan

Prosentase mediasi yang

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan

Panitera /

Laporan Bulanan dan

Penyelesaian upaya

Diselesaikan

jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Sekretaris

Laporan Tahunan

Peningkatan

a.Prosentase penyelesaian

Perbandingan jumlah BA persidangan yang telah dibuat

Panitera /

BA persidangan

Penyelesaian perkara

BA persidangan tepat waktu

dan ditandatangani sebelum hari sidang berikutnya

Sekretaris

Mediasi.

2.

dengan jumlah perkara yang sedang disidangkan. b.Prosentase perkara yang

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan

Panitera /

Laporan Bulanan dan

diselesaikan

disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan

Sekretaris

Laporan Tahunan

Jumlah perkara yang deregister

.

c.Prosentasie perkara perdata

Perbandingan antara perkara perdata yang incracht

Panitera /

Laporan Bulanan dan

yang sudah incracht yang

Yang sudah dilakukan eksekusi dan yang belum

Sekretaris

Laporan Tahunan

sudah dilakukan eksekusi

Dilakukan eksekusi.

dan yang belum dilakukan eksekusi d.Prosentase sisa perkara

Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dan

Panitera /

Laporan Bulanan dan

yang diselesaikan


Sekretaris

Laporan Tahunan

Jumlah sisa perkara.


NO

3.

KINERJA UTAMA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Peningkatan tertib

a.Prosentase pencatatan

Perbandingan penyelesaian administrasi perkara pidana

Panitera /

Laporan Bulanan dan

Administrasi perkara

register perkara harus terisi

Ijin sita dan perpanjangan penahanan dengan jumlah

Sekretaris

Laporan Tahunan

dengan benar.

permohonan ijin penyitaan dan perpanjangan penahanan

b.Prosentase berkas yang

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding,

Panitera /

Laporan Bulanan

diajukan banding,kasasi

Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundle A dan

Sekretaris

dan PK yang disampaikan

bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh

secara lengkap.

Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

c.Prosentase berkas yang

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima

diregister dan siap

dengan berkas perkara yang disidangkan.

Juru Sita

Laporan Bulanan

-

Juru Sita

Laporan Bulanan

-

Juru Sita

Laporan Bulanan dan

disidangkan ke majelis. d.Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu e.Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan

Laporan Tahunan

tepat waktu pada para pihak. f.Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

-

Juru Sita

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.


NO

4.

KINERJA UTAMA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Peningkatan kualitas

a.Prosentase pegawai yang

Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk

Panitera /

Laporan Bulanan dan

SDM

lulus diklat teknis yudisial.

mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan atau

Sekretaris

Laporan Tahunan

bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.Prosentase pegawai yang

b.1.Perbandingan antara SDM Non Teknis yang diajukan

Panitera /

Laporan Bulanan dan

lulus diklat non yudisial

untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan

Sekretaris

Lapan Tahunan

b.2.Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk

Panitera /

Laporan Bulanan dan

mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh

Sekretaris

Laporan Tahunan

atau sertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.

kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat. c.Prosentase pelaksanaan

Perbandingan antara jadwal kegiatan dan pelaksanaan

Panitera /

Jadwal Bimbingan

Bimbingan teknis kepada

Bimbingan teknis PP dan JS/JSP.

Sekretaris dan

Teknis dan laporan

Wapan

Hasil ke

PP dan JS/JSP dalam rangka Penyelesaian permasalahan Teknis perkara setiap bulan


NO

5.

KINERJA UTAMA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB


a.Prosentase pengaduan yang

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

Ketua dan

Laporan Hasil

pengawasan

ditindaklanjuti.

mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non

Panitera /

pengaduan

teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Sekretaris

masyarakat.

b.Prosentase temuan yang

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil

Ketua dan

Laporan Hasil

ditindaklanjuti.

pengawasan internal dan eksternal dengan temuan

Panitera /

Kegiatan pengawasan

yang dilaporkan.

Sekretaris

Melekat

c.Prosentase pelaksanaan


Ketua dan Wakil

Laporan Hasil

rapat evaluasi hasil

Rapat Evaluasi hasil pengawasan.

Ketua

Pengawasan Hakim

pengawasan setiap bulan. 6.

SUMBER DATA

Pengawas Bidang

Peningkatan aksesbilitas

a.Prosentase proses

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang

Panitera /

Laporan Bulanan dan

Masyarakat terhadap

Penyelesaian perkara yang

Sudah diminutasi dan dapat didownload diwebsite

Sekretaris

Laporan Tahunan

Peradilan (acces to

Dapat dipublikasikan

Pengadilan Negeri Salatiga (sesuai SK KMA No.1-144/KMA/

Justice)

SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.


NO

KINERJA UTAMA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

b.prosentase jumlah perkara

Perbandingan prosentase jumlah perkara pidana dan

Panitera /

PC layar sentur

yang telah dipublikasikan

Perdata yang masuk dengan informasi yang telah

Sekretaris

Layanan Informasi

dalam layanan informasi

Dipublikasikan dalam system informasi perkara

perkara melalui layar sentuh c.prosentase jumlah kebijakan informasi yang dipublikasikan melalui media layanan informasi.

RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 PENGADILAN NEGERI SALATIGA

RENCANA STRATEGIS 2010-2014 PENGADILAN NEGERI SALATIGA 1.

Visi dan Misi “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung” adalah visi kita bersama yang merupakan cita-cita kita bersama yang harus kita wujudkan denga kerja keras baik dalam menumbuhkan sifat-sifat dan karakter manajemen serta kepemimpinan yang kuat, kebijakan-kebijakan pengadilan yang responsive, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, mencukupkan sarana prasarana, keuangan atau anggaran serta mengefektifkan proses beracara di pengadilan. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan, mudah diakses serta terjangkau sehingga mereka merasa puas dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengadilan. Sedangkan Misi :

2.

1)

Menjaga kemandirian badan peradilan

2)

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3)

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4)

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tujuan dan Sasaran strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai lima tahun yaitu: Sedangkan sasaran strategis adalah yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran strategis yang dicapai adalah sebagai berikut: Operasional, perencanaan dan manajemen kerja, dan pembuatan putusan maupun keputusan berdasarkan system informasi Meningkatkan kualitas SDM dengan cara peningkatan kemampuan yang mendukung pekerjaan yang berkelanjutan Transparansi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Adapun sasaran strategis sebagai berikut: Terwujudnya kesejahteraan pegawai Meningkatnya kualitas SDM pegawai Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional Terciptanya keamanan dan kebersihan agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.

Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara. Terwujudnya system pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok. Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Salatiga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Salatiga memperoleh anggaran DIPA sebesar Rp.3.431.969.000,- (Tiga milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang meliputi 4 (empat) macam program utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut: 1.

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik

Rp.3.125.461.000,-

2.

Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

Rp.

3.

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan

Rp. 275.000.000,-

11.958.000,-

Lembaga Penegak Hukum Lainnya 4.

Program Penegakan Hukum dan HAM JUMLAH

Rp.

19.550.000,-

Rp.3.431.969.000,-

Program Kegiatan pokok dari program yang utama sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2012 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi, yaitu: I.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula Pengadilan Negeri Salatiga yang melaksanakan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili perkara. Pengadilan Negeri Salatiga merupakan peradilan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Program ini terdiri dari: 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yaitu penanganan perkara.

2. Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri berupa pelayanan dan Bantuan Hukum. II.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program ini terdiri dari: 1. Layanan Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan. 2. Operasional dan pemeliharaan kantor 3. Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi.

III.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Aparatur Mahkamah Agung. Program ini terdiri dari pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pegawai Pengadilan Negeri Salatiga menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 – 2014 PENGADILAN NEGERI SALATIGA

NO

1.

PROGRAM

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Peningkatan

Untuk mewujudkan Lembaga

Peningkatan penyelesaian

Prosentase mediasi yang diselesaikan

Manajemen

Peradilan yang bermartabat,

perkara yang sederhana,

a.Prosentase penyelesaian Berita Acara persidangan

Peradilan Umum

berwibawa, akuntabel serta

tepat waktu dan akuntabel

persidangan tepat waktu.

mewujudkan supremasi

b.Prosentase perkara yang diselesaikan.

hukum melalui kekuasaan

c.Prosentase perkara perdata yang sudah incrachr

kehakiman yang mandiri,

yang sudah dilakukan eksekusi dan yang belum

efektif, professional, memberi

dilakukan eksekusi.

pelayanan hukum yang

d.Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.

berkualitas, etis terjangkau

a.Prosentase pencatatan register perkara harus

dan biaya rendah.

terisi dengan benar. b.Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap. c.Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke majelis. d.Prosentase penyampaian pemberitahuan

TARGET JANGKA MENENGAH 2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

pemanggilan siding tepat waktu. e.Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu pada para pihak f.Prosentase penyitaan tepat waktu. 2.

Pelaksanaan

Untuk mewujudkan Sumber

Peningkatan Kualitas SDM

a.Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

Kualitas SDM

Daya Manusia yang

b.Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

Berkualitas.

c.Prosentase pelaksanaan bimbingan teknis kepada

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis setiap bulan.

3.

4.

Pelaksanaan

Untuk mewujudkan lembaga


a.Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

Dukungan

peradilan yang bersih dan

Pengawasan.

b.Prosentase temuan yang ditindaklanjuti.

Manajemen dan

berwibawa.

c.Prosentase pelaksanaan rapat evaluasi hasil

Dukungan teknis

pengawasan tiap bulan yang dilakukan Hakim

Lainnya.

Pengawas Bidang.

Pelaksanaan

Untuk mewujudkan

Peningkatan publikasi

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat

Pedoman

Keterbukaan informasi dan

layanan system informasi

Dipublikasikan.

Pelayanan

Aksesbilitas masyarakat

perkara.

Informasi di

Terhadap peradilan.

Pengadilan Sesuai SK KMA No.1-144/KMA/ SK/I/2011

RENCANA KINERJA TAHUN 2013 DAN 2014 PENGADILAN NEGERI SALATIGA

RENCANA KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI SALATIGA

NO

1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas

a.Prosentase mediasi yang diselesaikan

100 %

Teknis Pengadilan Negeri Salatiga

b.Prosentase penyelesaian Berita Acara persidangan tepat waktu

100 %

c.Prosentase perkara yang sudak diselesaikan

100 %

d.Prosentase perkara yang sudah dieksekusi

100 %

e.Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

f.Prosentase pencatatan register

100 %

g.Prosentase proses upaya hukum yang diajukan dengan lengkap

100 %

h.Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan

100 %

i.Prosentase penyampaian pemanggilan siding tepat waktu

100 %

j.Prosestase penyampaian pemberitahuan putusan

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

a.Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis

100 %

Pengadilan Negeri Salatiga.

b.Prosentase pegawai yang lulus diklat non teknis

100 %

c.Prosentase palaksanaan bimtek Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti

100 %

a.Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100 %

b.Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

100 %

c.Prosentase pelaksanaan rapat evaluasi seluruh pegawai

100 %

Terselesaikannya peningkatan kualitas pengawasan


NO

4.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Peningkatan publikasi layanan system

a.Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

100%

Informasi perkara

b.Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan dalam layanan informasi perkara

100%

melalui layar sentuh. c.Prosentase jumlah kebijakan informasi yang dipublikasikan melalui media layanan

100%

informasi. d. Prosentase jumlah SDM yang menguasai IT dan sarana prasarana yang menunjang

100%

KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA

LUKMAN BACHMID, SH NIP.196703061992121001

RENCANA KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI SALATIGA NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.


Pembinaan administrasi dan

- Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai SAP


Pengelolaan keuangan

- Prosentase penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya Standart pelaksanaan pengelolaan anggaran, standart Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran - Terselenggaranya pembayaran gaji, tertib administrasi Persuratan dan kearsipan keuangan. - Tersedianya operasional/pemeliharaan perkantoran Pengadilan Negeri Salatiga

2.

3.

- Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana


Pengadaan sarana dan prasarana


Pengadilan Negeri Salatiga

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang

Peningkatan manajemen Peradilan

- Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.

Sederhana, tepat waktu, transparan dan

Umum

- Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara


Akuntabel Salatiga, 25 Februari 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA


PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SALATIGA TAHUN 2013

PENGADILAN NEGERI SALATIGA JL.VETERAN NO.4 TELP.323119 SALATIGA

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI SALATIGA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

: TRIS HARIYADI, S.H.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: LUKMAN BACHMID, S.H.

Jabatan

: Ketua

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KETPihak Kedua

TRIS HARIYADI, S.H. NIP.196402191985031004 LUKMAN BACHMID, S.H. NIP.196703061992121001

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI SALATIGA NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

Tersedianya dukungan


- Tersajinya kualitas laporan keuangan sesuai SAP

Pembayaran gaji dan

Manajemen dan tugas teknis


- Prosentase penyerapan anggaran meningkat,

tunjangan,penyelenggaraan

Dalam penyelenggaraan


Fungsi peradilan

Tersusunnya standart pelaksanaan pengelolaan

operasional dan pemeliharaan

Anggaran, standart penyusunan laporan

perkantoran, rapat koordinasi

Pelaksanaan anggaran

koordina dan konsultasi

ANGGARAN 3.274.034.000

- Terselenggaranya pembayaran gaji, tertib Administrasi persuratan dan kearsipan keuangan. - Tersedia operasional/pemeliharaan perkantoran Pengadilan Negeri Salatiga 2.

Peningkatan sarana dan

- Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan

Pengadaan Laptop

13.000.000

Prasarana aparatur

Prasarana teknis dan umum Pengadilan Negeri

Pengadaan CCTV

15.000.000


Salatiga

Pengadaan AC

72.000.000

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI SALATIGA NO 3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Terselesaikannya perkara yang

Peningkatan manajemen peradilan

sederhana, tepat waktu,

Umum.

transparan dan akuntabel

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

- Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang

Penanganan perkara

Sederhana dan tepat waktu) di Pengadilan Negeri Salatiga

dilingkungan Pengadilan Negeri

- Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari

Salatiga

6 (enam) bulan - Jumlah penyampaian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat Waktu

Salatiga, 25 Februari 2013 Menyetujui KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA

LUKMAN BACHMID, SH

TRIS HARIYADI, SH

NIP.196703061992121001

NIP.196402191985031004

ANGGARAN 30.500.000

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI SALATIGA TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Salatiga dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 guna memenuhi kewajiban sebagai Instansi Pemerintah. LAKIP ini merupakan gambaran atau pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Salatiga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Salatiga ini menyajikan gambaran tentang berbagai rencana kinerja yang dicapai yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Salatiga dalam melaksanakan berbagai kewajiban. Dengan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka akan menjadi semacam sistem pengendalian internal bagi birokrasi. Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 Pengadilan Negeri Salatiga berpedoman pada Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2011 tentang penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Pengadilan Negeri Salatiga. Meskipun penyusunan laporan ini telah diupayakan sebaik mungkin namun kami menyadari masih banyak kekurangan, kami selalu membuka diri untuk menerima kritik serta saran yang membangun. Kami berharap laporan ini dapat meningkatkan kinerja di Pengadilan Negeri Salatiga yang efektif dan efisien di tahun selanjutnya.

Salatiga, 25 Februari 2013

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) Pengadilan Negeri Salatiga sebagai badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan memutus perkara dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana di tingkat pertama. Sebagai ujung tombak Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bidang yustisial tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Salatiga meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri.

Dan dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh

pemerintah dan pengaruh lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Salatiga adalah masalah putusan perkara perdata dan pidana. Oleh karenanya proses mulai berkas masuk menjadi perkara yang disidangkan sampai dengan putusan dengan penyelesaian minutasi perkara perdata dan pidana kemudian

pelaksanaan putusan

perdata dan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan sasaran strategis yang harus dicapai oleh Pengadilan Negeri Salatiga

yang selalu berpatokan terhadap unsur

Sumber Daya Manusia, material dan anggaran yang ada. Dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia No,7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 552/SEK/01/XII/2011 dan nomor 553/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 maka Pengadilan Negeri Salatiga selaku instansi pemerintah dibawah Mahkamah Agung RI melaporkan kinerja Pengadilan Negeri Salatiga tahun 2012 dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dalam LAKIP ini tertuang Kinerja Utama yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Salatiga tahun 2011 adalah penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Salatiga.

ii

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR .......................................................................................................

i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ……………………………………..

ii

DAFTAR ISI.....................................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG.............................................................................................

1

B. TUGA S POKOK DAN FUNGSI...........................................................................

1

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN................................................................................

9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA………………………………......... 10 A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014……………………………………………. 1. VISI DAN MISI ……………………………………………………………………

10

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ……………………………………….

10

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK………………………………..

10

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2011……………………………………………..

11

C. PERJANJIAN KINERJA DAN KEGIATAN POKOK……………………………….

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14 A. PENGUKURAN KINERJA (PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA)………………………………………………………………………..

15 16

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA (DIURAIKAN PENCAPAIAN SASARAN SASARAN ORGANISASI DENGAN PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN DAN PENYAJIAN DARI HASIL PENGUKURAN KINERJA)…………………………...

17

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………………….

29

A. KESIMPULAN …………………………………………………………………………

29

B. SARAN-SARAN ……………………………………………………………………….

29

BAB V LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 4. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

iii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sebagai Lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Salatiga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan

dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja. Laporan kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Salatiga dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan tingkat kinerja yang dicapai. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Salatiga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Sehingga dalam melaksanakan tugas baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun non teknis harus melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan public akan adanya suatu peradilan yang mandiri dapat terakomodir.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Negeri Salatiga mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: -

Tugas Pokok: Pengadilan Negeri Salatiga sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

-

Fungsi: 1.

Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan

2.

Sebagai pelaksana hukum positif

3.

Memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Pemerintah Daerah bila diperlukan.

Aparat pendukung peradilan sebagai pilar kekuasaan kehakiman terdiri dari Hakim. Panitera, Jurusita dan Kesekretariatan masing-masing mempunyai tugas pokok yaitu: KETUA PENGADILAN NEGERI: 1.

Mengkoordinir Manajemen Peradilan

2.

Mengkoordinir Administrasi Perkara dan Administrasi Umum

3.

Mengkoordinir persidangan dan pelaksanaan putusan

4.

Mengkoordinir Kinerja Pelayanan Publik

TUGAS WAKIL KETUA PENGADILAN 1.

Mengkoordinir pengawasan intern

2.

Menunjuk Hakim dalam perkara tindak pidana ringan, pelanggaran lalulintas, menyetujui/menetapkan penyitaan pidana dan perkara singkat.

3.

Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dalam pelaksanaan tugas.

TUGAS HAKIM 1.

Tugas utama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

2.

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

TUGAS PANITERA/SEKRETARIS (Bidang Teknis Peradilan) 1.

Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengurus tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.

2.

Bertanggungjawab atas kepengurusan berkas perkara putusan, dokumen akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

3.

Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.

4.

Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut perundang-undangan yang berlaku.

5.

Memungut biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara.

6.

Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada ketua pengadilan.

7.

Membuat akta-akta yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera.

8.

Melegalisasi surat-surat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus.

9.

Melayani masyarakat yang mencari informasi di pengadilan sesuai dengan SK KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011.

TUGAS PANITERA/SEKRETARIS (Bidang Administrasi Umum) 1.

Mengatur tugas Wakil Sekretaris dan para Kepala Urusan.

2.

Menyusun Rencana Kerja Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri.

3.

Melakukan penilaian dan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya.

4.

Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan dan

perundang-undangan yang berlaku dan mengkoordinasikan

pengelolaan anggaran pembangunan. 5.

Melakukan pengendalian administrasi umum dalam lingkungan Pengadilan Negeri.

6.

Menguasai bagian anggaran dan berkewajiban mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan APBN serta berkewajiban membuat evaluasi dan pelaporan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

TUGAS WAKIL PANITERA 1.

Membantu tugas Panitera/Sekretaris untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi pekara antara lain: ketertiban mengisi buku register perkara, membuat laporan periodic, dll.

2.

Melaksanakan tugas Panitera/Sekretaris apabila berhalangan.

3.

Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

4.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.

TUGAS WAKIL SEKRETARIS 1.

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kesekretaristan dalam rangka memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.

Mengkoordinir penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) sebagai bahan penyediaan dana kegiatan

3.

Mengkoordinir pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAKPA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

4.

Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuata Komitmen.

TUGAS PANITERA MUDA PERDATA 1.

Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan tugas kepaniteraan perdata.

2.

Menerima gugatan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali , eksekusi dan somasi.

3.

Menerima/menafsirkan panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

4.

Menyerahkan surat gugatan permohonan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan agar membayar uang panjar pekara yang tercantum dalam SKUM kepada kas Pengadilan Negeri Salatiga.

5.

Mencatat/mengisi buku induk keuangan dan buku keuangan biaya eksekusi.

TUGAS PANITERA MUDA PIDANA 1.

Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan perkara, menyimpan berkas pekara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

2.

Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan jika terdakwa ditahan.

3.

Bertanggung jawab atas keseluruhan penyelesaian tugas di kepaniteraan pidana.

TUGAS PANITERA MUDA HUKUM 1.

Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan tugas kepaniteraan hukum

2.

Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan.

3.

Mengkoordinir kearsipan berkas perkara.

4.

Mengkoordinir legalisasi Ekstra Yudicial.

TUGAS PANITERA PENGGANTI 1.

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.

2.

Membantu Hakim dalam hal:

3.

-

Membuat Penetapan Hari Sidang

-

Membuat Berita Acara Persidangan

-

Mengetik putusan

Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk mencatat perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

4.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata/Pidana bila selesai minutasi.

TUGAS JURU SITA 1.

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera/Sekretaris.

2.

Menyampaikan pengumuman, teguran dan pemberitahuan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3.

Melaksanakan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah beserta surat-surat yang sah.

4.

Membuat Berita Acara Penyitaan dan salinan resminya diserahkan kepad pihak yang berkepentingan.

TUGAS KAUR KEPEGAWAIAN 1.

Membuat Bezetting

2.

Membuat Daftar Urut Kepangkatan

3.

Membuat Penetapan/Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga

4.

Membuat Rencana dn Program Kerja.

5.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh tugas pada urusan kepegawaian.

TUGAS KAUR KEUANGAN 1.

Mengawasi dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan dari tugas sehari-hari dalam urusan keuangan.

2.

Membuat rencana belanja per bulan

3.

Membuat Rencana Kegiatan Anggarn Kementerian Lembaga (RKAKL)

4.

Melaksanakan tugas sebagai penguji SPP dan penandatangan SPM

5.

Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi keuangan

TUGAS KAUR UMUM 1.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh tugas pada urusan umum

2.

Membuat laporan yang ada hubungannya dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Pada Pengadilan Negeri terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris, dalam, hal ini Panitera merangkap sebagai Sekretaris (Panitera/Sekretaris) dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. KEPANITERAAN Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tugas pokok kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi

perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal yaitu: a. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan. b. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan pekara perdata. c. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana d. Penyusunan

statistik

perkara,

dokumentasi

perkara,

laporan

perkara

dan

yurisprudensi. e. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibagi 3 kepaniteraan: a. Kepaniteraan perdata yang bertugas melakukan administrasi perkara perdata, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata. b. Kepaniteraan pidana yang bertugas melakukan administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti. c. Kepaniteraan Hukum yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara serta mengurusi perpustakaan. Masing-masing kepaniteraan tersebut dipimpin seorang Panitera Muda dibawah koordinasi seorang Wakil Panitera yang juga melaksanakan pengawasan terhadap tugas-tugas Panitera Muda dimaksud yang untuk selanjutnya melaporkan hasil kerja dan pengawasannyan kepada Panitera/Sekretaris, sehingga diharapkan dapat

mencapai hasil yang maksimal dan dan dapat melaksanakan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Salatiga. 2.

KESEKRETARIATAN Tugas pokok kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri. Fungsi kesekretaristan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: a. Melakukan urusan kepegawaian b. Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara /uang titipan pihak ke tiga. c. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor. Kesekretariatan dibagi 3 (tiga) urusan, yaitu: a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi yang berhubungan dan status kepagawaani seluruh pegawai Pengadilan Negeri Salatiga. b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan admininstrasi yang berhubungan dengan keuangan kecuali mengenai biaya perkara/uang titipan pihak ketiga. c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga kantor Pengadilan Negeri Salatiga. Masing-masing urusan ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dibawah koordinasi seorang Wakil Sekretaris yang juga melaksanakan tugas pengawasan untuk selanjutnya melaporkan hasil kerja dan pengawasannya kepada Panitera/Sekretaris, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Salatiga, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Salatiga dapat tercapai secara optimal sesuai dengan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Salatiga.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Salatiga adalah sebagai berikut: -

Kata Pengantar

-

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

-

Daftar Isi

-

BAB I PENDAHULUAN, mengguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Salatiga

-

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menguraikan visi misi dan program kerja

Pengadilan Negeri Salatiga dalam tahun anggaran 2013 beserta Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2013. -

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Salatiga.

-

BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP). Harapan untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Salatiga dimasa datang.

-

BAB V LAMPIRAN. 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 4. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 1. Visi dan Misi “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung” adalah visi kita bersama yang merupakan cita-cita kita bersama yang harus kita wujudkan denga kerja keras baik dalam menumbuhkan sifat-sifat dan karakter manajemen serta kepemimpinan yang kuat, kebijakan-kebijakan pengadilan yang responsive, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, mencukupkan sarana prasarana, keuangan atau anggaran serta mengefektifkan proses beracara di pengadilan. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan, mudah diakses serta terjangkau sehingga mereka merasa puas dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengadilan. Sedangkan Misi : 1)

Menjaga kemandirian badan peradilan

2)

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3)

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4)

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2. Tujuan dan Sasaran strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai lima tahun yaitu: Sedangkan sasaran strategis adalah yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran strategis yang dicapai adalah sebagai berikut: Operasional, perencanaan dan manajemen kerja, dan pembuatan putusan maupun keputusan berdasarkan system informasi Meningkatkan kualitas SDM dengan cara peningkatan kemampuan yang mendukung pekerjaan yang berkelanjutan

Transparansi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Adapun sasaran strategis sebagai berikut: Terwujudnya kesejahteraan pegawai Meningkatnya kualitas SDM pegawai Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional Terciptanya keamanan dan kebersihan agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik. Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara. Terwujudnya system pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok. Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Salatiga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Salatiga memperoleh anggaran DIPA sebesar Rp.3.431.969.000,- (Tiga milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan

Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang meliputi 4 (empat)

macam program utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut:

1.

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik

Rp.3.125.461.000,-

2.

Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

Rp.

3.

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan

Rp. 275.000.000,-

11.958.000,-

Lembaga Penegak Hukum Lainnya 4.

Program Penegakan Hukum dan HAM

Rp.

JUMLAH

19.550.000,-

Rp.3.431.969.000,-

Program Kegiatan pokok dari program yang utama sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2012 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi, yaitu: I.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

suatu

lembaga.

Demikian

pula

Pengadilan

Negeri

Salatiga

yang

melaksanakan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili perkara. Pengadilan

Negeri

Salatiga

merupakan

peradilan

tingkat

pertama

dalam

memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Program ini terdiri dari: 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yaitu penanganan perkara. 2. Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri berupa pelayanan dan Bantuan Hukum. II.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Program ini terdiri dari: 1. Layanan Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan. 2. Operasional dan pemeliharaan kantor

3. Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi. III.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Aparatur Mahkamah Agung. Program ini terdiri dari pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pegawai Pengadilan Negeri Salatiga menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

B.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012

NO

SASARAN STRATEGIS

1.

Tersedianya dukungan Manajemen dan tugas teknis Pengadilan Negeri Salatiga

INDIKATOR KINERJA

-

2.

3.

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Salatiga

Terselesaikannya peningkatan

-

Prosentase Pegawai yang lulus diklat Teknis yudisial.

-

Prosentase pegawai yang lulusbdiklat Non teknis

-

Prosentase pelaksanaan bintekPanitera Pengganti dan Jurusita/pengganti.

-

Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti.

-

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti. Prosentase pelaksanaan rapat seluruh Pegawai.

-

Prosentase proses penyelesaian perkara Yang dapat dipublikasikan.

Kualitas pengawasan.

4.

Terselesaikannya publikasi Layanan Sistem Informasi Perkara

Prosentase mediasi yang diselesaikan Prosentase penyelesaian Berita Acara persidangan tepat waktu Prosentase perkara yang sudah diselesaikan. Prosentase perkara yang sudah dieksekusi. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. Prosentase pencatatan register yang benar. Prosentase upaya hukum yang dajukandengan lengkap. Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan. Prosentase penyampaian pemanggilan sidang tepat waktu. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu kepada para pihak.

TARG ET 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

C. PERJANJIAN KERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2012 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janj iuntuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. no

1.

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Salatiga.

TARGET

PROGRAM/KEG

-Tersajinya kualitas lap Keuangan sesuai SAP

Pembayaran gaji dan

-Prosentase penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standart pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan pelaks anggaran.

operasional dan

ANGGARAN

Rp.2.770.617.000

tunjangan, penyelenggaraan

pemeliharaan perkantoran, rapat koordinasi dan konsultasi.

-Terselenggaranya Pembayaran gaji dan Tertib administrasi -Tersedianya operasional perkantoran.

2.

Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Salatiga.

Pengadaan kebutuhan Sarana dan prasarana

-Jumlah pemenuhan -Pengadaan Alat Pengolah kebutuhan sarana

Data

Rp.

25.000.000

Rp.

10.500.000

dan prasarana teknis -Penambahan daya listrik

Rp. 177.000.000

-Pengadaan Meubelair

Rp.

12.000.000

Rp.

8.500.000

Rp.

42.000.000

Penanganan Perkara

Rp.

19.550.000

Perkara bagi masyarakat miskin yang diselesaikan tepat waktu.

Rp.

11.958.000

dan umum Pengadilan Negeri Salatiga. -Pengadaan Backdrop dan Almari display -Pengadaan kipas angin dan Filling Cabinet Besi -Pengadaan vertical Blind.

3.

Terselesainya perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan Pengadilan Negeri Salatiga

- Peningkatan manajemen peradilan umum

-Jumlah penyelesaian administrasi perkara -Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bln. -Jumlah penyampaian berkas upaya hukum yang lengkap dan tepat waktu.

-Penyediaan dana Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Salatiga

-Jumlah penyediaan dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Salatiga -Kebijakan mengenai Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA (PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA) Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,maka pada setiap lembaga Negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2012 maka tidak terlepas dari ciri khas (Core Bussines) Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Peradilan Tingkat Pertama yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara sehingga apa yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima. Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Salatiga dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya, namun juga terdapat beberapa sasaran yang tidak tercapai pada tahun 2012 ini.

Pengukuran Kinerja Tahun 2012

1.

2.

3.

4.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis Pengadilan Negeri Salatiga

a.Prosentase mediasi yang diselesaikan b.Prosentase penyelesaian BA persidangan tepat waktu c.Prosentase perkara yang diselesaikan. d.Prosentase perkara yang sudah dieksekusi e.Prosentase sisa perkara yang diselesaikan f.Prosentase pencatatan register g.Prosentase proses upaya hukum yang diajukan dengan lengkap h.Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan i.Prosentase penyampaian pemanggilan sidang tepat waktu j.Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan a.Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis b.Prosentase pegawai yang lulus diklat non teknis c.Prosentase pelaksanaan bimtek PP dan JS/JSP a.Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b.Prosestase temuan yang ditindaklanjuti c.Pelaksanaan rapat evaluasi seluruh pegawai Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Salatiga

Terselesainya peningkatan kualitas pengawasan

Terselesaikannya Publikasi layanan System Informasi Perkara

Target Realisasi Capaian 100%

0%

0%

100%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100 % (4 or) 100 % (7 or)

3 org

75%

7 org

100%

100%

0%

100 %

100%

0% 100% 83%

100 % (12 x) 100%

10 x 40%

40%

Pengukuran Kinerja Tahun 2012 (Anggaran): Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian

1.

Pelaksanaan kegiatan kesekretaristan yang sistematis sebagai pendukung utama kinerja Lembaga Peradilan

Prosentase kegiatan 100% kesekretaristan yang terealisasi pembayaran Gaji/honor tunjangan pegawai dan operasional /pemeliharaan perkantoran

97,39%

97,39%

2.

Peningkatan sarana Prosentase kegiatan yang 100% dan prasarana terealisasi peradilan dalam mendukung kinerja lembaga penegak hokum lainnya.

99,77%

99,77%

3.

Terselenggaranya Prosentase kegiatan 100% penyelesaian perkara, operasional persidangan penanganan kasus hukum dan inventarisasi system administrasi

100%

4.

Peningkatan kualitas Prosentase 100% pelayana dan bantuan terselenggaranya bantuan hukum kepada hukum bagi masyarakat masyarakat tidak tidak mampu mampu

85,98%

100%

85,98%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 secara umum Pengadilan Negeri Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2012. Namun demikian masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2012 yang tidak dapat direalisasikan dengan maksimal. B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2012 yang telah diuraikan diatas sedangkan analisis capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran: tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis Pengadilan Negeri Salatiga. No

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah mediasi yang diselesaikan

100%

0%

0%

2.

Jumlah penyelesaian Berita Acara persida-

100%

90%

90%

ngan tepat waktu. 3.

Jumlah perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

4.

Jumlah perkara yang dieksekusi

100%

80%

80%

5.

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

6.

Jumlah pencatatan register yang diisi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

dengan benar. 7.

Jumlah upaya hukum yang diajukan dengan lengkap.

8.

Jumlah berkas yang deregister dan siap disidangkan.

9.

Jumlah penyampaian pemanggilan tepat waktu.

10. Jumlah penyampaian pemberitahuna putusan tepat waktu kepada para pihak.

Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah menerima memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Salatiga dan telah melaksanakan dan menyelesaikan administrasi perkara dan mengirim ke Pengadilan Tinggi dan ke Mahkamah Agung RI untuk perkara yang mengajukan upaya hukum dengan baik dan tepat waktu dalam arti pernyataan upaya hukum, relas-relas, pemberitahuan ada memori, kontra memori, insage, salinan putusan, surat kuasa oleh

petugas ditelaah kelengkapan berkas perkara yang masuk (banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) baik perkara pidana maupun perdata apabila sudah lengkap kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Disamping itu Pengadilan Negeri Salatiga juga melakukan peningkatan mutu penanganan perkara, transparasi dan keterbukaan informasi, fungsi pengawasan yang profesional serta program kerja yang bertujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan serta: a. Pembuatan putusan dan minutasi dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancer dan tepat waktu sesuai yang ditentukan. b. Melaksanakan Surat Edaran MARI tentang penyertaan dukungan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali. c. Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Pola Bindalmin dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Sasaran ini dimaksudkan untuk upaya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara serta penyelenggaraan tertib administrasi perkara. Berikut ini diuraikan produktifitas Pengadilan Negeri Salatiga memutus perkara selama tahun 2012 berdasarkan jenis perkara: JENIS PERKARA

SISA 2011

MASUK 2012

JUMLAH

PUTUS

SISA

BEBAN

% PUTUS

Pidana Biasa

22

137

159

151

8

94,97

Pidana Singkat

0

16

16

14

2

87,50

Pidana Khusus

3

37

40

34

6

85,00

Pidana Cepat/Lalulintas

0

12.364

12.364

12.364

0

100

Perdata Gugatan

14

79

93

76

17

81,72

Perdata Permohonan

2

416

418

397

21

94,98

JUMLAH

41

13.049

13.090

13.036

54

99,59

a. Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan. Ukuran

capaian

indicator

kinerja

prosentase

perkara

yang

diselesaikan

adalah

perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang deregister. Capaian prosentase perkara yang diselesaikan untuk perkara pidana dan perdata pada tahun 2012 : 1. Prosentase perkara pidana biasa, pidana singkat dan pidana khusus yang diselesaikan GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA, SINGKAT SINGKAT DAN KHUSUS TAHUN 2012

Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 94,97%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 151 perkara dengan perkara yang deregister sebesar 159 perkara. Untuk prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 87,50% yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 14 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 16 perkara. Sedangkan untuk prosentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 85,00% yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 34 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 40 perkara. Pada dasarnya penyelesaian perkara untuk tahun 2012 ditargetkan 100% tetapi karena adanya perkara yang dilimpahkan pada bulan bulan terakhir di tahun 2012 sehingga prosentase perkara yang diselesaikan tidak 100% dan hal tersebut mengakibatkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya.

2. Prosentase perkara pidana cepat/lalulintas yang diselesaikan. GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA CEPAT / LALU LINTAS TAHUN 2012

Prosentase perkara pidana cepat/lalulintas yang diselesaikan pada tahun 2012 adalah 100% sehingga tidak meninggalkan sisa perkara ditahun berikutnya.

3. Prosentase perkara perdata gugatan dan permohonan yang diselesaikan.

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN TAHUN 2012

Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan pada tahun 2012 adalah sebesar 81,72%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 93 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 76 perkara. Sedangkan prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan pada tahun 2012 adalah sebesar 94,98% yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 397 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 418 perkara. Capaian penyelesaian perkara yang tidak mencapai 100% disebabkan karena ada beberapa perkara yang masuk pada bulan-bulan akhir ditahun 2012 sehingga meninggalkan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya

2. Sasaran: tersedianya sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Negeri Salatiga No

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis

100%

-

0%

2.

Jumlah pegawai yang lulus diklat non

100%

3 orang

75%

7 orang

83%

teknis. 3.

(4 orang

Jumlah pelaksanaan bintek PP dan JS/JSP

100% (7 orang)

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisia Pada tahun 2012 keadaan personil teknis Pengadilan Negeri Salatiga terdiri dari Hakim sebanyak 10 orang, Panitera/Penitera Pengganti sebanyak 16 orang dan Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 9 orang. b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Pada tahun 2012 keadaan personil non teknis Pengadilan Negeri Salatiga sebanyak 11 orang. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan dan profesionalisme pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Salatiga telah mengikutkan Diklat Fungsional/Bintek antara lain: -

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

-

Diklat Kepegawaian

-

Diklat Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran

-

Diklat/Sosialisasi SIPP di daerah dan pusat

-

Diklat SAKPA dan SIMAK BMN

-

Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Dengan adanya diklat bagi tenaga teknis maupun non teknis sangat mempengaruhi pada peningkatan Kinerja.

3. Sasaran: terselesaikannya peningkatan kualitas pengawasan No

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

1.

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

0%

0%

2.

Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

3.

Jumlah rapat evaluasi seluruh pegawai

100%

10 x

83%

(12 x )

Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Salatiga telah melaksanakan fungsi manajemen yaitu melakukan pengawasan, meliputi: a. Pengawasan melekat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berleku. b. Pengawasan rutin/regular adalah pengawasan yang dilaksanakan secara rutin terhadap penyelenggara peradilan. Selain pengawasan melekat dan rutin ada pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Untuk melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan Negeri Salatiga menerbitkan Surat Keputusan dengan SK nomor W12.U12/669/KP.07.01/IV/2012

tgl

16

April

2012

Hakim

Pengawas

Bidang

melaksanakan pengawasan yang kemudian dilaporkan ke koordinator pengawasan (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga) untuk dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri Salatiga. Rapat Bulanan (Briefing) juga dilaksanakan Kantor Pengadilan Negeri Salatiga minimal 2 (dua) bulan sekali dengan tujuan memonitoring, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dinas juga menerima masukan-masukan demi kemajuan dan peningkatan disiplin kerja dan peningkatan kinerja kepada seluruh pegawai.

Pengadilan Negeri Salatiga pada tahun 2012 sama sekali tidak menerima pengaduan dari masyarakat dalam penanganan perkara maupun mengenai perilaku aparat pengadilan. 4. Sasaran: tersedianya publikasi layanan system informasi perkara. No 1.

Indikator Jumlah proses penyelesaian perkara yang

Target

Realisasi

Capaian

100%

90%

90%


Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Salatiga mempunyai 1 (satu) orang SDM yang memiliki pendidikan formal sarjana komputer sehingga dapat diharapkan menunjang kelancaran tugas pokok maupun tugas pendukung. Namun demikian pencapaian sasaran meningkatkan publikasi layanan system informasi perkara belum maksimal, hal ini dimungkinkan karena sarana dan prasarana yang kurang memadai serta SDM yang masih belum cukup dalam hal penguasaan TI sehingga diharapkan ada penambahan SDM dimaksud guna memperlancar dan meningkatkan pelayanan.

C. KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA TAHUN 2012. 1. Anggaran Pengadilan Negeri Salatiga a. Anggaran pada Pengadilan Negeri Salatiga terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dengan DIPA nomor 0107/005-01.2.01/13/2012 tanggal 9 Desember 2011 yang direvisi pada tanggal 28 Nopember 2012 dengan pagu sebesar Rp.3.400.461.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03) sesuai dengan DIPA nomor 0853/005-03.2.01/13/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan pagu sebesar Rp.31.508.000 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah)

b. Alokasi anggaran berdasarkan jenis program terdiri atas:

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik

Rp.3.125.461.000,-

2. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

Rp.

3. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan

Rp. 275.000.000,-

11.958.000,-

Lembaga Penegak Hukum Lainnya 4. Program Penegakan Hukum dan HAM

Rp.

JUMLAH

19.550.000,-

Rp.3.431.969.000,-

c. Alokasi anggaran per jenis belanja adalah sbb.:

2.

-

Belanja Pegawai

Rp. 2.595.530.000,-

-

Belanja Barang

Rp.

529.931.000,-

-

Belanja Modal

Rp.

275.000.000,-

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Salatiga Tahun Anggaran 2012. -

-

-

Realisasi DIPA 01

Rp. 3.318.213.107,- (97,58%)

•

Belanja pegawai

Rp. 2.533.113.470,- (97,60%)

•

Belanja barang

Rp.

510.734.637,- (96,38%)

•

Belanja modal

Rp.

274.365.000,- (97,58%)

Realisasi DIPA 03

Rp.

27.090.000,- (85,98%)

•

Penanganan perkara

Rp.

19.550.000,- (100%)

•

Pelayanan dan Bantuan HUkum

Rp.

Jumlah Realisasi keseluruhan

7.540.000,- (63,65%)

Rp. 3.345.303.107,- (97,47%)

3. Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Salatiga a. DIPA Badan Urusan Administrasi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nama DIPA

Badan Urusan

Pagu

Pagu Revisi

Realisasi

Sisa Anggrn

%

3.045.617.000

3.400.461.000

3.318.213.107

82.247.893

97,58

31.508.000

31.508.000

27.090.000

4.418.000

85.98

3.077.125.000

3.431.969.000

3.345.303.107

86.665.893

97.47

Administrasi

Ditjen Badilum

JUMLAH

b. DIPA BUA per jenis belanja Nama DIPA

Blj Pegawai

Pagu

Pagu Revisi

Realisasi

Sisa Anggrn

%

2.240.686.000

2.595.530.000

2.533.113.470

62.416.530.

97,60

Blj Barang

529.931.000

529.931000

510.734.637

19.195.363

96.37

Blj Modal

275.000.000

275.000.000

274.365.000

635.000

99,77

JUMLAH

3.045.617.000

3.400.461.000

3.318.213.107

82.247.893

97,58

c. DIPA Ditjen Badilum per jenis belanja Nama DIPA

Penanganan

Pagu

Pagu Revisi

Realisasi

Sisa Anggrn

%

19.550.000

19.550.000

19.550.000

0

100

11.958.000

11.958.000

7.540.000

4.418.000

63,65

31.508.000

31.508.000

27.090.000

4.418.000

85,98

Perkara

Pelayanan dan Bantuan Hukum

JUMLAH

d. DIPA Pengadilan Negeri Salatiga Program

Program Dukungan

Pagu

Pagu Revisi

Realisasi

Sisa Anggrn

%

2.770.617.000

3.125.461.000

3.043.848.107

81.612.893

97,39

275.000.000

275.000.000

274.365.000

635.000

99,77

31.508.000

31.508.000

27.090.000

4.418.000

85,98

3.077.125.000

3.431.969000

3.345.303.107

86.665.893

97,47

Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Manajemen Peradilan Umum JUMLAH

4. Laporan Realisasi PNBP a.

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada DIPA 01 Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember

Tahun Anggaran 2012

penurunan penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp. -9.178.395,00 rupiah atau turun 80% dari penerimaan PNBP Lainnya tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah penerimaan PNBP Lainnya pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 2.227.657,00 atau sebesar 1.427,98% dari estimasi penerimaan PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2012 , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2011 diterima PNBP Lainnya sebesar Rp. 11.406.052,00 , atau sebesar 7,65% dari estimasi penerimaan PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2011. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP (dalam satuan rupiah) No.

Uraian

Estimasi Pendapatan

1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN /Penjualan

2

Pendapatan Lainnya Total

Realisasi

%

58.000,00

989.767,00

1.706,49

0,00

1.237.890,00

0,00

2.227.657,00

1.427,98

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2012

Hal ini terjadi di karenakan pada tahun anggaran 2012 pendapatan biaya proses yang pada tahun 2011 sebelumnya menjadi unsur pendapatan DIPA-01,pada tahun anggaran 2012 di catat pada SAKPA DIPA BA-03 Badan Peradilan umum. Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN) serta Pendapatan dari Penjualan diantaranya adalah Pendapatan Penjualan Dokumen Pelelangan, Pendapatan Penjualan Lainnya, Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah, Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan, dan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri. Per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2012 terdapat penurunan penerimaan Pendapatan Pengelolaan BMN/Pendapatan Penjualan sebesar Rp. -1.274.722,00

atau turun 56% dari penerimaan Pendapatan Pengelolaan BMN/Pendapatan Penjualan tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah penerimaan Pendapatan Pengelolaan BMN/Pendapatan Penjualan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 989.767,00 atau sebesar 1.706,49% dari estimasi penerimaan Pendapatan Pengelolaan BMN/Pendapatan Penjualan Tahun Anggaran 2012 , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember

Tahun Anggaran 2011 diterima Pendapatan Pengelolaan

BMN/Pendapatan Penjualan sebesar Rp. 2.264.489,00 , atau sebesar 3,85% dari estimasi penerimaan Pendapatan Pengelolaan BMN/Pendapatan Penjualan Tahun Anggaran 2011. Berkurangnya penerimaan pendapatan sewa ini dikarenakan pada tahun 2012 ada kepindahan hakim yang menempati rumah dinas dan belum ada pengganti untuk menempati rumah dinas tersebut. Per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2012 terdapat penurunan penerimaan pendapatan Lainnya sebesar Rp. -2.597.718,00 atau turun 67% dari penerimaan pendapatan Lainnya tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah penerimaan pendapatan Lainnya

pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun

Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 1.237.890,00 atau sebesar 0,00% dari estimasi penerimaan pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2012, sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2011 diterima pendapatan Lainnya sebesar Rp. 3.835.608,00 , atau sebesar 0,00% dari estimasi penerimaan pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2011. realisasi pendapatan lainnya pada tahun 2012 adalah penerimaan kembali porsekot / uang muka gaji. berkurangnya pendapatan ini dikarenakan angsuran porsekot gaji hanya selama 4 bulan dan itu merupakan terusan angsuran dari tahun sebelumnya sampai menuju pelunasan porsekot gaji.

Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya per 31 Desember TA 2012 dan 31 Desember TA 2011 (dalam satuan rupiah) No.

Uraian

31 Desember

31 Desember

TA 2012

TA 2011

Perubahan

Rp.

1

Pendapatan dari

%

989.767,00

2.264.489,00

-1.274.722,00

-56,29

Pengelolaan BMN /Penjualan 2

Pendapatan Jasa

0,00

6.955,00

-6.955,00

-100,00

3

Pendapatan Kejaksaan

0,00

5.299.000,00

-5.299.000,00

-100,00

Pendapatan Lainnya

1.237.890,00

3.835.608,00

-2.597.718,00

-67,72

Total

2.227.657,00

11.406.052,00

-9.178.395,00

dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi 4


b. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada DIPA 03

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2012 terdapat kenaikan penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp. 21.437.500,00 atau naik 0,00% dari penerimaan PNBP Lainnya tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah penerimaan PNBP Lainnya pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 21.437.500,00

atau sebesar 0,00% dari estimasi

penerimaan PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2012 , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal

31 Desember

Tahun Anggaran 2011 diterima PNBP Lainnya

sebesar Rp. 0,00 , atau sebesar 0,00% dari estimasi penerimaan PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2011.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP (dalam satuan rupiah) No.

1

Uraian

Estimasi Pendapatan

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi

0,00

Total

Realisasi

%

21.437.500,00

0,00

21.437.500,00

0,00


Per tanggal 31 Desember

Tahun Anggaran 2012 terdapat kenaikan penerimaan

pendapatan Peradilan sebesar Rp. 21.437.500,00 atau naik 0,00% dari penerimaan pendapatan peradilanl tahun lalu pada periode yang sama. Jumlah penerimaan pendapatan Peradilan pada periode yang berakhir tanggal

31 Desember

Tahun

Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 21.437.500,00 atau sebesar 0,00% dari estimasi penerimaan pendapatan Peradilan Tahun Anggaran 2012 , sedangkan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2011 diterima pendapatan Peradilan sebesar Rp. 0,00 , atau sebesar 0,00% dari estimasi penerimaan pendapatan Peradilan Tahun Anggaran 2011.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan TA 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini : Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya per 31 Desember TA 2012 dan 31 Desember TA 2011 (dalam satuan rupiah) No.

Uraian

31 Desember

31 Desember

TA 2012

TA 2011

Perubahan

Rp.

1

Pendapatan Kejaksaan

21.437.500,00

0,00

21.437.500,00

21.437.500,00

0,00

21.437.500,00

%

0,00

dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi Total


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan: 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Negeri Salatiga merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari Pengadilan Negeri Salatiga, karena pada Lakip Pengadilan Salatiga tahun 2012 ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2012 dibandingkan dengan rencana kinerja yang mengacu pada rencana strategis dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Salatiga. 2. Kinerja Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan oleh karena itu dengan jumlah dan kualitas pegawai yang ada Pengadilan

Negeri

Salatiga

berusaha

mengoptimalkan

dan

meningkatkan

profesionalisme dalam bekerja. 3. Anggaran yang tercantum dalam DIPA tahun 2012 pada Pengadilan Negeri Salatiga telah direalisasikan secara maksimal. 4. Secara umum target yang dicapai dalam penetapan kinerja tahun 2012 sudah tercapai.

B. SARAN-SARAN Dalam melaksanakan tugas pokok maupun tugas rutin masih ada hambatan-hambatan baik teknis maupun non teknis yang antara laian: 1. Terbatasnya jumlah staf masing-masing bidang sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak berjalan secara optimal. 2. Kurangnya pelatihan bagi pegawai dan atau pejabat sehingga menimbulkan kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan baru. 3. Kurangnya pegawai yang menguasai komputer sehingga . 4. Terbatasnya anggaran sehingga mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana tidak terpenuhi secara maksimal.

Dari hambatan-hambatan tersebut diatas ada beberapa masukan dan saran yang tujuannya tidak lebih untuk meningkatkan kinerja di Pengadilan Negeri Salatiga, antara lain: 1. Adanya penambahan staf khususnya yang menguasai komputer yang diharapkan dapat menghadapi kemajuan teknologi dalam hal pelaksanaan tugas khususnya pelaporan atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab sebagai instansi pemerintah. 2. Pembinaan administrasi peradilan dan administrasi umum perlu terus ditingkatkan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan sehingga ada kesamaan pemahaman dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan dapat menambah pengetahuan bagi pegawai dilingkungan Mahkamah Agung RI. 3. Adanya peningkatan jumlah anggaran guna mendukung tupoksi khususnya demi kenyamanan bekerja Pengadilan Negeri Salatiga memerlukan penambahan AC, penambahan Alat Pengolah Data, Genset, mesin fotocopy, penambahan filling cabinet dan sarana kantor serta rehab gedung dan rehab rumah dinas yang sudah kami usulkan dalaman RKA-KL untuk tahun 2014. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Salatiga tahun 2012 sebagai wujud akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan peradilan. Kiranya apa yang telah kami lakukan selama satu tahun yang lalu dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha lebih baik ditahun yang akan datang.

Salatiga, 25 Februari 2013 Mengetahui,

PANITERA/SEKRETARIS

KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA

PENGADILAN NEGERI SALATIGA

TRIS HARIYADI, SH NIP.196402191985031004

LAMPIRAN LAKIP PENGADILAN NEGERI SALATIGA TAHUN 2012.


NO

1.

KINERJA UTAMA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Peningkatan

Prosentase mediasi yang

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan

Panitera /

Laporan Bulanan dan

Penyelesaian upaya

Diselesaikan

jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Sekretaris

Laporan Tahunan

Peningkatan

a.Prosentase penyelesaian

Perbandingan jumlah BA persidangan yang telah dibuat

Panitera /

BA persidangan

Penyelesaian perkara

BA persidangan tepat waktu

dan ditandatangani sebelum hari sidang berikutnya

Sekretaris

Mediasi.

2.

dengan jumlah perkara yang sedang disidangkan. b.Prosentase perkara yang

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan

Panitera /

Laporan Bulanan dan

diselesaikan


Sekretaris

Laporan Tahunan

Jumlah perkara yang deregister

.

c.Prosentasie perkara perdata

Perbandingan antara perkara perdata yang incracht

Panitera /

Laporan Bulanan dan

yang sudah incracht yang

Yang sudah dilakukan eksekusi dan yang belum

Sekretaris

Laporan Tahunan

sudah dilakukan eksekusi

Dilakukan eksekusi.

dan yang belum dilakukan eksekusi d.Prosentase sisa perkara

Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dan

Panitera /

Laporan Bulanan dan

yang diselesaikan


Sekretaris

Laporan Tahunan

Jumlah sisa perkara.


NO

3.

KINERJA UTAMA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Peningkatan tertib

a.Prosentase pencatatan

Perbandingan penyelesaian administrasi perkara pidana

Panitera /

Laporan Bulanan dan

Administrasi perkara

register perkara harus terisi

Ijin sita dan perpanjangan penahanan dengan jumlah

Sekretaris

Laporan Tahunan

dengan benar.

permohonan ijin penyitaan dan perpanjangan penahanan

b.Prosentase berkas yang

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding,

Panitera /

Laporan Bulanan

diajukan banding,kasasi

Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundle A dan

Sekretaris

dan PK yang disampaikan

bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh

secara lengkap.

Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

c.Prosentase berkas yang

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima

diregister dan siap

dengan berkas perkara yang disidangkan.

Juru Sita

Laporan Bulanan

-

Juru Sita

Laporan Bulanan

-

Juru Sita

Laporan Bulanan dan

disidangkan ke majelis. d.Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu e.Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan

Laporan Tahunan

tepat waktu pada para pihak. f.Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

-

Juru Sita

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.


NO

4.

KINERJA UTAMA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA


a.Prosentase pegawai yang

Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk

Panitera /

Laporan Bulanan dan

SDM

lulus diklat teknis yudisial.

mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan atau

Sekretaris

Laporan Tahunan

bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat. b.Prosentase pegawai yang

b.1.Perbandingan antara SDM Non Teknis yang diajukan

Panitera /

Laporan Bulanan dan

lulus diklat non yudisial

untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan

Sekretaris

Lapan Tahunan

b.2.Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk

Panitera /

Laporan Bulanan dan

mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh

Sekretaris

Laporan Tahunan

atau sertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.

kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat. c.Prosentase pelaksanaan


Panitera /

Jadwal Bimbingan

Bimbingan teknis kepada

Bimbingan teknis PP dan JS/JSP.

Sekretaris dan

Teknis dan laporan

Wapan

Hasil ke

PP dan JS/JSP dalam rangka Penyelesaian permasalahan Teknis perkara setiap bulan


NO

5.

KINERJA UTAMA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB


a.Prosentase pengaduan yang

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

Ketua dan

Laporan Hasil

pengawasan

ditindaklanjuti.

mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non

Panitera /

pengaduan

teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Sekretaris

masyarakat.

b.Prosentase temuan yang

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil

Ketua dan

Laporan Hasil

ditindaklanjuti.

pengawasan internal dan eksternal dengan temuan

Panitera /

Kegiatan pengawasan

yang dilaporkan.

Sekretaris

Melekat

c.Prosentase pelaksanaan


Ketua dan Wakil

Laporan Hasil

rapat evaluasi hasil

Rapat Evaluasi hasil pengawasan.

Ketua

Pengawasan Hakim

pengawasan setiap bulan. 6.

SUMBER DATA

Pengawas Bidang

Peningkatan aksesbilitas

a.Prosentase proses

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang

Panitera /

Laporan Bulanan dan

Masyarakat terhadap

Penyelesaian perkara yang

Sudah diminutasi dan dapat didownload diwebsite

Sekretaris

Laporan Tahunan

Peradilan (acces to


Pengadilan Negeri Salatiga (sesuai SK KMA No.1-144/KMA/

Justice)

SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.


NO

KINERJA UTAMA


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

b.prosentase jumlah perkara

Perbandingan prosentase jumlah perkara pidana dan

Panitera /

PC layar sentur

yang telah dipublikasikan

Perdata yang masuk dengan informasi yang telah

Sekretaris

Layanan Informasi

dalam layanan informasi

Dipublikasikan dalam system informasi perkara

perkara melalui layar sentuh c.prosentase jumlah kebijakan informasi yang dipublikasikan melalui media layanan informasi.


NO

1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET



100 %


b.Prosentase penyelesaian Berita Acara persidangan tepat waktu

100 %

c.Prosentase perkara yang sudak diselesaikan

100 %


100 %


100 %


100 %


100 %

h.Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan

100 %

i.Prosentase penyampaian pemanggilan siding tepat waktu

100 %

j.Prosestase penyampaian pemberitahuan putusan

100 %



100 %



100 %

c.Prosentase palaksanaan bimtek Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti

100 %


100 %

b.Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

100 %

c.Prosentase pelaksanaan rapat evaluasi seluruh pegawai

100 %

Terselesaikannya peningkatan kualitas pengawasan


NO

4.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Peningkatan publikasi layanan system

a.Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

100%

Informasi perkara

b.Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan dalam layanan informasi perkara

100%

melalui layar sentuh. c.Prosentase jumlah kebijakan informasi yang dipublikasikan melalui media layanan

100%

informasi. d. Prosentase jumlah SDM yang menguasai IT dan sarana prasarana yang menunjang

Salatiga, 25 Februari 2013

100%

RENCANA KINERJA ANGGARAN TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI SALATIGA NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.







2.

3.










Umum





RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 – 2014 PENGADILAN NEGERI SALATIGA 1. MATRIK KINERJA ANGGARAN NO

1.

PROGRAM

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Peningkatan


Peningkatan penyelesaian


Manajemen


perkara yang sederhana,

a.Prosentase penyelesaian Berita Acara persidangan

Peradilan Umum


tepat waktu dan akuntabel





c.Prosentase perkara perdata yang sudah incrachr


yang sudah dilakukan eksekusi dan yang belum


dilakukan eksekusi.




a.Prosentase pencatatan register perkara harus

dan biaya rendah.

terisi dengan benar. b.Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap. c.Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke majelis. d.Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan siding tepat waktu.


2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

e.Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu pada para pihak f.Prosentase penyitaan tepat waktu. 2.

Pelaksanaan


Peningkatan Kualitas SDM

a.Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

Kualitas SDM

Daya Manusia yang

b.Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

Berkualitas.

c.Prosentase pelaksanaan bimbingan teknis kepada

100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis setiap bulan.

3.

4.

Pelaksanaan



a.Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

Dukungan


Pengawasan.


Manajemen dan

berwibawa.

c.Prosentase pelaksanaan rapat evaluasi hasil

Dukungan teknis

pengawasan tiap bulan yang dilakukan Hakim

Lainnya.

Pengawas Bidang.

Pelaksanaan

Untuk mewujudkan

Peningkatan publikasi

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat

Pedoman


layanan system informasi

Dipublikasikan.

Pelayanan


perkara.

Informasi di

Terhadap peradilan.

Pengadilan

Sesuai SK KMA No.1-144/KMA/ SK/I/2011

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014 PENGADILAN NEGERI SALATIGA 2. MATRIK PENCAPAIAN KINERJA NO

PROGRAM

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TUJUAN 1.

Peningkatan


Penyelesaian

Peningkatan


manajemen


Perkara

Penyelesaian

a.Prosentase penyelesaian Berita Acara

Peradilan


Perkara


Umum


Yang sederhana,



Tepat waktu dan

c.Prosentase perkara perdata yang sudah


Akuntabel.

incracht yang sudah dilakukan eksekusi dan


yang belum dilakukan eksekusi




a.Prosentase pencatatan register perkara

dan biaya rendah.

harus terisi dengan benar b.Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. c.Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke majelis. d.Prosentase penyampaian pemberitahuan


2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

pemanggilan siding tepat waktu. e.Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu kepada para pihak. f.Prosentase penyitaan tepat waktu.

2.

Pelaksanaan


Kualitas SDM

Daya Manusia yang

Kualitas SDM

Peningkatan


Kualitas SDM

yudisial

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b.Prosentase pegawai yang lulus diklat non

Berkualitas.

yudisial c.Prosentase pelaksanaan bimbingan teknis kepada Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dalam rangka Penyelesaian permasalahan teknis setiap Bulan. 3.

Pelaksanaan


Kualitas

Peningkatan

a.Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti. 100%

Dukungan


Pengawasan

kualitas


Manajemen dan

berwibawa.

Pengawasan.

c.Prosentase pelaksanaan rapat evaluasi

Dukungan teknis Lainnya.

hasil pengawasan tiap bulan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang.

4.

Pelaksanaan

Untuk mewujudkan

Publikasi

Peningkatan

Prosentase proses penyelesaian perkara

Pedoman


Layanan

Publikasi layanan

Yang dapat dipublikasikan.

Pelayanan


System

Sistem Informasi

Informasi di

Terhadap peradilan.

Informasi

Perkara

Pengadilan Sesuai SK KMA No.1144/KMA/SK/ I/2011.

Perkara

100%

100%

100%

100%

100%

RENCANA KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI SALATIGA NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.







2.

3.










Umum





PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 PENGADILAN NEGERI SALATIGA

SASARAN STRETEGIS 1.

3.

INSIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Tersedianya dukungan


100%

0%

0%

manajemen dan tugas

b.Prosentase penyelesaian BA persidangan tepat waktu

100%

90%

90%

teknis Pengadilan

c.Prosentase perkara yang diselesaikan.

100%

100%

100%

Negeri Salatiga


100%

80%

80%


100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%

h.Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan

100%

100%

100%

i.Prosentase penyampaian pemanggilan sidang tepat waktu

100%

100%

100%

j.Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan

100%

100%

100%

Tersedianya sarana


100%

0%

0%

dan prasarana aparatur


100 %(4 or)

3 org

75%


c.Prosentase pelaksanaan bimtek PP dan JS/JSP

100 %(7 or)

7 org

100%

Terselesainya


100%

0%

0%

peningkatan kualitas

b.Prosestase temuan yang ditindaklanjuti

100 %

100%

100%

pengawasan

c.Pelaksanaan rapat evaluasi seluruh pegawai

100 %(12 x)

10 x

83%

4.

Terselesaikannya

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100%

40%

Publikasi layanan System Informasi Perkara

Salatiga, 25 Februari 2013 PANITERA/SEKRETARIS


40%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 (ANGGARAN) PENGADILAN NEGERI SALATIGA Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Pelaksanaan kegiatan kesekretaristan Prosentase kegiatan kesekretaristan yang terealisasi 100% yang sistematis sebagai pendukung pembayaran Gaji/honor tunjangan pegawai dan operasional utama kinerja Lembaga Peradilan /pemeliharaan perkantoran

97,39%

97,39%

2.

Peningkatan sarana dan prasarana Prosentase kegiatan yang terealisasi peradilan dalam mendukung kinerja lembaga penegak hukum lainnya.

100%

99,77%

99,77%

3.

Terselenggaranya penyelesaian Prosentase kegiatan operasional persidangan perkara, penanganan kasus hukum dan inventarisasi system administrasi

100%

100%

4.

Peningkatan kualitas pelayana dan Prosentase terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat 100% bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tidak mampu

85,98%

Salatiga, 25 Februari 2013 PANITERA/SEKRETARIS


100%

85,98%

PENGADILAN NEGERI SALATIGA JL.VETARAN NO.4 TELP.323119 SALATIGA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA NOMOR: W12.U12/

/UM.01/II/2013

T E N T A N G PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SALATIGA TAHUN 2012

Menimbang

Mengingat

:

:

1.

Bahwa setiap Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

2.

Bahwa dalam rangka pembuatan LAKIP Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2012 harus ditunjuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahTahun 2012;

3.

Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2012;

1.

Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999;

2.

Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi No.29 Th 2010;

3.

SE Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No.11 Tahun 2011. MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: :

KEDUA

:

Tim bertugas menyusun LAKIP Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2012;

KETIGA

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Menunjuk pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusunan LAKIP Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2012;

Ditetapkan di : SALATIGA Pada tanggal : 14 Februari 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA

LUKMAN BACHMID, S.H. NIP.19670306199212100

LAMPIRAN

NO

1.

:

SURAT KEPUTUSAN NEGERI SALATIGA

NOMOR

: W12.U12/

TANGGAL

:

N A M A / NIP

TRIS HARIYADI, SH

KETUA

PENGADILAN

/UM.01/II/2013

14 Februari 2013

JABATAN

KETERANGAN

Panitera/Sekretaris

Penanggung jawab

Wakil Panitera

Anggota

Wakil Sekretaris

Anggota

NIP.196402191985031004 2.

ENDANG WURDIATI, SH NIP.196511161990032002

3.

SUSI HANDAYANI W, SH NIP.196702281990032001

Salatiga, 14 Februari 2013 KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA

LUKMAN BACHMID,S.H. NIP.196703061992121001

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SALATIGA KETUA LUKMAN BACHMID, SH. WAKIL KETUA FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH.,MH.

-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

HAKIM ANGGOTA ADHI SATRIJA N,SH. SRI INDAH R, SH. IMAM SANTOSO, SH,.MH. PRASETYO NUGROHO, SH.,M.Kn. WURYANTI , SH. PRASETIO UTOMO, SH. R.R. ANDY NURVITA, SH. NOVITA ARIE D.S, SH.Sp.Not.

PANITERA / SEKRETARIS TRIS HARIYADI, SH.

WAKIL PANITERA ENDANG WURDIATI, SH.

Panmud Perdata S. Er. Rijadi, SH.

WAKIL SEKRETARIS SUSI HANDAYANI W, SH.

Panmud Hukum

Panmud Hukum

R.Rudi Harsodjo, SH.

A.Raffik Arief, SH.

Kaur Umum Ivan R.A. Tulandi

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN 1. Dwi Setyoningrum, SH. 2. Sri Teguh W, SH. 3. Rini Andriati, SH. 4. Suminah, SH. 5. Suryo Karyosa 6. EM. Dwi Anggorowati 7. Mulyadi, SH. 8. Wedowati, SH. 9. Siti Khotijah, SH. 10. Winarto, SH. 11. Totok Hari Rudianta, SH.

KELOMPOK FUNGSIONAL JURUSITA 1. Juwarini 2. Ishar Budi Pramono

Kaur Keuangan

Kaur Kepeg.

Widodo

Catur P. Kuncoro

KOMPONEN SAKIP PENGADILAN NEGERI SALATIGA TAHUN 2012

Recommend Documents