[LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] Tahun 2014

[LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ]

Tahun 2014 BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamendemen, dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen tersebut, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diganti dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, sedangkan dalam pasal 21 ayat (2) dinyatakan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masingmasing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut, pada tanggal 30 Juni 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di semua lingkungan Peradilan ke Mahkamah Agung. Dalam pasal 28 dinyatakan bahwa “Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dengan Undang-Undang tersendiri”. Sebagai realisasi dari pasal 28 dan pasal 21 ayat (1) tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Peradilan Agama juga telah terjadi perubahan atas Undang-Undang Nonor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

1

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ]

2009. Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tersebut, tidak hanya berisi tentang satu atapnya Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung, akan tetapi juga berisi tentang penambahan kewenangan Peradilan Agama diantaranya adalah mengenai perkara-perkara tertentu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari’ah. tentang Ekonomi Syariah. Dengan bertambahnya kewenangan ini makin berat pula beban dan kewajiban Peradilan Agama. Maka seluruh aparat Peradilan Agama khususnya para hakim dituntut untuk mengusai seluruh syari’at Islam termasuk seluk beluk tentang ekonomi syari’ah yang kontemporer maupun Ahkamul Mu’amalat dan hubungannya dengan Bank Indonesia serta permasalahan yang akan timbul dikemudian. Dalam pelaksanaannya untuk tingkat pertama yang meliputi wilayah kota atau kabupaten dilakukan oleh Pengadilan Agama, dan untuk tingkat banding yang meliputi wilayah propinsi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Tugas pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di atas dari orang-orang yang beragama Islam. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang teknis

yudisial/perkara

maupun

bidang

teknis

non

yudisial/sekretariat,

yang

mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Komitmen Mahkamah Agung selaku induk badan-badan peradilan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap pencari keadilan serta transparansi dalam pengelolaan perkara telah menempatkan teknologi informasi dalam kedudukan yang signifikan. Oleh karenanya secara bertahap harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dalam pengelolaan penyelenggaraan pengadilan, baik dalam konteks pengelolaan perkara maupun administrasi umum.

2


Tahun 2014

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, salah satu prasyarat penting yang perlu diperhatikan adalah urgensi perlunya meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur peradilan secara berkesinambungan. Hal ini penting, tidak saja dalam rangka menyesuaikan kapasitas dan kualitas dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, tetapi juga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan secara tepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memberikan pelayanan kepada pelanggan internalnya yaitu karyawan pengadilan dari tingkat tertinggi hingga terendah. Sejalan dengan program Pembaharuan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya, dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan di bawahnya sebagai lembaga terhormat dan dihormati. Pengadilan Agama Sumbawa Besar sejak tahun 2010 dan sampai dengan tahun 2014 telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi, manajemen yang lebih efektif dan efisien, selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi system peradilan itu sendiri. Selain itu dalam penyelenggaraannya keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya hendaklah diikuti dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya. Berdasarkan premis-premis di atas, maka kebijakan umum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, adalah meliputi : 1. Perwujudan tata kelola pengadilan yang baik, benar, efektif dan efisien; 2. Perwujudan pengadilan agama yang berbasis teknologi informasi; 3. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pengadilan; dan 4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya pengadilan. Seiring dengan kebijakan umum tersebut di atas Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada setiap awal dan khususnya tahun 2014 mengawali tugasnya dengan melaksanakan beberapa program reformasi birokrasi sebagai bagian dari 5 program quick wins yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung R.I., diantaranya adalah

3


Tahun 2014

transparansi putusan melalui website : pa-sumbawabesar.go.id, manajemen informasi teknologi, dan manajemen sumber daya manusia. Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mewujudkan peradilan yang agung dalam mencapai pengadilan yang moderen. Modernisasi Pengadilan Agama bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah

merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja

pada setiap instansi pemerintah. Yang mana pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan Peradilan Agama Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial mempunyai kedudukan berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Agama Sumbawa Besar berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008 termasuk Pengadilan Agama Klas I B. Dan mempunyai kedudukan di Ibu kota Kabupaten Sumbawa, menempati gedung permanen berlantai II yang berdiri diatas tanah seluas 2.000 m² yang terletak di Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Dengan alamat di Jalan Bungur Nomor 4 b Sumbawa 84313 telp. 0371-21866 / fax. 0371-21204, home page: www.pa-sumbawabesar.go.id email: [email protected].

4

Tahun 2014


Photo Kantor Pengadilan Agama Sumbawa Besar di Jl. Bunggur No. 4 B Sumbawa Besar (doc. PA.Sub)

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 26 Nopember 2011, maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dulunya mempunyai wilayah hukum dua Kabupaten yaitu wilayah Kabupaten Sumbawa dan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Maka sejak tahun 2012 wilayah yurisdiksinya hanya meliputi wilayah hukum dari Kabupaten Sumbawa saja, yang terdiri dari 158 Desa dan 8 Kelurahan dari 24 kecamatan, dengan luas wilayah 8.493 Km² dan jumlah penduduk 413.869 jiwa. 2.

Tugas Pokok Pengadilan Agama Sumbawa Besar mempunyai tugas pokok yang sama

sebagaimana tugas pokok pengadilan-pengadilan agama yang lain. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah lagi dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan, yang meliputi : 1.

izin beristri lebih dari seorang;

2.

izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun,

dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis

lurus ada perbedaan pendapat; 3.

dispensasi kawin;

5

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] 4.

pencegahan perkawinan;

5.

penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6.

pembatalan perkawinan;

7.

gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

8.

perceraian karena talak;

9.

gugatan perceraian;

Tahun 2014

10. penyelesaian harta bersama; 11. penguasaan anak-anak; 12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. pencabutan kekuasaan wali; 17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. b. c. d. e. f. g. h.

Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan

6

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] i.

Ekonomi syari'ah, yang meliputi : 1. bank syari’ah; 2. lembaga keuangan mikro syari’ah. 3. asuransi syari’ah; 4. reasuransi syari’ah; 5. reksa dana syari’ah; 6. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; 7. sekuritas syari’ah; 8. pembiayaan syari’ah; 9. pegadaian syari’ah; 10. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan 11. bisnis syari’ah.

3. Fungsi Untuk

melaksanakan

tugas - tugas

pokok

tersebut Pengadilan Agama

secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkaraperkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama didaerah hukum masingmasing. (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). b. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya. (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang. c. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009) d. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).

7

Tahun 2014


e. Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. f.

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset/penelitian dan lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991. Di samping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para

pencari keadilan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur

(SOP), yang telah

didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;

8


Tahun 2014

4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; 6. Tata persidangan ; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9. Penyampaian Salinan Putusan ; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16. Permohonan Banding ; 17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama. C. Struktur Organisasi Berdasarkan Undang-Undang Nonor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/004/SK/II/1992. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

9

Tahun 2014


3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubbag. Yaitu Kasubbag. Kepegawaian, Kasubbag. Keuangan, dan Kasubbag. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2014 adalah sebagai berikut : No

Jabatan

1 1 2 3

Ketua Wakil Ketua Hakim

2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Hukum Kasubbag Kepegawaian Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum Panitera Pengganti

Nama 3 Mansur, S.H Drs. H. Misbachul Munir, M.H. 1. Abubakar, S.H 2. H. Muhlis, S.H 3. Drs. Ahmad Nur, M.H. 4. H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I 5. A. Riza Suaidi, S.Ag.,M.HI. H. Abubakar Mansur, S.H. Kartika Sri Rohana, S.H Husninas, S.Ag. St. Faridahtul Athransy, S.H. Syaifullah, S. Ag. Sartono, S.H. Muhammad Syapiun, SH.I. Rila Farwatiningsih, SE Lalu Tauhid, S. HI. 1. Hj. Patahiyah, S. HI. 2. Najamuddin, S. Ag. 3. Amiruddin, S.H. 4. Titin Suhartini, S.H. 5. Aminah, S.H. 6. Siti Maryam, S.H. 7. H. Husni Thamrin, S.HI

10

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] 14 15

Jurusita Jurusita Pengganti

16

Staf

Hariri, S.HI 1. Nuraini, S.H 2. Idamansyah 3. Martinah 4. Ath Thariq Rahman Elfira Purnaningrum, S.H.

Untuk mengetahui bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana dalam

lampiran 1. D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam tahun 2014. Capaian kinerja 2014 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan

pola

pikir

sebagaimana

tersebut

di

atas,

sistematika

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Sumbawa Besar disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk Tahun 2014. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2014. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2014, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

11

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2014 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. a. Visi dan Misi Visi Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya

Badan Peradilan

Agama Sumbawa Besar sebagai Penegak Keadilan untuk

Kemaslahatan ” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sumbawa Besar menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, Adil, Bersih, Profesional dan dipercaya, dengan memberi

pelayanan Prima yang di dukung oleh

Administrasi yang baik ; 2. Mewujudkan Visi dengan memegang teguh aturan, mengingat sumpah jabatan menghayati kode etik profesi

yang berlandaskan asas keadilan dan asas

kebaikan. Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung

pengelolaan

anggaran

berbasis

kinerja

secara

mandiri

yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

12


Tahun 2014

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin. 7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8. Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Sumbawa Besar. b.

Tujuan dan Sasaran Strategis b.1. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Sumbawa Besar

13

Tahun 2014


Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Sumbawa Besar adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

2.

Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3.

Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

b.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah sebagai berikut : No. 1.

Sasaran Terwujudnya

Indikator Kinerja

penyelesaian 1. Prosentase Penyelesaian Perkara

perkara yang sederhana, tepat 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat waktu,

transparan

dan

akuntabel

Miskin

dan

Terpinggirkan

yang

diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin

dan

Terpinggirkan

yang

mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin

yang

terpinggirkan

yang

mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 2.

Terselesaikannya Administrasi 1. Prosentase perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

proses

administrasi

penerimaan perkara. 2. Prosentase

proses

pemeriksaan

perkara

14

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] 3. Prosentase

proses

administrasi

putusan perkara. 4. Prosentase

proses

penyampaian

salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. 3.

Terwujudnya

penyelesaian Prosentase mediasi yang berhasil

perkara melalui mediasi 4.

Terwujudnya Pengawasan

pelaksanaan Prosentase internal

pengaduan

yang

yang ditindaklanjuti

efektif dan efisien

c.

Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Agama Sumbawa Besar melaksanakan program pokok dan kegiatan sebagaima program dan kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Program-program tersebut merupakan

program

pokok

Pengadilan

Agama

Sumbawa

Besar

di

dalam

melaksanakan tugas pokok sebagai salah satu badan peradilan. Program-program tersebut

kemudian

dijabarkan

dalam

beberapa

kegiatan

yang

mendukung

terlaksanakannya tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar, diuraikan sebagai berikut : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program ini untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaima yang telah ditetapkan dalam Indicator Kinerja Utama. Adapun kegiatan pokok dalam program ini adalah: a)

Pembayaran gaji dan remonerasi,

b)

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor,

c)

Penyelesaian laporan keuangan dan BMN,

d)

Pengelolaan PNBP, dan

e)

Pengolaan administrasi persuratan, arsip keuangan dan pembinaan.

15

Tahun 2014


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program ini untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaima yang telah ditetapkan dalam Indicator Kinerja Utama. Adapun kegiatan pokok dalam program ini adalah: a.

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran,

b.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan operasional teknis yudisial dan penyelenggaraan operasional non teknis yudisial,

c.

Pengembangan pemanfaatan informasi teknologi (IT) untuk terlaksananya peradilan berbasis teknologi informasi.

3)

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Program ini untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaima yang telah ditetapkan dalam Indicator Kinerja Utama. Adapun kegiatan pokok dalam program ini adalah: a.

Penyelesaian perkara,

b.

Pelayanan proses administrasi perkara,

c.

Pelaksanaan perkara prodeo, bagi masyarakat miskin dan terpingirkan,

d.

Penyelenggaraan

siding

keliling

untuk

memberikan

akses

kepada

masyarakat pencari keadilan, e.

Pelayanan informasi perkara, melaluai publikasi putusan,

f.

Pengembangan dan pemanfaatan IT dalam pengeloloaan administrasi perkara dengan aplikasi SIADPA/SIADPA PLUS,

g. d.

Pengelolaan arsip perkara.

Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dijabarkan sebagai berikut : No. 1.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.

Prosentase penyelesaian Perkara

2.

Jumlah

Perkara

Bagi

Masyarakat

Target 95 % Miskin

dan

350 Pkr

Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

16

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] Jumlah

3.

Perkara

Bagi

Masyarakat

Miskin

dan

0 Kgt

yang

6 kgt

Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Jumlah

4.

kegiatan

bagi

masyarakat

miskin

terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

2.

5.

Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

100 %

6.

Prosentase Pelayanan Meja Informasi

100 %

7.

Prosentase Minutasi Berkas Perkara

95 %

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.

100%

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.

100%

4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada

100%

para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai

100%

6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para

100% 90%

pihak. 3.

Prosentase mediasi yang berhasil

25%

4.

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 Rencana kinerja merupakan suatu perencanaan kerja yang berupa pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur untuk satu tahun mendatang dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. No. 1.

Sasaran Terwujudnya penyelesaian yang

perkara

sederhana,

tepat

waktu, transparan dan akuntabel

Indikator

Target

1. Prosentase penyelesaian Perkara

95 %

2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat

350 Pkr

Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat

250 JL

Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

17

Tahun 2014


8 kgt

4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan

layanan

sidang

putusan

yang

90 %

Meja

100 %

Berkas

100 %

administrasi

100 %

proses

pemeriksaan

90 %

proses

administrasi

100%

4. Prosentase proses penyampaian

100%

keliling 5. Prosentase

diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase

Pelayanan

Informasi 7. Prosentase

Minutasi

Perkara 2.

1. Prosentase

Terselesaikannya Administrasi

perkara

proses

penerimaan perkara.

yang efektif, efisien, dan 2. Prosentase perkara

akuntabel

3. Prosentase

putusan perkara. salinan

putusan

kepada

para

pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai

100%

6. Prosentase

95 %

proses

penyerahan

akta cerai kepada para pihak. 3.

Terwujudnya penyelesaian


25%

perkara

melalui mediasi 4.

Terwujudnya Prosentase pengaduan pelaksanaan Pengawasan ditindaklanjuti internal yang efektif dan efisien

yang

100%

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang

18

Tahun 2014


dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupa tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2015 No. 1.

Sasaran Terwujudnya penyelesaian yang

perkara

sederhana,

tepat

waktu, transparan dan akuntabel

Indikator

Target

1. Prosentase penyelesaian Perkara

95 %

2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat

100 Pkr

Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat

240 JL

Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah

kegiatan

masyarakat

bagi

miskin

3 kgt

yang

terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase

putusan

yang

70 %

diunggah (upload) ke website. Meja

100 %

Berkas

95 %

1. Prosentase proses administrasi

100 %

6. Prosentase

Pelayanan

Informasi 7. Prosentase

Minutasi

Perkara 2.

Terselesaikannya Administrasi

perkara

yang efektif, efisien, dan akuntabel

penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan

90 %

perkara 3. Prosentase proses administrasi

100%

putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan

putusan

kepada

100%

para

pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai

100%

19

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] 6. Prosentase

proses

penyerahan

90 %

akta cerai kepada para pihak. 3.

Terwujudnya penyelesaian


25%

perkara

melalui mediasi 4.

Terwujudnya

Prosentase

pengaduan

yang

100%

pelaksanaan Pengawasan ditindaklanjuti internal yang efektif dan efisien

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

20

Tahun 2014


A. Pengukuran Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No 1.

Sasaran Terwujudnya penyelesaian

Indikator Kinerja Uraian 1. Prosentase Penyelesaian

sederhana,

Masyarakat Miskin dan

tepat

Terpinggirkan yang

waktu,

transparan dan akuntabel

Realisasi 90,53 %

% 95

100 Pkr

127 Pkr

127

0 Pkr

0 Pkr

0

6 kgt

9 kgt

150

50 %

48,76 %

97,52

100 %

100 %

100

95 %

96,52 %

102

100 %

100 %

100

Perkara

yang 2. Jumlah Perkara Bagi

perkara

Target 95 %

diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

2.

Terselesaikann

1. Prosentase proses

21

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] ya Administrasi

administrasi penerimaan

perkara

perkara.

efektif,

yang

efisien, 2. Prosentase proses

dan akuntabel

85 %

90,52 %

106

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

90 %

96 %

106

100 %

96 %

96

25 %

2,92 %

11,68

100 %

100 %

100

pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akte cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

3.

Terwujudnya

Prosentase mediasi yang

penyelesaian

berhasil

perkara melalui mediasi 4.

Terwujudnya

Prosentase pengaduan yang

pelaksanaan

ditindaklanjuti

Pengawasan internal efektif

yang dan

efisien

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

22

Tahun 2014


Dalam tahun anggaran 2014, Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 11 (Sebelas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 3 (Tiga) indikator tidak tercapai yaitu Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, Prosentase putusan yang diunggah (Upload) ke Website dan Prosentase mediasi yang berhasil. Sedangkan 1 (Satu) realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum. SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 1. Prosentase Penyelesaian Perkara. Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian Perkara

Target

Realisasi

%

95 %

90,53%

95

Perkara yang ditangani tahun 2014 = sisa tahun 2013 + perkara masuk tahun 2014 Perkara yang ditangani tahun 2014

= 131 + 1.516 = 1.647 perkara

Perkara yang diputus tahun 2014

= 1.491 perkara

Realisasi = 1.491/1.647 X 100

= 90,53 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama

= 90,53/80 X 100 = 113,16 %

Sisa Perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2013 adalah sebanyak 131 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 1.516 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah sebanyak 1.647 perkara. Dalam tahun 2014 Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memutus perkara sebanyak 1.491 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2013 dan perkara tahun 2014 adalah 90,53 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah Mencapai target, yaitu 113,16 % dari target yang telah ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan

berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini.

23

Tahun 2014


Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah 1.647 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 1.647 = 1.318 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 1.318 : 12 = 110 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebanyak 7 orang ( 5 Majelis Hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 22 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal. Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Perkara yang ditangani tahun 2013 = sisa tahun 2012 + perkara masuk tahun 2013 Perkara yang ditangani tahun 2013

= 184 + 1.245 = 1.429 perkara

Perkara yang diputus tahun 2013

= 1.294 perkara

Realisasi = 1.294/1.429 X 100

= 90,55 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama

= 90,55/80 X 100 = 113,19 %

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 nilainya meningkat. 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Indikator Kinerja Jumlah

Perkara

Miskin

dan

Bagi

Target

Realisasi

%

100 Pkr

127 Pkr

127

Masyarakat

Terpinggirkan

yang

diselesaikan tepat waktu Alokasi anggaran yang tersedia = 120 Perkara x Rp. 500.000,- = Rp. 60.000.000,Perkara miskin yang dilayani = 127 Perkara x Rp. 472.000,- = Rp. 59.944.000,Realisasi Indikator Kinerja Utama = 127/100 x 100 = 127 % Berdasarkan DIPA Tahun 2014 Pengadilan Agama Sumbawa Besar mendapatkan dana prodeo sebanyak 120 perkara @ Rp. 500.000,- = Rp. 60.000.000,-. Realisai Anggaran ini mencapai target 127 perkara x Rp. 472.000,-= Rp. 59.944.000,-. Dengan demikian untuk indiktor kinerja mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, target tersebut didasarkan

24

Tahun 2014


pada seluruh permohonan perkara prodeo 127 perkara yang telah dilayani oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan atau melebihi target, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Indikator Kinerja Jumlah

Perkara

Miskin

dan

Bagi

Target

Realisasi

%

0

0

0

Masyarakat

Terpinggirkan

yang

mendapatkan layanan Posbakum Jumlah Alokasi anggaran POSBAKUM yang tersedia = Rp. 0,Jumlah layanan POSBAKUM bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0% 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling Indikator Kinerja Jumlah

kegiatan

miskin

yang

bagi

Target

Realisasi

%

6 kgt

9 kgt

150

Target

Realisasi

%

50 %

48,76 %

97,52

masyarakat

terpinggirkan

yang

mendapatkan layanan sidang keliling Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 33.000.000,Jumlah Sidang keliling yang dilaksanakan = 9 Kegiatan Realisasi Indikator Kinerja Utama = 6/9 x 100 = 150 %

5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Indikator Kinerja Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

25

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] Perkara putus tahun 2014 = 1.491 perkara

Putusan yang diupload di website = 727 putusan (727/1.491 x 100 = 48,76 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 48,76/50 x 100 = 97,52 % Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memutus sebanyak 1.491 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2014 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 727 perkara atau sebanyak 48,76 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum memenuhi target, yaitu 50 % dari target yang telah ditetapkan. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Indikator Kinerja Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

Jumlah permohonan informasi = 50 permohonan Jumlah informasi yang dilayani = 50 permohonan Realisasi Indikator Kinerja Utama = 50/50 x 100 = 100% Selama tahun 2014 Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah melayani sebanyak 50 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%. 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Indikator Kinerja Prosentase Minutasi Berkas Perkara

Target

Realisasi

%

95 %

96,52 %

102

Jumlah perkara putus tahun 2014 = 1.493 Jumlah putusan yang telah diminutasi = 1.441 perkara (1.441/1.493 x 100 = 96,52 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 96,52/95 x 100 = 102 %

26

Tahun 2014


Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak

1.493 perkara, Pengadilan Agama Sumbawa

Besar pada tahun 2014 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 1.441 berkas perkara, dan 52 perkara yang belum diminutasi disebabkan karena putusnya perkara tersebut pada minggu terakhir bulan Desember 2014. SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Indikator Kinerja Prosentase

proses

administrasi

penerimaan perkara

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

Jumlah perkara diterima = 1.647 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara diterima = 1.647 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah sebanyak 1.647 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Sumbawa Besar yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

27

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] Prosentase proses pemeriksaan perkara

85 %

90,52 %

106

Jumlah perkara diterima = 1.647 Jumlah perkara diperiksa = 1.491 (1.491/1.647 x 100 = 90,52 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 90,52 /85 x 100 = 106 % Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah sebanyak 1.647 perkara. Sebanyak 1.491 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 156 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2015, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2014. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah 90,52 % yang berarti untuk indikator ini telah melampaui target, yaitu 106 % dari target yang telah ditetapkan. 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. Indikator Kinerja Prosentase

proses

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

administrasi

putusan perkara Jumlah perkara diputus = 1.491 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 1.491 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat memutus perkara sebanyak 1.491 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Sumbawa Besar yaitu mulai dari

memasukkan dalam buku jurnal dan menutup

buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

28

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] Prosentase

proses

penyampaian

salinan putusan kepada para pihak

100 %

100 %

100

Jumlah perkara yang diputus = 1.491 perkara Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 1.491 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Dalam tahun 2014 Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memutus perkara sebanyak 1.491 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%. 5. Prosentase penerbitan akta cerai Indikator Kinerja Prosentase penerbitan akta cerai

Target

Realisasi

%

90 %

96 %

106

Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 262 perkara Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 473 perkara Jumlah akta cerai yang diterbitkan = 706 akta cerai (706/735 x 100= 96 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 96/90 x 100 = 106 % Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tahun 2014 telah dapat memutus perkara cerai gugat sebanyak 473 dan cerai talak sebanyak 262. Perkara cerai gugat dan cerai talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 706 perkara, dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 706 perkara terdiri dari putusan cerai talak dan cerai gugat yang seluruhnya telah diterbitkan akta cerai. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melampaui target, yaitu 106 % dari target yang telah ditetapkan. 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

29

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

100 %

96 %

96

Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

Jumlah yang meminta akta cerai = 735 akta cerai Jumlah akta cerai yang diserahkan = 706 akta cerai (706/735 x 100 = 96%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 96/100 x 100 = 96 % Dalam tahun 2014 Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah menerbitkan akta cerai sebanyak 706 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 1.412 akta cerai. Selama tahun 2014 ini ada 706 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama, yang berarti telah 96 % akta cerai telah diserahkan kepada para pihak. Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Sumbawa Besar. SASARAN 3: Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Prosentase mediasi yang berhasil Indikator Kinerja Prosentase mediasi yang berhasil

Target

Realisasi

%

25 %

2,92 %

11,68

Jumlah perkara yang dimediasi = 171 perkara Jumlah mediasi yang berhasil didamaikan = 5 perkara (5/171 x 100 = 2,92 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 2,92/25 x 100 = 11,68 % Realisasi Indikator Kinerja Utama ini tidak berhasil karena para pihak yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar hampir seluruhnya telah melalui proses perdamaian di keluarga masing-masing, sehingga mereka yang mendaftar di Pengadilan Agama Sumbawa Besar sulit untuk didamaikan. SASARAN 4 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

30

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] Indikator Kinerja Prosentase

pengaduan

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

yang

ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang diterima = 2 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 2

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100 % C. Akuntabilitas Keuangan Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 1. Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2014 untuk Pengadilan Agama Sumbawa Besar; b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2014 untuk Pengadilan Agama Sumbawa Besar; c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Sumbawa Besar; (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Sumbawa Besar untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; (3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan realisasi sebagai berikut : (a)

Belanja Pegawai ) Pagu anggaran DIPA

Rp. 3.751.961.000,-

) Pelaksanaan / realisasi anggaran Rp. 3.711.451.056,- (98%) ) Sisa anggaran

Rp.

40.509.944,- ( 2 %)

31

Tahun 2014

[ LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] (b)

Belanja Barang ) Pagu anggaran DIPA

Rp. 479.261.000,-

) Pelaksanaan / realisasi anggaran Rp 469.690.112,- ( 98 % ) ) Sisa anggaran (c)

Rp.

9.570.888,- ( 2 % )

Belanja Modal ) Pagu anggaran DIPA

Rp.

) Pelaksanaan / realisasi anggaran Rp. ) Sisa anggaran

Rp.

3.003.336.000,2.915.109.500,- ( 97 %) 88.226.500,- ( 3 %)

(d) Belanja Bantuan Hukum ) Pagu anggaran DIPA

Rp. 97.900.000,-

) Pelaksanaan / realisasi anggaran Rp. 97.502.000,- ( 99 %) ) Sisa anggaran

Rp.

398.000,- ( 1 %)

2. Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah sebagai berikut : a). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Agama Sumbawa Besar setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram; b). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Sumbawa Besar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar.

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN

32


Tahun 2014

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2014 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja; 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 131 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 1.516 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar berjumlah 1.647 perkara, dari jumlah sebanyak 1.647 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.491 perkara (90,53%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 156 perkara (9,47 %); 5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Pengadilan Agama Sumbawa Besar tidak mendapatkan hambatan dan kendala;

B.

SARAN - SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Mataram, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;

33

Tahun 2014


2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Sumbawa Besar kelas I B; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi. 5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yusttisial dan tugas umum. C. PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2014; Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini. Sumbawa Besar, 04 Februari 2015 Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Mansur, S.H. NIP. 19661231.199203.1.027

34

[LAKIP Pengadilan Agama Sumbawa Besar ] Tahun 2014

Recommend Documents