BAB I PENDAHULUAN LAKIP PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. 1. Pengadilan Agama Muara Bulian. Kabupaten Batang Hari dengan mottonya “Serentak Bak Regam” salah satu dari 10 kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, yang usianya ternyata lebih tua dari provinsi Jambi yan bersemboyan “Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”, Propinsi Jambi dibentuk pada tahun 1957 dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, bersamaan dengan pembentukan Provinsi Dati I Riau. Sedangkan Kabupaten Batang Hari dibentuk 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U, tanggal 30 Nopember 1948 dengan Pusat Pemerintahannya di Kota Jambi, sekarang Kodya Jambi. Tahun 1963 kedudukan pusat pemerintahan daerah ini pindah ke Kenali Asam, 10 Km dari kota Jambi, kemudian tahun 1979 berdasarkan PP. No 12 Tahun 1979 ibukota kabupaten yang terkenal kaya akan hasil tambang ini pindah dari Kenali Asam Ke Muara Bulian 64 KM dari Kota Jambi sampai saat ini. Batang Hari yang ada sekarang mengalami dua kali pemekaran, awalnya kabupaten yang berada di Sumatera Bagian Tengah ini berdasarkan UU No 7 Tahun 1965 dimekarkan menjadi dua daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Batang Hari yang saat itu ibukotanya Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung beribukota Kuala Tungkal. Dalam perkembangannya, sejalan dengan era reformasi dan tuntutan Otonomi Daerah, kabupaten yang dibelah sungai Batanghari ini sesuai dengan UU No. 54 Tahun 1999, kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Batang Hari dengan Ibukota Muara Bulian dan Muaro Jambi ibukotanya di Sengeti. Kabupaten Batang Hari Terdiri dari 8 Kecamatan. Seiring dengan pemekaran kabupaten Batang Hari tersebut, maka sesuai dengan Kepres No. 62 tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian yang dahulu mencakup Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi dipecah menjadi dua

LAKIP PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN 2011

1

Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian 1.

Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Muara Bulian a.

b.

Secara Astronomis kota Batang Hari terletak diantara : 

1015’ - 202’ Lintang Selatan



102030’ - 104030’ Bujur Timur

Secara Geografis (alam: laut, selat, samudra, sungai) atau secara administratif (kewilayahan) Kota/Kabupaten Batang Hari berbatasan sebagai berikut : 1)

Sebelah Barat : dengan Kabupaten Tebo

2)

Sebelah Utara : dengan Kabupaten Tebo dan Muaro Jambi

3)

Sebelah Timur : dengan Kabupaten Muaro Jambi

4) Sebelah Selatan : dengan Prov. Sumsel, Kab.Sarolangun, Kab. Muaro Jambi c. 2.

Kota/Kab. Batang Hari meliputi areal seluas 5.809.430 KM2

Pembagian Wilayah Hukum a.

Wilayah Kota 1.

Kecamatan Bajubang Seluas 552.920 KM2 dengan jumlah penduduk 31.227 orang

2.

Kecamatan Batin XXIV seluas 898.130 KM2 dengan jumlah penduduk 21.467 orang

3.

Kecamatan Pemayung seluas 1.038.490 KM2 dengan jumlah penduduk 27.543 orang

4.

Kecamatan Mersam seluas 790.818 KM2 dengan jumlah penduduk 25.943 orang

5.

Kecamatan Maro Sebo Ulu seluas 1.280.935 KM2 dengan jumlah penduduk 26.032 orang

6.

Kecamatan Maro Sebo Ilir seluas 303. 980 KM2 dengan jumlah penduduk 12.376 orang

7.

Kecamatan Muara Tembesi seluas 383.697 Km2 dengan jumlah penduduk 23.353 orang

8.

Kecamatan Muara Bulian seluas 555.860 KM2 49.994 orang


2

b.

Tanah Berdasarkan hasil pemetaan penggunaan tanah kecamatan diseluruh kota/kabupaten Batang Hari dengan luas keseluruhan 5.809.430 KM2. 1) Kampung/perumahan

=

ha

2) Sawah/Tambak

=

7. 850 ha

3) Tegalan/Ladang

=

658 ha

Pengadilan Agama Muara bulian dibentuk berdasarkan Surat Keputusn meteri Agama Republik Indonesia Nomor : 207 tahun1986 tanggal 22 juli 1986 atas persetujuan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

B-

360/F/MENPAN/7/1986 dan berkedudukan di kota Muara Bulian. Sedangkan pengangkatan pejabat struktural dengan Surat Keputusan menteri Agama RI Nomor : Kep/E/Kp.07.6/1987 tanggal 7 Februari 1987 yang dilantik pada tanggal 7 Maret 1987 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang serta pengangkatan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/4998/1987 tanggal 20 Mei 1987 yang dilantik pada Desember 1987 oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sekaligus peresmian operasionalnya oleh Bupati Kepala Daerah Tk.II Batang Hari.

2. Kebijakan Umum. Eksistensi Pengadilan Agama telah dimulai sejak Indonesia merdeka. Akan tetapi fungsinya untuk mengadili perkara diantara orang-orang pribumi yang beragama Islam. Peradilan Agama yang mandiri baru terbentuk pada Tahun 1970 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang antara lain isinya menetapkan bahwa Pengadilan Agama adalah satu lingkungan Badan Peradilan Negara disamping tiga Badan Peradilan lainnya (Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara). Dengan demikian Peradilan Agama telah berdiri sejajar dengan badan peradilan lainnya, begitu pula perubahan lainnya yaitu dihapuskannya sistem “ Fiat Eksekusi “ oleh Peradilan Umum atas putusan Peradilan Agama. Pembaruan juga dilakukan dibidang Yuridiksi atau kewenangan mengadili dimana didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


3

disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal-usul anak dan izin pernikahan. Selanjutnya

penyempurnaan

terus

dilakukan

dengan

ditambahkannya

kewenangan Pengadilan Agama yaitu mengadili perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat , hibah, wakaf dan zakat yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah untuk kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang meliputi sembilan macam yaitu : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

B. Tugas dan Fungsi. Tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok maka Pengadilan Agama Muara Bulian telah membuat Rencana Strategis (Renstra) yang telah dibagi 2 (Dua) bidang yaitu : 1.a. Bidang Yustisial. a. Menyelesaikan sisa perkara Tahun 2011 dan menerima serta menyelesaikan perkara Tahun 2012. b. Pelaksanaan transparansi peradilan. c. Penerapan teknologi informasi. d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan administrasi perkara. e. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. f. Mengadakan sidang keliling dan menerima perkara prodeo untuk penduduk muslim. 1.b. Bidang Non Yustisial. a. Melaksanakan pembinaan internal secara periodik. b. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kantor. c. Berpartisipasi dalam mengikutsertakan pegawai setiap pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung dan instansi terkait. d. Merencanakan penggunaan DIPA Tahun 2012. e. Membuat RKA-KL 2013.


4

1. Fungsi. Dalam menjalankan fungsi maka Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki sumber daya manusia sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, berjumlah 24 orang yang terdiri dari : a.

Menurut status kepegawaian : 1. Pegawai Negeri Sipil

b.

c.

d.

e.

:

23 orang

2. Calon Pegawai Negeri Sipil :

1 orang

Menurut jenis kelamin : 1. Laki-laki

:

12 orang

2. Perempuan

:

12 orang

1. SLTA

:

3 orang

2. Sarjana Muda

:

4 orang

3. Strata Satu ( S.1 )

:

14 orang

4. Strata Dua ( S.2 )

:

3 orang

1. Usia 21 – 29 tahun

:

4 orang


:

14 orang


:

6 orang

1. Golongan II

:

3 orang

2. Golongan III

:

17 orang

3. Golongan IV

:

4 orang

Menurut tingkat pendidikan :

Menurut tingkat usia :

Menurut pangkat dan golongan :

C. Sistematika Penyajian. Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun anggaran 2011, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Muara Bulian dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain ; a. Latar Belakang ; b. Tugas dan Fungsi ; c. Sistematika Penyajian. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan ; a. Rencana Startegis 2010-2014 yang berisikan 1. Visi dan Misi ;


5

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ; 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok. b. Rencana Kinerja Tahunan 2011 ; c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan ; a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) ; b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) ; Bab IV. Penutup, menguraikan ; a. Kesimpulan ; b. Saran ; Bab V. Lampiran, menguraikan ; 1. Struktur Organisasi ; 2. Indikator Kinerja Utama ; 3. Rencana Kinerja Tahun 2012 ; 4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 ; 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014. 1. Visi dan Misi. A. Visi. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-ciata dan citra yang diinginkan organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian. Visi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah : “ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN YANG AGUNG “. B. Misi. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan; 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan; 3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan; 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan yang Profesional; Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan

mudah.

Diperlukan

suatu

pemahaman

yang

mendalam

atas

permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Bulian dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati dan tegaknya supremasi hukum. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis. A.

Tujuan. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun. Tujuan strategis yang termuat didalam Rencana Strategis sebagai berikut : 1. Pencapaian keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.


7

3. Publik percaya bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Dapat memenuhi tujuannya. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Agama Muara Bulian akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun isu strategis Pengadilan Agama Muara Bulian oleh publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Bulian, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan. B.

Sasaran Strategis. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun Anggaran 2011 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa. 2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait. 3. Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. 4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan. Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).  Terjalinnya kerjasama.  Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.  Meningkatkan disiplin aparatur.


8

C. Sasaran Strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Muara Bulian adalah : 1.

Internalisasi, Visi, Misi dan Nilai-nilai.

2.

Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi.

3.

Melanjutkan cita-cita moderisasi pengadilan.

4.

Menyelesaikan tunggakan perkara.

5.

Memperkuat sistem dan meningkatkan pengawasan.

6.

Mengembangkan

Undang-undang

Contemp

of

court

dalam

rangka

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Muara Bulian mengusulkan program sebagai berikut : a.

Program Penyelesaian perkara Pengadilan Agama Muara Bulian. Salah satu isu yang selalu mengemuka di setiap rakerda adalah tumpukan perkara. Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program

ini

sejalan

dengan

prioritas

RPJMN

dalam

peningkatan

profesionalisme aparat penegak hukum.


9

b. Program Pendidikan dan Pelatihan. Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan RPJMN yaitu dalam rangka peningkatan profesionalisme aparat hukm serta peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat. c. Program

Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Aparatur

Pengadilan Agama Muara Bulian. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesipan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM serta peningkatan profesionalisme aparat hukum.


10

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok. 3.a. Program Utama. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Agama Muara Bulian ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Bulian menerima anggaran Rp. 3.187.464.000,- (Tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut: a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

b.

c.

Rp. 1.670.464.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp. 1.517.000.000,-

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp.

23.000.000,-

3.b. Kegiatan Pokok. Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun Anggaran 2011 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Bulian yaitu : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01) Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2011 dipergunakan untuk: a.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

b.

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2011 dipergunakan untuk : a.

Pengadaan Gedung Kantor Tahap I

b.

Pengadaan Alat Pengolah Data


11

c.

Pengadaan Air Conditioning

d.

Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2011 dipergunakan untuk : a. Penyediaan Bantuan Penyelesaian Perkara Prodeo. b. Penyediaan Perkara Sidang Keliling.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2011.

RENCANA KINERJA TAHUN 2011 PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

No

Sasaran Strategis

1

Indikator Kinerja

2

1. a.

Target

3

Peningkatan Penyelesaian perkara di

-

Pengadilan Agama Muara Bulian.

4

Prosentase putusan perkara yang selesai dikirm

100 %

oleh Pengadilan Agama Muara Bulian. -

Prosentase dilaksanakannya sidang keliling /

100 %

zetting plane / hakim terbang. -

Prosentase perkara yang diputus Pengadilan

100 %

Agama Muara Bulian kurang dari 6 bulan (sejak dimajelis). -

Prosentase putusan Pengadilan Agama Muara

100 %

Bulian yang tidak naik Banding. 2.

Mewujudkan pelayanan dibidang hukum

-

secara lebih cepat, murah dan mampu

Prosentase bantuan

hukum untuk pencari

100 %

keadilan secara prodeo.

menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. 3.

Meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia

-

penyelenggaraan peradilan.

4.

Mewujudkan tindaklanjut temuan hasil

-

pemeriksaan.


Mengikut sertakan Diklat Peningkatan SDM : -

Diklat tenaga teknis Hakim.

-

Diklat tenaga teknis Panitera.

-

Diklat Prajabatan.

-

Diklat Pimpinan.

Prosentase

temuan

pemeriksaan

yang

100 %

100 %

ditndaklanjuti.

12

5.

Mewujudkan

kebijakan

dalam

bidang

-

informasi peradilan.

Mengoptimalkan teknologi yang tersedia di

100 %

Pengadilan Agama Muara Bulian. -

Prosentase

kebijakan

standar

sarana

dan

100 %

Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan

100 %

prasarana teknologi informasi. -

pelayanan publik.


13

C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2011.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Baharuddin Djalil, SH

Jabatan

: Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama

: Dra. Lisdar

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua. Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian,

Februari 2012

Ketua

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Agama Muara Bulian

Pengadilan Agama Muara Bulian

Dra Lisdar NIP. 195411101979032011

Baharuddin Djalil, SH NIP. 195702281980031005


14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja). Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2011 Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 maka dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Meningkatnya penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian telah dilaksanakan dengan tingkat capaian sebesar 90 %.

b.

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian telah dilaksanakan dengan tingkat capainnya sebesar 100 %.

c.

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian telah dilaksanakan dengan tingkat capainnya 100 %.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). Pengukuran

Pencapaian

Sasaran

meliputi;

menetapkan

indikator

sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2011 Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan 3 (tiga) sasaran. Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 96,7 %.


15

Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011 maka dapat dilaporkan sebagai berikut : a.

Meningkatnya penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian telah dilaksanakan dengan tingkat capaiannya sebesar 90 %.

b.

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian telah dilaksanakan dengan tingkat capainya sebesar 100 %.

c.

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian telah dilaksanakan dengan tingkat capaiannya 100 %. Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat

keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2011 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Bulian. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2011 Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dapat meningkat.


16

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan. LAKIP Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2011 ini merupakan pelaporan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2011 sebagai tahun awal Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Muara Bulian tahu 2010 – 2014 Pengadilan Agama Muara Bulian dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) beberapa tahun dari core bussines (Ciri Khas) yang mengacu pada sebagai unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Muara Bulian. Adapun unsur kemandirian maupun kinerja didasari, dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai User) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lainnya sehingga akan terwujudnya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari Pengadilan Agama Muara Bulian, karena pada dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP 2012. Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan pada tingkat pertama bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas dapat memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2011 maka diharapkan adanya suatu langka nyata untuk meningkatan kualitas kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai institusi


17

Pengadilan Tingkat Pertama yang berwibawa, mandiri dan putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara kompreshensif. Kiranya LAKIP tahun 2011 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan gunan peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian, LAKIP tahun 2011 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masamasa mendatang. 1. Sebagaimana telah dipaparkan pada uraian diatas, bahwa pelaksanaan program kerja Pengadilam Agama Muara Bulian tahun 2011 secara umum telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian tentu saja masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengurangi kelancaran program tersebut. 2. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, diklat, penataran dan lain-lain. 3. Meningkatkan profesionalisme pegawai dimulai dari sistem perekrutan yang terbuka dan transparan sehingga menghasilkan aparat Pengadilan Agama yang terampil dan profesional. 4. Telah melaksanakan pembinaan dan pengwasan terhadap seluruh personil Pengadilan Agama Muara Bulian, baik dibidang administrasi umum, administrasi kepaniteraan dan teknis yustisial. 2.

Saran-saran. 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang obejektif dan transparan dalam mengelola sarana prasaran serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Muara Bulian. 2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian.


18

3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak. 4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Evaluasi LAKIP) yang harus optimal. 5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.


19

BAB I PENDAHULUAN LAKIP PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Recommend Documents