BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN AGAMA MUARA BULIAN

BAB I PENDAHULUAN

A.

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2009 semakin memantapkan langkah Peradilan Agama kedepan dalam melaksanakan tugas-tugas kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan kehendak reformasi dibidang hukum yang sangat diidamkan-idamkan oleh masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan yang sebenar benarnya. Untuk mewujudkan Peradilan yang Agung sebagaimana visi Mahkamah Agung,.Reformasi Birokrasi ( RB ) menempati prioritas yang sangat penting terutama perubahan budaya dan pola pikir segenap aparat badan peradilan untuk terjadinya perubahan prilaku aparat itu sendiri. Menyadari banyaknya perubahan yang harus dilakukan, Mahkamah Agung mengembangkan Cetak Biru ( Blue Print ) Pembaharuan Peradilan yang berfokus pada area-area sbb: 1.

Managemen perkara.

2.

Tehnologi Imformasi

3.

Pendidikan dan Pelatihan.

4.

Sumber Daya Manusia.

5.

Manajemen Keuangan.

6.

Pengawasan. Khusus mengenai pengawasan Mahkamah Agung melakukan pengawasan

baik secara internal maupun ekternal diberbagai lini dan sector, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah membuka pintu kearah itu. Dalam pasal 12A UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 disebutkan : Ayat (1). Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung; Ayat (2). Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

[laporan Tahunan PA. Muara Bulian]

Page 1

Pasal ini menyemangatkan betapa pemerintah dan dan rakyat Indonesia betul-betul menghendaki terciptanya peradilan yang Agung bersih dan berwibawa di tanah air kita Indonesia ini. Ini adalah merupakan salah satu tantangan kita ke depan. Setelah Cetak Biru tahap I,pada bulan Oktober 2010, Mahkamah Agung juga telah menyelesaikan pembuatan dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang disebut Cetak Biru ( Blue Print ) Pembaharuan Peradilan 2010 -2035 ( Cetak Biru tahap II ) yang merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru I tahun 2003 guna mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan Badan Peradilan secara utuh.Dengan diwujudkan program-program pada dokumen tersebut secara berkesinambungan dan terarah diharapkan pada tahun 2010 Peradilan yang agung telah dapat dicapai dengan ciri kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan terpenuhi, pelayanan pengadilan yang terjangkau dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung, menyambut baik upaya tersebut dengan menjadikan peningkatan kinerja, transparansi informasi dan pengawasan sebagai arah kebijakan dalam menyusun rencana kerja untuk tahun 2010, di samping visi dan misi Mahkamah Agung / Peradilan sebagai acuan utama dari setiap kebijakan yang diambil. Secara umum, kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Transparansi Perkara.. 2. Mengembangkan Tehnologi Imformasi. 3. Pembinaan Sumber Daya Manusia. 4. Pengelolaan PNBP 5. Pengawasan. 6. Pelayanan prima kepada pencari keadilan Kebijakan-kebijakan umum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana kerja dan strategi pencapaian target.

B.

VISI DAN MISI Sebagai salah satu badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, visi

dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian secara umum tidak terlepas dari visi dan misi Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dari badan Peradilan di Indonesia. Adapun visi Mahkamah Agung/ badan Peradilan Indonesia

yang baru adalah

sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Bapak DR. HARIFIN A.


Page 2

TUMPA, SH, MH dalam kata sambutan beliau pada acara pembukaan rakernas Mahkamah Agung RI di Palembang pada tanggal 7 Oktober 2009 yaitu : Visi : Terujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Misi Mahkamah Agung/ Badan Peradilan ndonesia : 1.

Menjaga kemandirian badan peradilan.

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Bulian tentu tidak keluar dari visi dan Misi Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dan

Badan Peradilan

lain di

Indonesia. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut : VISI : Mewujudkan Pengadilan Agama Muara Bulian Yang Mandiri, Bersih, Berwibawa Dan Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkualitas

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Bulian 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Hukum Dan Keadilan Di Kabupaten Batang Hari 3. Mewujudkan Kualitas Aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian Yang Bersih, Berwibawa, Profesional Dan Berakhlak Mulya 4. Mewujudkan Putusan Yang Berkualitas Dan Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan Secara umum, arah kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Muara Bulian telah sejalan dengan visi dan misi tersebut di atas. Maka untuk merealisasikan misi dan kebijakan tersebut, Pengadilan Agama Muara Bulian telah menyusun rencana kerja untuk tahun 2010 serta strategi pencapaian target dari rencana kerja tersebut sebagaimana terurai berikut ini.

C.

RENCANA DAN STRATEGI Penyusunan Rencana kerja Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2010

berpedoman kepada Instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di


Page 3

lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2006, Cetak Biru pembaharuan peradilan Indonesia serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Rencana kerja tersebut disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Bulian serta kendala-kendala yang mungkin timbul karena faktor kondisi wilayah yang masih memiliki daerah sulit dicapai dan keadaan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun pendidikan masih sangat tertinggal. Ketersediaan Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan tingkat pendidikan yang relatif sudah sesuai dengan kebutuhan tugas masing-masing, sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup memadai, merupakan faktor-faktor pendukung terhadap keberhasilan rencana kerja tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan jumlah

pegawai terutama dibidang administrasi baik itu di

Kepaniteran maupun di Kesekretariatan, tenaga ahli Tehnologi informasi dan SIADPA serta keterbatasan prasarana dan sarana seperti masih kurangnya ruangan yang presentatif sesuai dengan kebutuhan. kendala bagi Pengadilan Agama Muara Bulian sendiri dalam mencapai keberhasilan rencana kerja tersebut, di samping kendala dari luar seperti kondisi wilayah dan masyarakat sebagimana tersebut di atas. Strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, antara lain dengan memaksimalkan potensi yang ada. Jabatan rangkap bagi pegawai

yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas

kejurusitaan, dan administrasi perkara, mengangkat tenaga honor yang bisa komputer, memanfaatkan ruangan kantor dengan semaksimal mungkin adalah merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi belum memadainya prasarana yang tersedia, di samping strategi dan langkah lainnya sepanjang masih memungkinkan dan tidak menyalahi aturan yang ada. Rencana dan strategi tersebut secara rinci telah dituangkan dalam bentuk program kerja Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2010, sebagaimana terlampir.

------------ ooo -------------


Page 4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A.

PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI. Pegawai Pengadilan Agama keseluruhannya berjumlah 25 orang, terdiri dari 11

orang hakim termasuk pimpinan, 1 orang Panitera/Sekretaris, 5 Pejabat Kepaniteraan, 4 Pejabat Kesekretariatan, 4 orang staf yang ditunjuk sebagai Bendaharawan Pengeluaran, Kasir dan pegawai Perpustakaan. Di samping itu di Pengadilan Agama Muara Bulian terdapat 7 orang pegawai honorer yaitu 2 orang sebagai Satpam, 2 orang membantu administrasi, 1 orang membantu di bidang Tehnologi Informasi, 1 orang sopir dan 1 orang cleaning service. Adapun tugas kejurusitaan dirangkap oleh Wakil sekretaris, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Bendaharawan Pengeluaran. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulan Klas II

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan baik itu pelaksana fungsi teknis maupun fungsi pendukung, maka struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA /004/SK/I/1992 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.


Page 5

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut : -

Ketua : Dijabat oleh Dra. Lisdar dari 27 Oktober 2010 sampai sekarang. Bertugas memimpin Pengadilan Agama Muara Bulian dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian. Mengambil kebijakan untuk tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian. Disamping itu juga memimpin persidangan sebagai Ketua Majelis.

-

Wakil Ketua : Dijabat oleh Dra. Erlis, SH dari 02 Nopember 2010 sampai sekarang. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin Pengadilan Agama Muara Bulian. Menggantikan Ketua secara penuh apabila Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat. Wakil Ketua juga bertugas sebagai koordinator pengawasan, untuk mengkoordinasi Hakim-Hakim Pengawas Bidang dalam melakukan pengawasan. Disamping itu Wakil Ketua bertugas memimpin sidang sebagai Ketua Majelis.

-

Hakim: Pada awal tahun 2010, Hakim Anggota Pengadilan Agama Muara Bulian berjumlah 9 (Sembilan) orang, yaitu : 1. Dra.Erlis,SH. Menjabat dari tanggal 01 Maret 1992 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2010. 2. Asep Irpan Helmi, SH. Menjabat dari tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan sekarang 3. Syarifah Aini, S.Ag. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan sekarang 4. Rogaiyah, S.Ag. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan sekarang 5. Masalan Bainon, S.Ag. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan sekarang 6. Tuti Sudiarti, SH. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai Juli 2010 7. Rifky Ardhitika, SHI, MHI. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan sekarang 8. Siti Alosh Farchati, SHI. Menjabat dari tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan sekarang Selanjutnya pada tahun 2010 dilantik 3 orang hakim baru sebagai berikut :


Page 6

1. Siti Patimah, dilantik pada tanggal 21 Mei 2010 yang sebelumnya bertugas sebagai Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak 2. Drs. Muchidin, MA, dilantik pada tanggal 21 Oktober 2010 sebelumnya bertugas sebagai Hakim Pengadilan Agama Bengkayang 3. Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, dilantik pada tanggal 15 Nopember 2010 sebelumnya bertugas sebagai Cakim di Pengadilan Agama Bandung. Dan pada tahun 2010 Hakim yang di mutasikan/Promosikan sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 1. Drs. Paskinar Said, dipromosikan menjadi Hakim Tinggi PTA Jayapura. 2. Drs. Abdul Manaf, dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama Sarolangun 3. Dra. Erlis, SH, dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian 4. Tuti Sudiarti, SH, dimutasikan ke Pengadilan Agama Kalianda Dengan demikian sekarang Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berjumlah 11 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Para Hakim tersebut bertugas mendampingi Ketua Majelis dalam melakukan persidangan dan memimpin persidangan apabila ia bertindak sebagai Ketua Majelis. Disamping tugas pokoknya, Hakim-Hakim tersebut juga ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : W5-A2/724/ Kp.04.6/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

4. Panitera/Sekretaris : Panitera/Sekretaris dijabat oleh Baharuddin Djalil, SH. mulai dari tanggal 07 Januari 2008 sampai sekarang. Panitera/Sekretaris bertugas memimpin kepaniteraan dan kesekretariatan agar terlaksana fungsi administrasi yang baik, baik dibidang kepaniteraan maupun dibidang kesekretariatan. Panitera/Sekretaris juga berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memimpin pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian. Disamping bertugas memimpin administrasi pengadilan baik perkara maupun kesekretariatan, juga bertugas mendampingi ketua majelis untuk melaksanakan persidangan sebagai panitera sidang. 5. Wakil Panitera Wakil Panitera dijabat oleh Widarli, S.Ag. Mulai dari 20 Oktober 2009 sampai sekarang.


Page 7

Waki Panitera bertugas membantu Panitera dibidang Administrasi kepaniteraan perkara. Mengkoordinir semua perkara yang masuk dan putus dan juga mengkoordinir semua laporan perkara dan penataan arsip. Disamping itu juga bertugas membantu majelis hakim sebagai panitera sidang. Wakil Panitera membawahi tiga panitera muda yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum.

6.

Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris dijabat oleh Dra Nur’aini. mulai dari tanggal 04 Oktober 2004 sampai sekarang. Wakil Sekretaris bertugas membantu Panitera/Sekretaris untuk terlaksananya administrasi dibidang kesekretariatan dengan baik. Disamping itu Wakil Sekretaris adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk terlaksana DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian. Wakil Sekretaris membawahi tiga kepala urusan yaitu : Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala dan Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan.

7.

Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Gugatan dijabat oleh Nurismar Muis BA. mulai dari tanggal 20 Oktober 2009 sampai sekarang. Panitera Muda Gugatan bertugas melaksanakan administrasi kepaniteraan sesuai dengan pola Bindalmin. Mengkoordinir Meja I dalam menerima perkara gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali, permohonan eksekusi, menaksir biaya, mengeluarkan SKUM kemudian mengatur tugas Meja II sebagai petugas Register. Selanjutnya menaikkan perkara yang diterima kepada Ketua menurut hierarchy. Disamping itu Panitera Muda Gugatan juga bertugas untuk mendampingi majelis hakim sebagai panitera sidang.

8.

Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Permohonan dijabat oleh M. Razali. mulai dari tanggal 20 Oktober

2009

sampai

sekarang.

Panitera

Muda

Permohonan

bertugas,

mengkoordinir Meja I dalam menerima perkara-perkara permohonan dan mengkoordinir meja II dalam mencatat perkara permohonan dalam buku register perkara permohonan selanjutnya menaikkan berkas perkara permohonan yang diterimanya kepada Ketua melalui hierarchy. Disamping itu Panitera Muda Permohonan juga bertugas mendampingi majelis hakim sebagai panitera sidang.


Page 8

9.

Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum dijabat oleh Musdarni, BA. mulai dari tanggal 20 Oktober 2009 sampai sekarang. Panitera Muda Hukum bertugas membuat laporan bulanan, tahunan, laporan kegiatan hakim, mengarsipkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dijahit. Menyerahkan Akta Cerai, mengirim Salinan putusan kepada KUA-KUA dan mendampingi hakim dalam persidangan sebagai panitera sidang.

10. Kepala Urusan Umum Kepala Urusan Umum dijabat oleh Yulizar.SY, S.Pd. mulai dari tanggal 24 Pebruari 2005 sampai sekarang. Kepala Urusan Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas urusan umum, menyiapkan konsep-kosep surat yang berkaitan dengan urusan umum, mencatat surat keluar dan surat masuk, pengadaan barang, menyiapkan pelengkapan alat-alat tulis kantor, mencatat barang-barang milik negara dalam buku inventaris, membuat daftar inventaris ruangan setiap tahun, melaksanakan penghapusan barang yang sudah rusak serta membuat laporan semesteran dan laporan tahunan BMN, mengatur tugas staf dibawah pimpinannya.

11. Kepala Urusan Keuangan Dan Perencanaan Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan dijabat oleh Budi Berliansyah, SE. mulai dari tanggal 20 April 2009 sampai sekarang. Kepala Urusan Keuangan bertugas membuat perencanaan keuangan, menyusun rencana kerja anggaran kementrian/lembaga (RKAKL), melakukan pengelolaan yang berhubungan dengan APBN/DIPA, memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP dan ketersediaan pagu dalam DIPA serta menandatangani SPM, membuat laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan dan semesteran dengan sistem akuntasi instansi (SAI) yang dikirim ke Pengadilan Tinggi (korwil), Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta melaksanakan urusan surat yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dibidang keuangan. 12. Kepala Urusan Kepegawaian Dan Ortala Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala dijabat oleh Syafrianto, S.Ag mulai dari tanggal 20 April 2009 sampai sekarang. Kepala Urusan Kepagawaian dan Ortala bertugas melaksanakan tugas dibidang kepegawaian, melengkapi data SIMPEG, SIKEP, menyusun daftar Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan pangkat, DP3, KP4 seluruh pegawai. Menata/menyusun file kepegawaian, membuat daftar cuti


Page 9

tahunan pegawai, absen pegawai dan merekapnya setiap bulan untuk dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama. Mengonsep surat-surat yang berkaitan dengan kepegawaian.

13. Bendaharawan Pengeluaran Bendaharawan rutin dijabat oleh Sri Maryenti. Bertugas melakukan pembukuan keuangan rutin dalam buku kas, membayarkan gaji pegawai, mempertanggung jawabkan belanja kantor dalam bentuk kwitansi.

14. Bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendaharawan PNBP. Dijabat oleh Sri Wahyuni S.HI. Bertugas menerima dan membukukan keuangan PNBP dan menyetorkannya ke Kas Negara.

15. Kasir Kasir dijabat oleh Leni Febriati, SHI. Bertugas menerima uang perkara dan membukukannya dalam buku jurnal, dan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas bantu setiap hari, memberi nomor perkara pada SKUM, Mengeluarkan biaya panggilan kepada Juru Sita., Meterai dan lain-lain. Menyetor uang PNBP kepada bendaharawan Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap minggu.

16. Panitera Pengganti Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian saat ini bejumlah 1 (satu) orang yaitu, Sri Wahyuni, SHI, yang dilantik pada tanggal 04 Januari 2010. Panitera Pengganti bertugas mendampingi majelis hakim dalam persidangan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan proses perkara, membuat berita acara persidangan dengan rapi dan menanda tanganinya bersama-sama dengan ketua mejelis, melaksanakan minutasi berkas atas pengawasan ketua majelis. Mengetik putusan yang telah putus. Melaporkan kepada petugas register tentang pengunduran sidang, minutasi dan perkara yang telah putus. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian yang mutasi/promosi sebanyak 3 (tiga) orang pada tahun 2010 yaitu : 1. Izzami Thaufiq, SH, di promosikan menjadi Panmud Gugatan Pengadilan Agama Sengeti. 2. Ibnu Hajar, BA, di promosikan menjadi Panmud Permohonan Pengadilan Agama Sarolangun


Page 10

3. Raudhah Rachman, SH. MH, di mutasikan ke Pengadilan Agama Sengeti.

17. Jurusita / Jurusita Pengganti Jurusita/Jurusita Pengganti dijabat oleh Dra. Nur’aini, Yulizar.SY,S.Pd, Syafrianto, S.Ag, dan Sri Maryenti. Juru Sita Pengganti bertugas melaksanakan perintah ketua/ketua mejelis untuk melakukan pemanggilan, pemberitahuan putusan, serta penyitaan dan eksekusi.

18. Pramubakti Satu orang, Ahkmad Syarbaini, Bertugas menjaga kebersihan dalam kantor, menyiapkan air minum untuk pegawai. Disamping tugas tersebut Ahmad Syarbaini juga ditugaskan membantu tugas Umum dan Administrator Website.

19. Sopir Satu orang, Syofiandi bertugas mengantar, menjemput Ketua dalam dinas dan kelancaran transportasi lainnya.

20. Satpam Satpam terdiri dari 4 orang, Hakimin, Badaruddin, Al Imamusi sahid hasan Albana dan Syahroni. Bertugas menjaga keamanan persidangan, dan keamanan lingkungan kantor dan membantu tugas Ahmad Syarbaini sebagai petugas kebersihan dan menyiapkan air minum.

21. Clearning Cervice Satu orang, Syofian Adi. Bertugas menjaga kebersihan lingkungan kantor,

B.

STANDART OPRASIONAL PROSEDUR (SOP). Menyusun pedoman prosedur operasional standar ( SOP ) yang efektif pada

dasarnya menunjukan bahwa organisasi mempunyai kemauan memperbaiki langkahlangkah kegiatan serta pengambilan keputusan dan memperbaruinya sesuai dengan tuntutan perubahan yang dialami. Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukannya dalam koridor yang sistematis dan efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk


Page 11

mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Semua itu hanya bisa terwujud apabila organisasi memiliki panduan yang jelas tentang pengambilan keputusan dan kegiatannya.

I.

STANDART OPRASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG KEPANITERAAN Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka

penyelesaian perkara pengadilan Agama Muara Bulian merumuskan standar langkahlangkah atau prosedur yang harus dilakukan/ ditempuh oleh pencari keadilan maupun pihak pengadilan itu sendiri. Standar Operasional Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Muara Bulian terbagi kepada 15 item sebagaimana akan diuraikan dibawah ini : 1.

SOP Tentang Penerimaan dan Biaya perkara

2.

SOP Tentang Pencatatan/Pemberkasan.

3.

SOP Tentang Penerimaan Perkara dengan pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo).

4.

SOP Tentang Pemanggilan

5.

SOP Tentang Prosedur Mediasi

6.

SOP Tentang Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim

7.

SOP Tentang Sita Jaminan dan eksekusi

8.

SOP Tentang pengembalian sisa panjar

9.

SOP Tentang Pengambilan/Penyampaian Salinan Putusan dan Akta Cerai

10.

SOP Tentang Publikasi putusan

11.

SOP Tentang Permohoan Banding

12.

SOP Tentang Permohonan Kasasi

13.

SOP Tentang Permohonan Peninjauan Kembali

14.

SOP Tentang pengarsipan

15.

SOP Tentang Pengaduan.

1.

SOP Tentang Penerimaan dan Biaya perkara -

Pemohon/Penggugat atau kuasanya datang menghadap Petugas meja I dengan membawa

surat

permohonan/

gugatan

/verzet/

permohonan

Banding/

permohonan kasasi/ permohonan Peninjauan kembali atau permohonan Eksekusi sebanyak

jumlah

Termohon/Tergugat

ditambah

5

rangkap.

Jika

Penggugat/Pemohon tidak bisa menulis dan membaca maka pihak Pengadilan Agama dapat membantu membuatkan gugatan lisan.Pihak yang berperkara dapat juga meminta bantuan penjelasan Petugas meja I, Paling lama 30 menit.


Page 12

-

Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM (tiga lembar) lembar pertama warna putih, lembar kedua warna kuning dan lembar ketiga warna merah, paling lama 5 menit.

-

Petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan tersebut beserta Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada

Penggugat/Pemohon atau

Kuasanya serta mempersilahkan agar membayar panjar biaya perkara sebagaimana tertera dalam SKUM ke Bank , paling lama 5 menit. -

Penggugat/Pemohon atau Kuasanya membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM dengan surat pengantar ke Bank yang telah ditentukan, paling lama 30 menit.

-

Penggugat/Pemohon atau Kuasanya menyerahkan surat gugatan/permohonan disertai dengan slip bukti penyetoran panjar biaya perkara yang telah divaliditasi oleh Bank ke kasir Pengadilan Agama MuaraBulian.paling lama 1 menit.

-

Kasir mencatat panjar biaya perkara yang tertera pada slip setoran tersebut ke dalam buku jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi tanda lunas pada SKUM (3 rangkap), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara pada SKUM dan pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal hari pencatatan pada jurnal keuangan perkara, paling lama 10 menit.

-

Kasir setelah menyimpan SKUM lembar ketiga (merah) menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM

lembar pertama (putih), lembar kedua

(kuning) dan slip setoran panjar biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon atau Kuasanya untuk didaftarkan pada petugas meja II, paling lama 5 menit.

2.

SOP Tentang Pencatatan/Pemberkasan. -

Petugas II meja memeriksa kelengkapan berkas perkara dan mencatat perkara tersebut kedalam buku register induk perkara, kemudian menyerahkan 1 rangkap surat gugatan/permohonan berikut SKUM lembar pertama (putih) kepada Penggugat/Pemohon, paling lama 15 menit. Proses pendaftaran perkara telah selesai, selanjutnya pihak berperkara dapat meninggalkan Pengadilan untuk menunggu panggilan sidang oleh Juru Sita/Jurusita Pengganti di tempat kediamannya masing-masing.

-

Petugas meja II menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan untuk diperiksa kelengkapannya, paling lama 15 menit. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera untuk diteruskan


Page 13

kepada Panitera, selanjutnya kepada Ketua Pengadilan guna ditunjuk majelis hakimnya yang menangani perkara tersebut. -

Setelah mempelajari berkas perkara, Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan dalam formulir PMH dan mengembalikannya kepada Panitera untuk menunjuk Panitera sidang yang akan mendapingi Majelis Hakim,paling lama 15 menit.

-

Panitera mengembalikan berkas kepada petugas Meja II selanjutnya petugas Meja II mencatat PMH dan PPP dalam buku register induk perkara, paling lama 10 menit.

-

Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dipelajari dan ditentukan hari sidangnya, paling lama 5 menit.

3.

SOP Tentang Penerimaan Perkara dengan pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo). -

Pemohon/Penggugat atau kuasanya menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat Permohonan/Gugatan yang mencantumkan alasan dan permintaan berperkara secara prodeo, paling lama 2 menit.

-

Petugas Meja I mempelajari surat permohonan/gugatan dan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang ditulis dengan Rp.0,- sebanyak 3 rangkap dan menyerahkannya kepada kepada Pemohon/Penggugat. Paling lama 10 menit.

-

Pemohon/Penggugat atau kuasanya menyerahkan surat Gugatan/ Permohonan kepada Kasir disertai dengan SKUM selanjutnya Kasir mencatat dalam buku jurnal panjar Rp.0,- dan memberi nomor register pendaftaran pada SKUM dan permohonan/gugatan sesuai dengan nomor jurnal dan menyerahkan kembali kepada Pemohon/Penggugat, paling lama 15 menit.

-

Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan dan kelengkapannya kepada petugas Meja II untuk dicatat dalam buku register Perkara dan meneruskan berkas sebagaimana prosedur diatas, paling lama 10 menit.

4.

SOP Tentang Pemanggilan -

Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk menandatangani PHS setelah bersama sepakat dengan anggota majelis, membagi salinan surat gugatan/permohonan kepada hakim anggota majelis dan memerintahkan kepada Jurusita /Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara dengan instrumen panggilan,paling lama 15 menit.


Page 14

-

Pemanggilan

pertama

Termohon/Tergugat

dengan

melampirkan

surat

permohonan/gugatan. -

Pemanggilan untuk Termohon/Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perceraian melalui mass media untuk sidang 4 bulan yang akan datang sebanyak 2 kali .Jarak panggilan pertama dengan kedua satu bulan, dan jarak panggilan kedua dengan hari sidang minimal 3 bulan

-

Pemanggilan Termohon/Tergugat yang tidak diketahui alamatnya dalam perkara selain perceraian dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah setempat dan menempelkan panggilan tersebut pada papan pengumuman pengadilan tersebut.

-

Pemanggilan Termohon/Tergugat yang berada dalam wilayah hukum pengadilan lain dengan meminta bantuan pengadilan tersebut dengan melampirkan 1 rangkap Surat Permohonan/gugatan dan mengirimkan biaya panggilan sesuai dengan ketentuan radius jarak tempat yang dipanggil dengan pengadilan melaksanakan panggilan.

-

Surat pemanggilan terhadap pihak yang berada diluar negeri ditujukan kepada Kementrian Luar Negeri/ Ditjen Konsulat dengan tenggang waktu persidangan minimal 6 bulan.

-

Setelah panggilan dilaksanakan/datang diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara melalui Panitera Pengganti, paling lama 5 menit.

5.

SOP Tentang Prosedur Mediasi -

Apabila persidangan dihadiri kedua belah pihak, proses mediasi harus dilakukan dan untuk persidangan harus ditunda untuk paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari.

-

Ketua Majelis Memberi petunjuk tentang pemilihan mediator, menunjukan daftar mediator dan menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator kemudian membuat Penetapan mediator yang disepakati, paling lama 30 menit.

-

Pemilihan mediator dapat ditunda dalam 2 hari dan bila tidak terdapat kepakatan antara kedua belah pihak, Ketua majelis menunjuk salah seorang mediator yang terdaftar di pengadilan untuk menjalankan fungsi mediasi.

-

Proses mediasi diawali dengan memperkenalkan diri mediator, menjelaskan proses mediasi oleh mediator serta hak dan tanggung jawab pihak-pihak dan mediator.paling lama 10 menit.


Page 15

-

Mediasi dilanjutkan dengan menerima resume dari para pihak, membahas usulanusulan dan opsi lain, mengadakan kaukus bila perlum meakhiri dan membuat laporan mediasi, paling lama 3 hari.

-

Jika mediasi berhasil, maka untuk perkara perceraian dibuatkan kesepakatan damai dan perkaranya dicabut dipersidangan, sedangkan untuk perkara selainnya dibuat kesepakatan perdamaian dan akan dibuatkan akta damai di persidangan, paling lama 2 hari.

-

Setelah proses mediasi berkas perkara dan laporan mediasi diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan PMH semula, paling lama 10 menit.

6.

SOP Tentang Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim -

Panitera Pengganti menyiapkan berkas perkara yang akan disidangkan beserta peralatan persidangan lainnya sebelum Majelis Hakim memasuki ruang siding, paling lama 5 menit,

-

Persidangan dilaksanakan pada pkl. 09.00 WIB kecuali dalam hal tertentu dapat dilaksanakan lebih lambat setelah mengumumkan terlebih dahulu.

-

Petugas keamanan (Satpam) bertanggung jawab terhadap keamanan persidangan dan memeriksa setiap pengunjung yang dicurigai dan memastikan tidak ada yang membawa senjata api/senjata tajam.

-

Petugas/Panitera sidang memanggil para pihak untuk memasuki ruang persidangan dengan pengeras suara sesuai dengan nomor urut antrian.

-

Persidangan dapat ditunda untuk beberapa kali pada hari yang lain sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.

-

Majelis Hakim harus memeriksaan dan memutus perkara selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan, jika belum putus Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian.

-

Pada waktu diucapkan, putusan/ penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu langsung ditanda tangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

-

Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diambil melalui meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

7.

SOP Tentang Sita Jaminan dan Eksekusi


Page 16

-

Petugas Meja I/ Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas yang akan dilakukan sita jaminan dan menghitung panjar biaya dan menuangkan dalam SKUM, paling lama 10 menit.

-

Setelah Pemohon membayar panjar biaya, Panitera menunjuk Juru Sita dan mencatat dalam register penyitaan, paling lama 20 menit.

-

Juru Sita melakukan pemberitahuan pelaksanaan sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita dan melaksanakan sita 14 hari setelah pemberitahuan sita.

-

Untuk eksekusi, Petugas Meja I menerima surat permohonan Eksekusi

dari

Pemohon dan meneruskannya kepada panitera dan Ketua Pengadilan Agama. -

Panitera Muda Permohonan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya dan menuangkannya dalam SKUM dan mencatat dalam register eksekusi.

-

Setelah Pemohon eksekusi membayar panjar biaya, Panitera/Wakil Panitera menunjuk Juru sita dan memerintahkannya untuk melaksanakan panggilan aanmaning yang akan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama dibantu Panitera.

-

Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan eksekusi, paling lama 15 menit.

-

Juru Sita melakukan pemberitahuan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi dan mengkordinasikannya dengan instansi terkait.

-

Juru Sita melaksanakan sita Eksekusi dan eksekusi dan menyerahkan berkas kepada panitera setelah selesai eksekusi

-

Untuk eksekusi lelang setelah dilaksanakan sita, Panitera Muda Gugatan mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang ke Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah penetapan eksekusi lelang dari Ketua Pengadilan Agama.

8.

SOP Tentang Pengembalian Sisa Panjar -

Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada Pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara,paling lama 15 menit.

-

Pemohon / Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.

-

Kasir berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat. Apabila terdapat


Page 17

sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk ditanda tangani, paling lama 10 menit. Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar :

-



Lembar pertama untuk kasir.



Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat



Lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara

Pemohon / Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menanda tanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Kasir, paling lama 2 menit.

-

Kasir menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat. Apabila Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil. Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana Pemohon / Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara, paling lama 7 hari sejak putusan BHT.

9.

SOP Tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Akta Cerai -

Panitera meneliti salinan putusan/penetapan yang akan disampaikan kepada para pihak dan membuat serta menanda tangani pernyataan bahwa Salinan tersebut sesuai dengan aslinya, paling lama 10 menit.

-

Petugas Meja III menghitung lembaran salinan putusan/penetapan dan mencatatnya dalam intrumen kemudian menyerahkan kepada para pihak untuk membayar biaya salinan putusan/penetapan ke Kasir sesuai aturan yang ada, paling lama 5 menit.

-

Petugas Meja III menyerahkan salinan putusa/penetapan kepada para pihak setelah menerima bukti pembayaran biaya pengambilan salinan putusan dan membuat tanda terima bukti penyerahan, paling lama 5 menit.


Page 18

-

Penyampaian salinan putusan/penetapan bagi pihak yang tidak hadir di persidangan dengan mengirimkannya melalui pos,paling lama 14 hari setelah putusan dijatuhkan.

-

Panitera menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap /penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya tempat tempat kediaman kedua pihak dan tempat perkawinan dilangsungkan melalui pos, paling lama 30 hari setelah putusan BHT.

-

Panitera membuat dan menanda tangani Akta Cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap kemudian menyerahkan kepada para pihak melalui Meja III,paling lama 15 menit.

10. SOP Tentang Publikasi putusan -

Petugas menghimpun dan meneliti putusan-putusan yang akan dipublikasikan, paling lama 15 menit.

-

Petugas melakukan anonimasi terhadap salinan putusan yang akan di publikasikan, paling lama 20 menit

-

Petugas melakukan check dan recheck terhadap hasil anonimasi salinan putusan, paling lama 15 menit

-

Petugas mempublikasikan setiap salinan putusan yang telah siap melalui website masing-masing pengadilan, paling lama 15 menit

-

Pengadilan mempublikasikan setiap putusan yang yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, melalui website masing-masing pengadilan, paling lambat 2 hari sejak dibacakan

-

Salinan Putusan yang dipublikasikan harus terlebih dahulu dianonimisasi sesuai dengan ketentuan SK KMA No. 144/2007, paling lambat 1 hari sejak dibacakan

11. SOP Tentang Permohonan Banding -

Pemohon Banding menghadap petugas Meja I untuk mengajukan Banding.

-

Petugas Meja I Mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus, apakah masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan/diberitahukan, kemudian membuat SKUM dan Akta Pernyataan Banding, paling lama 20 menit.

-

Pemohon Banding membayar panjar biaya Banding ke Bank yang telah ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam SKUM, paling lama 30 menit.

-

Kasir menerima Akta Pernyataan Banding disertai asli SKUM dan bukti setoran ke Bank dan membukukan panjar biaya banding pada jurnal keuangan banding,


Page 19

member nomor register pendaftaran pada SKUM dan menyerahkan kembali Akta Pernyataan Banding ke pada Pemohon Banding, paling lama 15 menit. -

Petugas Meja II menerima Akta Pernyataan Banding dari pemohon banding kemudian menyerahkan kepada Panitera untuk ditanda tangani, paling lama 5 menit.

-

Petugas Meja II mencatat dalam register induk perkara dan menyerahkan satu rangkap kepada Pemohon banding, paling lama 5 menit.

-

Petugas Meja III menerima berkas permohonan Banding dan melengkapi dengan salinan putusan dan relaas pemberitahuan isi putusan, paling lama 10 menit.

-

Tujuh hari setelah permohonan banding diajukan, Juru Sita yang ditunjuk memberitahukan permohonan banding kepada Termohon Banding diikuti dengan pemberitahuan/ penyerahan memori banding dan kontra memori banding bila ada dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyerahan yang kemudian diikuti dengan relaas pemeriksaan berkas.

-

Petugas Meja III menyerahkan bundel

A dan bundel B yang sudah diteliti

kelengkapannya untuk diteliti lagi dan dibuatkan Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Banding ke PTA sebanyak 4 rangkap, satu untuk Pemohon Banding, satu untuk Termohon banding, satu untuk PTA dan satu lagi disimpan sebagai arsip Pengadilan Agama, paling lama 15 menit. -

Petugas Meja III mengirimkan biaya banding ke PTA melalui bank yang ditunjuk, paling lama 15 menit.

-

Petugas menggandakan berkas banding untuk disimpan sebagai arsip Panmud Hukum dan mengirimkan asli bundel A dan bundel B ke PTA, paling lama 30 menit.

12. SOP Tentang Permohonan Kasasi -

Pemohon kasasi menghadap meja I untuk mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi agama diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding.

-

Petugas meja I melakukan crocs check nomor perkara dengan buku register, membuat SKUM dan membuat Akta Pernyataan Kasasi, paling lama 20 menit

-

Pemohon kasasi membayar biaya perkara kasasi melalui bank yang ditunjuk

-

Kasir menerima Pernyataan Kasasi, SKUM, slip setoran ke bank, membukukan uang panjar dalam jurnal, member nomor registrasi dan menyerahkan kembali


Page 20

Akta Pernyataan kasasi dan SKUM asli kepada pemohon kasasi, paling lama 15 menit. -

Petugas meja II menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi kepada panitera untuk ditanda tangani dan mencatat dalam buku induk perkara kasasi.

-

Petugas meja III memberitahukanpermohonan kasasi secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.

-

Petugas meja III melengkapi berkas permohonan kasasi dengan bundle A, salinan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

-

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar.

-

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi.

-

Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

-

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi .

-

Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.

-

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera : a.

-

Untuk perkara cerai talak :

Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.

-

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. b. Untuk perkara cerai gugat : Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

13. SOP Tentang Permohonan Peninjauan Kembali -

Petugas menerima dan membuatkan permohonan Pe-ninjauan Kembali dari pemohon PK, paling lama 10 menit.


Page 21

-

Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan crosscheck dengan Buku Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku Induk Register Kasasi, paling lama 15 menit.

-

Petugas menghitung hari apakah permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum), paling lama 5 menit.

-

Petugas Meja I membuatkan SKUM, paling lama 5 menit.

-

Pemohon PK membayar biaya panjar ke bank yang ditunjuk.paling lama 30 menit.

-

Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditanda tangani Pemohon Peninjauan Kembali yang belum ditandatangani panitera, paling lama 5 menit.

-

Kasir menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kem-bali disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali.

-

Kasir membukukan uang pan-jar biaya Peninjauan Kembali yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Per-mohonan Penin-jauan Kembali, memberi nomor re-gistrasi pendaftaran pada SKUM.

-

Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali beserta asli SKUM kepa-da Pemohon Peninjauan Kembali.

-

Petugas meja II menerima Akta Pernya-taan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali dan menyerahkan Akta Per-nyataan Peninjauan Kembali ke-pada Panitera untuk ditanda tangani, paling lama 5 menit.

-

Petugas meja II mencatat dalam register induk perkara Peninjauan Kem-bali sesuai dengan nomor re-gistrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUMdan menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Penin-jauan Kembali yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Pe-ninjauan Kembali beserta lembar pertama SKUM, paling lama 10 menit.

-

Petugas meja III menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi dan melengkapi berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan Bundel A, salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, dan relaas pemberitahuan isi putusan, paling lama 20 menit.

-

Petugas Meja III membuat daftar check-list kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sebagai kontrol proses perkara.


Page 22

-

Petugas memberitahukan permohonan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali dengan disertai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK.

-

Petugas Meja III menerima Alasan-alasan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali pada saat pemohon mendaftarkan permohonan PK.

-

Petugas memberitahukan / menyerahkan alasan Peninjauan Kembali kepada termohon

Peninjauan

Kembali

dengan

menggunakan

relaas

pemberitahuan/penyerahannya. -

Petugas menerima jawaban dari termohon atas alasan permohonan PK dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima Alasan permohonan PK.

-

Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah

diteliti

kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. -

Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5,: 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip.

-

Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

-

Biaya perkara Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung melalui bank dan bukti setoran bank untuk perkara Peninjauan Kembali tersebut dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung.

-

Petugas memphotocopy Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum, paling lama 30 menit.

14. SOP Tentang pengarsipan -

Panitera Muda Hukum mendata dan memisahkan arsip aktif dan tidak aktif, paling lama 20 menit.

-

Petugas arsip menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertikal/ horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan, paling lama 20 menit.

-

Petugas arsip menata arsip berkas perkara ke dalam box arsip dengan diberikan catatan : a.

Nomor urut box.

b. Tahun perkara. c.

Jenis perkara.


Page 23

d. Nomor urut perkara -

Petugas arsip membuat daftar isi yang ditempel dalam box arsip dan menyusun arsip menurut jenis perkara dan memisahkan arsip menurut klasifikasi perkaranya serta menyimpan dalam box tersendiri, paling lama 20 menit.

-

Petugas arsip menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpannya di perpustakaan.paling lama 10 menit.

-

Petugas arsip memasukkan berkas perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari, paling lama 10 menit.

-

Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIA), paling lama 10 menit.

-

Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun) 1.

Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box kemudian disimpan dalam rak/almari tersendiri

2.

Menghapus arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama.

3.

Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan

4.

Menyimpan dalam bentuk lain, pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya

15. SOP Tentang Pengaduan. Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Muara Bulian A. Secara lisan 1.

Melalui telepon (0743) 21073, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB.

2.

Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Muara Bulian.

B. Secara tertulis 1.

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan cara diantar langsung, dikirim

2.

Melalui Fax. (0743) 21073, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Pramuka No.10 Muara Bulian.

3.

Melalui e-mail : [email protected] atau website Pengadilan Agama Muara Bulian pada menu pengaduan online !


Page 24

4.

Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumenpendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian 1.

Pengadilan Agama Muara Bulian akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis, paling lama 30 menit.

2.

Pengadilan Agama Muara Bulian akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan, paling lama 20 menit.

3.

Pengadilan Agama Muara Bulian akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis, paling lama 5 menit.

4.

Pengadilan Agama Muara Bulian hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.


Page 25

II. STANDART

OPRASIONAL

PROSEDUR

(SOP)

BIDANG

KESEKRETARIATAN I. SOP Urusan Kepegawaian No

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyusunan

A. SOP Surat Masuk / Surat Keluar

B.

1. Menyerahkan surat/berkas yang sudah disposi. 2. - Menerima surat/berkas - Mencatat pada agenda surat/berkas masuk. - Menelaah surat/berkas yang diterima sesuai dengan disposisi. - Mengarsipkan ke dalam agenda surat/berkas masuk. 3. Jika surat/berkas memerlukan balasan maka perlu dibuat surat balasan. 4. Meneliti dan memeriksa surat/berkas yang telah dibuat oleh bagian kepegawaian yang kemudian akan diserahkan kepada Panitera/Sekretaris. 5. Meneliti dan memeriksa surat/berkas yang telah dibuat oleh bagian Kepegawaian yang kemudian akan diserahkan kepada Ketua/Wakil untuk ditandatangani. 6. Menandatangani surat/berkas yang telah di paraf oleh Panitera/ Sekretaris dan Wakil Sekretaris. 7. Mendaftarkan dan memberi nomor surat. 8. Mencatat kedalam agenda surat keluar kepegawaian. 9. Mengirim surat/berkas.

Umum

2 Menit

1. Mengkonsep kenaikan pangkat pegawai yang mengalami kenaikan pangkat. 2. Menerima kelengkapan

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Wakil Sekretaris

10 Menit

Panitera/ Sekretaris

10 Menit

Ketua PA

10 Menit

Umum

3 Menit 1 Menit

Kepegawaian 1 Menit Umum

SOP Usul Kenaikan Pangkat


Page 26

Ket

berkas kenaikan pangkat 3. - Meneliti kembali usulan pangkat kepegawaian. - Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditandatangani. 4. Menaikan usulan pangkat ke Wakil Sekretaris dan paraf Wakil Sekretaris apabila disetujui. 5. Menaikan usulan pangkat ke Panitera/Sekretaris dan paraf Panitera/Sekretaris apabila disetujui. 6. Mengajukan usulan pangkat ke Ketua. 7. Menandatangani usulan pangkat. 8. Menyerahkan berkas usulan pangkat ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk proses selanjutnya. C.

D.

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian / Wakil Sekretaris

5 Menit

Kepegawaian / Panitera Sekretaris

5 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Ketua PA

5 Menit

Kepegawaian / Umum

5 Menit

1. Menyiapkan blanko KGB, Kepegawaian SK pangkat terakhir, SK Penyesuaian gaji atau SK KGB terakhir. 2. Membuat konsep dan menaikan ke Wakil Kepegawaian Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris. 3. Meneliti dan memberi paraf. Wakil Panitera, Panitera/ Sekretaris 4. Menaikan ke Ketua PA Kepegawaian untuk disetujui/di ACC. 5. Menandatangani SK dan Ketua PA diturunkan kebagian Kepegawaian. 6. - Menyerahkan ke Pegawai Kepegawaian yang bersangkutan. - Menyerahkan ke bagian Keuangan untuk proses selanjutnya.

15 Menit

SOP Kenaikan Gaji Berkala

30 Menit

10 Menit

2 Menit 15 Menit

5 Menit

SOP Pengajuan Cuti Tahunan

1. Menyerahkan blanko cuti kepada pegawai yang [laporan Tahunan PA. Muara Bulian]

Kepegawaian

5 Menit

Page 27

mengajukan cuti dan menerima kembali blangko yang telah terisi. 2. Meneliti sisa cuti pegawai yang mengajukan cuti dan mengoreksi lama cuti yang diambil 3. Memerintahkan pegawai untuk mengajukan kepada atasan langsung. 4. - Memeriksa formulir cuti yang telah diajukan pegawai kepada atasan langsung. - Mengembalikan formulir cuti kepada pegawai yang bersangkutan apabila tidak disetujui/ditunda. - Meneruskan formulir cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, apabila cuti yang bersangkutan disetujui atasan langsung. 5. - Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebelum cuti. - Pegawai melaksanakan cuti E.

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Pegawai yang 30 Menit bersangkutan

SOP Usulan Taspen, Karpeg, Karis/Kartu

1. Membuat konsep usulan Taspen, Karpeg, Karis/Kartu. 2. Menerima kelengkapan berkas usulan. 3. Melegalisir persyaratan usulan untuk ditandatangani Panitera/Sekretaris 4. - Menaikan usulan ke Wakil Sekretaris. - Wakil Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui. 5. - Menaikan usulan ke Panitera Sekretaris. - Panitera/Sekretaris memaraf usulan yang telah disetujui. 6. Memberikan usulan ke Ketua. 7. Menandatangani usulan. 8. Menerima kembali usulan


Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

5 Menit

Kepegawaian

15 Menit

Kepegawaian /Sekretaris

2 Menit

Kepegawaian /Sekretaris

2 Menit

Kepegawaian

2 Menit

Ketua PA Kepegawaian

30 Menit 5 Menit Page 28

dan menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama untuk di proses selanjutnya. F.

/Umum

Sop Usul Mutasi 1. Pegawai mengajukan usulan pindah/mutasi ke instansi melalui bagian kepegawaian. 2. Menyerahkan berkas usulan mutasi kebagian umum untuk proses disposisi dan persetujuan. 3. Panitera/Sekretaris meneliti dan menelaah usulan. 4. Ketua Pengadilan Agama meneliti dan menelaah usulan. 5. Berkas usulan kembali kebagian kepegawaian. 6. - Membuat usulan pindah/mutasi apabila berkas usulan yang di ajukan disetujui oleh Panitera/Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama. - Memberitahukan kepada yang bersangkutan apabila berkas tidak disetujui oleh Panitera/Sekretaris dan Ketua PA. 7. Menaikan usulan ke Wakil Sekretaris untuk di paraf. 8. Menaikan usulan ke Panitera/Sekretaris untuk di paraf. 9. Menaikan usulan ke Ketua. 10. Ketua menandatangani usulan. 11. Berkas usulan diterima kembali bagian kepegawaian dan diteruskan ke bagian umum untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk proses lebih lanjut.


Pegawai yang bersangkutan

2 Menit

Kepegawaian

2 Menit

Panitera/ Sekretaris Ketua PA

30 Menit 30 Menit

Kepegawaian

2 Menit

Kepegawaian

30 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian

10 Menit

Kepegawaian Ketua PA

10 Menit 15 Menit

Kepegawaian /Umum

10 Menit

Page 29

II. SOP Urusan Umum 1. Administrasi Tata Persuratan

PETUGAS* - Surat Masuk - Surat Keluar

Persetujuan 1. Ketua/Wakil Ketua 2. Pansek 3. Wapan 4. Wasek

Permohonan

Gugatan

Hukum

-

Meneliti Mensortir Mencatat Persetujuan Menyusun Pendistribusian

Kepegawaian - Kedinasan - Pribadi

Keuangan

Umum -

Membuat Perbaikan Pencatatan Persetujuan/Paraf Ptgs - Menyusun/Arsip - Pendistribusian

Dokumen

- Pihak Lain Terkait Dgn Kedinasan

Note (*)

-

PETUGAS Ptgs Pencatat Ptgs Pengelolah Ptgs Pengetik Ptgs Pengantar

KETERANGAN LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN No I.

Uraian Kegiatan

Waktu Penyusunan

Penanggung Jawab

15 Menit

Petugas Penerima

5 Menit

Petugas Penerima

15 Menit

Petugas Penerima

10 Menit

Petugas Penerima

15 Menit

Pencatat surat masuk

ADMINISTRASI TATA PERSURATAN

A. SURAT MASUK I. Penerimaan Surat Masuk 1

Menerima dan meneliti kebenaran surat dan mengembalikan surat yang salah alamat.

2

Memberi tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar atau tanda terima yang ada dan membubuhkan paraf sebagai penerima.

3

Mensortir dan memisah-misahkan surat kedalam kelompok surat dinas dan surat pribadi, apakah penting atau biasa.

4

Menyampaikan semua surat yang telah disortir dan diteliti kepada pimpinan. II. Pencatatan Surat Masuk

1.

Meneruskan seluruh surat masuk kepada pimpinan yang


Page 30

Ket

dilengkapi dengan disposisi. 2

Pimpinan menerima, kemudian membaca dan meneliti

10 Menit

Pencatat surat masuk

30 Menit

Pimpinan

15 Menit

Pimpinan

10 Menit

Pengantar

15 Menit

Pengantar

15 Menit

Pengelola

15 Menit

Pengelola

kelengkapan surat masuk yang diterima. 3

Pimpinan

memberikan

disposisi

kemana

surat

akan

diserahkan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi. 4

Mencatat seluruh surat masuk dalam buku agenda surat masuk. III. Pengelolah Surat Masuk

1

Setelah surat di disposisi oleh pimpinan, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing unit pengelolah melalui petugas pencatat surat masuk yang dilengkapi kartu pengendali.

2

Setelah pengelola menerima surat, kemudian meneliti kelengkapan surat dengan apa yang tertulis dalam buku kendali dan membubuhkan paraf pada kartu kendali

3

Melaksankan pengelolahan surat masuk berdasarkan isi disposisi.

4

Menyimpan/mengarsipkan surat masuk yang telah selesai pemprosesannya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh unit yang bersangkutan.

B. SURAT KELUAR 1

Membuat konsep surat dan disampaikan kepada bagian

1 Jam

Kaur Umum

15 Menit

Petugas Pengetikan

10 Menit

Petugas Penomoran

10 Menit

Petugas Pengiriman

pengetikan untuk diketik. 2

Menyampaikan konsep surat yang telah diketik kepada pimpinan untuk mendapat paraf persetujuan dan apabila ada perbaikan untuk segera diperbaiki dan diajukan kembali ke pemimpin.

3

Setelah mendapat tanda tangan/persetujuan dari pimpinan,. Kemudian surat diberi nomor dan tanggal surat oleh petugas yang kemudian dicatat kedalam buku agenda surat keluar (kartu kendali)/paraf petugas.

4

Bagian pengiriman mencatat surat yang akan dikirim kedalam buku expedisi surat keluar untuk selanjutnya di kirim ke alamat yang dituju.


Page 31

2. Pengadaan Sarana & Prasarana kantor - PengadaanKeperluan harian Kantor - Pengadaan Barang Inventaris Kantor/BMN Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor : - Pengadaan Keperluan Harian Kantor

Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor : - Pengadaan Barang Inventaris Kantor/BMN

- Petugas Persediaan - Petugas Barang Inventaris

Kaur Umum

Buat Daftar Kebutuhan

Diajukan ke Pimpinan

Penunjukan Petugas Pejabat Penerima Barang

- Pencatatan ke Dalam System Persediaan - Pendistribusian

Panitia Pengadaan Barang

Petugas Aplikasi

- Opname dan Pelaporan - Rekon Dengan System BMN untuk Persediaan - Rekon Dengan SAKPA Untuk BMN - Rekon Dengan KPNKL

Dokumen

KETERANGAN LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN No

Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

Penanggung Jawab

30 Menit

Kaur Umum

1.5 jam

Ptgs Barang Pengadaan

2 Jam


I. PENATA USAHAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR A. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

I. Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1

Penetapan

petugas

pengelola

barang

kebutuhan

sehari-hari

perkantoran (barang persediaan). 2

Pengelola melakukan pencatatan kebutuhan sehari-hari perkantoran (barang persediaan) yang akan diadakan.

3

Petugas pengelolah barang persediaan menginput data kedalam aplikasi persediaan dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan pengelola aplikasi SIMAK BMN minimal 2 (dua) kali setahun.


Page 32

Ket

4

Petugas pengelolah barang persediaan mendistribusikan kepada

10 Menit


1 Jam


15 Menit


1 Hari

Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang Inventaris Pejabat Penerima Barang

masing-masing bagian atau pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan (permintaan). 5

Petugas pengelola barang persediaan melakukan opname fisik barang persediaan minimal 2 (dua) kali setahun.

6

Petugas menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan. II. Pengadaan Barang Inventaris kantor/BMN

1

Membuat daftar rancangan kebutuhan barang inventaris kantor/BMN.

2

Dafar tersebut diajukan kepada Pimpinan secara berjenjang

10 Menit

3

Pejabat penerima barang menerima barang dari panitia pengadaan

30 Menit

atau pejabat pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang. 4

Daftar barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas aplikasi

10 Menit

SIMAK-BMN. 5

Petugas Aplikasi SIMAK-BMN menginput data pengadaan dalam

1 Jam

aplikasi SIMAK-BMN. 6

Kemudian petugas Aplikasi SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi

2 Jam

Petugas Aplikasi

2 Hari

Petugas Aplikasi

2 Hari

Petugas Aplikasi

kepada petugas pengelola Aplikasi SAKPA setiap bulannya. 7

Selanjutnya pengelola SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL minimal 2 (dua) kali setahun.

8

Petugas pengelola SIMAK-BMN menyampaikan Barang Milik

Pejabat Penerima Barang Petugas Aplikasi

Negara kepada Koordinator Wilayah (Pengadilan Tinggi Agama Jambi) minimal 2 (dua) kali setahun.

3. PEMELIHARAAN - Gedung dan Bangunan ( Kantor dan Rumah Dinas) - Peralatan dan Mesin PEMELIHARA AN - Gedung & Bangunan (Kantor & Rumah Dinas) Petugas Inventaris

Mengajukan Rancangan Kegiatan Pemeliharaan Kepada Pimpinan Dokumen


PEMELIHARA AN - Kendaraan - Peralatan & Mesin - Petugas Pemakai Kendaraan - Petugas IT (Komputer)

- Perbaikan Kerusakan - Servis Persetujuan PPK

- Melakukan Pemeliharaan dan Pencatatan Hasil Pemeliharaan - Pelaporan Kepemimpin - Petugas IT Update Informasi Web dan Pengelolaan Web

Page 33


Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

Penanggung Jawab

Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung kantor kepada pimpinan secara berjenjang. Melakukan pemeliharaan gedung kantor.

15 Menit

3

Melakukan pencatatan tentang pekerjaan pemeliharaan gedung kantor dan material yang digunakan. II. Gedung dan Bangunan Rumah Dinas

1 Jam

Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang Inventaris

1

Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas kepada pimpinan secara berjenjang. Melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas

15 Menit

Melakukan pencatatan tentang pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas serta material yang digunakan. C. PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2

30 Menit

B. PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

I. Gedung dan Bangunan Kantor 1 2

2 3

2 Pekan

1 Pekan

1

Melakukan perawatan kebersihan kendaraan roda 4 dan roda 2 secara rutin.

10 Jam

2

Mengganti oli kendaraan roda 4 dan roda 2 setelah mendapat persetujuan dari PPK.

1.5 Jam

3

Mencatat waktu berikutnya.

15 Menit

4

Melakukan perbaikan kendaraan roda 4 dan roda 2 jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK

1 Hari

5

Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya.

2 Jam

6

Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan.

penggantian

oli

untuk

kontrol

penggantian

Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang Inventaris Bag. Pemakai Kendaraan Bag. Pemakai Kendaraan Bag. Pemakai Kendaraan Bag. Pemakai Kendaraan Bag. Pemakai Kendaraan

D. PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN a.

Komputer / Laptop

1

Mengontrol kondisi fisik komputer dan laptop.

2 3

Melakukan perbaikan jika kondisinya mengalami kerusakan, setelah mendapatkan persetujuan dari PPK. Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan.

4

Melakukan Update web baik berita dan jadwal sidang.

30 Menit

Petugas IT

2 Hari

Petugas IT

10 Menit

Petugas IT

30 Menit

Petugas IT

3 X Setahun

Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang Inventaris

b. AC 1

Melakukan perawatan AC secara rutin dan berkala.

2

Melakukan perbaikan AC yang mengalami kerusakan setelah mendapatkan persetujuan dari PPK. Melaporkan hasil perawatan/perbaikan kepada Pimpinan.

3

2 Hari 10 Menit

C. Meubel 1

Menata meubel pada masing-masing ruangan.

1 Jam

2

Segera melakukan perbaikan jika ada yang mengalami kerusakan,

1.5 Jam


Ptgs Barang Inventaris Ptgs Barang

Page 34

Ket

setelah mendapatkan persetujuan dari PPK. Melaporkan hasil penataan dan perbaikan kepada Pimpinan

3

10 Menit

Inventaris Ptgs Barang Inventaris

4. PENGELOLAAN PERPUTAKAAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Peminjam

KAUR UMUM

Isi Daftar Pinjam Buku

Penunjukan Petugas

Pengecekan Buku Yang di Kembalikan

- Mencatat - Menata Buku - Membuat Buku Daftar Pinjam - Nomor dan Katalog


Uraian Kegiatan 1.

Waktu Penyelesaian

Penanggung Jawab

10 Menit

Kaur Umum Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan Ptgs Perpustakaan

PENATA USAHAAN SARAN DAN PRASARANA KANTOR

E. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 1

Menunjuk pengelola perpustakaan

2

Pengelola perpustakaan mengelola perpustakaan.

1 Jam

3

Pengelola perpustakaan mengisi buku induk perpustakaan.

1 Jam

4

Pengelola perpustakaan mencatat buku masuk kedalam buku klasifikasi dan buku induk. Pengelola perpustakaan membuat buku daftar peminjaman.

3 Jam

5 6 7 8

Setiap pegawai yang meminjam buku supaya mengisi daftar peminjaman yang diketahui oleh pengelolah perpustakaan. Buku yang dipinjam dikembalikan sesuai dengan waktu yang tercantum pada daftar peminjaman atau diperpanjang kembali. Member nomor pada buku dan membuat catalog buku.


30 Menit 10 Menit 3 Menit 30 Menit

Page 35

Ket

5. PENGHAPUSAN BARANG

PENGPENGHAPUSAN

KAUR UMUM

DLLAJ (Kendaraan)

BMN

Pengumpulan Dok

Membuat Panitia Penghapusan

DJKN (Non Kendaraan)

KPNKL (Jadwal Lelang)

Berkas Penghapusan BMN (Dikirim)

Melaporkan Hasil Lelang

Pengadilan Tinggi Jambi

- Dok. Pendukung Risalah Lelang SK Persetujuan Penghapusan


Uraian Kegiatan

Waktu Penyelesaian

Penanggung Jawab

30 Menit

Kaur Umum

F. PENATA USAHAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

G. PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 1 2 3 4 5 6 7

8

Mengusulkan panitia penghapusan barang kepada pimpinan untuk di SK kan. Kemudian panitia mengumpulkan dokumen barang-barang yang akan dihapus. Panitia meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapus. Panitia menghubungi Instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus. Panitia menyurat ke DJKN untuk Rekomendasi penghapusan non kendaraan dan ke DLAJJ untuk penghapusan kendaraan. Panitia mengirim berkas penghapusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Setelah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Kepala BUA MARI, SK persetujuan penghapusan datang, selanjutnya panitia bermohon untuk jadwal pelelangan kepada KPNKL. Melaporkan hasil pelelangan penghapusan kepada pimpinan dengan bukti Risalah lelang.


1 Hari

Panitia

1 Hari

Panitia

1 Jam

Panitia

2 Jam

Panitia

1 Jam

Panitia

2 Jam

Panitia

15 Menit

Panitia

Page 36

Ket

III. SOP Urusan Keuangan 1.

SOP Perencanaan Anggaran PELAKSANA

No

Uraian prosedur

PANITERA/

STAF

SEKRETARIS

1

1

2

3

MUTU BUKU

TIM

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

9

10

11

12

PERENCANAAN

4

5

6

7

8

Ususalan

Dilaks

koordinasi dalam

Statejik dan

Rencana

anakan

rangka

Program

Anggaran

pada

Melakukan

rapat

sinkronisasi

dan

Rencana

3 Hari

Kerja

bulan Maret

pemantapan penyusunan RKAKL

dengan

masing-masing satuan

kerja

di

pusat maupun di daerah. 2

Pengiriman Hasil

Usulan

Usulan

Rencana

Rencana

kegiatan

kerja

Kegiatan

Rencana

1 Hari

Matrik

kementrian

Anggaran ke Biro

/ Lembaga

Perencanaan

(RRKL)

MARI.

Mahkamah Agung RI

3

Penyusunan

Pemberitahu

Rencana Kerja dan

an

Anggaran

Sementara

Negara/Lembaga (RKA-KL)

Pagu

dari

Kementrian

3 Hari

RKA-KL

Dilaks

Pagu

anakan

Sementara

pada

Biro

bulan

Perencanaan

Maret

MARI

Pagu

Sementara. 4.

Pembahasan dan Penelaahan (RKAKL) berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan kementrian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama.

RK-AKL

pagu Sementara

2 Hari

Persetujuan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan atas RKAKL Pagu Sementara

Keterangan : Tim Perencanaan terdiri atas : Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Staf Bagian Keuangan


Page 37

2.

SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

No

Uraian prosedur

PELAKSANA PANITERA/

STAF

SEKRETARIS

1

2

1

Penyusunan

3 kembali

RKA-KL

untuk

disesuaikan pagu

TIM

KUASA

PERENCAN

PENGGUNA

AAN

ANGGARAN

5

6

KETUA

Kelengkapan

Waktu

Output

Ketera ngan

7

8

9

10

Pagu Definitif

3 Hari

untuk MARI

dengan

defenitif

diterima

4

MUTU BUKU

11

12

RKA-KL

Dilaksa

Pagu

nakan

Definitif

pada bulan

yang

Juli

Mahkamah

Agung RI berdasarkan Rancangan

Anggaran

dan

Pendapatan

Belanja

Negara

(RAPBN) yang telah ditetapkan

oleh

Pemerintah

bersama

DPR.

2

Pembahasan

dan

penelaahan RKAKL

RKA-KL pagu

2 Hari

Definitif

Dirjen Anggaran

berdasarkan

pagu

Persetujuan

kementrian keuangan

definitive

atas

RKA-

dengan Direktorat

KL

Pagu

Jendral Anggaran

Sementara

Perimbangan Keuangan kementrian Keuangan

untuk

ditelaah

secara

bersama-sama. 3

Penyusunan Data

RKA-KL

1

Data

Dila

pendukung RKA-

yang telah

Bula

penduku

ksan

KL

disetujui

n

ng RKA-

akan

KL

pada

oleh Dirjen

bula

Anggaran

n

kementria

Okto

n

ber

keuangan 4.

Pengiriman

dan

RK-AKL

1

RKA-

Dila

pengecekan

data

yang telah

Hari

KL

ksan

pendukung

ke

disetujui

disetujui

kan

oleh

untuk

pada

Dirjen

Anggaran


Page 38

Kementrian

Dirjen

dijadikan

bula

Keuangan.

Anggaran

DIPA

n

Kementria

Dese

n

mber

Keuangan 5

RKA-KL

Berdasarkan

7 Hari

DIPA

RKA-KL disusun konsep

Surat

Rincian

Alokasi

Konsep

Anggaran (SRAA)

untuk

penetapan

pagu

bagi satuan kerja di daerah. 6

Pengumpulan Data

RKA-KL

kedalam Aplikasi

Back

Up

2 Hari

(Software)

Aplikasi DIPA

Aplkasi RKAKL

DIPA. 7

Konsep DIPA

Melakukan

3 Hari

Konsep DIPA

pembahasan

yang

telah

Konsep

DIPA

dengan

Kantor

disetujui

Wilayah Perbendaharaan Prov.

Jambi

Kementrian Keuangan RI. 8

Penandatanganan dan

Penerbitan

Konsep DIPA yang

1 Hari

DIPA

1 Hari

DIPA

telah

disetujui

DIPA. 9

Penyerahan DIPA

DIPA

Diserah kan

secara simbolis.

oleh Gubern ur Prov. Jambi kepada Pengad ilan Tinggi Agama

Keterangan : Tim Perencanaan terdiri atas : Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Staf Bagian Keuangan


Page 39

3. SOP Pengajuan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No

1

1

2 3

4.

5

Uraian prosedur

PELAKSANA

MUTU BUKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BIRO PERENCANA AN MARI

DIRJEN PERBENDA HARAAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KPPN

3

4

5

6

7

2 Konsep Revisi DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK).

Kelengkapan

8

9

Waktu

10

Output

Keterangan

11

12

Konsep DIPA

1 Hari

Konsep Revisi DIPA

Persetujuan Revisi DIPA. Pengesahan Revisi DIPA.

Persetujuan Revisi DIPA

3 Hari

Revisi DIPA

1 Hari

Penyampaian Revisi DIPA (Hard Copy dan ADK). Tembusan.

Revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK

1 Hari

Persetujua n Revisi DIPA Revisi DIPA yang telah disetujui Revisi DIPA

Revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK

1 Hari

Revisi DIPA

Penjelasan : A. Proses Penyusunan Rencana dan Program Penyusunan Rencana dan Program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran / tujuan tertentu. Perkataan sasaran / tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh unit organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai berikut : (1) Tahapan Persiapan Rencana  Mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah.  Merumuskan alternative kebijaksanaan.  Menetapkan kebijaksanaan.

(2) Tahap Penjabaran Kebijaksanaan kedalam Sasaran dan Anggaran  Mengkoordinasi penjabaran kebijaksanaan kedalam sasaran dan anggaran.  Memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran.


Page 40

Tembusan juga diserahkan kepada : 1. Ketua BPK 2. Menteri/Ke tua Lembaga 3. Gubernur Provinsi 4. DJA 5. Dir. PA, beserta ADK 6. Dir. APK

 Menetapkan sasaran dan anggaran (bahan nota keuangan) merupakan rancangan anggaran berdasarkan skala prioritas.  Menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran (alokasi APBN).  Menetapkan satuan sebagai dasar penyusunan RKA-KL dan DIPA. (3) Tahap Penyusunan DIPA dan Penetapan Penanggung Jawab kegiatan.

B. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) Mahkamah Agung 1. Tahap Persiapan Rencana a) Pada bulan Januari semua unit kerja substansi dilingkungan Mahkamah Agung RI, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Bulian melakukan identifikasi, analisa dan penyusunan laporan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja dengan membandingkan kegiatan dan mempertimbangkan realisasi kegiatan tahun sebelumnya untuk rencana tahun yang akan datang. b) Berdasarkan pada Surat Edaran MA dalam menyusun usulan program dan kegiatan tahunan yang akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai dasar penetapan kebijakan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Program Tahunan Mahkamah Agung RI. c) Pada bulan Pebruari berdasarkan Surat Edaran tersebut, semua unit kerja Pengadilan Agama Muara Bulian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menyusun usulan program dan kegiatan tahunan dan menyampaikan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan tembusan Biro Perencanaan dan organisasi serta Biro Keuangan. d) Pada bulan Maret Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI menghimpun semua usulan kegiatan masing-masing unit kerja substansi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan-badan Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan empat lingkungan Peradilan kedalam Lingkung Mahkamah Agung RI. e) Usulan kegiatan dari Unit Kerja Pengadilan Agama Muara Bulian dilengkapi dengan daftar calon penanggung jawab kegiatan, harus ada diserahkan ke Biro Perencanaan dan organisasi Mahkamah Agung RI pada awal bulan Maret.

2. Tahap Penjabaran kebijaksanaan ke Dalam Sasaran dan Anggaran


Page 41

a) Pada bulan Maret unit kerja Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai penanggung jawab kegiatan, menetapkan penjabaran sasaran dan anggaran disusun menjadi usulan kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) Mahkamah Agung RI. b) Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI berdasarkan usulan kegiatan masingmasing

unit

kerja

menuangkan

kedalam

matrik

Rencana

Kerja

Kementerian/Lembaga (RKKL) Mahkamah Agung RI yang berisi rincian Program Lembaga (Formulir 1.1), dan rincian program, Kegiatan, Sasaran dan rencana Anggaran per-unit (Formulir 1.2) serta satuan 1A yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut Kementerian/Lembaga (RKKL) dan jenis belanja, satuan 1B yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut Kementerian/Lembaga (RKKL) dan fungsi, satuan 2A yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut unit organisasi, fungsi, sub fungsi dan program, satuan 2B yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut Kegiatan dan Jenis Belanja. c) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) Mahkamah Agung RI disampaikan ke kementerian Keuangan dan BAPPENAS pada pertengahan bulan Maret sebagai bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). d) Pada akhir bulan Mei dan awal Juni dilakukan penyusunan Bahan Nota Keuangan dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Mahkamah Agung RI yang kemudian disampaikan kepada Departemen Keuangan RI sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. e) Pada bulan Mei dan Juli dilakukan konsultasi perencanaan dengan BAPPENAS dan DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut diadakan kaji ulang terhadap Usulan Kegiatan yang diajukan Mahkamah Agung RI. f) Pada bulan Juli berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR RI ditetapkan pagu sementara anggaran untuk Mahkamah Agung RI yang disampaikan secara formal oleh Kementerian keuangan Cq. Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan sebagai rancangan APBN Mahkamah Agung RI, kemudian berdasarkan pagu sementara tersebut ditentukan prioritas kedalam Satuan 2, rancangan Satuan 3 dan 3A yang kemudian ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Mahkamah Agung RI.


Page 42

g) Selambat-lambatnya pada akhir bulan September pimpinan unit kerja substansi (dalam hal ini Pengadilan Agama Muara Bulian) secara pasti menyampaikan usul Penanggung Jawab Kegiatan dan Bendaharawan kegiatan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

3. Tahap Penyusunan RKA-KL dan DIPA a. Penyusunan RKA-KL 1) Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing-masing unit kerja dan masingmasing satuan kerja di pusat maupun daerah. 2) Pada bulan Juli berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR RI tersebut disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran dari masing-masing unit pelaksana teknis di pusat maupun daerah yang disampaikan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI melalui koordinator satuan kerja di daerah (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi) masing-masing. 3) Menyampaikan RKA-KL yang telah disusun berdasarkan pagu sementara kepada Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan serta DPR RI. 4) Melakukan pembahasan RKA-KL berdasarkan pagu sementara antara Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama. 5) Pada bulan September penetapan pagu tetap Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Mahkamah Agung RI oleh Direktorat Jenderal Anggaran Keuangan Kementerian Keuangan RI berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Kerja DPR RI dan Pemerintah. 6) Melakukan penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu tetap yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 7) Meyampaikan RKA-KL yang telah disesuaikan berdasarkan pagu tetap kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan kementerian keuangan RI.


Page 43

8) Melakukan pembahasan RKA-KL antara Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI untuk dibahas dan ditelaah bersama-sama. 9) Melakukan perbaikan RKA-KL yang telah dibahas dan ditelaah tersebut sebagai dasar penyusunan DIPA.

b. Penyusunan DIPA 1) Berdasarkan RKA-KL tersebut kemudian disusun Konsep Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) untuk penetapan pagu bagi satuan kerja di daerah, serta penyusunan konsep DIPA bagi seluruh satuan kerja di pusat maupun daerah. 2) Mengirimkan SRAA dan konsep DIPA kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk dibahas dan ditelaah. 3) Melakukan pembahasan dan penelaahan SRAA dan DIPA antara Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. 4) Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan

RI

menetapkan SRAA dan menerbitkan surat pengesahan DIPA untuk Mahkamah Agung RI. 5) Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan

RI

mengirimkan SRAA kepada Kanwil Perbendaharaan di daerah, dan mengirimkan DIPA yang telah disahkan kepada Mahkamah Agung RI.

c. Prosedur Pengajuan Revisi DIPA bagi Pengadilan Agama Muara Bulian 1) Usul Perubahan/Pergeseran/Revisi DIPA diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Sekretaris mahkamah Agung RI Up. Biro Perencanaan dan Organisasi dengan tembusan Biro Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. 2) Setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI, Usul Perubahan/Pergeseran/Revisi DIPA oleh Kuasa Pengguna Anggaran daerah disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mendapat penilaian dan persetujuan, tembusan kepada Sekretaris mahkamah Agung RI.


Page 44

3) Apabila Perubahan/Pergeseran/Revisi DIPA sudah mendapat persetujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka penyesuaian DIPA dibuat, dan ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 4) DIPA yang telah diperbaki dan ditanda tangani oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan selanjutnya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 5) Sebelum

Revisi

DIPA

mendapat

persetujuan

Ditjen

Perbendaharaan/Kanwil Ditjen Perbendaharaan Keuangan, penanggung jawab kegiatan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan. 6) Perubahan/Pergeseran/Revisi DIPA tidak boleh melebihi plafond anggaran yang telah ditetapkan.

4. SOP Belanja Rutin WAKIL SEKRETARIS (PPK) Merencanakan dan menerbitkan SPP (surat perintah pembayaran) (1 hari)

KAUR KEUANGAN (PENGUJI SPP) Memeriksa SPP (30 menit)

Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan SP2D (1 hari)

BENDAHARA PENGELUARAN Pencairan dana, membukukan pengeluaran, dan mempertanggung jawabkan (2 hari)

PANITERA/SEKRETARIS Menyetujui SPP (5 menit)

KAUR KEUANGAN (PENERBIT DAN PENANDATANGANAN SPM) Menerbitkan dan menandatangani SPM (surat perintah membayar) (1 jam)

KETERANGAN : 1. Wakil Sekretaris merencanakan belanja rutin dan menerbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan memerlukan sekitar 1 hari. 2. Setelah terbit SPP, SPP diserahkan ke Kaur Keuangan untuk diperiksa dan memerlukan waktu sekitar 30 menit. 3. Dan

setelah

diperiksa

oleh

Kaur

Keuangan,

SPP

diserahkan

ke

panitera/Sekretaris untuk ditandatangani yang memerlukan waktu paling lambat 5 menit.


Page 45

4. Setelah ditandatangani, SPP dikembalikan ke Kaur Keuangan untuk menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayaran) dan ditandatangani oleh Kaur Keuangan yang memerlukan waktu sekitar 1 jam. 5. Setelah semuanya selesai, SPM dan SPP diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan ini memerlukan waktu sekitar 1 hari. 6. Dan setelah terbit SP2D, Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana ke Bank, membukukan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana dan ini memerlukan waktu sekitar 2 hari. 5. SOP Pengajuan Remunerasi Urusan Kepegawaian Menyerahkan Rekapitulasi Absen ke KPPN (5 menit)

KPPN Mengoreksi Kebenaran Absen (30 Menit)

Bendahara Pengeluaran Penanda Tanganan (5 Menit)

Urusan Kepegawaian Membuat Pengajuan dan Rekapitulasi Remunerasi PA Muara Bulian (30 Menit)

Ditanda Tangani Oleh Hakim dan PNS Untuk Pertanggung Jawaban Dimuka (2 Hari)

Panitera/Sekretaris Menyetujui dan Menanda Tangani (5 Menit)

KPN Diketahui dan Ditanda Tangani Oleh KPN (15 Menit)

Kepala Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi (1 Hari)

Bendahara Pengeluaran Pencairan Dana (1 Hari)

PENJELASAN : 1. Bagian Kepegawaian menyerahkan data absensi Pegawai dan para Hakim ke Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian untuk dikoreksi dan ini memerlukan waktu sekitar 5 menit. 2. Setelah menerima data absensi Pegawai dan para Hakim, KPA melakukan pemeriksaan dan koreksi absen, dan ini memerlukan waktu sekitar 30 menit. 3. Setelah menerima data absensi, bagian Keuangan membuat pengajuan dan pertanggung jawaban dimuka untuk Remunerasi Pengadilan Agama Muara Bulian serta melakukan rekapitulasi pengajuan dan pertanggung jawaban Remunerasi Pengadilan Agama Muara Bulian yang memerlukan waktu sekitar 30 menit. 4. Bagian keuangan meminta tanda tangan kepada para Hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai pertanggung jawaban dimuka untuk Remunerasi dan ini dilakukan sekitar 1 hari.


Page 46

5. Setelah semua Pegawai dan Hakim menandatangani, pengajuan dan pertanggung jawaban diserahkan ke KPA untuk diketahui dan ditanda tangani KPA, ini memerlukan waktu sekitar 15 menit. 6. Kemudian

diserahkan

ke

Panitera/Sekretaris

untuk

menyetujui

dan

menandatangani pengajuan dan pertanggung jawaban Remunerasi sekitar 5 menit. 7. Setelah menerima dari Panitera/Sekretaris, Bendahara Pengeluaran melakukan tandatangan dan menyerahkan pengajuan dan pertanggung jawaban Remunerasi ke Kepala Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan ini sekitar 3 hari. 8. Setelah menerima informasi bahwa Remunerasi telah di transfer ke Bank, Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana, dan membagikan Remunersi kepada para Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian sekitar 1 hari.

6. SOP Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA)

PENGUMPULAN DOKUMEN (30 MENIT)

INPUT DATA (1 HARI)

DATA SIMAK BMN

PEMBUATAN LAPORAN PENDUKUNG (1 HARI)

BILA TERJADI KESALAHAN

REKONSILIASI KPPN (1-2 HARI)

MELAPORKAN KE UAKPA-W (1 Hari)

PENJELASAN : 1. Operator

UAKPA

mengumpulkan

dokumen-dokumen

sumber

seperti

SPM/SP2D, bukti setor, dan lain-lain untuk pembuatan laporan SAKPA dan laporan pendukung lainnya. 2. Operator UAKPA memproses dokumen-dokumen sumber dan juga data SIMAK BMN tersebut dan menginputnya ke dalam aplikasi SAKPA untuk menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan pendapatan Negara dan hibah dalam waktu maksimal 1 hari.


Page 47

3. Setelah menginput selesai, dilanjutkan dengan pembuatan laporan pendukung seperti laporan pertanggung jawaban Bendahara (LPJ) baik penerimaan maupun pengeluaran, laporan posisi saldo rekening Bank, disertai dengan print out neraca SIMAK BMN dengan maksimal waktu 1 hari. 4. Melakukan rekonsiliasi SAKPA disertai laporan pendukung lainnya di Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) ini biasanya memerlukan waktu sekitar 1-2 hari. 5. Seandainya terjadi kesalahan atau hasil rekonsiliasi KPPN tidak sama, maka operator UAKPA akan menginput ulang aplikasi SAKPA maksimal 1 hari. 6. Dan setelah hasil rekonsiliasi dari KPPN dinyatakan benar dan diterbitkan Berita Acara rekonsiliasi (BAR) maka UAKPA diharuskan melaporkan hasil tersebut ke UAKPA-W dan UAKPA-E1 maksimal 1 hari.

------------ ooo -------------


Page 48

BAB III KEADAAN PERKARA Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman telah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya yang telah ditetapkan Undangundang. Untuk tahun 2010, perkara yang diterima dan telah diselesaikankan di Pengadilan Agama Muara Bulian secara umum dapat dilihat gambarannya

sebagai

berikut:

A. Penerimaan Perkara - Sisa perkara tahun lalu

:

29 perkara

- Perkara yang diterima

:

181 perkara

- Jumlah perkara tahun 2010 :

210 perkara

B. Jenis-jenis perkara yang diterima pada tahun 2010 : 1) Perceraian 2) Izin Poligami

: 168 perkara :

1 perkara

3) Pengangkatan anak

:

5 perkara

4). Kewarisan

:

4 perkara

5) Itsbat Nikah

:

3 perkara

-------------------------------------JUMLAH

: 181 perkara

C. .Penyelesaian Perkara:

Pada akhir tahun 2010, Pengadilan Agama Muara Bulian telah dapat menyelesai 87,1 % dari 210 perkara yang diterima, sedangkan sisanya 12,9 % akan diselesaikan pada tahun 2011. Adapun keadaan perkara diakhir tahun 2010 dapat dilihat dibawah ini


Page 49

1). Perkara yang diputus dengan putusan: - Dikabulkan

: 129 perkara

- Dinyatakan gugur

:

3

perkara

- Ditolak

:

3

perkara

- Dicoret dari Register

:

2 perkara

- Tidak diterima

:

1 perkara

2). Perkara yang dicabut

: 16 perkara ____________________

Jumlah 3). Sisa perkara

: 154 perkara : 27

perkara

Diantara sisa perkara diakhir tahun 2010 sebanyak 27 perkara tersebut, 17 perkara diterima pada bulan Desember 2010 dan 7 perkara adalah perkara goib sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun ini.

D. Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan mediasi secara maxsimal terhadap perkara yang seharusnya dimediasi. Untuk tahun 2010 perkara yang dimediasi sebanyak 40 buah perkara dan telah berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara sebanyak 2 (dua) perkara Bahwa selain perkara yang berhasil damai melalui mediasi untuk tahun 2010 ada juga yang berhasil damai karena upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sewaktu persidangan tengah berlansung yaitu sebanyak 3 buah perkara


Page 50

E Sidang Keliling

Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan sidang keliling semenjak Maret tahun 2008. Bahwa pada tahun 2008 pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan pada 3 tempat yaitu di Kecamanatn Mersam, Batin XXIV dan Pemayung. Namun pada tahun 2009 dan 2010 sidang keliling hanya dapat dilaksanakan di 2 (dua) tempat yakni di Kecamatan Mersam dan Pemayung, dikarenakan dengan keterbatasan dana pendukung untuk sidang keliling tersebut Sejak dilaksanakan sidang keliling ditempat – tempat tersebut diatas telah meningkatnya persentase perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Bulian dari tahun ke tahun, seperti pada Tahun 2009 perkara yang masuk sebanyak 155 perkara dan Tahun 2010 telah masuk sebanyak 181 perkara Dengan adanya sidang keliling di 2 ( dua ) tempat pada kecamatan tersebut diatas, telah banyak membantu masyarakat pencari keadilan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Adapun pelaksanaan sidang keliling bukan hanya dinikmati oleh masyarakat di tempat kecamatan sidang keliling itu dilaksanakan tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat kecamatan yang berdekatan dengan kecamatan tempat sidang keliling dilaksanakan seperti Kecamatan Maro Sebo Ulu yang persidangannya dilaksaksanakan di tempat sidang keliling Kecamatan Mersam. Pada tahun 2010 perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling sebanyak 20 perkara sesuai dengan dana yang dianggarkan dalam DIPA tahun 2010.

G. Perkara Prodeo Terhadap masyarakat yang tidak mampu, Pengadilan Agama Muara Bulian juga memberikan pelayanan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), selama tahun 2010 tercatat ada 4 (empat ) buah perkara cerai talak yang diberikan pelayanan secara prodeo.

H. Kesimpulan: Dari gambaran yang dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari jenis perkara yang diterima, terlihat bahwa perkara perceraian masih mendominasi jumlah perkara, menyusul perkara – perkara lainnya. 2. Perkara yang diterima selama tahun 2010 sebanyak 181 perkara, meningkat 14,4 % ( 26 perkara ) dari tahun 2009 dan tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun 2008. Untuk sidang keliling dalam


Page 51

wilayah kecamatan Mersam dan Pemayung perkara yang masuk sebanyak 24 perkara dan wilayah kecamatan Pemayung sebanyak 13 perkara. 3. Sisa perkara untuk akhir tahun 2010 berjumlah sebanyak 27 perkara

Tentang keadaan perkara tahun 2010 pada pengadilan Agama Muara Bulian secara rinci dapat dilihat pada daftar lampiran.

grafik : Peneriman Perkara PA Muara Bulian dari tahun 2008 s/d 2010 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140

180; 35%

181; 35%

155; 30%

tahun 2008

tahun 2009

Series 1

tahun 2010

------------------- oOo -------------------


Page 52

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal

di lingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian

dilaksanakan dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan, dan Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan. Berdasarkan Keputusan tersebut di atas, pengawasan internal (pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan peradilan sendiri), meliputi 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Mengingat luasnya lingkup pengawasan dan banyaknya beban tugas Ketua, maka pelaksanaan tugas pengawasan di Pengadilan Agama Muara Bulian dilimpahkan kepada Wakil Ketua dengan surat keputusan Nomor : W5-A2/724/KP.04.6/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010. Sesuai dengan tujuan pengawasan secara umum, yaitu untuk menjaga dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka pengawasan dilingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan pelaksanaan tugastugas yang telah disusun di dalam program kerja tahun 2010 dapat terlaksana dengan baik. Selain itu pengawasan tersebut dimaksudkan pula untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan, baik menyangkut tugas pokok dan fungsi Pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan maupun kinerja pelayanan publik. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Bulian dapat dijelaskan sebagai berikut :

A.

Pengawasan Melekat : Pengawasan melekat di Pengadilan Agama Muara Bulian dilaksanakan sesuai

dengan aturan dan pedoman yang berlaku. Setiap pejabat, baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional telah melakukan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing secara terus menerus. Bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maka sanksi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Page 53

Pelanggaran yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Bulian selama tahun 2009 hanya pelanggaran dalam kategori ringan, seperti tidak mematuhi jam kerja dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Terhadap pelanggaran tersebut, masing-masing atasan langsung dari yang bersangkutan sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan melekat, telah melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu teguran secara lisan maupun tertulis.

B.

PENGAWASAN FUNGSIONAL Dalam rangka memperkuat dan mengefektifkan fungsi pengawasan di Pengadilan

Agama Muara Bulian, Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian telah menunjuk Hakim Pengawas

Bidang

(HAWASBID)

dengan

surat

keputusan

Nomor

:

W5-

A2/724/KP.04.6/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Berdasarkan surat keputusan tersebut ditetapkanlah 9 (sembilan) orang hakim Anggota yang ada sebagai Hakim Pengawas Bidang dengan Wakil ketua Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai Koordinator Pengawasan. Pengawasan tersebut dibagi kepada dua kelompok bagian sebagai berikut : A. Bagian Kepaniteraan/Administrasi Perkara dan Persidangan. B. Bagian Kesekretariatan/Administrasi Umum. Untuk Pengawasan Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan tersebut dibagi kepada empat bagian yaitu : 1. Bidang Prosedur Penerimaan Perkara dan Administrasi Persidangan dengan Hakim Pengawas : Dra. Siti Patimah. 2. Bidang Register Perkara dengan Hakim Pengawas : Asep Irpan Helmi, SH. 3. Bidang Keuangan Perkara dan Register dengan Hakim Pengawas : Syarifah Aini, S. Ag. 4. Bidang Pelaporan Perkara, Minutasi dan Arsip dengan Hakim Pengawas : Rifky Ardhitika, SHI. MHI. Untuk Pengawasan Bagian Kesekretariatan/Adminitrasi Umum dibagi pula kepada empat bagian yaitu : 1. Bagian Kepegawaian dengan Hakim Pengawas : Rogaiyah, S. Ag. 2. Bagian Perencanaan, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan dengan Hakim Pengawas : Masalan Bainon, S. Ag 3. Bagian Surat Menyurat, Inventaris Barang Milik Negara dengan Hakim Pengawas : Drs. Muchidin, MA.


Page 54

4. Bagian perpustakaan dengan Hakim Pengawas : Siti Alosh Farchaty, SHI. 5. Bagian Kinerja Pelayanan Publik dan Pelaporan dengan Hakim Pengawas : Andi Mia Ahmad Zaky, SHI.

Pada triwulan pertama tahun 2010, pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang tersebut masih berpedoman kepada Rincian tugas Hakim pengawas Bidang yang disusun sendiri oleh Pimpinan beserta Hakim pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Muara Bulian pada bulan Desember 2009. Kemudian setelah Pengadilan Agama Muara Bulian menerima Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dari Mahkamah Agung, maka pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang berpedoman kepada buku tersebut.

Untuk menyesuaikan antara jumlah Hakim

Pengawas Bidang yang ada dengan lingkup tugas pengawasan sebagaimana buku Pedoman pengawasan tersebut, maka disusunlah tugas-tugas Hakim Pengawas Bidang tersebut sebagai berikut :

1. Hakim Pengawas bidang Administrasi Kepaniteraan (pola Bindalmin), meliputi tugas - tugas kepaniteraan, yaitu administrasi persidangan dan administrasi perkara ; 2. Hakim pengawas Bidang gugatan dan permohonan, meliputi tugas-tugas evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik ; 3. Hakim Pengawas Bidang Umum, meliputi tugas-tugas dilingkungan kesekretariatan yang mencakup, administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris dan administrasi umum lainnya. Pelaksanaan pengawasan fungsional di Pengadilan Agama Muara Bulian oleh Hakim Pengawas Bidang pada tahun 2010 berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari laporan berkala yang dibuat oleh masing-masing Hakim Pengawas bidang kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian melalui Wakil ketua sebagai koordinator Pengawasan, dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Mengingat penerimaan perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian relatif sedikit, maka laporan secara tertulis atas hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang sebagaimana yang diinginkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi terasa kurang efisien. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Muara Bulian telah menyampaikan usul kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Hakim Pengawas Daerah agar laporan tertulis tersebut dibuat per triwulan. Usulan tersebut telah terealisasi berdasarkan


Page 55

hasil rapat kerja PTA Jambi dengan Pengadilan Agama se Propinsi Jambi di Sarolangun pada tanggal 23 s/d 25 Nopember 2009. Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Muara Bulian, Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2010 telah pula melaksanakan tugas pengawasan pada Pengadilan Agama Muara Bulian, yaitu pada tanggal 26 Mei sampai dengan 27 Mei 2010 dan hasil temuan-temuan dari pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Muara Bulian. Kemudian hasil pengawasan tersebut sudah dievaluasi oleh Hakim Hakim Pengawas Daerah PTA Jambi pada tanggal 03 Nopember 2010.

------ ooo ------


Page 56

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Muara Bulian didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai baik sumber daya manusia teknis yustisial maupun sumber daya manusia non teknis yustisial, mereka mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diberikan serta loyalitas terhadap instansi dimana mereka bekerja. Pengadilan Agama Muara Bulian sampai dengan Desember 2010 pegawai yang di promosikan dan mutasi sebanyak 6 (enam) orang, 3 (tiga) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua serta 3 (tiga) orang Panitera Pengganti. Dan sampai akhir Desember 2010 jumlah sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak 25 orang. Berikut gambaran keadaan sumber daya manusia baik sumberdaya manusia teknis yustisial maupun sumber daya manusia non teknis yustisial.dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya tersebut.

1. Sumber daya Manusia Bidang Teknis Yustisial Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai sumberdaya manusia teknis yustisial, yang di kelompokkan kepada : a. Hakim Sebagai pelaksana langsung Tupoksi di Pengadilan Agama Muara Bulian Hakim mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda peradilan di Pengadilan Agama Muara Bulian. Sampai akhir Desember 2010 Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai 11(sebelas) orang hakim yang terdiri dari : -

Ketua

-

Wakil Ketua

-

9 Orang Hakim Untuk standar Klas II, jumlah Hakim di Pengadilan Agama Muara Bulian

sudah memenuhi standar dan katogori cukup.


Page 57

b. Panitera / Panitera Pengganti Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian berjumlah enam orang, yang terdiri dari : -

Panitera/Sekretaris

-

Wakil Panitera

-

Panitera Muda Gugatan

-

Panitera Muda Permohonan

-

Panitera Muda Hukum

-

Satu orang Panitera Pengganti Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya sumberdaya

manusia teknis yustisial, Pengadilan Agama Muara Bulian secara internal telah mengadakan pengawasan dengan ditunjuknya Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang) melalui SK Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian dan masing-masing Hakim mempunyai tugas sendiri dalam menjalankan pengawasannya. Pengawasan ini dilakukan setiap triwulan. Selain itu peningkatan Sumberdaya manusia juga dilakukan dengan diadakannya rapat pegawai setiap bulan guna untuk memberikan pengarahan dan informasi baru. Secara eksternal Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengutus sumberdaya manusia bidang teknis yustisialnya untuk menambah ilmu dan wawasan melalui pelatihan dan kegiatan lainnya antara lain :

No 1.

Nama Kegitan

Peserta

Tempat Pelaksanaan Pembinaan Teknis Yustisial dan Ketua, Wakil Ketua PTA Jambi Sosialisasi PPH dan Hakim

2.

Pembinaan Teknis Yudisial Bidang Hukum Acara Dan Pola Bindalmin

Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Pansek

PTA Jambi

3.

Pembinaan Teknis Hakim

Hakim

Bangko

4.

Pembinaan Teknis Hakim PP dan JSP

PP dan JSP

PTA Jambi

5.

Pembinaan Teknis Pejabat Pengadilan Agama

Pansek, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum

PTA Jambi


Page 58

Namun pelatihan-pelatihan dan kegiatan lain yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia bidang teknis yustisial masih sangat dibutuhkan mengingat semakin luas dan bertambahnya Tupoksi Peradilan Agama khusunya tentang wewenang dari Pengadilan Agama itu sendiri.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial Untuk menghasilkan tatanan administrasi peradilan yang tepat dan dinamis sudah tentu harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya. Pengadilan Agama Muara Bulian dalam memberdayakan sumber daya manusianya khususnya sumberdaya manusia non teknis yustisial tidak terlepas dari Tupoksi yang dijalankan terutama dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan, sumber daya manusia non teknis yustisialnya sampai akhir Desember 2010 berjumlah 7 orang yang terdiri dari : -

Wakil Sekretaris

-

Kepala Urusan Kepegawaian

-

Kepala Urusan Umum

-

Kepala Urusan Keuangan Dibidang Kepaniteraan mempunyai staf/PJNS yaitu :

-

Satu orang staf Panitera Muda Hukum Dibidang Kesekretariatan mempunyai staf/PJNS yaitu :

-

Satu orang staf kepala Urusan Umum

-

Satu orang staf kepala Urusan Keuangan

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia non teknis yustisial, selain dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang membidangi

Administrasi

Kesekretariatan, Pengadilan Agama Muara Bulian juga mengutus sumber daya manusianya untuk mengikuti pelatihan, diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh badan-badan peradilan maupun isntansi lain diantaranya adalah : No

Nama Kegiatan

Peserta

Tempat Pelaksanaan

1.

Sosialisasi SIMPEG

1 Orang

PTA Jambi

2.

Sosialisasi SIMAK_BMN dan

2 Orang

PTA Jambi

SAKPA


Page 59

Dari gambaran Diklat, Pelatihan dan lainnya seperti tersebut di atas terlihat bahwa peningkatan sumber daya manusia non teknis yustisial masih sangat kurang terutama bagi pejabat yang belum mengikuti Adum dan Diklatpim. Dari jumlah keseluruhan sumber daya manusia baik sumber daya manusia teknis yustisial maupun non teknis yustisial, maka mereka dikelompokkan dalam pangkat dan golongan sebagaimana terdapat pada daftar dibawah ini :

2

2

D

A B

C

D

Juru

Juru Tk. I

I C

Juru Muda Juru Muda Tk. I

B

Pengaryus Tk.I

3

A

Pengatur Muda

3

D

Penata Tk.I

Pembina Madya Muda

1

4

Pejabat Struktural/Pejabat Non Struktural

JUMLAH

II C

Pengatur

3.

B

KET

Pengatur Muda Tk.I

Panitera/Panitera Pengganti

2

III A

Penata

2.

2

E

Penata Muda Tk.I

Hakim

D

Piñata Muda

1.

IV C

Pembina Utama Madya

JABATAN

Pembian TK.I

NO

B

Pembina

A

Pembina Utama Muda

PANGKAT/GOL.RUANG

2

1

2

1

2

1

2

2

2

9

5

2

Grafik : Pegawai Menurut Golongan 10

9 8 7 6

A

5

B

4

C

3

D

2 1 0 Gol IV


Gol III

Gol II

Gol I

Page 60

Selain dari jenjang kepangkatan dan golongan, dari segi pendidikan, sumber daya manusia di Pengadilan Agama Muara Bulian dibagi atas :

NO

JABATAN

1

Hakim Panitera/Panitera Pengganti Pejabat Struktural/Non Struktural JUMLAH

2 3

S3

S2 1

PENDIDIKAN S1 SM SLTA 9 3

3

19

SD

KET

1

7 1

SLTP

1 3

2

25

Grafik : Tingkat Pendidikan Pegawai 1 4%

3 12%

2 8%

S2

S1 SM 19 76%

SLTA

Pengadilan Agama Muara Bulian juga memberikan kesempatan kepada sumber daya manusianya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu : -

Dra. Siti Patimah menyelesaikan S2 di IAIN Jambi

-

Sri Maryenti sedang menyelesaikan S1 di STIE Muara Bulian Dengan harapan agar setelah menyelesaikan perkuliahan, mereka dapat

mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk kemajuan instansi tempat mereka.

3. Promosi dan Mutasi a. Mutasi 1. Mutasi Tempat Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian yang dimutasikan ke Pengadilan Agama lain yaitu sebanyak 3 orang yaitu :


Page 61

1.

Zulpahmi Mulyo Santoso, SE di mutasikan ke Pengadilan Agama Biren.

2.

Tuti Sudiarti, SH di mutasikan ke Pengadilan Agama Kalianda

3.

Raudhah Rachman, SHI, MH, di mutasikan ke Pengadilan Agama Sengeti

2. Mutasi Pangkat Dalam tahun 2010 Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawainya yaitu : 1.

Drs. Abdul Manaf periode April di usulkan Pembina (IV/a) ke Pembina TK. I (IV/b) dengan realisasi SK No. 1673/DJA/KP.04.1/IV/2010 tanggal 13 April 2010

2.

Masalan Bainon, S. Ag, periode April di usulkan Penata Muda TK. I (III/b) ke Penata (III/c) dengan realisasi SK No. 1220/DJA/KP.04.1/III/2010 tanggal 22 Maret 2010

3.

Syafrianto, S. Ag periode April di usulkan dari Penata TK. K (III/b) ke Penata (III/c) dengan realisasi SK No. w5-A/395/Kp.04.1/III/2010 tanggal 19 Maret 2010

4.

Raudhah Rachman, SH, MH periode April di usulkan dari Penata Muda TK. I

(III/b)

ke

Penata

(III/c)

dengan

realisasi

SK

No.

0793/DJA/KP.04.1/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 5.

Ibnu Hajar, BA periode April di usulkan dari Penata Muda (III/a) ke Penata Muda TK. I (III/b) realisasi SK No. 0719/DJA/Kp.04.1/III/2010 tanggal 23 Maret 2010

6.

Budi Barliansyah, SE periode April 2010 di usulkan dari Penata Muda (III/a) ke Penata Muda TK. I (III/b) realisasi SK No. W5-A/598/KP.04.1/III/2010 tanggal 29 Maret 2010

b. Promosi Dalam tahun 2010 Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian yang telah dipromosikan adalah : 1.

Drs. Paskinar Said Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian di promosikan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

2.

Drs. Abdul Manaf Wakil ketua Pengadilan Agama Muara Bulian di promosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama Sarolangun

3.

Izzami Thaufiq, SH Panitera Pengganti pengadilan Agama Muara Bulian di promosikan menjadi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sengeti


Page 62

4.

Ibnu Hajar, BA Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian di promosikan menjadi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sarolangun.

4. Pengisian Jabatan Struktural Jabatan Struktural di Pengadilan Agama Muara Bulian sampai akhir Desember 2010 yaitu : a. Sekretaris merangkap Panitera dijabat oleh Baharuddin Djalil, SH b. Wakil Sekretaris dijabat oleh Dra. Nur’aini c. Kepala Urusan Kepegawaian di Jabat oleh Syafrianto, S.Ag d. Kepala Urusan Umum dijabat oleh Yulizar. SY, S. Pd e. Kepala Urusan Keuangan dijabat oleh Budi Barliansyah, SE

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung : 1.1 Gedung Pemeliharaan Gedung Pengadilan Agama Muara Bulian berdiri di atas sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Pramuka No.10 Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dengan rincian sebagai berikut : ii. -

Luas tanah

: 45 x 100 m2 = 4.500 m2

Luas bangunan

: 355 M2

Luas tanah untuk sarana -

Lingkungan ( jalan, taman, dll )

: 800 m2

-

Luas tanah kosong

: 3.345 m2

Telah mengadakan perbaikan/pemeliharaan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian berupa : a. Pagu tersedia b. Realisasi

Rp. 38.335.000,-

:

 Perawatan Gedung dan Halaman Kantor Jumlah c. Sisa Anggaran

Rp. 38.000.000,Rp. 38.000.000,Rp.

335.000,-

1.2 Transportasi dan Alat Kantor


Page 63

Pemeliharaan Barang Milik Negara berupa alat transportasi dan barang inventaris lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian berupa : a. Pagu Tersedia

Rp. 43.900.000,-

b. Realisasi :  Kendaraan roda 2 (dua)

Rp. 11.200.000,-

- Kendaraan roda 4 (empat)

Rp. 32.700.000,-

Jumlah c. Sisa Anggaran

Rp. 43.900.000,Rp. 0,-

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 2.1 Pengadaan Barang Di tahun 2010 Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengadakan penambahan barang inventaris baru yang dananya bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian dengan rincian sebagai berikut : i.

Pagu Tersedia

ii.

Realisasi

Rp. 45.000.000,-

- 3 (tiga) unit AC Spilit

Rp. 18.000.000,-

- 1 (satu) unit TV 29 in

Rp.

2.600.000,-

- 1 (satu) unit Parabola / Digital

Rp.

2.500.000,-

- 3 (tiga) unit Warilless

Rp.

3.900.000,-

- 1 (satu) unit Genset / generator

Rp. 15.000.000,-

- 1 (satu) buah Camera Digital

Rp.

Jumlah c. Sisa Anggaran

3.000.000,-

Rp. 45.000.000,Rp. 0,-

2.2 Pembangunan Dengan bertambahnya jumlah pengawai dan bertambahnya belanja barang inventaris kantor, bangunan gedung Pengadilan Agama Muara Bulian sudah tidak memadai lagi untuk menampung pegawai yang berjumlah 25 orang, lemari buku perpustakaan yang lengkap terpaksa ditempatkan diruang hakim dan ruang perustakaan yang ada dijadikan ruang mediasi. Pertemuan rutin, Pelantikan Pejabat, acara pisah sambut dan kegiatan-kegiatan DYK masih mengunakan ruang Sidang yang ukuranya 5 X 7 meter persegi. Di DIPA tahun 2011 mudah - mudahan bisa direalisasikan untuk penambahan gedung, agar


Page 64

pelaksanaan VISI dan MISI Pengadilan Agama Muara Bulian bisa mencapai sasaran yang diharapkan. 3. Administrasi Umum Pengelolaan administrasi umum ini merupakan jenis pengelolaan keadministrasian yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang kerja umum. Adapun jenis pengelolaannya sebagai berikut : a. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Pengadilan Agama Muara Bulian dalam melaksanakan tata persuratan mengacu kepada sistem arsip dinamis, baik pada surat masuk maupun surat keluar. Berdasarkan hal tersebut, maka dari bulan Januari sampai bulan Desember 2010 pelaksanaan tata persuratan sistem arsip dinamis pada Pengadilan Agama Muara Bulian, telah berpedoman pada petunjuk dan peraturan yang berlaku tentang tata persuratan dan pengarsipan. Surat-surat yang berkenan dengan Kepeniteraan dikelola oleh bidang Kepeniteraan dengan disotir terlebih dahulu pada kesekretariatan bagian umum. Pada tahun 2010 sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2010, surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai berikut : o Surat masuk sebanyak

: 714

o Surat keluar sebanyak

: 792

Dengan rincian sbb : 1. Surat masuk Asal Surat No 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan

MARI

PTA

PA Lainnya

KPPN

Lainlain

Jumlah

2

3

4

5

6

7

8

1 2 1 1 1 1 1 1 2 5 5

22 20 31 28 28 45 23 31 25 19 21 20

56 54 61 67 65 84 64 52 55 50 52 54 714

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember


2 13 18 16 16 5 11 13 6 7 25 9 10 16 7 10 21 4 15 21 4 9 7 10 6 13 8 6 15 9 7 10 8 9 10 Jumlah Surat Masuk Th. 2010

Page 65

2. Surat Keluar No 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan

MARI

2

3

Januari 7 Pebruari 2 Maret 4 April 1 Mei 4 Juni 5 Juli 3 Agustus 4 September 3 Oktober 6 November 5 Desember 3 Jumlah Surat Keluar Th. 2010

Asal Surat PA PTA Lainnya

KPPN

Lainlain

Jumlah

4

5

6

7

8

20 9 6 10 7 5 14 5 8 7 4 8

9 13 11 16 21 19 13 11 12 20 14 28

54 7 1 2 1 5 2 5 6 5 5 1

39 29 31 33 27 44 42 24 22 41 36 15

129 60 53 62 60 78 75 44 51 69 64 47 792

b. Perpustakaan 1. Buku-buku Perpustakaan sangat di perlukan sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik bagi para Hakim dan Pegawai, sehingga perlu adanya sarana dan prasarana ruangan khusus yang harus ditempatkan di area mana bisa membaca dengan tenang dan nyaman. Di tahun 2010 Perpustakaan Pengadilan Agama Muara Bulian telah menerima sejumlah buku dari Mahkamah Agung RI sejumlah 105 eksemplar dengan 64 judul buku dengan rincian sebagai berikut : No

Judul Buku

Jumlah

Kondisi

1

Buku sejarah penyusun Pemerintah sipil dan kekuatan bersenjata th 1945-1949 di daera keresidenan jambi.

3 Eksp

Baik

2

Penanganan kasus-kasuskekerasan terhadap Perempuan dilingkungan peradilan umum

1 Eksp

Baik

3

Perlindungan terhadap saksi-saksi korban

1 Eksp

Baik

4

Perempuan dan Perumahan yang layak

1 Eksp

Baik

5

Laporan tahunan HAM Perempuan /kejahatan terhadap basis dender

1 Eksp

Baik


Page 66

6

Komnas Periode ke empat

2 Eksp

Baik

7

Peranan instutusi Nasional Hak Azazi Manusia

1 Eksp

Baik

8

Mencari sosok Anggota Komisi Yudisial

4 Eksp

Baik

9

Panduan Pengelolaan dan PenyelenggaraanPenelitian dan Pengembangan dnn Pendidikan pelatihan Hukum dan Peradilan

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

Yudisial sistem Of the super mecount of the RI 10 11

Himpunan Putusan yang telah berkuatan Hukum Tetap dalam Perdata Agama

1 Eksp

Baik

12

Himpunan tanya jawabRakernas MARI th 20072008 2 Eksp

Baik

Himpunan hasil Rakernas MARI th: 2007- 2008 13

2 Eksp

Baik

2 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

Publikasi Batang Hari dalam Angka th: 2008 14

Kumpulan Pidato Ir. Syahirsah. Sy Bupati Batang Hari

15 Batang Hari Juara Umum MTQ ke 40 16

Petunjuk Pembinaan Organisasi Kopersi

2 Eksp

Baik

17

UUD Nomor: 25 th.1992 tentang perkoperasian

1 Eksp

Baik

18

Pedoman Perilaku Hakim

1 Eksp

Baik

19

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari”ah

12 Eksp

Baik

20

Tahun berkarya untuk Indonesia

8 Eksp

Baik

21

Jalan Panjang Pembaharuan MARI

5 Eksp

Baik

22

Good Lembaga Negara Govenance

1 Eksp

Baik

23

1 Eksp

Baik

24

Himpunan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap khusus dalam bidang Perkara kepailatan MARI

1 Eksp

Baik

25

Himpunan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap khusus dalam bidang Pidana Militer MARI

1 Eksp

Baik

26

Himpunan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap khusus dalam bidang tata usaha Negara MARI

1 Eksp

Baik


Page 67

Himpunan kaida Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi MARI th. 1969-2008 27

1 Eksp

Baik

2 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

Warta Legislatif Batang Hari Batang Hari dalam Angka 28 29

Produk Domestik regional bruto menurut penggunaan Kab Batang Hari

30

Produk Domestik regional bruto menurut Lapangan Usaha

1 Eksp

Baik

31

Informasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2003-2006

1 Eksp

Baik

32

Himpunan Peraturan Perundang-undangan kewajiban membayar hutang

8 Eksp

Baik

33

Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak Azazi Manusia

1 Eksp

Baik

34

Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang Putusan MPR. RI

1 Eksp

Baik

35

Yurisprudensi th 2003

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

2 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

2 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

Yurisprudensi th 2005 36 37 38

Informasi Peraturan Perundang-undangan (JDI Hukum) MARI th :2001 dan 2002 Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang tindak Pidana Pencucian uang dan teroris

39 Informasi Undang-undang RI No. 25 Th 2000, tentang Pembangunan Nasional,th 2000-2004 40

Keputusan sekma RI Nomor: 034/sek/sk/VI/2010 tentang penetapan standar biaya perjalanan dinas dan transpor lokal

41 Himpunan Peraturan Perundang-undangan komisi Yudisial penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 42 Data ephemeris Matahari dan Bulan Laporan Penelitian ansuransi syari’ah 43 Yurisprudensi. Th : [laporan Tahunan PA. Muara Bulian]

Page 68

44

1995.1997.2002.2004,2005,2007

1 Eksp

Baik

45

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan, kehutanan, lingkungan hidup dan amdal

6 Eksp

Baik

3 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

46 Merger dalam spektif Hukum persaingan Usaha KUHP dan KUHAP (edisi 2 ) 47 Pertanggung jawaban Pidana Koropsi 48

Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP

49 Hukum Pembuktian 50 Hukum Pidana Militer di Indonesia 51

Hukum Acara Militer di Indonesia

1 Eksp

Baik

52

Memahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom)

1 Eksp

Baik

53

Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

54 Teori dan praktik Peradilan TUN 55 Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa 56

Azas-azas Hukum Pidana

1 Eksp

Baik

57

Teori Hukum dan Peradilan

1 Eksp

Baik

58

Law Dictionary

1 Eksp

Baik

59

Sistem kasasi dan diskusi tentang Pembatasan perkara kasasi

1 Eksp

Baik

1 Eksp

Baik

60 61

Panduan Pendidikan dan Pelatihan calon Hakim dan Jaksa Belanda (RAIO)

1 Eksp

Baik

62

Program Pendidikan dan Pelatrihan calon Hakim terpadu

1 Eksp

Baik

63

1 Eksp

Baik

64

2 Eksp

Baik

Statistik Penegakan Hukum Th.2007 dan 2008


Page 69

Di

akhir tahun 2009 jumlah buku yang ada di Perpustakaan Pengadilan

Agama Muara Bulian sebanyak 816 eksemplar dan tahun 2010 bertambah sebanyak 105 eksemplar, maka buku yang ada pada Perpustakaan Pengadilan Agama Muara Bulian saat ini telah berjumlah 921 eksemplar.

2.

Petugas dan Ruang Pustaka Di Pengadilan Agama Muara Bulian ruang khusus untuk perpustakaan yang

sesuai dengan petunjuk dan aturan belum ada,

petugas ( Pustakawan ) yang telah

mendapatkan pelatihan sampai saat ini belum ada sehingga penyusunan buku-buku yang ada di Perpustakaan pengadilan Agama Muara Bulian masih dilakukan secara sederhana sesuai dengan petunjuk dari petugas Perpustakaan Daerah Batang Hari dan saat ini untuk mengelola Perpustakaan telah di tunjuk Sdr.Yusri .Harapan kami semoga di tahun 2011 adanya program pelatihan dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi, agar nantinya penyusunan buku-buku yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Transportasi dan Komunikasi 1. Transportasi Untuk membantu kelancaran tugas kedinasan, Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki 3 (tiga) unit kendaraan roda 2(dua) yang masih baik dan 1 (satu) unit yang rusak berat serta 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) : No 1.

Jenis Kendaraan Roda Empat

2.

Roda Empat

3. 4.

Roda Empat (Pinjaman Pemda) Roda Dua

5.

Roda Dua

6.

Roda Dua

7.

Roda Dua

Merek Toyota Kijang Kijang Innova Kijang Katana Honda GL 100 Honda Mega Pro Honda NF 125 Honda Supra X 125

No. Polisi BH 2024 LZ

Jumlah 1

BH 8 BZ

1

Kondisi Rusak Ringan Baik

BH 330 BZ

1

Baik

BH 5110 BZ

1

BH 6007 BZ

1

Rusak Berat Baik

BH 6310 BZ

1

Baik

BH 6350 BZ

1

Baik

2. Komunikasi Pengadilan Muara Bulian saat ini telah memiliki sarana publikasi, komunikasi dan informasi sebagai berikut : [laporan Tahunan PA. Muara Bulian]

Page 70

a.

Telepon / Fax dengan nomor 0743-21073 dan Laporan Perkara melalui Short Message Services (SMS) 08528144 0000

b.

Dan Jaringan Informasi dan Teknologi a.

Website Pengadilan Agama Muara Bulian telah mempunyai Website dengan homepage : www.pa-bulian.net. Diluncurkannya website ini adalah sebagai wujud “judicial transparancy” atau keterbukaan peradilan. Sebagaimana himbauan Ketua Mahkamah Agung RI yang meminta kepada semua badan peradilan yang ada di bawahnya untuk menempatkan pengembangan IT sebagai skala prioritas. Oleh karena itu dalam acara pembukaan rakernas Mahkamah Agung di Makassar tahun 2007 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Bagir Manan SH, MCL mengatakan : “Dalam rangka keterbukaan, kehadiran IT merupakan suatu kemestian, baik di Mahkamah Agung maupun disemua peradilan. Saya meminta agar semua Peradilan menempatkan pengembangan IT sebagai salah satu prioritas.” Sebagai realisasi dari keinginan ini Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Melalui website ini kami berharap dapat memberikan informasi dan pelayanan bagi para pencari keadilan khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian dan masyarakat luas pada umumnya untuk mengakses berbagai macam informasi baik mengenai perkara, anggaran maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Muara Bulian, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Mahkamah Agung RI dengan cepat, efisien dan online 24 jam. Semoga website ini dapat memberikan manfaat positif bagi siapa saja yang mengunjungi website Pengadilan Agama Muara Bulian. Untuk update data setiap saat sangat diperlukan tenaga ahli dibidang IT.

b.

SIADPA


Page 71

Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Muara Bulian telah menerapkan aplikasi SIADPA, yang merupakan suatu system manajemen informasi perkara yang menggunakan system computer yang mengacu kepada Pola Bindalmin. Dengan adanya Aplikasi SIADPA kinerja menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. Pada

tahun

2011

diharapkan

pengelolaan

data

perkara

menggunakan aplikasi SIADPA bisa mencapai 100 %, untuk itu kami sangat membutuhkan tenaga operator yang ahli aplikasi SIADPA.

5. Lain - lain a.

Mushalla Mushalla Al Mizan Pengadilan Agama Muara Bulian yang di bangun tahun 1995 secara swadaya oleh Pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian dengan ukuran 6 x 6 meter persegi Rencana pengantian seng dan plapon di tahun 2010 tidak jadi dilaksanakan dikarenakan di tahun 2011 akan ada pembangunan gedung Pengadilan Agama Muara Bulian.Perencanaannya diganti dengan pengecetan ruang dalam dan luar, pemasangan kawat nyamuk, pemasangan pengeras suara untuk dalam ruangan serta pembelian Al-Qur’an 30 juz yang terdiri dari 30 buku masing-masing 1 juz. Rincian keuangan Mushalla Al Mizan sampai saat ini adalah sebagai berikut : Saldo tahun 2009 sebesar

Rp. 7.335.125,-

Penerimaan tahun 2010 sebesar

Rp. 2.585.000,Jumlah

Rp. 9.920.125,-

Pengeluaran

Rp.1.662.000,-

Saldo akhir tahun 2010 sebesar

Rp.8.258.125,-

Pengurus Mushalla Al Mizan Pengadilan Agama Muara Bulian : Ketua

: Masalan Bainon, S.Ag

Sekretaris

: Yusri

Bendahara

: Nurismar Muis,BA

b. Dharma Yukti Karini


Page 72

Dalam tahun 2010 Dharma Yukti Karini telah melakukan kegiatan sesuai dengan Musda Dharma Yukti Karini seperti melaksanakan kegiatan arisan, mengadakan ceramah santapan rohani setiap hari besar Islam, mengikuti acara yang diadakan oleh Dharma Wanita Kabupaten Batang Hari, kunjungan orang sakit dan takziyah yang meninggal dunia dan mengunjungi panti asuhan. Dharma Yukti Karini juga melaksanakan pembinaan organisasi pada anggota Dharma Yukti Karini dan rapat pemantapan pelaksanaan program kerja Dharma Yukti Karini. Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengikuti acara arisan gabungan ke Kabupaten Merangin yang dilaksanakan enam bulan sekali. Adapun Pengurus Dharmayukti Karini Cabang Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut : Ketua

: Dra. Sri Sunarti Paskinar

Wakil Ketua

: Sri I Gde

Sekretaris

: Sri wahyuni, SHI

Wakil Sekretaris

: Harmilina, SH

Bendahara

: Dani Mei Astuti, SH

Wakil Bendahara

: Sri Maryenti

Anggota

: Seluruh Karyawati dan Isteri Hakim/Pegawai pada Pengadilan Agama Muara Bulian dan Pengadilan Negeri Muara Bulian.

b.

PTWP/ PORPA PTWP Pengadilan Agama Muara Bulian pada tahun 2010 tetap melaksanakan kegiatan latihan Tenis Meja dan Tenis Lapangan satu kali seminggu yaitu pada hari Jum’at. Dalam kegiatan ini PTWP Pengadilan Agama Muara Bulian bergabung dengan PTWP Pengadilan Negeri dan Pemda Batanghari. Dalam pembinaan kualitas pemain dan pengalaman atlit tenis lapangan, Pengadilan Agama Muara Bulian berusaha mengikutsertakan atlit-atlitnya dalam berbagai pertandingan. Adapun pengurus PTWP adalah : Ketua

: Asep Irpan Helmi, SH

Sekretaris

: Budi Barliansyah, SE


Page 73

Bendahara

c.

: Syafrianto, S. Ag

Koperasi Pegawai Negeri “Cipta Raharja” Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Agama Muara Bulian bernama “KPN Cipta Raharja” yang berdiri pada tahun 1988 dan berbadan hukum dengan Nomor : 39/BH/KWK.5/X/1997 dan telah disahkan oleh Kepala Perindagkop Kab. Batang Hari pada tanggal 9 Oktober 1997 Dengan adanya KPN Cipta Raharja Pengadilan Agama Muara Bulian para anggota/Pegawai dapat merasakan manfaatnya dan merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak meskipun dengan mendapat pinjaman secukupnya. Adapun pengurus KPN Cipta Raharja sebagai berikut :

d.

Ketua

: Masalan Bainon S.Ag

Sekretaris

: Raudhah Rachman, SH (mutasi ke PA. Sengeti)

Bendahara

: Syafrianto, S. Ag

IKAHI Kegiatan IKAHI antara lain memusyawarahkan tentang pemantapan pelaksanaan tugas – tugas Hakim di Pengadilan Agama hal ini disepakati oleh anggota IKAHI. Kemudian Pengurus IKAHI Pengadilan Agama Muara Bulian juga telah mengadakan pengumpulan dana – dana seperti untuk MUNAS, YPPHIM, YDSH, dan aktif dalam kepengawasan IKAHI Cabang Batang Hari dan lain – lainnya, yang dana tersebut dikirimkan sekali dalam satu tahun yakni uang YDSH dan uang MUNAS, sedangkan uang YPPHIM diserahkan paling lambat 1 kali dalam sebulan kepada ketua YPPHIM tersebut. Anggota IKAHI Pengadilan Agama Muara Bulian sekarang ini sebanyak 11 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian. Adapun pengurus IKAHI Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai berikut : Pembina

: Drs. Paskinar Said

Ketua

: Drs. Abdul Manaf

Sekretaris

: Asep Irpan Helmi, SH.

Bendahara

: Dra. Erlis, SH.


Page 74

e.

IPASPI Pengurus IPASPI Cabang PA Muara Bulian yang sekarang ini periode 2009 s/d 2010 Sesuai dengan AD/ART selama 1 tahun ini telah melaksanakan kegiatan yang sifatnya pembinaan para anggota, mengaktifkan iuran anggota dan menyetor iuran tersebut baik ke IPASPI Pusat maupun IPASPI Daerah, anggota IPASPI Cabang PA Muara Bulian berjumlah 14 orang. Adapun pengurus IPASPI adalah sebgai berikut :

f.

Ketua

: Baharuddin Djalil,SH

Wakil Ketua

: Widarli, S. Ag

Sekretaris

: Syafrianto, S. Ag

Bendahara

: M. Razali

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kegiatan UPZ Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun 2010 ini antara lain mengikuti rapat Bazda di Kantor Bupati Batang Hari, dan tetap membayar setoran zakat dan infaq pegawai setiap bulan melalui Bank Jambi untuk setoran zakat dan Bank BRI untuk setoran

g.

HUMAS/PELAYANAN MASYARAKAT Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun 2010 ini telah melaksanakan Sidang Keliling bagi daerah yang jauh dan sulit dijangkau yaitu : Kecamatan Mersam, dan Kecamatan Pemayung. Kegiatan tersebut dibiayai melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian tahun anggaran 2010 Berdasarkan gambaran keadaan secara keseluruhan di atas, dengan jumlah dan keadaan sarana dan prasarana yang dikelola Pengadilan Agama Muara Bulian tersebut, masih sangat kurang namun sudah sangat membantu pelaksanaan

tugas,

baik

dibidang

kepaniteraan

maupun

dibidang

kesekretariatan. Demikian beberapa gambaran keadaan pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan administrasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam bidang umum.

C.

PENGELOLAAN KEUANGAN


Page 75

I. Pengelolaan DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian pada tahun 2010 menerima DIPA sebesar Rp. 1.525.358.000,-

dibandingkan pada tahun 2009 1.606.065.000,- menurun

sebesar 0,05 %. Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut di kelompokkan dalam tiga jenis kegiatan yang terdiri dari : 1.

2.

3.

Belanja Pegawai - Pagu

: Rp. 1.183.353.000,-

- Realisasi

: Rp. 1.334.790.634,-

- Sisa

: Rp. (151.437.634),-

Belanja Barang - Pagu

: Rp.

297.005.000,-

- Realisasi

: Rp.

287.984.541,-

- Sisa

: Rp.

9.020.459,-

- Pagu

: Rp.

45.000.000,-

- Realisasi

: Rp.

45.000.000,-

- Sisa

: Rp.

0,-

Belanja Modal

1600000000 1400000000 1200000000 1000000000

800000000

Pagu

600000000

Realisasi

400000000

Sisa

200000000

0 (200000000)

Belanja Pegawai

(400000000)


BelanjaBarang

Belanja Modal

Page 76

II. Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak Sejak ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2008 Peraturan Pemerintahan No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut dan telah menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Muara Bulian sebesar Rp. 7.042.000,- (Tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.



Pendaftaran Gugatan/Permohonan

Rp. 5.270.000,-



Redaksi

Rp.



Akta cerai

Rp. 1.390.000,-



Salinan Penetapan/Putusan

Rp.

383.700,-



Leges

Rp.

372.000,-



Surat Kuasa

Rp.

40.000,-



Jasa Giro

Rp.

274.309,-

895.000,-

PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1.

Administrasi Perkara Pengelolaan administrasi Peradilan di Pengadilan Agama Muara Bulian

berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 yang menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara ( pola bindalmin ) yang meliputi 5 bidang yaitu : 1.

Pola Prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali;

2.

Pola tentang Register Perkara ;

3.

Pola tentang Keuangan perkara ;

4.

Pola tentang Laporan Perkara ;

5.

Pola tentang Kearsipan perkara ; Sesuai dengan pola bindalmin tersebut, prosedur penerimaan perkara

dilaksanakan oleh Kepaniteraan Perkara melalui Meja I, Meja II dan Meja III, di bawah pengawasan Wakil panitera, dengan tugas-tugas secara umum sebagai berikut :


Page 77

a. Meja I :  Menerima permohonan,gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).  Menentukan besarnya biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pembayaran panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Muara Bulian dengan nomor rekening : 05-01-01-15-09 an. Pengadilan Agama Muara Bulian. Penarikan uang untuk proses persidangan dari Bank tersebut dilakukan oleh Kasir sesuai dengan keperluan atas persetujuan panitera. Sampai akhir Desember 2010, biaya perkara yang diterima dan dikeluarkan oleh Bendaharawan perkara Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut : a.

Saldo tahun 2009

Rp.

b.

Penerimaan tahun 2010

Rp. 109.797.000,-

Jumlah

11.944.000,-

Rp. 121.741.000,-

c.

Pengeluaran tahun 2010

Rp. 111.104.000,-

d.

Saldo per 31 Desember 2010

Rp.

10.637000,-

(Sepuluh juta tujuh ratus tiga puluhtujuh ribu rupiah)

b. Meja II  Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara dan mencatat segala hal ikhwal tentang perkara tersebut ke dalam kolom-kolom register sesuai perjalanan perkara tersebut. c. Meja III  Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila diminta oleh para pihak, menerima memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi dan jawaban atas alasan Peninjauan kembali.  Mengatur urutan dan giliran petugas kejurusitaan. Tahapan akhir dari perjalanan perkara, yaitu pengarsipan perkara yang dilaksanakan oleh Panitera Muda Hukum. Perkara-perkara yang telah diputus, diminutasi dan telah berkekuatan hukum selanjutnya akan disimpan di dalam box arsip perkara.

2.

Administrasi Umum


Page 78

Pengelolaan administrasi umum dilaksanakan oleh kesekretariatan di bawah pengawasan Wakil Sekretaris, yang membawahi tiga bidang, yaitu Kepegawaian, Keuangan dan Umum, dengan tugas –tugas antara lain sebagai berikut : a.

Bidang Kepegawaian - Mengisi Buku Induk pegawai /Buku Register Pegawai ; - Membuat file Pegawai ; - Membuat Buku Kendali ( Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan pensiun pegawai ); - Membuat Kartu Data pegawai ; - Membuat Statik Pegawai ( DUK, Bezetting Formasi, dll) Pengisian buku induk pegawai berpedoman kepada Surat Edaran BAKN

Nomor 08/SE/1983 dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980. Kemudian Pembuatan Daftar Urut kepangkatan (DUK) berpedoman kepada Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1979 jo Surat Edaran BAKN Nomor 03/SE/1980, dengan urutan berdasarkan senioritas dalam kepangkatan, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia. Agar mudah diketahui, DUK tersebut dibuat dalam bentuk papan statistik dan ditempatkan di ruang Kesekretariatan. b.

Bidang Keuangan Pengelolaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan oleh Tim Pengelola anggaran.

Tim tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama, yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, dan Bendaharawan Pengeluaran. Pengelolaan Anggaran tersebut berpedoman kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SEK/SK/I/2010 tanggal 4 Januari 2010. Bendaharawan Pengeluaran membukukan keuangan DIPA ke dalam Buku Kas Umum (BKU) melalui buku kas bantu, di tutup setiap bulan yang ditanda tangani oleh Bendaharawan dan Kuasa Pengguna Anggaran. Buku tersebut diperiksa oleh Ketua pengadilan Agama Muara Bulian tiga bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan. Laporan pengelolaan keuangan DIPA dikirim setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagai koordinator Wilayah, dalam bentuk ADK (CD), yang meliputi Realisasi anggaran, penyerapan dana dan sisa dana dengan tembusan kepada Pengadilan Tinggi Agama jambi. c.

Bidang Umum

1). Pengelolaan Surat Menyurat :


Page 79

Pengelolaan surat menyurat masih berpedoman kepada sistim arsip dinamis berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No.81/1984 tentang penerapan sistim kearsipan Kartu Kendali (arsip dinamis) di lingkungan Departemen Agama serta Surat

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Jambi

Nomor

:

PTA.e/K/OT.01.3/963/1998. -

Mencatat semua surat masuk dan keluar dalam buku agenda dengan memilahmilah sesuai dengan bentuk, sifat dan jenis surat.

-

Menyimpan surat-surat yang telah selesai dipergunakan pada file arsip. Surat, data dan dokumen penting yang bersifat rahasia disimpan ditempat tersendiri sehingga aman dan tidak bercampur dengan surat biasa.

2). Bidang Inventaris Pengelolaan barang Inventaris masih berpedoman kepada aturan yang di buat oleh Departemen Agama RI.

------------ ooo -------------


Page 80

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia yang mempunyai tugas memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan, dan pemeriksaan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini telah sesuai dengan perturan perundang undangan yang berlaku dan telah sesuai pula sebagaimana yang diharapkan. 2. Pengawasan terhadap Pengadilan Agama Muara Bulian telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tingggi Agama Jambi, ketua Pengadilan Agama Muara Bulian beserta unsur pimpinan dan dibantu oleh Hakim pengawas bidang baik urusan kepaniteraan maupun Kesekretariatan demi Mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Bulian. 3. Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan koordinasi dengan pihak atasan dan instansi lain dalam mewujudkan Visi dan Misinya. 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang Bagan Susunan Pengadilan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris yang dibantu oleh Wakil Panitera beserta Para Panitera Muda dan Wakil sekretaris beserta para Kepala Urusan dan segenap para bawahannya. B. Rekomendasi 1. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri, efisien, bermartabat dan dihormati perlu ditingkatkan sarana dan prasarana berupa rehabilitas gedung, pengadaan peralatan komputerisasi, meubelair yang memenuhi standar berupa peningkatan anggaran untuk menambah penyediaan fasilitas. 2. Untuk upaya peningkatan kualitas aparat peradilan (Hakim, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan), maka perlu diadakan pelatihan, pendidikan secara berkala terutama masalah ekonomi syariah dan lain-lain untuk mendukung Absolut Kompetensi Pengadilan Agama. 3. Dalam rangka peningkatan pembinaan, terutama peningkatan pelayanan hukum terhadap masyarakat, maka perlu diadakan sosialisasi undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


Page 81

4. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan juga peningkatan kinerja pelayananan kepada para pencari keadilan, maka dipandang

perlu untuk

mengadakan penambahan pegawai, baik tenaga tekhnis yustisial maupun non tekhnis yustisial. Pengadilan Agama Muara Bulian sangat membutuhkan tenaga untuk juru sita/pengganti, operator IT dan SIADPA, Panitera Pengganti dan stafstaf..

------------ ooo -------------


Page 82

BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Recommend Documents