BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Negara RI adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan Bangsa yang aman, tertib dan tentram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama Sarolangun sebagai sub sistem pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan lingkungan tersendiri disamping lingkungan Peradilan lain ( Umum, Militer dan TUN ), Peradilan Agama dalam eksistensinya sekarang berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan Lembaga Peradilan yang untuk hal ini mengandung Konsekwensi yang luas yaitu semua aparat Peradilan Agama yang terdiri dari Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan, Panitera

Pengganti,

Jurusita

dan

Jurusita

Pengganti

dan

dituntut

memiliki

profesionalisme yang tinggi, oleh karenanya ilmu pengetahuan yang cukup dan arah kerja yang jelas yang mengarah kepada Visi dan Misi Lembaga Peradilan itu sendiri. Lembaga Peradilan yang mandiri ( Court of law ) mempunyai ciri antara lain (1). Tertibnya Administrasi Peradilan, baik administrasi Umum maupun administrasi Teknis Yustisial, (2). Penerapan Hukum Acara dalam proses berperkara dilaksanakan dengan baik dan benar, (3). Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim terhadap suatu perkara dapat di Eksekusi oleh Lembaga Peradilan yang memutuskan perkara tersebut. Ketiga hal ini harus berjalan secara simulasi, seiring dan sejalan dengan gerak lajunya proses berperkara di Lembaga Peradilan tersebut, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mempunyai nilai Keadilan, Kemamfaatan dan Kepastian Hukum. Berdasarkan uraian di atas Pengadilan Agama Sarolangun menentukan arah kebijakan umum Peradilan sebagai berikut : 1. Penertiban Administrasi Peradilan. a. Adimistrasi Umum dan bidang Kesekretariatan. b. Administrasi Teknis Yustisial sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan diamandemenkan dengan UU No. 50 tahun 2009.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

1

2. Pelayanan Prima kepada pencari Keadilan. Memberi Informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan tentang Peradilan.

B. Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayana hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

C. RENSTRA

A. BIDANG YUSTISIAL

1. Menyelesaikan tunggakan perkara tahun 2011 dan menerima serta menyelesaikan perkara tahun 2012. 2. Memantapkan pembinaan dan pengawasan Administrasi, Organisasi Peradilan. 3. Penguatan management penunjang suksesnya tugas dan fungsi administrasi Peradilan secara menyeluruh. 4. Mengadakan sidang keliling.

B. BIDANG NON YUSTISIAL

1. Meningkatkan kualitas kinerja sumua aparat secara menyeluruh. 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparat Peradilan. 3. Memantapkan pelaksanaan Waskat. 4. Meningkatkan Disiplin Pegawai. 5. Merencanakan alokasi dana DIPA tahun 2012. 6. Peningkatan Sarana/Prasarana Kantor.


2

BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PENGADILAN AGMA SAROLANGUN

A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI. Pegawai Pengadilan Agama Sarolangun keseluruhannya berjumlah 22 orang, terdiri dari 6 orang Hakim termasuk pimpinan, 1 orang Panitera/Sekretaris, 6 orang Pejabat Kepaniteraan, 4 Pejabat Kesekretariatan, 3 orang staf yang ditunjuk sebagai Bendaharawan Pengeluaran, Kasir dan Pegawai Perpustakaan serta 2 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk membantu Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Keuangan. Di samping itu, di Pengadilan Agama Sarolangun terdapat 11 orang pegawai honorer yaitu 6 orang Clening Service, 4 orang Satpam, 1 orang sopir. Adapun tugas Kejurusitaan dirangkap oleh Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian, dan 3 orang staf lainnya. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sarolangun adalah sebagai berikut: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sarolangun Klas II

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan baik itu pelaksana fungsi teknis maupun pendukung, maka Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sarolangun telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

3

nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/I/1992 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, struktur Organisasi Pengadilan Agama Sarolangun adalah sebagai berikut: Ketua: Ketua Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh Drs. Abdul Manaf, M.E.I. mulai dari tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan sekarang. Secara umum Ketua Pengadilan Agama Sarolangun bertugas merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Pembinaan Pengadilan Agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara detail Ketua Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Antara lain : 1. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Sarolangun; 2. Membuat perencanaan/program kerja, menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya dengan baik, serasi dan selaras; 3. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat, menggerakan dan mengarahkan pelaksanaannya dilingkungan Pengadilan Agama Sarolangun; 4. Menyelenggarakan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun umum dan mengawasi keuangan perkara maupun rutin(DIPA); 5. Melaksanakan pertemuan berkala setidak-tidaknya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta dengan para pejabat lainnya baik struktural maupun fungsional dan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dengan seluruh karyawan; 6. Memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim, pejabat lainnya maupun seluruh karyawan; 7. Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi; 8. Melakukan koordinasi antar sesama intansi penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan, nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta;


4

9. Memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat dan menaggapinya bila dipandang perlu; 10. Mempelajari berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan dan membagikan kepada Majelis Hakim

untuk

diselesaikan; 11. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut kecuali untuk perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan 12. Memimpin dan mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 13. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris dan Jurusita; 14. Melaksanakan pembagian tugas dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik; 15. Melaksanakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 16. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 17. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan Agama Sarolangun; 18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua ke PTA. Jambi. Wakil Ketua: Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh Drs. Abdan Khubban, S.H, M.H mulai dari tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan sekarang, Secara umum Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun bertugas mewakili Ketua Pengadilan Agama Sarolangun dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Sarolangun serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Badan Peradilan Agama (BADILAG) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara detail Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Antara lain : 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan; 2. Membantu Ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian; 3. Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan Ketua kepadanya dalam hal melakukan pengawasan interen untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

5

terutama jalannya tugas Peradilan yang dilakukan oleh Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dengan Juru Sita/Juru Sita Pengganti maupun tugas-tugas administrasi umum yang dilaksanakan oleh Wakil Sekertaris, Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan & Kepala Urusan umum yang dilaporkan kepada Ketua; 4. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja; 5. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan Ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan; 6. Memimpin sidang-sidang ,dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan; 7. Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan dan memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan dan peletakan sita; 8. Membuat penetapan atau keputusan atas perkara yang ditanganinya dan menelitinya secermat mungkin sebelum penetapan atau putusan tersebut ditanda tanganinya; 9. Memonitoring perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses lebih lanjut sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara sederhana dengan biaya ringan; 10. Menandatangani berita acara persidangan dengan bertanggung jawab atas kebenarannya; 11. Membuat jadwal persidangan (court callender); 12. Meningkatkan kemampuan dibidang penanganan perkara untuk meningkatkan mutu penetapan atau putusan; 13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua; 14. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (Ketua) atau pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.

Hakim: Pada akhir tahun 2011 Hakim di Pengadilan Agama Sarolangun berjumlah 4 orang : 1. Mashudi, S.Ag. menjabat dari tanggal 01 Juni 2008 sampai dengan sekarang; 2. Sulistianingtias Wibawanty, S.H. menjabat dari tanggal 03 Agustus 2009 sampai dengan sekarang; Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

6

3. Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag. menjabat dari tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan sekarang; 4. Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I. menjabat dari tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan sekarang. Secara detail Hakim Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukkan dalam buku kalender persidangan; 2. Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota; 3. Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang; 4. Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani; 5. Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya; 6. Meneliti ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya; 7. Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti; 8. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tanganinya bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya; 9. Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti; 10. Membantu/membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis; 11. Membuat jadwal persidangan (Court Calender); 12. Secara berkala Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada Ketua Pengadilan Agama; 13. Memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak; 14. Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya; 15. Menganalisa putusan/Penetapan untuk meningkatkan mutu Putusan/Penetapan; 16. Membantu Ketua Pengadilan

Agama Sarolangun dalam upaya

untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 17. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

Panitera Sekertaris (PANSEK): Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh Hamdi MS, S.Ag mulai dari tanggal 30 September 2010 sampai dengan sekarang, Secara umum Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Sarolangun bertugas merencanakan dan melaksanakan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

7

pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Sarolangun

serta mengawasi, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara detail Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Antara lain : 1. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi perkara dengan administrasi umum; 2. Memimpin pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan; 3. Menetapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan setiap tahun kegiatan; 4. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; 5. Membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalanya sidang pengadilan 6. Mengurus berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akte, buku daftar, biaya perkara uang titipan pihak ketiga, dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan; 7. Membagi tugas pada Wapan, Panmud, Wasek, Kaur, Panitera Pengganti dan Juru sita; 8. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kepaniteraan/kesekretariatan; 9. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 10. Mengadakan rapat dinas; 11. Membuat akte yang berkaitan dengan Permohonan Banding, Kasasi, Penijauan Kembali, dan yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh Panitera; 12. Sebagai Sekretaris, mengatur tugas Wakil Sekretaris dan Kepala Urusan; 13. Sebagai ketua tim pengelola dana Kepaiteraan tugas; 14. Menyusun proyeksi penerimaan biaya Kepaniteraan dan rencana penggunaanya,dan menyampaikannya kepada tim pengelola; 15. Menyusun proyeksi penerimaan biaya Kepaniteraan dan rencana penggunaannya, dan menyampaikannya kepada Tim Pengelola setingkat lebih tinggi sebagai bahan penyusunan RKAKL; 16. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) dan rencana kerja tahunan; 17. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun; 18. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku;


8

19. Sebagai Koordinator pelaksanaan tugas terpadu antara Tim Pengelola, Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan dalam hal; 20. Mencairkan dana Kepaniteraan pada KPPN Jambi setempat; 21. Mendistribusikan dana kepaniteraan yang telah dicairkan tersebut kepada Tim Pengelola pada semua tingkat; 22. Melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan; 23. Mengevaluasikan prestasi kerja para aparat dilingkungan Kepaniteraan/Kesekretariatan; 24. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya dilingkungan Paniteraan/Kesekretariatan pada setiap akhir tahun; 25. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun; 26. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

Wakil Sekertaris: Wakil

Sekretaris

Pengadilan

Agama

Sarolangun

dijabat

oleh

Raden

Muhammad Syafi’I, S.Ag. mulai dari tanggal 04 Mei 2005 sampai sekarang. Secara umum Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Sarolangun bertugas mewakili Sekretaris dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Sarolangun serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara detail Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan; 2. Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan; 3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; 4. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Kesekretariatan; 5. Menggerakkan

dan

mengarahkan

pelaksanaan

kegiatan

dilingkungan

kesekretariatan; 6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 7. Mengadakan rapat dinas; 8. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang kesekretariatan; 9. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait; Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

9

10. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kesekretariatan ; 11. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan ; 12. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 13. Sebagai Pejabat pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan; 14. Bersama Tim Pengelola, menyusun PO dan rencana kerja tahunan; 15. Mengawasi pelaksanaan realisasi keuangan pada Bendaharawan; 16. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku; 17. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan dilingkungan kesekretariatan; 18. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya dilingkungan sekretariat pada setiap akhir tahun; 19. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama dan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Sarolangun.

Wakil Panitera: Wakil Panitera Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh Anita Kirana, S.H.I. mulai dari tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan sekarang. Secara umum Wakil Panitera Pengadilan Agama Sarolangun bertugas mewakili Panitera dalam hal : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Sarolangun serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara detail Wakil Panitera Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Membantu panitera menyelenggarakan administrasi perkara dan memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan 2. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan 3. Menyelenggarakan buku daftar, mengurus berkas perkara, penetapan atau keputusan, dokumen, akte biaya perkara uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya

yang disimpan

dikepaniteraan 4. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan 5. Membagi tugas pada bawahan dan menetapakan penanggungjawab kegiatan kepaniteraan 6. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kepaniteraan 7. Memantau pelaksanaan tugas bawahan 8. Mengadakan rapat dinas Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

10

9. Membuat akte yang berkaitan dengan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan yang menurut Undang-Undang/peraturan diharuskan dibuat panitera 10. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang kepaniteraan 11. Meningkatkan koordinasi dengan para panitera muda 12. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul 13. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan 14. Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab rukyat 15. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan dilingkungan kepaniteraan 16. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun 17. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 18. Melaporkan pelaksaan tugas kepada panitera atau ketua pengadilan agama 19. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan

Panitera Muda Gugatan: Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh Dra. Hj. Zainunah mulai dari tanggal 04 Mei 2005. Secara umum Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sarolangun merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara detail Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Membantu tugas-tugas wakil panitera dalam penyelenggarakan administrasi kepaniteraan gugatan; 2. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Pengadilan Agama Sarlangun; 3. Memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di Kepaniteraan; 4. Mencatat setiap perkara gugatan yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya; 5. Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan gugatan;


11

6. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 7. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; 8. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 9. Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; 10. Membukukan dalam buku register tentang Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun; 11. Membuat SKUM perkara gugatan untuk pembayaran panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/Bendahara Penerima; 12. Mendaftarkan perkara kedalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran; 13. Menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah memenuhi syarat kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada Ketua Majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama Sarolangun; 14. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; 15. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 16. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya; 17. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun; 18. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 19. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 21. Melaksanakan administrasi perkara gugatan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

Panitera Muda Permohonan: Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh Ibnu Hajar, BA. mulai dari tanggal 30 September 2009. Seraca umum Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sarolangun bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama Sarolangun serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

12

Secara detail Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Membantu Wakil Panitera dalam penyelengaran administrasi kepaniteraan permohonan; 2. Melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan; 3. Memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang diterima di Kepaniteraan; 4. Mencatat setiap perkara permohonan yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya; 5. Memimpin satuan kerja bagian Kepaniteraan Permohonan; 6. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 7. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; 8. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 9. Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; 10. Membukukan dalam buku register tentang penunjukan majelis hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun; 11. Membuat SKUM perkara permohonan untuk membayar panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/bendahara penerima; 12. Mendaftarkan perkara kedalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran; 13. Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada ketua majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama Sarolangun; 14. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; 15. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 16. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya; 17. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya; 18. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 19. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 21. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persindangan Pengadilan Agama Sarolangun.


13

Panitera Muda Hukum: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh Arsad, Lc. mulai dari tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan sekarang. Secara umum Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sarolangun bertugas mengolah dan

mengkaji

data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama Sarolangun serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara detail Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Membantu wakil panitera dalam penyelenggarakan administrasi kepaniteraan hakim; 2. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; 3. Memimpin satuan kerja Kepaniteraan Hukum; 4. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; 5. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; 6. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 7. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; 8. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 9. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar bagian Kepaniteraan; 10. Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam tentang Peradilan Agama dan Hisab Rukyat; 11. Mengkoordinir pelaksanaan Hisab dan Rukyat serta pelaksanaan syahadah Rukyatulhilal berdasarkan petunjuk atasan; 12. Memberikan pelayanan tenaga Rohaniwan Islam sesuai dengan petunjuk atasan; 13. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; 14. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 15. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya; 16. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun; 17. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 18. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;


14

19. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 20. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundangundangan; 21. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan; 22. Membuat register pengaduan masyarakat.

Kepala Urusan Kepegawaian: Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh Arief Mustaqim, S.E.I. mulai dari tanggal 31 Febuari 2010 sampai dengan sekarang. Secara umum Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Sarolangun bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama Sarolangun serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara detail Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Membantu Wakil Sekretaris dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Urusan Kepegawaian; 2. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan disidang Urusan Kepegawain; 3. Mengurus hak-hak pegawai dibidang kepegawaian; 4. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; 5. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 6. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan pada Urusan Kepegawain; 7. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 8. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun; 9. Menyiapkan daftar untuk penilaian pekerjaan bagi seluruh pegawai Pengadilan Agama Sarolangun pada akhir tahun; 10. Menyiapkan daftar hadir

untuk seluruh karyawan dan merekap serta

mengarsipkannya sebagai bahan laporan kepegawaian; Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

15

11. Membuat semua data pada Urusan Kepegawaian; 12. Membuat laporan tentang segala macam mutasi dibidang kepegawaian; 13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 14. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

Kepala Urusan Keuangan: Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh Muhammad Basri, S.Ag., S.H. mulai dari tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan sekarang. Secara umum Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Sarolangun bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Sarolangun kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara detail Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Membantu wakil sekertaris yang memimpin pelaksanaan tugas bagian keuangan ; 2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; 3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama Bagian Umum; 4. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Bagian Keuangan; 5. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; 6. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 7. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 8. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 9. Membuat laporan tentang Keuangan secara berkala/sesuai dengan aplikasi; 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

Kepala Urusan Umum: Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh

Paisul

Batubara, S.Ag. mulai dari tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan sekarang. Secara umum Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Sarolangun bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan di lingkungan Pengadilan Agama Sarolangun serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

16

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara detail Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Membantu wakil sekretaris dan memimpin pelaksanaan tugas bagian umum; 2. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; 3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; 4. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan; 5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan; 6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 7. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun; 8. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang Bagian Umum; 9. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait; 10. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 11. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 12. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 13. Membuat Laporan Tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang Triwulan(LMBT) dan Kartu Inventaris Barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan dengan umum; 14. Mengusulkan penghapusan barang milik negara/kekayaan Negara; 15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 16. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Panitera Pengganti: Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun dijabat 2 (dua) orang yaitu: Armi Herawati, S.H. dan Dra. Zuriah mulai dari 03 Januari 2010 sampai dengan sekarang. Secara umum Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun bertugas membantu Hakim dalam hal : mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat PHS, membuat Berita Acara Persidangan, mengetik Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, meminutasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Secara detail Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:


17

1. Membantu Majelis Hakim dalam persidangan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dalam proses persidangan sesuai dengan hukum acara; 2. Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut; 3. Mengisi rekapitulasi perkara setiap persidangan; 4. Meneliti dan menandatangani Putusan dan atau Penetapan bersama Majelis Hakim; 5. Membantu Hakim dalam hal : a. membuat Penetapan Hari Sidang b. membuat Penetapan Sita Jaminan c. membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya d. mengetik putusan 6. Melaporkan kepada Panitera Muda untuk dicatat dalam register perkara : a. penundaan hari-hari sidang b. perkara yang sudah putus berikut amar putusannya 7. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum dengan buku ekspedisi; 8. Melayani Majelis Hakim dalam proses kelengkapan berkas perkara yang masih berjalan; 9. Membantu tugas Hakim dalam menangani sisa perkara yang akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Panitera Muda Hukum pada setiap akhir bulan; 10. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 11. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Jurusita Pengganti: Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun dijabat oleh 3 (tiga) orang Pegawai yaitu: Syahrun Mubarak, A.Md., Witman, S.H.I. dan Enita. Secara umum Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun bertugas membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi),

menyampaikan

pemberitahuan

isi

putusan,

membuat

berita

iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.


18

Secara detail Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Sarolangun, Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti; 2. Membantu Majelis Hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara; 3. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain : Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan; 4. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali; 5. Menjalankan putusan Hakim (Eksekusi); 6. Membuat berita iklan/Pengumuman bagi perkara ghoib; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya;

B.

STANDART OPRASIONAL PROSEDUR (SOP).

Menyusun pedoman prosedur operasional standar ( SOP ) yang efektif pada dasarnya menunjukan bahwa organisasi mempunyai kemauan memperbaiki langkahlangkah kegiatan serta pengambilan keputusan dan memperbaruinya sesuai dengan tuntutan perubahan yang dialami. Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukannya dalam koridor yang sistematis dan efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Semua itu hanya bisa terwujud apabila organisasi memiliki panduan yang jelas tentang pengambilan keputusan dan kegiatannya.

I.

STANDART

OPRASIONAL

PROSEDUR

(SOP)

BIDANG

KEPANITERAAN Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka penyelesaian perkara pengadilan Agama Sarolangun merumuskan standar langkahlangkah atau prosedur yang harus dilakukan/ ditempuh oleh pencari keadilan maupun pihak pengadilan itu sendiri. Standar Operasional Prosedur berperkara di Pengadilan Agama Sarolangun terbagi kepada 15 item sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :


19

1.

SOP Tentang Penerimaan dan Biaya perkara

2.

SOP Tentang Pencatatan/Pemberkasan.

3.

SOP Tentang Penerimaan Perkara dengan pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo).

4.

SOP Tentang Pemanggilan

5.

SOP Tentang Prosedur Mediasi

6.

SOP Tentang Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim

7.

SOP Tentang Sita Jaminan dan eksekusi

8.

SOP Tentang pengembalian sisa panjar

9.

SOP Tentang Pengambilan/Penyampaian Salinan Putusan danAktaCerai

10.

SOP Tentang Publikasi putusan

11.

SOP Tentang Permohoan Banding

12.

SOP Tentang Permohonan Kasasi

13.

SOP Tentang Permohonan Peninjauan Kembali

14.

SOP Tentang pengarsipan

15.

SOP Tentang Pengaduan.

1.

SOP Tentang Penerimaan dan Biaya perkara - Pemohon/Penggugat atau kuasanya datang menghadap Petugas meja I dengan membawa surat permohonan/ gugatan /verzet/ permohonan Banding/ permohonan kasasi/ permohonan Peninjauan kembali

atau permohonan

Eksekusi sebanyak jumlah Termohon/Tergugat ditambah 5 rangkap. Jika Penggugat/Pemohon tidak bisa menulis dan membaca maka pihak Pengadilan Agama dapat membantu membuatkan gugatan lisan.Pihak yang berperkara dapat juga meminta bantuan penjelasan Petugas meja I, Paling lama 30 menit -

Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam SKUM (tiga lembar) lembar pertama warna putih, lembar kedua warna kuning dan lembar ketiga warna merah, paling lama 5 menit

-

Petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan

tersebut

beserta Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Penggugat/Pemohon atau Kuasanya serta mempersilahkan agar membayar panjar biaya perkara sebagaimana tertera dalam SKUM ke Bank, paling lama 5 menit -

Penggugat/Pemohon atau Kuasanya membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM dengan surat pengantar ke Bank yang telah ditentukan, paling lama 30 menit.


20

-

Penggugat/Pemohon atau Kuasanya menyerahkan surat gugatan/permohonan disertai dengan

slip bukti penyetoran panjar biaya perkara yang telah

divaliditasi oleh Bank ke kasir Pengadilan Agama MuaraBulian.paling lama 1 menit. -

Kasir mencatat panjar biaya perkara yang tertera pada slip setoran tersebut ke dalam buku jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi tanda lunas pada SKUM (3 rangkap), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara pada SKUM dan pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal hari pencatatan pada jurnal keuangan perkara, paling lama 10 menit

-

Kasir setelah menyimpan SKUM lembar ketiga (merah) menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar pertama (putih), lembar kedua (kuning) dan slip setoran panjar biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon atau Kuasanya untuk didaftarkan pada petugas meja II, paling lama 5 menit.

2.

SOP Tentang Pencatatan/Pemberkasan. -

Petugas II meja memeriksa kelengkapan berkas perkara dan mencatat perkara tersebut kedalam buku register induk perkara, kemudian menyerahkan 1 rangkap surat gugatan/permohbnan berikut SKUM lembar pertama (putih) kepada Penggugat/Pemohon, paling lama 15 menit. Proses pendaftaran perkara telah selesai,

selanjutnya pihak berperkara dapat

meninggalkan Pengadilan untnk menunggu panggilan sidang oleh Juru Sita/Jurusita Pengganti di tenipat kediamannya masing-masing. -

Petugas meja

II

menyerahkan

berkas perkara kepada Panitera Muda

Gugatan/Permohonan untuk diperiksa kelengkapannya, paling lama 15 menit. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera untuk diteruskan kepada Panitera, selanjutnya kepada Ketua Pengadilan guna ditunjuk majelis hakimnya yang menangani perkara tersebut. -

Setelah mempelajari berkas perkara, Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan dalam formulir PMH dan mengembalikannya kepada Panitera untuk menunjuk Panitera sidang yang akan mendapingi Majelis Hakim,paling lama 15 menit.

-

Panitera mengembalikan berkas kepada petugas Meja II selanjutnya petugas Meja II mencatat PMH dan PPP dalam buku register induk perkara, paling lama 10 menit.

-

Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dipelajari dan ditentukan hari sidangnya, paling lama 5 menit.


21

3.

SOP Tentang Penerimaan Perkara dengan pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo). -

Pemohon/Penggugat atau kuasanya menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat Permohonan/Gugatan yang mencantumkan alasan dan permintaan berperkara secara prodeo, paling lama 2 menit.

-

Petugas Meja I mempelajari surat permohonan/gugatan dan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang ditulis dengan Rp.O,- sebanyak 3 rangkap dan menyerahkannya kepada kepada

Pemohon/Penggugat. Paling

lama 10 menit. -

Pemohon/Penggugat

atau

kuasanya

menyerahkan

surat

Gugatan/

Permohonan kepada Kasir disertai dengan SKUM selanjutnya Kasir mencatat dalam buku jurnal panjar Rp.O,- dan memberi nomor register pendaftaran pada SKUM dan permohonan/gugatan sesuai dengan nomor jurnal dan

menyerahkan kembali kepada Pemohon/Penggugat, paling lama

15 menit. Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan dan kelengkapannya kepada petugas Meja II untuk dicataf dalam buku register Perkara dan meneruskan berkas sebagaimana prosedur diatas, paling lama 10 menit. 4.

SOP Tentang Pemanggilan -

Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk menandatangani PHS setelah bersama sepakat dengan anggota majelis, membagi salinan surat gugatan/permohonan kepada hakim anggota majelis dan memerintahkan kepada Jurusita /Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara dengan instrumen panggilan,paling lama 15 menit.

-

Pemanggilan pertama Termohon/Tergugat dengan melampirkan surat permohonan/gugatan.

-

Pemanggilan untuk Termohon/Tergugat

yang tidak

diketahui tempat

tinggalnya untuk perkara perceraian melalui mass media untuk sidang 4 bulan yang akan datang sebanyak 2 kali. Jarak panggilan pertama dengan kedua satu bulan, dan jarak panggilan kedua dengan hari sidang minimal 3 bulan -

Pemanggilan Termohon/Tergugat yang tidak diketahui alamatnya dalam perkara selain perceraian dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah setempat dan menempelkan panggilan tersebut pada papan pengumuman pengadilan tersebut.

-

Pemanggilan Termohon/Tergugat yang berada dalam wilayah hukum pengadilan lain dengan meminta bantuan pengadilan tersebut dengan melampirkan 1 rangkap Surat Permohonan/gugatan dan mengirimkan biaya


22

panggilan sesuai dengan ketentuan radius jarak tempat yang dipanggil dengan pengadilan melaksanakan panggilan. -

Surat pemanggilan terhadap pihak yang berada diluar negeri ditujukan kepada Kementrian Luar Negeri/ Ditjen Konsulat dengan tenggang waktu persidangan minimal 6 bulan.

-

Setelah panggilan dilaksanakan/datang diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara melalui Panitera Pengganti, paling lama 5 menit.

5.

SOP Tentang Prosedur Mediasi -

Apabila persidangan dihadiri kedua belah pihak, proses mediasi harus dilakukan dan untuk persidangan harus ditunda untuk paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang selarna 14 hari

-

Ketua Majelis Memberi petunjuk tentang pemilihan mediator, menunjukan daftar mediator dan menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator kemudian membuat Penetapan mediator yang disepakati, paling lama 30 menit.

-

Pemilihan mediator dapat ditunda dalam 2 hari dan bila tidak terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, Ketua majelis menunjuk salah seorang mediator yang terdaftar di pengadilan untuk menjalankan fungsi mediasi.

-

Proses mediasi diawali dengan memperkenalkan diri mediator, menjelaskan proses mediasi oleh mediator serta hak dan tanggung jawab pihak-pihak dan mediator.paling lama 10 menit.

-

Mediasi dilanjutkan dengan menerima resume dari para pihak, membahas usulan-usulan dan opsi lain, mengadakan kaukus bila perlu, mengakhiri dan membuat laporan mediasi, paling lama 3 hari.

-

Jika mediasi berhasil, maka untuk perkara perceraian dibuatkan kesepakatan damai dan perkaranya dicabut dipersidangan, sedangkan untuk perkara selainnya dibuat kesepakatan perdamaian dan akan dibuatkan akta damai di persidangan, paling lama 2 hari.

-

Setelah proses mediasi berkas perkara dan laporan mediasi diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan PMH semula, paling lama 10 menit.

6.

SOP Tentang Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim -

Panitera Pengganti menyiapkan berkas perkara yang akan disidangkan beserta peralatan persidangan

lainnya sebelum Majelis Hakim memasuki

ruang siding, paling lama 5 menit,


23

-

Persidangan dilaksanakan pada pkl. 09.00 WIB kecuali dalam hal tertentu dapat dilaksanakan lebih lambat setelah mengumumkan terlebih dahulu.

-

Petugas keamanan (Satpam) bertanggung jawab terhadap keamanan persidangan dan memeriksa setiap pengunjung yang dicurigai dan memastikan tidak ada yang membawa senjata api/senjata tajam.

-

Petugas/Panitera sidang memanggil para pihak untuk memasuki ruang persidangan dengan pengeras suara sesuai dengan nomor urut antrian.

-

Persidangan dapat ditunda untuk beberapa kali pada hari yang lain sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.

-

Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan, jika belum putus Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama Sarolangun.

-

Pada waktu diucapkan putusan/ penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu langsung ditanda tangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

- Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diambil melalui meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir.

7.

SOP Tentang Sita Jaminan dan Eksekusi -

Petugas Meja I/ Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas yang akan dilakukan sita jaminan dan menghitung panjar biaya dan menuangkan dalam SKUM, paling lama 10 menit.

-

Setelah Pemohon membayar panjar biaya, Panitera menunjuk Juru Sita dan mencatat dalam register penyitaan, paling lama 20 menit.

-

Juru Sita melakukan pemberitahuan pelaksanaan sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas ska dan melaksanakan sita 14 hari setelah pemberitahuan sita.

-

Untuk eksekusi, Petugas Meja I menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan meneruskannya kepada panitera dan Ketua Pengadilan Agama,

-

Panitera Muda Permohonan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya dan menuangkannya dalam SKUM dan mencatat dalam register eksekusi.


24

-

Setelah Pemohon eksekusi membayar panjar biaya, Panitera/Wakil Panitera menunjuk Juru sita dan memerintahkannya untuk melaksanakan panggilan aanmaning yang akan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama dibantu Panitera.

-

-

Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan eksekusi, paling lama 15 menit.

-

Jura Sita melakukan pemberitahuan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi dan mengkordinasikannya dengan instansi terkait

-

Jura Sita melaksanakan sita Eksekusi dan eksekusi dan menyerahkan berkas kepada panitera setelah selesai eksekusi

-

Untuk eksekusi lelang setelah dilaksanakan sita, Panitera Muda Gugatan mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang ke Kantor Lelang paling lama 2 hari setelah penetapan eksekusi lelang dari Ketua Pengadilan Agama.

8.

SOP Tentang Pengembalian Sisa Panjar

- Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada Pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara,paling lama 15 menit. -

Pemohon / Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan infbrmasi nomor perkaranya.

-

Kasir berdasarkan Buku Jumal

Keuangan Perkara memberi penjelasan

mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk ditanda tangani, paling lama 10 menit, Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar:

-

•

Lembar pertama untuk kasir.

•

Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat

•

Lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara

Pemohon / Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menanda tanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Kasir, paling lama 2 menit.


25

-

Kasir

menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut

beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat. Apabila Pemohon / Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau Tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil. Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana Pemohon / Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara, paling lama 7 hari sejak putusan BHT.

9.

SOP Tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Akta Cerai -

Panitera meneliti salinan putusan/penetapan yang akan disampaikan kepada para pihak dan membuat serta menanda tangani pernyataan bahwa Salinan tersebut sesuai dengan aslinya, paling lama 10 menit.

-

Petugas Meja III menghitung lembaran salinan putusan/penetapan dan mencatatnya dalam intrumen kemudian menyerahkan kepada para pihak untuk membayar biaya salinan putusan/penetapan ke Kasir sesuai aturan yang ada, paling lama 5 menit.

-

Petugas Meja III menyerahkan salinan putusa/penetapan kepada para pihak setelah menerima bukti pembayaran biaya pengambilan salinan putusan dan membuat tanda terima bukti penyerahan, paling lama 5 menit

-

Penyampaian salinan putusan/penetapan bagi pihak yang tidak hadlr di persidangan dengan mengirimkannya melalui pos,paling lama 14 hari setelah putusan dijatuhkan.

-

Panitera menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap /penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya tempat tempat kediaman kedua pihak dan tempat perkawinan dilangsungkan melalui pos, paling lama 30 hari setelah putusan BHT.

-

Panitera membuat dan menanda tangani Akta Cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap kemudian menyerahkan kepada para pihak melalui Meja III,paling lama 15 menit.


26

10.

SOP Tentang Publikasi putusan -

Petugas

menghimpun

dan

meneliti

putusan-putusan

yang

akan

dipublikaslkan, paling lama 15 menit. -

Petugas melakukan anonimasi terhadap salinan putusan yang akan di publikasikan, paling lama 20 menit

-

Petugas melakukan check dan recheck terhadap hasil anonimasi salinan putusan, paling lama 15 menit

-

Petugas mempublikasikan setiap salinan putusan yang telah siap melalui website masing-masing pengadilan, paling lama 15 menit

-

Pengadilan mempublikasikan setiap putusan yang yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, melalui website masing-masing pengadilan, paling lambat 2 hari sejak dibacakan

-

Salinan Putusan yang dipublikasikan harus terlebih dahulu dianonimisasi sesuai dengan ketentuan SK KMA No. 144/2007, paling lambat 1 hari sejak dibacakan

11.

SOP Tentang Permohonan Banding -

Pemohon Banding menghadap petugas Meja I untuk mertgajukan Banding.

-

Petugas Meja I Mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus, apakah masih

dalam

tenggang

waktu

14

hari

setelah

putusan

dibacakan/diberitahukan, kemudian membuat SKUM dan Akta Pernyataan Banding, paling lama 20 menit. -

Pemohon Banding membayar panjar biaya Banding ke Bank yang telah ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam SKUM, paling lama 30 menit.

-

Kasir menerima Akta Pernyataan Banding disertai asli SKUM dan bukti setoran ke Bank dan membukukan panjar biaya banding pada jurnal keuangan banding, member nomor register pendaftaran pada SKUM dan menyerahkan kembali Akta Pernyataan Banding ke pada Pemohon Banding, paling lama 15 menit.

-

Petugas Meja II menerima Akta Pernyataan Banding dari pemohon banding kemudian menyerahkan kepada Panitera untuk ditanda tangani, paling lama 5 menit.

-

Petugas Meja II mencatat dalam register induk perkara dan menyerahkan satu rangkap kepada Pemohon banding, paling lama 5 menit.

-

Petugas Meja III menerima berkas permohonan Banding dan melengkapi dengan salinan putusan dan relaas pemberitahuan isi putusan, paling lama 10 menit.


27

-

Tujuh hari setelah permohonan banding diajukan, Jura Sita yang ditunjuk memberitahukan permohonan banding kepada Termohon Banding diikuti dengan pemberitahuan/ penyerahan memori banding dan kontra memori banding bila ada dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyerahan yang kemudian diikuti dengan relaas pemeriksaan berkas.

-

Petugas Meja III menyerahkan bundel A dan bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya untuk diteliti lagi dan dibuatkan Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Banding ke PTA sebanyak 4 rangkap, satu untuk Pemohon Banding, satu untuk Termohon banding, satu untuk PTA dan satu lagi disimpan sebagai arsip Pengadilan Agama, paling lama 15 menit.

-

Petugas Meja III mengirimkan biaya banding ke PTA melalui bank yang ditunjuk, paling lama 15 menit.

-

Petugas menggandakan berkas banding untuk disimpan sebagai arsip Panmud Hukum dan mengirimkan asli bundel A dan bundel B ke PTA, paling lama 30 menit.

12.

SOP Tentang Permohonan Kasasi -

Pemohon kasasi menghadap meja I untuk mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan

pengadilan

tinggi

agama

diberitahukan

kepada

Pembanding dan Terbanding. -

Petugas meja I melakukan crocs check nomor perkara dengan buku register, membuat SKUM dan membuat Akta Pernyataan Kasasi, paling lama 20 menit

-

Pemohon kasasi membayar biaya perkara kasasi melalui bank yang ditunjuk

-

Kasir menerima Pernyataan Kasasi, SKUM, slip setoran ke bank, membukukan uang panjar dalam jurnal, member nomor registrasi dan menyerahkan kembali Akta Pernyataan kasasi dan SKUM asli kepada pemohon kasasi, paling lama 15 menit.

-

Petugas meja II menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi kepada panitera untuk ditanda tangani dan mencatat dalam buku induk perkara kasasi.

-

Petugas meja III memberitahukanpermohonan kasasi secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.

-

Petugas meja III melengkapi berkas permohonan kasasi dengan bundle A, salinan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.


28

-

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar.

-

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi.

-

Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

-

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambamya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi.

-

Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.

-

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera: a. Untuk perkara cerai talak :

-

Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.

-

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. b. Untuk perkara cerai gugat: Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

13. -

SOP Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Petugas menerima dan membuatkan permohonan Pe-ninjauan Kembali dari pemohon PK, paling lama 10 menit.

-

Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan crosscheck dengan Buku Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku Induk Register Kasasi, paling lama 15 menit.

-

Petugas menghitung hari apakah permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum), palhig lama 5 menit.

-

Petugas Meja I membuatkan SKUM, paling lama 5 menit.

-

Pemohon PK membayar biaya panjar ke bank yang ditunjuk.paling lama 30 menit.


29

-

Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditanda tangani Pemohon Peninjauan Kembali yang belum ditandatangani panitera, paling lama 5 menit.

-

Kasir menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kem-bali disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali,

-

Kasir membukukan uang pan-jar biaya Peninjauan Kembali yang tercantum dalam

SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Per-mohonan Penin-jauan

Kembali, memberi nomor re-gistrasi pendaftaran pada SKUM. Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali beserta asli SKUM kepa-da Pemohon Peninjauan Kembali -

Petugas meja II menerima Akta Pernya-taan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali dan menyerahkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali ke-pada Panitera untuk ditanda tangani, paling lama 5 menit.

-

Petugas meja II mencatat dalam register induk perkara Peninjauan Kem-bali sesuai dengan nomor re-gistrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUMdan menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pemyataan Penin-jauan Kembali yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali beserta lembar pertama SKUM, paling lama 10 menit.

-

Petugas meja III menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi dan melengkapi berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan Bundel A, salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, dan relaas pemberitahuan isi putusan, paling lama 20 menit.

-

Petugas Meja III membuat daftar check-list kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sebagai kontrol proses perkara.

-

Petugas memberitahukan permohonan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali dengan disertai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK.

-

Petugas Meja III menerima Alasan-alasan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali pada saat pemohon mendaftarkan permohonan PK.

-

Petugas memberitahukan / menyerahkan alasan Peninjauan Kembali kepada termohon

Peninjauan

Kembali

dengan

menggunakan

relaas

pemberitahuan/penyerahannya -

Petugas menerima jawaban dari tennohon atas alasan permohonan PK dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima Alasan permohonan PK.


30

-

Petugas menyerahkan Bundel A

dan Bundel B yang sudah diteliti

kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. -

Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5,: 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip.

-

Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perfcara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

-

Biaya perkara Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung melalui bank dan bukti setoran bank untuk perkara Peninjauan Kembali tersebut dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung.

-

Petugas memphotocopy Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum, paling lama 30 menit.

14.

SOP Tentang pengarsipan -

Panitera Muda Hukum mendata dan memisahkan arsip aktif dan tidak aktif, paling lama 20 menit.

-

Petugas arsip menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertikal/ horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan, paling lama 20 menit.

-

Petugas arsip menata arsip berkas perkara ke dalam box arsip dengan diberikan catatan:

-

a.

Nomor unit box.

b.

Tahun perkara.

c.

Jenis perkara.

d.

Nomor unit perkara

Petugas arsip membuat daftar isi yang ditempel dalam box arsip dan menyusun arsip menurut jenis perkara dan memisahkan arsip menurut klasitikasi perkaranya serta menyimpan dalam box tersendiri, paling lama 20 menit.

-

Petugas arsip menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpannya di perpustakaan.paling lama 10 menit.

-

Petugas arsip memasukkan berkas perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari, paling lama 10 menit.


31

-

Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIA), paling lama 10 menit.

-

Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun) 1.

Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box kemudian disimpan dalam rak/almari tersendiri

2.

Menghapus arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pamtera dan ketua pengadilan agama.

3.

Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan

4.

Menyimpan dalam bentuk lain, pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya.

15.

SOP Tentang Pengaduan. Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Sarolangun A. Secara lisan 1. Melalui telepon (0745) 91679, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB. 2.

Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Sarolangun.

B. Secara tertulis 1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Sarolangun, dengan cara diantar langsung, dikirim 2.

Melalui Fax. (0745) 91679, atau melalui pos ke alamat kantor di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun.

3. Melalui e-mail :

pasarolangunjambi®yahoo. com atau website

Pengadilan Agama Sarolangun pada menu pengaduan online ! 4.

Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumenpendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Sarolangun 1.

Pengadilan Agama Sarolangun akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis, paling lama 30 menit.


32

2.

Pengadilan Agama Sarolangun akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan, paling lama 30 menit.

3.

Pengadilan Agama Sarolangun akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis, paling lama 5 menit.

4.

Pengadilan

Agama

Sarolangun

hanya

akan

menindaklanjuti

pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

II.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG KESEKRETARIATAN A. SOP KEPEGAWAIAN No

A.

Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan SOP Surat Masuk / Surat Keluar

yang sudah Kepegawaian

1. Merima surat/berkas disposisi

dan

Unit/Pejabat Terkait

memaraf

Waktu Penyusunan

5 Menit

serta

mengembalikan lembar disposisi warna kuning ke bagian Umum. 2. Menelaah surat/berkas yang diterima sesuai Kepegawaian

10 Menit

dengan disposisi. 3. Mengarsipkan ke dalam file surat masuk Kepegawaian

15 Menit

yang tidak ditindak lanjuti. 4. Jika surat/ berkas memerlukan balasan Kepegawaian

15 Menit

maka dibuat surat balasan. 5. Mengetik surat yang perlu ditindak lanjuti.

Kepegawaian

6. Meneliti dan memeriksa surat/berkas yang Wakil

15 Menit

10 Menit

telah dibuat oleh bagian kepegawaian yang Sekretaris akan diserahkan kepada Panitera/Sekretaris melalui Wasek. 7. Meneliti dan memeriksa surat/berkas yang Panitera/

10 Menit

telah dibuat oleh bagian Kepegawaian yang Sekretaris kemudian

akan

diserahkan

kepada

Wakil/Ketua untuk ditandatangani.


33

8. Menandatangani surat/berkas yang telah di Ketua

3 Menit

paraf oleh Panitera/ Sekretaris dan Wakil Sekretaris.

B.

9. Mendaftarkan dan memberi nomor surat.

Umum

1 Menit

10. Mengirim surat/berkas.

Umum

Segera

SOP Usul Kenaikan Pangkat

1. Mengkonsep kenaikan pangkat pegawai Kepegawaian

30 Menit

yang mengalami kenaikan pangkat. 2. Menerima kelengkapan berkas kenaikan Kepegawaian

15 Menit

pangkat 3. Meneliti kembali berkas usulan.

Kepegawaian

30 Menit

4. Melegalisir persyaratan kenaikan pangkat Kepegawaian

15 Menit

untuk ditandatangani. 5. Menaikkan

usulan

pangkat

ke

Wakil Kepegawaian

Sekretaris dan paraf Wakil Sekretaris.

5 Menit

/ Wakil Sekretaris

6. Menaikkan usulan berkas kenaikan pangkat Kepegawaian ke

Panitera/

Sekretaris

dan

paraf / Panitera Sekretaris

Panitera/Sekretaris. 7. Mengajukan

5 Menit

berkas

usulan

kenaikan Kepegawaian

5 Menit

pangkat ke Ketua. 8. Menandatangani

pengantar berkas usulan Ketua

5 Menit

kenaikan pangkat. 9. Menyerahkan berkas usulan pangkat ke Kepegawaian

5 Menit

bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan / Umum Tinggi

Agama Jambi untuk proses

selanjutnya. C.

SOP Kenaikan Gaji Berkala

1. Menyiapkan

blanko

KGB, SK pangkat Kepegawaian

15 Menit

terakhir, SK Penyesuaian gaji atau SK KGB terakhir. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

34

2.

Membuat

dan menaikan ke Kepegawaian

konsep

30 Menit

Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris. 3. Meneliti dan memberi paraf.

Wakil

10 Menit

Sekretaris, Panitera/ Sekretaris 4. Menaikkan ke Ketua untuk disetujui/di Kepegawaian

2 Menit

ACC. 5. Menandatangani

SK

dan

diturunkan Ketua

15 Menit

kebagian Kepegawaian. yang Kepegawaian

5 Menit

7. Menyerahkan ke bagian Keuangan untuk Kepegawaian

5 Menit

6. Menyerahkan

ke

Pegawai

bersangkutan.

proses selanjutnya. D.

SOP Pengajuan Cuti

1. Menyerahkan blanko cuti kepada pegawai Kepegawaian

5 Menit

yang mengajukan cuti dan menerima kembali blangko yang telah terisi. 2. Meneliti

sisa

cuti

pegawai yang Kepegawaian

10 Menit

mengajukan cuti dan mengoreksi lama cuti yang diambil 3. Memerintahkan pegawai untuk mengajukan Kepegawaian

30 Menit

kepada atasan langsung. 4. Memeriksa formulir cuti

yang telah Kepegawaian

30 Menit

diajukan pegawai kepada atasan langsung. 5. Mengembalikan

formulir

cuti

kepada Kepegawaian

10 Menit

pegawai yang bersangkutan apabila tidak disetujui/ditunda. 6. Meneruskan formulir cuti kepada pejabat Kepegawaian

10 Menit

yang berwenang memberikan cuti, apabila


35

cuti yang bersangkutan disetujui atasan langsung. 7. Pegawai

membuat laporan kemajuan Pegawai yang

pelaksanaan pekerjaan sebelum cuti.

30 Menit

bersangkutan

8. Pegawai melaksanakan cuti

Pegawai yang bersangkutan

E.

SOP Usulan Taspen, Karpeg, Karis/Kartu

1. Membuat konsep usulan Taspen, Karpeg, Kepegawaian

30 Menit

Karis/Karsu. 2. Menerima kelengkapan berkas usulan. 3. Melegalisir

persyaratan

usulan

Kepegawaian

5 Menit

untuk Kepegawaian

15 Menit

ditandatangani Panitera/Sekretaris 4. Menaikkan usulan ke Wakil Sekretaris.

Kepegawaian

5. Wakil Sekretaris memaraf usulan yang Wakil telah disetujui.

5 Menit

5 Menit

Sekretaris

6. Menaikkan usulan

ke Panitera/Sekretaris.

Kepegawaian

5 Menit

7. Panitera/Sekretaris memaraf usulan yang Panitera/Sekretaris

5 Menit

telah disetujui. 8. Menaikkan usulan ke Ketua.

Kepegawaian

5 Menit

9. Menandatangani usulan.

Ketua

5 Menit

10. Menerima menyerahkan

kembali kebagian

dan Kepegawaian

usulan umum

5 Menit

untuk /Umum

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk di proses selanjutnya. F.

Sop Usul Mutasi 1. Pegawai mengajukan usulan pindah/mutasi Pegawai yang ke instansi melalui bagian kepegawaian. 2. Menyerahkan

berkas usulan

2 Menit

bersangkutan

mutasi Kepegawaian

2 Menit

kebagian umum untuk proses disposisi dan


36

persetujuan. 3. Panitera/Sekretaris meneliti dan menelaah Panitera/ Sekretaris usulan.

30 Menit

4. Ketua

30 Menit

Pengadilan

Agama

Sarolangun Ketua

meneliti dan menelaah usulan. 5. Berkas

usulan

kembali

kebagian Kepegawaian

5 Menit

6. Berkas usulan didaftarkan untuk dibahas Kepegawaian

10 Menit

kepegawaian.

dalam rapat TPM 7. Melaporkan hasil rapat ke Ketua

Kepegawaian

10 Menit

8. Membuat usulan pindah/ mutasi apabila Kepegawaian

30 Menit

berkas usulan yang di ajukan disetujui oleh TPM, Panitera/Sekretaris dan Ketua. 9. Memberitahukan kepada yang bersangkutan Kepegawaian apabila berkas tidak disetujui oleh TPM,

30 Menit

Panitera/Sekretaris dan Ketua. 10. Menaikkan usulan ke Wakil Sekretaris Kepegawaian

10 Menit

untuk di paraf. 11. Menaikkan usulan ke Panitera/Sekretaris Kepegawaian

10 Menit

untuk di paraf. 12. Menaikkan usulan ke Ketua.

Kepegawaian

10 Menit

13. Ketua menandatangani usulan.

Ketua

15 Menit

14. Berkas usulan diterima kembali bagian Kepegawaian

10 Menit

kepegawaian dan diteruskan ke bagian /Umum umum untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk proses lebih lanjut. G.

SOP Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

1. Menyiapkan SK Pangkat dan SK Jabatan Kepegawaian

30 Menit

terakhir


37

2. Membuat konsep dan menaikkan ke Wakil Kepegawaian

30 Menit

Sekretaris dan Panitera / Sekretaris 3. Meneliti dan memberi paraf

Kepegawaian / Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris

10 Menit

4. Menaikkan ke Ketua Pengadilan Agama Kepegawaian

5 Menit

Sarolangun untuk di setujui/ di ACC 5. Menandatangani SPMJ dan diturunkan ke Ketua

15 Menit

bagian kepegawaian 6. Menyerahkan

ke

Pegawai

yang Kepegawaian

10 Menit

bersangkutan dan ke bagian keuangan / Keuangan untuk proses selanjutnya. H.

SOP Pembuatan DUK, DUS, dan Bezzeting Formasi

1. Menyiapkan SK Pangkat dan SK Jabatan Kepegawaian

30 Menit

terakhir 2. Membuat konsep dan menaikkan ke Wakil Kepegawaian

30 Menit

Sekretaris dan Panitera / Sekretaris 3. Meneliti dan memberi paraf

Kepegawaian

30 Menit

/ Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris 7. Menaikkan ke Ketua Pengadilan Agama Kepegawaian

5 Menit

Sarolangun untuk di setujui/ di ACC 4. Menandatangani DUK, DUS dan Bezetting Ketua Formasi

dan

diturunkan

ke

15 Menit

bagian

kepegawaian 5. Mengumumkan DUK, DUS dan Bezetting Kepegawaian / Umum Formasi pada papan pengumuman.

10 Menit

6. Menerima konsep yang sudah di ACC KPA Kepegawaian

30 Menit

dan dibuat dalam bentuk jadi


38

7. Meneliti kembali dan memberi paraf

Kepegawaian / Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris

30 Menit

8. Menaikkan ke Ketua Pengadilan Agama Kepegawaian

10 Menit

Sarolangun untuk di setujui/ di ACC 9. Menandatangani DUK, DUS dan Bezetting Ketua Formasi

dan

diturunkan

ke

10 Menit

bagian

kepegawaian 10. DUK, DUS dan Bezetting Formasi diberi Kepegawaian Stempel dan dikirim dan di arsipkan I.

SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

15 Menit

/Umum ( DP-3)

1. Menyiapkan DP3 tahun sebelumnya, SK Kepegawaian

15 Menit

Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Terakhir 2. Menyiapkan blanko DP3

Kepegawaian

15 Menit

3. Menaikkan blanko DP3 dan disertai DP3 Kepegawaian

10 Menit

tahun sebelumnya ke Pejabat Penilai pada tiap-tiap bagian 4. Mengambil kembali blanko konsep DP3 Kepegawaian Keuangan, yang telah diisi oleh pejabat penilai dan Umum, atasan pejabat penilai Panitera

10 Menit

Muda, Wasek dan Pansek 5. Menyerahkan blanko konsep DP3 kepada Kepegawaian

15 Menit

masing-masing pegawai untuk di paraf dan membuat catatan keberatan dari pegawai yang bersangkutan jika ada. 6. Menghitung nilai dan mengetik blanko DP3

Kepegawaian

30 Menit

7. Menandatangani DP3 oleh Pegawai yang Kepegawaian

30 Menit

bersangkutan, Pejabat Penilai dan atasan Keuangan, Pejabat Penilai

Umum,


39

Panitera Muda, Wasek dan Pansek 8. Mengirimkan DP-3 Wakil Ketua, Hakim, Kepegawaian dan

Panitera/Sekretaris

serta

seluruh

pegawai ke Pengadilan Tinggi

Agama

20 Menit

Jambi untuk ditandatangani atasan pejabat penilai 9. Menyerahkan DP3 kepada Pegawai yang Kepegawaian

10 Menit

bersangkutan 10. Mengarsipkan J.

Kepegawaian

10 Menit

tahun Kepegawaian

30 Menit

SOP Inpassing

1. Menyiapkan

SK

Inpassing

sebelumnya SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir 2. Menyiapkan

Surat

Edaran

Menteri Kepegawaian

Keuangan 3. Membuat

5 Menit

/Keuangan SK

Inpassing

dan Kepegawaian

Wakil

Sekretaris

dan

konsep

menaikkan

ke

30 Menit

Panitera / Sekretaris 4. Meneliti dan memberi paraf

Kepegawaian

15 Menit

/ Wakil Sekretaris dan Panitera/ Sekretaris 5. Menaikkan ke Ketua untuk di setujui/ di Kepegawaian

10 Menit

ACC 6. Menandatangani

SK

Inpassing

dan Ketua

15 Menit

diturunkan ke bagian kepegawaian 7. Menyerahkan

ke

Pegawai

yang Kepegawaian

bersangkutan

10 Menit

/ Umum


40

8. Menyerahkan ke bagian keuangan untuk Kepegawaian

5 Menit

proses selanjutnya. 9. Mengarsipkan. K.

Kepegawaian

5 Menit

SOP Surat Pernyataan Pembayaran Tunjangan Keluarga ( KP4)

1. Menyiapkan KP4 tahun sebelumnya, Data Kepegawaian Kelurga Pegawai,

30 Menit

SK Pangkat dan SK

Jabatan terakhir 2. Membuat

konsep

menaikkan

ke

SK

Inpassing

dan Kepegawaian

Wakil

Sekretaris

dan

30 Menit

Panitera / Sekretaris Kepegawaian

10 Menit

4. Memberikan konsep KP4 kepada Pegawai Kepegawaian

15 Menit

3. Meneliti dan memberi paraf

yang bersangkutan untuk dikoreksi jika ada kesalahan dan di tandatangani oleh pegawai yang bersangkutan 5. Mengetik kembali KP4 yang telah dikoreksi Kepegawaian

30 Menit

oleh Pegawai yang bersangkutan. 6. Menandatangani KP4 dan diturunkan ke Ketua

15 Menit

bagian kepegawaian 7. Menyerahkan

ke

Pegawai

yang Kepegawaian

10 Menit

bersangkutan dan ke bagian keuangan / Umum untuk proses selanjutnya. Kepegawaian

8. Mengarsipkan. L.

5 Menit

SOP Hukuman Disiplin Ringan

1. Mempersiapkan

berkas/

data

atas Kepegawaian

30 Menit

pelanggaran yang telah dilakukan oleh PNS 2. Melaksanakan pemanggilan kepada PNS Kepegawaian

15 Menit

yang di duga melakukan pelanggaran. 3. Melaksanakan pemeriksaan terhadap PNS Kepegawaian

60 Menit

yang bersangkutan bersama dengan Tim pemeriksa yang di tunjuk. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

41

4. Jika PNS yang bersangkutan ternyata Kepegawaian

15 Menit

terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan hasil pemeriksaan maka dibuat konsep surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin. 5. Meneruskan konsep tersebut ke Wakil Kepegawaian

5 Menit

Sekretaris, Panitera/ Sekretaris dan Ketua 6. Menjadikan

konsep yang disetujui oleh Kepegawaian

10 Menit

Ketua, jadi Surat Keputusan 7. Meneruskan

SK

tersebut

Wakil Kepegawaian

ke

15 Menit

Sekretaris, Panitera / Sekretaris dan Ketua 8. SK yang sudah ditanda tangani oleh Ketua Kepegawaian

5 Menit

, diberi nomor dan di stempel 9. SK tersebut disampaikan kepada yang Kepegawaian bersangkutan

dan

Pengadilan

15 Menit

Tinggi / Umum

Agama Jambi melalui bagian umum M

SOP Hukuman Disiplin Sedang

1. Mempersiapkan

berkas/data

atas Kepegawaian

30 Menit


15 Menit


60 Menit

yang bersangkutan bersama dengan Tim pemeriksa yang di tunjuk. 4. Jika PNS yang bersangkutan ternyata Kepegawaian

10 Menit

terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan hasil pemeriksaan maka dibuat konsep surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin. 5. Meneruskan konsep tersebut ke Wakil Kepegawaian

5 Menit

Sekretaris, Panitera/ Sekretaris dan Ketua


42

6. Menjadikan konsep yang disetujui oleh Kepegawaian

10 Menit

Ketua, menjadi Surat Keputusan 7. Meneruskan

SK

tersebut

ke

Wakil Kepegawaian

15 Menit

Sekretaris, Panitera / Sekretaris dan Ketua 8. Setelah ditandatangani oleh Ketua , SK Kepegawaian

10 Menit

tersebut diberi nomor dan di stempel 9. SK tersebut disampaikan kepada yang Kepegawaian bersangkutan melalui bagian umum N

15 Menit

/ Umum

SOP Hukuman Disiplin Berat

1. Mempersiapkan

berkas/

data

atas Kepegawaian

30 Menit


15 Menit


30 Menit

yang bersangkutan bersama dengan Tim pemeriksa yang di tunjuk. 4. Jika PNS yang bersangkutan ternyata Kepegawaian

10 Menit

terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat maka hasil pemeriksaan dilaporkan ke Ketua 5. Setelah menerima hasil disposisi

dari Kepegawaian

10 Menit

Ketua selanjutnya mengonsep surat untuk diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi 6. Konsep diteruskan ke Wakil Sekretaris, Kepegawaian

15 Menit

Panitera/ Sekretaris dan Ketua 7. Konsep di ACC Ketua, selanjutnya di buat Kepegawaian

10 Menit

dalam bentuk jadi. 8. Surat

dinaikkan

ke

Wakil

Sekretaris, Kepegawaian

15 Menit

Panitera / Sekretaris dan Ketua. 9. Selanjutnya surat

tersebut

dikirim

ke Kepegawaian

10 Menit


43

jenjang

yang

menjadi

kewenangannya /Umum

melalui bagian umum.

O.

SOP Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

1. Meneliti berkas file pegawai yang akan Kepegawaian diusulkan.

30 Menit

2. Membuat konsep usulan Tanda Kehormatan Kepegawaian

5 Menit

Satya Lencana Karya Satya. 3. Melegalisir

persyaratan

usulan

untuk Kepegawaian

15 Menit


Kepegawaian

5. Wakil Sekretaris memaraf usulan yang Wasek

2 Menit 10 menit

telah disetujui. 6. Menaikkan usulan

ke Panitera /Sekretaris.

Kepegawaian

2 Menit

7. Panitera/Sekretaris memaraf usulan yang Panitera/ Sekretaris telah disetujui.

2 Menit

8. Menaikan berkas usulan ke Ketua untuk Kepegawaian

2 Menit

ditandatangani Ketua

9. Menandatangani usulan. 10. Menerima menyerahkan

kembali kebagian

dan Kepegawaian

usulan umum

20 Menit 5 Menit

untuk /Umum

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk di proses selanjutnya. Q.

SOP Surat Izin Belajar

1. Menerima kelengkapan berkas usulan Surat Kepegawaian

30 Menit

Izin Belajar. Kepegawaian

5 Menit

untuk Kepegawaian

15 Menit

2. Membuat konsep usulan Surat Izin Belajar. 3. Melegalisir

persyaratan

usulan


Kepegawaian

5. Wakil Sekretaris memaraf usulan yang Wasek

2 Menit 2 Menit


44

telah disetujui. 6. Menaikkan usulan ke Panitera/ Sekretaris.

Kepegawaian

7. Panitera/Sekretaris memaraf usulan yang Panitera/

2 Menit 2 Menit

Sekretaris

telah disetujui. 8. Menaikkan berkas usulan ke Ketua.

Kepegawaian

2 Menit

9. Ketua Menandatangani Pengantar usulan.

Ketua

15 Menit

10. Menerima

kembali

menyerahkan

usulan

kebagian

umum

dan Kepegawaian

20 Menit

untuk /Umum

dikirimkan ke Jenjang yang lebih tinggi untuk proses selanjutnya.

R.

SOP Pelantikan Hakim, Panitera dan Pegawai

1. Menyiapkan SK Jabatan terakhir

Kepegawaian

2. Membuat konsep Naskah Sumpah, Naskah Kepegawaian Pelantikan,

Berita

Acara

5 Menit 30 Menit

Pengambilan

Sumpah Jabatan dan Naskah serah terima jabatan jika yang akan dilantik memegang jabatan

/kewenangan

yang

harus

diserahterimakan 3. Meneliti dan memberi paraf konsep naskah- Kepegawaian

10 Menit

naskah 4. Menaikkan

konsep

naskah

ke

Wakil Kepegawaian

20 Menit

Sekretaris, Panitera Sekretaris dan Ketua PA Sarolangun untuk dikoreksi 5. Mengetik kembali naskah naskah yang Kepegawaian

15 Menit

telah dikoreksi untuk digandakan 6. Mempersiapkan

acara

pelantikan Kepegawaian

30 Menit

berkoordinasi dengan bagian Umum dan / Umum Keuangan


45

B. SOP Bagian Keuangan No A.

Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

SOP Surat Masuk / Surat Keluar 1. Menerima Surat masuk yang telah di Umum

Waktu Penyelesaia n

2 Menit

disposisi, memaraf lembar disposisi dan mengembalikan

lembar

disposisi

warna

kuning ke bagian umum 2. - Menelaah Surat yang diterima sesuai Keuangan

5 Menit

dengan disposisi. - Mengarsipkankan kedalam file masuk yang tidak ditindak lanjuti.

surat

3. Mengonsep surat yang memerlukan telaahan. Keuangan

5 menit

4. Mengetik surat yang perlu ditindak lanjuti.

Keuangan

15 Menit

5. Meneliti dan memeriksa surat yang telah Wakil diproses bagian keuangan kemudian Sekretaris

10 Menit

dinaikan

ke

Panitera/Sekretaris

untuk

dikoreksi. 6. Meneliti dan memeriksa surat yang telah Panitera/Sekretaris 5 Menit diproses bagian keuangan akan diserahkan kepada

Ketua/Wakil

Ketua

untuk

ditandatangani. 7. Ketua/ Wakil Ketua menandatangani surat Ketua

2 Menit

yang telah diparaf oleh Wakil Sekretaris dan Panitera Sekretaris.

B

8. Memberi nomor dan tanggal surat.

Umum

1 Menit

9. Mencatat kedalam agenda surat Keluar

Keuangan

1 Menit

10. Mengirim surat melalui sub bagian umum

Umum

15 Menit

SOP USULAN RKAKL 1. Bulan Januari membuat rancangan usulan Keuangan

15 Menit

anggaran 2013 dan mengadakan rapat usulan belanja modal yang diprioritaskan pada Pengadilan Agama Sarolangun. 2. Bersama PTA dan PA sewilayah PTA Keuangan

1 Hari

Jambi menyusun usulan anggaran 2013, dalam bentuk RKAKL Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

46

3.

Menyerahkan kepada PTA Jambi usulan Keuangan

2 hari

anggaran 2013 untuk dihimpun usulan RKAKL dari PA sewilayah PTA Jambi Mengirimkan usulan RKAKL tersebut Keuangan

10 menit

kepada PTA Jambi melalui email berserta Back Up RKAKL ke Biro Perencanaan dan organisasi Mahkamah Agung RI Jakarta. 4.

Pagu Pansek/Wase k/Keuangan Sementara Pansek dan Operator RKAKL Bulan

Agustus

berdasarkan

1 hari

PA sewilayah PTA Jambi menyusun RKAKL di PTA Jambi. 5.

Menyerahkan RKAKL yang telah disusun Pansek dan Operator berdasarkan Pagu Sementara ke PTA

1 hari

Jambi, untuk dihimpun oleh PTA dan diteruskan

ke

Biro

Perencanaan

Mahkamah Agung RI. 6.

Bulan September PTA Jambi meminta ke Keuangan Pengadilan

Agama

Sewilayah

1 hari

untuk

mengirimkan Data Pendukung RKAKL. 7.

C.

Data Wasek Keuangan Pendukung berupa RAB dan TOR ke PTA Umum Jambi. Bulan

Oktober

mengirimkan

SOP. Penyusunan DIPA 1. Bulan Desember menerima undangan untuk Wasek

1 hari

1 Hari

Panitera/Sekretaris dan Operator Komputer Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi untuk melaksanakan penelaahan SRAA dengan Kanwil Ditjen Perbendaharan. 2. Berdasarkan SRAA yang ada di Kanwil Pansek dan Operator Ditjen Perbendahraan, PTA dan PA

1 hari

membuat konsep DIPA.


47

3. Setelah Konsep DIPA disetujui oleh Ditjen Pansek dan Operator Perbendaharaan maka PTA dan PA

1 Hari

mencetak DIPA sebanyak 14 rangkap dan dsierahkan

kepada

Kanwil

Ditejn

Perbendaharaan untuk dijadikan DIPA tahun berikutnya D.

SOP Pengajuan REVISI 1. Usul perubahan revisi atau pergeseran Wasek

1 Hari

mata anggaran antar belanja diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke Sekretaris Mahkamah

Agung

RI

Cq.

Biro

Perencanaan dan Organisasi. 2.

Biro Perencanaan mengajukan kepada Biro Perencanaan Kepala Biro Urusan Administrasi mohon

1 hari

persetujuan dan bila disetujui maka usul Revisi tersebut diajukan ke Direktorat jendral Anggaran Jakarta. 3.

Direktorat

Jenderal

Anggaran

Jakarta DJA

1 Minggu

menyetujui pergeseran mata anggaran usul revisi tersebut dikirimkan ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan. 4.

Revisi DIPA disetujui maka penyesuaian Pansek

1 hari

DIPA dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 5.

Usul Perubahan Revisi atau pergeseran/ Operator

1 hari

penambahan Mata Anggaran dalam satu kegiatan belanja maka diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 6.

Setelah mendapat persetujuan dari Kanwil Operator Dirjen

Perbendaharaan

maka

1 Jam

usulan

tersebut dapat direalisasikan, dan dibuat perubahan pada RKAKL sesuai revisi DIPA. E

Perencanaan DIPA 1. Bulan Januari DIPA diterima dari Kanwil Pansek

1 hari

Ditjen Perbendaharaan.


48

2. DIPA diterima maka bagian keuangan Pansek membuat

Rencana Penggunaan

2 hari

DIPA

dirinci permata Anggaran dengan nilai yang ada diketahui oleh Ketua Pengadilan. 3. Setelah

terbitnya

SK

dari

Ketua Ketua PA

1 hari

Mahkamah Agung RI, dan Sekretaris MARI serta Keputusan Kepala Badan Urusan administrasi MARI serta PTA Jambi Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. 4. Membuat

SK

Pengadilan

Ketua Keuangan

Penunjukan

Agama

Anggaran/Barang

sebagai dan

30 menit

Pengguna

melimpahkan

kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Agama

sebagai

Kuasa

Pengguna

Anggaran. F

Pengajuan Belanja Pegawai 1. Rencana Pengajuan Belanja Pegawai, Gaji, Keuangan

1 hari

Uang Makan dan lembur. 2. Pengajuan Gaji dibuat Daftar Gaji dan Keuangan dan Pajak PPH sedangkan Pengajuan untuk kepegawaian uang makan dibuat berdasarkan rekap

30 menit

absen kehadiran dari kepegawaian dan pengajuan

lembur

dibuat

berdasarkan

daftar hadir lembur Pegawai. 3. Daftar Permintaan Belanja Pegawai, uang Keuangan

30 menit

lembur dan uang makan dibuat oleh PPABP

dan

dikoreksi

oleh

Kaur

Keuangan, ditandatangani oleh petugas. 4. Kasubbag Keuangan mengeluarkan SPM

Keuangan

15 menit

diajukan ke KKPN untuk menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) 5. (SP2D) dari KPPN selesai Bendahara Bendahara Melakukan Pencairan Dana di Bank.

1 jam


49

6. Bendahara mencatat dan Membukukan ke Bank

30 menit

dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Bank,Buku Bantu. G

SOP Pengajuan Belanja Rutin 1. Membuat aplikasi forcasting untuk satu Bendahara

10 menit

minggu kedepan setiap minggunya dan bulanan dalam hal rencana pengeluaran belanja rutin. Kemudian mengirimkan Alat data Komputer (ADK) ke KPPN. 2. Bukti

dokumen

Bendahara

belanja

rutin,

apabila ada belanja

oleh Bendahara Pajak/Bank yang

30 menit

dikenakan pajak maka dibuat SSP dan membayarkannya

ke

Bank

dan

mengirimkan SSP tersebut ke KPPN untuk di validasi. 3. Bendahara membuat Surat Pertanggung Wasek

1 Jam

Jawaban Belanja Rutin, diserahkan ke wakil

sekretaris

selaku

Pejabat

Penanggung Jawab kegiatan (PPK) untuk dikoreksi. 4. Wakil

Sekretaris

menyerahkan

surat Pansek

15 menit

tersebut ke Panitera Sekretaris untuk ditandatangani. 5. Keuangan menerbitkan Surat Perintah Kaur Keuangan Membayar.dan ditandatangani oleh

10 menit

kasubbag keuangan 6. SPM dan SPTB Setempat

untuk

ke KPPN Keuangan, KPPN menerbitkan Surat

diajukan

1 jam

Permintaan Pencairan Dana (SP2D) 7. KPPN

setempat

menerbitkan

Surat KPPN

2 hari

Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan bendahara mencaikan dana di Bank 8. Bendahara mencatat, membukukan serta mempertanggung jawabkan penggunaan

Bendahara dan Bank

25 menit

dana.


50

H.

SOP Belanja Modal 1. Bulan Januari KPA menunjuk Pejabat Pansek

15 Menit

Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. 2. Pejabat / Panitia Pengadaan menyiapkan Pejabat Pengadaan Dokumen yang berhubungan dengan

3 Hari

kegiatan Belanja Modal. 3. Perusahaan

barang, Pejabat Penerima brg tersebut kepada

pengadaan

menyerahkan

barang

30 Menit

Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang. Perusahaan

10 menit

4. Perusahaan pengadan barang mengajukan permintaan

Pembayaran

ke

Pejabat

Pembuat Komitmen. 5. Pejabat

Komitmen PPK

Pembuat

5 menit

memerintahkan kepada Sub Bag Keuangan untuk memproses pembayaran. 6. Kaur Keuangan berkas

yang

kelengkapan Keuangan

meneliti

diberikan

oleh

15 menit

Pejabat

Pembuat komitmen. 7. Bendahara membuat Surat Permintaan Bendahara Tanggung

jawab

ditandatangani

oleh

Belanja

15 menit

untuk

Pejabat

Pembuat

Komitmen. 8. Keuangan menerbitkan Surat Perintah PPK

15 menit

Membayar.yang ditandatangani oleh Kaur keuangan. 9. SPM SPTB, SSP, dan Rekening Koran Bendahara perusahaan ybs di diajukan Setempat

untuk

25 menit

ke KPPN

menerbitkan

Surat

Permintaan Pencairan Dana (SP2D). 10. Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Perusahaan

15 Menit

selesai dari KPPN maka Perusahaan dapat Melakukan Pencairan Dana ke Bank. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

51

11. Perusahaan melakukan pencaiaran dana di Bendahara

10 Menit

Bank, Maka Bendahara dapat mencatat dan membukukan Pengeluaran Dana. I.

SOP. Pelaporan Keuangan 1. Laporan Sakpa Operator Unit Akuntansi Keuangan

15 menit

Pengguna Anggaran mengumpulkan SPM dan SP2D. 2. Operator

Unit

Akuntansi

Pengguna Keuangan

1 Hari

Anggaran memproses SPM dan SP2D dan menginput

ke

dalam

aplikasi,

untuk

menghasilkan laporan Keuangan yang berupa : a. Laporan SAI (bulanan dan semesteran)

Keuangan/

2 Jam

KPPN/Korwil

b.Realisasi Anggaran (bulanan ) c. Penyerapan Anggaran (bulanan) d.PP 39 KL (triwulan) e. Semesteran f. Tahunan

3. Laporan SAI di rekonsoiliasi ke KPPN dan Operator

1 jam

dikirim ke Korwil . 4. Operator UAPA membuat laporan relasiasi Operator

1 jam

anggaran manual, Penyerapan Anggaran dan laporan

PP

39

KL dikirim

ke

Biro

Prencanaan MARI melalui PTA Jambi.

5. Operator SAI dan Operator SIMAK-BMN Operator

2 Jam

menginput data untuk dijadikan laporan semesteran dan dikirmkan ke KPKNL 6. CALK Satker Semesteran oleh

operator operator

2 Jam

SAI dibuat dan dikirim dengan Soft Copy dan Hard Copy ke Korwil dan PTA Jambi. J.

SOP. Permintaan Remunerasi 1. Bagian keuangan membuat usulan pengajuan Kepegawaian

1 hari

permintaan remuneasi berdasarkan absensi dari Bag. Kepegawaian.


52

2. Usulan remunerasi di tandatangani oleh Kepegawaian seluruh

pegawai

sebagai

1 jam

pertanggung

jawaban dimuka. 3. Usulan tersebut diserahkan ke Panitera Keuangan

15 menit

Sekretaris dan ketua PA untuk disetujui dan ditanda-tangani

oleh

Ketua

kemudian

dikirim ke Biro Keuangan Mahkmah Agung RI melalui PTA Jambi 4. Dana

remunerasi

bendahara

ditransfer

pengeluaran

Bank, Keuangan

ke

30 menit

melakukan

overbooking dan pencairan dana. K.

SOP Laporan Lakip 1. Gambaran umum tentang keadaan kantor.

Umum

2 hari

2. Inventarisasi program perbagian

Perbagian

2 hari

3. Mengevaluasi program yang ada

Perbagian

2 hari

4. Pembobotan nilai capaian tiap

Perbagian

2 hari

Umum

1 hari

program 5. Kesimpulan

C. SOP Umum

No.

Uraian Kegiatan

I a. Surat Masuk

Unit/ Pejabat Terkait SOP Administrasi Tata Persuratan Keterangan Pelaksanaan

Waktu Pelaksana

1. Penerimaan surat masuk - Menerima kebenaran

dan surat

meneliti dan

mengembalikan surat yang salah

Petugas

15 menit

Surat Masuk

alamat - Mensortir misahkan

dan

memisah-

Petugas

surat

kedalam

Surat

kelompok surat dinas dan surat

15 menit

Masuk

pribadi, apakah rahasia, penting atau biasa. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

53

2. Pencatatan Surat Masuk

Petugas

- Mencatat surat masuk ke dalam

Surat

kartu kendali surat masuk, dan

masuk

15 menit

jika surat bersifat penting dan butuh tindak lanjut segera maka ditambahkan lembar disposisinya. - Mencatat seluruh surat masuk

Petugas

dalam buku agenda surat masuk.

Surat

15 menit

Masuk 3. Pengelolaan surat masuk - Setelah

surat

dicatat

dan

diklasifikasikan menurut sifatnya, selanjutnya

surat

tersebut

Petugas

15 menit

Surat Masuk

disampaikan kepada pimpinan melalui Wasek dan Pansek untuk ditindaklanjuti yang dilengkapi dengan lembar disposisi. - Pimpinan menerima, kemudian Pimpinan membaca

dan

15 menit

meneliti

kelengkapan surat masuk yang diterima. - Pimpinan memberikan disposisi Pimpinan kemana

surat

tersebut

30 menit

akan

diserahkan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi. - Setelah surat didisposisikan oleh

Petugas

pimpinan Pansek / Wasek /

Surat

Wapan selanjutnya disampaikan

Masuk

kepada

masing-masing

15 menit

unit

pengolah untuk ditindaklanjuti. - Melaksanakan pengelolaan surat Pimpinan

15 menit

masuk berdasarkan isi disposisi. - Menyimpan/mengarsipkan surat masuk

yang

telah

selesai

Petugas

15 menit

Surat

pemrosesannya menurut tata cara yang telah ditetapkan.

Masuk


54

No .

Uraian Kegiatan b. Surat Keluar

Unit/ Pejabat Terkait

Waktu Pelaksan a

dan

Kasub

1 Jam

bagian

Umum

Keterangan Pelaksanaan 1. Membuat

konsep

disampaikan

surat

kepada

pengetikan untuk diketik. 2. Surat

tersebut

dicatat

dalam

agenda Surat Keluar dan diberi

Petugas

10 menit

Penomoran

nomor dan tanggal oleh petugas yang

kemudian

dibuat

kartu

kendali surat keluar yang diparaf petugas 3. Menyampaikan konsep surat yang telah diketik dan diberi nomor

Petugas

15 menit

Pengetikan

kepada pimpinan untuk mendapat paraf persetujuan dan apabila ada perbaikan untuk segera diperbaiki dan

diajukan

kembali

ke

pimpinan. 4. Konsep yang sudah disetujui oleh Pimpinan dipilah dan digandakan lalu ditandatangani oleh pimpinan

Petugas

15 menit

Pengetikan

5. Bagian pengiriman mencatat surat yang akan dikirim kedalam buku ekspedisi

surat

keluar

untuk

Petugas

20 menit

pengiriman

selanjutnya dikirim ke alamat yang dituju.

II SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor a. Keperluan 1. Pengelola melakukan pencatatan Sehari-hari kebutuhan sehari-hari perkantoran Perkantoran (barang persediaan) yang akan

Petugas

2 Jam

Barang Persediaan

diadakan berdasarkan pengajuan barang-barang

Petugas

kebutuhan kantor sehari-hari/ATK

Barang

sesuai dengan daftar yang telah

Persediaan

2. Membeli

2 Jam

dibuat dan disetujui pimpinan.


55

3. Petugas

pengelola

persediaan

barang

Petugas

data

Barang

menginput

kedalam aplikasi persediaan dan selanjutnya rekonsiliasi

2 Jam

Persediaan

melakukan dengan

pengelola

aplikasi SIMAK BMN minimal 2 (dua) kali setahun. 4. Petugas

pengelola

persediaan kepada atau

barang

Petugas

mendistribusikan

Barang

masing-masing pegawai

sesuai

bagian

15 menit

Persediaan

dengan

tingkat kebutuhan (permintaan) 5. Petugas

pengelola

persediaan

melakukan

barang

Petugas

opname

Barang

fisik barang persediaan minimal 2

1 Jam

Persediaan

(dua) kali setahun. 6. Petugas menyampaikan laporan hasil

opname

fisik

barang

persediaan kepada atasannya.

b. Pengadaan

1. Membuat

rencana

Petugas

15 Menit

Barang Persediaan

umum dan

Petugas

Barang

pembiayaan pengadaan inventaris

Barang

inventaris

dan BMN.

1 Hari

Inventaris

kantor/BMN 2. Daftar tersebut diajukan kepada

Panitia/

Pimpinan secara berjenjang dan

Pejabat

diumumkan melalui website 3. Setelah proses pengadaan pejabat

1 Jam

Pengadaan Panitia

penerima barang memeriksa dan

Penerima

menerima barang dari panitia

Barang

1 jam

pengadaan atau pejabat pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang. 4. Daftar barang yang telah diterima diserahkan

kepada

aplikasi SIMAK BMN.

petugas

Panitia

10 menit

Penerima Barang


56

5. Petugas aplikasi menginput data pengadaan

ke

Petugas

dalam

aplikasi

aplikasi

pengelola

SIMAK

Petugas

rekonsiliasi

Aplikasi

1 Jam

SIMAK BMN. 6. Selanjutnya BMN

melakukan

(menyamakan

data)

2 Jam

dengan

KPKNL minimal 2 (dua) kali setahun. 7. Petugas pengelola SIMAK BMN menyampaikan

Barang

Negara

kepada

Wilayah

(Pengadilan

Milik

Petugas

2 Hari

Aplikasi

koordinator Tinggi

Jambi) minimal 2 (dua) kali setahun.

III

SOP Pemeliharaan a. Pemeliharaan 1. Gedung Kantor Gedung

dan

-

bangunan

Mengajukan rancangan kegiatan

Petugas

pemeliharaan

kantor

Barang

secara

Inventaris

kepada

gedung

pimpinan

15 menit

berjenjang sejak dari pengusulan sampai pelaksanaan pekerjaan -

Melakukan gedung

pemeliharaan kantor

dan

halaman.Membayar

tagihan

Petugas

2 minggu

Barang Inventaris

rekening listrik, air, dan telepon setiap bulannya. -

Melakukan pencatatan tentang

Petugas

pekerjaan pemeliharaan gedung

Barang

kantor

dan

material

yang

1,5 Jam

Inventaris

digunakan.Mengajukan rancangan pemeliharaan

kegiatan gedung

dan

bangunan rumah dinas kepada pimpinan secara berjenjang. 2. Rumah Dinas -

Melakukan

pemeliharaan

bangunan rumah dinas.

Petugas

1 Jam

Barang Inventaris


57

-


Petugas

pekerjaan

Barang

pemeliharaan

bangunan

rumah

dinas

dan

15 menit

Inventaris

material yang digunakan. -

Melakukan

pemeliharaan

Petugas

1 minggu

Barang

bangunan rumah dinas

Inventaris

-


Petugas

pekerjaan

Barang

pemeliharaan

30 menit

bangunan rumah dinas

b. Pemeliharaan

1.

Melakukan

perawatan

Kendaraan

kebersihan

Dinas Roda 2

roda 2 dan 4 secara rutin.

dan 4

2.

kendaraan

dinas

Barang

mengecek

Petugas

kelengkapan kendaraan dinas

Barang

Memeriksa

dan

Petugas

roda 4 dan 2 setelah mendapat

Barang

dari

PPK

1,5 Jam

Inventaris

Mengganti oli kendaraan dinas

persetujuan

10 Jam

Inventaris

roda 4 dan 2 secara berkala 3.

Petugas

dan

2 Jam

Inventaris

mencatat waktu penggantian oli untuk

kontrol

penggantian

berikutnya. 4.

perbaikan

Petugas

Kendaraan dinas roda 4 dan 2

Barang

jika terjadi kerusakan setelah

Inventaris

Melakukan

1 Hari

mendapat persetujuan dari PPK. 5.

Melaporkan

hasil

perbaikan

Petugas

15 Menit

Barang

kepada pimpinan.

Inventaris 6.

Mengurus perpanjangan pajak

Petugas

kendaraan yang telah habis

Barang

masa berlakunya

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

3 Jam

Inventaris

1. Komputer dan Laptop -

Mengontrol

kondisi

komputer dan laptop

fisik Petugas

30 Menit

IT


58

-

Melakukan

perbaikan

kondisinya kerusakan,

jika

mengalami setelah

Petugas IT

2 Hari

Petugas

10 Menit

mendapat

persetujuan dari PPK.

-

Melaporkan

hasil

perbaikan

kepada pimpinan -

IT

Melakukan update web baik berita dan jadwal sidang.

Petugas

30 menit

IT

2. AC -

Melakukan

perawatan

AC

secara rutin dan berkala.

Petugas Barang

3x setahun

Inventaris -

-

Melakukan perbaikan AC yang

Petugas

mengalami kerusakan, setelah

Barang

mendapat persetujuan dari PPK.

Inventaris

Melaporkan hasil perawatan /

Petugas

Perbaikan kepada pimpinan

Barang

2 hari

15 menit

Inventaris 3. Meubel -

Menata meubel pada masing-

Petugas

masing ruangan dan membuat

Barang

daftar inventaris ruangan.

-

Segera jika

melakukan ada

yang

1 jam

Inventaris

perbaikan

Petugas

mengalami

Barang

kerusakan setelah mendapatkan

1,5 jam

Inventaris

persetujuan dari PPK.

-

Melaporkan hasil penataan dan

Petugas

perbaikan kepada pimpinan.

Barang

15 menit

Inventaris IV SOP Pengelolaan perpustakaan 1. Pengelola perpustakaan mengisi buku induk perpustakaan.

masuk

kedalam

1 jam

Perpustakaan

2. Pengelola perpustakaan mencatat buku

Pengelola

buku

Pengelola

3 jam

Perpustakaan

klasifikasi dan buku induk. 3. Memberi nomor pada buku dan membuat katalog buku.

Pengelola

30 menit

Perpustakaan


59

4. Pengelola perpustakaan membuat buku daftar peminjaman.

supaya

mengisi

30 menit

Perpustakaan

5. Setiap pegawai yang meminjam buku

Pengelola

daftar

Pengelola

10 menit

Perpustakaan

peminjaman yang diketahui oleh pengelola perpustakaan. 6. Buku yang dipinjam dikembalikan sesuai

dengan

tercantum

waktu pada

peminjaman

atau

yang

Pengelola

10 menit

Perpustakaan

daftar

diperpanjang

kembali. V

SOP Penghapusan Barang Inventaris 1. Pengajuan usul penetapan panitia

Kasub

kepada Ketua PTA oleh Unit

umum

2 Hari

Penatausahaan Pengguna barang (UPPB). 2. Ketua PTA mengeluarkan Surat

Pimpinan

1 Hari

Panitia

2 Hari

Keputusan Penetapan Panitia. 3. Panitia

bekerja

meneliti

dan

mencatat serta menilai harga limit Penghapusan pada barang yang akan dihapus. 4. Panitia mengusulkan permintaan

Panitia

5 Hari

rekomendasi ke PTA dan PTA Penghapusan menindaklanjuti usul tersebut ke KPKNL

setempat

untuk

persetujuan penghapusan barang tersebut. 5. Setelah

mendapat

rekomendasi

Panitia

30 Hari

dari KPKNL, UPPB mengajukan Penghapusan usul

untuk

penerbitan

SK

penghapusan dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 6. Setelah SK dari BUA MARI

Panitia

6 Hari

terbit, panitia bekerjasama dengan Penghapusan KPKNL

mengadakan

lelang

terbuka untuk penjualan barang inventaris tersebut. 7. Hasil Penjualan lelang barang inventaris tersebut disetorkan ke

Panitia

2 Hari

Penghapusan

kas negara. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sarolangun 2011 Website : www.pa-sarolangun.go.id | email : [email protected]

60

8. UPPB membuat laporan tentang

Panitia

15 Hari

pelaksanaan penghapusan barang Penghapusan inventaris

tersebut

ke

BUA

melaporkan

hasil

MARI. 9. Panitia penghapusan

kepada

Panitia

15 menit

petugas Penghapusan

aplikasi BMN untuk dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN sebagai

barang

yang

telah

dihapus.


61

BAB III KEADAAN PERKARA Pengadilan Agama Sarolangun sebagai salah satu pelaksana kekuyasaan kehakiman telah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya yang telah ditetapkan Undang-undang. Untuk tahun 2011, perkara yang diterima dan telah diselesaikan di Pengadilan Agama Sarolangun secara umum dapat dilihat gambaranya sebagai berikut :

A. Penerimaan Perkara - Sisa perkara tahun lalu

:

24 Perkara

- Perkara yang diterima

: 161 Perkara

- Jumlah perkara tahun 2011

: 185 Perkara

B. Jenis-jenis Perkara yang diterima pada tahun 2011 1) Perceraian

: 185 Perkara

2) Izin Poligami

:

- Perkara

3) Pengangkatan Anak

:

1 Perkara

4) Kewarisan

:

2 Perkara

5) Itsbat Nikah

:

- Perkara

JUMLAH

: 188 Perkara

C. Penyelesaian Perkara Pada

akhir

tahun

2011,

Pengadilan

Agama

Sarolangun

telah

dapat

menyelesaikan 86% dari perkara yang diterima pada tahun 2011, sedangkan sisanya 14% akan diselesaikan pada tahun 2012. Adapun keadaan perkara diakhir tahun 2011 dapat dilihat dibawah ini


62

D. Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 Pengadilan Agama Sarolangun telah melaksanakan mediasi secara maximal terhadap perkara yang seharusnya dimediasi. Untuk tahun 2011 perkara yang dimediasi sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah perkara dan telah berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara sebanyak 1 (satu) perkara. E. Sidang Keliling Dalam tahun 2011 Pengadilan Agama Sarolangun telah melaksanakan sidang keliling di 2 (dua) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut : 1.

Bertempat di Kantor Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam sebanyak 2 (dua) perkara.

2.

Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam sebanyak 2 (dua) perkara.

3.

Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin sebanyak 2 (dua) perkara. NO 1 2

JENIS PERKARA Cerai Talak Cerai Gugat Jumlah

JUMLAH 2 4 6

F. Perkara Prodeo Terhadap masyarakat yang tidak mampu, Pengadilan Agama Sarolangun juga memberikan pelayanan berperkara secara cuma-Cuma (prodeo), selama tahun 2011 tercatat ada 4 (empat) buah perkara cerai talak yang diberikan pelayanan secara prodeo.

G. Kesimpulan Dari gambaran yang dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari jenis perkara yang diterima, terlihat bahwa perkara perceraian masih mendominasi jumlah perkara, menyusul perkara-perkara lainnya. 2. Perkara yang diterima selama tahun 2011 sebanyak 185 perkara, meningkat 12% (19 perkara) dari tahun 2010 yang berjumlah 166 perkara. 3. Sisa perkara untuk akhir tahun 2011 berjumlah sebanyak 26 perakra.


63

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Salah satu dari unsur management adalah controling yang dalam keseharian kita sebut Pengawasan. Pengawasan Internal merupakan sub sistem dari pengawasan secara keseluruhan, pengawasan internal meliputi : A. Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat adalah upaya pengendalian yang terus menerus yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya secara preventif dan refresif agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan organisasi. Di Pengadilan Agama Sarolangun pengawasan melekat dilakukan dalam bentuk : 1. Mengadakan Apel Apel pagi pada hari kerja sangat berguna melatih kedidsiplinan datang dan pulang kerja setiap hari, diharapkan dengan dipenuhinya jam kerja tersebut maka seluruh warga Pengadilan Agama Sarolangun dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan.

2. Pemeriksaan hasil Pekerjaan Staf. Dalam

waktu

yang

tidak

ditentukan

atasan

sering

melakukan

pemeriksaan langsung terhadap kinerja para bawahan hal ini dilakukan agar staf dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada tanpa harus diawasi oleh atasan masing-masing. B. Pengawasan Fungsional. Pengawasan Fungsional ini lebih bersifat formal karena dilakukan oleh orang-orang / pejabat yang telah ditunjuk untuk itu. Di Pengadilan Agama Sarolangun pengawasan fungsional ini dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dibawah koordinator Hakim Senior Pengadilan Agama Sarolangun dan Hakim Pengawas Daerah (Hawasda) dari Pengdilan Tinggi Agama Jambi. Untuk tahun 2011 Pengadilan Agama Sarolangun memiliki 6 orang hakim termasuk Ketua. Adapun Hakim Pengawas Bidang Berjumlah 4 orang dengan kordinator Drs. Abdan Khubban, SH.MH, diharapkan dengan pengawasan tersebut


64

akan lebih dapat membantu terwujudnya suatu pengawasan fungsional yang lebih baik.. Sementara itu sepanjang tahun 2011 Pengadilan Agama Sarolangun juga telah beberapa kali diperiksa oleh tim Hakim Pengawas Daerah (Hawasda) Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Adapun objek pengawsan meliputi : -

Bidang Kesekretariatan.

-

Bidang Kepaniteraan.

-

Teknis Yustisial dan

-

Pelayan Publik.


65

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUSTISIAL Peranan sumberdaya manusia bila kita kaitkan dengan Lembaga Peradilan sebagai lembaga dalam sistem kenegaraan merupakan lembaga yang terhormat dengan tujuan pokok menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004 merupakan peranan yang tidak saja penting secara organisatoris tetapi juga menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis. Adapun sampai akhir tahun 2011 jumlah pegawai di Pengadilan Agama Sarolangun secara keseluruhan 22 orang yang terdiri dari 16 orang Tenaga Teknis Yudisial dan 6 orang Tenaga Teknis Non Yudisial dan bagian Kesekretariatan yang terdiri dari Tenaga Non Yudisial. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial yaitu melaksanakan tugas dibidang Kepaniteraan yang berjumlah 17 orang terdiri dari : 1) Satu orang Ketua merangkap Hakim 2) Satu orang Wakil Ketua merangkap Hakim 3) Empat orang Hakim 4) Satu orang Panitera Sekretaris 5) Satu orang Wakil Panitera 6) Satu orang Panitera Muda Gugatan 7) Satu orang Panitera Muda Hukum 8) Satu orang Panitera Muda Permohonan 9) Dua orang Panitera Pengganti 10) Tiga orang Jurusita Pengganti Dari jumlah pegawai yang ada jika ditinjau dari golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

(1). Golongan Golongan II

= 2 orang

Golongan III

= 17 orang

Golongan IV

= 3 orang


66

(2). Pendidikan SLTA

= 1 orang

Diploma III

= 1 orang

Sarjana S.I

= 17 orang

Sarjana S.II

= 3 orang

Dalam rangka meningkatkan Pembinaan dan Pengelolaan Pengadilan Agama Sarolangun dalam tahun 2011 telah melakukan Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial yang dilakukan dengan 2 cara yaitu : a. Pembinaan Ekstern (dari luar) yaitu mengikuti pembinaan dan pelatihanpelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta Instansi Lainnya : a) Bimbingan Teknis Hakim diikuti oleh Drs. Abdan Khubban, S.H.,M.H., Mashudi, S.Ag., Sulistianingtias Wibawanty, S.H., Yengki Harawan, S.Ag.,M,Ag. yang diadakan pada tanggal 02 s/d 04 Mei 2011 di hotel Wiltop Jambi; b) Bimbingan Teknis Pola Bindalmin dan SIADPA PLUS diikuti oleh Yengki Harawan, S.Ag.,M,Ag., Hamdi, MS., S.Ag., Armi Herawati, S.H., Arief Mustaqim, S.E.I. yang diadakan pada tanggal 23 Mei 2011 di hotel Wiltop Jambi; c) Diklat Sertifikasi Ekonomi Syari’ah diikuti oleh Dra. Ma’ripah yang diadakan pada tanggal 13 s/d 18 Juni 2011 di Pusdiklat MARI Mega Mendung, Bogor; d) Diklat Sertifikasi Fungsional Calon Panitera diikuti oleh Anita Kirana, S.H.I. yang diadakan pada tanggal 08 s/d 22 Agustus 2011 di Pusdiklat MARI Mega Mendung, Bogor; e) Rapat Kerja Nasional (rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia diikuti oleh Drs. Abdul Manaf, M.E.I. dan Hamdi MS, S.Ag. yang diadakan pada tanggal 18 s/d 22 September 2011 di hotel Mercure Ancol Jakarta; f) Sosialisasi penyampaian Putusan melalui Elektronik sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi diikuti oleh Anita Kirana, S.H.I., Witman, S.H.I., dan Husaini,S.Kom. yang diadakan pada tanggal, 24 Oktober 2011 di kantor Pengadilan Tinggi Agama Jambi; g) Rapat Kerja Daerah(rakerda) Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang diikuti oleh Drs. Abdul Manaf, M.E.I.,Drs. Abdan Khubban, S.H.,


67

M.H., Hamdi MS, S.Ag. yang diadakan pada tanggal 23 s/d 25 November 2011 di Muara Tebo; b. Pembinaan Intern (dari dalam) Pengadilan Agama Sarolangun dalam tahun 2011 telah melaksanakan pembinaan terhadap seluruh pegawai Pengadilan Agama Sarolangun dengan mengadakan rapat seperti : a) Rapat pimpinan yang diikuti oleh Ketua, Waka, Hakim, Pansek, Wapan, Wasek dan Bendahara Rutin yang membahas tentang peningkatan sumber daya manusia yang memotivasi kerja yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali; b) Rapat Kepaniteraan yang diikuti oleh, Pansek, Wapan, Panmud, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membahas bagaimana mengenal peristiwa hukum, teknis pembuatan berita acara dan teknis Pengadilan yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. c) Pelatihan Siadpa dan diskusi masalah hukum diikuti oleh seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sarolangun yang diadakan di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun setiap satu bulan sekali. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial yang bertugas dibidang Kesekretariatan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian. Adapun Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Sarolangun berjumlah 6 orang yang terdiri dari : 1). Satu orang Wakil Sekretaris 2). Satu orang Kepala Urusan Kepegawaian 3). Satu orang Kepala Urusan Umum 4). Dua orang Staf Keuangan 5). Satu orang Staf Kepegawaian Dari jumlah Pegawai dibidang Kesekretariatan bila ditinjau dari golongan dan Pendidikan dapat diuraikan: 1. Golongan III

: 6 (Enam) orang

2. Golongan II

: 2 (Dua) orang

3. Pendidikan SLTA

: 1 (Satu) orang

4. Pendidikan Diploma

: 1 (Satu) orang

4. Pendidikan SI

: 6 (Enam) orang


68

Sedangkan Tenaga Honor yang bertugas dibidang keamanan / Satpam dan Pramubakti berjumlah 11 (sebelas) orang dengan rincian : - Keamanan / Satpam

: 4 (Empat) orang

- Pramubakti

: 6 (Enam) orang

- Sopir

: 1 (Satu) orang

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Sarolangun telah melaksanakan pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan dengan 2 cara yaitu : 1) Pembinaan / Pelatihan Ekstern (dari luar) Selama tahun 2011 Pengadilan Agama Sarolangun telah mengikuti pelatihan dan pembinaan seperti : 1. Diklat Pra Jabatan Golongan II diikuti oleh Enita yang diadakan pada tanggal 17 Januari s/d 04 Februari 2011 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung Bogor. 2. Diklat Pra Jabatan Golongan III diikuti oleh Witman, S.H.I.

yang

diadakan pada tanggal 07 Febuari s/d 04 Maret 2011 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung Bogor. 3. Sosialisasi Aplikasi Fosecasting(AFS) 2011, PER-65/PB/2011 dan Penatausahaan Penerimaan Negara diikuti oleh Enita yang diadakan pada tanggal

25

April

2011

di

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

Negara(KPPN) Bangko; 4. Verifikasi dan Validasi Sistem Informasi Kepegawaian(SIMKEP) diikuti oleh Arief Mustaqim, S.E.I. dan Husaini, S.Kom. yang diadakan pada tanggal 13 s/d 14 Oktober 2011 di Kantor Pengadilan Agama Tinggi Jambi; 5. Sosialisasi Penyusunan dan Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2012 diikuti oleh Hamdi MS, S.Ag. dan Muhammad Basri, S.Ag.,S.H. yang diadakan pada tanggal 17 November 2011 di Bumi Pasundan Room Jambi. 6. Kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) diikuti oleh Paisul Batubara, S.Ag. dan Syahrun Mubarak, A.Md. yang diadakan pada tanggal 02 Desember 2011 di Kantor Pengadilan Agama klas 1A Jambi; 7. Kegiatan Penyusunan Konsep DIPA tahun 2012 diikuti oleh Hamdi MS, S.Ag. dan Muhammad Basri, S.Ag.,S.H. yang diadakan pada tanggal 02 Desember 2011 di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jambi;


69

8. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan dan Penghapusan Barang Inventaris serta Penataan Pembukuan Bendahara Pengeluaan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi diikuti oleh Syahrun Mubarak, A.Md. dan Enita yang diadakan pada tanggal 07 s/d 09 Desember 2011 di hotel Wiltop Jambi.

2) Pembina dan Pelatihan Intern Adapun Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Sarolangun dalam melakukan Pembinaan pada Tenaga Teknis Non Yudisial yaitu : Mengadakan Konsultasi, Rapat Kesekretariatan yang diikuti oleh Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Kaur-kaur yang membahas tentang Permasalahan pada Job Discription masing-masing. 3. PROMOSI DAN MUTASI a. Promosi Pegawai Pada tahun 2011 Pegawai Pengadilan Agama Sarolangun yang dipromosikan adalah : Dra. Ma’ripah (dari Hakim Pengadilan Agama Sarolangun dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangko), Arief Mustaqim, S.E.I (dari Staf menjadi Kaur Kepegawaian pada Pengadilan Agama Sarolangun), Anita Kirana, S.H.I (dari Panmud Hukum menjadi Wakil Panitera pada Pengadilan Agama Sarolangun), Arsad, Lc (dari Panitera Pengganti menjadi Panmud Hukum pada Pengadilan Agama Sarolangun).

b. Mutasi a). Kenaikan Pangkat Pada tahun 2011 Pegawai Pengadilan Agama Sarolangun yang mendapat kenaikan pangkat adalah : Arsad, Lc dari Penata Muda TK.I (III/b) ke Penata (III/c) b). Mutasi Tempat 1). Pegawai yang dipindah tugas dari Pengadilan Agama Sarolangun yaitu: -

Dra. Ma’ripah, Hakim Pengadilan Agama Sarolangun menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangko


70

2). Pegawai yang masuk ke Pengadilan Agama Sarolangun yaitu -

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I. Cakim Pengadilan Agama Wates menjadi Hakim Pengadilan Agama Sarolangun.

-

Joni Iswandi, S.H.I. CPNS tmt 2011.

-

Husaini, S.Kom. CPNS tmt 2011.

c). Kenaikan Gaji Berkala 1. Arsad, Lc tmt 01 Pebruari 2011. 2. Mashudi, S.Ag tmt 01 Pebruari 2011. 3. Anita Kirana, S.H.I tmt 01 M.aret 2011. 4. Ma’ripah tmt 01 Maret 2011. 5. Hamdi Ms, S.Ag tmt 01 Maret 2011. 6. Arief Mustaqim, S.E.I tmt 01 Maret 2011. 7. Syahrun Mubarak, A.Md tmt 01 Maret 2011. 8. Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag tmt 01 Agustus 2011. 9. Armi Herawati, S.H tmt 01 Desember 2011. 10. Dra. Zuriah tmt 01 Desember 2011. 11. Muhammad Basri, S.Ag, S.H tmt 01 Desember 2011. 12. Paisul Batubara, S. Ag tmt 01 Desember 2011. 13. Witman, S.H.I 01 tmt Desember 2011. d). Cuti Dalam tahun 2011 Pegawai Pengadilan Agama Sarolangun yang mengambil cuti adalah : 1. Syahrun Mubarak, A.Md. 2. Hamdi Ms, S.Ag . 3. Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag. 4. Arsad, Lc . 5. Arief Mustaqim, S.E.I. 6. Dra. Ma’ripah. 7. Dra. Hj. Zainunah. 8. Armi Herawati, S.H. 9. Paisul Batubara, S.Ag. 10. Sulistianingtias Wibawanty, S.H. 11. Mashdi, S.Ag. 12. Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I. 13. Drs. Abdan Khubban, S.H, M.H. 14. Drs. Abdul Manaf, M.E.I.


71

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Dan Prasarana Gedung Sebagaimana diketahui bahwa untuk dapat berjalannya aktivitas pekerjaan disuatu institusi pemerintahan harus ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana gedung. Pengadilan Agama Sarolangun yang merupakan tempat masyarakat mencari keadilan telah memiliki sarana gedung bangunan lantai I (satu) yang terletak dikomplek perkantoran Gunung Kembang dengan luas seluruhnya 400 M2, namun bangunan tersebut belum memenuhi standar prototive Mahkamah Agung RI, sehingga masih ada ruangan yang satu bergabung dengan ruangan lainnya. Seperti : 1. Ruangan wakil Sekretaris gabung dengan ruangan Kaur Keuangan, Kaur Kepegawaian dan staff 2. Ruangan Panmud Muda Hukum gabung dengan ruangan arsip perkara 3. Ruangan Perpustakaan gabung dengan ruangan Kaur Umum dan Staff Disamping itu juga belum tersedianya ruangan Darmma Yukti Karini, Ruangan sidang yang memadai, gudang, Mushalla, untuk itu sangat beralasan untuk segera di bangunkan gedung Pengadilan Agama Sarolangun yang sesuai prototive Mahkamah Agung RI, agar Pengadilan Agama Sarolangun sebagai garda depan bagi pencari keadilan dapat memberikan kenyamanan kepada pencari keadilan, bahkan sebagai lembaga yudikatif memiliki nilai tambah tersendiri baik dimata instansi lain maupun masyarakat pada umumnya. a. Pengadaan Pada

tahun

anggaran

2011

Pengadilan

Agama

Sarolangun

telah

merealisasikan pembangunan lanjutan tahap II pagar kantor dengan volume 75 M2 namun pekerjaan tahapan ini belum menyelesaikan seluruh luas tanah yang harus dipagar, disamping anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk

melaksanakannya

kondisi

sebagian

tanah

Pengadilan

Agama

Sarolangun curam sehingga membutuhkan biaya untuk pembuatan turab yang diharapkan dapat dianggarkan pada tahun berikutnya. b. Pemeliharaan Untuk menjaga asset kantor Pengadilan Agama Sarolangun tetap baik, telah direalisasikan Perawatan Gedung dan Pemeliharaan halaman kantor sesuai dengan kebutuhan fisik kantor dan halaman yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada DIPA Pengadilan Agama Sarolangun tahun anggaran 2011.


72

c. Penghapusan Pada tahun anggaran 2011 Pengadilan Agama Sarolangun tidak melaksanakan Penghapusan Gedung, karena Gedung yang ditempati masih digunakan untuk kegiatan perkantoran, sambil menunggu tersedianya pembangunan gedung yang sesuai dengan prototive Mahkamah Agung RI C. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Untuk menunjang kelancaran aktivitas perkantoran sehari-hari tentunya tidak luput dari sarana dan prasarana fasilitas gedung. Dengan adanya sarana dan prasarana fasilitas gedung, Pengadilan Agama sarolangun berusaha dan berupaya dengan semaksimal mungkin memanfaatkan itu semua dalam melaksanakan fungsinya sebagai instansi pemerintah untuk melayani masyarakat yang datang kepadanya untuk mencari keadilan. Pengadilan Agama Sarolangun telah memiliki fasilitas dalam melaksanakan fungsinya untuk memudahkan karyawannya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari perkantoran. Fasilitas yang sudah dimiliki oleh Pengadilan Agama Sarolangun diantaranya adalah karyawan telah mempunyai ruangan, walaupun ada diantaranya masih bergabung dalam satu ruangan, namun itu tidaklah menjadi suatu halangan dalam menjalankan tugas, fasilitas lain sudah yang sudah dimiliki dalam memudahkan pekerjaan telah dimilikinya komputer, Laptop, Akses Website dan sistem informasi Peradilan yang memungkinkan pegawai untuk mengembangkan pengetahuan seiring dengan perkembangan teknologi. Pengadilan Agama Sarolangun yang baru genap berusia sepuluh tahun tidak mau ketinggalan dan berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang sudah ada agar dapat setara dengan Pengadilan Agama yang usianya lebih tua dari Pengadilan Agama Sarolangun, dan dalam tahun anggaran 2011 telah melaksanakan : a.

Pengadaan a. Pengadaan Alat Pengolah Data (Laptop dan Infocus), Camera Digital b. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda (2)

b. Pemeliharaan Untuk menjaga asset Pengadilan Agama Sarolangun tetap baik, setiap tahun telah disediakan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung walaupun seluruh

ketersedian pemeliharaan yang ada belum mencakup

sarana dan

prasarana fasilitas

namun

anggaran

dimaksud

dimaksimalkan agar setiap fasilitas tetap baik dan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perkantoran.


73

c.

Penghapusan Pada

tahun

anggaran

2011

Pengadilan

Agama

Sarolangun

tidak

melaksanakan penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung, karena Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung yang ada masih layak digunakan untuk kegiatan perkantoran Disamping kegiatan tersebut bidang Kesekretariatan telah berupaya dan berusaha semaksimal

mungkin untuk melaksanakan pekerjaan dan kegiatan

yang mengacu dalam job description yang diberikan. Ini dapat dilihat dari tugastugas yang diberikan oleh atasan, seperti dalam hal D. PENGELOLAAN KEUANGAN Dalam Tahun Anggaran 2011 Pengadilan Agama Sarolangun telah merealisasikan DIPA sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut : 1. BELANJA PEGAWAI Anggaran dalam DIPA

Rp. 1.104.766.000,-

100%

Realisasi Anggaran

Rp. 1.091.893.728,-

Sisa Angaran

Rp.

12.872.272,-

Anggaran dalam DIPA

Rp.

316.258..000,-

Realisasi Anggaran

Rp.

296.000.000,-

93.59%

Sisa Angaran

Rp.

20.258.000,-

6.41%

Anggaran dalam DIPA

Rp.

160.010.000,-

Realisasi Anggaran

Rp.

152.055.000,-

95.03%

Sisa Angaran

Rp.

7.955.000,-

4.97%

98.83% 1.17%

2. BELANJA BARANG 100%

3. BELANJA MODAL 100%

Jumlah DIPA pada Pengadilan Agama Sarolangun pada tahun 2011 Rp.1.581.034.000,-(Satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga puluh empat ribu rupiah),- (100 %) dengan Realisasi anggaran Rp. 1.539.948.728.-( Satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah),- (97.40 %) dan sisa Anggaran Rp. 41.085.272,-(Empat puluh satu Juta delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah),- (2.60 %)


74

E. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. ADMINISTRASI PERKARA Dengan berpedoman dan berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, maka sebagai Inplementasi asas tersebut, Pengadilan Agama Saolangun telah menerapkan Pola Bindalmin dengan system meja I, meja II dan meja III dalam menerima, memerika dan mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Sarolangun, serta pola registrasi, pola keuangan, kearsipan dan pelaporan perkara sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku. 2. ADMINISTRASI UMUM a. Surat Menyurat Tata persuratan yang diterapkan di Pengadilan Agama Sarolangun telah sesuai dengan tata persuratan yang berlaku dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2011 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 arsip surat menyurat pada Pengadilan Agama Sarolangun adalah sebagai berikut : Surat Masuk Sebanyak

= 558 Surat

Surat Keluat Sebanyak

= 659 Surat

Dengan rincian sebagai berikut : Surat Masuk : 1. Dari Mahkamah Agung RI

=

2. Dari PTA. Jambi

= 105 Surat

3. Dari Pengadilan Tinggi Jambi =

48 Surat

5 Surat

4. Dari PA. Lain

= 166 Surat

5. Dari Pemkab. Sarolangun

=

78 Surat

6. Dari DPRD Sarolangun

=

13 Surat

5. Dari KPPN Bangko

=

18 Surat

6. Instansi Lain

=

53 Surat

7. Perseorangan

=

72 Surat

Jumlah

= 558 Surat


75

Surat Keluar : 1. Ke Mahkamah Agung RI

= 15 Surat

2. Ke PTA. Jambi

= 72 Surat

3. Ke Pengadilan Tinggi Jambi

= 11 Surat

4. Ke PA. Lain

= 158 Surat

5. Ke Pemkab. Sarolangun

= 47 Surat

6. Ke DPRD Sarolangun

=

7. Ke KPPN Bangko

= 23 Surat

8. Ke Instansi Lain

= 64 Surat

9. Ke Perseorangan

= 355 Surat

Jumlah

- Surat

= 694 Surat

b. SIMAK-BMN

Dalam tahun 2011 untuk meningkatkan kemampuan operator SIMAK BMN, operator dimaksud telah mengikuti pelatihan secara berkelanjutan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Dan dalam tahun Anggaran 2011 telah mengikuti 2 kali pelatihan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara ( SIMAK-BMN ) yang diikuti oleh Operator Simak BMN (Syahrun Mubarok, A. Md) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara ( SIMAKBMN ) di Pengadilan Agama Sarolangun, telah berjalan sesuai dengan sistem yang diinginkan dalam pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara, ditandai dengan terinfutnya data masuk dari APBN dan Pelaporan internal tiap bulan yang terbentuk dengan SAKPA, maupun pelaporan semester dan tahunan dengan KPKNL. c.

Perpustakaan

Ditinjau dari jumlah buku yang ada pada perpustakaan Pengadilan Agama Sarolangun masih sangat minim dari yang diharapkan. Namun dengan demikian dengan adanya buku-buku tersebut sudah cukup membantu dan dapat menjadi bahan referensi dalam melaksanakan tugas sehari-hari pada Pengadilan Agama Sarolangun, sekarang terdapat 382 judul buku dengan jumlah buku 856 buah dan belum ada ruangan atau sarana khusus


76

sebagaimana layaknya suatu perpustakaan dengan rincian : 1. Jumlah judul buku pada tahun berlalu adalah sebanyak 2. Jumlah judul buku masuk pada tahun 2011 sebanyak 3. Jumlah buku pada tahun berlalu sebanyak 4. Jumlah buku masuk pada tahun 2011 sebanyak

349

buku

33

buku

760

buku

96

buku

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama Sarolangun tentu perlu adanya anggaran dalam DIPA yang tersedia untuk mencapai itu semua, diharapkan kedapannya secara bertahap Pengadilan Agama Sarolangun dapat meningkatkan sarana dan prasarana sehingga kwalitas dan kwantitas dapat dirasakan dan dimanfaatkan untuk kemajuan dan dengan sendirinya etos kerja karyawan dan karyawati Pengadilan Agama Sarolangun akan meningkat serta dapat diciptakan suasana kerja yang kondusif juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki seiring dengan sarana dan prasarana gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sarolangun. Selain itu Pengadilan Agama Sarolangun telah memiliki kendaraan dinas roda empat berupa satu buah mobil Toyota Innova bantuan dari Mahkamah Agung RI dan memiliki 5 ( lima ) buah motor, yaitu hibah dari Depag RI, ABT tahun 2005, pengadaan Tahun Anggaran 2009 dan 2011 dan satunya lagi merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Harapan kedepannya perlu penambahan kendaraan dinas roda empat (4) dan dua (2) untuk kelancaran tugas operasional Pengadilan Agama Sarolangun. Untuk saat ini di gedung yang baru Pengadilan Agama Sarolangun belum memiliki telephone, karena sampai sekarang jalur Box telephone sudah habis terpakai, untuk mengatasi kendala komunikasi dan akses operasional website Pengadidlan Agama Sarolangun memaksimalkan kantor lama Pengadilan Agama Sarolangun dijalan Lintas Sumatera Km 2 dengan memakai jalur telephone/fax yang ada dengan nomor : (0745) 91679.

Fasilitas lain yang dimiliki adalah alat pendingin berupa AC satu buah yang dipasang diruang Ketua, dan beberapa kipas angin yang terpasang ditiap ruangan, untuk kedepannya dengan telah bertambahnya kapasitas listrik untuk lebih memaksimalkan kinerja pegawai diharapkan tiap ruangan sudah memiliki alat pendingin ruangan (AC).


77

Disamping fasilitas-fasilitas yang sudah ada tentunya disana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan diantaranya Gedung Pengadilan Agama Sarolangun belum sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI, apalagi dengan bertambahnya volume perkara, terkadang sidang dilaksanakan dari pagi sampai sore hari untuk itu sangat dibutuhkan penambahan ruangan sidang, yang perlu mendapat perhatian juga banyak pegawai yang bekerja dalam ruangan yang sama, setidaknya dalam anggaran kedepan dapat dilaksanakan pembangunan gedung kantor yang sesuai dengan standar prototive Mahkamah Agung RI, lanjutan pembangunan pagar yang dibarengi dengan pembangunan turap, belum memiliki Musholla, rumah dinas untuk para pejabat yang ada di Pengadilan Agama Sarolangun, dan yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan gairah dan stamina dalam menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari perlu dibuat lapangan olahraga seperti lapangan tennis, bulutangkis, dll sehingga dengan berolahraga

disamping

meningkatkan

kesehatan

tubuh

juga

dapat

menghilangkan rasa jenuh dalam melakukan pekerjaan sehari-hari perkantoran. Harapan kedepannya diharapkan fasilitas yang sudah ada di Pengadilan Agama Sarolangun dapat terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan bagi seluruh warga Pengadilan Agama Sarolangun dalam melakukan kegiatan perkantoran sehari-hari dan dapat melayani dengan prima masyarakat pencari keadilan.


78

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI B. KESIMPULAN Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sarolangun yang baru berumur sepuluh tahun telah berusaha untuk tidak jauh teringgal dari saudarasaudara tuanya, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada seperti pagu DIPA perjalan dinas, daya dan jasa, pemeliharaan computer, laptop/printer sarana website/Siadpa dan pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan volume beban, serta Pengadilan Agama Sarolangun baru memiliki beberapa orang staf dan satu operator khusus computer, namun belum memenuhi standar. C. REKOMENDASI Dalam membina dan membangun serta merealisasikan suatu program kerja yang telah dirancang, perlu dukungan saran, prasarana dan dana yang mencukupi, apalagi bagi Pengadilan Agama Sarolangun yang sangat butuh perhatian. Dengan usia Pengadilan Agama Sarolangun yang masih muda perlu sekali penambahan inventaris, penambahan pegawai yang siap pakai, siap mengabdi dan pembinaan terhadap personil serta dengan ketauladanan penataran, pelatihan dan lain-lain. Kepada jajaran pegawai Pengadilan Agama Sarolangun diharapkan untuk masa yang akan datang lebih meningkatkan etos kerja, peningkatan wawasan serta peningkatan disiplin dalam melaksanakan tugas serta dengan penuh rasa kebersamaan senasib dan sepenanggungan, sehingga Pengadilan Agama Sarolangun jika tidak lebih jangan kurang berkualitas dari saudara tuanya dalam segala bidang untuk masa yang akan datang dan itu rasanya tekad dan bulat kami semua dari lubuk hati yang paling dalam. Akhirnya semua yang telah diperbuat dalam tahun ini semoga dapat menjadi lebih baik untuk masa ke depan, serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT Amin

Sarolangun, Januari 2012 Ketua,

Drs. Abdul Manaf, ME.I NIP. 196002201992031005


79

BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Recommend Documents