BAB. I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi, Misi dan Tujuan 1. Visi

BAB. I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum

pemerintahan

dan

pembangunan

nasional.

Kemajuan

ilmu

pengetahuan, teknologi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintah untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Mahkamah Agung RI yang membawahi 4 lingkungan Peradilan dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat menciptakan citra perbaikan dimata masyarakat. Adapun Kebijakan Umum Peradilan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung dan Renstra Pengadilan Agama Cilacap tahun 2015-2019 kerja tersebut sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan hakim 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

B. Visi, Misi dan Tujuan 1. Visi Rencana Srategis Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui

penataan,

penertiban,

perbaikan

pengkajian,

pengelolaan

terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Halamn 1IILaporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2015

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Cilacap diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015- 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cilacap. Visi Pengadilan Agama Cilacap mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG DAN BERWIBAWA PADA PENGADILAN AGAMA CILACAP.” 2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuatu visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Cilacap, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Dan Transparan. 2. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien. 3. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Cilacap.

Halamn 2IILaporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2015

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Cilacap dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Terselenggaranya pelayanan Yudisial dengan seksama, transparan, mandiri dan tanpa memihak. 3. Terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. 4. Meningkatnya akses pelayanan bagi masyarakat terhadap Peradilan. 5. Terwujudnya institusi Peradilan yang bermartabat dan dihormati. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Meningkatkan Kemampuan, profesionalisme dan kinerja sumber daya manusia.


BAB. II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

A. Standard Operasional Procedures ( SOP ) Untuk

mendukung

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

dalam pelayanan

masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan maka pimpinan serta jajarannya telah menyusunan Standart Operating Prosedur ( SOP ). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan instruksi secara tertulis mengenai aktivitas rutin yang dilakukan secara berulang dalam suatu organisasi. Selain itu SOP dapat

digunakan

untuk

mengukur

berhasil

tidaknya

suatu

kegiatan

operasional dengan menjaga konsistensi kegiatan operasional dari awal hingga akhir. Pengadilan Agama Cilacap sudah membuat SOP akan tetapi masih dikaji ulang secara terus menerus pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehingga implementasinya belum begitu sempurna. Karena masih terus dirumuskan untuk dijadikan sebagai standart nasional pengadilan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI. Sedangkan di bidang kesekretariatan yang merupakan pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan telah menyediakan dan prasarana dan prasarana demi kelancaran tugas pokok dan fungsi termasuk penyusunan SOP Pengadilan Agama Cilacap. SOP Pengadilan Agama Cilacap terdiri dari dua bagian besar yaitu SOP Kesekretariatan yang meliputi SOP bagian Umum, Bagian Keuangan, dan bagian Kepegawaian. Serta SOP Kepaniteraan yang meliputi dari prosedur pendaftaran sampai terbitnya produk Pengadilan yaitu akte Cerai. Untuk Kepaniteraan sendiri ada kurang lebih 22 SOP. Daftar dan rincian standar operating prosedur Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut sebagaimana terdapat dalam

B. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) Latar belakang terbitnya kebijakan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil yaitu PP No. 46 tahun 2011 dan Perka BKN No.1 Th. 2013. Serta UU No. 8 tahun 1974 jo UU No.43 th 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Bahwa Kedudukan PNS sangat strategis karena PNS sebagai pemikir, perencana Halamn 4IILaporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2015

dan sekaligus pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan sehingga diperlukan PNS yang profesional,bertanggungjawab,jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS “ bahwa PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.SKP ini juga merupakan penyempurnaan

DP3

yang

secara

umum diarahkan

sesuai

dengan

perkembangan tuntutan kualitas untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif.Penilaian Prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Organisasi. Implementasi pelaksanaan SKP pada kantor Pengadilan Agama Cilacap telah dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2014,bahwa setiap pegawai sudah membuat SKP sesuai dengan tugas pokok masing masing dan telah terjadi kesepakatan antara pegawai yang dinilai dan pejabat penilai mengenai target /kinerja yang harus dilaksanakan dalam satu tahun.Untuk Pengadilan Agama Cilacap Sasaran Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut ; yaitu Ketua, Wakil Ketua, Panitera/ Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Ka Subbag Umum, Keuangan, Kepegwaian, Panmud Hukum, Permohonan, fungsional Hakim, Fungsional Panitera Pengganti, Fungsional Jurusita, Fungsional Jurusita Pengganti, Staf. Daftar dan rincian Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut sebagaimana terdapat dalam


BAB. III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu program Quick Wins Mahkamah Agung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme aparatur hukum sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Cilaca pada tahun 2015 beserta pembinaan dan pengelolaannya dipaparkan sebagai berikut: 1. Profil Sumber Daya Manusia a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pegawai di bidang teknis yudisial seluruhnya berjumlah 44 ( empat puluh empat ) orang, terdiri dari 17 orang hakim (satu orang menjabat Ketua, Wakil Ketua, 15 Hakim, Panitera sebanyak 1 orang, Wakil Panitera sebanyak 1 orang, Wakil Sekretaris 1 orang Panitera Muda 3 ( tiga ), Panitera Pengganti sebanyak 4 (empat) orang, Juru Sita sebanyak 2 (dua) orang, Jurusita Pengganti sebanyak 5 (lima) orang, staf kepaniteraan sebanyak 1 (Satu) orang. Ditinjau dari jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan, komposisinya sebagai berikut : (1) Hakim

17

orang

- Laki – laki

15

orang

- Perempuan

2

orang

- Umur 40 s.d 50 tahun

12

orang


2

orang

- Lebih dari 60 tahun

3

orang

- Strata 1 (S1)

11

orang

- Strata 2 (S2)

6

orang

a) Menurut jenis kelamin :

b) Menurut umur :

c) Menurut tingkat pendidikan

- Strata 3 (S3)

nihil


d) Menurut Golongan - Golongan IV

17

orang

(2) Panitera / Sekretaris

1

orang

(3) Wakil Panitera

1

orang

(4) Panitera Muda Gugatan

1

orang

(5) Panitera Muda Permohonan

1

orang

(6) Panitera Muda Hukum

1

orang

(7) Panitera Pengganti

4

orang

- Laki – laki

3

orang

- Perempuan

1

orang


2

orang


2

orang

4

orang

4

orang

Jurusita

2

orang

jurusita pengganti

6

orang

- Laki – laki

4

orang

- Perempuan

4

orang


1

orang


5

orang


2

orang

- Strata 1 (S1)

6

orang

- Diplomat 3 (DIII)

1

orang

- SMA

1

orang


b) Menurut umur :

c) Menurut tingkat pendidikan - Strata 1 (S1) d) Menurut Golongan - Golongan III (8) Jurusita / Jurusita Pengganti


b) Menurut umur :

c) Menurut tingkat pendidikan

d) Menurut Golongan Halamn 7IILaporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2015

- Golongan III

7

orang

- Golongan II

1

orang

Staf Panitera Muda Gugatan

3

orang

(10) Star Panitera Muda Permohonan

1

orang

(11) Staf Panitera Muda Hukum

1

orang

(9)

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber daya manusia non teknis yudisial berjumlah 6 orang, terdiri dari satu orang Wakil Sekretaris, 3 orang Kasubbag, 3 orang staf kesekretariatan, yang rinciannya sebagai berikut: (1)

Wakil Sekretaris

1

orang

(2)

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

1

orang

(3)

Kepala Sub Bagian Keuangan

1

orang

(4)

Kepala Sub Bagian Umum

1

orang

(5)

Staf Kepegawaian

nihil

(6)

Staf Keuangan

nihil

(7)

Staf Umum

1

orang

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia a. Hakim untuk Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA, 25 orang baru terisi 17 orang. b. Panitera Pengganti untuk Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA, 10orang baru terisi 4 orang. c. Jurusita untuk Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA, 5 orang baru terisi 2 orang. d. Jurusita Pengganti untuk Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA, 10 orang baru terisi 6 orang. 3. Promosi dan Mutasi Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Cilacap telah melakukan berbagai kegiatan promosi dan mutasi kepegawaian, yaitu mutasi kenaikan pangkat, mutasi kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan struktural dan fungsional serta mutasi tempat tugas. Selengkapnya kegiatan tersebut sebagai berikut: a) Promosi Jabatan sebanyak 1 ( satu ) orang pegawai yaitu : Dwi Yani, A. Md, Tmt 16 Desember 2014 ; Telah melantik PNS sebanyak 4 Halamn 8IILaporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2015

(empat) pegawai yaitu Yusuf Effendi, Sulaeman, Maslahah dan Sri Surjani. b) Mutasi kenaikan pangkat TMT April 2015 sebanyak 7 (tujuh) orang pegawai yaitu: - Golongan IV/b ke IV/c

1 orang

- Golongan III/d ke IV/a

1 orang

- Golongan III/c ke III/d

1 orang

- Golongan II/b ke III/a

3 orang (penyesuaian Ijasah)

- Golongan I/b ke I/c

1 orang

c) Mutasi kenaikan pangkat TMT Oktober 2015 sebanyak 4 (empat) orang pegawai yaitu: - Golongan IV/c ke IV/d

3 orang

- Golongan IV/b ke IV/c

1 orang

d) Mutasi Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai yaitu: - Periode 1 Maret 2015

2 orang

- Periode 1 April 2015

4 orang

- Periode 1 Agustus 2015

4 orang

- Periode 1 Desember 2015

3 orang

4. Promosi Mutasi Keluar Mutasi yang pindah tugas dari Pengadilan Agama Cilacap ke Pengadilan Agama lain, sebanyak 6 ( enam ) orang, yaitu: a) Drs. H. Syukur, MH. semula Hakim Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA mutasi menjadi Hakim Pengadilan Agama SemarangKelas IA; b) Sudin, S. Ag, semula Panitera Pengant Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA mutasi menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agaam Banjarnegara Kelas IA; c) Dussalam, S. HI, semula Jurusita Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA mutasi menjadi Jurusita Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA; d) Mukhlis, SH, semula Jurusita Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA, mutasi menjadi Jurusita Pengadilan Agama BanjarnegaraKelas IA;


e) Sudarsono, SH, semula Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA, mutasi menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA; f)

Sugeng Sujianto, semula Jurusita Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA, mutasi menjadi Jurusita Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

5. Promosi Mutasi Masuk Mutasi pejabat/ pegawai yang masuk terdapat 7 ( tujuh ) orang, yaitu: a) Drs. H. Abdul Hafiz semula Ketua/Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Aceh mutasi menjadi Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA; b) Drs. Kharis semula Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, mutasi menjadi Hakim Hakim Madya Muda Pengadilan Agama CilacapKelas IA; c) Dra. Hj. Widyaningsih semula Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IB mutasi menjadi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama CilacapKelas IA; d) Moh. Farhudin, SH semula Panitera Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IB, mutasi menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA; e) Siti Farkhatun, SH semula Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara

Kelas

IA,

mutasi

menjadi

Panitera

Pengganti

Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA; f)

Idris, SH semula Jurusita Pengadilan Agama BanjarnegaraKelas IA mutasi menjadi Jurusita Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA;

g) Rudiyana semula Jurusita Pengadilan agama Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IB mutasi menjadi Jurusita Pengadilan Agama CilacapKelas IA. 6. Pensiun Pegawai yang Pensiun terdapat 1 (satu) orang, yaitu: Drs. Sutarmo.As, S.H., Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Cilacap, TMT pensiun 1 Juni 2015.


7. Meninggal Dunia Pegawai yang meninggal dunia terdapat 1 (satu) orang, yaitu: Drs. H. Labiburrohman, Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 11 Januari 2015 Karena sakit Jantung;

B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara Penyelesaian perkara tahun 2015 adalah meliputi sisa perkara tahun lalu (2014) ditambah dengan perkara yang diterima pada tahun 2015. a. Sisa perkara pada tahun 2014 sejumlah : 1.183 perkara. b. Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 sejumlah : 6.301 perkara dengan rincian sebagai berikut : -

Poligami Izin Kawin Dispensasi Kawin Penolakan Perkawinan oleh PPN Pencegahan Perkawinan Pembatalan Perkawinan Kelalaian atas kewajiban suami/istri Cerai Thalak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan Anak Nafkah anak oleh ibu Hak-hak bekas istri kewajiban suami Perwalian Pengesahan Anak Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Pencabutan Kekuasaan Wali Penunjukan orang lain menjadi wali Ganti rugi terhadap wali Asal-usul anak Penolakan kawin campur Isbat Nikah Wali Adhol Kewarisan Wasiat Hibah Wakaf

12 0 175 0 0 4 0 1.854 4.096 10 3 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 7 7 5 0 2 0

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara


-

P3HP / Penetapan Ahli Waris Shodaqoh Infaq Zakat Lain-lain Ekonomi Syariah Jumlah perkara yang diterima

15 0 0 0 97 0 6.301

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

c. Perkara diterima yang prodeo pada tahun 2015 sebanyak 183 Perkara dan penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.720.000,d. Perkara yang telah di mediasi pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 364 terdiri dari 357 perkara yang gagal di mediasi dan perkara yang berhasil di mediasi 7. e. Perkara yang di selesaikan pada tahun 2015 sebanyak : 5.832 Perkara (selain perkara dicabut) dengan perincian sebagai berikut : -

Poligami 10 Izin Kawin 0 Dispensasi Kawin 157 Penolakan Perkawinan oleh PPN 0 Pencegahan Perkawinan 0 Pembatalan Perkawinan 6 Kelalaian atas kewajiban suami/istri 0 Cerai Thalak 1.820 Cerai Gugat 3.940 Harta Bersama 10 Penguasaan Anak 3 Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu 0 Hak-hak bekas istri kewajiban suami 0 Perwalian 3 Pengesahan Anak 5 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 Pencabutan Kekuasaan Wali 0 Penunjukan orang lain menjadi wali 0 Ganti rugi terhadap wali 0 Asal-usul anak 1 Penolakan kawin campur 0 Isbat Nikah 6 Wali Adhol 8 Kewarisan 0 Wasiat 0 Hibah 0

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara


Wakaf 0 P3HP/ penetapan ahli waris 18 Shodaqoh 0 Lain-lain 91 Ditolak 6 Tidak diterima 10 Gugur 45 Dicoret dari register 21 Ekonomi Syari’ah 1 Jumlah perkara yang diputus 5.832 f. Perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak -

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara 5.963 dengan

jenis putusan dengan perincian sebagai berikut : Perkara dicabut Perkara dikabulkan Perkara ditolak Perkara tidak diterima Perkara digugurkan Perkara dicoret dari register Jumlah perkara yang diselesaikan g. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Poligami tidak sehat Krisis Cemburu Kawin Paksa Ekonomi Tidak ada tanggung jawab Kawin di bawah umur Penganiayaan Gangguan pihak ketiga Tidah ada keharomisan Cacat Biologis Dihukum Politis Lain - Lain

21 5.750 6 10 45 21 6.091

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

1 31 2 32 3419 116 0 29 385 1854 7 0 1 287

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

h. Perkara yang telah diminutasi tahun 2015 sebanyak 6203 Perkara


2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Untuk Majelis di Pengadilan Agama Cilacap terdiri dari 14 Majelis dan 1 Majelis Khusus Ikrar, untuk setiap majelis dalam satu tahun rata – rata perkara yang di terima 600 perkara. -

Majelis 1 Majelis 2 Majelis 3 Majelis 4 Majelis 5 Majelis 6 Majelis 7 Majelis 8 Majelis 9 Majelis 10 Majelis 11 Majelis 12 Majelis 13 Majelis 14 Majelis Ikrar

183 102 627 492 335 622 622 628 619 84 610 627 439 170 1034

perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara perkara

3. Putusan yang diajukan Banding : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 7 (tujuh) b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding : 1 (satu) c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding : 0 4. Putusan yang diajukan Kasasi : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkanBanding dan dikuatkan Tk. Kasasi : 1 (satu) b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkanBanding dan dibatalkan Kasasi :0 c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi : 0 d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi : 1 (satu) e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi : 0


5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK : 1 (satu) b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK : 0 c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK : 0 d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK : 0 e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK : 0 f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK : 0 g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalakan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK : 0 h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK : 0 i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalakan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK : 0 j.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK : 0

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : 0 l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : 0 m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : 0 n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK : 0 o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK : 0 p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK


q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK : 0 r. Putusan Pengadilan Tk Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK : 0

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan, Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana Kantor merupakan hal yang tidak bisa diabaikan.Oleh karena itu Pengadilan Agama Cilacap khususnya bidang kesekretariatan melakukan pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung dan fasilitas gedung. 1. Sarana dan Prasarana Gedung Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung meliputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Lama dan Pengelolaan Sarana Gedung Baru. Gedung lama Gedung lama Pengadilan Agama Cilacap terletak di Jalan Kelud Nomor 12A, Kelurahan Sidanegara kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap, yang dibangun pada tahun 1980-an. Departemen Agama Cilacap, di atas tanah seluas 2.705 m2. Gedung berstatus milik Pemerintah Republik Indonesia c.q Mahkamah Agung Republik Indonesia. Luas gedung lama dikembangkan menjadi 2.705 m2 DIPA Pengadilan Agama

Cilacap.

Sejak diresmikannya

gedung

baru

pada

tanggal

19November 2015, gedung lama sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan kantor, melainkan hanya untuk menyimpan arsip berkas perkara dan inventaris kantor lama yang tidak bisa digunakan lagi (rusak). Kondisi fisik gedung tersebut pada saat ini dalam keadaan tidak layak huni karena berbagai bagian gedung mengalami kerusakan. Gedung Baru Gedung baru Kantor Pengadilan Agama Cilacap yang terletak di Jalan Dr. Rajiman No.25BKelurahan Kebonmanis, Cilacap Utara, Telepon nomor 0282-533455, Fax :0282-5253506.


Gedung baru Pengadilan Agama Cilacap yang berdiri diatas tanah seluas 3.975 m² dengan status Tanah Hak Guna Pakai yang Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pengadaan tanahnya dilaksanakan tahun 2011. Luas bangunan gedung baru tersebut 1.000 m2 terdiri dari dua lantai dan luas halamannya 2.975 m2. Diresmikan pada 19 November 2015. Adapun penggunaan ruangan dari lantai I sampai dengan lantai II sampai dengan 19November 2015 adalah sebagai berikut: a) Penggunaan ruangan lantai I -

Ruang tunggu

-

Ruang sidang utama/1

-

Ruang sidang 2

-

Ruang sidang 3

-

Ruang Mediasi

-

Ruang lobby

-

Ruang Kesekretariatan

-

Ruang Kepaniteraan

-

Ruang kasir dan pendaftaran.

-

Ruang Arsip

-

Bank Mandiri

-

Ruang Dapur.

-

Toilet.

b) Penggunaan Ruangan lantai II -

Ruang Ketua

-

Ruang Wakil Ketua

-

Ruang Panitera/Sekretaris

-

Ruang Rapat

-

Ruang Perpustakaan

-

Ruang Hakim

-

Ruang Panitera Pengganti.

-

Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti.

-

Ruang IT

-

Ruang Panel


-

Ruang Gudang

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pemeliharaan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung pada Tahun 2015 dengan rincian realisasi sebagai berikut : Tabel Anggran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung NO

PAGU ANGARAN

NILAI REALISASI

1

Rp. 44.625.000,-

Rp. 44.625.000,-

2

Rp.6.000.000,-

Rp.6.000.000,-

3

Rp.17.937.000,-

Rp.17.937.000,-

4

Rp.164.600.000,-

Rp.164.600.000,-

5

Rp.84..000.000,-

Rp.82.320.000,-

6

Rp. 18.000.000,-

Rp. 15.300.000,

7

Rp. 30.600.000,-

Rp. 30.600.000,-

8

Rp.35.154.000,-

Rp. 17.577.000,-

9

Rp. 58.650.000,-

Rp. 58.650.000,-

10

Rp.2.640.000,-

Rp.2.112.000,-

11

Rp. 2.800.000,-

Rp. 2.800.000,-

KET Kendaran Dinas Roda 4 Kendaran Dinas Roda 2 Perawatan Sarana Gedung Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Langgana Listrik Belanja Langganan Telpon Honor Operasional Belanja Rapat Koordinasi Belanja Perjalan Biasa Belanja Perjalan Dalam Kota Belanja Pakian Dinas

 Perawatan kendaraan dinas pada kendaraan dinas roda empat pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp Rp. 44.625.000,-.  Perawatan kendaraan dinas roda 2 pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp.6.000.000,-.  Perawatan sarana gedung pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp17.937.000,-.  Belanja keperluan kantor pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp164.600.000,-.  Belanja langganan listrik pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp82.320.000,-.


 Belanja langganan telepon pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp 15.300.000,-.  Perbaikan dan perawatan barang-barang inventaris kantor seperti perawatan computer dan inventaris lainnya seperti Printer, AC dll menyerap anggaran sebesar Rp.17.937.000,-.  Belanja honor operasional pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp.30.600.000,-.  Belanja rapat koordinasi pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp17.577.000,-.  Belanja perjalanan biasa pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp58.650.000,-.  Belanja perjalanan dinas dalam kota pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp.2.112.000,-.  Belanja pakaian dinas pada tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp2.800.000,

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari kantor pada Pengadilan Agama Cilacap sudah sepenuhnya dilakukan seperti ketersediaan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan air minum bagi karyawan, kebutuhan kebersihan kantor, akan tetapi masih ada yang belum tercukupi karena terbatasnya anggaran.

b) Penghapusan Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung pada Tahun 2015 akan dilaksanakan dan sedang dlm proses tahun 2015.Reklasifikasi nilai aset masih proses menunggu surat keputusan dari KPKNL ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ) berupa surat rekomendasi persetujuan penilaian kembali aset Barang Milik Negara. Reklasifikasi tersebut bernilaiRp.16,-, dengan rincian Aset Tetap berupa PC 5 unit dan kursi 11 unit.


D. Pengelolaan Keuangan 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber pada DIPA BADILAG Pengadilan Agama Cilacap Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan

Daftar

Isian

Pelaksana

Anggaran

(DIPA)

yang

bersumber dari Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA/01) Mahkamah Agung RI dengan Nomor: DIPA-005.01.2.401086/2015 tanggal 14November 2014 untuk Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Cilacap dengan kode satker: 401086 menerima total pagu anggaran belanja semula sejumlah Rp.9.841.021.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua puluh satu ribu rupiah) namun terdapat beberapa kali revisi hinggapada akhir tahun anggaran 2015, sehingga total pagu anggaran belanja

setelah

Revisi

DIPA

Ke-05

berubah

menjadi

sebesar

Rp.9.643.441.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh satu

juta

empatratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan tahaprevisi sebagai berikut: Revisi Ke-01 pada tanggal 27Maret 2015 dalam rangka optimalisasi realisasi anggaran terutama untuk belanja pegawai; Revisi Ke-02 pada tanggal 18Mei 2015 dalam rangka memenuhi secara administrasi pagu minus pada belanja pegawai, Revisi ke-03 pada tanggal 25Agustus 2015 dalam rangka penambahan pagu Belanja atas kekurangan Langganan Daya Listrik, Revisi Ke-04 pada tanggal 18Mei 2015 dalam rangka rangka APBNP Belanja Modal Server dan Revisi ke-05 pada tanggal 25Agustus 2015 dalam rangka optimalisasi Belanja atas kelebihan anggaran belanja pegawai. Maka total pagu DIPA Pengadilan Agama Cilacap unit eselon Badan Urusan Administrasi (BUA/001) untuk sementara menjadi sebesar Rp. 9.841.021.000,-(sembilan milyar delapan ratus empat puluh satu juta dua puluh satu ribu rupiah) hingga akhir anggaran tahun 2015 dandipergunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dengan perincian sebagai berikut: a. Belanja Pegawai 1. Total PAGU Belanja Pegawai berjumlah Rp.8.375.005.000,-, terdiri dari: -

Gaji (5111XX)

Rp.

7.946.269.000,-

-

Uang makan (511129)

Rp.

428.736.000,-


-

Uang lembur (512211)

Rp.

0,-

2. Realisasi sebesar Rp. 6.696.655.074,-, (100,92%), terdiri dari: -

Gaji (5111XX)

Rp.

7.946.269.000,-

-

Uang makan (511129)

Rp.

380.946.000,-

-


Rp.

0,-

3. Sisa Anggaran Pelaksanaan sebesar Rp.(61.064.074),-, 100,92%, terdiri dari: -

Gaji (5111XX)

Rp.

0,-

-

Uang makan (511129)

Rp.

47.790.000,-

-


Rp.

0,-

b. Belanja Barang/ Jasa 1. Total PAGU Belanja Barang dan Jasa Berjumlah Rp.530.016.000,-, terdiridari: -

Belanja Keperluan Kantor (521111)

Rp.164.600.000,-

-

Belanja Langganan Listrik (522111)

Rp. 84.000.000,-

-

Belanja Langganan Telepon (522112)

Rp. 18.000.000,-

-

Belanja Perawatan Inventaris (523121)

Rp. 17.937.000,-

-

Belanja Honor Operasional (521115)

Rp. 30.600.000,-

-

Belanja Honor Output Kegiatan (521213)

Rp.

-

Belanja Pemeliharaan Gedung (523111)

Rp. 27.485.000,-

-

Belanja Rapat Koordinasi (521211)

Rp. 35.154.000,-

-

Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Rp. 58.650.000,-

-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp.

2.640.000,-

0,-

(524113) -

Belanja Rapat Pengawasaan (521211)

Rp.

0,-

-

Belanja Pemeliharaan Roda 2 (523121)

Rp.

6.000.000,-

-


Rp. 44.625.000,-

-

Belanja PakaianDinas (521119)

Rp.

2.800.000,-

2. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 800.109.918,- (99,71%), terdiri dari: -

Belanja Keperluan Kantor (521111)

Rp.164.600.000,-

-


Rp. 82.320.936,-

-


Rp. 15.300.000,-


-


Rp. 17.937.000,-

-

Belanja Honor Operasional (521115)

Rp. 30.600.000,-

-

Belanja Honor Output Kegiatan (521213)

Rp.

-


Rp. 27.485.000,-

-

Belanja Rapat Koordinasi (521211)

Rp. 17.577.000,-

-


Rp. 58.650.000,-

-

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp.

2.112.000,-

0,-

(524113) -

Belanja Rapat Pengawasaan (521211)

Rp.

0,-

-


Rp.

6.000.000,-

-


Rp. 44.625.000,-

-

Belanja PakaianDinas (521119)

Rp.

2.800.000,-

3. Sisa Anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 2.336.082,-, (0,29%), terdiri dari: -


Rp.

1.959.064,-

-


Rp.

374.868,-

-


Rp.

100,-

-


Rp.

50,-

-


Rp.

2.000,-

Dengan demikian, pagu anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Cilacap (401086) tahun 2015 setelah Revisi ke-5 (sebelum revisi ke3)adalah sebesar Rp.7.438.037.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapanjuta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesarRp.7.496.764.992,- (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuhratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) atausebesar 100,79% (seratus koma tujuh sembilan persen) terdapat kelebihanrealisasi pada belanja pegawai, ada pula pengembalian belanja pegawai sebesarRp.56.616.439,- (lima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu empat ratustiga puluh sembilan rupiah) akan tetapi terdapat pula belanja pegawai danbarang yang belum terbayarkan pada tahun anggaran 2015 dan akan dibayarkan pada tahun anggaran

baru

2015

sebesar

Rp.27.896.472,-

(dua

puluh


tujuh

jutadelapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah),terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.7.182.893,- (tujuh juta seratus delapanpuluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan belanja barangsebesar Rp.20.713.579,- (dua puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratustujuh puluh Sembilan rupiah). Belanja barang yang belum terbayarkan tahun2015 berupa: belanja langganan telepon sebesar Rp.1.632.266,- (satu juta enamratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam

puluh

enam

rupiah),

belanja

langgananlistrik

sebesar

Rp.18.511.313,- (delapan belas juta lima ratus sebelas ribu tigaratus tiga belas rupiah) dan belanja kebutuhan kantor sebesar Rp.570.000,- lima ratus tujuh puluh ribu rupiah. 2. Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber pada DIPA BADILAG Pengadilan Agama Cilacap Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dari Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIRJEN BADILAG/04) Mahkamah

Agung

RI

Nomor:

DIPA-005.04.2.401087/2015

Tgl.

14November 2014 untuk Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Cilacap dengan

kode

satker:

401087,

menerima

anggaran

sejumlah

Rp.84.865.000,-(delapan puluhempat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), dipergunakan untuk Belanja Barangdengan perincian sebagai berikut: a. Penyelesaian Administrasi Perkara -

Pagu anggaran sebesar

Rp.

6.950.000,-

-

Realisasi anggaran sebesar

Rp.

6.944.000,-

-

Sisa Anggaran sebesar

Rp.

6.000,-

b. Pengiriman Berkas Perkara -


Rp.

25.000,-

-


Rp.

25.000,-

-


Rp.

0,-

c. PembebasanBiaya Perkara -


Rp.

2.640.000,

-


Rp.

2.640.000,

-


Rp.

0,-


d. Penyelenggaraan Sidang Keliling -


Rp.

9.240.000,-

-


Rp.

9.240.000,-

-


Rp.

0,-

e. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum -


Rp.

57.600.000

-


Rp.

57.600.000

-


Rp.

0,-

Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILAG kantor Pengadilan Agama Cilacap

(401087)

tahun

2015

sebesar

Rp.84.865.000,-

(delapan

puluhempat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesarRp.84.829.000,- (delapan puluhempat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99,96% dan anggaran yang tidak dapat dibelanjakan sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 0,04%

E. Dukungan Teknologi Informasi Dalam rangka reformasi birokrasi di Mahkamah Agung ditempuh berbagai jalan, antara lain pengembangan Teknologi Informasi., dengan harapan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui dunia maya atau internet. Untuk menunjang kegiatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga dalam pengelolaan teknologi informasi mempunyai perangkat keras dan perangkat lunak yang terdiri dari : 1. Perangkat Keras No. Nama Barang

Jumlah

Baik

1

Komputer (Lengkap)

25

18

2

Fingerprint

1

1

3

Switch

10

10

4

Kabel Jaringan LAN

±1000 M

±1000 M

5

Server

2

2

6

Wireless Rooter

2

2

Rusak

Keterangan

7


7

Wireless

5

5

8

Printer

20

18

2

9

Laptop/notebook

8

6

2

2. Perangkat Lunak No. Nama Barang

Jumlah

Baik

1

Aplikasi SIADPA Plus

1

1

2

TV Media

1

1

3

Aplikasi SIMAK

1

1

4

Aplikasi GPP

1

1

5

Aplikasi SPM

1

1

6

Aplikasi SAKPA

1

1

7

Aplikasi Persediaan

1

1

8

Aplikasi Bappenas

1

1

Rusak

Keterangan

F. Regulasi Tahun 2015 1. KEPANITERAAN a. PERMA NOMOR 01 TAHUN 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang

Keliling

Pengadilan

Negeri

Dan

Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran b. PERMA NOMOR 07 TAHUN 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan c. PP NOMOR 65 TAHUN 2015 Tentang

Pedoman Pelaksanaan

Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor W11A4/2257/HK.01.1/V/2015 tentang Susunan Majelis Hakim e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor W11A4/594A/KU.04.2/II/2015 tentang Tim Pengelola Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAPP)


2. KESEKRETARIATAN a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor W11A4/3427/OT.01.1/IX/2015 tentang Tim Klarifikasi Aset Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Cilacap b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor W11A4/6751/HK.01.1/XII/2014 tentang

Forum Telaah Hukum dan

Kebijakan c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor W11A/0430/KP.04.6/I/2015 Tentang Penujukan Hakim Pengawas Bidang


BAB. IV PENGAWASAN INTERNAL

A. PENGAWASAN INTERNAL Bahwa sistem Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu :

1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dalam unit Organisasi Pengadilan Agama Cilacap di bawah naungan Mahkamah Agung RI adalah Pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka I huruf a Intruksi Presiden No. 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawas melekat yaitu sebagai berikut : “ Pengawas melekat adalah serangkai kegiatan yang bersifat sebagai sifat Pengadilan yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan secara Prefensif atau Represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku “, dalam sistem Pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap bahwa Pengawasan melekat dilakukan secara berjenjang yaitu, Ketua melaksanakan Pengawasan secara umum dan sebagai koordinator Pengawas yang dilakukan oleh Wakil Ketua, adapun Pengawas tingkat Kepaniteraan dan Kesekretariatan kebawah dilakukan sesuai dengan tingkat jabatan yang diembannya.

2. Pengawasan Fungsional Dengan Hakim Pengawas bidang di tingkat Pengadilan Agama berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilacap Nomor : W11-A4/0430/Kp.04.6/I/2015

tentang

Penunjukkan

Hakim

Pengawas

Bidang Pengadilan Agama Kelas IA Cilacap tanggal 22 Januari 2015. Sedangkan bidang pengawasannya meliputi Management Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan,


Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik sebagaimana yang tercantum dalam lampiran. Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap sebagai pertanggungjawaban tugas-tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Cilacap dapat mempelajari hasil-hasil yang dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang untuk dijadikan bahan

evaluasi

kinerja

Aparat

Peradilan

yang

dipimpinnya

guna

memperbaiki tugas-tugas aparat Peradilan untuk mewujudkan Peradilan yang modern sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI. Adapun Pembinaan dan Pengawasan dari tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah dilakukan oleh hakim tinggi pengawas bidang dan terakhir dilaksanakan pengawasan tersebut tanggal 27-29 Oktober 2015.

B. EVALUASI Evaluasi kinerja hasil pengawasan melekat di Pengadilan Agama Cilacap dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Tupoksinya: 1. Kinerja Juru Sita/Juru Sita Pengganti dievaluasi secara periodik oleh Panitera dan Hakim Pengawas Bidang terkait. 2. Kinerja Panitera/Panitera Pengganti secara periodik oleh Ketua Majelisnya masing-masing. 3. Administrasi perkara secara umum, evaluasi kinerjanya dilaksanakan secara periodic oleh Panitera dan Hakim Pengawas Bidang terkait. 4. Evaluasi kinerja Juru Sita Pengganti khusus Tabayyun dilaksanakan oleh Wakil Panitera dan Hakim Pengawas Bidang terkait. 5. Evaluasi secara keseluruhan terhadap penanganan perkara dilaksanakan 1 (satu) bulan satu kali setelah Laporan Kegiatan Hakim (LKH) dikumpulkan pada Koordinator Pengawasan (Wakil Ketua). 6. Evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan yang masuk dilaksanakan sesuai kebutuhan oleh Wakil Ketua.


7. Evaluasi kinerja keserketariatan dilaksanakan oleh atasan langsung masing-masing pejabat dan oleh Hakim Pengawas Bidang terkait. 8. Evaluasi terhadap hasil laporan Pengawas Bidang dilaksanakan tiga bulan sekali.


BAB. V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

a. Penyelesaian perkara tahun 2015 pada tingkat pertama telah diusahakan cukup maksimal. Dari sisa tahun 2014 sebanyak 1183 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 6160 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 5963 perkara, sehingga sisa tahun 2015 sebanyak 1380 perkara.Jadi jumlah keseluruhan perkara yg ditangani tahun 2015 sebanyak 7343 perkara. Dibandingkan dengan sisa tahun 2013, ada peningkatan sisa pada tahun 2014. Namun begitu bila dibandingkan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2014 perkara dengan tahun 2015, maka sebenarnya yang berhasil diselesaikan pada tahun 2015 mengalami peningkatan. b. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, dan Program SIADPA sebagai support Pola Bindalmin juga sudah diterapkan, meskipun belum sempurna dan masih terjadi kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. c. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif. d. Penatausahaan dilaksanakan

bagian

dengan

kepegawaian, tertib

sesuai

keuangan dengan

dan

pedoman

umum

telah

pelaksanaan

walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan. e. Kekuatan pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan.


B. REKOMENDASI a. Kepada

Pimpinan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonsia

dimohon

mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas. b. Kepada

Pimpinan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonsia

dimohon

mengupayakan peningkatan anggaran belanja barang terutama untuk mata anggaran belanja operasional dan non operasional termasuk belanja langganan daya dan jasa agar dapat mencukupi keperluan satu tahun anggaran. c. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim dan pegawai perlu terus-menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia). d. Perlunya penambahan sumber daya manusia ( SDM ) pegawai khususnya lulusan

Teknologi

Informasi,

Perpustakaan,Komunikasi,

Ekonomi,

Manajemen. e. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung perlu melakukan standarisasi SOP secara Nasional agar terbentuk konsistensi pelaksanaan kerja sehingga sasaran kinerja pegawai dapat terukur. f. Dengan telah diterimanya remunerasi, kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap disarankan lebih meningkatkan kinerja, disiplin, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya di Pengadilan Agama Cilacap.


BAB. I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi, Misi dan Tujuan 1. Visi

Recommend Documents