BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama., walaupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengalami perubahan kedua dengan terbitnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut namun pasal 2 tersebut tidak mengalami perubahan. Adapun mengenai organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi. Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI. Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Laporan Tahunan 2011 - PA Sukabumi

1

Peradilan Agama, telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami perubahan mendasar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan lembaga Peradilan Agama dari Peradilan Semu (Quasi Rechtpraak) menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri (court of law) dalam tata hukum di Indonesia sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga peradilan lain. Lembaga peradilan yang mandiri (court of law) mempunyai ciri antara lain pertama tertibnya administrasi peradilan baik administrasi umum maupun administrasi teknis yustisial. Kedua, penerapan hukum acara dalam proses berperkara dilaksanakan dengan baik dan benar. Ketiga, putusan yang telah dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara dapat dieksekusi oleh lembaga peradilan yang memutuskan perkara tersebut. Ketiga hal ini adalah merupakan prinsip dasar yang harus berjalan secara simultan dan sejalan dengan gerak lajunya proses berperkara di lembaga peradilan tersebut, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar bermanfaat, mempunyai nilai keadilan dan kepastian hukum. Pada

kenyataannya

pengadilan

sedang

subur-suburnya

dengan berbagai cercaan dan terpaan dari sana sini atau dengan kata lain, publik sedang memihak kepada rasa ketidakpercayaan terhadap keberadaan lembaga peradilan salah, yang benarpun tetap didera dan dicerca. Disisi lain, hakim selalu dituntut untuk mampu memutus dan menyelesaikan setiap permasalahan sekalipun masih samar atau bahkan belum ada aturannya (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH sebagaimana menyebutkan, bahwa hukum berjalan bertatih-tatih dibelakang permasalahan). Dengan kata lain sampai saat ini hukum belum bisa menjangkau terhadap masalah yang baru akan muncul dan terjadi kemudian.


2

Berangkat dari fakta di atas, baik dalam hal menyelaraskan fakta yang ada dengan hukum yang masih samar-samar atau sama sekali belum ada aturannya juga demi tetap tegaknya peradilan yang diharapkan, maka dalam dunia peradilan dikenal istilah “Kebijakan Mengadili/Judicial Discretion”. Menerapkan metode “Penemuan Hukum” adalah suatu wujud kebijakan mengadili. Memutus atas nama Keadilan adalah juga suatu kebijakan mengadili. Demikian juga penggunaan pertimbangan memberatkan, meringankan, membenarkan dan menyalahkan adalah juga wujud Kebijakan Mengadili. Akan tetapi tentunya demi untuk mencegah agar kebijakan mengadili tidak terjelembab menjadi kesewenang-wenangan, atau upaya jalan menyelundupi keberpihakan, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh hakim, yaitu : 1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan azas hukum utama terutama azas keadilan. 2. Kebijakan mengadili harus dapat memajukan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan terutama rasa keadilan si pencari keadilan. 3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai azas Norma dan Konstitusi. Azas Norma dan Konstitusi merupakan batas yang tidak dapat dilampaui. 4. Kebijakan Mengadili tidak boleh mencederai hak-hak azasi pencari keadilan. 5. Kebijakan

mengadili

keseimbangan

antara

dimaksudkan kepentingan

untuk pencari

menemukan keadilan

dan

kepentingan masyarakat. 6. Walau

ada

diskresi,

putusan

hakim

harus

semata-mata

didasarkan kepada fakta yang ditemukan dalam persidangan dan tetap memutus menurut hukum. Hakim dilarang melakukan


3

kriminalisasi terhadap hal-hal yang tidak diatur atau sesuatu yang samar-samar

diatur

dalam

peraturan

perundang-undangan.

Jangankan melakukan kriminalisasi, memperluas suatu pengertian saja sangat terlarang dilakukan hakim. Salah satu yang sekarang acap kali menimbulkan rasa gundah yaitu longgarnya batas “kesalahan” yang timbul dari suatu bleid dengan perbuatan yang dapat dipidana. Begitu pula gambaran ini sama berlaku dalam perkara

perdata

khususnya

dalam

hal-hal

yang

menjadi

kewenangan Peradilan Agama. B. Visi dan Misi Visi 1. Mewujudkan supremasi hukum dan keadilan di bidang Hukum Islam sesuai dengan kewenangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku; 2. Menjaga profesionalitas dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan. Misi 1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri/independen, tidak memihak dan transparan; 2. Melaksanakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 3. Mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat.


4

C. Rencana Strategis RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2008 – 2013 NO

VISI

MISI

TUJUAN

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN 6 7 8

SASARAN

1

2

3

4

5

1.

Terwujudnya Pengadilan Agama Sukabumi sebagai Peradilan Negara yang mandiri, bermartabat dan dihormati dalam melayani dan mengayomi tuntutan masyarakat pencari keadilan

Mewujudkan Pengadilan Agama Sukabumi yang independen, mandiri dan bermartabat sebagai Pengadilan Negara dan sebagai Penegak Hukum yang mampu memberikan pelayanan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain;

1. Terwujudnya putusan yang berkualitas 2. Terciptanya rasa keadilan masyarakat

Memberi petunjuk proses beracara yang benar, tepat dan cepat.

1. Mengadakan pertemuan rutin 2. Menyelenggarakan diskusi

Mewujudkan transparansi informasi tentang proses berperkara

Terciptanya pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat pencari keadilan

Menyediakan sarana informasi melalui humas dan media internet

Pengadaan sarana untuk informasi tentang peradilan

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

1. Terwujudnya pelayanan penerimaan perkara secara tertib 2. Terciptanya proses berperkara yang baik dan benar

1. Menyelenggara- 1. Peningkatan mutu kan prosedur pelayanan kepada penerimaan perpencari keadilan kara secara terdalam penerimaan tib dan ditangani perkara oleh pejabat ter- 2. Penyelesaian tentu putusan yang baik 2. Ditetapkannya dan benar serta Majelis Hakim tepat waktu


5

1. Melaksanakan penyuluhan hukum; 2. Pembinaan aparatur

1. Menyediakan komputer khusus untuk program aplikasi informasi perkara 2. Mengoptimalkan pemakaian dan update data SIADPA 1. Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu; 2. Menerima pendaftaran perkara dengan tertib; 3. Mengefektifkan program aplikasi SIADPA dalam penerimaan pendaftaran perkara

1

2

3

4

2.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Sukabumi melalui pelaksanaan system pembinaan dan pengawasan mekanisme kerja baik bidang yudisial maupun non yudisial

Meningkatkan profesionalisme aparat

3.

Menciptakan mekanisme kerja organisasi dan kinerja Pengadilan Agama Sukabumi yang tertata rapi dan sistematis dengan menerapkan manajemen modern dan transparansi dalam pengawasan ketatausahaan serta keperkaraan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi Menciptakan koordinasi dan kerja sama antara lembaga Peradilan dan

Meningkatkan kinerja sesuai dengan peraturan dan kode etik

4.


Meningkatkan ko ordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait

5

6

Terwujudnya 1. Menugaskan aparatur peradilaparat untuk an yang profesiomengikuti pelanal tihan yang diprogramkan oleh MARI dan PTA; 2. Memotifasi aparat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi dosen di Perguruan Tinggi sekitar Terciptanya 1. Melaksanakan kinerja pegawai pembinaan tersesuai dengan hadap sistem yang ditentukan kerja pegawai; peraturan dan 2. Mengaktifkan kode etik dengan sistem pengberbasis pemanawasan terhadap faatan teknologi kinerja pegawai informasi

Terwujudnya koordinasi yang harmonis dan dinamis

7

1. Penyampaian hasil pelatihan dalam pembinaan pegawai; 2. Pengusulan izin belajar untuk pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

8 4. Menyampaikan putusan/penetapan sesuai peraturan 1. Menyelenggarakan pembinaan rutin; 2. Menyelenggarakan diskusi rutin dengan kajian Bindalmin dan permasalahan hukum; 3. Eksaminasi berkas perkara; 4. Mengikuti seminar/ lokakarya

1. Peningkatan 1. Menata kembali disiplin dan kwasistem kinerja litas sumber daya seluruh pegawai; manusia dibidang 2. Mengoptimalkan teknologi inforpenggunaan sistem masi aplikasi dan tekno2. Peningkatan sislogi informasi dalam tem pengawasan pelaksanaan tugas administrasi; 3. Melakukan pengawasan terhadap disiplin dan kinerja pegawai secara optimal dan periodik

Membuka kran Proaktif melakukan 1. Memenuhi undangkerja sama dengan koordinasi dengan an dari instansi instansi terkait instansi terkait manapun;

6

1

2

3

4

5

6

antar instansi terkait yang berbasis pada keterpaduan sistem manajemen pelayanan publik internal dan eksternal yang professsional


7

8 2. Mengundang instansi lain dalam kegiatan PA Sukabumi; 3. Memberikan pertimbangan hukum pada pemerintah daerah 4. Mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan Pemda

7

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan

Recommend Documents