BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan.
Pengadilan Agama
merupakan peradilan di lingkungan
Republik Indonesia, yang berwenang
Mahkamah Agung
menyelenggarakan peradilan bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, kedudukan dan kewenangannya diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IB berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Banyumas, terletak di Jln. Gerilya nomor 7A Purwokerto, dengan luas bangunan 1200 m2, di atas tanah seluas 4200 m2. wilayah yuridiksinya meliputi 16 wilayah kecamatan terdiri dari 26 kelurahan dan 150 desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari masa ke masa Pengadilan Agama Purwokerto mengalami perubahan dan perkembangan baik dari segi fisik bangunan, sarana pendukung dan para pimpinannya, demikian juga jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan. Pengadilan Agama Purwokerto
telah dipimpin oleh beberapa orang Ketua
dalam periode sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia dan pasca Kemerdekaan berturut-turut sebagai berikut : 1.
K. Moehamad Dirdja.
tahun 1938 - 1945
2.
K.H. Aboe Manshoer.
tahun 1945 - 1949
3.
K. Achmad Bunyamin.
tahun 1949 - 1963
4.
K.H. Achmad Mudatsir
tahun 1963 - 1975
5.
Drs. H..Syamsuhadi Irsyad, SH., MH. tahun 1975 - 1987
6.
Drs. M. Basiran Yusuf, SH.
tahun 1987 - 1997
7.
Drs. M. Djamhuri Ramadhan, SH.
tahun 1997 - 2000
8.
Drs. M. Zubaidi, SH.
tahun 2000 - 2002
9.
Drs. H. Munasib Zainuri, SH.
tahun 2002 - 2007;
10. Dra. Hj. Siti Muniroh, SH. MSI
tahun 2007 - 2009;
11. Drs. H. Asep Imadudin
tahun 2009 - 2013;
12. Drs. H. Tahrir
tahun 2013 - 2014;
13. Drs. H. Syafi’uddin, SH., MH
tahun 2014 – sekarang;
1 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
Selama tahun 2014 Pengadilan Agama Purwokerto telah menerima, memeriksa dan mengadili perkara sebanyak 3196, dengan rincian sisa perkara tahun 2013 sebanyak 818 dan diterima pada tahun 2014 sebanyak 3196 perkara. Dalam melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama Purwokerto berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bidang teknis yudisial
maupun
dalam
penyelenggaraan
administrasi
peradilan
dengan
berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA.001/SK/1/1991 tanggal 24 Januari 1991, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi, ditunjang SIADPA PLUS. Adapun dalam bidang teknis yudisial khususnya dalam penyelenggaraan persidangan, Pengadilan Agama Purwokerto telah melaksanakan azas persidangan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, segenap aparat Pengadilan Agama Purwokerto selalu berusaha untuk meningkatkan kwalitas pelayanan terhadap para pencari keadilan. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan percepatan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan, sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/KMA/SK/2012 tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka segenap pegawai Pengadilan Agama Purwokerto selalu berusaha meningkatkan kwalitas pelayanan publik dan transparansi dalam menjalakan tugas pokok dan kewenangannya dengan memanfaatkan informasi.
teknologi
Antara lain menyediakan Meja Informasi, Touch Screen informasi
perkara, mesin antrian, SMS Gateway dan pendaftaran online . Untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi, Pengadilan Agama Purwokerto menyediakan Website dengan alamat http://www.pa-purwokerto.go.id. B. Visi dan Misi.
Visi Pengadilan Agama Purwokerto
“MENDUKUNG
TERWUJUDNYA
BADAN
PERADILAN
YANG
AGUNG
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO”
2 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
Misi Pengadilan Agama Purwokerto
1. Menjaga kemandirian penyelenggaraan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Meningkatkan disiplin pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas secara efisien dan efektif. 3. Mengembangkan
penerapan
manajemen
modern
dan
terbuka
dalam
pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan. 4. Membuka akses informasi dan komunikasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwokerto. 5. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan. C. Rencana Strategis Pengadilan Agama Purwokerto. 1. Bidang Sumber Daya Manusia : - Mengikutsertakan pelatihan/diklat/bimbingan teknis para aparat Pengadilan Agama Purwokerto dalam setiap kesempatan, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing. - Mengajukan penambahan Panitera Pengganti, Pustakawan dan Tenaga Administrasi dengan mengusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. - Memaksimalkan kinerja Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dengan menggunakan aplikasi SIADPA PLUS. - Memaksimalkan kinerja tenaga Administrasi Umum untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan menggunakan aplikasi SIMPEG, SIMAK, SAKPA dan Aplikasi lainnya. - Mendorong kepada para pegawai untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan relevan. - Melaksanakan pengawasan terhadap pegawai dengan mekanisme pemberian reward dan punishment. - Memberikan pembinaan kepada pegawai Pengadilan Agama Purwokerto untuk berakhlakul karimah. - Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam menunjang
pelaksanaan
tugas-tugas
peradilan,
khususnya
mengenai
transparansi dan informasi melalui website
3 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
2. Bidang Sarana dan Prasarana: - Mengusulkan pengadaan tempat parkir kendaraan
yang belum terpenuhi
guna menunjang pelayanan. - Mengusulkan pengadaan genset. - Mengusulkan pembangunan gedung arsip perkara. - Mengusulkan pengadaan/pembangunan rumah dinas bagi para pejabat Pengadilan Agama Purwokerto, sesuai dengan lahan yang telah tersedia. - Mengusulkan sarana penunjang kegiatan penyelesaian perkara di ruang kepaniteraan berupa AC (Air Conditioner) dan ruang kerja lainnya yang belum menggunakan AC. - Mengusulkan meubelair sebagai sarana utama kegiatan dan kelancaran tugas-tugas sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa.
4 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
BAB II STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)
Struktur Organisasi 1.
Ketua
: Drs. H. Syafi’uddin, SH., MH.
2.
Wakil Ketua
: Drs. Achmad Harun Shofa, SH.
3.
Panitera / Sekretaris
: Drs. H. Akhsin Munthohar
4.
Wakil Panitera
: Mokhamad Farid, S.Ag
5.
Wakil Sekretaris
: Warni, SH.
6.
Panitera Muda Gugatan
: Ma’munu Heriyanto
7.
Panitera Muda Permohonan
: Isnaini Mukhayati, BA
8.
Panitera Muda Hukum
: Dra.Hj. DH. Widyaningsih
9.
Kepala Urusan Ortala dan Kepegawaian
: Wardoyo Dwi Astoto, SE.
10. Kepala Urusan Perencanaan Dan Keuangan 11. Kepala Urusan Umum
:Winarni, S.Pd. : Akmal Dliya
Tugas Pokok Pengadilan Agama Purwokerto.
Pengadilan Agama Purwokerto sebagai bagian dari Peradilan Agama mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang : 1. Perkawinan 2. Waris 3. Wasiat 4. Hibah 5. Waqaf 6. Zakat 7. Infaq 5 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
8. Shadaqah dan 9. Ekonomi Syari’ah.
Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto.
Sebagai bagian tak terpisahkan dari Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Purwokerto berfungsi ikut mewujudkan tujuan negara hukum, yaitu mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tenteram dan tertib, dengan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. A. Standar Operasional Prosedure (SOP) Hal
ini
telah
tersusun
untuk
bidang
Kepaniteraan
dan
bidang
Kesekretariatan sebagaimana terlampir. B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai Hal ini telah tersusun sebagaimana terlampir.
6 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia -
Rekruitmen Selama tahun 2014 tiga orang honorer Pengadilan Agama Purwokerto dalam proses pengangkatan CPNS melalui formasi Honorer Kategori II 2014
-
Mutasi a. Mutasi Keluar 1. Drs. H. Mu’tamar sebagai Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Cilacap 2. Drs. Supangat sebagai Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Kebumen 3. Drs. H. Tahrir sebagai Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara 4. Anwar Faozi, SH sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Wonosobo 5. Drs. H. Rohmad Ariadi, SH sebagai Ketua Pengadilan Agama Sumenep 6. H. Raharjo, SH., M.Hum sebagai Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Lumajang 7. Drs. Amroni, MH sebagai Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Banyuwangi
b. Mutasi Masuk 1. Drs. Yadi Kusmayadi, MH Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas II 2. Drs. H. Nurkhojin Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Kota Banjar Kelas II 3. Drs. H. Syafi’uddin, SH., MH Wakil Ketua Pengadilan Agama Blora 4. Drs. H. Akhsin Munthohar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Purbalingga 5. Drs. Achmad Harun Shofa, SH Ketua Pengadilan Agama Temanggung
-
Promosi 1. Drs. H. Mu’tamar sebagai Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Cilacap Kelas IA 2. Drs. H. Tahrir sebagai Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA 3. Anwar Faozi, SH sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA 7 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
4. Drs. H. Rohmad Ariadi, SH sebagai Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IB 5. H. Raharjo, SH., M.Hum sebagai Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA 6. Drs. Amroni, MH sebagai Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA
-
Pensiun Selama tahun 2014 tidak ada Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto yang pensiun
B. Keadaan Perkara Yurisdiksi
Pengadilan
Agama
Purwokerto
meliputi
16
kecamatan
26 kelurahan dan 150 desa di wilayah Kabupaten Banyumas. Masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki keragaman dan tingkat sosial maupun intelektual, hal ini dipengaruhi adanya 2 Perguruan Tinggi Negeri (IAIN dan UNSOED) serta beberapa Perguruan Tinggi Swasta. Penerimaan dan penyelesaian perkara selama tahun 2014 diselenggarakan dengan menggunakan sistem meja sebagaimana yang dikehendaki dalam Pola Bindalmin dengan berbasis tekhnologi SIADPA PLUS, sebagai sarana penunjang dan percepatan pelayanan serta penyelesaian perkara kepada masyarakat pencari keadilan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan sehingga perkara yang diterima telah diselesaikan dengan tepat waktu. Proses persidangan dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Kamis, yang dimulai jam 09.00 WIB sampai selesai dengan menggunakan dua ruang sidang yaitu ruang sidang A dan ruang sidang B yang dilaksanakan oleh 8 Majelis Hakim. Keadaan dan perkembangan jumlah perkara dapat diketahui dari data statistik perkara pada tahun 2014 yang diterima sebanyak 3196 perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 2908 dan perkara permohonan sebanyak 288, ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak
818 perkara, sehingga tingkat
penyelesaiannya dapat digambarkan menurut jenis perkaranya (lihat lampiran). Keadaan perkara Pengadilan Agama Purwokerto, baik sisa tahun 2013 maupun yang diterima selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : Perkara sisa tahun 2013 berjumlah
=
Perkara yang diterima tahun 2014 berjumlah
= 3196 perkara
Jumlah
818 perkara
= 4014 perkara
8 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
Perkara yang diputus pada tahun 2014 berjumlah
= 3213 perkara
Jadi sisa akhir tahun 2014
=
801 perkara
Dari jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Purwokerto dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut: Perkara Gugatan (Contensius) 1. Izin Poligami
=
7 Perkara = putus
7 perkara
2. Pembatalan Perkawinan
=
2 Perkara = putus
2 perkara
3. Cerai talak
= 1134 Perkara = putus 891 perkara
4. Cerai gugat
= 2532 Perkara = putus 1994 perkara
5. Harta bersama
=
6
Perkara = putus
6 perkara
6. Kewarisan
=
23 Perkara = putus
16 perkara
7. Itsbat nikah
=
11 Perkara = putus
10 perkara
8. Penguasaan Anak
=
3 Perkara = putus
3 perkara
9. Gugatan Nafkah Anak
=
2 Perkara = putus
2 perkara
10. Ekonomi Syariah
=
3 Perkara = putus
2 perkara
11. Hibah
=
3 Perkara = putus
2 perkara
1. Perwalian
=
3 Perkara = putus
1 perkara
2. Dispensasi kawin
= 140 Perkara = putus
131 perkara
3. Wali ‘adlol
=
Permohonan (Voluntair)
3 Perkara = putus
3 perkara
4. Lain-lain a. Perubahan Nama
= 142 Perkara = putus 139 perkara
b. Pengangkatan Anak
=
Dari jumlah perkara tersebut,
0 Perkara = putus
0 perkara
dari kalangan Pegawai Negeri Sipil/
POLRI/TNI dan yang disamakan sebanyak 45 perkara.
Dari jenis putusannya selama dalam tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut: 1.
Putus dikabulkan
: 2882 Perkara
2.
Ditolak
:
12 Perkara
3.
Dinyatakan tidak diterima
:
21 Perkara
4.
Gugur
:
46 Perkara
5.
Dicoret dari daftar
:
32 Perkara
6.
Dicabut (setelah mediasi)
:
220 Perkara
Jumlah
: 3213 Perkara
9 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
Berdasarkan rincian tersebut, terlihat ada kenaikan jumlah penerimaan perkara tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 101 perkara atau 3,16 %, sedangkan sisa perkara yang belum putus tahun 2013 sebanyak 818 perkara dan tahun 2014 sebanyak 801 perkara, sehingga sisa perkara turun sebanyak 17 perkara atau 2,08 % atau rata-rata setiap bulannya perkara diterima sebanyak 266 dan perkara diputus sebanyak 253. Dari jumlah perkara yang diterima dalam tahun 2014 sebagaimana tersebut diatas sudah barang tentu tidak mungkin diselesaikan secara tuntas hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut: 1. Perkara yang diterima, dimana Tergugat/Termohon tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sehingga waktu dan proses pemanggilan untuk disidangkan 4 bulan. 2. Perkara yang pihak Tergugat/Termohon berkediaman di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga waktu dan proses pemanggilan untuk disidangkan, memakan waktu lebih lama, bahkan kadang-kadang tidak ada jawaban relaas panggilan dari Pengadilan Agama yang dituju. 3. Adanya hari-hari libur Nasional, cuti bersama seperti hari raya Idul Firti dan hari keagamaan lainnya, sehingga mengurangi
jadwal
sidang dan
pengunduran penetapan hari sidang. 4. Salah satu pihak (Tergugat/Termohon) berada di luar negeri yang pemanggilannya memerlukan waktu selama 6 ( enam bulan ) melalui Kementerian Luar Negeri; 5. Salah satu pihak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI sehingga memerlukan waktu untuk mengurus ijin atau surat keterangan dari atasannya. 6. Perkara yang kedua belah pihak menggunakan jasa Pengacara/Advocat sering terjadi gugat balik (Rekonvensi).
10 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
Berdasarkan fakta penerimaan perkara di Pengadilan Agama Purwokerto, khususnya di bidang perceraian dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1. Faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga cukup mendominasi yaitu mencapai 449 perkara. 2. Faktor
kurang bertanggung jawabnya suami terhadap isteri dan anaknya
mencapai 952 perkara. 3. Faktor kekurangan ekonomi mencapai 700 perkara, 4. Gangguan pihak ketiga mencapai 253 perkara 5. Krisis akhlak 138 perkara 6. Kawin paksa 0 perkara 7. Cacat biologis 0 perkara 8. Dihukum 0 perkara Untuk lebih jelasnya, mengenai data lengkap perkara Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran.
Perkara yang dimohonkan Banding :
Selama tahun 2014 jumlah perkara
yang dimohonkan banding ke
Pengadilan Tingga Agama Semarang berjumlah 22 perkara, telah diputus dalam tingkat banding 15 perkara dan yang belum diputus 4 perkara, belum dikirim 3 perkara. 1. Putusan banding dikuatkan sebanyak 14 perkara. 2. Putusan banding dibatalkan sebanyak 1 perkara.
Perkara yang dimohonkan Kasasi :
Dalam tahun 2014 perkara yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 4 perkara telah diputus dalam tingkat kasasi 1 perkara dan yang belum diputus 3 perkara. Perkara dimohonkan Peninjauan Kembali :
Dalam tahun 2014 perkara dimohonkan Peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan sisa perkara Peninjauan Kembali tahun 2013 sebanyak 0 perkara ;
11 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
Perkara dimohonkan Eksekusi dan Peyitaan :
1. Permohonan Eksekusi riil sebanyak 3 perkara. 2. Permohonan Eksekusi Penjualan lelang sebanyak 1 perkara. 3. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sebanyak 1 perkara. 4. Permohonan Pemeriksaan Setempat (decente) sebanyak 4 perkara. 5. Semua permohoan sudah dilaksanakan dengan lancar dan tidak ada hambatan dalam eksekusinya. Penerbitan akta cerai/ salinan putusan/Penetapan :
1. Penerbitan Akta cerai sebanyak 2494 akta cerai . 2. Penyampaian salinan/Putusan/ Penetapan 2494 salinan.
Penerimaan dan Penggunaan biaya perkara dalam tahun 2014
1. Saldo Akhir tahun 2013
Rp. 233.685.800
2. Penerimaan tahun 2014
Rp.3.752.196.000
3. Pengiriman biaya perkara
Rp.
4. Biaya panggilan –panggilan
Rp. 897.972.400
5. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara
Rp. 155.400.000
6. Biaya PNBP
Rp. 110.336.000
7. Biaya Materai
Rp.
8. Biaya Pemberitahuan
Rp. 205.726.000
9. Pengembalian Sisa Panjar
Rp.2.350.296.200
10. Saldo akhir tahun 2014
Rp. 234.720.200
11. Biaya pemeriksaan setempat
Rp.
5.250.000
12. Biaya Sita
Rp.
1.000.000
13. Saldo dalam Kas
Rp.
7.512.200
14. Saldo dalam rekening Bank
Rp. 227.208.000
6.200.000
17.394.142
12 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana a. Tanah
Penamba han/
P
Pengura No
Saldo Awal 2014
Uraian
Luas
ngan
Saldo Akhir 2014
Lu-
Ni-
as
lai
1.307.697.000
-
-
4.600.855.000
-
-
5.908.552.000
-
-
Nilai
Luas
Nilai
Tanah
P Bangunan
4528
Rumah
M2
1.
4528 M2
1.307.697.000
Negara II Tanah 2.
Bangunan Kantor
5322 M2
5322 M2
4.600.855.000
Permanen
Jumlah
9850 M2
9850 M2
5.908.552.000,-
Pengadilan Agama Purwokerto pada awal tahun anggaran 2014 memiliki asset tanah seluas 9850 M2 dengan nilai Rp. 5.908.552.000,-. Asset tanah tersebut tidak bertambah selama TA 2014 karena tidak ada belanja modal untuk pengadaan maupun penambahan nilai asset tanah tersebut. b. Gedung dan Bangunan
Saldo Awal 2014 No
Pengurangan
Saldo Akhir 2014
Uraian Kuantit as
1.
Penambahan/
Bangunan Gedung Kantor Permanen
Kuan-
Nilai
Nilai
Kuantitas
Nilai
titas
3
5.192.673.000,
-
-
3
5.192.673.000
1
53.183.000,-
-
-
1
53.183.000,-
4
5.245.856.000,-
-
-
4
Rumah Negara 2.
Golongan II Tipe II Permanen
Juml ah
5.245.856.000, -
13 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
Saldo awal TA 2014 asset gedung dan bangunan Pengadilan Agama Purwokerto terdapat 4 gedung yaitu gedung kantor permanen ada 3 (tiga) dan gedung rumah negara 1 (satu), dengan nilai Rp. 5.245.856.000,- sampai dengan akhir tahun anggaran tidak ada penambahan nilai maupun kuntitas. c. Peralatan dan Mesin
No
Uraian
1.
Peralatan dan Mesin
Saldo Awal 2014
Penambahan/
Saldo Akhir
Pengurangan
2014
997.124.088,-
0,-
998.197.588,-
997.124.088,-
0,-
998.197.588,-
Awal tahun anggaran 2014 terdapat aset peralatan dan mesin senilai Rp. 997.124.088,-
d. Aset Tetap Lainnya
No
1.
Uraian
Aset Tetap Lainnya
Saldo Awal
Penambahan/
Saldo Akhir
2014
Pengurangan
2014
10.844.976,-
0,-
10.844.976,-
10.844.976,-
0,-
10.844.976,-
Pada awal tahun anggaran 2014 saldo aset tetap lainnya sejumlah Rp. 10.844.976,-.
e. Jaringan
No
1.
Uraian
Jaringan
Saldo Awal
Penambahan/
Saldo Akhir
2014
Pengurangan
2014
39.880.000,-
0,-
39.880.000,-
39.880.000,-
0,-
39.880.000,-
14 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
D. Pengelolaan Keuangan Adapun berkaitan dengan pengelolaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut : DIPA 01
a. -
DIPA-005.01.2.401061/2014 tanggal 05 Desember 2013
-
DIPA-005.01.2.401061/2014 Rev 1 tanggal 22 Agustus 2014
-
DIPA-005.01.2.401061/2014 Rev 2 tanggal 24 Nopember 2014
-
DIPA-005.01.2.401061/2014 Rev 3 tanggal 30 Desember 2014
1.1 Belanja Pegawai 1.1.1 Pagu Anggaran
= Rp. 4.884.826.000,-
1.1.2 Realisasi Anggaran
= Rp. 4.862.514.697,-
1.1.3 Sisa realisasi anggaran
= Rp.
1.1.4 Prosentase realisasi anggaran
= 99,54 %
22.311.303,-
1.2 Belanja Barang 1.2.1 Pagu Anggaran
= Rp.
512.901.000,-
1.2.2 Realisasi Anggaran
= Rp.
494.278.173,-
1.2.3 Sisa realisasi anggaran
= Rp.
18.622.827,-
1.2.4 Prosentase realisasi anggaran
= 96,37 %
1.3 Belanja Modal 1.3.1 Pagu Anggaran
= Rp.
-
1.3.2 Realisasi Anggaran
= Rp.
-
1.3.3 Sisa realisasi anggaran
= Rp.
-
1.3.4 Prosentase realisasi anggaran
= -
b. DIPA 04 -
DIPA-005.04.2.401062/2014 tanggal 05 Desember 2013 2.1. Pagu Anggaran
= Rp.
31.910.000,-
2.2. Realisasi anggaran
= Rp.
31.355.000,-
2.3. Sisa realisasi anggaran
= Rp.
555.000,-
2.4. Prosentase realisasi anggaran
= 98,26 %
15 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA 01 selama 2014 berjumlah Rp. 11.195.904,- dengan rincian sebagai berikut : 1.
Sewa Rumah Dinas/Negara
= Rp.
231.000,-
2.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL = Rp.
7.084,-
3.
Pendapatan Uang Muka gaji
4.
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara Jumlah
= Rp.
5.957.820,-
= Rp.
5.000.000,-
= Rp. 11.195.904,-
Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA 04 selama 2014 berjumlah Rp. 164.139.800,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan legalisasi tandatangan
= Rp.
2. Pendapatan ongkos perkara
= Rp. 94.805.000,-
3. Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya
= Rp. 67.854.800,-
Jumlah
1.480.000,
= Rp. 164.139.800,-
E. Dukungan Teknologi Informasi Dalam pelaksanaan Tupoksi Pengadilan Agama Purwokerto didukung dengan penggunaan aplikasi SIADPA PLUS dan Teknologi mesin antrian sidang dan antrian pelayanan serta SMS gateway. F. Regulasi Tahun 2014 Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menerbitkan beberapa surat keputusan, antara lain : 1. Surat Keputusan Susunan Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Mediator : SK Nomor W11-A22/2798/HK.05/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014. 2. Surat Keputusan Petugas Pelaksana Administrasi Keuangan Perkara : SK Nomor W11-A22/0760/OT.00.01/V/2014 tanggal 02 Mei 2014.
16 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
BAB IV PENGAWASAN A.
Internal Sistem pengawasan diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan. Dalam pedoman pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terdapat pengawasan internal yang dilakukan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri. Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional Pengawasan
yang dilakukan oleh pejabat atasan langsung dari masing-
masing aparat (pengawasan melekat), yang secara terus menerus mengawasi dan membina masing-masing aparat bawahannya. Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Untuk dapat mengintensifkan pengawasan dan mengevaluasi atas hasil pengawasan, maka tugas pengawasan administrasi perlu dibagi-bagi dalam bidang-bidang pengawasan administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan BadanBadan Peradilan tahun 2007. Untuk mewujudkan petunjuk tersebut, Ketua Pengadilan Agama Purwokerto telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : W11-A22/448/KP.04.6/II/2014 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pembinaan Pada Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014 yang ditetapkan di Purwokerto tanggal 18 Pebruari 2014. Adapun Hakim Pengawas Bidang dan Pembinaan tahun 2014 serta bidangbidang administrasi yang diawasi dapat dirincikan sebagai berikut :
NO.
NAMA DAN NIP
JABATAN
1.
Drs. H. ROHMAD ARIADI, SH NIP. 19670105 199403 1 002
Wakil Ketua / Hakim
2.
H. RAHARJO, SH, M.Hum NIP. 19610121 198203 1 002
Hakim
3.
Drs. NAJIB, SH NIP. 19620606 199103 1 003
Hakim
BIDANG PENGAWASAN
Koordinator Pengawas (Menggkoordinir pengawasan sesuai jadwal yang telah ditentukan) Administrasi Perkara (Pemberkasan, pengelolaan arsip perkara dan pelaksanaan putusan) Administrasi Perkara (Prosedur peneriamaan perkara, permohonan banding, kasasi, PK Pelaksanaan Jurusita dan supervise
17 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
Aplikasi SIADPA Plus)
4.
Drs. SYAHRIAL, SH NIP. 19610612 199203 1 002
Hakim
Administrasi Umum (Administrasi Kepegawaian dan keuangan DIPA)
5.
Drs. H. NURRUDIN, SH, MSI NIP. 19610503 199203 1 002
Hakim
Administrasi Umum (Administrasi tata persuratan, inventaris dan perpustakaan)
6.
ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag. NIP. 19711010 200502 1 001
Hakim
7.
Drs. AMRONI, MH NIP. 19680530 199403 1 005
Hakim
8.
Drs. YADI KUSMAYADI, MH NIP. 19670826 199303 1 003
Hakim
9.
Drs. NURKHOJIN NIP. 19610721 199303 1 001
Hakim
10.
Drs. H. NAFIK, SH NIP. 19541025 197903 1 003
Hakim
11.
TARSUDIN, SH NIP. 19580803 198303 1 005
Hakim
Administrasi Perkara (Buku register, penbuatan laporan perkara dan pembuatan statistik) Administrasi Perkara (Pengawasan terhadap up date isi website, editing berita yang akan dimasukkan ke dalam website dan up load putusan ke direktori putusan mahkamah Agung) Administrasi Perkara (Buku jurnal, buku kas bantu, buku keuangan perkara dan penerimaan hak-hak kepaiteraan) Administrasi Persidangan (PMH,PHS, Panggilan Persidangan, BAP dan minutasi) Administrasi Perkara (Ketepatan pengetikan putusan /penetapan dan penerbitan akta cerai) Kinerja Pelayanan Publik (Ketertiban, kedisiplinan, ketataan, kebersihan dan kerapian lingkungan kerja serta pelayanan dan pengaduan masyarakat)
Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing hakim pengawas bidang tersebut melaporkan hasilnya setiap tiga bulan sekali kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawas, dan kemudian Wakil Ketua melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Purwokerto melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. B. Evaluasi Selama tahun 2014 berdasarkan hasil pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang per triwulan tidak ditemukan penyimpangan yang berarti, hanya evaluasi yang bersifat masukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.
18 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan. Bahwa Pengadilan Agama Purwokerto telah berusaha melaksanakan tugas dan kegiatannya baik dari segi penyelesaian perkara, pengelolaan keuangan, maupun pengelolaan sumber daya manusia seoptimal mungkin, namun masih ada kekurangan disebabkan terbatasnya sumber daya manusia, terutama dari segi jumlah. B. Saran-saran. 1. Agar Pengadilan Agama Purwokerto mendapat tambahan panitera pengganti, Jurusita dan tenaga administrasi. 2. Agar mendapat prioritas pembangunan gedung arsip dan rumah dinas serta sarana pendukung bagi para pejabat Pengadilan Agama Purwokerto, karena lahan telah tersedia. 3. Agar mendapat prioritas pengadaan meubelair yang memadai dan mencukupi.
19 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
LAMPIRAN-LAMPIRAN ; 1. SOP Keperkaraan 2. SOP Kesekretariatan 3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
20 Laporan Tahunan PA. Purwokerto Tahun 2014
