BAB I PENDAHULUAN A. UMUM

BAB I PENDAHULUAN A. UMUM

Terselenggaranya

good

governance

merupakan

prasyarat

utama

untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang

tepat,

jelas,

dan

nyata

sehingga

penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pejabat Eselon II ke atas, diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan kinerja tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan

sumber

daya yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan

dokumen

perencanaan stratejik yang dirumuskan sebelumnya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2013 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksana tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga beperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi mesyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi No. 29 Tahun 2010

tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2013 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013

1

perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2013.

B. DASAR HUKUM Dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia N0. 7 Tahun 1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

(LAKIP)

Tahunan

dari

setiap

Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara,

Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP yaitu : 1.

Ketetapan MPR No. XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2.

Undang–undang Nomor: 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor: 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3.

Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

4.

Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);

5.

Undang-undang Nomor: 25

Tahun 2004

tentang Pelaksanaan

Pembangunan

Nasional. 6.

Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7.

Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013

2

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4844); 8.

Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor: 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4614);

10. Inpres Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Perda

Kota

Bengkulu

Nomor:

07

Tahun

2008

tentang

Penetapan

dan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Bengkulu; 14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor: 08, 09, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD, Dinas, Badan/ Kantor dan Kecamatan dalam Daerah Kota Bengkulu; 15. Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor: 08 Tahun 2013 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2018-; 16. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010; 17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor: 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KOTA BENGKULU Kota Bengkulu merupakan ibukota Propinsi Bengkulu yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan . Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Kota Kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedatukan yang membawahi 28 kepangkuan. Berdasarkan

undang-undang

Nomor

9

Tahun

1967

jo Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Propinsi Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibukotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1986 Luas Kota Bengkulu adalah 144,52 Km2, sedangkan berdasarkan hasil pengukuran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013

3

tahun 2008 oleh Badan Koordinasi Survei dan Pametaan Nasional (Bakosurtanal) Luas Kota Bengkulu adalah seluas 151.70 Km2. Berdasarkan Perda No.28 Tahun 2008 tersebut, secara administratif, Kota Bengkulu terdiri atas 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar dengan 5 kelurahan dan luas wilayah 46.36 Km2, Kecamatan Kampung Melayu dengan 6 Kelurahan dan luas wilayah 23.14 Km2, Kecamatan Gading Cempaka dengan 5 Kelurahan dengan luas wilayah 14.42 Km2, Kecamatan Ratu Samban dengan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 2.85 Km2, Kecamatan Ratu Agung dengan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 11.02 Km2, Kecamatan Teluk Segara dengan 13 Kelurahan dengan luas wilayah 2.76 Km2 , Kecamatan Sungai Serut dengan 7 Kelurahan dengan luas wilayah 13.53 Km 2, Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan dengan luas wilayah 23.18 Km 2, dan Kecamatan Singgaran Pati dengan 6 Kelurahan dengan luas wilayah 14.44 Km2, lebih rinci dapat dilihat pada tabel C.1. Secara administrasi Kota Bengkulu berbatasan sebelah Utara dan Timur dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah Selatan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah Barat dengan Samudra Hindia. Tabel C.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, Rukun Warga Rukun Tetangga dan Luas Wilayah Kota Bengkulu No

Kacamatan

Kelurahan

Rukun Warga

Rukun Tetangga

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Selebar Kampung Melayu Gading Cempaka Ratu Agung Ratu Samban Singgaran Patih Teluk Segara Sungai Serut Muara Bangkahulu JUMLAH

6 6 5 8 9 6 13 7 7 67

39 25 30 40 28 35 31 22 30 351

169 111 123 166 92 123 96 77 134 1091

Luas (Km2) 46.36 23.14 14.42 11.02 2.85 14.44 2.76 13.53 23.18 151.70

Sumber : BDA Kota Bengkulu 2012

Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan letak geografis berada ditepi pantai Barat Sumatra dengan posisi 102012”-102022” Bujur Timur dan 3045”-3059” Lintang Selatan. Kota Bengkulu terletak pada ketinggian antara 0-100 m/dpl, dengan persebaran sporadis

pada

wilayah

kota,

sehingga

menyebabkan

morfologi

kota

yang

bergelombang. Lokasi dengan titik tertinggi (hingga 100m/dpl) berada dibagian Tenggara (Kec. Selebar). Sementara titik terendah (antara 0 10 m/dpl) di bagian selatan, Utara dan Timur, sedangkan Pusat Kota Bengkulu sendiri berada pada ketinggian antara 10-25 m/dpl.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013

4

D. ADAPUN DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN AKIP ADALAH : 1. Sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan

tugas

pokok,

fungsi

dan

kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu beserta satuan kerja dibawahnya sebagai pembantu Walikota dalam melaksanakan amanat pembangunan yang tercantum dalam RKPD. 2. Sebagai

dokumen

untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilan

atau

kegagalan

Pemerintah Kota Bengkulu beserta Satuan Kerja dibawahnya khususnya Dinas dan Badan serta Kantor dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sesuai dengan Renstra masing-masing.

E. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari pada pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu adalah : 1.

Perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan

fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan. 2.

Mengevaluasi

kinerja

kegiatan

untuk

menentukan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu selama tahun anggaran 2013.

F. GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH KOTA BENGKULU Penyusunan

LAKIP

Kota

Bengkulu

merupakan

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban dalam mewujudkan Clean Government dan Good Governance yang transparan dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang dilaksanakan sehingga mampu memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Disamping penyusunan LAKIP, Pemerintah Kota Bengkulu telah mencoba menerapkan berbagai peraturan maupun cara kerja yang mengacu pada perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih diantaranya adalah : 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bengkulu Peran serta masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan menjadi komitmen Pemerintah Kota Bengkulu untuk ditetapkan sebagai salah satu unsur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013

5

penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Bengkulu. Peran serta masyarakat tersebut dibangun berdasarkan prinsip dasar yaitu kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat untuk berpartisipasi secara konstruktif yang dapat memberikan dukungan agar kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bengkulu benar-benar telah mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bengkulu, maka semua anggota masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan

baik secara langsung

maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka yaitu DPRD di tingkat Kota, LPM di tingkat Kecamatan serta Forum Komunikasi RT/RW di tingkat Kelurahan. Dalam rangka mengantisipasi dan menyikapi berbagai isu yang ada, Pemerintah Kota Bengkulu menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan aspirasi maupun pendapatnya. Jalur komunikasi tersebut adalah : a. Pertemuan umum melalui Forum RT dan RW. b. Mengadakan pertemuan dengan seluruh PNS yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu beserta Masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan Sholat Dzuhur bersama setiap hari rabu di Masjid Akbar AT Taqwa. c. Mengadakan pertemuan secara bergiliran dengan masyarakat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah setiap hari jumat pagi ke masjid-masjid yang ada di Kota Bengkulu yang disebut Safari Subuh. d. Mengadakan pertemuan dengan guru dan siswa yang disebut kegiatan Apel Bersama. e. Mendorong berlakunya hukum adat dengan menerbitkan Perda Nomor: 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Secara rutin penjaringan aspirasi ini dilakukan Pemerintah melalui bottom up planning serta penyaluran aspirasi yang dilakukan DPRD berbentuk reses dengar pendapat dan penyaluran aspirasi secara langsung serta melalui surat.Selain itu secara formal dan terjadwal Pemerintah Kota Bengkulu juga menyelenggarakan musyawarah pembangunan di tingkat Kelurahan dan Rapat Koordinasi Pembangunan di tingkat Kecamatan yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membahas usulan tahunan Kelurahan berdasarkan skala prioritas dan usulan yang merupakan kegiatan lintas Kelurahan dalam Kecamatan. Dengan adanya mekanisme perencanaan yang melibatkan secara aktif peran serta masyarakat maka diharapkan arah, kebijakan serta program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dapat memanfaatkan secara maksimal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013

6

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan merumuskan perencanaan pembangunan akan mampu meminimalisir hasil pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan

masyarakat.

Pada

akhirnya

keterlibatan

masyarakat

dalam

proses

pembangunan tersebut akan meningkatkan efektifitas pemerintah dan mendorong terciptanya pengawasan langsung masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat serta pengawasan fungsional maka akan tercipta Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Permasalahan secara umum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terkait dengan pelayanan yaitu masyarakat secara umum menginginkan kejelasan atau trasparansi dalam pelayanan baik menyangkut

biaya, persyaratan, prosedur dan

waktu. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Standar Operating Prosedure (SOP) yang menetapkan mengenai biaya , persyaratan, prosedur dan waktu dan ditempelkan pada papan pengumuman yang dapat dibaca oleh masyarakat penerima layanan. Dan sebagai wujud pelayanan prima pada masyarakat, Pemerintah Kota Bengkulu melalui SKPD telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal pada bidang perumahan rakyat, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang KB, bidang sosial, bidang lingkungan hidup, bidang pemerintahan dalam negeri, bidan perempuan dan anak, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang ketenagakerjaan, bidang kominfo, bidang ketahanan pangan, bidang kesenian, bidang perhubungan dan penanaman modal dan setiap tahun untuk mengawasi kinerja pelayanan publik oleh SKPD telah dilaksanakan evaluasi dan monitoring pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013

7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2013

8