BAB I PENDAHULUAN Umum

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Umum. Kabupaten Kuningan yang terletak sebelah Selatan Cirebon, mempunyai luas

wilayah 1.195,71 Km2, dengan jumlah penduduk 1.138.399 jiwa, terdiri dari 32 Kecamatan dengan 367 Desa/Kelurahan. Sebagai Kabupaten yang terletak diujung timur Provinsi Jawa Barat sekaligus juga merupakan pintu gerbang Jawa Barat dari arah timur, mobilitas penduduk pendatang menjadi sangat tinggi, sehingga diperlukan banyak regulasi pemerintah sejalan dengan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan daerah untuk berinovasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (basic cervise) dan menggali sektor unggulan (core competention) yang dilandasi pendekatan kesejahteraan (wellfare) yang berkeadilan, serta sebagaimana kita mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban (low and order) pada lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman, terlindungi yang akhirnya kondisi kondusif secara umum dapat dicapai. Melihat keadaan dan letak geografis Kabupaten Kuningan di atas dengan

program

merupakan

Kabupaten

tantangan

Kuningan

pembangunan

sebagai

kabupaten

khususnya

dalam

konservasi hal

sejalan adalah

pemberdayaan,

pengendalian, pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai sember daya alam yang tidak ternilai harganya, guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan di massa yang akan datang secara berkesinambungan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam diperlukan konsistensi pemerintah Kabupaten Kuningan dalam pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, dan kaitan dengan hal tersebut dibutuhkan regulasi yang jelas dalam mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) maupun Keputusan Bupati Kuningan. Untuk selanjutnya dalam penegakkan produk hukum tersebut maka Satpol PP - lah yang bertugas untuk menegakkannya. Dalam hal jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya selalu berdampingan dengan permasalahan yang semakin kompleks seperti Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Sosial politik dan alam : a. Sosial politik ; persaingan elit politik, konflik antar massa Parpol/ Ormas, tuntutan LSM, aksi unjuk rasa / demo dan lain-lain. b. Sosial Ekonomi; lapangan kerja/ PHK/ Pengangguran, Urbanisasi, efek industrialisasi, pedagang kaki lima (PKL) dan lain-lain.

1

c. Sosial Budaya ; judi, prostitusi, narkoba, kenakalan remaja, tawuran, pergaulan bebas dan lain-lain. d. Alam; kekeringan, banjir, longsor, kebakaran hutan, gunung meletus, gempa bumi dan lain-lain. e. serta semakin beragamnya kemunculan kelompok-kelompok di masyarakat dengan berbagai macam kepentingan baik yang sejalan dengan pemerintah daerah maupun yang bertolak belakang. Dalam penanganannya permasalahan-permasalan tersebut di atas, adalah sudah merupakan tugas Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Satpol PP yang mempunyai tugas seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 27 huruf c dan huruf e Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban “ memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat “ serta “ mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan “ selanjutnya pada Pasal 148 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Untuk mendukung Program dan Kegiatan tersebut, mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagaimana amanat Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

2

Indikator

Kinerja

Utama.

Menurut

Tim

Penilai

LAKIP

Kementerian

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja untuk pencapaian Tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut:

IKU Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Angka penurunan pelanggar Perda Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tertangani Cakupan petugas Linmas di Kabupaten

1. 2. 3. 4.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan

A. Landasan Idiil yaitu Pancasila, B. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, C. Landasan Operasional : 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25;

4

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9); 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20); 22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; 24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

5

1.3.

Profil Layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan serta berpedoman dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2013 yang mengatur tentang Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

1.3.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan Tugas dan Fungsi Pasal 4 (1) Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu tugas

membantu

kelancaran

tugas-tugas

Bupati

mempunyai

dalam

perumusan,

perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat . (2) Dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakan ketentuan Perda dan Peraturan Bupati secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Satpol PP berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Satuan

Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat

6

serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan penyelenggaraan ketertiban umum dan

Bupati serta

ketentraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f.

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan

hukum agar

mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Bupati; dan g. pelaksanaan tugas lainnya. (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a.

mengikuti proses penyusunan peraturan perundang- undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

b.

membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP

termasuk pejabat

negara dan tamu negara; c.

pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.

membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

e.

membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan

f.

pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut di atas juga secara terperinci terdapat dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2013 yang mengatur tentang Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. Kepala Satuan (1)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a.

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;

7

b.

Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

c.

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah;

d.

Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;

e.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

(3)

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;

c.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

d.

Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

e.

Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya;

f.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

g.

Mengesahkan

dan

menandatangani

naskah

dinas

sesuai

dengan

kewenangannya; h.

Memberikan rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

i.

Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

j.

Memberikan

saran

dan

pertimbangan

teknis

kepada

Bupati

pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;

dalam

8

k.

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

l.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati. Sekretaris

(1)

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan Program.

2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan; b. Pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian; d. Pengoordinasian urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;

(3)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas : a.

Merencanakan

operasional

ketatausahaan,

kepegawaian,

keuangan,

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.

Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan RENSTRA dan RENJA, RKA, DPA, LPPD, LKPJ, LAKIP, laporan kegiatan dan sejenisnya ;

c.

Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pertanggungjawaban kepada bupati;

d.

Menyelenggarakan

kegiatan

ketatausahaan,

kepegawaian,

keuangan,

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; e.

Mengoordinasikan bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan

akuntansi dan pertanggungjawaban atas penyusunan dan

penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang; f.

Mengoordinasikan pemeliharaan aset milik daerah yang berada dalam penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja;

g.

Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan lainnya dalam penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang penegakan peraturan daerah,

9

peraturan bupati dan keputusan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat; h.

Mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang penegakan Perundang - undangan Daerah, ketertiban umum ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat ;

i.

Mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi vertikal dan/atau pihak swasta;

j.

Mengoordinasikan penyelenggaraan penerimaan pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;

k.

Mengoordinasikan pengaduan terkait dengan penyelenggaraan urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat;

l.

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KORPRI di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

m.

Mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkuangan Satuan Polisi Pamong Praja;

n.

Mengoordinasikan penyusunan dokumentasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

o.

Mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan laporan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;

p.

Mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, ketertiban umum ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

q.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

r.

Membina dan bertanggungjawab atas Korps Musik Satpol PP;

s.

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

t.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

u.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Sekretariat, membawahkan : a.

Sub Bagian Program;

b.

Sub Bagian Keuangan;

c.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

10

Sub Bagian Program (1) Sub

Bagian

Program

mempunyai

tugas pokok

merencanakan

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program

kegiatan,

yang meliputi

penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masingmasing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja. (2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan program yang meliputi

penghimpunan rencana

program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja; b. Pelaksanaan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas program

yang meliputi

penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja; (3)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas : a. Merencanakan kegiatan sub bagian program pada Satuan Polisi Pamong Praja; b. Melaksanakan penyusunan dan menghimpun RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, LPPD, LKPJ, LAKIP, laporan kegiatan dan sejenisnya dari masing-masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja; c. Menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja; d. Menyusun laporan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; e. Menyusun bahan koordinasi perencanaan terpadu penyelenggaraan urusan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten; f. Melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; g. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan bidang penegakan peraturan bupati, peraturan bupati dan keputusan bupati, ketertiban

11

umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat h. Menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang dapat ditugas pembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya; i. Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

dan

menginventarisasi

permasalahan

dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan (1)

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja; b. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;

(3)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kerja kegiatan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;

c.

Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d.


e.


f.


g.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan kearsipan, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset Satuan Polisi Pamong Praja; b. Pelaksanaan kegiatan kearsipan, kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset Satuan Polisi Pamong Praja; c.

Pengawasan

dan

pembagian

pelaksanaan

tugas

kegiatan

kearsipan,

kepegawaian, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset Satuan Polisi Pamong Praja; (3)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja;

c.

Menyusun dan menganalisis rencana kebutuhan dan pemeliharaan Satuan Polisi Pamong Praja;

d.

Melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan asset pemerintah daerah yang berada dalam penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja;

e.

Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

f.

Melaksanakan

kegiatan-kegiatan

Korps

Pegawai

Republik

Indonesia

(KORPRI) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; g.

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pegawai di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

13

h.

Melaksanakan pengelolaan kearsipan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

i.


j.

Melaksanakan pembinaan dan bertanggungjawab atas Korps Musik Satuan Polisi Pamong Praja;

k.


l.


m.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah

(1)

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan

operasional,

mengelola,

mengoordinasikan,

mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. (2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah mempunyai fungsi : a. Perencanaan operasional kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; b. Pengoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; c. Penyelenggaraan kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Merumuskan rencana operasional penyelenggaraan urusan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

c.

Menyelenggarakan urusan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

d.

Menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan lainnya urusan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

14

e.

Menghimpun bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara dan instansi vertikal lainnya dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

f.

Menghimpun

serta

menindak

lanjuti

pengaduan

dan

keluhan

atas

pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; g.

Menyelenggarakan fasilitasi dan mediasi kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

h.

Mengoordinasikan kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati dengan instansi terkait;

i.

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat dan / atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang – undangan daerah;

j.

Melaksanakan

pembinaan,

pengawasan

dan

penyuluhan

terhadap

masyarakat dan / atau badan hukum yang melakukan aktifitas usaha; k.

Mengoordinasikan

operasi

gabungan

penertiban

dan

pengendalian

bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin dengan instansi lainnya; l.

Menyelenggarakan

operasi

gabungan

penegakan

peraturan

daerah,

peraturan bupati dan keputusan bupati dengan instansi terkait; m.

Menyelenggarakan operasi pengawasan dan pengendalian disiplin pegawai tingkat Kabupaten;

n.

Mengoordinasikan operasi yustisi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

o.

Menghimpun bahan-bahan penyusunan standar operasional prosedur penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

p.

Menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

q.

Membantu

menyelenggarakan

upaya

dan

usaha

dalam

rangka

meningkatkan target penerimaan pendapatan asli daerah; r.

Menyelenggarakan kegiatan pembongkaran dan penyegelan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

s.

Memberitahukan kepada Kepolisian Negara mengenai tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan atau badan hukum yang di duga

15

melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; t.

Menyelenggarkan penyusunan berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

u.

Menyelenggarakan penyitaan barang bukti warga masyarakat dan/atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

v.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;

w.


x.


Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah, membawahkan : a.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

b.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

(1)

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; b. Pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas: a.

Menyusun

rencana

kegiatan

seksi

pembinaan,

pengawasan

dan

penyuluhan; b.

Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

c.

Melaksanakan koordinasi dengan intansi lain dalam urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan tingkat Kabupaten;

16

d.

Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

e.

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat dan / atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang – undangan daerah;

f.

Melaksanakan

pembinaan,

pengawasan

dan

penyuluhan

terhadap

masyarakat dan / atau badan hukum yang melakukan aktifitas usaha; g.

Melaksanakan operasi pengawasan dan pengendalian gerakan disiplin pegawai tingkat Kabupaten;

h.

Menyiapkan bahan koordinasi kepada Kepolisian Negara sebagai tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

i.

Menyusun berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

j.

Menyusun berita acara penyitaan barang bukti warga masyarakat dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

k.

Menyusun berita acara saksi warga masyarakat dan/atau badan hukum yang terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

l.

Menyusun berita acara pemeriksaan tempat kejadian yang terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

m.

Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

n.

Menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

o.

Menyelenggarakan pembentukan Tim Kehormatan kode Etik PPNS;

p.

Mengordinasikan usulan pengangkatan PPNS dan pemberhentian PPNS tingkat Kabupaten;

q.

Mengoordinasikan pengambilan sumpah dan pelantikan PPNS;

r.

Mengoordinasikan pembuatan kartu tanda pengenal PPNS;

17

s.

Menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;

t.

Menghimpun, mengolah, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan;

u.


v.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

w.


x.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

(1)

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan; b. Pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan penyelidikan dan penyidikan.

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

b.

Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan penyelidikan dan penyidikan;

c.

Melaksanakan urusan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

d.

Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

e.

Melaksanakan

penyelidikan,

penyidikan

dan

pemeriksaan

terhadap

bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin; f.

Melaksanakan

penyelidikan,

penyidikan

dan

pemeriksaan

terhadap

masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

18

g.

Menyiapkan bahan koordinasi kepada Kepolisian Negara mengenai tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

h.

Menyusun berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

i.

Menyusun berita acara penyitaan barang bukti warga masyarakat dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

j.

Menyusun berita acara saksi warga masyarakat dan/atau badan hukum yang terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

k.

Menyusun berita acara pemeriksaan tempat kejadian yang terkait dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

l.

Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan urusan penyelidikan dan penyidikan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

m.


n.


o.


p.


q.


r.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

(1)

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta kerja sama.

(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan katentraman masyarakat mempunyai fungsi :

19

a. Perencanaan operasional urusan bidang Ketertiban Umum dan katentraman masyarakat; b. Pengoordinasian

urusan

bidang

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat; c. Pengelolaan urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai uraian tugas : a. Menyusun rencana kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan/atau rancangan peraturan daerah

tentang

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman

umum

dan

ketentraman

masyarakat; c. Mengoordinasikan

penyelenggaraan

ketertiban

masyarakat tingkat kabupaten dengan intansi terkait lainnya; d. Menghimpun bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara dan instansi vertikal lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten; e. Mengoordinasikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan (exofficio Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat); f. Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap pendirian bangunan, tempat usaha / kegiatan usaha, penggunaan fasilitas umum dan kegiatan keramaian yang mengundang massa; g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian masa demonstrasi tingkat Kabupaten; h. Menyelenggarakan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten; i. Menyelenggarakan operasi gabungan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan perangkat daerah lainnya, aparat Kepolisian dan instansi vertikal lainnya tingkat Kabupaten; j. Menyelenggarakan pengamanan, pengawasan dan penertiban aset-aset pemerintah daerah; k. Menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah dan tamu-tamu penting (VIP dan VVIP) lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

20

l. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; m. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; n. Menyelenggarakan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat penting untuk menghindari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; o. Menyelenggarakan usaha preventif dalam penanggulangan kriminalitas tingkat Kabupaten; p. Menghimpun bahan kebutuhan perlengkapan dan peralatan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; q. Menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten; r. Menghimpun bahan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi vertikal dan atau pihak swasta lainnya dalam pelaksanaan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; s. Menyelenggarakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; t. Menghimpun bahan penyusunan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; u. Menghimpun bahan penyusunan laporan evaluasi kinerja urusan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; v. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan; w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan; x. Mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya; y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan : a.

Seksi Operasi dan Pengendalian;

b.

Seksi Kerjasama.

21

Seksi Operasi dan Pengendalian

(1)

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi dan pengendalian.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pengendalian; b. Pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian; c. Pengawasan

dan

pembagian

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

pengendalian operasi dan pengendalian. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan seksi operasi dan pengendalian;

b.

Menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang penyelenggaraan operasi dan pengendalian;

c.

Menyusun standar operasional prosedur penyelengaraan operasi dan pengendalian tingkat Kabupaten;

d.

Melaksanakan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten serta lintas Kecamatan;

e.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian masa demonstrasi tingkat Kabupaten;

f.

Melaksanakan operasi dan pengendalian gabungan dengan instansi lainnya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Kabupaten;

g.

Melaksanakan

pengamanan,

pengawasan

dan

penjagaan

aset-aset

pemerintah daerah; h.

Melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah dan tamutamu penting (VIP dan VVIP) dan kegiatan lainnya;

i.

Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

j.

Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;

k.

Melaksanakan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat penting untuk menghindari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

l.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional anggota Satpol PP;

22

m.

Melaksanakan usaha preventif dalam penanggulangan kriminalitas tingkat Kabupaten;

n.

Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian;

o.


p.


q.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan;

r.


s.


t.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Seksi Kerjasama

(1)

Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Kerjasama.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan kerjasama; b. Pelaksanaan urusan kerjasama; c. Pengawasan

dan

pembagian

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

pengendalian kerjasama; (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kerjasama mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan seksi kerjasama;

b.

Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang penyelenggaraan kerjasama;

c.

Menyusun standar operasional prosedur penyelengaraan kerja sama tingkat Kabupaten;

d.

Melaksanakan kerjasama dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tingkat Kabupaten serta lintas Kecamatan dengan intansi terkait;

e.

Melaksanakan kerjasama fasilitasi dan mediasi kegiatan pengendalian;

f.

Melaksanakan kerjasama dalam penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat;

23

g.


h.

Menghimpun,

mengolah,

menyajikan

dan

menganalisa

data

yang

berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ; i.

Melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap pendirian bangunan, tempat usaha / kegiatan usaha, penggunaan fasilitas umum dan kegiatan keramaian yang mengundang massa;

j.


k.


l.


m.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Bidang Sumber Daya Aparatur

(1)

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pelatihan dasar dan teknis fungsional.

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi : a. Perencanaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; b. Pengoordinasian sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; c. Penyelenggaraan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan bidang sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Menyelenggarakan urusan bidang sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

c.

Menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan lainnya urusan bidang sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

d.

Mengoordinasikan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

e.

Melaksanakan pelatihan korps musik Satuan Polisi Pamong Praja;

24

f.

Menghimpun bahan pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian negara dan instansi vertikal lainnya dalam penyelenggaraan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

g.

Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan kepolisian dan instansi lainnya dalam rangka penyelenggaraan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

h.

Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis bagi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

i.

Melaksanakan fasilitasi dan mediasi kegiatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

j.

Mengoordinasikan kegiatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi terkait;

k.

Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;

l.

Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;

m.


n.

Mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya;

o.


(4)

p.


q.


Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan : a.

Seksi Pelatihan Dasar;

b.

Seksi Teknis Fungsional.

25 Seksi Pelatihan Dasar (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelatihan dasar. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi: a. Perencanaan kegiatan urusan pelatihan dasar anggota polisi pamong praja;

b. Pelaksanaan urusan pelatihan dasar anggota polisi pamong praja; c. Pengawasan

dan

pembagian

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

pengendalian pelatihan dasar anggota polisi pamong praja. (3)

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelatihan Dasar mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan seksi pelatihan dasar;

b.

Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang pelatihan dasar;

c.

Menyusun standar operasional prosedur penyelengaraan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kabupaten;

d.

Melaksanakan pelatihan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten;

e.

Melaksanakan pelatihan korps musik Satuan Polisi Pamong Praja;

f.


g.


h.


i.


j.


k.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Seksi Teknis Fungsional

(1)

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis fungsional.

26 (2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan teknis fungsional; b. Pelaksanaan urusan teknis fungsional; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan teknis fungsional.

(4)

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Teknis Fungsional mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan seksi teknis fungsional;

b.

Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan teknis fungsional;

c.

Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan bidang teknis fungsional;

d.

Menyiapkan bahan koordinasi teknis fungsional dengan instansi terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e.


f.


g.


h.


i.


j.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Bidang Perlindungan Masyarakat

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan satuan linmas dan bina potensi masyarakat. (2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan perlindungan masyarakat; b. Pengoordinasian kegiatan perlindungan masyarakat masyarakat; c. Penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

27

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Merumuskan

rencana

operasional

penyelenggaraan

urusan

bidang

perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten; c.

Memberdayakan satuan Linmas dalam kesiagaan penanggulangan bencana serta kegiatan pemilu dan pemilukada, pemilihan kepala desa bekerja sama dengan instansi terkait;

d.

Menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan lainnya urusan perlindungan masyarakat;

e.

Mengoordinasikan pembinaan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten;

f.

Menghimpun bahan pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian negara dan instansi vertikal lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten;

g.

Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan kegiatan masyarakat tingkat kabupaten;

h.

Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan kepolisian dan instansi lainnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat masyarakat;

i.

Menghimpun bahan-bahan penyuluhan dan bimbingan teknis perlindungan masyarakat;

j.

Menyelenggarakan

penyuluhan

dan

bimbingan

teknis

perlindungan

masyarakat; k.

Mengoordinasikan kegiatan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

l.

Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan; n.

Mengelola

dan

melaksanakan

administrasi

ketatausahaan

di

lingkup

tugasnya; o.


(4)

p.


q.


Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan : a.

Seksi Satuan Linmas;

b.

Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Seksi Satuan Linmas (1) Seksi

Satuan Linmas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan satuan linmas.

28

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan seksi satuan linmas; b. Pelaksanaan urusan perlindungan satuan linmas; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan satuan linmas;

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Satuan Linmas mempunyai uraian tugas : a.

Menyusun rencana kegiatan seksi satuan linmas;

b.

Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang satuan linmas;

c.

Melaksanakan urusan satuan linmas tingkat Kabupaten serta lintas Kecamatan;

d.

Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan satuan linmas;

e.

Melaksanakan koordinasi pengerahan satuan linmas dalam penanggulangan bencana dengan instansi terkait;

f.

Melaksanakan bimbingan teknis, supervisi dan pelatihan sumber daya satuan linmas tingkat Kabupaten;

g.

Melaksanakan pengadaan alat perlengkapan anggota Linmas;

h.

Melaksanakan

kesiagaan

penanggulangan

bencana,

pengamanan

penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepada desa bekerja sama dengan instansi terkait; i.

Melaksanakan tugas perbantuan pengamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat lainnya;

j.

Merencanakan

santunan

uang

duka,

perawatan

anggota

satuan

perlindungan masyarakat; k.

Merencanakan peningkatan kesejahteraan anggota satuan perlindungan masyarakat;

l.

Melaksanakan koordinasi kegiatan satuan linmas lintas kecamatan dengan instansi terkait;

m.

Menghimpun bahan-bahan penyelenggaraan kegiatan satuan linmas;

n.

Menyelenggarakan kerja sama latihan satuan linmas di lingkup tugasnya dengan instansi terkait;

o.

Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan urusan satuan linmas;

29

p.

Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;

q.


r.


s.


t.


u.


Seksi Bina Potensi Masyarakat (1)

Seksi Bina Potensi

Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bina potensi masyarakat. (2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan seksi bina potensi masyarakat; b. Pelaksanaan urusan bina potensi masyarakat; c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bina potensi masyarakat;

(3)

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai uraian tugas : a.

Menyusunan rencana kegiatan seksi bina potensi masyarakat;

b.

Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan bina potensi masyarakat;

c.

Menghimpun potensi rakyat dan melaksanakan pendaftaran anggota Perlindungan Masyarakat;

d.

Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan bidang bina potensi masyarakat;

e.

Menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan potensi masyarakat;

f.

Melaksanakan kegiatan pembinaan potensi masyarakat tingkat Kabupaten;

g.

Menyiapkan bahan koordinasi bina potensi masyarakat dengan instansi terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengamanan lingkungan wilayah tingkat Kabupaten;

30

i.

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis petugas siskamling di wilayah tingkat Kabupaten;

j.

Menyusun standar operasional prosedur sistem keamanan llingkungan tingkat Kabupaten;

k.

Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan urusan bina potensi masyarakat;

l.


m.


n.


o.


p.


q.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Kelompok Jabatan Fungsional

(1)

Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menunjang tugas pokok Satuan sesuai dengan keahliannya masing-masing.

(2)

Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

(3)

Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(4)

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(5)

Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KAB. KUNINGAN KEPALA SATUAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

PROGRAM

KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENEGAKKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN

SEKSI PELATIHAN DASAR

SEKSI SATUAN LINMAS

SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL

SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

UNIT PELAKSANA SATPOL PP KECAMATAN

32

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat maka Sat Pol PP yang merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang seharusnya melebihi standar. Sumber daya manusia yang ada di Sat Pol PP Kabupaten Kuningan dapat dilihat berdasarkan Struktur organisasi yang diisi oleh kepegawaian di Satuan Polisi Pamong Praja, secara keseluruhan sesuai data bulan Januari 2014 adalah berjumlah 277 Orang, dengan rincian sebagai berikut : 1. Berdasarkan status kepegawaian : a.

PNS

: 152 orang

b.

PTT

: 124 orang

2. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan : a.

Golongan IV

:

4 orang

b.

Golongan III

: 40 orang

c.

Golongan II

: 105 orang

d.

Golongan I

:

e.

THL

: 124 orang

3 orang

3. Berdasarkan tingkat pendidikan : Daftar Personil Sat Pol PP Menurut Jenjang Pendidikan PNS

THL

S.2

:

7 orang

S.2

:

orang

S.1

: 31 orang

S.1

: 31 orang

D.4

:

1 orang

D.4

:

orang

D.3

:

- orang

D.3

:

4 orang

D.2

:

- orang

D.2

:

3 orang

D.1

:

- orang

D.1

:

1 orang

SLTA

: 107 orang

SLTA

: 85 orang

SLTP

:

3 orang

SLTP

:

orang

SD

:

3 orang

SD

:

orang

Jumlah

: 152 orang

Jumlah

: 124 orang

33

1.3.2. Aspek strategis Aspek-aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang nilai-nilai dalam organisasi. 1.3.2.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

a.

Visi Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan merupakan skenario

masa depan dan pandangan ke depan menyangkut kemana Satuan Polisi Pamong Praja harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi Satuan Polisi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. Kemudian berdasarkan prespektif sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, dimana telah mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat maka Visi Satpol PP Kabupaten Kuningan telah ditetapkan adalah : “TERPELIHARANYA KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA TEGAKNYA PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018” Visi ini bertujuan : Pemantapan Stabilitas lingkungan dalam kondisi yang tertib, tentram dengan didukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten Kuningan. b.

Misi Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang

telah ditetapkan, maka diperlukan misi yang jelas, karena Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang akan dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

34

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut , diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang. Misi dari setiap organisasi adalah tonggak dari perencanaan strategiknya. Misi harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha dari organisasi tersebut. Maka ditetapkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan untuk tahun 2014-2018 adalah : 1.

Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat.

2.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang professional dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

3.

Membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi, dan kemitraan.

Adapun penjabaran Misi Satpol PP adalah sebagai berikut :

Misi 1

Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat. Bahwa tugas-tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan adalah

untuk

menjaga

keamanan

dan

ketentraman

serta

ketertiban

masyarakat, untuk menciptakan suasana atau situasi yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan baik dan lancar. Dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sering

kali

terjadi

menindaklanjuti

pelanggaran

pelanggaran

peraturan

Peraturan

oleh

Daerah

masyarakat,

untuk

dilaksanakanlah

fungsi

pengawasan dan fungsi penyidikan. Misi 2

Kualitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur melalui pola pemberdayaan, pelatihan fisik, pembekaan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan pemantapan sikap perilaku didukung optimalisasi sarana dan prasarana

35

Misi 3

Pola Hubungan Kerjasama Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada prinsip-prinsip utama yaitu ; koordinasi, integrasi, singkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya terutama masyarakat

1.3.2.2.

a.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan Penjabaran dan Penetapan Visi dan Misi yang lebih realistis akan tampak pada

pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, adalah : a.

Meminimalisir tingkat gangguan tibumtranmas

b.

Meningkatkan upaya penertiban penyakit masyarakat

c.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

d.

Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

e.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

f.

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada prinsipprinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya

b.

Sasaran Dalam rangka upaya pencapaian tujuan misi yang telah ditetapkan maka perlu

ditetapkan pula sasaran sebagai wujud dari target apa yang hendak diperoleh selama rentang waktu 5 tahun, dari tahun 2014 s.d 2018. Dan untuk penentuan sasarannya sendiri dilakukan melalui analisis terhadap kemampuan diri SKPD melalui metode SMART-C sebagai berikut ini : 1.

Specific (spesifik), yaitu sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;

2.

Measurable (dapat diukur), yaitu target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;

3.

Achievable (dapat dicapai), yaitu sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;

4.

Relevant (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;

5.

Time Bond (batas waktu), yaitu periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan

36

6.

Continuously Improve (perbaikan berkelanjutan), yaitu sasaran dapat dicapai secara bertahap. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan untuk

mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan metode ini maka kami susun sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan adalah : TUJUAN a.

SASARAN

Meminimalisir tingkat gangguan 1.

Meningkatnya keamanan pejabat, aset

tibumtranmas

daerah

serta

kegiatan

kedaerahan

tingkat

gangguan

lainnya 2.

Berkurangnya

lingkungan berupa PKL yang tidak tertib dan spanduk/banner yang melanggar ketetntuan serta gangguan lingkungan lainnya b.

Meningkatkan upaya penertiban 3.

Berkurangnya

pelanggaran

penyakit masyarakat

Penyakit

Masyarakat,

minuman

keras,praktek

berupa peredaran

asusila

dan

PGOT yang berkeliaran c.

Meningkatkan

Penegakan 4.

Peraturan Perundang-undangan Daerah

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.

optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satpol

PP

dalam

pemeliharaan ketertiban

melaksanakan

ketentraman

umum

serta

dan

penegakan

Peraturan Daerah. d.

Meningkatkan

Peran

pemberdayaan Linmas

dan 6.

Berkurangnya gangguan

katrantibum

melalui pemantapan system keamanan lingkungan

dengan

mengendapankan

prinsip koordinasi, integrasi, sikronisasi, edukasi

serta

kemitraan

masyarakat dan pihak lainnya.

dengan

37

7.

Meningkatkan dalam

peran

satuan

kesiagaan

Linmas

penanggulangan

bencana serta kegiatan pemilu dan pemilukada,

pemilihan

kepala

desa

bekerja sama dengan instansi terkait e.

Meningkatkan dengan mengacu

instansi pada

kerjasama 8. terkait

yang

prinsip-prinsip

utama yaitu koordinasi, integrasi,

Tegaknya melalui

Perda/Peraturan

pola

sosialisasi,

pemberdayaan rapat

lainnya PPNS,

koordinasi

dan

kemitraan dengan masyarakat.

sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya

1.3.2.3.

Strategi Dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Sebelum kita bahas strategi dan arah kebijakan Satpol PP dalam kurun waktu 5

tahun, terlebih dahulu kita ulas skenario tahapan Pembangunan Kabupaten Kuningan yang mempedomani seluruh strategi dan kebijakan Satpol PP. Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kuningan seperti diulas pada bab pendahuluan, Pemerintah Kabupaten

Kuningan menetapkan Skenario tahapan

pembangunan yang dapat digunakan sebagai fokus pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Skenario ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menentukan kebijakannya guna capaian tujuan yang lebih terarah. Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban pula mengawal setiap tahapan pembangunan yang telah ditetapkan, karena pengertian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sendiri seperti tertuang dalam ketentuan umum PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa : Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Artinya bahwa pembangunan akan sulit dilaksanakan apabila Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak tercapai. Dengan semakin kompleks dan luasnya wilayah jangkauan tugas yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan, diperlukan strategi karena meskipun tujuan dan sasaran telah ditentukan, akan tetapi masih sulit mengimplementasikannya dalam meraih visi dan misi Satpol PP. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan

38

cara yang paling baik. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaiamana para pimpinan harus mengelolanya. Dalam membuat strategi perlu mempelajari beberapa dokumen yang berkaitan tentang data, fakta dan informasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan/Peraturan Kepala Daerah baik kekuatan dan peluang maupun juga dalam menghadapi kelemahan dan ancaman yang mendasar. Atas dasar tersebut harus disusun strategi umum agar dapat menjawab beberapa tantangan yang dihadapi sebagai berikut : - Strategi SO, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; - Strategi WO, meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang; - Strategi ST, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman; - Strategi WT, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman; Perumusan strategi dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisa faktor-faktor yang ada di sekeliling dari kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan melalui analisis SWOT sederhana yaitu melalui analisa Kondisi Lingkungan Strategis Eksternal dan Internal Dalam pencapaian Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari pengaruh faktor internal yang berupa kekuatan (Strenghts) maupun Kelemahan (Weaknesses) yang ada pada organisasi karenanya diperlukan upaya untuk memperbesar peranan kekuatan dan memperkecil kelemahan. Demikian pula terdapat pengaruh faktor Eksternal berupa Peluang

(Opportunities) dan Ancaman (Threat )

dimana dapat dimamfaatkan faktor peluang yang muncul, serta memperkecil dampak yang ditimbulkan dari ancaman. Mengingat penilaian eksternal dan internal dirasa penting, maka berikut komponen-komponen baik internal maupun eksternal. I.

Kondisi lingkungan Strategis Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sebagai berikut : A. Kekuatan ( Strenghts ) a. Peraturan Pemerintah Pamong Praja, Kuningan Nomor

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Perda Nomor 12 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati 42 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 Bab

39

II Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas “menegakkan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Artinya Satpol. PP bukan saja bertugas dalam hal penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat

tetapi

juga

termasuk

dalam

hal

perlindungan masyarakat hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pelaksanaan tugas dan Fungsi selalu mengikuti perubahan kebutuhan, tuntutan dan masalah nyata di masyarakat yang merupakan prinsip yang harus dipenuhi di dalam rancangan masa depan. Salah satu kekuatan bagi Satpol. PP Kabupaten Kuningan adalah tersedianya peraturan perundangan yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang, Hak dan kewajiban sehingga memberi keleluasaan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. b. Pada tanggal 1 Agustus 2013 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten

Kuningan

Nomor

12

tahun

2013

tentang

Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan pada tanggal 20 November 2013 ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan nomor 42 tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. c. Sudah terbangunnya Jejaring Kerja. Terbangunnya kolaborasi jejaring kerja merupakan modal berharga karena merupakan pilar-pilar kolaborasi pemeliharaan ketentraman umum dan Penegakkan Peraturan Daerah. Kolaborasi jejaring kerja selama ini sudah terjalin dengan baik dengan instansi TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, LSM maupun para tokoh masyarakat lainnya. d. Adanya Paradigma baru. Paradigma baru tentang kewenangan Polisi Pamong Praja, dimana semula Polisi Pamong Praja membantu Kepala Wilayah (Gubernur, Bupati/Walikota, pembinaan

Camat)

politik

dalam

di

bidang negeri,

pemerintahan pengawasan,

umum

meliputi

koordinasi

serta

ketentraman dan ketertiban umum. Adapun paradigma baru bahwa

40

keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala

Daerah

di

bidang

Penegakkan

Peraturan

Daerah

dan

Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan perlindungan masyarakat. Maka berdasarkan Perda No 12 tahun 2013 tentang pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja pasal 6 disebutkan bahwa , Polisi Pamong Praja berwenang : a.

melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap masyarakat,

aparatur

atau

badan

hukum

yang

warga

melakukan

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati; b.

menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

c.

fasilitasi

dan

pemberdayaan

kapasitas

penyelenggaraan

perlindungan masyarakat; d.

melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati; dan

e.

melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati;

f.

melakukan kewenangan lainnya sesuai peraturan perundangundangan.

e. Adanya komitmen aparatur untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja adalah pengembangan tanggung jawab kinerja atau prestasi kerja tentang pelaksanaan tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati yang tidak terbatas kepada atasan menurut jalur hirarkhi organisasi,

tetapi

juga

kepada

stakesholder

badan/lembaga

dan

masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sebagai salah satu perangkat daerah memiliki komitmen yang kuat terhadap terwujudnya akuntabilitas kinerja pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.

41

B. Kelemahan ( Weakness ) 1.

Kurangnya Kemampuan Kompetensi Anggota Satpol PP a. Masalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), di beberapa tingkat/ level

menjadikan

perhatian

khusus

kaitan

dengan

penguatan

kelembagaan. 

Untuk tingkat pimpinan harus pernah bertugas dibidang teknis operasional, seperti Badan/Dinas Sospol, Kesbang dan dinas teknis lainnya;



Untuk tingkat staf dan anggota selain sikap dan perilaku, wajib pula memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, ketangkasan, serta ketahanan fisik yang lebih dari PNS lainnya.

b. Masalah rasio kebutuhan anggota Satpol PP dilihat dari beban

serta

luasnya jangkauan wilayah tugas, juga menjadi permasalahan internal, baik penegakan Perda, Tibum Tranmas dan Perlindungan masyarakat. Kedua kelemahan SDM ini akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan akan berdampak pada cara menangani setiap masalah di lapangan, terlebih lagi penguatan kelembagaan melalui peningkatan SDM (kualitas dan Kuantitas) mutlak diperlukan seiring dengan peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP itu sendiri. 2.

Sumber Daya Keuangan belum memadai Aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakkan Peraturan Daerah

dan

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban

serta

perlindungan masyarakat belum sepenuhnya ditunjang oleh sumber daya keuangan yang memadai baik dilihat dari jumlah dana yang diperlukan maupun penggunaan dana yang tersedia dapat secara ekonomis, effisien dan effektif. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan dana yang relative besar. Dalam kegiatan operasional mulai dari identifikasi masalah, pendataan, monitoring dan kegiatan operasi/razia terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sangat terbatas jumlahnya sehingga tidak dapat mendukung kegiatan tersebut secara optimal.

42

3.

Belum memadainya Perlengkapan/peralatan. Perlengkapan/peralatan untuk menunjang tugas-tugas baik administrasi maupun operasional belum memadai seperti : gedung kantor, kendaraan operasional ; roda empat dan roda dua sebagai sarana operasional sangat perlu adanya perbaikan, penambahan atau peremajaan, serta peralatan kerja dan kelengkapan tugas, masih harus menjadi perhatian khusus pula.

Kemudian selain kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor internal di atas bahwa untuk mencapai Visi Satuan Polisi Pamong Praja berbagai usaha dilakukan untuk memanfaatkan faktor eksternal berupa peluang (Opportunities) yang muncul perlu dilakukan, disamping memperkecil dampak yang ditimbulkan dari Ancaman (Threats). II.

Kondisi lingkungan Strategis Eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sebagai berikut :

C.

Peluang ( Opportunities ) 1.

Dasar Hukum dan Kebijakan yang memadai Dasar hukum yang mendasari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : a.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi

Pamong Praja c.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Polisi Pamong Praja.

d.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja

e.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pol. PP

f.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

g.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol. PP

h.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 60 tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja

43

i.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 th 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Oprasional Satpol. PP

j.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 26 tahun 2010 tentang perubahan Atas Perda Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

k.

Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013 tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

l.

Peraturan Bupati Kuningan No. 42 tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

2.

Komitmen untuk menegakkan Supremasi Hukum mulai tumbuh Krisis multidimensi yang melanda Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Kuningan antara lain disebabkan oleh lemahnya penegakkan supremasi hukum. Berangkat dari kondisi tersebut, maka saat ini mulai tumbuh kesadaran dan komitmen pemerintah bersama-sama masyarakat untuk sesegera

mungkin

menegakkan

supremasi

hukum.

Kesadaran

akan

komitmen ini muncul diyakini melalui penegakkan hukum diharapkan lahir ketentraman dan ketertiban yang merupakan modal dasar bagi upaya pemulihan krisis serta pelaksanaan pembangunan daerah. 3. Budaya Kebersamaan & Jiwa religius sudah tumbuh berkembang Potensi yang dimiliki masyarakat Kabupaten Kuningan adalah perilaku sosial saling mengasihi, saling memberikan pengetahuan dan saling menjaga diantara warga masyarakat. Disamping itu selain taat menjalankan ibadah juga tatanan kehidupan yang senantiasa menyelesaikan masalah dengan mengedepankan kekeluargaan. Budaya yang demikian merupakan pondasi dan nilai yang perlu diartikulasikan dalam pemberdayaan masyarakat menuju partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga terlihat selama ini di Kabupaten Kuningan selalu dapat menjaga kondusifitas berkat adanya nilai-nilai positif yang tertanam dara setiap individu masyarakat. 4.

Akses terhadap perkembangan informasi relatif tinggi.

44

Perkembangan informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemudahan memperoleh informasi secara dini. Adanya akses ini peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan untuk memperoleh informasi secara dini tentang segala peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sehingga akan memudahkan upaya-upaya pencegahan dan penangkalan.

D.

Ancaman (Threats) 1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Penegakkan Peraturan Daerah dan trantibum, dimana masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di tempat umum kadang-kadang kurang memahami atau kurang menyadari petunjuk-petunjuk bidang trantibum yang telah diberikan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan upaya edukasi kepada masyarakat dari Pemerintah Daerah. 2. Cepatnya perkembangan Teknologi dan Informasi. Perkembangan Teknologi dan Informasi kadang-kadang merupakan ancaman bagi ketentraman dan ketertiban umum, yang tentu saja berita-berita yang sifatnya negatif atau yang memprofokasi masyarakat sehingga ketentraman dan ketertiban umum terganggu. 3. Lemahnya koordinasi lintas sektoral. Lemahnya koodinasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena koordinasi yang baik antar Instansi/ Dinas akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Maka kelemahan koordinasi dapat menghambat tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Suasana tidak komunikatif dan saling mencurigai. Suasana tidak komunikatif dan saling mencurigai dalam hubungan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat berakibat timbulnya kesulitan bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah dan tindakan, termasuk untuk melakukan upaya-upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum. 5. Kebijakan yang tidak responsif dan aspiratif

45

Produk kebijakan kerap kali tidak responsif dan aspiratif atau berbeda dengan aspirasi,

kebutuhan

dan

tuntutan

masyarakat

dalam

implementasinya

cenderung ditolak dan tidak dipatuhi oleh masyarakat.

1.3.2.4.

Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan dan Sasaran sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan 2014-2019 adalah : TUJUAN f.

SASARAN

Meminimalisir tingkat gangguan 1.

Meningkatnya keamanan pejabat, aset

tibumtranmas

daerah

serta

kegiatan

kedaerahan

tingkat

gangguan

lainnya 2.

Berkurangnya

lingkungan berupa PKL yang tidak tertib dan spanduk/banner yang melanggar ketetntuan serta gangguan lingkungan lainnya g.

Meningkatkan upaya penertiban 3.

Berkurangnya

pelanggaran

penyakit masyarakat

Penyakit

Masyarakat,

minuman

keras,praktek

berupa peredaran

asusila

dan

PGOT yang berkeliaran h.

Meningkatkan

Penegakan 4.

Peraturan Perundang-undangan Daerah


5.

optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satpol

PP

dalam

pemeliharaan ketertiban

melaksanakan

ketentraman

umum

serta

dan

penegakan

Peraturan Daerah. i.

Meningkatkan

Peran

pemberdayaan Linmas

dan 6.

Berkurangnya gangguan

katrantibum

melalui pemantapan system keamanan lingkungan

dengan

mengendapankan

prinsip koordinasi, integrasi, sikronisasi, edukasi

serta

kemitraan

dengan

46

masyarakat dan pihak lainnya. 7.

Meningkatkan dalam

peran

satuan

kesiagaan

Linmas

penanggulangan

bencana serta kegiatan pemilu dan pemilukada,

pemilihan

kepala

desa

bekerja sama dengan instansi terkait j.

Meningkatkan dengan mengacu

kerjasama 8.

instansi pada

terkait

yang

Tegaknya melalui

prinsip-prinsip

pola

sosialisasi,

utama yaitu koordinasi, integrasi,

Perda/Peraturan

lainnya

pemberdayaan rapat

PPNS,

koordinasi

dan

kemitraan dengan masyarakat.

sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya

1.3.3.

Keterkaitan Aspek Strategis Satpol PP

1.3.3.1. Hubungan dengan Visi Kabupaten Kuningan

V i s i Kabupaten Kuningan KUNINGAN MANDIRI, AGAMIS, SEJAHTERA TAHUN 2018 Visi ini bertujuan : kemandirian ekonomi, kehidupan masyarakat beragama dan berbudaya, pemerataan hasil pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten

47

Kuningan. Dengan rentang waktu 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018. Dengan

menggunakan

Perencanaan.

sumberdaya

:

Pemerintah,

Masyarakat

dan

Kebijakan

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut : MISI 1 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis.

Misi 2 :

Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggul lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah.

Misi 3 :

Meningkatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat.

Misi 4 :

Memantapkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka kabupaten konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan.

Misi 5 :

mewujudkan

tata

pemerintahan

yang

baik

dan

pengembangan

kerjasama daerah. Dari Visi Misi Kabupaten Kuningan 2014-2018 ini, posisi Satpol PP sangatlah strategis, peranan Satpol PP sangat menentukan terwujudkan pencapaian Visi Kabupaten Kuningan sampai dengan tahun 2018. Seperti disebutkan dalam Bab I ketentuan Umum perda 12 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja bahwa ; Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Dan pada pasal 4 perda ini disebutkan bahwa : Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas

48

Bupati dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

serta

memfasilitasi

dan

pemberdayaan

kapasitas

penyelenggaraan

kebijakan perlindungan masyarakat. Artinya bahwa kondisi tentram dan tertib di masyarakat adalah suatu kondisi pokok yang harus terwujud guna menjamin lancarnya kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan Satpol PP adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memegang peranan penting dalam pemeliharaannya. Posisi Satpol PP sendiri secara konsep pada Visi dan Misi Kabupaten Kuningan tahun 2018 berada pada Misi I yaitu :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis. Dan berada pada tujuan misi I yaitu : Membangun Sumber Daya Manusia yang

unggul dan berbudaya. Selanjutnya tujuan ini difokuskan pada salah satu sasaran misi yaitu :

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya

49 Selanjutnya untuk mengaktualisasikan sasaran misi tersebut maka posisi Satpol PP berada pada salah satu strategi yaitu Meningkatkan kondusifitas masyarakat dalam

meningkatkan keimanan dan ketakwaan

kepada Tuhan Yang Maha EsaDan berada

pada arah kebijakan yaitu : Peningkatan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Masing-masing arah kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan melalui : 1.

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

2.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

3.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

4.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Satpol PP dengan dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dapat digambarkan sebagai berikut: ( Table Excel )

50

KONSEPTUALISASI POSISI SATPOL PP DALAM VISI MISI KABUPATEN (INDIKATOR RPJMD)

Visi : KUNINGAN MANDIRI, AGAMIS, SEJAHTERA TAHUN 2018

MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya sing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis. Misi 2 : Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggul lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah. Misi 3 : Meningkatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat. Misi 4 : Memantapkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka kabupaten konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan. Misi 5 : mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.

TUJUAN MISI I : Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berbudaya

SASARAN MISI :

PROGRAM : 1. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 4. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya

ARAH KEBIJAKAN : STRATEGI Meningkatkan kondusifitas masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kpd Tuhan YME

Peningkatan Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat

51

52

1.3.3.2. Hubungan dengan Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan, Satpol PP menjalankan salah satu urusan yaitu Pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri tersebut berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri, yang meliputi: a.

jenis pelayanan dasar;

b.

indikator kinerja;

c.

nilai SPM;

d.

batas waktu pencapaian; dan

e.

satuan kerja/lembaga penanggung jawab

Salah satu Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud adalah pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. SPM Bidang Pemerintahan

Dalam

Negeri

menjadi

salah

satu

acuan

bagi

pemerintahan

kabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan program pencapaian target masingmasing daerah kabupaten/kota sebagaimana di bawah ini: Jenis Pelayanan Dasar Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Indikator A. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota B. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat C. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota

Target 100 %

3 x patroli dalam sehari

1 org setiap RT atau sebutan lainnya

Perhitungan ∑ pelanggaran perda/ perkada yang diselesaikan..x 100% ∑ pelanggaran yang dilaporkan/dipantau

Rasio = ∑ Kelp Patroli x 3 ∑ Kecamatan

Rasio = ∑ Petugas Linmas ∑ RT

53

1.3.3.3. Hubungan dengan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)

Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan millennium adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan pada KTT Millenium oleh 189 negara anggota PBB pada bulan September 2000. Semua Negara yang hadir pada pertemuan tersebut (termasuk Indonesia) bersepakat dan berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasionalnya dalam upaya menangani pemenuhan hak asazi manusia dan kebebasan manusia, perdamaian serta keamanan baik global maupun regional dan nasional. Kabupaten Kuningan

juga

sangat

mendukung

MDGs

melalui

pencapaian

sektor-sektor

pembangunan yang dilaksanakannya dan pencapaian tujuan MDGs Kabupaten Kuningan dapat kami sampaikan sebagai berikut: Pencapaian Tujuan MDGs Kabupaten Kuningan Tujuan I.

MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Proporsi Penduduk miskin, Pra KS 11,95 % Proporsi pencari kerja/TPT

II.

Capaian

5,13%

MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA RLS 8,78

Ket belum mencapai target MDG’s mengarah mendekati target MDGs tercapai target MDG’s

AMH III.

IV.

V.

VI.

hampir mencapai target MDG’s MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN melampaui capaian target Kontribusi perempuan dalam pekerja 59,3% upahan di sektor non pertanian MDG’s tercapai Proporsi Kursi yang diduduki 12% Perempuan di Parlemen/DPRD MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK melampaui capaian AKB 8,7 % target MDG’s MENINGKATKAN KESEHATAN IBU melampaui capaian Proporsi kelahiran yang ditolong oleh 94,78 % tenaga kesehatan terlatih target MDG’s Tercapai target MDGs Cakupan Pelayanan Atenal 1 84,30 % Tercapai target MDGs Cakupan Pelayanan Atenal 4 78,07%. MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA sehingga perlu  Penyakit HIV/AIDs meningkat, tahun 2014 jumlahnya penanganan lebih ada 52 kasus. sungguh sungguh  Penyakit Malaria berkurang, tahun 2014 jumlah ada 2 kasus.  Penyakit Menular meningkat, tahun 2014 seperti

54

VII.

Gonorhoe jumlah 39 kasus dan penyakit kelamin lainnya 119 kasus  Penyakit DBD meningkat, tahun 2014 jumlah ada 545 kasus meninggal 3 kasus  Penyakit Diare meningkat, tahun 2014 jumlah ada 27.389 kasus MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Proporsi rumah tangga dengan akses 96,79%. berkelanjutan terhadap air minum layak Proporsi rumah tangga di kawasan 2,81%. kumuh Jamban Layak menunjukan bahwa 78,2%. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar Keberadaan kawasan Hutan 30,79%

melampaui capaian target MDG’s melampaui capaian target MDG’s melampaui capaian target MDG’s melampaui capaian target MDG’s

Sumber : Bappeda Kab. Kuningan

Dalam mensukseskan pencapaian tujuan-tujuan tersebut peran multi pihak menjadi sangat penting. Selain peran global, peran stakeholder nasional dan local juga sangat penting. Sinergitas antar elemen bangsa dan penciptaan kondisi yang aman dan tertib di daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja, berkoordinasi dengan segenap unsur pengamanan dan juga partisipasi masyarakat juga merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan MDGs tersebut. 1.3.3.4. Hubungan dengan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan serta penghidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan

oleh

indikator

angka

harapan

hidup;

dimensi

pengetahuan

direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; sementara dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Penyajian angka IPM Kabupaten Kuningan juga bertujuan untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah, dengan mengetahui peta pembangunan manusia di seluruh daerah, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Di sisi lain upaya mewujudkan pembangunan manusia yang produktif memerlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

55

Hasil Suseda tahun 2015 menunjukkan IPM Kabupaten Kuningan terus dalam tren positif. IPM terus naik, dengan capaian tahun 2015 adalah pada angka 74,11 persen naik 0,41 persen dari capaian tahun lalu. Dari capaian IPM tersebut pencapaian indeks pendidikan adalah sebesar 85,40 persen. Capaian indeks kesehatan sebesar 77,43 persen dan pencapaian indeks daya beli sebesar 59,5 persen. Gambaran IPM 2015 menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam pencapaian target kinerja tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam indikator kinerja RPJMD 2014-2018. Keberhasilan itu tidak lepas dari peran Satpol PP yang diberikan amanat oleh Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah sebagai organisasi yang bertugas memebantu Kepala Daerah dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan serta menjamin bahwa semua perundang-undangan daerah dipatuhi oleh baik masyarakat, lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang berkoordinasi dengan para pemelihara keamanan lainnya seperti Kepolisian RI dan Tentara Nasional RI di Kabupaten Kuningan, karena dengan lingkungan yang kondusif dalam masyarakat sangat berdampak signifikan pada keberhasilan jalannya pembangunan baik fisik maupun non fisik. 1.3.4.

a.

Permasalahan Utama

Komitmen Penguatan

komitmen

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terutama di pasal 255, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang masuk dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Komitmen Undang-undang ini hendaknya juga dipegang kuat oleh para pemegang kebijakan tertinggi seperti Gubernur, Bupati dan DPRD bahwa komitmen ini membawa konsekuensi terhadap perlindungan dan pemenuhan fasilitasi kelembagaan Satpol PP yang langsung diamanahkan oleh Undang-undang.

b.

Kebijakan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka dalam melaksanakan tugasnya tersebut Satpol PP mempunyai fungsi

56

pelaksanaan kebijakan daerah. Namun seringkali yang terjadi, Satpol PP nyaris tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan daerah seperti pembahasan perda/perbup yang mengandung sanksi. c.

Kelembagaan 1.

Pada struktur organisasi Satpol PP sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 13 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota dimana Unit Pelaksana di Kecamatan tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Hal ini menjadi duplikasi kelembagaan karena Kasi Trantibum tersebut merupakan pegawai Kecamatan.

2.

Satpol dianggap sebagai tempat orang-orang buangan dari instansi lain yang bermasalah. Satpol PP dianggap tempat sampah yaitu pembuangan pegawai bermasalah atau tempat pembinaan PNS bermasalah. Padahal jelas tupoksinya bahwa pembinaan kepegawaian ada di Badan Kpegawaian Daerah.

3.

Mindset yang melekat di masyarakat pada Satpol PP bahwa Satpol PP bukan mitra utama masyarakat Satpol pp merupakan sumber masalah bukan sumber solusi, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dianggap instansi yang selalu merugikan masyarakat tertentu

4.

Cultureset yang ada pada tubuh Satpol PP bahwa dalam bekerja cukup mengandalkan fisik saja (otot saja bukan otak)

5.

Tugas Satpol PP hanya dikenal dalam arti sempit saja yaitu penertiban PKL, razia PSK, pembongkaran bangunan, padahal kalau dicermati secara mendalam bahwa Satpol PP dalam arti luas memiliki fungsi dan peran strategis mewujudkan ketentraman dan ketertiban di bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan , kemasyarakatan, dan pembangunan melalui kegiatan penegakan perda dan perkada serta aspek yang melatar belakanginya.

6.

Setiap ada permasalahan di masyarakat/ di lapangan terhadap pelanggaran perda selalu langsung diarahkan kepada Satpol PP, padahal perda tersebut merupakan kepunyaan SKPD tertentu.

57

d.

Penguatan Koordinasi Dalam Bab X pasal 28 dari PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan bahwa Satpol PP dapat bekerja sama dengan Kepolisian RI dan/atau lembaga lainnya dalam menjalankan tugasnya dan Satpol PP bertindak sebagai koordinator operasi lapangan. Kondisi di lapangan adalah bahwa ketika Satpol PP bekerjasama dengan Kepolisian/Lembaga lainnya maka : a.

Satpol PP seolah dijadikan tameng (tumbal) ketika situasi rusuh di masyarakat.

b.

Perlindungan terhadap personel Satpol PP tidak mendapatkan prioritas oleh penegak hukum lainnya. Terutama dalam hal perlindungan HAM dalam penanganan kerusuhan di masyarakat. Apabila terdapat anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan dalam situasi kerusuhan biasanya akan menjadi bahan atau alat untuk menyalahkan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Satpol PP). Namun tidak demikian halnya dengan personil Satpol PP yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas, nyaris tidak ada perlindungan bahkan perhatian baik dari Pemerintah maupun masyarakat.

c.

Arogansi instansi vertikal kepada Satpol PP sebagai instansi Pemerintah Daerah.

d.

Belum terjalinnya koordinasi yang baik antara SKPD-SKPD dengan Satpol PP. Satpol PP dipandang hanya sebagai pengawal saja. Ini merupakan sikap skeptis SKPD yang lain.

e.

Terdapatnya rasa kurang senang masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja yang kadangkala memperlihatkan sikap permusuhan.

f.

Hingga saat ini Polisi masih menganggap bahwa Satpol PP adalah Polisi Khusus.

e.

Sumber Daya Manusia - Masih terbatasnya kemampuan dan jumlah PPNS terutama dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda. - Dengan beratnya tugas amanat Undang-Undang kepada Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam segala bidang, penegakan perda dan perkada, mengamankan aset dan memberikan rasa aman kepada pejabat daerah, maka Polisi Pamong Praja berhadapan langsung dengan masalah di masyarakat sehingga diperlukan tidak hanya kecukupan

58

jumlah personel namun juga kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong Praja. - Jumlah SDM Pol PP Kabupaten Kuningan : PNS : 152 orang

Non PNS (THL) : 124 orang (per-Oktober 2015) Jumlah:

276 orang Pol PP Laki-laki : 243 orang

Pol PP Wanita : 33 orang. Masih

terjadi ketidakseimbangan gender sehingga berdampak pada belum optimalnya pemberdayaan Wanita Pol PP. - Jumlah personil yang kurang ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar. Luas wilayah 1.195,71 km2 dan jumlah penduduk Kabupaten Kuningan sebanyak 1.143.723. - Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh personil Satpol PP, adalah juga sangat mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan. Pendidikan SD 3 orang, SLTP 3 orang, SLTA 107 orang, D4 1 orang, S1 31 orang dan S2 7 orang. Hal ini disebabkan karena belum adanya rekruitmen khusus personil Satpol PP dan belum adanya sekolah khusus Satpol PP. - Sikap kerja anggota Satpol PP dalam mengemban tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan cermin dan refleksi dari organisasi Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan. Maka kualitas sumber daya manusia Pol PP harus dapat dioptimalkan baik pada saat rekruitment maupun pada saat menjalankan tugas di lembaga Satpol PP melalui penambahan pendidikan dan pelatihan. - Belum adanya standarisasi rekruitmen personil polisi pamong praja sementara tugas yang diberikan merupakan amanat undang-undang. Semestinya Pegawai negeri sipil dengan tugas yang menjadi amanat langsung undang-undang mendapatkan perhatian lebih seperti rekruitmen, pembinaan, kesejahteraan dan evaluasi kerjanya. - Pengembangan sumber daya manusia pol pp akan memberikan kualitas dan kemampuan kerja yang akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi Satpol

PP.

Saat

ini

Satpol

PP

Kab

Kuningan

masih

kekurangan

penyelenggaraan maupun keikutsertaan pada kegiatan Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pegawai, anggota Pol PP dan Linmas. - Belum adanya standar yang baku/ kurikulum yang jelas untuk penyelenggaraan diklat bagi satpol pp dan penyelenggaraan diklat satpol pp dianggap bukan merupakan kebutuhan

59

- Walaupun dalam Permendagri No 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Polisi Pamong Praja sudah ada pola jam pelaksanaan diklat,

namun

kabupaten/kota

tidak

diberikan

kewenangan

untuk

menyelenggarakan diklat dan tempat diklatnya pun belum punya - Rendahnya kepekaan dan kepedulian dari anggota Satpol PP terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat, dan hanya menunggu perintah dari atasan atau pimpinan saja - Tidak adanya keseragaman pola rekruitmen Polisi pamong praja secara nasional yang jelas dan baku - Kualitas SDM yang masih rendah dan cenderung tertinggal dengan kualitas SDM SKPD lainnya maupun masyarakat yang dihadapi - Mindset yang melekat di masyarakat pada Satpol PP bahwa Satpol PP bukan mitra utama masyarakat Satpol PP merupakan sumber masalah bukan sumber solusi, penertiban yang dilakukan oleh satpol pp dianggap merugikan masyarakat tertentu c.

Sumber Daya Anggaran - Dalam hal alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Kuningan, Satpol PP Kabupaten

Kuningan

sebenarnya

tidak

mempunyai

banyak

masalah.

Permasalahan paling krusial hanyalah pada pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tersebut dikarenakan belum banyak SDM Satpol PP yang mumpuni. - Belum ditemukannya teknis legal untuk alokasi “tambahan penghasilan untuk Pol PP’ sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 pada pengelolaan APBD Kab. Kuningan. d.

Fasilitas

1. Perencanaan, Pelaporan Data Pendukung - dalam menghitung capaian kinerja cakupan penegakan Perda/Perkada oleh Satpol PP digunakan dasar Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. Penghitungan tersebut tentu saja menggunakan data dan informasi yang masuk ke Satpol PP baik dari masyarakat, pantauan yang dilaksanakan oleh Satpol PP di lapangan maupun informasi dari SKPD

60

lainnya.

Kelemahannya

adalah

karena

sangat

jarang

masyarakat

memberikan informasi karena persepsi masyarakat yang masih Police minded atau selalu lapor Polisi jika ada kejadian di masyarakat. - Sebagian SKPD/instansi masih menerapkan ego sektoral dalam sharing data - Masih belum adanya data yang singkron antara bidang di Satpol PP, pelaporan sering terlambat dan data yang diberikan terkesan asal-asalan karena tidak disertai analisa data. - Perlunya peningkatan pemahaman bahwa kaitan antara perencanaan dan pelaporan/evaluasi itu sangat besar. Seringkali pelaporan menjadi hal yang kurang mendapat perhatian lebih. Padahal melalui pelaporan, kita akan tahu sejauh mana program kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan. - Harus dipahami bahwa dalam membuat perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam RKA/DPA, harus disusun suatu perencanaan yang efektif, artinya mudah dilaksanakan dan mudah pula dipertanggungjawabkan ( SPJ sudah mampu tergambar dapat diselesaikan dengan baik saat kita menyusun RKA) - Sub bagian program dituntut untuk bekerja cepat. Ini dikarenakan bidang program/perencanaan selalu terkait dengan instansi di luar Satpol PP yaitu instansi perencana dan pengendali program kegiatan yang meliputi se-Kab. Kuningan.

Terlebih dengan adanya pembatasan waktu yang sudah

ditetapkan untuk penyerahan pelaporan baik ke bappeda, inspektorat, bagian pembangunan dan dinas komunikasi dan informasi. Oleh karena itu..keterlambatan pelaporan dari bidang-bidang akan sangat mempengaruhi ketepatan waktu kami dari program ( atas nama Satpol PP Kab. Kuningan) untuk menyerahkan pelaporan kepada instansi-instansi tersebut. - Perlunya peningkatan kecermatan dan keakuratan pelaporan yang berkaitan dengan data kuantitas. Baik itu dari sisi rencana capaian target (prosentase anggaran dan kinerja) dari program kegiatan. Karena hal ini akan sangat mempengaruhi perolehan nilai kinerja Satpol PP.

Satpol PP pada penilaian akuntabilitas

61

2. Alat Dan Gedung

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana baik dari sarana mobilitas maupun sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang operasional terutama kendaraan operasional. Saat ini Satpol PP Kabupaten Kuningan baru mempunyai kendaraan R2 patroli 2 buah, kendaraan dinas R2 nya 1 buah dan kendaraan angkut R4 5 buah. - Gedung kantor Satpol PP saat ini menempati salah satu sudut Gedung dari jajaran gedung di Sekretariat Daerah Kab Kuningan dikarenakan Gedung kantor Satpol PP yang baru diresmikan beberapa waktu yang lalu terletak di lokasi yang jauh dari pusat kota dan belum memenuhi standar keamanan kantor.

62

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Perencanaan Strategik Dalam perencanaan pada dasarnya memuat tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan sasaran itu sendiri terdiri dari uraian dan indikator, untuk mencapai tujuan dan sasaran harus ada kebijakan dan program yang merupakan penjabaran daripada visi dan misi organisasi. Guna menjamin keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijabarkan pada Bab I, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2015 adalah : 2.1.1. Tujuan 1.


2.

Meningkatkan upaya penertiban penyakit masyarakat

3.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.

Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

5.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.

Meningkatkan

kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada

prinsip-prinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya 2.1.2. Sasaran : 1.

Sumberdaya aparatur yang handal dan professional melalui pemantapan; sikap prilaku, fisik, pengatahuan dan keterampilan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

2.

Optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah

3.

Berkurangnya pelanggaran berupa penyakit masyarakat (Pekat) ; Peredaran Miras, Praktek Assusila, PGOT yang berkeliaran

4.

Berkurangnya tingkat gangguan lingkungan berupa PKL yang tidak tertib dan spanduk/banner yang melanggar ketentuan serta gangguan lingkungan lainnya.

63

5.

Terwujudnya keamanan pejabat, unjuk rasa dan asset negara serta kegiatan kedaerahan lainnya.

6.

Tegaknya Perda/ peraturan lainnya melalui pola pemberdayaan PPNS, sosialisasi, rapat koordinasi dan kemitraan dengan masyarakat

7.

Berkurangnya

gangguan

kantrantibum

melalui

pemantapan

sistem

keamanan lingkungan dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, edukasi serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak lainnya. Dengan semakin kompleks dan luasnya tugas yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan maka diperlukan Strategi karena meskipun tujuan dan sasaran telah ditentukan, akan tetapi masih sulit mengimplementasikannya dalam meraih Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaiamana para pimpinan harus mengelolanya. Dalam membuat strategi perlu mempelajari beberapa dokumen yang berkaitan dengan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan/Peraturan Kepala Daerah baik Kekuatan dan Peluang maupun juga dalam menhadapi Kelemahan dan Ancaman yang mendasar. Atas dasar tersebut harus disusun strategi umum agar dapat menjawab beberapa tantangan yang dihadapi sebagaimana kami uraikan pada point 1.3.2. Aspek Strategis. 2.1.3. Arah Kebijakan

Secara lengkap penetapan strategi dan arah kebijakan Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan 2014-2018 disajikan sebagai berikut :

64

INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Terwujudnya keamanan pejabat, unjuk rasa dan asset Negara serta kegiatan kedaerahan lainnya.

Meningkatnya keamanan pejabat, aset daerah serta kegiatan kedaerahan lainnya

Peningkatan persentase Pengawalan Pejabat/aset daerah dan kegiatan kedaerahan lainnya

Berkurangnya tingkat gangguan lingkungan berupa PKL yang tidak tertib dan spanduk/banner yang melanggar ketetntuan serta gangguan lingkungan lainnya

Terciptanya kondisi lingkungan yang tertib rapi dan aman

MISI

TUJUAN

SASARAN

Memelihara ketertiban umum, ketetntraman masyarakat serta menegakkan peraturan perundangundangan daerah dan perlindungan masyarakat


Peningkatan persentase penataan Titik Lokasi PKL tahun ini dan tahun kemarin

STRATEGI

Peningkatan kualitas pengamanan

Peningkatan efektifitas penertiban terhadap gangguan trantibum dan gangguan lingkungan lainnya

Berkurangnya pelanggaran berupa Penyakit Masyarakat, peredaran minuman keras,praktek asusila dan PGOT yang berkeliaran

Menurunnya ratarata jumlah hasil operasi penertiban PEKAT

Penurunan jumlahPasangan Bukan Muhrim/asusila, Mirs, praktek asusila, PGOT

pengamanan pejabat, unjuk rasa, asset, serta pengamanan kegiatan lainnya.

pembinaan dan penertiban PKL.

Operasional penertiban spanduk/ banner yang melanggar ketentuan.

Selisih pelanggaran pemasangan spanduk tahun ini dan tahun kemarin Meningkatkan upaya penertiban Penyakit Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM Unjuk Rasa


Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Pilkades Serentak Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Pedagang Kaki Lima

Penertiban Reklame dan banner tidak berijin atau kadaluarsa

65

Berkurangnya peredaran minuman keras (Miras) Berkurangnya Pekerja Seks Komersial (PSK)/ Wanita Malam

Peningkatan Pemberantasan PEKAT

Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Berkurangnya Gepeng/ orgil/ Anak Jalanan yang berkeliaran


Rapat Forum Koordinasi dan Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan ke Panti Rehabilitasi RSJ

Meningkatkan peran dan pemberdayaan Linmas

Berkurangnya gangguan katrantibum melalui pemantapan system keamanan lingkungan dengan mengendapankan prinsip koordinasi, integrasi, sikronisasi, edukasi serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak lainnya.

Meningkatnya profesionalisme anggota Linmas

Rasio Jumlah Linmas per-10.000 penduduk

Rasio Pos siskamling per-jumlah desa/kelurahan

Peningkatan effektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib di lingkungan masyarakat dengan melibatkan Satlinmas, tokoh masyarakat/agama/ ormas dan organisasi politik

Pemantapan kemandirian masyarakat melalui pola kemitraan yang harmonis dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi politik

Monitoring kantrantibmas di wilayah perbatasan

Pembinaan siskamling

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Forum Koordinasi Kemitraan dan Ketertiban Masyarakat


Pemberdayaan (Penunjang Operasional) Anggota Linmas Desa/Kelurahan


Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat di Daerah Perbatasan (Monitoring Daerah Perbatasan)




Pembinaan Anggota Linmas desa/Kelurahan Periode Siap

66

Cakupan petugas Linmas pada saat Pilkades serentak Meningkatnya pola kerjasama yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan kondisi aman tentram dan tertib di lingkungan masyarakat

Peningkatan persentase Jumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan Satlinmas dalam setiap kegiatan pemeliharaan kantrantibmas, pelatihan, pembinaan, serta kegiatan kemasyarakatan

lainnya. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia

Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah


Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat

Rasio Jumlah Anggota Satpol PP

Penguatan fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Satpol PP didukung sarana dan prasarana yang memadai

Pemeliharaan Katrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan Keterampilan Anggota Satpol PP


Pembinaan Kesemaptaan dan Penanggulangan Anti Huru Hara Anggota Satpol PP dan Linmas

Pelatihan keterampilan melalui pelatihan Drumband, penanggulangan huru hara dan bencana serta keterampilan penunjang lainnya.


Pembinaan Anggota Korsik/Drumband

Pelatihan dasar ke-Pol PP-an lainnya yang mengacu pada Permendagri no 38 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pol PP. Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS Satpol PP.


Latihan Dasar Mental Kedisipilinan Anggota Satpol PP


Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Perda Pelatihan Calon PPNS

Pembekalan pengetahuan dan peningkatan keterampilan ; pemahaman tupoksi, penyelesaian kasus, manajemen konflik, dan negosiasi dll.

Pelatihan fisik melalui pembinaan kesemaptaan.

Peningkatan Persentase (tahun lalu dan Tahun ini ) terhadap rekomendasi kegiatan yang diberikan Satpol PP kepada Masyarakat Rasio Jumlah Petugas Linmas per-RT

Meningkatnya profesionalisme aparat Satpol PP

Peningkatan jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklatsar

Rata-rata Peningkatan Pemberdayaan PPNS

67

Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satpol PP dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat

Peningkatan pralatan perlengkapan kantor

jumlah dan gedung

Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum

Peningkatan efektivitas penegakan Perda melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penguatan penyidikan dan penyelidikan

Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan adanya pelanggaran perda. Penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran perda /peraturan lain yang dilakukan oleh masyarakat ataupun lembaga. Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS Satpol PP.


Pengawasan Pembinaan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah


Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Perda Pelatihan Calon PPNS

68

Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Peningkatan efektifitas penertiban terhadap gangguan trantibum dan gangguan lingkungan lainnya

pembinaan penertiban PKL.

dan

Operasional penertiban spanduk/ banner yang melanggar ketentuan.

Membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi dan kemitraan

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada prinsip-prinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya.

Tegaknya Perda/Peraturan lainnya melalui pola pemberdayaan PPNS, sosialisasi, rapat koordinasi dan kemitraan dengan masyarakat.

Peningkatan jumlah Kerjasama

Selisih Jumlah produk hukum Kerjasama yang dihasilkan tahun ini dan tahun kemarin

Penguatan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait guna mendukung pemeliharaan kantrantibmas;


Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Trantibum Perbatasan dengan 19 Kabupaten/kota dan 2 Provinsi

Rakor trantibum tingkat kabupaten kuningan.

Rakor trantibum daerah perbatasan jabar-jateng.

69

2.2.

Rencana Kinerja Untuk menjamin tercapainya Visi, Misi Satpol PP dan sesuai dengan tujuan dan

sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2015, maka rencana kerja tahun 2015 ditetapkan dengan susunan sebagai berikut : 2.2.1. Program Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya di Kabupaten Kuningan, kami berkomitmen untuk membangun sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta bertekad untuk memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dalam aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara dengan program-program sebagai berikut :

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peringatan Hari-hari Besar

4.


5.


6.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

7.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

(PEKAT)

keamanan

2.2.2. Kegiatan Program-program tersebut di atas dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. 

PROGRAM : KEGIATAN

:

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan & penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 7. Penyediaan peralatan rumah tangga 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 11. Penyediaan Jasa pengamanan kantor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

70

12. 13.

 Sasaran  Indikator Keluaran  Indikator Hasil  Anggaran 2. 

Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran yang memadai Terpenuhinya seluruh kebutuhan kantor

Kinerja

Telaksananya optimalisasi pelaksanaan tugas administrasi dalam pelayanan terhadap masyarakat Rp. 2.856.880.000.-

Kinerja

PROGRAM KEGIATAN

: :

 Sasaran  Indikator Keluaran  Indikator Hasil  Anggaran 3. 

Kinerja Kinerja

Optimalnya pelaksanaan tugas kedinasan



: :

Kinerja

Rp. 525.000.000,00

KEGIATAN

 Indikator Hasil

PENINGKATAN HARI-HARI BESAR 1. Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Nasional 2. Peringatan Apel Besar HUT Jawa Barat Terciptanya Kondisi aman pada pelaksanaan peringatan harihari besar nasional dan hari jadi kuningan Pelaksanaan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan hari jadi Kuningan yang aman terkendali. Terpeliharanya keamanan dalam lingkungan yang nyaman

Kinerja

PROGRAM

 Sasaran  Indikator Keluaran

yang

Rp. 440.000.000,00

 Sasaran

4.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan drumband 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana berada dalam kondisi baik

PROGRAM KEGIATAN

 Indikator Keluaran  Indikator Hasil  Anggaran

Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas 125 orang Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Kinerja

Kinerja

:

PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN.

:

1. 2. 3.

Pembinaan dan Penertiban PKL Penertiban Reklame dan Banner tidak berizin atau Kadaluarsa Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM Unjuk rasa 4. Rapat Forum Koordinasi dan Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan ke Panti Rehabilitasi/RSJ Peningkatan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan (spanduk, PKL yang tidak tertib, terpeliharanya keamanan pejabat dan lingkungan tempat unjuk rasa) Terpeliharanya keamanan dalam lingkungan yang nyaman

71

Rp. 354.500.000,00 PEMELIHARAAN TINDAK KRIMINAL

 Anggaran 5. PROGRAM

:



:

1. Pengawasan Pembinaan Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan Daerah 2. Pembinaan Anggota Korsik/Drumband 3. Pembinaan Kesemaptaan dan Penanggulangan Anti Huru Hara Anggota Satpol PP dan Linmas 4. Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Perda 5. Pembekalan dan Peningkatan Pengetahuan Keterampilan Anggota Satpol PP 6. Pelatihan Calon PPNS 7. Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan 8. Latihan Dasar Mental Kedisiplinan Polisi Pamong Praja 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Trantibum Perbatasan dengan 19 Kabupaten/Kota dan 2 Provinsi Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, melalui optimalisasi pengembangan SDM Anggota Sat Pol PP, dan penguatan jalinan koordinasi dengan muspika dan Kepala Daerah Perbatasan Jabar-Jateng - Meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP, Linmas dan PPNS - Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan - Menurunnya jumlah pelanggaran perda - Terjalinnya persamaan pandangan dan kerjasama para Kepala Daerah Perbatasan dalam pemeliharaan trantibum di daerah perbatasan. Tegaknya Perda dan terpeliharanya ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kuningan secara menyeluruh Rp. 1.310.500.000,00

:

PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT ) Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ( PEKAT ) Terpeliharanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Menurunnya jumlah peredaran miras Menurunnya jumlah gepeng orgil di Kab. Kuningan Menurunnya jumlah PSK dan Praktek asusila pasangan bukan muhrim Terciptanya rasa aman, dan tentram dari penyakit masyarakat

KEGIATAN

 Sasaran

 Indikator Keluaran

Kinerja

 Indikator Hasil

Kinerja

 Anggaran 6. PROGRAM  KEGIATAN  Sasaran  Indikator Kinerja Keluaran

 Indikator Hasil  Anggaran

:

Kinerja

:



:

 Sasaran

DAN

PENCEGAHAN

Rp. 250.000.000,00

7. PROGRAM KEGIATAN

KANTRANTIBMAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1. Pembinaan siskamling 2. Forum Koordinasi Kemitraan dan ketentraman masyarakat 3. Penunjang operasional anggota Linmas desa/ kelurahan 4. Pembinaan anggota Linmas Desa/ kelurahan periode siap 5. Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat di Daerah Perbatasan Terpeliharanya keamanan dan ketentraman masyarakat, melalui optimalisasi pengembangan SDM Linmas, dan peningkatan

72

 Indikator Keluaran

Kinerja

 Indikator Kinerja Hasil  Anggaran

kemitraan menuju masyarakat yang mandiri. - Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan trantibum - Meningkatnya kualitas SDM Linmas - Terpeliharanya keamanan dan ketentraman di daerah perbatasan - terpeliharanya ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kuningan secara menyeluruh - Rp 433.500.000.-

2.3. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja menjadi perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

73

74

KEGIATAN NON URUSAN

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya kualitas pelayanan umum

TARGET TAHUN 2015 Tersedianya jasa telepon air dan listrik 100%

PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN 1

` Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya sarana kebersihan 100%

2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat tulis kantor yang disediakan 100%

3

Penyediaan Alat Tulis kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100%

4

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya komponen lisrik 100%

5

Tersedianya peralatan rumah tangga 100%

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan 100%

7

Tersedianya makanan dan minuman 100%

8

Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan 100%

9

Pengamanan di Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Pimpinan (Bupati Wakil Bupati Sekda) dan pengamanan di Tamkot KIC Pandapa dan Kantor Setda terlaksana 100% Tersedianya jasa tenaga harian lepas (THL) untuk 125 orang 100% Tersedianya aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor Satpol PP (100%) Tersedianya perlengkapan kantor 100%

10

Tersedianya peralatan gedung kantor 100%

11

12

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

2.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas 125 orang Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan gedung kantor

75

Meningkatnya Kualitas pelaksanaan peringatan hari-hari besar

Tersedianya peralatan drumband 80%

3.

Pengadaan peralatan drumband

Terlaksananya fasiltasi pemeliharan kendaraan dinas/operasional 100%

4.

Terlaksananya fasiltasi pemeliharaan gedung kantor 80%

5.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara berkala 100%

6.

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 80%

7.

6 x PAM pada hari-hari besar Nasional. Dan 1x PAM pd Hari Jadi Kuningan dan 7 x PAM upacara peringatan lainnya. (Juli-Agust-Sep-OktDes) Terlaksananya Apel Besar PNS dlm rangka HUT Provinsi 1 x kegt (100%)

Peningkatan Harihari Besar

1.

2.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peringatan Harihari Besar Nasional dan Hari Jadi Nasional

Apel Besar HUT Jawa Barat

76

KEGIATAN URUSAN SASARAN



Berkurangnya pelanggaran berupa Penyakit Masyarakat, peredaran minuman keras,praktek asusila dan PGOT yang berkeliaran

INDIKATOR SASARAN Meningkatnya keamanan pejabat, aset daerah serta kegiatan kedaerahan lainnya


Menurunnya ratarata jumlah hasil operasi penertiban PEKAT

STRATEGI

Peningkatan kualitas pengamanan

Peningkatan efektifitas penertiban terhadap gangguan trantibum dan gangguan lingkungan lainnya

Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

ARAH KEBIJAKAN

pengamanan pejabat, unjuk rasa, asset, serta pengamanan kegiatan lainnya.

pembinaan dan penertiban PKL.

Operasional penertiban spanduk/ banner yang melanggar ketentuan. Berkurangnya peredaran minuman keras (Miras) Berkurangnya Pekerja Seks Komersial (PSK)/ Wanita Malam

PROGRAM

KEGIATAN

TARGET DI 2015


Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM Unjuk Rasa

12 x Panwal - 16 x PAM unras. Jan-Des'15


Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Pilkades Serentak

-


Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

16 x kegt . Jan-Des'15


Pengendalian Pedagang Kaki Lima

-


Penertiban Reklame dan banner tidak berijin atau kadaluarsa

12 x kegt

Peningkatan Pemberantasan PEKAT

Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

16 x kegt PSK/umum/PBM30 x kegt penertiban PGOT/PJ - 10 x kegt penertiban Miras/Mihol. JanDes'15

77


Meningkatnya profesionalisme anggota Linmas

Peningkatan effektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib di lingkungan masyarakat dengan melibatkan Satlinmas, tokoh masyarakat/agama/ormas dan organisasi politik

Berkurangnya Gepeng/ orgil/ Anak Jalanan yang berkeliaran


Rapat Forum Koordinasi dan Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan ke Panti Rehabilitasi RSJ

Pemantapan kemandirian masyarakat melalui pola kemitraan yang harmonis dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi politik

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Forum Koordinasi Kemitraan dan Ketertiban Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan


Monitoring kantrantibmas di wilayah perbatasan


Meningkatnya pola kerjasama yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan kondisi aman tentram dan tertib di lingkungan masyarakat

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan Satlinmas dalam setiap kegiatan pemeliharaan kantrantibmas, pelatihan, pembinaan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

4 x Rapat Forum dan 12 x pengiriman

1 x kegt x 128 orang

Pemberdayaan (Penunjang Operasional) Anggota Linmas Desa/Kelurahan

Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat di Daerah Perbatasan (Monitoring Daerah Perbatasan)


4 x kegt . 80 orang. SeptDes'15

78 Pembinaan Anggota Linmas desa/Kelurahan Periode Siap




Penguatan fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Satpol PP didukung sarana dan prasarana yang memadai

Pembekalan pengetahuan dan peningkatan keterampilan ; pemahaman tupoksi, penyelesaian kasus, manajemen konflik, dan negosiasi dll. Pelatihan fisik melalui pembinaan kesemaptaan. Pelatihan keterampilan melalui pelatihan Drumband, penanggulangan huru hara dan bencana serta keterampilan penunjang lainnya. Pembinaan sikap dan perilaku melalui pelatihan mental dan disiplin, pendidikan manajemen qolbu/ ESQ dan pelatihan kepribadian. Optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber daya penunjang lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan



38 orang . 1x kegt. April'15



12 x kegt. 62 PHH. 97 THL. 62 LINMAS . Mei-Sept-Okt'15


Pembinaan Anggota Korsik/Drumband

65 orang . 16 x kegt. MaretJuni'15 (100%)

79

Pelatihan dasar kePol PP-an lainnya yang mengacu pada Permendagri no 38 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pol PP.


Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS Satpol PP.

optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satpol PP dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat

Peningkatan efektivitas penegakan Perda melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penguatan penyidikan dan penyelidikan

Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan adanya pelanggaran perda. Penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran perda /peraturan lain yang dilakukan oleh masyarakat ataupun lembaga.

Sosialisasi peraturan perda dan perundang undangan lainnya.


Latihan Dasar Mental Kedisipilinan Anggota Satpol PP

31 orang . 1 x kegt. Juni


Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Perda

122 x kegt x 32 kec . JanDes'15

Pelatihan Calon PPNS

3 orng - 1x kegt. Maret'15

Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP

-

Pengawasan Pembinaan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah

1 x kegt x 100 orang. Maret '15


80

Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS Satpol PP.



122 x kegt x 32 kec . JanDes'15

Pelatihan Calon PPNS

3 orng - 1x kegt. Maret'15

Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Membangun pola kemitraan dng masyarakat dan instansi terkait lainnya dlm penegakkan perda. Peningkatan efektifitas penertiban terhadap gangguan trantibum dan gangguan lingkungan lainnya


Peningkatan jumlah Kerjasama

Penguatan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait guna mendukung pemeliharaan kantrantibmas;

pembinaan dan penertiban PKL. Operasional penertiban spanduk/ banner yang melanggar ketentuan. Rakor trantibum tingkat kabupaten kuningan. Rakor trantibum daerah perbatasan jabar-jateng. Kerjasama antar daerah perbatasan dalam peningkatan keamanan dan ketentraman di wilayah perbatasan kabupaten & propinsi. Peningkatan koordinasi lain dalam pelaksanaan tugas di lapangan.


Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan

2 x kegt Rakor x 78 orang (Camat. Danramil. Kapolsek. Publik) Juni-Des'15


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Trantibum Perbatasan dengan 19 Kabupaten/kota dan 2 Provinsi

1 x kegt. 135 orang dr 2 Prov dan 19 Kab/Kota

81

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan merupakan Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Dan untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik harus beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan, dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh, Jujur, Obyektif, Transparan, dan akurat dan menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) adalah perwujudan kewajiban

suatu

Instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggung

jawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) berbentuk kegiatan Penyusunan

LAKIP.

Penyusunan

LAKIP

didasarkan

pada

pengukuran

hasil

pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2015. Dalam proses penyusunan LAKIP inilah dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi targettarget yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Dalam pengkuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan

atas

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya

82

yang

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Kinerja

Tahunan

dengan

realisasi

pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama. Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (self-assement) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk

menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar. Untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kuningan lima tahun kedepan ditetapkan tujuan pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018. Di dalam Tahun 2015, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan memperoleh Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 13.941.582.000.- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar

Rp.

7.771.202.000.-

dan

Belanja

Langsung

sebesar

Rp.

6.170.380.000.- Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015, sehingga ditetapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 608.753.705.- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 138.753.705.- .dan Belanja Langsung Rp. 470.000.000.Jadi pada Tahun Anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan memperoleh Alokasi Dana APBD total sebesar Rp. 14.550.335.705.- berupa Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.909.955.705.- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.640.380.000.Maka dalam rangka mengukur kinerja Satpol PP dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, kami membagi kategori dalam capaian kinerja

83

menurut pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan paparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi Satpol PP terhadap Bupati, yang disampaikan secara transparan dan akuntabel. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dari Rencana Strategis. Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja tersebut dikategorikan sangat berhasil. 3.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan penghitungan indikator kinerja yaitu:

Capaian Kinerja x 100% Capaian Target

IKU 1.

Tingkat penyelesaian pelanggaran

80 %

CAPAIAN KINERJA 200%

CAPAIAN TARGET 250 %

TARGET

Ketentraman dan Ketertiban 2.

Angka penurunan pelanggar Perda

Turun 5 %

Naik 146.5 %.

Naik 0,033 %

3.

Persentase jumlah kasus/pengaduan

80 %

100 %

125 %

1 orang 1 RT

0,5 orang 1 RT

50 %

yang tertangani 4.

Cakupan petugas Linmas di Kabupaten

Secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP untuk tahun 2015 dapat digambarkan pada Diagram di bawah ini:

84

Angka penurunan pelanggar Perda

Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tertangani


300% 250% 200% 150% 100% 50% 0%

Tingkat penyelesaian pelanggaran Trantib

CAPAIAN BERDASARKAN TARGET IKU 2014-2015

1

2

3

4

CAPAIAN BERDASARKAN TARGET IKU

Tampak bahwa Masing-masing pencapaian target IKU untuk tahun 2015 dapat djelaskan sebagai berikut : 3.1.1. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum ini menjadi tolok ukur kinerja Satpol PP karena hal ini merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dimiliki oleh Satpol PP. Berdasarkan data SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2015, pencapaiannya adalah sebagai berikut: Data Penyelesaian Pelanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Bidang Trantibum No

Jenis Pelanggaran

1.

Aduan warga masyarakat

2.

Menggunakan bukan pada tempatnya (digunakan gelandanganpengemis)

Jumlah Pelanggaran 2014 2015 (tidak 20 ada data)

Jumlah Penyelesaian 2014 2015 (tidak 20 ada data)

166

166

99 orang

99 orang

Faktor Penentu Keberhasilan/Kegagalan Aduan telah ditindaklanjuti berdasarkan tupoksi Satpol PP baik melalui Pembinaan maupun upaya penertiban. Penertiban sudah dilakukan sesuai dengan tupoksi Satpol PP namun gelandangan dan pengemis selalu datang. Solusinya : Satpol PP menginisiasi penguatan komitmen pemangku

85

3.

Menggunakan bukan pada tempatnya (pemasangan spanduk sembarang tempat)

360 denga n 15 x kegt

1.477 spanduk /baligo/b anner

360

1.477 spanduk /baligo/b anner dengan 23 x kegt

4.

Menggunakan bukan pada tempatnya ( trotoar dan badan jalan digunakan untuk berjualan)

112

93

112

93 dengan 107 x kegt

Jumlah

638

1.683

638

1.683

kebijakan dlm Forum Koordinasi Penanganan PGOT dan Psikotik Jalanan serta pendirian shelter bagi PGOT di tahun depan. Banyaknya spanduk hasil penertiban merupakan indikator banyaknya jumla pelanggaran penggunaan tempat yg bukan pada peruntukannya. Satpol PP melaksanakan penertiban sesuai dengan tupoksinya namun urusan perijinan berada di SKPD lain. - Sedang dalam proses penanganan yang komprehensif - Sudah ada peran SKPD lain dalam penyediaan lahan untuk relokasi - Yang dilakukan sudah sesuai tupoksi Satpol PP yaitu mengoptimalkan pembinaan dan penertiban agar tidak menggunakan trotoar/badan jalan serta mau bekerjasama dengan pemilik lahan. - Relokasi PKL , penguatan sinergitas SKPD/jejaring dng pihak lain, dan penyusunan database PKL

Capaian 2014 : 638 x 100% = 100% dan capaian 2015 : 1.683 x 100% = 100% 638

1.683

Data Penyelesaian Pelanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Bidang Penegakan Perda A.

Non Yustisi Pelanggaran Perda

2014

2015

A. Jumlah Pelanggaran (keseluruhan)

77

80

B. Penyelesaian Pelanggaran Perda 1. Pengiriman Surat teguran 1. 2. 3 2. Surat Pernyataan

36

25 19

86

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sidang di tempat Pelanggar menempuh perijinan Penghentian Sementara (Segel) Pelanggar Menutup Lokasi Pelanggar bersedia pindah Pembongkaran Pembinaan JUMLAH

Rumus Perhitungan: A

35 77

36 10 1 4 2 20 80

77 x 100%= 100% 77

80 x 100%= 100% 80

6

B x 100%

B. Yustisi Pelanggaran Perda A. B.

Tahun 2014

Jumlah Pelanggaran Penyelesaian Pelanggaran Perda 1. Sidang di tempat 2. Sidang di Pengadilan Negeri 3. Pelanggar mengurus izin setelah dibuatkan BAP Lapangan 4. Tutup kasus 5. Pindah 6. Pembinaan JUMLAH B

Tahun 2015

-

-

0

0

Rumus Perhitungan : 0 %

Pencapaian Ketentraman dan Ketertiban Umum secara keseluruhan tahun yang bersangkutan adalah 200%. Sedangkan target pencapaian Ketentraman dan Ketertiban Umum di tahun 2015 adalah 80%. Jadi secara kualitatif target ini sudah bisa terpenuhi 250 % dengan perhitungan sebagai berikut: Pencapaian x 100%

200% x 100% = 250%

Target Capaian

80 %

3.1.2. Angka penurunan pelanggar Perda Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya jumlah pelanggar Perda. Sesuai Renstra Polisi Pamong Praja 2014-2018, salah satu misi Satpol PP Kabupaten Kuningan adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat melalui penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai penjabaran dari visi Kabupaten Kuningan dalam mewujudkan masyarakat Kuningan

87

yang lebih sejahtera lahir dan batin. Salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda adalah adanya penurunan pelanggar Perda Data Jumlah Pelanggaran Perda (Bidang Trantibum + Bidang Penegakan Perda) Indikator

2014

2015

715

1.763

Dari data tersebut didapatkan perhitungan terjadinya kenaikan jumlah pelanggaran sebesar ( 1.763– 715) x 100% = 146.5 %. Kenaikan jumlah pelanggaran dianalisa 715 berasal dari kenaikan hitungan jumlah spanduk hasil penertiban. Sedangkan kenaikan volume jumlah spanduk juga sangat ditentukan oleh banyak faktor di luar Satpol PP seperti perizinan ke Dinas Pendapatan, frekuensi event-event kedaerahan yang meningkat, atau mungkin akibat berkembangnya alam demokrasi yang menggunakan spanduk sebagai sarana mengeluarkan pendapat dan yang paling fatal adalah kesadaran pemasang sarana publikasi tersebut untuk menurunkan atau melepas atribut mereka dari lokasi. Walau dalam 1 spanduk mengidentifikasi 1 pelanggaran aturan namun Satpol PP tetap berupaya terus meningkatkan frekuensi patroli dan operasi penertiban spanduk dari tahun ke tahun. Dengan demikian dari target angka penurunan pelanggaran perda sebanyak 5 % ternyata capaiannya berbanding terbalik menjadi naik 146 %. Sehingga capaian yang sesungguhnya dari target ini hanyalah 0,03 %. Kondisi ini disebabkan karena : 1.

Data jumlah aduan yang masuk dari masyarakat pada tahun 2014 kosong sementara di Tahun 2015 data tersebut mulai disusun sehingga memberikan penambahan yang signifikan pada jumlah pelanggaran di masyarakat yang dapat dihitung oleh Satpol PP.

2.

Penambahan jumlah kali kegiatan penertiban spanduk, PKL dan PEKAT memberikan hasil yang signifikan pada kenaikan jumlah pelanggaran yang di dapat di tahun 2015. Hal ini disebabkan keberadaan legalitas hukum penertiban yang sudah semakin kuat yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kab Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum membuat Satpol PP semakin gencar melakukan penertiban di masyarakat pada tahun 2015 ini.

88

3.

Kurangnya

sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat. Sosialisasi

Peraturan Daerah sebenarnya bukan menjadi tugas Satpol PP melainkan tugas yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait yang menyusun Perda. 4.

Semakin banyaknya perda yang diterapkan, sehingga temuan pelanggar juga semakin bertambah

5.

Anggaran untuk biaya penanganan perkara belum memadai sehingga peran penegak perda belum optimal untuk mampu memberikan efek jera kepada masyarakat.

6.

Belum maksimalnya koordinasi antara Satpol PP, Dispenda dan BPPT dalam penanganan izin spanduk serta perizinan lainnya. Dalam hal pemasangan spanduk, Dispenda hanya mengeluarkan izin namun tidak memberikan data batas waktu izin pemasangan spanduk tersebut.

3.1.3. Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tertangani Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak aduan yang berhasil ditangani. Berdasarkan data yang terdapat di tahun 2015 ini, terdapat 32 aduan dari masyarakat yang masuk ke Bidang Penegakan Perda dan 20 aduan yang masuk ke Bidang Trantibum, maka total sebanyak 52 aduan. Seluruhnya tertangani baik oleh pelaksanaan kegiatan Satpol PP maupun dikembalikan penyelesaiannya oleh pihak Kasi Trantibum Kecamatan. Jumlah kasus/pengaduan yang tertangani No

Item

2014

2015

1.

Pengaduan yg masuk

Tidak ada data

52

2.

Pengaduan yg ditangani

Tidak ada data

52

Secara prosentase, aduan yang berhasil ditangani adalah :

89 Jumlah Aduan yang berhasil ditangani X 100%

52 x 100% = 100%

Jumlah pengaduan

52

Sedangkan target yang ditentukan di tahun 2015 adalah 80%, sehingga capaian tersebut berhasil melampaui target sebanyak 20%. Maka pencapaian dari target adalah Pencapaian x 100% Target Capaian

100% x 100% = 125% 80 %

3.1.4. Cakupan petugas Linmas di Kabupaten Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah petugas Linmas yang tersebar di wilayah kabupaten. Indikator ini baru dimasukkan di tahun 2014 karena tupoksi Linmas berpindah ke Satpol PP pada akhir tahun 2013. Pada tahun 2015 ini terdapat event besar seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Kuningan yang melibatkan satuan perlindungan masyarakat di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap desa. Menurut Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota : a.

Rasio Jumlah Linmas per-RT Menghitung rasio Linmas per- RT digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah Linmas Jumlah RT

2014

2015

3320 = 0.5

3320 = 0.5

6162

6162

Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio Linmas dari perhitungan di atas didapatkan sebesar 0.5 sedangkan target pencapaian SPM adalah 1 orang setiap RT. Maka kesenjangannya adalah : 1 – 0.5 = 0.5. Kesenjangan capaian kinerja sebesar 0.5 ini akan menjadi bahan bagi Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam penentuan target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan petugas linmas di Kabupaten Kuningan. b.

Rasio Pos Siskamling per-jumlah desa/kelurahan Rasio pos siskamling per desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos

siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan.

90

Menghitung rasio pos siskamling per-jumlah desa/kelurahan digunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah pos sikamling Jumlah desa/kelurahan

2014

2015

2485 = 6.61

2485 = 6.61

376

376

Rasio jumlah pos siskamling menggambarkan ketersedian pos sikamling di setiap desa/keluarahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamana lingkungan. Dari perhitungan di atas didapatkan angka 6.61 yang artinya bahwa dalam 1 desa terdapat 6 buah pos siskamling. Apabila target capaian Nasional rasio Pos Siskamling adalah 1 desa 1 pos siskamling maka Kabupaten Kuningan sudah mencukupi pencapaian target Nasional karena dalam 1 desa terdapat 6 pos siskamling. Namun rasio ketersediaan Poskamling ini tidak berubah dari tahun 2014 ke 2015 sehingga dapat dikatakan belum ada perkembangan dari tingkat pemberdayaan masyarakatnya dalam menjaga keamanan lingkungan. 3.1.5. Cakupan Petugas Linmas dalam Pemilihan Kepala Desa Pada

tanggal

8

Nopember

2015

Kabupaten

Kuningan

berhasil

menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Sebanyak 83 desa mengikuti Pilkades serentak tersebut dengan sebesar TPS sejumlah 83 x 3 = 249 TPS. Jumlah petugas Linmas yang dilibatkan dalam Pilkades sebanyak 706 orang dengan sebaran 79 orang di setiap desa. Pada awalnya ditargetkan sebanyak 86 desa akan mengikuti Pilkades. Itu artinya ditargetkan keterlibatan anggota Linmas sebanyak 86 x 9 orang = 774 dan jumlah TPS 86 x 3 TPS = 258 TPS. Maka target cakupannya sebesar : 774 x 100% = 300 % 258

91

Pada teknisnya terdata bahwa jumlah Linmas yang terlibat dalam Pilkades serentak adalah sebanyak 706 orang pada 83 desa. Maka cakupan pemberdayaan Petugas Linmas dalam Pilkades Serentak Kab. Kuningan adalah : Jumlah Linmas x 100 %

706 x 100% = 283 %

Jumlah TPS

249

Berdasarkan hasil capaian di atas jika dibandingkan dengan target yang ditentukan maka perhitungannya adalah : 283 x 100% = 95 % 300 Pencapaian yang tidak 100 % dari target bukan semata disebabkan oleh kinerja Satuan Linmas atau Satpol PP namun lebih pada pertimbangan berkurangnya jumlah desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak ditambah dengan faktor anggaran daerah. Kegiatan pemilihan kepala desa serentak pada awalnya hanya ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, naum secara mendadak pada pertengahan tahun 2015, Satpol PP diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pengamanan Pilkades serentak. 3.2.

Pencapaian Sasaran Strategis Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan

jabaran dari Rencana Strategis. Sebelum menghitung capaian Sasaran tetapkan terlebih dahulu

target

capaiannya.

Total

perhitungan

capaian

kinerja

Sasaran

dapat

digambarkan sebagai berikut: MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia




INDIKATOR KINERJA SASARAN Ketersediaan Jumlah Anggota Satpol PP atau Rasio Jumlah Anggota Satpol PP

2014

2015

1,33

1,32

92


MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN





Peningkatan Persentase (tahun lalu dan Tahun ini ) terhadap rekomendasi kegiatan yang diberikan Satpol PP kepada Masyarakat





Rasio Jumlah Petugas Linmas












2014

2015

100%

97%

0,5

0,5

Peningkatan Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklatsar

0,6 %

0,6 %



0,6 %

0,6 %


Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum

Peningkatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.

594

811

Optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satpol PP dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.



100%

100%

Jumlah Unjuk Rasa yang terkendali

100%

93

100%

MISI Memelihara ketertiban umum, ketetntraman masyarakat serta menegakkan peraturan perundangundangan daerah dan perlindungan masyarakat Memelihara ketertiban umum, ketetntraman masyarakat serta menegakkan peraturan perundangundangan daerah dan perlindungan masyarakat

Membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi dan kemitraan Memelihara ketertiban umum, ketetntraman masyarakat serta menegakkan peraturan perundangundangan daerah dan perlindungan masyarakat

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN


2014

2015





21,2 %

57,5 %




Persentase Pengawalan Pejabat/Aset Daerah dan kegiatan kedaerahan lainnya

100 %

100 %

Persentase jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat)

0,05 %

0,04 %

3

4

0.538

0.538

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada prinsipprinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya.


Peningkatan Jumlah kerjasama


Meningkatkan peran dan pemberdayaan Linmas.


meningkatnya profesionalisme anggota Linmas

Rasio Jumlah Linmas per- RT

94

Rasio Pos Siskamling perDesa/Kel

6.60

6.60

Dari Tabel tersebut masing-masing capaian Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: 3.2.1. Sasaran : “Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur “ Sasaran ini mempunyai 3 indikator yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian sasaran.

a.

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja: i.

Ketersediaan Jumlah Anggota Satpol PP

Pencapaian Indikator Kinerjanya sbb: MISI

TUJUAN

SASARAN


Meningkatka n Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah


INDIKATOR SASARAN



2014

2015

1,33

1,32

Ketersediaan Jumlah Anggota Satpol PP atau Rasio Jumlah Anggota Satpol PP

Berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM bahwa Rasio Jumlah Anggota Satpol PP adalah per-10.000 penduduk Jumlah Polisi Pamong Praja dihitung dari jumlah aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan tupoksinya berdasarkan peraturan perundangundangan. Menurut Permendagri No.54/2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 /2008 ttg Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rasio jumlah Satpol PP menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan Keputusan Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah

daerah

dalam

memberikan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

pelayanan

penunjang

95

Menghitung Rasio Pol PP ini didasarkan pada Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM yaitu : Jumlah Pol PP x 10.000

=

Jumlah penduduk Jumlah Pol PP x 10.000

152

x 10.000 = 1,33 ( Tahun 2014)

1.138.399* =

Jumlah penduduk

152

x 10.000 = 1,32 ( Tahun 2015)

1.143.723**

* data penduduk menurut Buku Kuningan Satu Data 2014 **data penduduk menurut Suseda 2014 Rasio ini mengindentifikasikan ketersediaan petugas Pol PP dalam 10.000 penduduk. Rasio 1,32 berarti terdapat 1 orang Pol PP pada 10.000 penduduk. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja: menetapkan untuk penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis 1. Bahwa kriteria umum untuk Kabupaten Kuningan yang dimaksud adalah meliputi: -

Jumlah penduduk

:

1.143.723 jiwa

-

Luas wilayah

:

1.195,71 km2

-

Jumlah APBD 2015

:

Rp 2.120.759.715.351.-

-

Rasio belanja aparatur : dari Total APBD Rp

Rp 1.326.865.650.705.- (BTL) atau 62 %

55.550.329.000.- (BL)

2. Bahwa kriteria teknis untuk Kabupaten Kuningan yang dimaksud adalah meliputi -

Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah

:

34 SKPD

-

Jumlah peraturan daerah

:

340 buah

-

Jumlah peraturan kepala daerah

:

560 buah

-

Jumlah desa/kelurahan

:

376

-

Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan

:

rendah

-

Jumlah kecamatan

:

32

-

Aspek karakteristik

:

regional

-

Kondisi geografis

:

Daratan

3. Bahwa dari perhitungan menurut kriteria-kriteria tersebut didapatkan skor nilai Kabupaten Kuningan sebesar 654, yang berarti bahwa Kabupaten Kuningan seharusnya berada pada kisaran jumlah Pol PP ideal

96

serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 orang PNS Satpol PP. 4. Bahwa saat ini keberadaan personel di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kuningan berjumlah 152 orang PNS. Masih sangat jauh dari jumlah minimal dari skor di atas. Kendala pencapaian peningkatan Rasio Pol PP adalah: - Belum adanya standarisasi rekruitmen personil polisi pamong praja sementara tugas yang diberikan merupakan amanat undang-undang. - Tidak adanya keseragaman pola rekruitmen Polisi pamong praja secara nasional yang jelas dan baku - Amanat Undang-Undang berbicara tentang status Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan bagi Anggota Satpol PP sehingga bagi beberapa Kabupaten/Kota yang masih mempunyai pasukan Bantuan Pol PP Non PNS akibat kebijakan terdahulu sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbit, tidak dapat dihitung sebagai kekuatan tambahan sekalipun. ii.

Peningkatan persentase permohonan rekomendasi kegiatan yang ditanggapi Satpol PP Dapat kami jelaskan bahwa Satpol PP Kab. Kuningan telah melaksanakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan rekomendasi rekomendasi kegiatan sebanyak sbb:

Jumlah Total

Permohonan

rekomendasi

2014*

2015

79

75

79

73

100%

97 %

rekomendasi kegiatan Permohonan yg ditanggapi Persentase Capaian

97

*..Kuningan Data Satu 2014

Maka persentase capaian indikator pelayanan permohonan rekomendasi kegiatan dan keterkaitan pencapaian indikator ini dengan Misi, tujuan dan Sasaran pada Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut:

CAPAIAN MISI

TUJUAN

SASARAN




INDIKATOR SASARAN



Peningkatan Persentase (tahun lalu dan Tahun ini ) terhadap rekomendasi kegiatan yang diberikan Satpol PP kepada Masyarakat

2014

2015

100%

97%

Dari Tabel tersebut nampak terjadi penurunan akan pelayanan pemberian rekomendasi kegiatan.Bahwa pada tahun 2014 Satpol PP Kabupaten

Kuningan

telah

melayani

masyarakat

dalam

pemberian

rekomendasi rekomendasi kegiatan dengan ketercapaian 100%. Sedangkan tahun 2015 hanya mencapai 97%. Namun demikian agar tidak lupakan bahwa ketidakcapaian 100% tersebut

dikarenakan

tidak

semua

penolakan

terhadap

pemberian

rekomendasi kegiatan dianggap sesuatu yang buruk karena pemberian rekomendasi

kegiatan

dilakukan

berdasarkan

pada

pertimbangan-

pertimbangan banyak hal. Apabila penolakan berdasarkan pertimbangan yang dapat dibenarkan menurut legalitas yang berlaku maka ini pun menjadi catatan tersendiri sebagai kinerja yang baik. Pada tahun 2015 terdapat 2 buah kegiatan yang tidak dapat diakomodir rekomendasinya yaitu: -

Kegiatan Roadrace yang diselenggarakan oleh IMIK Kabupaten Kuningan tidak dapat diberikan rekomendasi dikarenakan kegiatan tersebut akan menutup jalan alernatif di Jalan Baru Soekarno Hatta Kuningan yang berakibat pada penambahan volume kendaraan memasuki jalan protokol Kuningan sehingga dipastikan dapat menyebabkan kemacetan.

-

Kegiatan

IGTKI

tidak

dapat

diberikan

rekomendasi

dikarenakan

pertimbangan mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan akibat sampah yang ditinggalkan. Jelas di sini bahwa penolakan pemberian rekomendasi ini lebih pada pertimbangan untuk penegakan peraturan daerah lain seperti perda trantibum dan perda Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3).

98

iii.

Rasio Jumlah Petugas Linmas per- RT Penghitungan Rasio Petugas Linmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

69

Tahun

2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, yaitu:

Jumlah Linmas

2014

Jumlah RT

2015

3320 = 0.5

3320 = 0.5

6162

6162

Maka keterkaitan pencapaian indikator ini dengan Misi, tujuan dan Sasaran pada Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut: CAPAIAN MISI

TUJUAN

SASARAN




INDIKATOR SASARAN



2014

2015

0,5

0,5

Rasio Jumlah Petugas Linmas

Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rasio Linmas dari perhitungan di atas didapatkan sebesar 0.5 sedangkan target pencapaian SPM adalah 1 orang setiap RT. Maka kesenjangannya adalah : 1 – 0.5 = 0.5. Kesenjangan capaian sebesar 0.5 ini akan menjadi bahan bagi Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam penentuan target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan petugas linmas di Kabupaten Kuningan. Sebab bisa dikatakan bahwa antara tahun 2014 dan 2015 tidak ada perubahan jumlah RT yang ada di Kab. Kuningan dan perubahan jumlah anggota Linmas hanya berselisih

99

sedikit saja sehingga masih pada angka Rasio yang sama dengan tingkat kesenjangan Nasional yang sama. b.

Meningkatnya profesionalisme aparat Satpol PP, dengan indikator kinerja : i. Peningkatan Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklatsar Jumlah Total Jumlah Pol PP berstatus PNS Pol PP yang mengikuti Diklatsar Persentase Capaian

2014*

2015

152

152

1

1

0.6 %

0.6 %


TUJUAN

SASARAN




INDIKATOR SASARAN



2014

2015

0,6 %

0,6 %

Peningkatan Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklatsar

Dapat dijelaskan bahwa dari 152 orang anggota Satpol PP hanya baru 1 (satu) orang saja yang telah mengikuti Diklatsar Pol PP yaitu Kasatpol PP Deni Hamdani. S.Sos. MSi. Hingga tahun 2015 ini Satpol PP masih belum bisa memberangkatkan anggotanya lagi untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar Satpol PP) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 256 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , hal ini mempunyai alasan yang cukup kuat yaitu karena: 1.

Biaya pendidikan yang sangat mahal yaitu Rp 17 juta per-orang.

2.

Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar Satpol PP) yang telah ada di Satpol PP ditarik ke Badan Kepegawaian Daerah untuk penyelenggarannya dengan alasan bahwa pendidikan dan pelatihan dasar berada pada tupoksi Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah.

100

Padahal Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar ) ini sangat penting sebagai pendidikan dasar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja. Meskipun demikian Satpol PP Kabupaten Kuningan telah melaksanakan kegiatan Latihan Dasar Mental Kedisiplinan (Latsarmendis) mulai tahun 2015 ini untuk 31 orang anggota Pol PP Non PNS. Kegiatan ini merupakan langkah kemajuan yang signifikan bagi penumbuhan jiwa korsa

anggota

Satpol

PP

terlebih

dalam

menanggulangi

ketidakpastian

pelaksanaan Dikaltsar Pol PP yang diwajibkan bagi anggota Satpol PP berstatus Pegawai Negeri Sipil.

ii. Rata-rata Peningkatan Pemberdayaan PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban : a.

Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;

b.

Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum Daerah;

c.

Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal : 1)

Pemeriksaan tersangka;

2)

Pemasukan rumah;

3)

Penyitaan barang;

4)

Pemeriksaan saksi;

5)

Pemeriksaan tempat kejadian.

101

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

Maka

untuk

mengestimasi

rata-rata tingkat

pemberdayaan

PPNS

kami

menghitung perbandingan antara jumlah PPNS dan jumlah kasus pelanggaran yang ditangani menurut administrasi penyelidikan (Mindik) yaitu: Jumlah pelanggaran yang tertangani

Jumlah PPNS Perbandingan capaian tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut: Keterangan

2014

2015

Jumlah Pelanggaran yang tertangani

77

80

Jumlah PPNS

6

9

Hasil capaian

12,8

8,8


TUJUAN

SASARAN




INDIKATOR SASARAN




2014

2015

0,6 %

0,6 %

Itu artinya setiap 1(satu) orang PPNS pada tahun 2014 melayani sebanyak 12 kasus dan pada tahun 2015 melayani sebanyak 8-9 kasus. Hal ini bukan menunjukkan penurunan kinerja PPNS sebab tingkat pemberdayaan PPNS sangat tergantung pada banyaknya jumlah pelanggaran.

c.

Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum dengan indikator kinerja berupa Peningkatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

NO

JENIS SAPRAS

102

JUMLAH/BARANG 2014

2015

1.

Genset

1

1

2.

Gergaji Pemotong Besi

1

1

3.

Gergaji Mesin Senso

1

1

4.

Meja Tulis

45

49

5.

Mesin Tik 16”

7

7

6.

Alat Pemadam/Portable

1

1

7.

Televisi

8

9

8.

Kursi Lipat

45

45

9.

Lemari Kayu

5

5

10.

Zice

3

3

11.

Kipas Angin

4

5

12.

Mega Phone

3

3

13.

Amplifayer

1

1

14.

Speaker/thoa

1

1

15.

Dispenser

8

8

16.

Kulkas/lemari es

2

3

17.

Rak piring/lemari makan

1

1

18.

Printer infus

6

7

19.

Printer Laser jet

8

10

20.

Printer (poto copy,Scaner)

2

5

21.

Printer Dotmetrix

3

3

22.

Filling Cabinet

13

16

23.

Meja Tamu

1

1

24.

Soundsystem dan

1

perlengkapan 25.

Tablet PC

1

1

26.

Kursi kerja

12

13

27.

Tempat tidur

2

3

28.

Senterlop(traffic light)

6

6

29.

Kasur busa

2

2

30.

Penghancur kertas

3

4

31.

Mesin Absen

1

1

32.

AC

2

2

33.

Sarana Kearsipan

3

3

34.

Rak Display

1

1

35.

Meja Komputer

5

5

36.

Lemari besi

2

3

37.

Brangkas

1

1

38.

Tralis besi

65

65

39.

Infokus

1

2

40.

Parabola

2

2

41.

Faxcimili

1

1

42.

Alat Kejut Listrik

5

5

43.

Binocular

1

1

44.

pakaian huru-hara

62

62

45.

Pentungan

62

62

46.

Tameng

62

62

103

47.

Helm

62

62

48.

r2

3

3

49.

r4

4

5

50.

hendy talky

27

32

51.

Rig

10

11

52.

Pemancar

2

2

53.

Komputer

13

15

54.

Leptop

4

7

55.

hendy cam

4

4

56.

kamera dslr

1

1

57.

alat korsik

96

101

58.

gedung kantor satpol pp

1

1

59.

pos jaga induk

1

1

60.

Kamera Pocket

-

1

61.

Handphone

-

1

62.

Blower

-

1

63.

Gorden

-

170

64.

Hardisk

-

1

65.

Kursi kayu Pos Jaga

-

4

66.

Papan Reklame

-

1

67.

Neon Box

-

1

68.

Kompor gas

-

1

69.

Asbak Stainless

-

2

594

811

JUMLAH

Maka keterkaitan pencapaian indikator ini dengan Misi, tujuan dan Sasaran pada Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut:

CAPAIAN MISI

TUJUAN

SASARAN




INDIKATOR SASARAN



Peningkatan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.

2014

2015

594

811

104

3.2.2. Sasaran

“ Optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah” Sasaran ini mempunyai indikator pada Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat yang dapat diidentifikasi dari: a.

tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum Tahun 2015 ini tercatat ada 1763 pelanggaran yang hampir sebagian besar berasal dari penertiban spanduk/baligho/banner. Jumlah pelanggaran yg ditangani x 100% = 1763 x 100% Jumlah pelanggaran keseluruhan

1763

Sehingga dapat diidentifikasikan bahwa penyelesaian pelanggaran tarntibum terselesaikan 100%.

b.

jumlah unjuk rasa yang terkendali di bawah ini adalah perincian data tentang kejadian unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Kuningan selama tahun 2015. Jumlah Unras yang tertangani x 100%

19 x 100% = 100%

Jumlah Unras keseluruhan

19

Semua unjuk rasa dapat tertangani dengan baik 100%.

( Lihat Lampiran ) Maka keterkaitan pencapaian indikator ini dengan Misi, tujuan dan Sasaran pada Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut:

CAPAIAN MISI

TUJUAN

SASARAN



Optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satpol PP dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

INDIKATOR SASARAN Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat


2014

2015


100%

100%

Jumlah Unjuk Rasa yang terkendali

100%

100%

105

3.2.3. Sasaran

“ Berkurangnya pelanggaran berupa penyakit masyarakat (PEKAT)

Peredaran Miras, praktek asusila dan PGOT yang berkeliaran. Keterkaitan pencapaian indikator ini dengan Misi, tujuan dan Sasaran pada Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut:

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

JENIS PEKAT

2014

2015


Meningkatk an upaya penertiban Penyakit Masyarakat

Berkurangnya pelanggaran berupa PEKAT, peredaran miras,praktek asusilan dan PGOT yang berkeliaran

Menurunnya rata-rata jumlah hasil operasi penertiban PEKAT

Pasangan Bukan Muhrim/asusila

32

85 orang ( 55 asusila dan 30 orang ditest urine)

Miras

798 botol

PGOT

135

3 drigen, 1.977 botol. 20 ltr tuak. 12

Psikotik Jalanan

31

1

Dari Tabel di atas dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2015 kenaikan angka hasil penertiban sebenarnya mengandung banyak makna , yaitu seperti : a.

Operasi penertiban menjelang Perayaan Tahun Baru 2016 memberikan hasil

b.

lebih banyak didapatkan jumlah sasaran yang harus dilakukan test urine di rumahrumah kost sebanyak 30 orang.

c.

Dalam pelanggaran aturan anti penyakit masyarakat kita dihadapkan pada hal-hal yang bersifat sensitif, kontradiktif, dan bahkan dilematis. Peningkatan jumlah hasil operasi penertiban bisa berarti banyak hal. Bukan hanya pada indikasi menurunnya ketertiban dan keamanan namun lebih jauh juga mengindikasikan banyak hal seperti lemahnya sistem pengembangan pariwisata, jatuhnya moralitas, lemahnya koordinasi

antar

lembaga

untuk

menegakkan

hukum

dan

penanganan

permasalahan sosial seperti ini. Artinya bahwa hal ini bukan menjadi kewajiban dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja semata namun lebih pada tanggungjawab bersama bagaimana kita semua bersama-sama untuk disiplin dan patuh pada hukum serta menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tentram jauh dari penyakit masyarakat. Terlebih apabila didapatkan bahwa pelaku PEKAT adalah bukan warga Kuningan namun mereka yang hanya sekedar mampir atau menetap untuk mencari penghidupan di Kabupaten Kuningan yang pada saat kejadian

106

penertiban secara kebetulan dia tertangkap tangan tengah melakukan perbuatan melanggar aturan. Perlu penguatan komitmen bersama-sama dengan seluruh sektor untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan penyakit masyarakat ini. d.

Selain itu peningkatan jumlah hasil penertiban juga dapat diartikan bahwa perencanaan operasi penertiban telah dilakukan dengan cermat dan bersifat rahasia sehingga tanpa kebocoran informasi, banyak menjerat pelaku PEKAT itu sendiri.

e.

Perda Trantibum No. 3 / 2015 tentang Penyelenggaraan

Trantibum baru

diberlakukan pada Maret 2015 sehingga dengan sudah adanya kepastian hukum ini maka telah terjadi peningkatan jumlah kegiatan operasi penertiban sehingga berdampak pada peningkatan jumlah hasil penertiban. 3.2.4. Sasaran “ Berkurangnya tingkat gangguan lingkungan berupa PKL yang tidak tertib, spanduk/banner yang melanggar ketertiban”

Sasaran ini mempunyai indikator terciptanya kondisi lingkungan yang tertib rapi dan aman melalui indikator kinerja berupa peningkatan persentase penataan titik lokasi Pedagang Kaki Lima. JUMLAH TITIK LOKASI PENERTIBAN PKL TAHUN 2010-2014 NO

TAHUN

TITIK LOKASI

JUMLAH LOKASI

1.

2010

PKL Pertokoan Siliwangi,PKL Langlangbuana,PKL Taman Kota,PKL Stadion Mashud

4

2.

2011

4

3.

2012

PKL Pertkoan Siliwangi,PKL Langlangbuana,PKL Taman Kota,PKL Stadion Mashud PKL Pertokoan Siliwangi,PKL Langlangbuana,PKL Taman Kota,PKL Stadion,PKL depan SMPN 3 Kng,PKL depan SMPN 1 Kng

4.

2013

PKL Pasar Ciawigebang ,PKL Pertokoan Siliwangi,PKL Langlangbuana,PKL Taman Kota,PKL Stadion,PKL Depan SDN 17 Kuningan

6

5.

2014

7

6.

2015

PKL Pasar Cilimus ,PKL Manislor,PKL Pertokoan Siliwangi,PKL Langlangbuana,PKL Taman Kota,PKL Stadion,PKL Jl.Sudirman Pasar Kecamatan Cilimus-Jalaksana- Luragung- CiawigebangKramatmulya-Darma-Cigugur dan Jln Sudirman-Veteran-Pasar BaruAruji-Langlangbuana-Taman kota-Ancaran-RE Martadinata-SiliwangiPramuka-Cirendang-Juanda

6

19

107

Tahun 2015 Kabupaten Kuningan mempunyai titik penertiban PKL sebanyak 33 titik yang tersebar di 19 pasar Kecamatan dan 15 titik di Kuningan.

Maka perhitungan

peningkatan persentase penataan titik lokasi PKL adalah sebagai berikut: Keterangan

2014

Jumlah titik lokasi PKL yang ditertibkan x 100% Jumlah titik lokasi PKL seluruhnya

2015

7 x 100% = 21.2%

19 x 100% = 57.5%

33

33

Maka keterkaitan pencapaian indikator ini dengan Misi, tujuan dan Sasaran pada Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut CAPAIAN MISI

TUJUAN

SASARAN



Berkurangnya tingkat gangguan lingkungan berupa PKL yang tidak tertib dan spanduk/bann er yang melanggar ketetntuan serta gangguan lingkungan lainnya

INDIKATOR SASARAN




2014

2015

21,2 %

57,5 %

Nampak bahwa pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan persentase penertiban PKL pada beberapa titik PKL di Kabupaten Kuningan dengan sebanyak 36.3 % dari tahun lalu.

3.2.5. Sasaran “Terwujudnya keamanan pejabat, aset negara dan serta terkendalinya unjuk rasa dan gangguan lingkungan lainnya”

108

Sasaran ini mempunyai indikator pada meningkatnya keamanan pejabat, aset daerah serta kegiatan kedaerahan lainnya, dengan perhitungan indikator kinerja : a. Persentase Pengawalan Pejabat/Aset Daerah dan kegiatan kedaerahan lainnya ITEM

2014

2015

a. Jumlah Pengawalan yang ditugaskan

15

75

b. Jumlah Pengawalan yang dilaksanakan

15

75

100%

100%

Capaian : b/a x 100%

b. Persentase

jumlah

kegiatan

yang

melibatkan

masyarakat

(partisipasi

masyarakat) Baik di Tahun 2014 (19 kegiatan) dan 2015 (22 kegiatan) keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan di Satpol PP hanya ada pada kegiatan Forum Koordinasi Kemitraan dan Ketentraman Masyarakat yang dibentuk dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat (sekolah, desa/kel, kecamatan dan pihak swasta) dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Maka keterkaitan pencapaian indikator ini dengan Misi, tujuan dan Sasaran pada Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut;

MISI

TUJUAN

SASARAN




3.2.6. Sasaran

INDIKATOR SASARAN Meningkatnya keamanan pejabat, aset daerah serta kegiatan kedaerahan lainnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN Persentase Pengawalan Pejabat/Aset Daerah dan kegiatan kedaerahan lainnya Persentase jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat)

CAPAIAN 2014 100 %

2015 100 %

0,05 %

0,04 %

“ Tegaknya Perda/peraturan lainnya melalui pola pemberdayaan

PPNS, sosialisasi, rapat koordinasi dan kemitraan dengan masyarakat” Sasaran ini mempunyai indikator pada peningkatan jumlah kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. No

Tahun 2014

Tahun 2015

1.

MoU Satpol PP dengan MKKS SMP, MTs,SMK dan MA se-Kab. Kuningan untuk Bebas Biaya Sekolah Anak Linmas

1

Perjanjian Kerjasama antara Pemda Prov. Jabar, Jateng dan 19 Kabupaten / Kota tentang Sinergitas Penanganan Permaslahan PGOT secara Terpadu di Wilayah Perbatsaan Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat

2.

Perjanjian Kerjasama Satpol PP Kab. Kuningan dan ARYANTI SKILL AND TRAINING CENTRE tentang Penyelenggaraan Pembekalan dan Peningkatan Pengetahuan Keterampilan Satpol PP

2

Perjanjian Kerjasama Satpol PP Kab. Kuningan dan ARYANTI SKILL AND TRAINING CENTRE tentang Penyelenggaraan Pembekalan dan Peningkatan Pengetahuan Keterampilan Satpol PP.

109

3.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara 19 Bupati/Walikota tentang Penanganan Permaslahan PGOT secara Terpadu di Wilayah Perbatasan Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat

3

Perjanjian Kerjasama antara Satpol PP Kab. Kuningan dan YAYASAN MUSIK GITA NADA RARASWARA “GNR” tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anggota Korsik Satpol PP Kab. Kuningan

4.

-

4

Perjanjian Kerjasama antara Satpol PP Kab. Kuningan dengan Depo Pendidikan Bela Negara RINDAM III/ SILIWANGI tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mental dan Kedisiplinan bagi THL Satpol PP di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuningan Tahun 2015

Maka keterkaitan pencapaian indikator ini dengan Misi, tujuan dan Sasaran pada Satpol PP dapat digambarkan sebagai berikut;

CAPAIAN MISI

TUJUAN

SASARAN

Membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi dan kemitraan

Meningkatka n kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada prinsipprinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya.

Tegaknya Perda/Peratur an lainnya melalui pola pemberdayaa n PPNS, sosialisasi, rapat koordinasi dan kemitraan dengan masyarakat.

INDIKATOR SASARAN


Peningkatan Jumlah kerjasama


2014

2015

3

4

Secara legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan telah terjadi 3 x kerjasama pada tahun 2014 dan 4 x pada tahun 2015. Namun di luar itu Satpol PP Kabupaten Kuningan juga melaksanakan kerjasama secara kelembagaan

dengan beberapa

instansi Pemerintah semisal Kepolisian RI (Polres Kuningan), Kodim 0615 Kuningan, Pengadilan Negeri Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan, Dinas Perhubungan, Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosnaker, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, BPMD dan Dinas Perindag terutama dalam pelaksanaan tugas Satpol PP yang berkenaan dengan Pedagang Kaki Lima, penanganan PGOT, pemberdayaan Linmas dan penanggulangan bencana. Juga di tahun 2015 Satpol PP Kab. Kuningan bekerjasama dengan Satpol PP Kab. Cilacap dalam peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kab. Kuningan dalam penanganan pelanggaran Perda/Perkada.

110

Dengan demikian dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan jumlah kerjasama lintas sektoral yang akan dapat menunjang peningkatan kinerja Satpol PP Kab. Kuningan dalam menjalankan tugasnya. 3.2.7. Sasaran

“ Berkurangnya gangguan katrantibum melalui pemantapan sistem

keamanan lingkungan dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, edukasi serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak lainnya”

Sasaran ini mempunyai indikator pada meningkatnya profesionalisme anggota Linmas yaitu dengan perhitungan rasio jumlah linmas per-Rukun Tetangga, Rasio Pos Siskamling perdesa/kelurahan serta cakupan petugas Linmas pada saat Pemilu.

ITEM

PERHITUNGAN

KETERANGAN

a.


Jumlah Linmas = 3320 = 0.538 Jumlah RT 6162

b.

Rasio Pos Siskamling per-Desa/Kel

Jumlah Poskamling = 2485 = 6.60 Jumlah Desa/Kel 376

c.

Cakupan petugas Linmas pada saat Pemilu

Jumlah Linmas x 100% Jumlah TPS 706 x 100% = 283 % 249

Rasio 0.538 artinya bahwa ketersediaan Pemda terhadap jumlah Linmas dalam 1 RT masih 0.5 atau 1 : 0.5 . Masih ada kesenjangan 0.5 lagi untuk dipenuhi di tahuntahun yang akan datang. Rasio 6.60 artinya bahwa ketersediaan Pos Siskamling dalam 1 Desa mencapai 6 buah pos. Atau 1 : 6. Ini sudah melampaui standar nasional 1 desa 1 pos siskamling. 83 Desa pada tanggal 8 Nopember 2015 telah melaksanakan Pilkades Serentak Se-Kab. Kuningan dengan jumlah Linmas 706 orang.

Maka keterkaitan pencapaian indikator ini dengan Misi, tujuan dan Sasaran pada Satpol

111

PP dapat digambarkan sebagai berikut;

MISI

TUJUAN

SASARAN

Memelihara ketertiban umum, ketetntraman masyarakat

Meningkatka n peran dan pemberdayaa n Linmas.

Berkurangnya gangguan katrantibum melalui pemantapan

INDIKATOR SASARAN


meningkatnya profesionalisme anggota Linmas


CAPAIAN 2014

2015

0.538

0.538

serta menegakkan peraturan perundangundangan daerah dan perlindungan masyarakat

system keamanan lingkungan dengan mengendapan kan prinsip koordinasi, integrasi, sikronisasi, edukasi serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak lainnya.

Rasio Siskamling Desa/Kel

Pos per-

Cakupan petugas Linmas pada saat Pemilu

6.60

6.60

0

283 %

Sebagaimana telah dijelaskan pada part sebelumnya bahwa dikarenakan antara tahun 2014 dan 2015 tidak ada perubahan jumlah RT yang ada di Kab. Kuningan dan perubahan jumlah anggota Linmas hanya berselisih sedikit saja sehingga masih pada angka Rasio yang sama dengan tingkat kesenjangan Nasional yang sama. Demikian pula dengan Rasio Pos Siskamling nyaris tidak ada perubahan data antara jumlah poskamling dan jumlah desa. Pada indikator cakupan petugas Linmas pada saat pilkades, tidak ada data pada tahun 2014 karena memang pada tahun 2014 tidak ada moment Pilkades di Kab. Kuningan 3.3.

Pencapaian Menurut Standar Pelayanan Minimal Selain mencapai kinerja sebagaimana terukur dalam Sasaran Renstra, Satpol PP

Kabupaten Kuningan turut mendukung pencapaian standar nasional minimal pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

69

Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, yaitu:

Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

D.

E.

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/k ota Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

100 %


112

∑ pelanggaran perda/ perkada yang diselesaikan..x 100% ∑ pelanggaran yang dilaporkan/dipantau

80 x 100% 80 = 100 %


40x3 = 3.75 32

F.

Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/K ota



3320 = 0.54 6122

Dapat dijelaskan bahwa: 1.

Kinerja Satpol PP Kab. Kuningan dalam penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun 2015 sudah mencapai 100%, ini sesuai dengan target pencapaian SPM adalah 100% pada tahun 2014.

2.

Kinerja Satpol PP Kab. Kuningan dalam melakukan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah mencapai 3.75 patroli dalam satu wilayah kecamatan, sedangkan target pencapaian SPM adalah sebanyak 3x sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun 2014. Target Patroli tercapai melebihi standar SPM ini disebabkan karena menjelang akhir tahun 2015 telah dibentuk pembagian kelompok Patroli berbasis lokasi (kecamatan dan piket) dengan melibatkan tenaga THL. 1 kelompok beranggotakan kurang lebih 3 orang.

3.

Kinerja Satpol PP Kab. Kuningan dalam pelayanan rasio petugas linmas baru mencapai 0,54 per RT, sedangkan target pencapaian SPM adalah 1 orang setiap RT. Maka kesenjangannya : 1 – 0,54 = 0,46 Angka 0.46 ini menjadi Kesenjangan capaian kinerja Daerah dibandingkan dengan target nasional yang wajib dipenuhi yaitu 1 orang petugas Linmas untuk 1 RT.

3.4.

Sumber Daya

3.4.1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Anggaran Aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat belum sepenuhnya ditunjang oleh sumber daya manusia dan keuangan yang memadai baik dilihat dari jumlah dana yang diperlukan maupun penggunaan dana yang tersedia dapat secara ekonomis, effisien dan effektif. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan dana serta tenaga yang relative besar. Dalam kegiatan operasional mulai dari identifikasi masalah, pendataan, monitoring dan kegiatan operasi/razia terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, masih terbilang sangat

113

terbatas jumlahnya sehingga kurang dapat mendukung kegiatan tersebut secara optimal. 3.4.2. Penggunaan dan efisiensi Sumber Daya a.

Sumber Daya Anggaran Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan diberikan

sumber daya anggaran yang cukup memadai yaitu total sebesar Rp 6.640.380.000.(Enam milyar Enam ratus Empat Puluh juta Tiga Ratus Delapan puluh ribu rupiah).

URUSAN

4 PROGRAM DAN 22 KEGIATAN DENGAN PAGU ANGGARAN RP.

2.698.500.000,-TEREALISASI SEBESAR RP. 2.604.982.750,-(96,53 %)

NO

PROGRAM/KEGIATAN

I.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pembinaan dan Penertiban PKL

1

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN

75.000.000

74.300.000

99.06%

54.500.000

54.500.000

100%

2

Penertiban Spanduk Banner tidak berijin atau kadaluarsa

3.

Pengamanan dan Pengawalan pejabat daerah maupun pusat dan PAM unjuk rasa Rapat Forum Koordinasi dan Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan ke Panti Rehabilitasi RSJ Pengendalian Pedagang Kaki Lima

125.000.000

125.000.000

100%

50.000.000

48.750.000

97.5%

50.000.000

50.000.000

100%

Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Pilkades Serentak

300.000.000

300.000.000

100%

4.

5. 6. II

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal 7.

Pengawasan Pembinaan Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan Daerah

89.000.000

82.195.000

92.35%

8.

Pembinaan Anggota Korsik/ Drumband

157.500.000

157.500.000

100%

114

9.


150.000.000

150.000.000

100%

10.


166.000.000

152.275.000

91,74%

11.


82.500.000

81.900.000

99.27%

12.

Pelatihan calon PPNS

80.000.000

73.815.000

92.27%

13.

Rapat Koordinasi trantibum Tingkat kabupaten kuningan

205.500.000

146.675.000

71.3%

14.

Latihan dasar mental Kedisiplinan Anggota satpol PP

150.000.000

150.000.000

100%

15.

Penyelenggaraan rapat Koordinasi Trantibum Perbatasan dengan 19 kabupaten / Kota dan 2 Provinsi

230.000.000

230.000.000

100%

16.

Penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP

50.000.000

49.300.000

98.6%

III

Program Peningkatan Pemberantas penyakit masyarakat

17.

Penertiban dan Penanggulangan Penyakit masyarakat

250.000.000

100%

IV.

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

18.

Pembinaan Siskamling

19.

Forum Koordinasi Kemitraan dan ketertiban Masyarakat

20.

250.000.000

100.000.000

99.477.500

99.47%

75.000.000

74.889.000

99.85%

Pemberdayaan ( Penunjang Oprasional) Anggota Linmas Desa/ Kelurahan

115.000.000

112.788.750

98.07%

21.

Pembinaan Anggota Linmas desa/ Kelurahan Periode Siap

86.000.000

84.425.000

98.17%

22.

Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat di Daerah Perbatasan ( Monitoring Daerah Perbatasan)

57.500.000

57.192.500

99.46%

115

NON URUSAN DENGAN 3 PROGRAM DAN 20 KEGIATAN DENGAN PAGU ANGGARAN RP. 3.941.880.000.- TEREALISASI SEBESAR RP. 3.806.957.564,- ( 98 %)

NO

PROGRAM/KEGIATAN

I.

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyedia jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

20.000.000

11.643.445

80%

2.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

20.000.000

14.750.000

74%

3.

Penyedia jasa Kebersihan kantor,

23.000.000

15.262.500

66 %

4.

Penyedia alat tulis kantor

70.000.000

55.860.000

80 %

5.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

70.000.000

70.000.000

100 %

6.

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

20.000.000

10.800.000

54 %

7.

Penyediaan peralatan rumah tangga

28.500.000

27093.000

96 %

8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

29.500.000

29.500.000

100 %

9.

Penyediaan makan dan minum

204.000.000

185.349.000

91 %

10.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

154.000.000

148.346.819

97 %

11.

Penyedia jasa THL

1.512.000.000

1.500.000.000

99 %

12.

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

683.880.000

680.410.000

99 %

13.

Implementasi Keuangan Daerah Berbasis Akrual

22.000.000

21.893.500

100 %

II


13.

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

65.000.000

14.

Pengadaan peralatan gedung kantor

80.000.000

15.

Pengadaan Peralatan Drumband

50.000.000

65.000.000

79.815.000 48.866.000

100%

99 % 98%

116

16.

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

30.000.000

29.560.000

99%

17

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional

250.000.000

230.189.000

97%

18.

Pemeliharan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

10.000.000

9.650.000

98%

19.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15.000.000

15.000.000

80%

III

Program Peringatan Hari Hari Besar Nasional

20.

Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kuningan

475.000.000

473.175.000

100%

21.

Peringatan Apel Besar HUT Jawa Barat

75.000.000

51.100.000

68 %

22.

Peringatan Apel Jambore Nasional

35.000.000

34.300.000

98 %

Adapun perincian penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut: A.


1.

Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dengan pagu anggaran Rp 75.000.000.- teralisasi Rp 74.300.000.- ( 99.06%) Output: Penertiban di 19 titik PKL di 19 Kecamatan dan 15 titik di wilayah Kota Kuningan melibatkan 39 orang untuk 18 kali kegiatan.

Outcome: Terpeliharanya

keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2.

Penertiban Reklame dan banner tidak berijin atau kadaluarsa Dengan pagu anggaran Rp 54.500.000.- terealisasi sebesar Rp 54.500.000.(100%) Output: Penertiban 1.477 spanduk/baligho/banner dalam 23 kali kegiatan dan

pembelian

perlengkapan

penunjang

penertiban

seperti

tangga

besi/aluminium/extension ladder, alat hooks dan slices serta sarung tangan kerja. Outcome: Terpeliharanya ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kabupaten Kuningan. 3.

Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM Unjuk Rasa Dengan pagu anggaran Rp 125.000.000.- teralisasi sebesar Rp 125.000.000.(100%) Output:

Terlaksananya 12 kali tugas pengawalan yang diberikan dari

Kasatpol PP dan 63 kali tugas pengawalan lainnya serta pengamanan 19 kali

117

unjuk rasa. Outcome: Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat serta Pejabat Daerah dan Pusat. 4.

Rapat Forum Koordinasi dan Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan ke Panti Rehabilitasi RSJ Dengan pagu anggaran Rp 50.000.000.- terealisasi Rp 48.750.000.- ( 97.5 %) dikarenakan kontrapos biaya perjalanan dinas luar daerah untuk Eselon II dan III selama 1 hari Rp 1.250.000.- Output:

Terlaksananya 4 kali Rapat koordinasi

dengan 50 orang peserta dari 11 SKPD terkait serta 2 kali pendampingan pemulangan PGOT. Outcome: Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan. 5.

Pengendalian Pedagang Kaki Lima Dengan pagu anggaran Rp 50.000.000.- terealisasi Rp 50.000.000.- (100%) Output: Terlaksananya kegiatan Pendataan PKL selama 10 hari , 40 buah cetak Buku Hasil Pendataan dan 5 buah Buku Induk Data PKL. Outcome: Terdatanya PKL di jalur utama untuk tercipta dan terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

6.

Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Pilkades Serentak Dengan pagu anggaran Rp 300.000.000.- terealisasi Rp 300.000.000.- (100%). Output:

Pengamanan tahapan Pilkades serentak di 83 desa yang melibatkan

Kesbangpol, Dishub, Polres,Kodim,Subden POM dan Kejaksaaan Negeri dan terlaksananya Monitoring Hasil Pilkades.

Outcome: Meningkatnya kualitas

pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kades B.


1.

Pengawasan Pembinaan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah Dengan pagu anggaran sebesar Rp 89.000.000.- dan terealisasi Rp 82.195.000.(92.35%) Kontrapost sebesar Rp 6.805.000.- berasal dari: ATK Rp 992.500.Belanja Penggandaan Perda Rp 2.800.000.- Belanja Penggandaan Operasional Rp 250.000.- Uang Lembur Rp 2.100.000.- SPPD Rp 662.500.- Output: Terbinanya 100 orang dari unsur pelaku usaha dan tokoh masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah. Outcome: masyarakat dalam memahami produk hukum.

Meningkatnya kesadaran

118

2.

Pembinaan Anggota Korsik/Drumband Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk latihan rutin yang dilaksanakan sebanyak 16 kali kegiatan untuk meningkatkan kemampuan 65 orang pemain drumband Satpol pp dalam rangka memantapkan performa drumband sehingga dapat mendukung kegiatan-kegiatan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Dilatih oleh 1(satu) Tim Instruktur Pihak Ketiga dan 2(dua) orang Instruktur/pembantu instruktur

lokal. Dengan pagu anggaran Rp 157.500.000.- terealisasi Rp

157.500.000.- (100%)

Output:

Meningkatnya keterampilan 52 orang personil

Korsik. Outcome: meningkatnya kualitas drumband Korsik Satpol PP yang siap membantu pelaksanaan kegiatan Daerah. 3.

Pembinaan Kesemaptaan dan Penanggulangan Anti Huru Hara Anggota Satpol PP dan Linmas Dengan pagu anggaran Rp 150.000.000.- terealisasi Rp 150.000.000.- (100%) Output: 124 orang anggota Satpol PP mengikuti tes dan pelatihan dan pembinaan kesemaptaan dan 62 orang personil PHH/penanggulangan huru-hara selama 2 (dua) hari dari Tim Instruktur dan pembantu Instruktur dari Kodim dan Polres Kuningan. Outcome:

Meningkatnya ketahanan fisik, disiplin dan keterampilan

anggota serta meningkatnya upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 4.

Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Perda Dengan pagu anggaran sebesar Rp 166.000.000.- terealisasi Rp 158.275.000.Kontrapost Rp 7.725.000.- didapatkan dari SPPD Luar Daerah Rp 1.725.000.- dan Honorarium Panitia dari Unsur Kehakiman Rp 6.000.000.- dan Rp 6.000.000.tidak dicairkan. Output: 117 kali kegiatan penanganan pelanggaran perda dengan penindakan preventif non yustisial sebanyak 80 kasus. Outcome: Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

5.

Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan Keterampilan Anggota Satpol PP Dengan pagu anggaran Rp 82.500.000.- terealisasi Rp 81.900.000.- (99.27%) Kontrapost Rp 600.000.- berasal dari Honor Pejabat Negara. Output: sebanyak 33 orang anggota Satpol PP mendapatkan materi Pelayanan Prima, Etika, Sikap dan Penampilan, Penanganan Keluhan Pelanggan, Pengembangan diri dan Motivasi dari Narasumber Lembaga Pengembangan Kepribadian “Aryanti” Bandung. Outcome: Meningkatnya profesionalisme pelaksanaan tugas Satpol PP.

119

6.

Pelatihan Calon PPNS Dengan pagu anggaran Rp 80.000.000.- teralisasi Rp 73.815.000.- ( 92.27%) Sisa anggaran yang tidak terserap Rp 6.185.000.- berasal dari kontrapost akomodasi peserta diklat Rp 2.000.000.- ditambah Biaya SPPD Rp 1.185.000.-. dan Rp 3.000.000.- tidak dicairkan dari Uang saku peserta Rp. 2.000.000.- dan SPPD Luar Daerah Rp 1.000.000.-. Output: 3 orang Anggota Satpol PP diikutsertakan dalam Diklat Calon PPNS Penegak Perda Pola 300 jam Pelajaran Angkatan XVIII Gelombang II selama 4 hari di Pusdik Reskrim POLRI Puncak Bogor. Outcome: Meningkatnya profesionalitas dan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP.

7.

Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan Dengan pagu anggaran Rp 205.500.000.- terealisasi Rp 146.675.000.- (71.3%) Kontrapost Rp 58.825.000.- dari : Bahan Perlengkapan Rp 33.000.000.- Sewa Ruang Rapat Rp 2.500.000.- Jasa Tenaga Ahli/Instruktur Rp 3.000.000.- Belanja Bahan Perlengkapan Rp 15.000.000.- Belanja Bahan Publik Rp 2.250.000.Belanja Mamin Rp 75.000.- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur Rp 3.000.000.-. Output: Terlaksananya 2 kali rapat koordinasi pada Juni dan Desember 2015 dengan peserta dari 32 kecamatan, Dishub, Kesbang, perwakilan unsur masyarakat serta narasumber dari Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Kuningan.

Outcome:

Meningkatnya

koordinasi dalam pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 8.

Latihan Dasar Mental Kedisipilinan Anggota Satpol PP Dengan pagu anggaran Rp 150.000.000.- terealisasi Rp 150.000.000.- (100%) Output: Sebanyak 31 orang anggota Satpol PP mengikuti Latsarmendis di DODIK Belanegara Lembang Bandung selama 7 hari. Outcome: Terwujudnya jiwa Korsa dan Pengabdian terhadap masyarakat.

120 9.

Penyelenggaraan

Rapat

Koordinasi

Trantibum

Perbatasan

dengan

19

Kabupaten/kota dan 2 Provinsi Dengan pagu anggaran Rp 230.000.000.- teralisasi Rp 230.000.000.- (100%) Output: Terlaksananya Rapat Teknis pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama di Hotel Linggarjati dan Rapat Koordinasi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Hotel Prima Kuningan. Menghadirkan SKPD bidang Sosial, Kesehatan, Bappeda dan para Kepala Satpol PP pada 19 Kabupaten/Kota. Narasumber dari Bupati

Kuningan, Ditjen PUM Kemendagri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Outcome: Meningkatnya Katrantibmas di wilayah Perbatasan 10.

Penguatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Dengan pagu anggaran Rp 50.000.000.- terealisasi Rp 49.300.000.- (98.6%) Kontrapost sebesar Rp 700.000.- berasal dari Honor Narasumber. Output:

6

orang PPNS mengikuti pembelajaran praktek penyidikan di Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan dan Mengirimkan 6 orang PPNS dan 7 orang pendamping mengikuti studi banding ke Cilacap Jawa Tengah. Outcome: Meningkatnya keterampilan anggota PPNS Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan Trantibum. C.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

1.

Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dengan pagu anggaran Rp 250.000.000.- teralisasi Rp 250.000.000.- (100%) Output: terlaksananya 15 kali penertiban PEKAT, 30 kali penertiban GEPENG dan 10 kali penertiban Miras dan 4 kali operasi Gabungan bersama dengan KODIM, POLRES, Polisi Militer dan BNN. Outcome: Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban.

D.

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

untuk

Menjaga

Ketertiban

dan

Keamanan 1.

Pembinaan Siskamling Dengan pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000.-

teralisasi sebesar Rp

99.477.500.- (99.47%) Kontrapost sebesar Rp 522.500.- berasal dari Biaya Perjalanan Dinas karena ada penurunan harga BBM. Output: 320 orang anggota Linmas di 12 Kecamatan mendapatkan pembinaan dalam menciptakan situasi aman, kondusif, mengevaluasi dan mengendalikan tingkat gangguan, pengaruh dan ancaman dari daerah lain. Outcome:

Terpeliharanya ketentraman dan

ketertiban masyarakat di daerah Perbatasan. 2.

Forum Koordinasi Kemitraan dan Ketertiban Masyarakat Dengan pagu sebesar Rp 75.000.000.- teralisasi sebesar Rp 74.889.000.(99.85%) Kontrapost sebesar Rp 111.000.- berasal dari Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah karena terjadi penurunan harga BBM. Output: Terjalinnya

121

komunikasi dan hubungan kerja dengan 32 Kasi Trantib Kecamatan dan 96 orang anggota Linmas.

Outcome: Meningkatnya komunikasi dan hubungan kerja

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 3.

Pemberdayaan (Penunjang Operasional) Anggota Linmas Desa/Kelurahan Dengan pagu anggaran sebesar Rp 115.000.000.- teralisasi Rp 112.788.750.(98.07%) Kontrapost sebesar Rp 2.211.250.- terjadi karena biaya Perjalanan dinas luar daerah. Output: Terfasilitasinya 10 orang anggota Linmas pada HUT Pol PP dan Linmas ke Bandung selama 2 hari, 530 orang anggota Linmas pada HUT Pol PP di Kabupaten dan rekap data anggota Linmas. Outcome: Peningkatan Kesejahteraan anggota Linmas.

4.

Pembinaan Anggota Linmas desa/Kelurahan Periode Siap Dengan pagu anggaran sebesar Rp 86.000.000.- terealisasi Rp 84.425.000.(98.17%) Kontrapost sebesar Rp 1.575.000.- berasal dari Belanja sewa ruang Rapat/Pertemuan Rp 1.000.000.- dan Belanja Sewa Kursi Rp 575.000.- Output: 200 orang anggota Linmas mendapatkan pembinaan tentang penanganan bencana, sosialisasi ttg Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 dan sosialisasi ttg penegakan perda. Outcome: Terciptanya kondisifitas daerah.

5.

Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat di Daerah Perbatasan (Monitoring Daerah Perbatasan) Dengan pagu anggaran sebesar Rp 57.500.000.- teralisasi sebesar Rp 57.192.500.- (99.46%) Kontrapost sebesar Rp 307.500- berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Output:Terpantaunya 4 Jalur perbatasan di 12 Kecamatan. Outcome: Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah perbatasan.

E.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama Tahun 2015 kegiatan yang masuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran adalah : 1.

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

2.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

3.

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

4.

Penyediaan alat tulis kantor;

5.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

6.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

7.

Penyediaan peralatan rumah tangga;

122

8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

9.

Penyediaan makanan dan minuman;

10.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;

11.

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor;

12.

Penyediaan jasa THL ( Tenaga Harian Lepas );

Ketiga belas kebutuhan administrasi perkantoran terserap anggaran sebesar Rp. 2.770.802.564,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.856.880.000,- atau 97%. Pada tahun 2015 terjadi efisiensi pengguna anggaran. F.


Program ini meliputi kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor. Terdiri dari : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 1.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

2.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

3.

Pengadaan Peralatan Drumband;

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

7.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Seluruh kegiatan pengadaan dan pemeliharaan menyerap anggaran sebesar Rp. 477.580.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- atau 96 %, adanya lebih anggaran Rp 22.420.000 pada kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Satpol PP sebagai upaya kami dalam melaksanakan efisiensi anggaran 2015.

123 G.

Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional Kegiatan dari program ini adalah Pengamanan HUT Proklamasi RI dan Hari Jadi Kuningan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru dan pada Tahun 2015 terserap anggaran Rp. 558.575.000,- dari pagu anggaran Rp. 585.000.000,atau 95 %. Pada tahun 2015 ini terjadi efisiensi pengguna anggaran.

Dengan demikian dari Total Anggaran Rp 6.640.380.000.- termanfaatkan sebesar

Rp

6.411.940.314.-

(

96.5%)

sehingga

terdapat

efisiensi

sebesar

Rp 228.439.686.- ( 3.5 %) dan dikembalikan ke Kas Daerah. Efisiensi rata-rata terjadi pada biaya perjalanan dinas dan honorarium narasumber. Karena efisiensi terjadi pada dua point tersebut hal ini menunjukkan bahwa adanya itikad baik dari para pelaksana kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan anggaran hanya pada tingkat kebutuhan yang sesuai dengan kaidah perencanaan saja. Terhadap hal yang secara insidentil tidak mampu terakomodir seperti ketidakhadiran narasumber ataupun perjalanan dinas yang tidak terlaksana maka kondisi ini mengharuskan Satpol PP untuk mengembalikan anggaran ke Kas Daerah. Efisiensi anggaran pada tahun 2015 ini tidak sampai merubah output yang telah ditetapkan pada perencanaan awal tahun. 6.

Sumber Daya Manusia Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada

masyarakat maka Sat Pol PP yang merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang seharusnya melebihi standar. Sumber daya manusia yang ada di Sat Pol PP Kabupaten Kuningan dapat dilihat berdasarkan Struktur organisasi yang diisi oleh kepegawaian di Satuan Polisi Pamong Praja, secara keseluruhan sesuai data bulan Januari 2015 adalah berjumlah 277 Orang, dengan rincian sebagai berikut : 1. Berdasarkan status kepegawaian : a.

PNS

: 152 orang

b.

PTT

: 125 orang

2. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan : a.

Golongan IV

:

4 orang

b.

Golongan III

: 40 orang

c.

Golongan II

: 105 orang

d.

Golongan I

:

e.

THL

: 125 orang

124

3 orang

3. Berdasarkan tingkat pendidikan : PNS

THL

S.2

:

7 orang

S.2

:

orang

S.1

: 31 orang

S.1

: 31 orang

D.4

:

1 orang

D.4

:

orang

D.3

:

- orang

D.3

:

4 orang

D.2

:

- orang

D.2

:

3 orang

D.1

:

- orang

D.1

:

1 orang

SLTA

: 107 orang

SLTA

: 85 orang

SLTP

:

3 orang

SLTP

:

orang

SD

:

3 orang

SD

:

orang

Jumlah

: 152 orang

Jumlah

: 124 orang

Komposisi Pol PP Pegawai Negeri Sipil dari Tingkat Pendidikan S.2 S.1 D.4 D.3

Komposisi Pol PP Tenaga Harian Lepas dari Tingkat Pendidikan S.2 S.1 D.4 D.3 D.2

Dengan beratnya tugas amanat Undang-Undang kepada Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam segala bidang, penegakan perda dan perkada, mengamankan aset dan memberikan rasa aman kepada pejabat daerah, maka Polisi Pamong Praja berhadapan langsung dengan masalah di masyarakat sehingga diperlukan tidak hanya kecukupan jumlah personel namun juga kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong Praja. Masih terbatasnya kemampuan dan jumlah PPNS terutama dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda. Dari Jumlah SDM Pol PP Kabupaten Kuningan tersebut PNS : 152 orang Non PNS (THL) : 124 orang (per-Oktober 2015) Jumlah: 276 orang Pol PP Laki-laki :

125

243 orang

Pol PP Wanita : 33 orang. Masih terjadi ketidakseimbangan gender

sehingga berdampak pada belum optimalnya pemberdayaan Wanita Pol PP. Jumlah personil yang kurang ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar. Luas wilayah 1.195,71 km2 dan jumlah penduduk Kabupaten Kuningan sebanyak 1.143.723. Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh personil Satpol PP, adalah juga sangat mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan. Pendidikan SD 3 orang, SLTP 3 orang, SLTA 107 orang, D4 1 orang, S1 31 orang dan S2 7 orang. Hal ini disebabkan karena belum adanya rekruitmen khusus personil Satpol PP dan belum adanya sekolah khusus Satpol PP. Belum adanya standarisasi rekruitmen personil polisi pamong praja sementara tugas yang diberikan merupakan amanat undang-undang. Semestinya Pegawai negeri sipil dengan tugas yang menjadi amanat langsung undangundang mendapatkan perhatian lebih seperti rekruitmen, pembinaan, kesejahteraan dan evaluasi kerjanya. Pengembangan sumber daya manusia Pol PP akan memberikan kualitas dan kemampuan kerja yang akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi Satpol PP. Saat ini Satpol PP Kab Kuningan masih kekurangan penyelenggaraan maupun keikutsertaan pada kegiatan Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pegawai, anggota Pol PP dan Linmas. Belum adanya standar yang baku/ kurikulum yang jelas untuk penyelenggaraan diklat bagi satpol pp dan penyelenggaraan diklat Satpol PP dianggap bukan merupakan kebutuhan. Walaupun dalam Permendagri No 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Polisi Pamong Praja sudah ada pola jam pelaksanaan diklat, namun kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan diklat dan tempat diklatnya pun belum punya. Dengan beberapa kondisi sumber daya manusia Pol PP tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia di Satpol PP lebih cenderung terjadi pada upaya memaksimalkan jumlah SDM yang ada untuk dapat memenuhi berbagai tugas yang dilimpahkan kepada Satpol PP yaitu 64 orang dikerahkan untuk tenaga administrasi (23 %) dan 212 orang bertugas di lapangan ( 77%) melingkupi 32 Kecamatan.

126

BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan memiliki Visi yaitu “ Terpeliharanya Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Perundang-undangan Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2018”. Untuk mencapai Visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang berjumlah keseluruhan 152 orang PNS dan 124 Tenaga Harian Lepas dengan cakupan wilayah tugas 1.195,71 km2 dan jumlah penduduk

sebanyak 1.138.399 jiwa telah memiliki

beberapa program dan kegiatan yang telah teralisasi pada tahun anggaran 2015. Dalam rangka menciptakan serta pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Kuningan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan telah melakukan tugas serta fungsinya, antara lain: - Penyelesaian pelanggaran Perda dengan cara non yustisi - Penertiban Pedagang Kaki Lima - Penertiban spanduk/banner - Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui Patroli Wilayah - Peningkatan dan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum pada event penting Daerah maupun Nasional di Kabupaten Kuningan - Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Negara/Daerah dan pengamanan kegiatan lainnya - Pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat - Pemantapan sistem keamanan lingkungan - Pelaksanaan pemberdayaan anggota Satlinmas - Pelayanan pemberian rekomendasi kegiatan

127 Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan masih menemukan beberapa permasalahan / hambatan baik yang bersifat intern maupun ekstern antara lain, seperti: - Masih minimnya jumlah personil anggota Satpol PP - Banyaknya kegiatan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak diimbangi dengan personil dan sarana yang mencukupi

- Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional anggota Satpol PP dan Linmas - Belum maksimalnya pemberdayaan anggota Pol PP bersertifikat PPNS - Masih

tingginya

angka

pelanggaran

perundang-undangan

daerah

menandakan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat - Masih

rendahnya

kesadaran

serta

kurang

mengertinya

masyarakat/pedagang akan pentingnya kepemilikan izin-izin sesuai dengan usaha yang dijalana

Hasil pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan Tahun 2015 di atas dapat dirinci sebagai berikut : Capaian berdasarkan Indikator Kinerja Umum (IKU) Tahun 2015 IKU 1. 2. 3.

TARGET

Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban

250% 81

Angka penurunan pelanggar Perda berdasarkan hasil Penertiban Persentase jumlah kasus/pengaduan yang tertangani

4.

Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat dasar Satpol PP

5.


CAPAIAN

%

5%

+ 141.9 %

80 %

100% 0%

1 orang 1 RT

0.5 orang 1 RT

Capaian berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2015

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Meningkatnya profesionalisme Satpol PP

aparat

INDIKATOR KINERJA SASARAN Rasio Jumlah Anggota Satpol PP

HASIL 1.32

Peningkatan Persentase (tahun lalu dan Tahun ini ) terhadap rekomendasi kegiatan yang diberikan Satpol PP kepada Masyarakat Rasio Jumlah Petugas Linmas per-RT

Turun 3 %

Peningkatan Satpol PP diklatsar

-

jumlah anggota yang mengikuti


0.5

5.2 per-PPNS

128

Berkurangnya tingkat gangguan lingkungan berupa PKL yang tidak tertib, spanduk/banner yang melanggar ketentuan.

Optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah Berkurangnya pelanggaran berupa penyakit masyarakat (PEKAT) Peredaran Miras, praktek asusila dan PGOT yang berkeliaran Tegaknya Perda/ peraturan lainnya melalui pola pemberdayaan PPNS, sosialisasi, rapat koordinasi dan kemitraan dengan masyarakat Berkurangnya gangguan katrantibum melalui pemantapan sistem keamanan lingkungan dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,edukasi serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak lainnya


Peningkatan jumlah dan perlengkapan kantor



Meningkat 36.3 %

Selisih pelanggaran pemasangan spanduk tahun ini dan tahun kemarin

Meningkat sebanyak 1.117 spanduk



100%

Peningkatan Kerjasama


Bertambah 1 produk hukum perjanjian kerjasama

Rasio Jumlah Linmas 10.000 penduduk

0.538

Meningkatnya profesionalisme Linmas

jumlah

anggota

pralatan gedung

per-

Bartambah 217 item

Rasio Pos siskamling per-jumlah desa/kelurahan Cakupan petugas Linmas pada saat Pilkades serentak

1 RT Poskamling 283 %

Terjaganya keamanan pejabat, aset negara dan serta terkendalinya unjuk rasa dan gangguan lingkungan lainnya


Peningkatan persentase Pengawalan Pejabat/aset daerah dan kegiatan kedaerahan lainnya

100%

Berkurangnya gangguan kantrantibum melalui pemantapan sistem keamanan lingkungan dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, edukasi serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak lainnya.

Meningkatnya pola kerjasama yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan kondisi aman tentram dan tertib di lingkungan masyarakat

Peningkatan persentase Jumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat

1 kegiatan 22 kegiatan

6

129

Capaian Berdasarkan SPM

2014 Pemeliharaa n ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

G. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/ko ta H. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat I.

Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/K ota

100 %



2015

∑ pelanggaran perda/ perkada yang diselesaikan..x 100% ∑ pelanggaran yang dilaporkan/dipantau

77 x 100% 77 = 100 %

80 x 100% 80 = 100 %


1x3 = 0.093 32

40x3 = 3.75 32


3320 = 0.54 6122

3320 = 0.54 6122

4.2. Rekomendasi Dari perhitungan capaian hasil kinerja Tahun 2015 di atas yang dapat kami sampaikan sebagai rekomendasi untuk evaluasi program kegiatan di tahun mendatang adalah: 1.

Penurunan angka pelanggaran Perda/Peraturan Perundang-undangan daerah tetap akan menjadi permasalahan krusial yang sepertinya tidak akan pernah tercapai karena sifatnya yang kontra indikasi. Tidak ada rumus pasti untuk dapat menghitung indikator jumlah pelanggaran berdasarkan hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja karena Satpol PP hanya bertugas menjalankan penertiban saja. Maka indikator kinerja penurunan angka pelanggaran agar dapat dikaji ulang untuk dapat menghitung dengan pasti bagaimana kinerja Satpol PP.

2.

Pemerintah Kabupaten Kuningan agar dapat segera memberikan kepastian mengenai kewenangan pelaksanaan Diklatsar Satpol PP.

3.

Upaya pemenuhan terhadap cakupan petugas linmas yang masih kurang dari Standar Nasional sangat tergantung kepada kebijakan Pemerintah Daerah

130

dalam penambahan anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan berikut dengan pemenuhan kesejahteraannya. 4.

Pemenuhan rasio jumlah Anggota Polisi Pamong Praja sangat tergantung kepada kebijakan Pemerintah Pusat.

5.

Agar Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang lebih kepada upaya pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil supaya mereka dapat menjalankan penegakan peraturan perundangan daerah sebagaimana mestinya.

6.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum terhadap upaya pengendalian jumlah spanduk, baligho, papan reklame terutama pada koordinasi antara Satpol PP dengan SKPD lainnya.

7.

Pemantapan sistem Patroli Satuan Polisi Pamong Praja.

8.

Penilaian LAKIP agar lebih ditekankan kepada proses dan hasil yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena sifat kinerja Satpol PP yang kontra indikasi maka banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika melakukan penilaian kinerja Satpol PP.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban kegiatan tahunan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2015. Kuningan, Januari 2016 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

DENI HAMDANI, S.Sos., M.Si Pembina Tk.I NIP. 19710308 199202 1 001

131

132

NO

SASARAN

Keterangan*

1.

Uraian

Indikator


Menurunnya konflik di masyarakat ( Trantibum)

Prosentase Pencapaian

Jumlah demo yang terkendali (Trantibum ) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( Gakda) 2.

3.

Meningkatnya Penurunan angka kesadaran hukum pelanggar perda (Gakda) masyarakat terhadap produk hukum daerah Meningkatnya Rasio jumlah POL PP per pelayanan kepada 10.000 penduduk ( Sekret) masyarakat Peningkatan Persentase Rekomendasi Rekomendasi kegiatan yang diberikan Satpol PP kepada masyarakat (Trantibum) Persentase jumlah pengaduan yang tertangani (Trantibum)

4.

Meningkatnya keamanan pejabat, aset daerah serta kegiatan kedaerahan lainnya.

5.

Meningkatnya profesionalisme Satpol PP

6.

7.

Peningkatan Persentase Pengawalan Pejabat, Aset daerah dan kegiatan kedaerahan lainnya ( Trantibum)

Jumlah anggota Satpol PP aparat yang mengikuti diklat dasar Satpol PP (SDA) Peningkatan Pemberdayaan PPNS (Gakda) Meningkatnya koordinasi Peningkatan Jumlah dengan instansi lain bentuk kerjasama lintas sektor ( Trantibum) Meningkatnya profesionalisme anggota Linmas

Cakupan anggota Linmas di Kabupaten (Linmas) Peningkatan persentase jumlah pos Siskamling per dusun dengan perbandingan 1:1 ( 1

133

dusun 1 poskamling) (Linmas) 8.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kelembagaan

Peningkatan peralatan perlengkapan kantor (sekret)

Rata-rata

jumlah dan gedung

Jumlah prosentase

*

*Klasifikasi keberhasilan : 0 – 30%

= buruk /kurang

30%- 60% = sedang 60%-80% = berhasil 80% ke atas = sangat berhasil Tabel 2 Capaian Kinerja per-Bidang

No

Bidang

1.

Sekretariat

2.

Bidang Penegakan Perda

3.

Bidang Trantibum

4.

Bidang SDA

5.

Bidang Linmas

Capaian

Nilai Capaian *

*Klasifikasi keberhasilan : 0 – 30%

= buruk /kurang

30%- 60% = sedang 60%-80% = berhasil 80% ke atas = sangat berhasil

134

PELAKSANAA N KEGIATAN PROGRAM DAN SAMPAI KEGIATAN DENGAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III TRIWULAN III TAHUN 2015 PROGRAM PEMELIHARAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Akan 1 kali kegiatan Akan 1 kali kegiatan 1. Pengawasan Pembinaan dilaksanaka yaitu : Pada dilaksanaka yaitu : Pada peraturan n pada Bulan April n pada Bulan April PerundangTriwulan 2015, Triwulan 2015, undangan berikutnya Melaksanakan berikutnya Melaksanakan Daerah. kegiatan kegiatan Pembinaan Pembinaan Peratuaran Peratuaran PerundangPerundangundangan undangan Daerah Daerah kepada kepada pengusaha, pengusaha, Kepala Desa Kepala Desa di di Kab.Kuningan Kab.Kuningan Tahun 2015 Tahun 2015 bertempat di bertempat di Gedung Rapat Gedung Rapat Purbawisesa Purbawisesa. CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2015

N O

I

2. Pembinaan

Anggota Korsik Drumband.

1 kali kegiatan / yaitu : pada bulan Maret dengan jumlah personil 65 orang tempat lokasi Pandapa Kab.Kuning an.

3 kali kegiatan yaitu : pada Bulan April 1 kali kegiatan dan pada Bulan Mei 2 kali kegiatan.

Akan dilaksanaka n pada Triwulan

15 kali kegiatan yaitu : pada Bulan Mei 5 kali

3. Pembinaan

Kesemaptaan, Penanggulang a Anti Huru-

5 kali kegiatan yaitu : pada Tanggal 6,7,12,21,28 Agustus 2015, (Monitoring latihan korsik dalam rangkaa HUT RI ke 70 tempat/lokas i Pandapa Paramarta). Akan dilaksanaka n pada Triwulan

9 kali kegiatan yaitu : pada Bulan Maret, April, Mei dan Agustus dengan personil 65 orang.

135

15 kali kegiatan yaitu : pada Bulan Mei 5 kali

PELAKSANAA N KEGIATAN SAMPAI DENGAN Triwulan II Triwulan III TRIWULAN III TAHUN 2015 kegiatan dan berikutnya kegiatan dan pada Bulan pada Bulan Juni 10 kali Juni 10 kali kegiatan. kegiatan. 12 kali 15 kali 50 kali kegiatan (12 kegiatan (28 kegiatan (63 kasus) yaitu : kasus) yaitu kasus) pada Bulan : pada Bulan April 1 kali Juli 4 kali kegiatan 4 kegiatan 12 kasus, pada kasus, pada Bulan Mei 1 Bulan kali Kegiatan 4 Agustsu 5 kasus dan kali Kegiatan Pada Bulan 8 kasus dan Juni 1 kali Pada Bulan kegiatan 4 Agustus 6 kasus kali kegiatan 8 kasus

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2015 N O

PROGRAM DAN KEGIATAN

Triwulan I

hara anggota berikutnya Satpol PP dan Linmas 4. Pemberdayaa

n (PPNS) dalam penegakkan Perda

5. Pembekalan

Pengetahuan dan Peningkatan Keterampilan anggota Satpol PP

6. Pelatihan

calon PPNS

23 kali kegiatan (23 kasus) yaitu : pada Bulan Januari 8 kali kegiatan 8 kasus, pada Bulan Februari 7 kali Kegiatan 7 kasus dan Pada Bulan Maret 8 kali kegiatan 8 kasus Akan dilaksanaka n pada Triwulan berikutnya

Akan dilaksanaka n pada Triwulan berikutnya

1 kali kegiatan yaitu : Tanggal, 9, 10 melaksanakan Pelatihan Pembekalan dan Peningkatan Pengetahuan Keterampilan Anggota Satpol PP Kab.Kuningan tempat/lokasi Wisma Permata Kuningan.


Telah memberangka tkan 3 orang Calon PPNS, tempat/lokasi


1 kali kegiatan yaitu : Tanggal, 9, 10 melaksanakan Pelatihan Pembekalan dan Peningkatan Pengetahuan Keterampilan Anggota Satpol PP Kab.Kuningan tempat/lokasi Wisma Permata Kuningan. Telah memberangka tkan 3 orang Calon PPNS, tempat/lokasi

136



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Pusdik Reskrim Mega Mendung 7. Rakor

Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan

8. Latihan dasar

mental dan Kedisiplin Satpol PP

PELAKSANAA N KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2015 Pusdik Reskrim Mega Mendung


1 kali kegiatan yaitu : PadaTanggal 30 Juni 2015 Membahas koordinasi situasi Trantibum di Kab. Kuningan.


1 kali kegiatan yaitu : PadaTanggal 30 Juni 2015 Membahas koordinasi situasi Trantibum di Kab. Kuningan.


2 kali kegiatan yaitu : Pada Tanggal 05 Juni 2015 Pelepasan Tes kesehatan 31 orang anggota Satpol PP yang akan melaksanakan kegiatan Latihan Dasar Mental Kedisiplinan, tempat Pandapa Paramarta.

2 kali kegiatan yaitu : Pada Tanggal 22 dan 23 melaksanak an kegiatan bina fisik kepada anggota Satpol PP Kab.Kuninga n.

4 kali kegiatan

Pada Tanggal 08 Juni 2015 Pembekalan anggota Satpol PP dalam rangka Kegiatan Latihan Dasar Mental Kedisiplinan anggota Satpol PP ke

137



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

PELAKSANAA N KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2015

Dodik Belanegara Bandung.

9. Penyelenggar

aan Rapat Koordinasi Trantibum Perbatasa dengan 19 Kabupaten/Kot a dan 2 Provinsi

II


2 kali kegiatan yaitu : - Tanggal, 23 April 2015, mengikuti Rakor Perjanjian Kerjasama antar Daerah Wilayah III Cirebon, tempat/loka si ruang rapat BKKPP Cirebon. - Rapat teknis rakor perbatasan, yang dihadiri 19 Kabupaten/ Kota dengan 2 Propinsi Jabar dan Jateng bertempat di hotel ayong linggarjati kuningan


Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 8 kali 40 kali 18 kali 1. Pembinaan penertiban kegiatan kegiatan kegiatan pedagang kaki hasilnya 43 hasilnya 23 hasilnya 19 lima (PKL orang orang orang didata ditertibkan ditertibkan pelaksanaan yaitu : pada yaitu : pada nya yaitu

2 kali kegiatan

138

66 kali kegiatan hasilnya 104



2. Penertiban

spanduk/ Benner tidak berijin atau kadaluarsa

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Bulan Januari 2 Kali, berhasil ditertibkan 5 PKL yang melanggar, pada Bulan Februari 3 kali, Hasil 7 orang dan pada Bulan Maret 3 kali hasilnya 31 PKL ditertibkan.

Bulan April 11 Kali, berhasil ditertibkan 5 PKL yang melanggar, pada Bulan Mei 13 kali, Hasil Nihil dan pada Bulan Juni 16 kali hasilnya 18 PKL ditertibkan.

pada Bulan Juli 7 kali kegiatan, pada Bulan Agustsu 5 kali kegiatan hasilnya 8 orang terdata dan pada Bulan September 6 kali kegiatan hasilnya 11 orang terdata.

4 kali kegiatan berhasil ditertibkan 90 lembar pelaksanaan nya yaitu : pada bulan Januari 2 kali kegiatan berhasil ditertibkan 10 lembar, pada Bulan Feebruari 1 kali kegiatan berhasil ditertibkan 19 lembar dan pada Bulan Maret 1 kali kegiatan berhasil ditertibkan 61 lembar .

10 kegiatan hasilnya 668 lembar diamankan, yaitu pada April 4 kali kegiatan, berhasil ditertibkan 302 buah Spanduk/Benn er tidak berijin, pada Bulan Mei 1 kali kegiatan, berhasil ditertibkan 104 lembar Spanduk/Benn er tidak berijin dan pada Bulan Juni 5 kali kegiatan dan hasilnya 262 terdiri dari : 215 bendera partai, 26 spanduk dan 21 lembar

5 kali kegiatan berhasil ditertibkan 325 lembar pelaksanaan nya yaitu : pada bulan Juli 2 kali kegiatan berhasil ditertibkan 177 lembar, pada Bulan Agustus 1 kali kegiatan berhasil ditertibkan 143 lembar dan pada Bulan September 2 kali kegiatan berhasil ditertibkan 5 lembar .


19 kali kegiatan hasilnya 1.083 lembar

139



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III


banner diamankan di kantor Satpol PP Kab. Kuningan 3. Pengamanan

dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM unjuk rasa

8 kali pengamana n

35 kali pengamanan

40 kali pengamana

83 kali pengamanan

29 kali pengamanan dan pengawalan pejabat.

-

Pengaman a dan Pengawal an Pejabat

4 kali pengamana n yaitu : pada Januari 3 kali pengamana n dan pada Bulan Februari 1 kali pengamana n.

11 kali pengamanan yaitu : pada Bulan April 5 kali pengamanan, pada Bulan Mei 1 kali pengamanan dan pada Bulan Juni 5 kali pengamanan.

14 kali pengamanan , pelaksanaan nya yaitu pada Bulan Juli1 kali pengamanan , pada Bulan Agustsu 1 kali kegiatan dan pada Bulan September 11 kali pengamana n.

-

Unjuk Rasa

4 kali UNRAS yaitu : pada Bulan Januari 2 kali, pada Bulan Februari 1 kali dan pada Bulan Maret 1 kali.

3 kali UNRAS yaitu : pada Bulan April 1 kali dan pada Bulan Mei 2 kali.

5 kali 12 kali pengamanan pengamanan , UNRAS pelaksanaan nya yaitu pada Bulan Juli 2 kali pengamanan , pada Bulan Agustsu 2 kali kegiatan dan Pada Bulan September 1

140



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III


kali pengamana n. -

PAM lainnya

4. Rapat Forum

Koordinasi dan Pendampinga n Pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan ke Panti Rehabilitasi RSJ

III

-

21 kali pengamanan, yaitu pada Bulan April 5 kali kegiatan pengamanan, pada Bulan Mei10 kali kegiatan pengamanan dan Pada Bulan Juni 6 kali kegiatan pengamanan.

21 kali 42 kali pengamanan pengamanan , lainnya. pelaksanaan nya yaitu pada Bulan Juli 7 kali pengamanan , pada Bulan Agustsu 10 kali kegiatan dan Pada Bulan September 4 kali pengamana n.


1 kali kegiatan yaitu : pada Tanggal 7 April 2015, mengikuti rakor tingkat SKPD Propinsi Jateng dalam Penanggulang an PGOT dan Psikotik Jalanan, tempat/lokasi ruang rapat Satpol PP Provinsi Jateng.


Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1. Penertiban

penanggulang an Penyakit masyarakat

1 kali kegiatan yaitu : pada Tanggal 7 April 2015, mengikuti rakor tingkat SKPD Propinsi Jateng dalam Penanggulang an PGOT dan Psikotik Jalanan, tempat/lokasi ruang rapat Satpol PP Provinsi Jateng.

141



(PEKAT) a. Operasi / Rajia Pekerja Sek Komersial ( PKS)

b.

Penertiba n Gepeng / orang gila


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

4 kali kegiatan hasilnya 26 orang terjaring yaitu : pada Bulan Januari 1 kali kegiatan berhasil menjaring 4 orang, pada Bulan Februari 1 kali kegiatan dan pada Bulan Maret 2 kali kegiatan hasilnya 22 orang diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan. 9 kali hasilnya 50 orang terjaring yaitu : pada Bulan Januari 3 kali kegiatan berhasil menjaring 6 orang, pada Bulan Februari 3 kali kegiatan berhasil menjaring 9 orang dan pada Bulan

3 kali kegiatan hasilnya 42 orang terjaring yaitu : pada Bulan April1 kali kegiatan berhasil menjaring 30 orang, pada Bulan Mei 1 kali kegiatan berhasil menjaring 3 orang dan pada Bulan Juni 1 kali kegiatan hasilnya 9 orang diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan.

2 kali kegiatan hasilny 8 pasangan bukan muhrim di amankan, pelaksanaan nya yaitu pada : Bulan Agustus 1 kali kegiatan hasilny 7 pasangan bukan muhrim di amankan dan pada Bulan September 1 kali kegiatan hasilny 1 PBM di amankan.

9 kali kegiatan hasilnya 68 orang terjaring dan 8 pasangan bukan muhrim di amankan.

4 kali hasilnya 46 orang terjaring yaitu : pada Bulan April 1 kali kegiatan dan berhasil menjaring 3 orang, pada Bulan Mei 3 kali kegiatan dan berhasil menjaring 43 orang.

2 kali penertiban hasilnya 3 orang, pelaksanaan nya yaitu : pada Bulan September 2 kali penertiban.

15 kegiatan hasilnya orang terjaring.

kali 99

142



c.

IV

Oprasi Penertiba n Miras

Triwulan I Maret 3x kegiatan berhasil menjaring 35 orang. 2 kali kegiatan hasinya 5 jaligen dan 120 botol minuman beralkohol diamankan. Pelaksanaa n kegiatannya yaitu : pada Bulan Januari 1 kali kegiatan hasilnya 5 Jaligen di amankan dan pada Bulan Maret 1 kali kegiatan hasilnya 120 botol minuman beralkohol diamankan.

Triwulan II

Triwulan III

1 kali hasinya 28 botol minuman beralkohol berjenis bir dan anggur yaitu : pada Bulan Mei 1 kali dan berhasi mengamankan 28 botol minuman beralkohol berjenis bir dan anggur.



3 kali kegiatan hasilnya 5 jaligen dan 148 botol di amankan.

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1. Pembinaan siskamling


Akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya

1 kali kegiatan yaitu : Pada Tanggal 29 September 2015 di Desa Cisaat Kec Cibingbin telah dilakukan pembinaan

1 kali kegiatan dan membina 80 orang anggota Linmas.

143



Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III


anggota linmas, sekecamata n Cibingbin sebanyak 80 orang. 2. Forum Koordinasi Kemitraan dan ketertiban masyarakat





3. Penunjang operasional anggota Linmas desa/ kelurahan


1 kali yaitu : Melakukan verifikasi calon penerima dana santunan sosial bagi anggota Linmas, tempat/loksi Desa Cibiru Kec. Pasawahan, Desa Padarama Ciawigebang, Desa Tirtawangunan Sidangagung, Desa Muncangela Cipicung, Desa Kertaungaran Sindangagung , Desa Padarama Ciawi, Desa Ciloa

2 kali 3 kali kegiatan kegiatan yaitu : pada Bulan Juli 1 kali kegiatan, Penyerahan data tabungan anggota Linmas Desa / Kelurahan ke BankBank terkait pendistribusi an dana honor harian lepas dan santunan bagi anggota Linmas dan pada Bulan Agustus Draf penyusunan nama-nama

144



4. Pembinaan anggota Linmas Desa/ kelurahan periode siap

Triwulan I


Triwulan II

Triwulan III

Kramatmulya, Desa Cibentang Kramatmulya, Desa Jalaksana, Desa Linggarjati, Desa Rajawetan Pancalang dan Desa Cibuntu Cigandamekar .

penerima santunan (SK Santunan semester I) dan menyerap anggaran sebesar Rp. 95.000.000 terdiri dari :



- Meninggal dunia 11 orang x Rp.5000. 000 = Rp. 55.000.00 0 - Sakit 15 orang x Rp. 2.500.000 = Rp.37.50 0.000 Kecelaka an 1 orang x Rp. 2.500.000 = Rp. 2.500.000 Akan dilaksanaka n pada Triwulan berikutnya

145


PELAKSANAA N KEGIATAN SAMPAI DENGAN Triwulan III TRIWULAN III TAHUN 2015 12 kali 36 kali kegiatan kegiatan yaitu : pada Bulan Juli 4 kali kegiatan, pada Bulan Agustus 4 kali kegiatan dan pada Bulan September 4 kali kegiatan.



5. Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat di Daerah Perbatasaan

V

Triwulan I

Triwulan II

12 kali 12 kali kegiatan kegiatan yaitu yaitu : pada : pada Bulan Bulan April 4 kali Januari 4 kegiatan, pada kali Bulan Mei 4 kegiatan, kali kegiatan pada Bulan dan pada Februari 4 Bulan Juni 4 kali kali kegiatan. kegiatan dan pada Bulan Maret 4 kali kegiatan. PELAYANAN REKOMENDASI TERHADAP PERIJINAN TEKNIS DAN PELAYANAN UMUM 16 kali 30 kali 15 kali 51 kegiatan (16 kegiatan (30 kegiatan (15 kegiatan surat) yaitu : surat) yaitu : surat) yaitu : surat) pada Bulan pada Bulan pada Bulan Januari 4 April 7 kali Juli 5 kali kali kegiatan (7 kegiatan (5 kegiatan (4 surat), pada surat), pada surat), pada Bulan Mei 8 Bulan Bulan kali kegiatan Agustus 6 Februari 5 (8 surat) dan kali kegiatan kali pada Bulan (6 surat) dan kegiatan (5 Juni 15 kali pada Bulan surat) dan kegiatan (15 September 6 pada Bulan surat). kali kegiatan Maret 7 kali (6 surat). kegiatan (7 surat).

kali (61

146

A. Realisasi Anggaran

Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dilakukan dengan dua cara yaitu: 3. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang hanya terdiri dari satu sasaran kegiatan, maka capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja diambil dari capaian sasaran kegiatan. 4. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung oleh dua atau lebih sasaran kegiatan, maka capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja diambil dari rata-rata capaian sasaran kegiatan dengan mengasumsikan semua sasaran kegiatan memiliki bobot yang sama. Skema Sasaran Satpol.PP sama dengan sasaran Kegiatan

147

148

149

BAB I PENDAHULUAN Umum

Recommend Documents