BAB I PENDAHULUAN 1. Umum

BAB I PENDAHULUAN 1.

Umum Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT)

Kabupaten

Purworejo

Tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2015 diarahkan kepada penyelesaian pencapaian-pencapaian

tujuan

sebagaimana

diamanatkan

dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah disusun dalam suatu tahapan

tertentu

untuk

menjamin

keberlanjutan

proses

pembangunan

perencanaan,

penganggaran,

adanya serta

konsistensi

keterkaitan

pelaksanaan

dan

dan

antara

pengawasan

pembangunan daerah. Rencana Pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 setiap tahun diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dengan

mempertimbangkan

keberhasilan

pelaksanaan

pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan tahun RKPD, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Prioritas

pembangunan

tahunan

disusun

berdasarkan

kriteria : a. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan; b. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; c. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya; d. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

1

Sebagai

dokumen

perencanaan

pembangunan

RKT

merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKT mempunyai fungsi pokok sebagai berikut: a.

Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;

b.

Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah satu tahun;

c.

Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

2 Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); d. Undang-Undang Perencanaan Republik

Nomor

25

Tahun

Pembangunan

Indonesia

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

(Lembaran

Nomor

104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421); e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

f. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008; i. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo; j. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo 3. Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan. Bersama-sama dengan perencanaan menjadi komponen dalam siklus pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi adalah merupakan review atas segala hal yang mengarah pada sebuah keberhasilan maupun kegagalan atas yang telah dikerjakan.

Menjadi sangat esensial keberadaannya seandainya

dapat menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan periode berikutnya. Penyelenggaraan

pembangunan

menghasilkan berbagai pencapaian.

Kabupaten

Purworejo

Pokok-pokok hasil capaian

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo disajikan dalam 2 kelompok besar yaitu Kondisi Umum Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan.

3

1. Kondisi Umum Daerah 1.1 Aspek Geografi dan Demografi 1. Letak, luas dan batas wilayah Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 1090 47’ 28” - 1100 8’ 20” Bujur Timur dan 7o 32’ – 7o 54” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.034,82 km2 yang terdiri dari

+ 2/5 daerah dataran dan

3/5 daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: Sebelah utara

:

Kabupaten Wonosobo dan Magelang

Sebelah timur

:

Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY

Sebelah

:

Samudra Indonesia

:

Kabupaten Kebumen

selatan Sebelah barat 2. Kondisi Topografi Kondisi

kemiringan

lereng

atau

kelerengan

Kabupaten

Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu: a. Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo, b. Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen, c. Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo, d. Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh. Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut :

4

a. Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut. b. Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan air laut. 3. Kondisi Klimatologis Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam. Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata suhu udara di Purworejo antara 19–28oC dengan curah hujan ratarata per tahun berkisar antara 620 mm/tahun hingga 3.720 mm/tahun. Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi

tersebut

secara

langsung

dapat

mengakibatkan

penjenuhan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (trigger factor) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo. 4. Kondisi Geologi Kondisi geologi di Kabupaten Purworejo dapat dirinci menjadi bahasan mengenai lithologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya

dengan

beberapa

fenomena

alam

khususnya

kebencanaan seperti longsor, banjir maupun kekeringan. Proporsi litologi batuan Kabupaten Purworejo berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunung api sebesar 60,1% terdapat di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten

5

Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi dan 39,9% aluvium tersebar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan dan barat Kabupaten Purworejo. Susunan batuan/stratigrafi

yang

menyusun

wilayah

Kabupaten

Purworejo mengikuti tata stratigrafi pada Pegunungan Serayu Utara yang berada di bagian utara dan Pegunungan Menoreh yang berada di bagian timur. Kabupaten Purworejo sendiri memiliki empat bentuk lahan asal proses, meliputi bentuk lahan asal proses struktural, bentuk lahan asal proses fluvial, bentuk lahan asal proses marin dan bentuk lahan asal proses denudasional. 5. Kondisi Hidrologi Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus

memperhatikan

potensi-potensi

alam

tersebut.

Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan

pengembangan

sumber

daya

alam

selain

berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan. Kabupaten Purworejo memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara

di

Samudera

Indonesia.

Sungai-sungai

ini

termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan

dan

Wawar.

Hulu-hulu

sungai

tersebut

umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

6

6. Kondisi Penggunaan Lahan Pengunanan lahan Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua kategori yaitu lahan kering seluas 72,854.80 Ha atau 70,40 % dan tanah sawah seluas 30,626.97 Ha atau 29,60%. Lahan kering terdiri dari 10,116.50 Ha berupa tanah bangunan dan halaman sekitarnya, 51,598.14 Ha berupa tegal/kebun /ladang/huma, 6,857.88

Ha berupa hutan

negara, dan sisanya berupa padang rumput, tambak, tanah lainnya.

Luas

sawah

beririgasi

adalah

27,677.14

Ha,

sedangkan sawah tadah hujan seluas 2949.83 Ha. Dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian seperti untuk perumahan dan permukiman. 7.

Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah diarahkan pada kawasan budidaya yang direncanakan sesuai kemampuan lahan guna mengoptimalkan pemanfaatan kawasan

budidaya

juga

sumber daya. Pemanfaatan diarahkan

dalam

rangka

mendukung terciptanya struktur ruang yang mendukung bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan dan dan integrasi

wilayah.Pengembangan

kawasan

budidaya

di

Kabupaten Purworejo dilakukan secara efektif dan efesien serta sinergis, agar pemenfaatan ruang dan sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan itu, strategi pengembangan kawasan budidaya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap

mempertahankan

kelestarian

lingkungan

mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

7

guna

8. Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Di Wilayah Kabupaten Purworejo terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana alam, yaitu kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang dan kawasan rawan bencana kekeringan. 9. Demografi a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan data empiris pada akhir tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo sejumlah 694.400 jiwa sedangkan kondisi pada akhir tahun 2010 adalah 695.427 jiwa,maka terjadi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,15% di samping akhir medio 2010 dan 0,14 sampai dengan akhir tahun 2011. Angka pertumbuhan penduduk tersebut jauh lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,81% dariempiris akhir tahun 2010 sampai dengan akhir 2011. Dilihat dari persebarannya, kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki prosentase jumlah penduduk yang paling besar yaitu 11,92% dan 8,37% dari jumlah

penduduk

Kabupaten

Purworejo.

Sementara

prosentase jumlah penduduk paling kecil berada di Kecamatan Bagelen dan Kecamatan Kaligesing yaitu 4,13 dan 4,19 dari jumlah penduduk Kabupaten Purworejo.

8

b. Usia Sebagian

besar

Penduduk

Purworejo

berusia

antara 15–64 Tahun. Hal ini berarti penduduk usia produktif di Purworejo sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan.

Rasio beban

ketergantungan di Purworejo dari data empiris di tahun 2010-2011 adalah 56,42 dan56,41. Pada tahun 2011 mengalami penurunan positif 0,01 pada angka 56.41 dimana artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) ratarata menanggung beban 56,41 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 ke atas). Tabel Perkembangan Besarnya Rasio Beban Ketergantungan Kab. Purworejo Tahun 2010-2011 Kelompok Umur

Tahun 2010

2011

0 sampai dengan 14

177.021

177.269

15 sampai dengan 64

444.654

445.226

65 ke atas

73.802

73.905

Rasio

Beban

Ketergantungan

56,42

56,41

(%) Angka Beban Ketergantungan jika dilihat dari data empiris persebaran per kecamatan pada tahun2011 maka kecamatan dengan angka beban ketergantungan rendah adalah Kecamatan Purworejo dan kecamatan Kutoarjo yaitu 47,76 dan 54,50. Halitu dikarenakan kecamatan Purworejo dan kecamatan Kutoarjo masuk kategori kota dimana lapangan pekerjaan tersedia relatif cukup banyak menyerap

tenaga

kerja.

Sedangkan

angka

beban

ketergantungan kategori paling tinggi berada di

di

Kecamatan Bruno dan Kecamatan Ngombol 62,80 dan 62,02, hal ini dikarenakan usia produktif di wilayah

9

tersebut banyak yang melakukan migrasi untuk bekerja ataupun sekolah/kuliah setelah lulus SMP atau SMA. Beban angka ketergantungan di tiap kecamatan tersebut di atas dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia produktif dan non produktif. Dari data empiris tahun 2011 didapatkan bahwa kecamatan Purworejo memiliki jumlah

penduduk

produktif

yang

paling

banyak,

sedangkan kecamatan Bagelen yang paling sedikit. Distribusi Penduduk Produktif dan Non Produktif Per Kecamatan Tahun 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kecamatan Grabag Ngombol Purwodadi Bagelen Kaligesing Purworejo Banyuurip Bayan Kutoarjo Butuh Pituruh Kemiri Bruno Gebang Loano Bener Jumlah

Produktif 27.215 19.007 22.916 17.979 18.661 56.184 25.248 29.259 37.706 24.252 28.845 32.735 26.618 25.256 22.374 30.971

Non Produktif 15.479 11.788 13.570 10.769 10.487 26.836 14.791 16.441 20.551 14.589 16.886 18.947 16.716 14.629 12.219 17.449

ABK 56,88 62,02 59,22 59,90 56,20 47,76 58,58 56,19 54,50 60,16 58,54 54,83 62,80 57,92 54,61 56,34

445654

250.823

56,41

Sumber: Purworejo Dalam Angka 2010

c.

Kepadatan Penduduk Pada Tahun 2011 kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo rata-rata 672,97 orang/km2, meningkat 0,94 dari tahun 2010 sebesar 672,03 orang/km2. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk di Kabupaten Purworejo semakin bertambah padat walaupun relatif masih kecil yaitu belum mencapai 1 orang per km2. Dari sisi kewilayahan, terdapat tiga kecamatan yang kepadatan penduduknya di atas 1000 orang/km2 yaitu Kecamatan Purworejo dengan 1.574,71 orang/km2, Kecamatan Kutoarjo 1.549,62 orang/km2 dan Kecamatan Bayan 1.056,59 orang/km2.

10

Hal

ini

disebabkan

karena

tiga

kecamatan

tersebut memang merupakan kawasan Aglomerasi yaitu kawasan strategis tumbuh cepat kota Purworejo – kota Kutoarjo.

Sedangkan

wilayah

dengan

kepadatan

penduduk paling rendah adalah kecamatan Kaligesing dengan 390,05 orang/km2 dan kecamatan Bruno dengan 399,65 orang/km2. Dua kecamatan tersebut memang merupakan daerah dengan kondisi geografis berupa pegunungan yang sebagian wilayahnya memiliki hutan yang cukup luas. 1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. PDRB dan Perkembangannya a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang didalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. b. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam periode tahun sampai dengan tahun 2011 ini menggunakan tahun dasar tahun 2000. c. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. d. Dalam kurun waktu tahun 2010-2011 PDRB Kabupaten Purworejo atas harga berlaku adalah 6.466.490,69 juta rupiah dan meningkat menjadi 7.143.081,12 juta rupiah,

11

atau meningkat tiap tahun sebesar 10,46%. Sedangkan untuk

PDRB

3.016.597,82

atas juta

dasar rupiah

harga di

konstan

tahun

mencapai

2010

menjadi

3.168.113,50 juta rupiah di tahun 2011, atau meningkat 5,02%. Artinya bahwa jika dibandingkan dengan tahun dasar tahun 2000, maka perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 3,78 kali dan untuk harga konstan mencapai 1,67 kali di tahun 2011. e. Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2000 dan Perkembangannya di Kabupaten Purworejo Tahun 20102011 PDRB ADH Berlaku

PDRB ADH Konstan

Tahun Rp. Juta

Perkembangan

Rp. Juta

Perkembangan

2010

6.466.891,29

342,46%

3.016.597,82

159,75%

2011

7.143.081,12

378,37%

3.168.113,40

167,82%

Sumber: PDRB Kab. Purworejo Tahun 2011

2. Laju Inflasi a. Kondisi perekonomian daerah tidak bisa lepas dari pengaruh inflasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, terutama pengaruh kebijakan makro oleh pemerintah secara nasional. tingkat

perkembangan

harga

Inflasi menunjukan serta

kestabilan

perekonomian di suatu wilayah. Dengan mencermati tingkat inflasi yang terjadi di suatu wilayah tertentu dari

waktu

ke

waktu

akan

diketahui

tingkat

perkembangan harga dan kestabilan perekonomian di wilayah tersebut. b. Inflasi Kabupaten Purworejo sepanjang tahun 2012 mencapai 3,66%.

Jika dibandingkan dengan tahun

2010 dan 2011 yang un 2011, namun masih di bawah inflasi Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,24% dan Nasional yang mencapai 4,30%.

Laju

inflasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi

12

ekonomi regional dan nasional yang berimbas setiap bulan di daerah.

Hal ini terlihat bahwa inflasi di

tingkat regional Jawa Tengah dan Nasional juga mengalami kenaikan di tahun 2012. c. Gambar Kumulatif Inflasi Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2012

Sumber: Indek Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo Tahun 2012

d. Dilihat dari persebaran inflasi menurut kelompok barang dan jasa pada tiga tahun terakhir, maka kelompok

makanan

jadi,

minuman,

rokok

dan

tembakau menjadi pemicu inflasi pada akhir tahun 2012 yang mencapai 8,09%.

Distribusi inflasi per

kelompok barang dan jasa dapat dilihat pada table berikut:

13

e. Tabel

Inflasi Kabupaten Purworejo menurut

Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2010-2012 N No.

Kelompok Barang dan Jasa

2010

Bahan 1 Makanan

2

2

2011

2012

2

3

23,16

Makanan Jadi, Minuman, Rokok 2 dan Tembakau

3,11 4

4,01

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan 3 Bahan bakar

2

3

Transport, Komunikasi dan Jasa 7 keuangan

1 1,59

0 0,51

7 7,56

3,99

2,15

1,07

3

2

1

Inflasi Umum

3,93

2,03

1,91

1

2

1

Pendidikan, 6 Rekreasi dan Olahraga

2,34

7,03

1,23

2

7

1

Kesehatan 5

8,09

2,48

5,81

8

2

5

Sandang 4

3 3,52

2,53

3,81

2

1 1,13

2 2,52

3 3,66

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo dari beberapa tahun terbitan.

Secara regional Jawa Tengah laju inflasi Kabupaten Purworejo relatif cukup baik. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat empat daerah yang dijadikan Kota Survey Biaya

Hidup

(SBH)

yaitu

Kabupaten

Banyumas

khususnya Purwokerto, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal.

Empat daerah ini yang menjadi

barometer tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian wilayah regional di Jawa Tengah.

Jika

dibandingkan dengan empat kota SBH tersebut, laju inflasi Kabupaten Purworejo masih lebih rendah dari Purwokerto dan relatif lebih mendekati Tegal. dibandingkan

dengan

daerah

sekitar,

laju

Jika inflasi

Kabupaten Purworejo tahun 2012 masih sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Magelang. Namun demikian tetap dapat kita simpulkan bahwa Kabupaten Purworejo

14

memiliki

perkembangan

harga

dan

stabilitas

perekonomian di Kabupaten Purworejo relatif cukup baik. Perkembangan

laju

inflasi

Kabupaten

Purworejo,

Kabupaten Sekitar, Empat Kota Survey Biaya Hidup (SBH), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 20102012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitar, Empat Kota Survey Biaya Hidup (SBH), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2012 N No.

Daerah

2010

1 1.

Kab. Purworejo

7,56

2 2.

Kab. Kebumen

8,36

3 3.

Kab. Magelang

8,25

4 4.

Kab. Temanggung

7,35

2

2

2011

2012

7

2

2,52

3,66

8

4

4,52

4,64

8

2

2,64

2,36

7

2

2,42

4,73

6

3

3,40

4,73

6

1

1,93

2,87

7

2

2,87

4,85

6

3

3,79

3,09

6

2

2,68

4,24

6

3

3,79

4,30

2 3 4 2 4

5 5.

Empat Kota SBH Purwokerto

6,04

Surakarta

6,65

Semarang

7,11

Tegal

6,73

6 6.

6,88 7

7.

Nasional

6,96

4 2 4 3 4 4

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Purworejo dari beberapa tahun terbitan

15

3. PDRB per kapita PDRB per kapita berbeda dengan pendapatan per kapita. PDRB per kapita menunjukan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah, sedangkan pendapatan perkapita menunjukan besarnya pendapatan yang diterima masyarakat atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita Kabupaten Purworejo mencapai

Rp.

9.299.166,25

dan

meningkat

menjadi

10.257.226,13 pada tahun 2011. Namun kondisi di tahun 2011 tersebut masih berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp. 15.376.170,75 maupun skala nasional yang mencapai Rp. 30.812.926,11.

Tabel PDRB per Kapita Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2010-2011 Cakupan Wilayah Kabupaten Purworejo

2010

2011

9.299.166,25

10.257.226,13

Provinsi Jawa Tengah

13.723.286,15 15.376.170,75

Indonesia

27.084.008,20 30.812.926,11

Sumber: PDRB Kab. Purworejo Tahun 2011

4. Indikator ketimpangan Regional Kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah perlu dilihat dari sisi pemerataan pembangunan di masingmasing wilayah pendukung. Hal tersebut diperuntukan untuk

dapat

menekan

timbulnya

kesejangan

pembangunan kewilayahan khususnya yang disebut dengan ketimpangan wilayah. Ketimpangan itu sendiri terjadi salah satunya karena akibat dari kegiatan ekonomi

yang

belum

pembangunan

tersebut

menggunakan

indeks

merata. dapat

Ketimpangan dianalisis

ketimpangan

dengan

regional

yang

dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Indeks ini

16

dihitung dengan menggunakan komponen utama yaitu PDRB per Kapita serta jumlah penduduk masingmasing

kecamatan.

Angka

indeks

ketimpangan

Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukan ketimpangan yang semakin kecil atau dengan kata lain semakin merata, dan apabila semakin besar

atau

semakin

jauh

dari

nol

menunjukan

ketimpangan yang semakin melebar. Indek ketimpangan Williamson dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu melalui indek ketimpangan menurut lapangan

usaha

dan

indek

ketimpangan

menurut

kewilayahan atau antar kecamatan. Indek ketimpangan menurut

lapangan

usaha

menunjukan

tingkat

ketimpangan yang terjadi antar sembilan kelompok lapangan

usaha

yang

ada

di

seluruh

wilayah

kabupaten. Sedangkan indek ketimpangan kewilayahan atau

antar

kecamatan

menunjukan

tingkat

ketimpangan yang terjadi antar wilayah kecamatan. Jika

dilihat

menurut

lapangan

usaha,

Indeks

ketimpangan menurut lapangan usaha di Kabupaten Purworejo

dari

data

empiris

tahun

2010-2011

menunjukan grafik sedikit meningkat yaitu dari 0,6912 menjadi 0,74613.

Artinya bahwa terjadi kesenjangan

menurut lapangan usaha di Kabupaten Purworejo dimana beberapa sektor terjadi penguatan dan menjadi sangat

dominan

dalam

mendukung

pertumbuhan

ekonomi antar wilayah sektoral kecamatan sementara sektor yang lain berada di bawah rata-rata umum kabupaten.

Jika dicermati maka sektor pertanian,

industri, dan perdagangan dan jasa masih merupakan sektor dominan di Kabupaten Purworejo.

Kondisi ini

dapat dikatakan masih sejalan dengan visi misi daerah dimana menkankan pada pembangunan menuju daerah agribisnis.

17

Jika dilihat menurut kewilayahan, ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Purworejo secara makro terdapat kesenjangan kewilayahan khususnya antara beberapa wilayah kecamatan yang secara geografis berada di dataran tinggi dengan beberapa wilayah kecamatan yang berada di daerah dataran rendah dan datar yang sebagian diantaranya merupakan kota pusat pertumbuhan. Indeks ketimpangan wilayah kecamatan Kabupaten Purworejo dari data empiris tahun 20102011 justru menunjukan grafik menurun yaitu 0,3800 menjadi 0,37141 menurut PDRB atas dasar harga berlaku.

Kondisi ini menunjukan bahwa pemerataan

pembangunan antar kecamatan yang dihitung berdasar kondisi empiris di tahun 2011 relatif lebih merata dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari pertumbuhan

indek ketimpangan wilayah berdasar PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, perkembangan kesenjangan antar wilayah di tahun 2010-2011 juga mengalami penurunan yaitu 0,3500 menjadi 0,34209.

Artinya

bahwa walaupun beberapa kecamatan relatif berada di bawah kondisi secara umum rata-rata wilayah yang lainnya

namun

proses

akumulasi

dan

mobilisasi

sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah tidak menjadi pemicu kesenjangan dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah

dapat

disimpulkan

terjadi

proses

saling

mendukung (backward and forward linkage) antar wilayah

sehingga

menyebabkan

tidak

terjadinya

kecenderungan konsentrasi aktivitas ekonomi secara parsial

yang

memunculkan

kondisi

ketimpangan

sektoral antar daerah di Kabupaten Purworejo.

18

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 2.1 Evaluasi pencapaian prioritas pelaksanaan

pembangunan

sampai dengan tahun berjalan Evaluasi pembangunan adalah suatu usaha untuk mengukur

dan

memberikan

nilai

secara

obyektif

atas

pencapaian hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dilaksanakan

sebelumnya. secara

Evaluasi

pembanguan

dengan

mengumpulkan,

sistematis

menganalisis data informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.

2.2 Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Dalam Dimensi Kewilayahan. Perkembangan

pembangunan

suatu

daerah

pada

dasarnya adalah merupakan akumulasi dari perkembangan pembangunan wilayah-wilayah yang menjadi cakupannya. Perkembangan

pembangunan

Kabupaten

Purworejo

merupakan akumulasi dari perkembangan pembangunan 16 Kecamatan dan 494 desa yang ada di Purworejo. Dengan demikian perkembangan pembangunan sebuah Kabupaten salah

satu

faktor

penentunya

adalah

sejauhmana

perkembangan wilayah-wilayah cakupannya, seberapa besar kesenjangan antar wilayah yang ada. Proses

akumulasi

dan

mobilisasi

sumber-sumber,

berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu

wilayah

menyebabkan

kecenderungan

terjadinya

konsentrasi aktivitas ekonomi secara parsial dan seringkali memunculkan kondisi ketimpangan antar daerah.

19

2.2.1

Ketimpangan Antar Wilayah Ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Purworejo dapat ditinjau dengan menggunakan dinamakan

indeks

indeks

ketimpangan

ketimpangan

regional

yang

Williamson.

Yang

dihitung dengan menggunakan komponen utama yaitu PDRB per kapita serta jumlah penduduk, masingmasing

untuk

ketimpangan mendekati

tiap

kecamatan.

williamson nol

yang

menunjukkan

Angka

semakin

kecil

ketimpangan

indeks atau yang

semakin kecil atau dengan kata lain semakin merata, dan

bila

semakin

jauh

dari

nol

menunjukkan

ketimpangan yang semakin melebar. Indeks Williamson Kabupaten Purworejo meningkat terus sejak tahun 2006 sampai 2011. Fenomena tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam hal ketimpangan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah Kecamatan yang tampak dalam Indeks Williamson tersebut mengungkap adanya beberapa wilayah yang secara relatif berada di bawah kondisi secara umum rata-rata wilayah yang lainnya. Apabila dipetakan dengan menggunakan tipologi Klasen maka akan tampak tipologi suatu wilayah apakah berada dibawah atau diatas rata-rata wilayah lainnya. Berikut tabel yang menunjukkan pengklasifikasian wilayah dalam 4 kuadran mengikuti pola tipologi klasen

20

Tabel. Empat Kuadran Tipologi Klasen Yc ap

Tinggi

Rendah

Maju dgn pertumbuhan cepat Purworejo Kutoarjo Banyuurip Maju tapi tertekan Purwodadi Butuh

Berkembang cepat

R Tinggi

Rendah

Bayan

Kurang berkembang Grabag Bagelen Ngombol Kaligesing Pituruh Kemiri Bruno Gebang Loano Bener

Sumber: Analisis, 2013

Berdasarkan tipologi klasen tersebut diatas dua wilayah dalam kategori maju dengan pertumbuhan cepat, 3 wilayah dalam kategori berkembang cepat, 2 wilayah dalam kategori maju tapi tertekan dan 9 wilayah dalam kategori kurang berkembang. Perkembangan kondisi masing-masing wilayah selama 3 tahun

terakhir

menunjukkan

bahwa

2

wilayah

menunjukkan perkembangan yang meningkat yaitu NgombolBanyuurip dan Butuh, 1 wilayah mengalami penurunan Ngombol, dan 13 wilayah kondisinya tetap (yaitu Purwodadi, Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Bayan, Kutoarjo, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano,Grabag dan Bener). Perkembangan tersebut tampak dalam tabel berikut ini :

21

Tabel. Perkembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klasen Tahun 2011 Tabel Perkembangan Wilayah Berdasarkan Tipologi Klasen Tahun 2011 No

Kecamatan

1.

Grabag

2.

Ngombol

Tipologi 2009

2010

2011

Berkembang

Kurang

Kurang

cepat

berkembang

berkembang

Kurang

Berkembang cepat

Kurang

Berkembang 3.

Purwodadi

Maju Tapi

Ket. Tetap Turun

berkembang Maju tapi tertekan

Maju tapi tertekan

Tetap Tetap

Tertekan 4. 5.

Bagelen Kaligesing

Kurang

Kurang

Kurang

Berkembang

berkembang

berkembang

Berkembang

Berkembang cepat

Kurang

cepat 6.

7.

Purworejo

Banyuurip

Tetap

berkembang

Maju Dgn

Maju dengan

Maju dengan

Pertumbuhan

pertumbuhan

pertumbuhan

Cepat

cepat

cepat

Maju Dgn

Maju tapi tertekan

Maju dengan

Pertumbuhan

Tetap

Naik

pertumbuhan

Cepat

cepat

8.

Bayan

Berkembang

Berkembang cepat

Berkembang cepat

Tetap

9.

Kutoarjo

Maju Dgn

Maju dengan

Maju dengan

Tetap

Pertumbuhan

pertumbuhan

pertumbuhan

Cepat

cepat

cepat

Maju Tapi

Kurang

Maju tapi tertekan

Naik

Tertekan

berkembang Tetap

cepat

10. 11. 12.

Butuh Pituruh Kemiri

13. 14.

Bruno Gebang

15. 16.

Loano Bener

Kurang

Kurang

Kurang

Berkembang

berkembang

berkembang

Kurang

Kurang

Kurang

Berkembang

berkembang

berkembang

Kurang

Kurang

Kurang

Berkembang

berkembang

berkembang

Kurang

Kurang

Kurang

Berkembang

berkembang

berkembang

Kurang

Kurang

Kurang

Berkembang

berkembang

berkembang

Berkembang

Kurang

Kurang

cepat

berkembang

berkembang

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Sumber: Analisis, 2013

2.2.2.

Karakteristik Ekonomi Wilayah Karakteristik suatu wilayah yang dapat pula menjadi salah

satu

diantaranya

penyebab tampak

terjadinya

dalam

22

kesenjangan

kekuatan

yang

masing-masing

sektor produksinya. Tabel berikut ini memberi gambaran mengenai

aktivitas

ekonomi

masyarakat

Kabupaten

Purworejo yang secara administratif tersebar ke dalam 16 wilayah

Kecamatan.

Tampak

bahwa

sebagian

besar

wilayah secara struktural didominasi oleh agrikultural, namun beberapa wilayah sudah mulai bergerak pada sektor manufaktur dan jasa. Tabel. Struktur Ekonomi Masyarakat Kabupaten Purworejo Per Wilayah Tahun 2005 dan 2011 (dalam %) No Kecamatan Agrikulture Manufakture Jasa 2005 2011 2005 2011 2005 2011 1 Grabag 54,36 55,66 10,71 27,86 34,83 16,48 2 Ngombol 55,79 57,38 7,08 21,84 37,13 20,78 3 Purwodadi 40,97 43,69 12,87 30,21 46,16 26,09 4 Bagelen 41,43 42,44 11,89 31,29 46,69 26,27 5 Kaligesing 48,90 51,09 10,72 28,76 40,39 20,14 6 Purworejo 10,58 10,83 28,61 39,66 60,82 49,51 7 Banyuurip 29,38 32,58 27,58 42,50 43,03 24,92 8 Bayan 36,32 35,61 19,58 38,94 44,10 25,45 9 Kutoarjo 19,62 20,46 16,74 36,33 63,63 43,21 10 Butuh 44,96 47,55 11,66 29,14 43,64 23,31 11 Pituruh 51,79 54,63 10,75 26,48 37,45 18,88 12 Kemiri 51,47 53,54 6,11 23,84 42,42 22,62 13 Bruno 57,01 55,62 6,90 22,58 36,09 21,80 14 Gebang 40,63 40,50 9,70 30,98 49,67 28,51 15 Loano 34,45 36,31 12,61 30,93 52,94 32,76 16 Bener 41,97 42,55 13,28 30,75 44,75 26,70 Sumber : Bappeda, 2011 Berdasar struktur produksi tiap-tiap wilayah tersebut, maka

hampir

semua

kecamatan

telah

mengalami

pergeseran struktur ekonomi. Sektor primer (agraris) perlahan bergeser ke sector sekunder (manufacture) dan sector tersier (jasa). Kondisi pada tahun 2011, tipe kecamatan, yaitu :

a.

Bertipe agraris ada 12 kecamatan yaitu kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano dan Bener.

b.

Bertipe industri ada 2 kecamatan yaitu kecamatan Banyuurip dan kecamatan Bayan

23

c.

Bertipe jasa-jasa ada 2 kecamatan yaitu kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo. Meskipun demikian selama periode ini kecamatan yang masih bertipe agraris secara perlahan-lahan bergeser kearah industri dan jasa-jasa

2.2.3.

Upaya Pengembangan Wilayah Pembangunan wilayah telah dilakukan pemerintah daerah melalui program kegiatan yang dikelola oleh satuan kerja perangkat

daerah

kemasyarakatan

maupun

dan

hibah

melalui dari

bantuan

pemerintah

sosial daerah

langsung kepada masyarakat. Secara umum alokasi pada beberapa wilayah tampak relatif lebih besar dari wilayah lain. Pada beberapa skema bantuan memang tidak dapat didistribusikan merata untuk semua wilayah namun disesuaikan dengan jumlah kelompok sasaran yang ada di masing-masing wilayah. Misal untuk Dana Alokasi Untuk Desa didistribusikan sesuai dengan jumlah desa yang ada dalam suatu wilayah. Distribusi bantuan kemasyarakatan, hibah serta bantuan sosial pada tahun 2012 sudah relatif terdistribusi ke 16 wilayah,

namun

demikian

tetap

ada

wilayah

yang

alokasinya relatif sangat kecil dibanding wilayah lainnya. Yang relatif lebih besar pada satu wilayah perlu untuk dioptimalkan lagi dari sisi pemerataannya pada periode yang akan datang. Tidak hanya mempertimbangkan proposal

yang

masuk

namun

secara

proaktif

perlu

disusun pola alokasi yang lebih merata ke semua wilayah. Kinerja pelaksanaan kegiatan di kecamatan selama tahun 2012 secara umum dari sisi kuantitas (% realisasi output) cukup baik, namun dari sisi kualitas terdapat beberapa kegiatan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya. Beberapa upaya lain dalam hal peningkatan kapasitas wilayah, terdapat dalam program dan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh beberapa satuan kerja perangkat

24

daerah.

Meliputi peningkatan sarana prasarana jalan,

pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan kelautan maupun perindustrian dan perdagangan.

BAB II VISI – MISI – TUJUAN – ARAH I.

VISI DAN MISI KABUPATEN PURWOREJO A. VISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta proaktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Instansi pemerintah. Visi Kabupaten Purworejo adalah “ Menuju Masyarakat Purworejo

yang

kemandirian

lebih

serta

sejahtera

daya

saing

dengan melalui

meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan yang aspiratif bertumpu pada agribisnis yang didukung birokrasi professional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peran serta aktif sektor swasta dan masyarakat pada umumnya”. B. MISI Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan berhasil baik. Dengan pernyataan visi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan seluruh pihak yang berkepentingan

dapat

mengenal

instansi

pemerintah

dan

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

25

Misi Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut : 1.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan politik melalui pemberdayaan masyarakat serta penjaringan

aspirasi

masyarakat

dengan

memanfaatkan

mekanisme politik yang sehat dan dinamis; 2.

Meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas;

3.

Mewujudkan

iklim

yang

kondusif

serta

ketersediaan

infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri jasa dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah berbasis agribisnis; 4.

Meningkatkan

pendapatan

daerah

untuk

mendukung

pembangunan daerah yang semakin luas dan berkualitas; 5.

Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis, dengan

mengutamakan

penegakan

hukum,

jaminan

keselamatan, dan ketertiban umum didukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi; 2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kebijakan ekonomi makro nasional pada tahun 2015 diarahkan agar sejalan dengan tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2015 yaitu Memantapkan Perekonomian Nasional

untuk

peningkatan

Kesejahteraan

Rakyat

yang

berkeadilan. Di lingkup Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2015 merupakan tahun transisi dikarenakan RPJMD yang ada telah berakhir pada tahun 2013.

Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

untuk Tahun 2015 merupakan penjabaran tahap ke-2 RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, daya saing ekonomi rakyat,

tata

kelola

pemerintahan

yang

lebih

efektif

dan

pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera dan lestari.

26

Pada

tahun

2015

Pemerintah

Kabupaten

Purworejo

memasuki tema kedua dari RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

yang

diarahkan

pada

percepatan

pencapaian

kesejahteraan masyarakat. 2. Kondisi Ekonomi Tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 Kondisi perekonomian secara makro di Indonesia cenderung tumbuh secara positif. Pemulihan perekonomian global tahun 2010 membawa dampak pada perekonomian domestik yang juga

tumbuh

secara

linear.

Hal

ini

ditunjukkan

oleh

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% di tahun 2011 dan 6,2% di tahun 2012. Berdasarkan asumsi makro perekonomian nasional tahun 2012, peluang pertumbuhan perekonomian tahun 2013 diperkirakan Penguatan peningkatan

mencapai kegiatan tekanan

6,8%

ekonomi inflasi,

dengan

laju

inflasi

diperkirakan terutama

akan

yang

5-6%. disertai

berasal

dari

kenaikan harga pangan serta penyesuaian harga-harga yang ditetapkan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2012 menunjukkan peningkatan

positif

yang

cukup

tinggi

sebesar

6,3%

dibandingkan tahun sebelumnya (2011) yang hanya sebesar 6%, dengan kekuatan perekonomian masih terletak pada tiga sektor utama yaitu sektor industri pengolah, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertanian. harga,

tekanan

inflasi

pada

Dari sisi perkembangan

tahun

2012

menunjukkan

penurunan dan mencapai angka 4,24% lebih rencah dari inflasi nasional yang mencapai 4,30%. Sejauh ini tekanan inflasi dari sisi eksternal antara lain disebabkan oleh adanya ekspektasi harga bahan bakar minyak (BBM) dan adanya kenaikan upah minimum regional (UMR).

Pada tahun 2013 perekonomian

Jawa Tengah diharapkan masih menunjukkan prospek positif, yang diperkirakan tumbuh sebesar 6,2% - 6,6% dengan laju inflasi dapat ditekan menjadi sebesar sekitar 4-5%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo pada tahun 2010 ke tahun 2011 adalah 5,01% dan meningkat menjadi

27

5,02%. Namun kondisi di tahun 2011 tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah yang mencapai 6,01%. pertumbuhan

Demikian juga jika dibandingkan dengan

ekonomi

nasional

yang

mencapai

6,5%,

Kabupaten Purworejo masih berada di bawah rata-rata nasional. Di tahun 2012 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat mencapai 5,06% dan di tahun 2013 5,06% 5,14%.

3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan tahun 2015 Pada

tahun

2015,

kondisi

perekonomian

di

Purworejo

diharapkan akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Prospek perekonomian daerah dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan

peluang-peluang

investasi

dan

kemandirian

daerah. Inilah saatnya fokus kembali kepada kekuatan sumber daya, komoditas dan pasar lokal menuju kemandirian dan daya saing daerah. Potensi sumber daya lokal pada berbagai sektor serta penduduk dalam jumlah yang cukup potensial sebagai pasar produk lokal, ditambah dengan makin meningkatnya aktivitas ekonomi antar daerah. Kondisi perekonomian di Kabupaten Purworejo tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan provinsi. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan baik secara naional maupun di tingkat Provinsi Jawa Tengah di tahun 2015 adalah: 1.

Berlakunya ACFTA 2010 dan AEC 2015 yang merupakan perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China

2.

Masih tingginya permintaan impro produk bahan baku industri

3.

Adanya perubahan kebijakan bahan bakan minyak secara nasional

4.

Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan regional

5.

Keterbatasan pembangunan infrastruktur

28

6.

Kebijakan kewilayahan dan sektoral daerah, provinsi dan pusat yang kurang sinkron.

Terhadap tantangan di tahun 2015 tersebut terdapat beberapa peluang atau prospek perekonomian yang dapat dijadikan pemicu dan kebijakan strategis di tahun 2015 yaitu: 1.

Peluang

investasi

daerah

yang

semakin

tinggi

yang

didukung kebijakan pro investasi 2.

Kondisi kabupaten Purworejo sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah

3.

Lokasi geografis daerah yang strategis di daerah perbatasan dengan Provinsi DIY

4.

Adanya kebijakan kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan daerah

5.

Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk pengembangan kawasan Jawa bagian selatan dan kawasan perbatasan strategis.

Secara nasional pada tahun 2015 diarahkan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat diantaranya

ditunjukkan

oleh

indikator

pertumbuhan

ekonomi,

inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan dan berbagaikebijakan intervensi pemerintah diharapkan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Pencapaian sasaran percepatan pertumbuhan harus didukung oleh stabilitas ekonomi yang mantap dengan tingkat inflasi yang rendah, yang memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga sektor riil dapat bekembang dengan cepat dan sehat. Pada tahun 2015, sasaran pertumbuhan ekonomi adalah sebesar

6,4-6,9

persen,

inflasi

sebesar

5,0

persen,

tingkat

pengangguran sebesar 5,6-6,0 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen. Sasaran

penguatan

pembangunan

demokrasi

adalah

membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif serta mampu menyelenggarakan amanah

29

dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Sasaran penguatan demokrasi ditunjukkan diantaranya oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang pada tahun 2015 besarnya adalah 73. Sasaran penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian

keadilan

melalui

penegakan

hukum

dan

terjaganya

ketertiban umum. Hal ini tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Sasaran penegakan hukum diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang pada tahun 2015, sasaran IPK adalah sebesar 4,5. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,3-6,7% dengan laju inflasi pada kisaran 5+1%. PDRB ADH Berlaku ditargetkan mencapai Rp. 603,317 Trilyun dengan PDRB per Kapita sebesar Rp. 18,632 Juta, dan PDRB ADH Konstan ditargetkan mencapai Rp. 221,005 Trilyun dengan PDRB per Kapita sebesar Rp. 6,825 Juta.

Tingkat pengangguran terbuka

ditargetkan dapat ditekan <5,60% dengan tingkat kemiskinan pada kisaran 11,58-11,37%. Sejalan dengan prediksi skala nasional dan tingkat Jawa Tengah, maka kondisi perekonomian di Kabupaten Purworejo dilihat dari tiga tahun terakhir maka untuk Tahun 2014 dan 2015 diproyeksikan sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,06 - 5,14. 2. PDRB ADH Berlaku diproyeksikan dapat mencapai Rp. 9,575 Milyar dan PDRB ADH Konstan diproyeksikan dapat mencapai Rp. 3.672 Milyar. 3. Laju inflasi pada kisaran 4+1%. 4. PDRB per Kapita ADH Berlaku diproyeksikan dapat mencapai Rp. 13,7 juta. 5. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan dapat ditekan lebih baik dari tahun 2012 yaitu <2,32%. 6. Tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 15,51%. .

30

2. Arah kebijakan Keuangan Daerah Analisis kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melihat jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan

yang

ditempuh

oleh

Pemerintah

Kabupaten

Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah terdiri dari dua bagian besar, yaitu : 1)

Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumbersumber

pendapatan

yang

masuk

dalam

kelompok

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2)

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah maupun

Pemerintah

Provinsi

untuk

optimalisasi

atas

sumber-sumber pendapatan yang masuk dalam kelompok Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 3)

Mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah.

Kebijakan terkait dengan optimalisasi PAD ditindaklanjuti dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 1)

Merevisi peraturan daerah terkait pendapatan daerah sesuai perkembangan

yang

terjadi

dan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang baru; 2)

Menyusun peraturan daerah yang merupakan sumber PAD baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3)

Membuat

target

mempertimbangkan

peningkatan data

realisasi

PAD tahun

dengan sebelumnya,

potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi pencapaian masing-masing; 4)

Mengoptimalkan kinerja penerimaan dari masing SKPD penghasil PAD;

31

5)

Menyederhanakan

sistem

dan

prosedur

administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah; 6)

Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian hadiah;

7)

Meningkatkan

pengendalian

dan

pengawasan

atas

pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; 8)

Meningkatkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah agar lebih

efisien

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga memberikan kontribusi pada PAD; 9)

Meningkatkan kekayaan

pendayagunaan

daerah

yang

tidak

aset

daerah

dipisahkan

termasuk

dan

belum

dimanfaatkan untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga mampu mendukung peningkatan PAD.

32

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Strategi Pembangunan Daerah dalam penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan

(RKT)

menggunakan

prioritas

Rencana

Kerja

Pembanguanan Daerah Tahun 2015, 1. Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Purworejo tahun

2015. Memperhatikan prioritas dan sasaran pemerintah pusat dan propinsi,

hasil

musyawarah

kabupaten, propinsi pembangunan

perencanaan

pembangunan

dan pusat, evaluasi hasil pelaksanaan

periode

sebelumnya

,

maka

Prioritas

Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung daya saing daerah 2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik (Good Governance ) dan Reformasi Birokrasi 3. Penurunan angka kemiskinan 4. Meningkatkan akses dan kualitas ketersediaan pendidikan dan kesehatan 5. Ketahanan pangan dan Pengembangan Agribisnis yang berdaya saing 6.

Pembangunan

Infrastruktur

yang

pro

investasi

dan

berkelanjutan 2. Sasaran Prioritas pembangunan Daerah Tahun 2015 Sasaran prioritas pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.

Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah

b.

Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, Koperasi dan UMKM

c.

Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efesien, efektif ehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan)

33

d.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan, jembatan, irigasi, listrik, sarana air bersih dan lain-lain)

e.

Berkembangnya dan meningkatnya daya jualpotensi wisata

f.

Meningkatnya jaringan pemasaran produk-produk lokal

g.

Meningkatnya nilai tambah produk-produk lokal

h.

Meningkatnya penggunaan pola agribisnis dan agro industri dalam pengelolaan potensi pertanian

i.

Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan

j.

Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendaopatan serta aset-aset pemerintah daerah

k.

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

l.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

m. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar eksekutif dan legislatif sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan n.

Meningkatnya

kemampuan

pengelolaan

keuangan

dan

kekayaan daerah o.

Optimalisasi

fungsi

kecamatan

dibidang

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan p.

Optimalisasi

fungsi

kelurahan

di

bidang

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan q.

Terselenggaranya

pemerintahan

daerah

sesuai

dengan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku r.

Optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan

s.

Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

t.

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

u.

Meningkatnya kesetaraan gender( GDI )

v.

Meningkatnya perlindungan keamanan terhadap perempuan dan anak

34

w.

Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

x.

Meningkatnya

peransertamasyarakat

dalampenyampaian

pendapat dipemilu y.

Meningkatnya keamanan dan ketertiban dimasyarakat

z.

Peningkatan

kesiap

siagaan

pemerintah

kabupaten

dan

masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana aa. Meningkatnya

swadaya

masyarakat

dalampelaksanaan

pembangunan bb. Meningkatnya

inovasi

dankreativitas

masyarakat

dalam

pelaksanaan pembangunan cc. Meningkatnya

peran

sertamasyarakat

dalam

bidang

sesuai

dengan

pemerintahan dan pembangunan di desa dd. Peningkatan

ketersediaan

data

statistik

kebutuhan pembangunan ee. Meningkatnyapenyelenggaraankearsipan yang handal ff.

Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah

gg. Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah hh. Menurunnya angkakemiskinan ii.

Meningkatnya

kualitas

hiduppenyandang

masalah

kesejahteraan sosial jj.

Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan (ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraanpendidikan)

kk. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pencegahan dan peningkatan kualitas) ll.

Meningkatnya kualitas kesehatan (bagi penduduk miskin)

mm. Meningkatnya kualitas saranadan prasarana

pendukung

aktifitas ekonomi (jalan, jembatan,irigasi, listrik, sarana air bersih dan lain-lain) nn.

Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan

pendidikan

(ketersediaan,

keterjangkauan,

kesetaraanpendidikan) oo.

Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan (kualitas mutu dan relevansi serta kesetaraan pendidikan)

35

pp.

Meningkatnya tata keloladan pencitraan publikpendidikan (kepastian/keterjaminan pendidikan)

qq.

Meningkatnya kualiatas pelayanan kesehatan(pencegahan dan peningkatan kualitas)

rr.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pemberdayaan masyarakat dalampelayanan kesehatan)

ss.

Meningkatnya perlindungan dan pemanfaatan aset budaya

tt.

Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olah raga

uu.

Meningkatnya kualitas penduduk usiaproduktif

vv.

Meningkatnya ketersediaan pangan

ww.

Meningkatnya distribusi dan keterjangkauan bahan pangan

xx.

Meningkatnya konsumsi dan keamanan pangan

yy.

Meningkatnya produktivitas sektor pertaniandalam arti luas

zz.

Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi perdesaan

aaa.

Penguatan permodalan usaha pertanian dlm arti luas

bbb.

Penguatan

kelembagaan

pertanian

dlm

arti

luas

(kelompok tani) ccc.

Meningkatnya jenjang kelas kelompok tani

ddd.

Meningkatnya

produksi

hasil

ternak,

populasi

ternak,

kelahiran IB, dan penanganan ternak sakit eee.

Meningkatnya pertumbuhan hutan rakyat dan konservasi sumber daya hutan

fff.

Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktifitas ekonomi (jalan, jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain)

ggg.

Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata

hhh.

Meningkatnya produksi tangkap nelayan kab. Purworejodi 5 TPI

iii.

Meningkatnya produksi perikanan budidaya

jjj.

Meningkatnya kualitas dan produksi pengolahan ikan

kkk.

Meningkatnya kualitas penataan ruang

lll.

Meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP

36

BAB IV PENUTUP Rencana penunjuk

Kinerja

arah

pemerintahan

Tahunan

sekaligus

bagi

alat

masing-masing

(RKT)

merupakan

kendali unit

sebuah

penyelenggaraan

kerja

di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purworejo. Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat

lebih

terarah

dan

kuantitasnya.

Perwujudan

pemerintahan

ini

terukur

(akuntabel)

pertanggungjawaban

nantinya

akan

diukur

kualitas

dan

pelaksanaan

dalam

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat akhir tahun anggaran. Rencana kinerja tahunan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2015 telah disusun dengan seoptimal mungkin melakukan identifikasi terhadap masalah-maslah daerah, agregasi aspirasi berbagai lapisan masyarakat serta memfokuskan program dan kegiatan Prioritas

dalam

implementasinya

tidak

selalu

berupa

peningkatan alokasi dana tetapi dapat pula berupa penyempurnaan / perbaikan design pelaksanaan kegiatan yaitu design yang dapat memaksa pelaksanaan kegiatan terarah menjadi lebih efektif yaitu mengena pada sasaran atau tujuan yang diharapkan. Upaya ini akan optimal apabila menjadi titik tolak dalam tahap perencanaan berikutnya yaitu perencanaan anggaran dan teknis kegiatan. Secara lebih detail , matrik sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2015 adalah sebagaimana terlampir. Purworejo,

Desember 2013

BUPATI PURWOREJO Drs. H. MAHSUN ZAIN, M. Ag

37

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN

: PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN

: 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1. Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah

-

2. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM

3. Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efisien, efektif sehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan) 4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain )

-

Prosentase jumlah koperasi sehat

68,75%

-

Prosentase peningkatan jumlah UMKM Berkurangnya luas areal pertambangan yang dapat merusak lingkungan Dusun tanpa akses listrik

10,00%

-

-

7. Meningkatnya nilai tambah produk-produk lokal

-

8. Meningkatnya penggunaan pola agribisnis dan agroindustri dalam pengelolaan potensi pertanian 9. Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan

-

-

20,00%

-

-

6. Meningkatnya jaringan pemasaran produkproduk lokal

(3) 20,00%

Jumlah perijinan investasi yang diterbitkan Prosentase bagian laba BUMD

-

5. Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata

Prosentase peningkatan jumlah investor Prosentase peningkatan nilai investasi

Target

Jumlah pemanfaatan energi alternatif baru terbarukan (unit) Prosentase Rumah Tangga dengan akses listrik Prosentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor hotel dan restoran. Konstribusi pariwisata terhadap PAD

389

25,00%

6,00%

12 84,00% 15,75%

5,66%

Prosentase peningkatan transaksi produk lokal dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor perdagangan Prosentase pertumbuhan ekspor

21,00%

Prosentase rata-rata pertumbuhan PDRB Prosentase pertumbuhan jumlah industri pengolahan hasil pertanian

9,84%

Prosentase peningkatan jumlah kluster yang terbentuk

47,50%

12,00%

25,00%

10. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan serta aset-aset pemerintah daerah 11. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM 12. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

-

-

-

13. Meningkatnya akuntanbilitas kinerja pemerintahan

-

14. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

-

-

15. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

-

-

16. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan anatar eksekutif dan legislatif sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

-

39

Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD, Bagi Hasil, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan) Prosentase bagian laba BUMD

25,25%

Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik (Prosentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya) Prosentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM Prosentase tingkat pendidikan aparat

88,25%

Prosentase tingkat pelanggaran disiplin PNS Prosentase aparat yang mendapatkan penghargaan Prosentase penempatan aparat sesuai dengan kompetensinya Prosentase Aparatur yang bebas dari Praktek KKN Prosentase Tingkat disiplin dan etos kerja Aparatur Prosentase Tingkat tertib administrasi kepegawaian Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP Prosentase SKPD yang predikat akuntanbilitas baik Prosentase kesesuaian bentuk lembaga perangkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi Prosentase SKPD yang menerapkan SPM Prosentase SKPD yang memiliki SOP

13,75%

Jumlah SKPD/Unit Kerja yang sudah memiliki IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Berkurangnya tindak komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS) Jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan kerjasama aktif Pemerintah Daerah dan DPRD

20,00%

82,50%

82,50%

83,75% 82,50% 96,25% 100,00% 90,00% 100,00% 16,25% 100,00%

100,00%

17,50% 17,50% 10

43

18

-

Waktu Penetapan APBD

17. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

-

18. Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

-

19. Optimalisasi fungsi kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

-

20. Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-

21. Optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan

-

Prosentase tertib administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK Prosentase tertib administrasi kecamatan dan desa (terkoordinasinya kecamatan dan desa; terlayaninya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kecamatan); (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah; terfasilitasinya penyusunan APBDesa; terkendalikannya pelaksanaan APBDesa; terfasilitasinya pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat) Prosentase tertib administrasi kelurahan (terlayaninya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kelurahan); (ketersediaan prioritas pembangunan kelurahan; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan kelurahan); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat) Tingkat ketersedian produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Prosentase jumlah kasus yang tertangani Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah ke Kas negara/daerah Rasio rencana pembangunan yang terealisir

22. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

-

-

40

Rasio perencana dengan kompetensi standar

Tepat waktu (dead line 31 Desembe r T.A sebelum nya) WTP

100,00%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 95,00%

95,00%

23. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

-

Prosentase effisiensi kinerja SKPD

95,00%

-

Prosentase efektivitas kinerja SKPD

95,00%

-

Lamanya waktu yang diperlukan untuk pelayanan kependudukan (hari) a. KK

2

b.

KTP

2

c.

Pindah Datang

1

d.

Akte Kelahiran

16

e.

Akte Kematian

13

f.

Keterangan Lahir Mati

13

g.

Akte Perkawinan

13

h.

Akte Perceraian

13

i.

Pengakuan anak

13

j.

Pengesahan Anak

13

k.

Perubahan Nama

20

l.

Perubahan Status Kewarganegaraan

20

m.

Pembatalan Perkawinan

13

n.

Pembatalan Perceraian

13

-

-

Prosentase Penduduk yang memiliki KTP Prosentase Kepemilikan akta kelahiran Prosentase terpeliharanya data base kependudukan Ketimpangan antara IPM dan IPG

-

IPG

25. Meningkatnya perlindungan keamanan terhadap perempuan dan anak

-

Prosentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani

100,00%

26. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

-

Berkurangnya Jumlah keluarga sejahtera I (KS I) dan keluarga pra sejahtera (pra KS) Berkurangnya Jumlah keluarga pra sejahtera (pra KS) Prosentase partisipasi aktif masyarakat dalam ber-KB

41,75%

24. Meningkatnya kesetaraan gender (GDI)

-

41

100,00% 100,00% 100,00% 72,75/64 64

17,25% 78,00%

27. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyapaikan pendapat di pemilu

-

28. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat

-

29. Peningkatan kesiap-siagaan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana 30. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

-

-

-

31. Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarkat dalam pelaksanaan pembangunan

-

32. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahaan dan pembangunan di desa

-

-

33. Peningkatan ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan

-

34. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal 35. Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah

-

36. Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah

-

37. Menurunnya angka kemiskinan

-

38. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteran sosial

-

42

Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu (PILPRES, PILLEG, PILKADA) Prosentase penanganan pelanggaran peraturan perda dan perbup Prosentase penangan konflik yang terjadi di masyarakat Prosentase pelayanan penanggulangan bencana alam

58,75%

100,00% 100,00% 100,00%

Tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pertumbuhannya meningkat (dari nilai hibah/bantuan) Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa Temuan inovasi dan kreativitas masyarakat pertumbuhannya meningkat Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbangdes

13,75%

Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Desa (RPJMD-Des) Prosentase ketertiban administrasi pemerintahan desa (hasil lomba desa) Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan Jumlah berkas (dokumen/arsip negara) yang dikelola dengan baik Prosentase pem-publish-an data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat dan terbaru Jumlah Sistem Informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis TI Prosentase SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN Prosentase pengendalian tower telekomunikasi Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan daerah Jumlah sekolah/tempat yang di singgahi perpustakaan keliling Jumlah koleksi bahan pustaka

427

Turunnya angka kemiskinan/tingkat kemiskinan Prosentase proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk

469

40,00%

27,50%

95,00% 93,75%

33.325 92,50%

18 90,00% 100,00% 34.375 49 37.000 15,00% 5,25%

-

Jumlah wanita rawan sosial ekonomi

2.100

-

Jumlah lansia terlantar

1.881

-

Jumlah penyandang cacat

4.721

-

Jumlah wanita tuna susila

35

-

Jumlah pengemis

60

-

Jumlah gelandangan

9

-

Jumlah eks narapidana

-

Jumlah Keluarga Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Masyarakat Korban Bencana (KK) Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi

-

39. Angka kemiskinan

-

40. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan (Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kesetaraan Pendidikan)

-

Turunnya jumlah pengangguran (orang) Tingkat Pengangguran Terbuka

-

Angka Partisipasi Kasar (APK)

42. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (bagi penduduk miskin)

43

6.138 144 48.704

12.854 2,60%

a.

APK SD/MI/Paket A

102,00%

b.

APK SMP/MTs/Paket B

98,75%

-

41. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pencegahan dan peningkatan kualitas)

500

Angka Partisipasi Murni (APM)

a.

APM SD/MI/Paket A

93,63%

b.

APM SMP/MTs/Paket B

75,73%

-

Angka melek huruf

22,38%

-

Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)

102,75

-

Kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)

-

Prevalensi gizi buruk

0,11%

-

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Peserta Askeskin)

78,75%

9,00

-

-

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24 bulan bagi keluarga miskin Prosentase Rumah Tangga dengan akses listrik

100,00%

44,25%

100,00%

43. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain ) 44. Menurunnya angka kemiskinan

-

45. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan (Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kesetaraan Pendidikan)

-

Jumlah keluarga miskin yang bertransmigrasi Angka Partisipasi Kasar (APK)

-

APK PAUD formal

59,00%

-

APK SMA/SMK/MA/Paket C

64,38%

-

Angka Partisipasi Murni (APM)

-

APM PAUD formal

59,00%

-

APM SMA/SMK/MA/Paket C

49,13%

-

Rasio layanan tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4

-

46. Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan (Kualitas mutu & relevansi serta Kesetaraan Pendidikan)

84,00%

a. Jenjang PAUD

65,32%

b. Jenjang SD/SDLB

72,12%

c.

93,04%

Jenjang SMP/SMPLB

d. Jenjang SMA/SMK/SMALB

95,31%

-

Rasio layanan tenaga pendidik telah bersertifikasi a. Jenjang PAUD

66,76%

b. Jenjang SD/SDLB

64,15%

c.

102,18%

Jenjang SMP/SMPLB

d. Jenjang SMA/SMK/SMALB

44

78,31%

-

Angka melek huruf

97,38%

-

Rata-rata lama sekolah (tahun)

-

Ketersediaan kurikulum nasional dan lokal

100,00%

-

Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal

100,00%

8,75

-

Angka putus sekolah maksimal

a. Jenjang SD/SDLB

0,02%

b. Jenjang SMP/SMPLB

0,06%

-

Prosentase kelulusan

a. Jenjang SD/SDLB

99,88%


99,00%

c.

99,50%

Jenjang SMA/SMK/SMALB -

Lulusan yang melanjutkan

a. Jenjang SD/SDLB

99,75%


92,88%

-

Rasio guru dengan siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA a. Jenjang SD/SDLB

1:27


1:26

c.

1:29


47. Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pendidikan (Kepastian/Kerterjaminan Pendidikan)

Peningkatan sarana prasarana pendidikan a. Ruang Kelas SD/SDLB baik

87,20%

b. Ruang Kelas SMP/SMPLB baik

90,13%

c.

97,50%

Ruang Kelas SMA/SMK/SMALB baik

d. Ketersediaan Ruang Perpustakaan SD

29,99%

e. Ketersediaan Laboratorium IPA Lengkap SMP - Satuan pendidikan telah terakreditasi

93,95%

a. Jenjang SD/SDLB

100,00%


100,00%

c.

100,00%


Satuan pendidikan dengan nilai akreditasi minimal B

a. Jenjang SD/SDLB

45

98,25%


93,94%

c.

98,25%



-

-

41,67% 9 100,00%

95,75%

-

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

97,08%

-

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas

95,68%

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi

87,50%

Cakupan pelayanan anak balita

80,00%

-

85,00%

-

-

46

SMK yang telah memiliki standar ISO 9001:2008 Jumlah regulasi tentang biaya pendidikan Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif

96,00%

94,50%

83,75%

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

a. Acude Falcid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun b. Pneumonia Balita

100,00%

c.

Pasien baru TB BTA positif

100,00%

d. Penderita DBD yang ditangani

100,00%

e. Penderita diare

100,00%

100,00%

-

Usia harapan hidup (tahun)

71,51

-

Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya (MDG's)

100,00%

-

Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten

71,25%

-

49. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan)

-

-

-

50. Meningkatnya perlindungan dan pemanfaatan aset budaya

-

51. Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga.

-

52. Meningkatnya kualitas penduduk usia produktif

-

53. Meningkatnya ketersediaan pangan

-

-

54. Meningkatnya distribusi dan kerterjangkauan bahan pangan

55. Meningkatnya konsumsi dan keamanan pangan

-

56. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas

-

57. Penguatan kelembagaan pertanian dalam arti luas (kelompok tani)

-

47

Cakupan pelayanan pasien rawat jalan yang tertangani Cakupan pelayanan pasien rawat inap yang tertangani Pencapaian RSUD Saras Husada terakreditasi menjadi RSUD Tipe B-Pendidikan Cakupan desa siaga aktif

100,00%

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah bangunan bersejarah yang dilindungi dengan perda Jumlah event/pagelaran seni budaya tradisional yang diadakan Jumlah kelompok seni dan budaya yang terpelihara Jumlah prestasi olahraga

100,00%

Jumlah kelompok kepemudaan berprestasi Prosentase penduduk usia produktif yang memiliki kompetensi Prosentase cadangan pangan daerah Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan (ton/1000 penduduk) Jumlah produksi padi/beras (ton)

12

Jumlah desa rawan pangan (desa) - Prosentase kestabilan harga beras - Prosentase kemudahan akses distribusi pangan sampai ke tingkat keluarga Prosentase jumlah gizi yang dikonsumsi/kapita/hari (gizi=kalori, protein, vitamin, lemak, dan mineral yang dikonsumsi penduduk) Produktivitas lahan budidaya pertahun padi, palawija, dan holtikultura meningkat (ha/tahun) Produktivitas tenaga kerja bidang pertanian meningkat (orang/tahun) Prosentase kelompok tani berbadan hukum (kelompok tani)

100,00% 100,00%

78,75%

100,00%

87,50% 38 510 23

83,75%

46,25% 93

344.897 41 96,25% 97,50%

97,25%

72.000

72.000 11

58. Penguatan permodalan usaha pertanian dalam arti luas 59. Pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian 60. Meningkatnya jenjang kelas kelompok tani

61. Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi perdesaan 62. Meningkatnya produksi komoditas pertanian

-

Jumlah kelompok usaha pertanian dalam arti luas yang diberi permodalan (kelompok) Luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (ha) Jumlah jenjang kelompok tani utama, madya, lanjutan, dan pemula Pemula

40,00%

Lanjut

40,00%

Madya

40,00%

Utama

4

-

63. Meningkatnya produksi hasil ternak, populasi ternak, kelahiran IB, dan penangan teknak sakit

65. Meningkatnya produksi tangkap nelayan Kabupaten Purworejo di 5 TPI 66. Meningkatnya produksi perikanan budidaya

48

12

242.952

-

Panjang jaringan irigasi pedesaan dalam kondisi baik (m) Jumlah produksi padi (ton)

-

Jumlah produksi jagung (ton)

35.430

-

Jumlah produksi kedelai (ton)

5.228

-

Jumlah produksi daging (kg)

-

Jumlah produksi telor (ton)

-

Jumlah populasi ternak besar (ekor)

7.856.05 7 1.041.43 5 21.283

-

Jumlah populasi ternak kecil (ekor)

256.423

-

Jumlah populasi ternak unggas (ekor)

-

Jumlah populasi aneka ternak (ekor)

1.337.94 7 3.676

-

Jumlah kelahiran IB (ekor)

-

-

Jumlah hewan sakit yang tertangani (ekor) Jumlah penanganan pencegahan penyakit hewan (ekor) Luas hutan rakyat (ha)

-

Luas lahan kritis (ha)

-

Luas lahan pengembangan hasil hutan bukan kayu (ha)

150

-

Jumlah produksi tangkap laut (ton)

58

-

Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)

-

produksi benih ikan (ekor)

64. Meningkatnya pertumbuhan hutan rakyat dan konservasi sumber daya hutan

17

344.897

3.462 100,00% 100,00% 40.709 34.489

1.196

31.527.3 30

67. Meningkatnya kualitas dan produksi pengolahan ikan

-

68. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain )

-

Prosentase jalan dengan kualitas baik

58,88%

-

Prosentase jembatan dengan kondisi baik Rasio layanan irigasi (Daerah Irigasi tercukupi) Akses air bersih (dari 181 desa rawan air bersih tertangani) Akses sanitasi (rumah tangga bersanitasi) (%) Prosentase cakupan layanan air limbah Prosentase cakupan layanan persampahan Luas genangan air hujan/banjir yang tertangani Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air (3 Daerah Aliran Sungai) Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang di-Perda-kan Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Prosentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan sesuai kebutuhan Prosentase sarana perhubungan dengan kondisi baik Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai kebutuhan Pencegahan pencemaran air

72,78%

Pencegahan pencemaran udara dari sumber yang tidak bergerak Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa Pelayanan tindak lanjut pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

85,00%

-

69. Meningkatnya kualitas penataan ruang

-


-

71. Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efisien, efektif sehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan)

-

-

-

49

Jumlah pengolah ikan yang dibina (orang)

338

62,65% 83,00% 73,75% 55,75% 56,25% 28,00% 33,00%

89,00% 85,25% 56,00% 4 67,50% 69,50%

63,75% 64,25% 90,00%

85,00%

92,50%

-

72. Meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP

-

-

Berkurangnya luas areal pertambangan yang dapat merusak lingkungan Prosentase tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat Prosentase rata-rata pertumbuhan konstibusi pajak dari pertanahan (bumi dan bangunan) terhadap PAD

BUPATI PURWOREJO Drs. H. MAHSUN ZAIN, M. Ag

50

33,00%

23,00%

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN

: PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN

: 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN 1. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan (Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kesetaraan Pendidikan)

2.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

a. APK PAUD formal b. APK SD/MI/Paket A c. APK SMP/MTs/Paket B d. APK SMA/SMK/MA/Paket C 2. Angka Partisipasi Murni (APM) a. APM PAUD formal b. APM SD/MI/Paket A c. APM SMP/MTs/Paket B d. APM SMA/SMK/MA/Paket C 1. Rasio layanan tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4

Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan (Kualitas mutu & relevansi serta Kesetaraan Pendidikan)

a. Jenjang PAUD b. Jenjang SD/SDLB c. Jenjang SMP/SMPLB d. Jenjang SMA/SMK/SMALB 2. Rasio layanan tenaga pendidik telah bersertifikasi a. Jenjang PAUD b. Jenjang SD/SDLB c. Jenjang SMP/SMPLB d. Jenjang SMA/SMK/SMALB 3. Angka melek huruf 4. Rata-rata lama sekolah (tahun) 5. Ketersediaan kurikulum nasional dan lokal 6. Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal 7. Angka putus sekolah maksimal a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB 8. Prosentase kelulusan a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/SMALB 9. Lulusan yang melanjutkan a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB 10. Rasio guru dengan siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA a. Jenjang SD/SDLB

51

59,00% 64,38% 59,00% 49,13% 65,32% 72,12% 93,04% 95,31%

66,76% 64,15% 102,18% 78,31% 97,38% 8,75 100,00% 100,00% 0,02% 0,06% 99,88% 99,00% 99,50% 99,75% 92,88% 1:27 1:26 1:29 87,20%

3.

Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pendidikan (Kepastian/Kerterjaminan Pendidikan)

b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/SMALB 11. Peningkatan sarana prasarana pendidikan a. Ruang Kelas SD/SDLB baik b. Ruang Kelas SMP/SMPLB baik c. Ruang Kelas SMA/SMK/SMALB baik d. Ketersediaan Ruang Perpustakaan SD e. Ketersediaan Laboratorium IPA Lengkap SMP 1. Satuan pendidikan telah terakreditasi

a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/SMALB 2. Satuan pendidikan dengan nilai akreditasi minimal B a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/SMALB 3. SMK yang telah memiliki standar ISO 9001:2008 4. Jumlah regulasi tentang biaya pendidikan 2.

KESEHATAN


1. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) 2. Kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 3. Prevalensi gizi buruk 4. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota 5. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 8. Cakupan pelayanan nifas 9. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 10. Cakupan kunjungan bayi 11. Cakupan pelayanan anak balita 12. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 13. Cakupan peserta KB Aktif 14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a. Acude Falcid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun b. Pneumonia Balita c. Pasien baru TB BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penderita diare 15. Usia harapan hidup (tahun) 16. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya (MDG's) 17. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten 18. Cakupan pelayanan pasien rawat jalan yang tertangani 19. Cakupan pelayanan pasien rawat inap yang tertangani 20. Pencapaian RSUD Saras Husada terakreditasi menjadi RSUD Tipe B-Pendidikan 1. Cakupan desa siaga aktif

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pemberdayaan

52

90,13% 97,50% 29,99% 93,95% 100,00% 100,00% 100,00%

98,25% 93,94% 98,25% 41,67% 9

masyarakat dalam pelayanan kesehatan) 2. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 3. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Peserta Askeskin) 2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI usia 624 bulan bagi keluarga miskin

3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (bagi penduduk miskin)

3.

PEKERJAAN UMUM


1. Prosentase jalan dengan kualitas baik 2. Prosentase jembatan dengan kondisi baik 3. Rasio layanan irigasi (Daerah Irigasi tercukupi) 4. Akses air bersih (dari 181 desa rawan air bersih tertangani) 5. Akses sanitasi (rumah tangga bersanitasi) (%) 6. Prosentase cakupan layanan air limbah 7. Prosentase cakupan layanan persampahan 8. Luas genangan air hujan/banjir yang tertangani 9. Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air (3 Daerah Aliran Sungai)

4.

PERUMAHAN RAKYAT 10. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 11. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 12. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

5.

PENATAAN RUANG

1. Meningkatnya kualitas penataan ruang

6.

1. Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang diPerda-kan 2. Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

1. Rasio rencana pembangunan yang terealisir

2. Rasio perencana dengan kompetensi standar 3. Prosentase effisiensi kinerja SKPD 4. Prosentase efektivitas kinerja SKPD 7.

PERHUBUNGAN


8.

13. Prosentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan sesuai kebutuhan 14. Prosentase sarana perhubungan dengan kondisi baik 15. Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai kebutuhan

LINGKUNGAN HIDUP

1. Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efisien, efektif sehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan)

1. Pencegahan pencemaran air 2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber yang tidak bergerak 3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa

53

4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 5. Berkurangnya luas areal pertambangan yang dapat merusak lingkungan 9.

PERTANAHAN

1. Meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP

1. Prosentase tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat 2. Prosentase rata-rata pertumbuhan konstibusi pajak dari pertanahan (bumi dan bangunan) terhadap PAD

10. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1. Meningkatnya kesetaraan gender (GDI) 2. Meningkatnya perlindungan keamanan terhadap perempuan dan anak 12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Lamanya waktu yang diperlukan untuk pelayanan kependudukan (hari) a. KK b. KTP c. Pindah Datang d. Akte Kelahiran e. Akte Kematian f. Keterangan Lahir Mati g. Akte Perkawinan h. Akte Perceraian i. Pengakuan anak j. Pengesahan Anak k. Perubahan Nama l. Perubahan Status Kewarganegaraan m. Pembatalan Perkawinan n. Pembatalan Perceraian 2. Prosentase Penduduk yang memiliki KTP 3. Prosentase Kepemilikan akta kelahiran 4. Prosentase terpeliharanya data base kependudukan

1. Ketimpangan antara IPM dan IPG 2. IPG 1. Prosentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani

1. Berkurangnya Jumlah keluarga sejahtera I (KS I) dan keluarga pra sejahtera (pra KS) 2. Berkurangnya Jumlah keluarga pra sejahtera (pra KS) 3. Prosentase partisipasi aktif masyarakat dalam ber-KB

13. SOSIAL 1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteran sosial

1. Turunnya angka kemiskinan/tingkat kemiskinan 1. Prosentase proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk

14. KETENAGAKERJAAN 1. Menurunnya angka kemiskinan

1. Turunnya jumlah pengangguran (orang) 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

15. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM

1. Prosentase bagian laba BUMD 2. Prosentase jumlah koperasi sehat

54

3. Prosentase peningkatan jumlah UMKM 16. PENANAMAN MODAL 1. Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah

1. Prosentase peningkatan jumlah investor 2. Prosentase peningkatan nilai investasi 3. Jumlah perijinan investasi yang diterbitkan

17. KEBUDAYAAN 1. Meningkatnya perlindungan dan pemanfaatan aset budaya

1. Jumlah bangunan bersejarah yang dilindungi dengan perda 2. Jumlah event/pagelaran seni budaya tradisional yang diadakan 3. Jumlah kelompok seni dan budaya yang terpelihara

18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1. Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga.

1. Jumlah prestasi olahraga 2. Jumlah kelompok kepemudaan berprestasi 1. Prosentase penduduk usia produktif yang memiliki kompetensi

2. Meningkatnya kualitas penduduk usia produktif

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyapaikan pendapat di pemilu 2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat

1. Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu (PILPRES, PILLEG, PILKADA) 1. Prosentase penanganan pelanggaran peraturan perda dan perbup 2. Prosentase penangan konflik yang terjadi di masyarakat 1. Prosentase pelayanan penanggulangan bencana alam

3. Peningkatan kesiap-siagaan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana 20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan serta asetaset pemerintah daerah 2. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM 3. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

4. Meningkatnya akuntanbilitas kinerja pemerintahan 5. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

6. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

55

1. Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD, Bagi Hasil, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan) 1. Prosentase bagian laba BUMD 1. Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik (Prosentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya) 2. Prosentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM 3. Prosentase tingkat pendidikan aparat 4. Prosentase tingkat pelanggaran disiplin PNS 5. Prosentase aparat yang mendapatkan penghargaan 6. Prosentase penempatan aparat sesuai dengan kompetensinya 7. Prosentase Aparatur yang bebas dari Praktek KKN 8. Prosentase Tingkat disiplin dan etos kerja Aparatur 9. Prosentase Tingkat tertib administrasi kepegawaian 1. Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP 2. Prosentase SKPD yang predikat akuntanbilitas baik 1. Prosentase kesesuaian bentuk lembaga perangkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi 1. Prosentase SKPD yang menerapkan SPM

7. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan anatar eksekutif dan legislatif sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 8. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 9. Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

10. Optimalisasi fungsi kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

11. Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan

2. Prosentase SKPD yang memiliki SOP 3. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang sudah memiliki IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 4. Berkurangnya tindak komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS) 1. Jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan kerjasama aktif Pemerintah Daerah dan DPRD 2. Waktu Penetapan APBD 1. Prosentase tertib administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK 1. Prosentase tertib administrasi kecamatan dan desa (terkoordinasinya kecamatan dan desa; terlayaninya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kecamatan); (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah; terfasilitasinya penyusunan APBDesa; terkendalikannya pelaksanaan APBDesa; terfasilitasinya pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat) 1. Prosentase tertib administrasi kelurahan (terlayaninya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kelurahan); (ketersediaan prioritas pembangunan kelurahan; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan kelurahan); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat) 1. Tingkat ketersedian produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1. Prosentase jumlah kasus yang tertangani 2. Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah ke Kas negara/daerah

21. KETAHANAN PANGAN 1. Meningkatnya ketersediaan pangan

1. Prosentase cadangan pangan daerah 2. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan (ton/1000 penduduk) 3. Jumlah produksi padi/beras (ton) 4. Jumlah desa rawan pangan (desa) 1. Prosentase kestabilan harga beras 2. Prosentase kemudahan akses distribusi pangan sampai ke tingkat keluarga 1. Prosentase jumlah gizi yang dikonsumsi/kapita/hari (gizi=kalori, protein, vitamin, lemak, dan mineral yang dikonsumsi penduduk)

2. Meningkatnya distribusi dan kerterjangkauan bahan pangan

3. Meningkatnya konsumsi dan keamanan pangan

22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

1. Tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pertumbuhannya meningkat (dari nilai hibah/bantuan) 2. Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa 1. Temuan inovasi dan kreativitas masyarakat pertumbuhannya meningkat 1. Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbangdes 2. Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Desa (RPJMD-Des) 3. Prosentase ketertiban administrasi pemerintahan desa (hasil lomba desa)

2. Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarkat dalam pelaksanaan pembangunan 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahaan dan pembangunan di desa

56

23. STATISTIK 1. Peningkatan ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan

1. Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan

24. KEARSIPAN 1. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal

1. Jumlah berkas (dokumen/arsip negara) yang dikelola dengan baik

25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah

1. Prosentase pem-publish-an data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat dan terbaru 2. Jumlah Sistem Informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis TI 3. Prosentase SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN 4. Prosentase pengendalian tower telekomunikasi

26. KEPERPUSTAKAAN 1. Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah

1. Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan daerah 2. Jumlah sekolah/tempat yang di singgahi perpustakaan keliling 3. Jumlah koleksi bahan pustaka

URUSAN PILIHAN 27. PERTANIAN 1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas

2. Penguatan kelembagaan pertanian dalam arti luas (kelompok tani) 3. Penguatan permodalan usaha pertanian dalam arti luas 4. Pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian 5. Meningkatnya jenjang kelas kelompok tani

6. Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi perdesaan 7. Meningkatnya produksi komoditas pertanian

8. Meningkatnya produksi hasil ternak, populasi ternak, kelahiran IB, dan penangan teknak sakit

1. Produktivitas lahan budidaya pertahun padi, palawija, dan holtikultura meningkat (ha/tahun) 2. Produktivitas tenaga kerja bidang pertanian meningkat (orang/tahun) 1. Prosentase kelompok tani berbadan hukum (kelompok tani) 1. Jumlah kelompok usaha pertanian dalam arti luas yang diberi permodalan (kelompok) 1. Luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (ha) 1. Jumlah jenjang kelompok tani utama, madya, lanjutan, dan pemula Pemula Lanjut Madya Utama 1. Panjang jaringan irigasi pedesaan dalam kondisi baik (m) 1. Jumlah produksi padi (ton) 2. Jumlah produksi jagung (ton) 3. Jumlah produksi kedelai (ton) 1. Jumlah produksi daging (kg) 2. Jumlah produksi telor (ton) 3. Jumlah populasi ternak besar (ekor) 4. Jumlah populasi ternak kecil (ekor) 5. Jumlah populasi ternak unggas (ekor) 6. Jumlah populasi aneka ternak (ekor) 7. Jumlah kelahiran IB (ekor) 8. Jumlah hewan sakit yang tertangani (ekor) 9. Jumlah penanganan pencegahan penyakit hewan (ekor)

57

28. KEHUTANAN 1. Meningkatnya pertumbuhan hutan rakyat dan konservasi sumber daya hutan

1. Luas hutan rakyat (ha) 2. Luas lahan kritis (ha) 3. Luas lahan pengembangan hasil hutan bukan kayu (ha)

29. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1. Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efisien, efektif sehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan) 2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih Dll)

5. Berkurangnya luas areal pertambangan yang dapat merusak lingkungan 1. Dusun tanpa akses listrik 2. Jumlah pemanfaatan energi alternatif baru terbarukan (unit) 3. Prosentase rumah tangga dengan akses listrik

30. PARIWISATA 1. Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata

1. Prosentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor hotel dan restoran. 2. Konstribusi pariwisata terhadap PAD

31. KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Meningkatnya produksi tangkap nelayan Kab. Purworejo di 5 TPI 2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya

1. Jumlah produksi tangkap laut (ton) 1. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) 2. Jumlah produksi benih ikan (ekor) 1. Jumlah pengolah ikan yang dibina (orang)

3. Meningkatnya kualitas dan produksi pengolahan ikan 32. PERDAGANGAN 1. Meningkatnya jaringan pemasaran produk-produk lokal

1. Prosentase peningkatan transaksi produk lokal dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor perdagangan 2. Prosentase pertumbuhan ekspor 1. Prosentase rata-rata pertumbuhan PDRB

2. Meningkatnya nilai tambah produk-produk lokal 33. INDUSTRI 1. Meningkatnya penggunaan pola agribisnis dan agroindustri dalam pengelolaan potensi pertanian 2. Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan

1. Prosentase pertumbuhan jumlah industri pengolahan hasil pertanian 1. Prosentase peningkatan jumlah kluster yang terbentuk

34. KETRANSMIGRASIAN 1. Menurunnya angka kemiskinan

2. Jumlah keluarga miskin yang bertransmigrasi

BUPATI PURWOREJO

Drs. H. MAHSUN ZAIN, M. Ag

58

BAB I PENDAHULUAN 1. Umum

Recommend Documents