BAB I PENDAHULUAN 1. UMUM Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah apa yang akan kita lakukan apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Apabila ledakan penduduk menjadi kenyataan maka akan terbentang di hadapan kita masalah-masalah yang akan menghabat percepatan pembangunan. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, rendahnya daya beli, derajat kesehatan yang rendah akan terus membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak akan mencukupi semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal tersebut program KB dan pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk mengatasi kondisi tersebut. Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan. Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hahk-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi diatas maka keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Bandung akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan. Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang 1
pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak sera penguatan kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistic gender. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut: a. Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 2. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang, 10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh KB ) yaitu: 1. Bagian Sekretariat a.
Sub Bagian Penyusunan Program
b.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c.
Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Informasi dan Data Keluarga a.
Sub Bidang Data Mikro Keluarga
b.
Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Keluarga Berencana a.
Sub Bidang Pengendalian KBKR
b.
Sub Bidang Reproduksi Remaja
4. Bidang Keluarga Sejahtera 2
a.
Sub Bidang Ketahanan Keluarga
b.
Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan a.
Sub Bidang Pengurusutamaan Gender
b.
Sub Bidang Perlindungan Perempuan
6. Bidang Perlindungan Anak a.
Sub Bidang Kesejahteraan Anak
b.
Sub Bidang Integrasi hak anak
7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. 8. Penyuluh KB (PKB) dan PLKB
3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TENAGA Struktur Organisasi dan Kepegawaian Badan Keluarga Pemberdayaan Perempuan a. Struktur Organisasi Struktur yang dipimpin oleh seorang pejabat esselon yang terdiri dari : - Eselon II sebanyak - Eselon III a sebanyak - Eselon III b sebanyak - Eselon IV sebanyak - Fungsional - Pelaksana - TKK Jumlah
Berencana dan
: 1 orang : 1 orang : 5 orang : 74 orang : 100 orang : 19 orang : 1 orang : 201 orang
b. Kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung Sumber Daya Manusia yang terdiri dari : - Kepala Badan - Sekretaris - Kepala Bidang - Kepala Sub Bagian - Kepala Sub Bidang - Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) - PLKB - Pelaksana - UPT Pengendali Program KB - Kasubag TU - TKK Jumlah
: 1 orang : 1 orang : 5 orang : 3 orang : 10 orang : 100 orang : 4 orang : 14 orang : 31 orang : 31 orang : 1 orang : 201 orang
3
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS Untuk mencapai visi dan misi yang telah di tentukan maka dirumuskan rencana program dan kegiata yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan renstra Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 13, yang mana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan terdiri dari 2 urusan yaitu pertama urusan Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan kedua urusan pemberdayaan perempuan dan perlindingan anak. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempuyai kewenangan dalam pembangunan sebagai berikut: Bersadarkan Peraturan Pemerintah No 38 dalam pembagian urusan pemerintah bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan yaitu: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
SUB BIDANG 1. Pelayanan
Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta 4
SUB BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. b.Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten/kota. b.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten/kota. c.Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten/kota. 5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten/ kota. b. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.
1. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota. 2.a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, 5
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota. b.Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota. 3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota. b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/kota. c.
Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.
d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota. f .Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota. 1. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. 2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. 2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten/ kota. 3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL 6
SUB BIDANG
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten/ kota. b.Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten/kota. e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten/kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten/kota. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten/kota. 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota. 2.a.Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB 7
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB BIDANG
nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten/kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i.
Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten/kota.
j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten/kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM. 5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten/ kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. b.Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk 8
SUB BIDANG
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan
8. Pembinaan
b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi. 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten/kota. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota. 3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten/kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota. 1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten/kota.
9
Kemudian kewenangan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANG 1. Pengarusutamaan Gender (PUG)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA 1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/ kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten/kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/kota. 1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan 10
SUB BIDANG
3. Perlindungan Anak
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/ kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 11
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
SUB BIDANG
1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 5. Data dan Informasi Gender dan Anak
1.
Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota dengan merujuk pada kebijakan nasional. 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
1.
Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota.
1.
Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten/kota. 2. ―
Sejalan dengan RPJMD tahun 2010-2015 program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut : 1.
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak.
2.
Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
3.
Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 12
4.
Program Keluarga Berencana
5.
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
6.
Program Pelayanan Kontrasepsi
7.
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
8.
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs
9.
Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
10. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita
B. VISI DAN MISI Laporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 ini disusun berdasarkan pencapaian program dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Melalui visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga selama lima tahun, maka dibuat rencana kerja tahunan sebagai implemtasi pencapaiann tujuan tersebut. Visi dan misi lembaga dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi program pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung. Visi Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan perdesaan, berdasarkan religious, kultral dan berwawasan lingkungan” Dengan demikian melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan menggambarkan sejauh mana rencana kerja tahun 2012 dapat dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Rencana strategis periode 2010 - 2015 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sepenuhnya mendukung rencana strategis yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuam di rencanakan sebagai strategi untuk keberhasilan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Untuk mencapai tujuan organisasi maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempuayi visi yaitu “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun
2015”, visi tersebut sangat mendukung Visi
Kabupaten Bandung. Sedangkan Misi dari pemerintah Kabupaten Bandung adalah: 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi 2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda. 3. Memantapkan Pembangunan Pedesaan 13
4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban 5. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata ruang wilayah 6. Meningkatkan ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing 7. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan Untuk mendukung tujuan pemerindah maka Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk tujuan yang akan dicapai dalam menciptakan sumber daya manusia melalui program KB dan pemberdayaan perempuan. Sehingga diharapkan dengan keberhasilan program KB akan menciptakan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing untuk melaksanakan pembangunan, sesuai dengan tujuan Misi Ke Dua Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu” Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda”. Kunci utama tujuan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan keluarga berencana, sehingga peran dan posisi dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kehendak, prakarsa dan harapan kebutuhan masyarakat melalui serangkaian proses untuk terlaksananya program-program strategis yang terencana, teratur dan berkesinambungan. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicapai melalui peningkatan sumber daya aparatur penggerak program KB di semua lini lapangan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta steak holder dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yaitu Terwujudnya “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”, maka dirumuskan sejumlah misi sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut yaitu : 1.
Meningkatkan Keperdulian peran serta masyarakat melalui: Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan keluarga sejahtera.
2.
Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengembangan program di daerah.
3.
Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB
4.
Mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak.
5.
Meningkatkan Peran Serta Swasta/Steak holder dalam Pembangunan KB
Ketiga misi tersebut sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan.
14
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 1. Tujuan Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu : a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk Tumbuh Seimbang. b. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mencapai misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan maka sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penilaian capaian melalui laporan tahunan yang bertujuan untuk : c. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD periode sebelumnya. d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan rancangan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan. f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan secara terpadu terarah dan terukur i. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
2. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran sebagai berikut: a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,35 menjadi 2,25 tahun 2012. b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam program KB. 15
c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun. d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan pelayanan dan pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Bandung. e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif dari PPM 82 % f. Meningkatnya peserta KB baru dari PPM 97.000 akseptor g. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan pengolahan, analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 31 kecamatan i. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. j. Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) k. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai bidang. l. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender di seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat dan segenap objek pembangunan.
D. RENCANA KERJA Kebijakan Strategis ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Kebijakan yang ditetapkan untuk Tahun 2012 ini adalah : Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui peningkatan Total Fertility Rate (TFR) 2,10 dan Net Reproduksi Rate (NRR) =1, Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 Memperhatikan kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki potensi permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar visi daerah, aspirasi dan dinamika yang berkembang. Strategi pencapaian tujuan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis. Dengan penetapan strategis untuk pencapaiannya yang dibangun dan dilandasi kepada informasi,data-data, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu segala aktifitas yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang merupakan gabungan komposisi dari tiga komponen pokok yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat. Program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2012 meliputi : - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 16
- Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) - Promosi Pelayanan KHIBA - Pembinaan Keluarga Berencana - Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat - Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB - Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS - Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak - Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan - Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) - Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak. - Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak - Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah - Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
E.
PENETAPAN KINERJA
………………….
17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
I.
KEGIATAN PENGENDALIAN LAPANGAN ( DALLAP ) : A. Cakupan Laporan a. Laporan Bulanan Institusi di Lapangan Dari jumlah Desa yang ada sebanyak 276 Desa / Keluarahan melapor sebanyak 276 Desa / Kelurahan atau 100 %. b. Laporan Bulanan Petugas Pengelola KB tingkat Desa ( PLKB ) Petugas Pengelola KB tingkat desa yang ada sebanyak 215 orang yang melapor sebanyak 186 orang atau 86,51 %. c. Laporan Bulanan PPKBD PPKBD yang ada sebanyak 315 orang dan yang menyampaikan laporan sebanyak 313 orang atau 99,37 %. d. Laporan Bulanan SUB PPKBD Jumlah Sub PPKBD yang ada sebanyak 4.299 dan yang melapor sebanyak 4.092 atau 95,18 % . e. Laporan Bulanan Kelompok KB Kelompok KB yang ada sebanyak 16.076 kelompok, dan yang melapor sebanyak 15.634 atau 97,25 % .
B. Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Kelompok Bina-Bina a. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita ( BKB ) Jumlah kelompok BKB yang ada tercatat sebanyak 483 kelompok dan yang aktif melapor sebanyak 479 klp atau 99,17 %. b. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja ( BKR ) Jumlah kelompok BKR yang ada tercatat sebanyak 239 klp dan melapor sebanyak 235 klp atau 78,10 %, c. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia ( BKL ) Jumlah kelompok BKL yang ada tercatat sebanyak 310 klp dan melapor 306 Klp atau 98,71 %. d. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS ). Jumlah kelompok kegiatan UPPKS yang ada tercatat sebanyak 350 kelompok dan yang melapor sebanyak 347 klp atau 99,14 % . e. Jumlah Kelompok Kegiatan Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR)
18
Jumlah Kelompok Kegiatan PIK Remaja tercatat sebanyak 134 klp dan
yang
melapor sebanyak 95 klp atau 70,90 %,
II.
HASIL PENGENDALIAN LAPANGAN
1. Kegiatan Oprasional Kegiatan Rapat Koordinasi Program KB Nasional yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan tercatat sebanyak 31 kali dari jumlah kecamatan sebanyak 31 atau 100,00 %, sedangkan rapat koordinasi program KB
Nasional tingkat desa dilaksanakan
sebanyak 273 kali dari jumlah desa sebanyak 276 desa / kelurahan atau 98,91 %, kegiatan penyuluhan oleh PKB/TPD di tingkat desa tercatat sebanyak 1.102 kali atau rata-rata tiap desa melaksanakan sebanyak 4 sampai dengan 5 kali dalam satu bulan dari jumlah desa
sebanyak 276 desa,dan kegiatan TKBK dari tingkat kecamatan ke
tingkat desa tercatat 187 kali atau rata-rata tiap kecamatan melaksanakan 1 kali, Jumlah Tokoh masyarakat/ Agama yang aktif melakukan KIE KB sebanyak 560 kali atau tiap desa rata-rata melaksanakan kegiatan 2 kali dan Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit sebanyak 750 kali.
2. Pembinaan Ketahanan Keluarga ( Bina – Bina ) Kegiatan pembinaan Kelompok Bina Keluarga meliputi Kelompok – kelompok sebagai berikut : a.
Bina Keluarga Balita ( BKB ) Jumlah
Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKB sebanyak
52.509 sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 36.819 ( 70,12 % ). Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKB sebanyak 76 keluarga, sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKB sebanyak 404 kali , ratarata setiap Kelompok Kegiatan BKB melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu ) kali. Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKB yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan pada bulan Desember 2012 sebanyak 27.494 keluarga ( 74,67 % ). Jumlah keluarga yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 68 keluarga. Hal
ini
berarti
partisipasi
anggota
Poktan
BKB
yang
mengikuti
pertemuan/penyuluhan secara administratif sudah cukup menggembirakan , untuk itu agar menjadi perhatian para pengelola program KB Kecamatan agar terus diadakan pembinaan secara terpadu dan teratur . Dan Keluarga anggota Kelompok Kegiatan BKB yang menggunakan KKA sebanyak 21.410 ( 58,15 % ). 19
b. Bina Keluarga Remaja ( BKR ) Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKR sebanyak 39.468 sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 23.371 ( 59,22 % ). Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKR sebanyak 98 keluarga, sedangkan jumlah pertemuan / penyuluhan poktan BKR sebanyak 240 kali , ratarata setiap Kelompok Kegiatan BKR melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu ) kali. Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKR yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan sebanyak 18.153 keluarga ( 77,67 % ). Jumlah keluarga yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 76 keluarga. Hal
ini
berarti
partisipasi
pertemuan/penyuluhan
anggota
Poktan
BKR
yang
mengikuti
cukup baik , namun tetap agar menjadi perhatian para
pengelola program KB Kecamatan untuk terus mengadakan pembinaan secara terpadu dan teratur .
c.
Bina Keluarga Lansia ( BKL ) Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKL sebanyak 24.406 sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 17.617 ( 72,18 % ). Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKL sebanyak 57 keluarga, sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKL sebanyak 271 kali ,rata-rata setiap Kelompok Kegiatan BKR melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu ) kali. Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKR yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan sebanyak 13.695 keluarga ( 77,74 %). Jumlah keluarga yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 51 keluarga. Hal
ini
berarti
partisipasi
pertemuan/penyuluhan
anggota
Poktan
BKL
yang
mengikuti
sudah cukup baik , namun perlu menjadi perhatian para
pengelola program KB Kecamatan agar terus diadakan pembinaan secara terpadu dan teratur.
20
GRAFIK I
Prosentase Kehadiran Anggota Keluarga dalam Pertemuan/Penyuluhan Kelompok Kegiatan BKB, BKR dan BKL Tahun 2012 90.00 80.00 70.00
TREND
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
JAN FEB MAR APL MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES BKB 80.4 80.5 79.9 77.6 74.6 74.9 74.8 74.8 68.7 72.6 77.5 74.6
BKR 48.5 72.4 73.9 73.5 73.0 72.8 73.4 74.7 72.3 72.9 81.7 77.6 BKL 76.3 73.9 74.2 78.1 79.2 77.7 73.7 75.0 75.5 78.6 82.5 77.7
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Kesertaan ber KB
a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 6.844 keluarga, sedang Keluarga Pra KS dan KS I yang menjadi anggota UPPKS tercatat sebanyak 4.447 keluarga ( 64,98 % ). Ini menunjukkan bahwa anggota Kelompok UPPKS di dominasi oleh para keluarga yang tingkat ekonominya masih lemah . Hal ini sejalan denga n program pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi keluarga. Jumlah anggota UPPKS yang status PUS sebanyak 4.884 yang sudah menjadi peserta KB sebanyak 4.363 keluarga / Akseptor atau 89,33 % , sedangkan anggota UPPKS dari keluarga Pra KS dan KS I berstatus PUS sudah menjadi peserta KB aktif sebanyak 3.181 keluarga / Akseptor atau 87,56 % dari PUS Keluarga Pra KS dan KS I sejumlah 3.633 keluarga. Adapun
jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat akses modal dan masih bergulir
sebesar Rp. 697.470.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp.457.500.000,- ( 65,59 % ), bersumber dari APBD Rp.180.000.000,- ( 25,81 % ), bersumber dari KRISTA / PEGADAIAN Rp.29.370.000,- ( 4,21%)
dan dari Sumber lainnya sebesar
Rp.30.600.000,- ( 4,39 %) tersebar pada 116 kelompok.
21
GRAFIK II Sumber Modal Yang Dapat di Akses Kelompok Kegiatan UPPKS KRISTA (PEGADAIAN) Rp 29,370,000APBD 4%Rp 180,000,000 26%
PNPM Rp 0 0%
SUMBER LAIN KUR-BRI Rp 30,600,000 Rp 0 4% 0%
APBN Rp 457,500,000 66%
APBN
APBD
KRISTA (PEGADAIAN)
KUR-BRI
PNPM
SUMBER LAIN
b. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR ) Salah satu kegiatan yang dinilai kenerjanya dan mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana adalah pembinaaan PIK Remaja yang harus terus ditingkatkan secara terpadu dengan sektor lain. Jumlah PIK Remaja yang ada tercatat sebanyak 134 kelompok terdiri dari Tumbuh 78 Klp, Tegak 44 Klp dan Tegar 12 Klp. Dan yang melapor sebanyak 95 Klp.( 70,90 % ), terdiri dari Tumbuh 56 Klp (71,79 %), Tegak 29 Klp (65,91 %) dan Tegar 10 Klp.(83,33 %).
22
GARFIK III CAKUPAN LAPORAN PIK REMAJA
TREND
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
JAN FEB MAR APL MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES PIK REMAJA TEGAR
55.56 58.33 50.00 50.00 88.89 100.0 88.89 75.00 58.33 83.33 91.67 83.33
PIK REMAJA TEGAK
81.25 70.00 62.50 60.71 92.00 92.00 96.00 60.53 63.16 76.92 65.91 65.91
PIK REMAJA TUMBUH 57.14 70.15 67.65 84.62 91.80 91.80 77.05 52.81 65.17 80.00 75.64 71.79
4. Kesertaan ber KB a. Pencapaian Peserta KB aktif Jumlah peserta KB aktif tercatat sebanyak 517.007 akseptor atau 81,02 % dari PUS sebesar 638.141. Sedangkan Pencapaian peserta KB aktif jika dibanding PPM CU (528.149) tahun 2012 sebesar 97,89 %.
NO.
MIX KONTRASEPSI
PPM PA 2012
PENC. PA S.D BLN DESEMBER 2012
% PENC. THD. PPM PA 2012
% PENC. TRHD. TOTAL PA
1
2
3
4
5
6
1
IUD
89.504
81.313
90,85%
15,73%
2
MOW
13.563
13.098
96,57%
2,53%
3
MOP
6.456
5.427
84,06%
1,05%
4
KONDOM
8.066
6.774
83,98%
1,31%
117.589
106.612
90,66%
20,62%
17.851 272.633 120.076 410.560
18.475 282.774 109.146 410.395
103,50% 103,72% 90,90% 99,96%
3,57% 54,69% 21,11% 79,38%
5 6 7
NON HORMONAL IMPLANT SUNTIKAN PIL HORMONAL
23
JML TOTAL
528.149
517.007
97,89%
100,00%
b. Partisipasi Pria dalam Program KB Jumlah peserta KB aktif Pria tercatat sebanyak : 12.201 akseptor atau 2,36 % dari total peserta KB aktif 517.007 akseptor dengan metoda kontrasepsi MOP : 5.427 akseptor ( 44,48 % ),dan Kondom sebanyak : 6.774 akseptor ( 55,52 % ) .
c. Peserta KB Wanita dalam Program KB Jumlah peserta KB aktif Wanita tercatat sebanyak : 504.806 akseptor atau 97,64 % dari total peserta KB aktif 517.007 akseptor dengan metoda kontrasepsi IUD : 81.313 ( 16,11 %) akseptor, MOW : 13.098 akseptor ( 2,59 % ),IMPLANT : 18.475 akseptor ( 3,66 %), SUNTIKAN : 282.774 akseptor ( 56,02 % ), dan PIL : 109.146 akseptor ( 21,62 % ).
GRAFIK IV Peserta KB Aktif Menurut Peran Suami – Istri PA PRIA 12201 2%
PA WANITA 504806 98%
PA PRIA
PA WANITA
d. Pelayanan Peserta KB Aktif menurut cara dan tempat pelayanan KKB Pemerintah
dan KKB Swasta )
Peserta KB aktif sebanyak 517.007 akseptor, dengan menggunakan
pasilitas
sarana pelayanan KKB Pemerintah sebanyak 215.240 Akseptor ( 41,63 % ) dan melalui KKB Swasta sebanyak
301.767 akseptor
( 58,37 % ) , hal ini
menunjukan bahwa tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB sudah cukup baik atau KB sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
24
Peserta KB Aktif Menurut Tempat / Jenis Pelayanan
KKB PEMERINTAH 215240 42%
KKB SWASTA 301767 58%
e. Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (UNMET NEED) Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada sebanyak 638.141 sedangkan yang sudah ber KB sebanyak : 517.007 akseptor (81,02%) dan yang belum ber KB tercatat sebanyak : 121.134 atau 18,98 % pasangan dengan alasan 1.
PUS Hamil sebanyak
: 21.938 Orang ( 18,11 % )
2.
Ingin anak segera
: 38.675 Orang ( 31,93 % )
3.
Ingin anak ditunda
: 26.885 Orang ( 22,19 % )
4.
Tidak ingin anak lagi
: 33.636 Orang ( 27,77 % )
Point 1 , 3 dan 4 merupakan unmet need ( sasaran untuk di motivasi menjadi peserta KB baru ) GRAFIK V Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (UNMET NEED) HAMIL 21,938 18.11%
TIDAK INGIN ANAK LAGI 33,636 27.77% INGIN ANAK DITUNDA 26,885 22.19%
HAMIL INGIN ANAK DITUNDA
INGIN ANAK SEGERA 38,675 INGIN ANAK SEGERA 31.93% TIDAK INGIN ANAK LAGI
25
III.
KEGIATAN PELAYANAN KONTRASEPSI A. Cakupan Laporan a. Laporan Klinik KB Pemerintah Laporan yang masuk sebanyak 87 klinik dari 87 klinik yang ada atau 100,00 % . b. Laporan Klinik KB Swasta Laporan yang masuk sebanyak 164 klinik dari 164 klinik yang ada atau 100,00 %.
B. HASIL PELAYANAN KONTRASEPSI 1. Pelayanan Peserta KB Baru Hasil Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi khususnya pelayanan
peserta KB Baru
sebanyak 89.777 akseptor atau 115,54 % dari PPM tahun 2012 sebanyak 77.699 akseptor.
Adapun rincian pencapaian Peserta KB Baru per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :
No
PPM Peserta KB Baru Tahun 2012
Mix Kontrasepsi
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2 IUD MOW MOP IMPLANT SUNTIKAN PIL KONDOM JUMLAH
Realisasi Peserta KB Baru s.d Bln Desember 2012
% Pencapaian dibanding PPM PB
3
4
5
10344 915 1103 3617 36550 20219 4949 77.699
14.323 1.484 1.104 5.696 50.830 12.681 3.659 89.777
138,46% 162,13% 100,06% 157,47% 139,07% 62,72% 73,93% 115,54%
Adapun pencapaian PB secara terinci dapat dilihat pada lampiran. 2. Pelayanan Peserta KB Ulang Jumlah Komplikasi tidak ada Jumlah Kegagalan ada 2 terdiri : IUD 1 akseptor, MOP 1 akseptor Jumlah pencabutan IUD 43 akseptor dan Implant 88 akseptor. Jumlah Peserta Ganti Cara ke IUD 25 akseptor, Kondom 6, Implant 87 akseptor, Suntik 22 akseptor, Pil 5 akseptor. Jumlah Pemasangan Ulang IUD 47 Akseptor dan Implant 89 Akseptor.
3. Peserta KB Drop Out ( DO )
26
Keadaan Peserta KB Drop Out s.d bulan Desember 2012 tercatat sebanyak 115.528 akseptor atau 18,26 % dengan rincian sebagai berikut :
NO.
MIX KONTRASEP SI
PA / CU S.D DESEMB ER 2011
Realisasi Peserta KB Baru s.d Bln Desembe r 2012
Peserta KB Aktif (PA) SEHARUS NYA Desember 2012
PA / CU Desember 2012
Perkiraa n Drop Out (DO)
%
1
2
3
4
5
6
7
8
1
IUD
83.041
14.323
97.364
81.313
16.051
16,49
2
MOW
13.245
1.484
14.729
13.098
1.631
11,07
3
MOP
5.620
1.104
6.724
5.427
1.297
19,29
4
IMP
16.513
5.696
22.209
18.475
3.734
16,81
5
STK
291.922
50.830
342.752
282.774
59.978
17,50
6
PIL
124.451
12.681
137.132
109.146
27.986
20,41
7
KDM
7.966
3.659
11.625
6.774
4.851
41,73
542.758
89.777
632.535
517.007
115.528
18,26
JUMLAH
Dari data tersebut diatas dapat dilihat peserta KB drop out per Mix Kontrasepsi Bulan Desember 2012 di atas rata-rata Kabupaten terdapat pada kontrasepsi seperti : MOP 19,29, Pil 20,41 %, , Kondom 41,73 % . Hal ini kemungkinan besar terjadi karena adanya kesalahan administrasi pencatatan dan pelaporan yang masih belum rapih di setiap tingkatan ( Klpk Akseptor, Sub PPKBD ,PPKBD dan PKB/PLKB ) dan Akseptor Ganti Cara dianggap sebagai Peserta KB Baru. 4. Pengeluaran dan Persediaan Alat Kontrasepsi
NO
Persediaan alat Kontrasepsi
IUD (Unit)
Kondom (Lusin)
Implant (Set)
Suntikan (Vial)
Pil (Strip)
1
2
3
4
5
6
7
2.109
2.208
2.151
29.575
40.033
1
Sisa Akhir bulan ini
2
Diterima bulan ini
623
36
472
6.632
7.260
3
Dikeluarkan bulan ini
918
405
632
18.744
29.658
4
SisaAkhir bulan ini
1.814
1.839
1.991
17.463
17.635
27
IV.
PROGRAM KEGIATAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI Pelaksanaan system Informasi dan manajemen Program KB selama ini telah dilakukan dengan menyediakan data dan informasi Program KB yang cepat, tepat, akurat, berkualitas dan konverhensif serta berkelanjutan di semua tingkatan, mulai tingkat RT,RW,Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang dapat memberikan gambaran keadaan di lapangan sebagai modal dasar untuk mendukung terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. System Informasi dan manajemen Program KB meliputi Sub System Pencatatan Pelaporan Pengendalian lapangan (Dallap), Sub System Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) dan Sub System Pendataan Keluarga. Sub System Pencatatan Pelaporan dallap dan Pelkon telah sedang dan tetap akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui website. Aplikasi.bkkbn.go.id / sr. untuk menyediakan data dan informasi program KB bulanan; sedangkan Pendataan Keluarga dilaksanakan setiap tahun. Pendataan Keluarga secara umum bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai keluarga dan perkembangan pelaksanaan program KB di tinjau dari asfek Demografi, asfek Keluarga Berencana dan asfek Keluarga Sejahtera, sebagai bahan masukan dan pertimbangan penentuan kebijakan dan penyusunan program yang sedang dan akan dilaksanakan. Proses pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah oleh PKB, Kader Pendata dan Tokoh Masyarakat selama 3 (tiga) bulan ( mulai bulan Juli s.d September 2012 ). Dengan memperhatikan berbagai tuntutan dan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sistem pengumpulan serta pengolahan data hasil pendataan keluarga dilakukan dengan membangun satu instrumen pengumpulan data terpadu yaitu satu lembar untuk satu keluarga (form F/I/MDK/II), sehingga data keluarga ini dapat tercatat secara utuh dan mempermudah perekaman / pemutakhiran data keluarga ke dalam media komputer menjadi Database Keluarga. Dengan telah terbangun system aplikasi Pendataan Keluarga / Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2012 di harapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan parameter kependudukan dalam berbagai program pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga disemua tingkatan wilayah, sejalan dengan amanat UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
a.
Kegiatan yang telah dilaksanakan : a) Evaluasi pencapaian program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 28
b) Pembuatan Laporan Umpan Balik (Feedback) Program KB dan KS c) Bimbingan Teknis Pencatatan Pelaporan Dallap maupun Pelkon d) Diseminasi Pendataan Keluarga. e) Sosialisasi Pendataan Keluarga. f) Monitoring pelaksanaan Pendataan Keluarga. g) Expose Hasil Pendataan Keluarga h) Saresehan Hasil Pendataan Keluarga i) Updating Data Keluarga
b.
Sasaran : a)
Para Pengelola program terdiri dari UPTKB, Subag TU dan PLKB/PKB baik berkaitan dengan operasiional kegiatan maupun keuangan.
b) Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS. c)
Para Petugas Pencatatan Pelaporan Klinik KB (KKB) baik KKB Pemerintah maupun KKB Swasta.
c.
Indikator Kinerja. a)
Tersedianya Database Keluarga yang akurat, lengkap dan berkualitas, meliputi : asfek Demografi, asfek Keluarga Berencana dan asfek Keluarga Sejahtera.
b) Tertib adminstrasi UPTKB, Subag TU dan PLKB/PKB baik berkaitan dengan operasiional kegiatan maupun keuangan. c)
Tertib administrasi Pencatatan Pelaporan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Kelompok Kegiatan
(Poktan)
seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok
BKB,BKR,BKL dan UPPKS. d) Tertib administrasi Pencatatan Pelaporan Klinik KB (KKB) baik KKB Pemerintah maupun KKB Swasta.
V.
PROGRAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaan Gender dan Anak melalui Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayuaan Perempuan (P2TP2). Kegiatan yang telah dilaksanakan : a) Sosialisasi Pendampingan Korban KDRT dan Trafficing Tingkat Kecamatan. b) Study banding daerah khusus ke Prop.Bangka Belitung. Sasaran : a) Memberi pelayanan dan pendampingan terhadap korban trafficing dan KDRT.
29
b) Meningkatkan pengetahuan Tim P2TP2A dalam menangani kasus trafficing dan KDRT. Indikator Kinerja : a) Adanya penurunan angka korban trafficing dan KDRT. b) Dapat terfasilitasinya korban trafficing dan KDRT sesuai prosedur yang ada.
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah. Kegiatan yang telah dilaksanakan : a) Sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga tingkat kecamatan. b) Pembentukan Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga. c) Pembinaan Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga. Sasaran : a) Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan. b) Terbentuknya Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga di 31 kecamatan. c) Terbinanya Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga di 31 kecamatan. Indikator Kinerja : a) Meningkatnya ekonomi dan kesejahteran keluarga. b) Terbentuknya kelompok usaha dari perempuan kepala keluarga sehingga mudah dalam peningkatan mutu usaha. c) Meningkatkan hasil dan kualitas produk yang dapat meningkatkan ekonomi perempuan kepala keluarga.
3. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera.
Kegiatan yang telah dilaksanakan : a)
Survey Calon Lokasi P2WKSS.
b)
Evaluasi penilaian awal P2WKSS.
c)
Evaluasi penilaian akhir P2WKSS.
d)
Sosialisasi program terpadu P2WKSS.
e)
Sosialisasi pencegahan KDRT.
f)
Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender.
g)
Pelatihan ketrampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin.
Sasaran : a)
Mengetahui kondisi calon lokasi P2WKSS.
b)
Mengetahui kondisi awal yang ada di lokasi P2WKSS. 30
c)
Mengetahui hasil akhir dari pembinaan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam Tim P2WKSS.
d)
Terlaksananya progra P2WKSS kepada 100 KK binaan di lokasi P2WKSS.
e)
Tersosialisasikannya pencegahan KDRT kepada 100 KK binaan di lokasi P2WKSS.
f)
Tersosialisasikannya tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender kepada 100 KK binaan di lokasi P2WKSS.
g)
Terlatihnya ketrampilan ibu-ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin di 100 KK binaan di lokasi P2WKSS.
Indikator Kinerja : a)
Dapat menentukan lokasi P2WKSS sesuai indikator yang yelah ditetapkan.
b)
Dapat menentukan langkah-langkah pekerjaan yang akan dilaksanakan Tim P2WKSS.
c)
Terwujudnya Desa Binaan P2WKSS yang berhasil dalam meningkatkan SDM maupun SDA.
d)
Terwujudnya 1 Desa Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
e)
Meningkatnya wawasan 100 KK binaan dalam hal pencegahan KDRT.
f)
Meningkatnya wawasan 100 KK binaan dalam hal Keadilan dan Kesetaraan Gender.
g)
Meningkatnya ketrampilan ibu-ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin 100 KK binaan di lokasi P2WKSS.
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
melalui
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan di daerah. Kegiatan yang telah dilaksanakan : a)
Momentum kegiatan Peringatan Hari Ibu.
Sasaran : a)
150 orang ibu-ibu Gabungan Organisasi Wanita (GOW).
Indikator Kinerja : a)
Terlaksananya Peringatan Hari Ibu oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se Kabupaten Bandung
VI.
PROGRAM KEGIATAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaan Gender dan Anak melalui : 1. Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam dan Anak Kegiatan yang telah dilaksanakan : 31
4.3.1.1 Pertemuan Rutin Forum Anak Daerah Kab. Bandung. 4.3.1.2 Diskusi Anak dan Remaja. 4.3.1.3 Sosialisasi Desa Layak Anak. 4.3.1.4 Pembentukan Forum Anak Daerah Tk. Desa. 4.3.1.5 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Anak dan Remaja. 4.3.1.6 Peringatan Hari Anak Nasiona l. Sasaran : a) 62 org siswa SMP & SMA yg merupakan perwakilan Kecamatan. b) 50 org siswa SMP & SMA yg merupakan perwakilansetiap RW di LokasiDesa Layak Anak. c) 30 orang terdiri dari Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, dan TP PKK Desa. d) 62 org siswa SMP & SMA yg merupakan perwakilan setiap RW. e) 60 org siswa SMP & SMA yg merupakan perwakilan setiap RW atau anggota FAD Desa. f) 200 orang anak Kab.Bandung. Indikator Kinerja : a) Terbentuknya pengetahuan mengenai Hak Anak, Permasalahan Anak serta Konsolidasi di Tubuh Organisasi FAD. b) Terbentuknya pengetahuan mengenai Hak-hak Anak dan Permasalahan Anak di Kab.Bandung. c) Terbentuknya pengetahuan secara utuh mengenai Desa Layak Anak. d) Terbentuknya Forum Anak Daerah Desa di lokasi Desa Layak Anak. e) Terbentuknya pengetahuan secara utuh mengenai kesehatan reproduksi. f) Terbentuknya Kesadaran Akan Hak dan Kewajiban Anak.
2. Koordinasi Program Bidang Perlindungan Anak dan Fasilitasi Korban Kekerasan. Kegiatan yang telah dilaksanakan : a) Konsolidasi Program PA Prov. Jabar dgn Kebijakan Bidang PA Kab.Bandung. b) Survey Lokasi Desa Layak Anak. c) Pembinaan Desa Layak Anak. d) Rapat Gugus Tugas Kota Layak anak. e) Bantuan Alat Permainan Edukasi Luar. f) Bantuan Bahan Informasi dan Karakter Anak. Sasaran : a) Program PA Prov. Jabar. b) 23 orang yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak. 32
c) 23 orang yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak. d) 30 orang anggota gugus30 orang anggota gugus tugas kota layak anak. e) 1 set APE Luar f) 100 buah bahan informasi bagi anak. Indikator Kinerja : a) Adanya Sinergitas Kebijakan Program PA Prov. Jabar dgn Kebijakan Bidang PA Kab.Bandung. b) Terpilihnya 1 Desa Layak Anak Tingkat Kab. Bandung. c) Terbentuknya 1 Desa Layak Anak Tingkat Kab. Bandung. d) Terbentuknya konsolidasi program di masing-masing SKPD yang akan dialokasikan untuk Desa Layak Anak. e) Terolahnya psikomotorik anak. f) Terolahnya kognitif dan afektif anak.
3. Pengembangan system Informasi Gender dan Anak. Kegiatan yang telah dilaksanakan : a) Saresehan Anak Kab. Bandung. b) Pendataan Pemetaan Potensi Anak Kab. Bandung. Sasaran : a) 110 orang anak Kab.Bandung dan forum anak daerah Kab. Bandung. b) 276 Desa di wilayah Kab.Bandung. Indikator Kinerja : c) Terbentuknya kepengurusan Forum Anak Daerah Yang baru serta serta terbentuknya pemahaman mengeni hak-hak anak. d) Tersedianya data potensi anak Kabupaten Bandung tahun 2012.
4. Akuntabilitas Keuangan
Berdasarkan kondisi tersebut dibuat Program dan Alokasi dana tahun 2012 yang berpedoman pada akuntabilitas kinerja Badan sebagai upaya menilai tingkat keberhasilan lembaga dalam pelaksanaan
kegiatan tahunan sehingga ukuran
keberhasilan lembaga akan terlihat jelas dalam bentuk pengukuran yang lebih bersifat kuantitatif. Adapun Program dan alokasi dana sebesar Rp. 6.286.530.866,- dengan rincian Prorgam sebagai berikut : 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp1,148,373,744-
2
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
sebesar
Rp1,936,340,60633
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sebesar Rp.55,940,000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 66,401,750,-
5
Program Keluarga Berencana sebesar Rp.1,771,300,000,-
6
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp.139,823,640,
7
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Sebesar Rp.518,714,172,-
8
Program sebesar
9
Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS,
termasuk HIV/AIDS
Rp.77,807,174,-
Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga sebesar Rp. 132,658,000,-
10 Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak sebesar Rp. 331,269,900,11 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan sebesar
Rp. 107,901,900,-
34
BAB IV PENUTUP 1. KESIMPULAN Secara umum kegiatan sudah berjalan sebagaimana rencana karena tiap bidang sudah ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing – masing, akan tetapi masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan tugas, diantaranya adalah : Jumlah peserta KB masih bertumpu pada suntik 54,69% dan Pil sebanyak 21,11%, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap angka drop out kepesertaan KB. Masih rendahnya angka rata-rata usia kawin pertama sekitar 19 tahun walaupun sudah naik dari tahun sebelumnya 18 tahun, sedangkan target yang harus dicapai kawin pertama 20 tahun Dalam penyediaan data mikro keluarga masih belum oftimal terutama dalam penggunaan data untuk penanganan kemiskinan. Total fertility rate (TFR) baru mencapai 2,25 dari sasaran 2,10 Partisipasi Pria dalam ber KB masih rendah yaitu sebesar 2,36 %,meskipun sudah naik persentasenya dari tahun lalu Masih tingginya jumlah Keluarga miskin ( Pra KS Alek 130.591 KK, KS I Alek 217.638 KK 40,63 % dari jumlah KK 856.879 ( Pendataan Keluarga tahun 2010 ) Cakupan Partisipasi keluarga dalam dalam kegiatan BKB,BKL,BKR dan UPPKS masih rendah berkisar antara 30 % Masih terjadi kasus KDRT dan traffiking setiap tahunnya. Masih rendahnya sumberdaya manusia dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2.
UPAYA PEMECAHAN MASALAH Meningkatkan kualitas peserta KB dari Suntik KB dan Pil KB dengan menggunakan alat kontrasepsi MOP, MOW dan IUD Meningkatkan Pelayanan KIE tentang KB-KR bagi pria agar berperan dalam program KB Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program melalui pendidikan dan pelatihan Pembinaan kepada kelompok- kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja ( PIKR ) mengenai Kesehatan Reproduksi di 31 kecamatan dan 276 desa. 35
Meningkatkan pelayanan MOP dan MOW di rumah sakit dan menggunakan mobil pelayanan keliling disetiap kecamatan. Membentuk kelompok paguyuban MOP di 31 kecamatan untuk meningkatkan peran pria dalam program KB Meningkatkan pemamahan pelaksanana program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melallui kegiatan study banding ke daerah yang sudah berhasil, konsultasi dengan propinsi dan kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin. Meningkatkan KIE kepada masyarakat untuk menjadi anggota dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS
Soreang, Januari 2013 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA,
Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes NIP. 19621214 198803 2 004
36
EXECUTIVE SUMMARY Mencermati kondisi kependudukan saat ini maka upaya pencapaian tujuan MDGs dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran, antara lain melalui intensifikasi Program Keluarga Berencana (KB). Upaya itu amat penting dilakukan mengingat program KB di pada era reformasi perlu terus ditingkatkan. Kurang terfasilitasinya penduduk melakukan pembatasan kelahiran akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan itu umumnya berasal dari kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted child). Diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan program KB, mengingat kondisi social ekonomi masyarakat yang masih rendah. Ini terjadi karena factor modernisasi berakibat membaiknya kondisi social ekonomi masyarakat. Factor modernisasi itu juga menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam menilai anak (child value). Sejumlah factor pendorong perubahan perilaku itu antara lain menurunnya angka kematian bayi dan balita dan meningkatnya status perempuan. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung berusaha untuk mengantisipasi kondisi ditengah perubahan yang cepat dalam system manajemen pemerintah tahun ini, melalui peran dan posisi dalam serangkaian programprogram yang terencana dan terukur yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Dasar perencanaan strategis tersebut diawali dengan Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. Visi tersebut adalah : “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas perlu dirumuskan sejumlah misi yaitu : 1.
Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan,Pengaturan Kelahiran,Pembinaan Ketahanan Keluarga serta Peningkatan Keluarga Sejahtera.
2.
Menyediakan Data Mikro Keluarga untuk Pengembangan Program di daerah
3.
Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB
4.
Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan anak melalui Penegakan, Kesetaraan, keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
5.
Meningkatkan peran serta swasta/steak hordel dalam pembangunan KB Untuk mengukur pencapaian tiga pilar kebijakan pokok bidang Keluarga Berencana
di atas, Renstra BKBPP menetapkan berbagai indikator kunci kinerja sekaligus targetnya sebagai parameter keberhasilan pada masing-masing pilar tersebut. Secara rinci indikator itu disajikan pada tabel di bawah ini. 37
ASPEK/FOKUS/BIDANG NO URUSAN/KINERJA URUT PEMBANGUNAN DAERAH 1 2 1 11.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 11.1.12.2 Rasio Akseptor KB Jumlah PUS Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB) Jumlah tidak ber KB Rasio Akseptor KB Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) Usia Kawin Pertama Penyeediaan Kontrasepsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Persentase Partisipasi Perempuan diLembaga Pemerintah Partisipasi perempuan dilembaga Swasta Rasio KDRT Presentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur Presentase Angkatan Kerja Perempuan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera / ratarata jumlah anak perkeluarga
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
669.016 558.495
751.992
796.696
813.124
814.406
643.329
699.977
724.819.
749.661
110.521 83,48
108.663 85,55
96.719 87,86
88.305 89,14
64.745 92,05
65
67
68
70
72
18 0
19 30
20 30
21 30
22 30
2,1
2,75
3,50
4,25
5,40
98,4
98,75
99,01
99,25
100
0,0016
0,0014
0,0010
0,0008
0,0005
0
0
0
0
0
50%
60%
65%
70%
80%
20%
40%
60%
80%
100%
233
223
2,17
2,10
200
Selanjutnya Indikator Kinerja Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang mengacu kepada RPJMD tahun 2010-2015 dalam prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah prioritas ke-8 (delapan) peningkatan derajat kesehatan poin c, “Penerapan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat 38
Kabupaten Bandung” dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dalam Penyediaan Singgle Data untuk Program penanggulangan kemiskinan diKabupaten Bandung.
39
