KAJIAN PENERAPAN ADIZ INDONESIA GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA DALAM RANGKA MENJAMIN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
BAB I PENDAHULUAN
1.
Umum.
a.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara
kepulauan (Archipelagic State) yang terdiri dari pulau besar dan kecil yang menurut perhitungan terakhir berjumlah 17.508 buah. Luas wilayah Republik Indonesia termasuk ZEE kurang lebih 7,7 juta km², wilayah daratan 1,9 juta km², serta lautan sebesar 5,5 juta km². 1
Wilayah NKRI secara geografis
merupakan negara yang sangat strategis, karena berada pada posisi silang antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia.
Letak wilayah yang strategis
tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang sangat sibuk karena menjadi area perlintasan bagi negara-negara lain yang hendak menuju suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga sering terjadi berbagai pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional dalam pelaksanaan hak lintas bagi negara asing tersebut yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut.
b.
Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional,
maka dalam pemanfaatan wilayah udara nasional, bangsa Indonesia berkewajiban pula untuk memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat dunia lainnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan menurut hukum internasional. Penataan ruang wilayah udara Indonesia pada saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga masih terdapat ruang-ruang udara yang belum dikelola secara optimal.
Terdapat pengaturan tata ruang
wilayah udara Indonesia yang belum sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya ketentuan hukum internasional. 1
Di samping itu penataan ruang
Ermaya Suradinata, Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI, Suara Bebas, Jakarta, 2005, h.35.
2
wilayah
udara
kepentingan
Indonesia
pertahanan
belum seluruhnya negara
dan
didasarkan
hanya
pada
aspek
mengutamakan
aspek
keselamatan penerbangan, sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan tugas TNI AU secara optimal.
c.
Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan
pertahanan udara nasional adalah denga menetapkan suatu zona identifikasi yang mewajibkan pesawat sipil maupun militer untuk melaporkan rencana penerbangannya, zona ini disebut ADIZ (Air Defense Identification Zone). Penetapan ADIZ suatu negara tidak dimaksudkan untuk memperluas kedaulatan negara pemilik ADIZ atas laut bebas yang tercakup dalam ADIZ negara itu. ADIZ dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara yang diperkirakan akan memasuki wilayah udara negara pendiri ADIZ.
Dasar hukum pendirian ADIZ adalah
praktek internasional yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional (customary international law). 2 ADIZ Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini berada diatas pulau Jawa dan sekitarnya, penerapan ADIZ indonesia saat ini di nilai kurang tepat karena tidak lazim dilakukan oleh negara-negara lain yang telah memiliki ADIZ dan telah di akui oleh masyarakat internasional sebagai Hukum kebiasaan. Guna mewujudkan ADIZ Indonesia yang ideal, selaras dengan ketentuan Hukum nasional maupun Internasional dan aspek pertahanan negara maka perlu dilakukan suatu kajian dengan cara membandingkan penerapan ADIZ oleh beberapa negara maju yaitu amerika dan canada, hal ini ditujukan agar dapat menjawab permasalahan tentang bagaimana seharusnya ADIZ indonesia di terapkan. 2.
Maksud dan Tujuan.
a.
Maksud. Maksud dari penulisan naskah ini adalah untuk memberikan
gambaran tentang
Kajian Penerapan ADIZ Indonesia guna Menegakkan
Hukum dan Kedaulatan wilayah udara dalam rangka menjamin keutuhan wilayah NKRI .
2
Markas Besar TNI AU, 2000, Buku Panduan Perwira Hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Jakarta, hal. 8.
3
b.
Tujuan.
Adapun tujuan dari penulisan naskah adalah untuk
mengetahui secara lebih mendalam tentang kemungkinan peluang yang dapat diambil dari kajian Penerapan ADIZ Indonesia guna Menegakkan Hukum dan Kedaulatan wilayah udara dalam rangka menjamin keutuhan wilayah NKRI.
3.
Ruang lingkup dan Tata Urut.
Ruang
Lingkup
naskah
ini
dibatasi
pada pembahasan Kajian Penerapan ADIZ Indonesia guna Menegakkan Hukum dan Kedaulatan wilayah udara dalam rangka menjamin keutuhan wilayah NKRI, dengan tata urut sebagai berikut :
4.
a.
Bab I
Pendahuluan.
b.
Bab II
Bahan Pembahasan.
c.
Bab III
Dasar Pemikiran
d.
Bab IV
Analisis .
e.
Bab V
Hasil Analisis.
f.
Bab VI
Penutup.
Metode dan Pendekatan.
a.
Metode.
Metode yang digunakan dalam naskah ini adalah deskriptif
analisis yaitu dengan menguraikan secara sistematis permasalahan yang dihadapi melalui proses pengumpulan data serta analisa untuk kemudian menentukan ide dan gagasan yang memungkinkan guna Menegakkan Hukum dan Kedaulatan wilayah udara dalam rangka menjamin keutuhan wilayah NKRI .
b.
Pendekatan.
Naskah ini disusun menggunakan pendekatan
kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisa berbagai naskah sekolah, naskah ceramah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan naskah ini.
4
5.
Pengertian. Guna menyamakan persepsi, maka dalam penulisan naskah ini
pengertian-pengertian yang digunakan adalah :
a.
Keamanan
keselamatan
dan
Keselamatan
penerbangan
adalah
Penerbangan.
suatu
kondisi
Keamanan
untuk
dan
mewujudkan
penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan 3.
b.
Kedaulatan.
Kedaulatan dikenal dengan istilah sovereignty berasal
dari kata latin superanus yang berarti yang teratas.
Negara dikatakan
berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Bila dikatakan negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi 4. c.
Penataan Ruang.
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 5 . d.
Pertahanan Negara. Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara6. e.
Ruang.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang
lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk
lainnya
hidup
dan
melakukan
kegiatan
serta
memelihara
kelangsungan hidupnya7.
3
Pasal 1 Peraturan Pem erintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keselamatan Penerbangan. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Putra abardin, Bandung, 1999, hlm. 11. 5 Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 6 Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 7 Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967, Binacipta, Bandung, 1977, hlm.2 4
5
f.
Ruang Udara.
Ruang udara adalah suatu ruang di angkasa yang
terdekat pada bumi kita di mana didapati unsur-unsur gas yang disebut udara. Dan udara ini terdapat di lapis atmosfir8. g.
Tata Ruang.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang9. h.
Wilayah Udara.
Wilayah udara
adalah
ruang
udara
yang
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional10. i.
Pertahanan Udara.
Pertahanan udara adalah Segala usaha dan
tindakan yang direncanakan untuk membatalkan, menghalau, menghancurkan dan mengurangi berhasilnya serta menanggulangi akibat suatu Serangan Udara Lawan.
Berdasarkan tujuannya dikenal dua pengertian pertahanan
udara, yaitu :
1)
Pertahanan Nasional meliputi seluruh wilayah nasional dengan
tujuan pertahanan dalam arti seluas-luasnya dan pertahanan udara obyek vital yang statis.
Obyek vital yang statis meliputi antara lain
pusat pemerintahan, pusat industri, instalasi militer, markas besar, pangkalan armada, dan pangkalan udara.
2)
Pertahanan Udara sebagai fungsi organik pengamanan satuan
ialah pertahanan udara yang dilakukan oleh satuan itu sendiri, terutama satuan sebagai obyek vital yang mobile (bergerak) seperti pasukan lapangan dan kapal.11 j.
Pelanggaran Wilayah Udara (aerial intrusion). Pelanggaran wilayah
udara (aerial intrusion)
adalah suatu keadaan dimana pesawat terbang
8
Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007, Opcit.
9
Ibid.
10 11
Loccit Departemen Operasi Seskoau, Lampiran A dari Naskah Sekolah tentang Operasi Pertahanan Udara, Daftar Pengertian angka 2.
6
sesuatu negara sipil atau pun militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara di masuki itu.12
k.
Penerbangan. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.13
l.
Wilayah Udara. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di
atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.14
BAB II BAHAN PEMBAHASAN
6.
Umum.
Permasalahan tentang bagaimana seharusnya ADIZ indonesia
di terapkan dapat di jawab melalui analisis yuridis dan perbandingan antara ADIZ negara lain dengan ADIZ indonesia, ADIZ yang di pilih sebagai pembanding adalah ADIZ Amerika serikat dan Canada dengan pertimbangan bahwa keduanya telah diakui oleh masyarakat Internasional sebagai Hukum kebiasaan internasional yang berlaku efektif. Sebagai bahan untuk melakukan perbandingan maka dibutuhkan data dan fakta untuk di analisa. Adapun data dan fakta tersebut adalah sebagai berikut:
7.
Data ADIZ Amerika Serikat
a.
Latar Belakang Terbentuknya ADIZ Amerika Serikat.
1)
Luas Wilayah Udara.
Negara Amerika Serikat merupakan
bagian dari benua Amerika di bagian selatan yang memiliki wilayah daratan dan wilayah udara yang sangat luas.
12 Yasidi Hambali,1994, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 19. 13 Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 angka 1. 14 Ibid, Pasal 1 angka 2.a
Luasnya
7
wilayah udara ini jika dibandingkan secara garis besar saja dengan jumlah alut sista dan personel serta waktu siaga untuk dapat melindungi wilayah udara ini masih belum berimbang, namun Amerika melaksanakan strategi dengan memanfaatkan pemberdayaan komponen Air Power dan dengan memusatkan sistem pertahanan udara pada beberapa wilayah udara yang memiliki peran penting dengan keberadaan obyek vital maupun centre of gravity berbagai kekuatan negaranya.
Pemusatan
beberapa sistem pertahanan udara tersebut tentu juga harus mempertimbangkan korelasi penggunaan wilayah udara oleh pengguna wilayah udara tersebut darimanapun mereka berasal, sehingga Amerika Serikat dengan kemampuan coverage wilayah udara tersebut menggunakan berbagai sarana dan prasarana kelengkapan ADIZ untuk dapat mengidentifikasi dan menindak berbagai wahana udara yang dapat mengancam keamanan berbagai obyek vital di dalamnya dan untuk meraih Supremasi Udara di wilayah tersebut.
2)
Kekuatan Angkatan Udara.
Kekuatan Angkatan Udara
yang dimiliki untuk menjaga ADIZ adalah:
a)
Pesawat Tempur Sergap :
F-16, F-15, F-22.
b)
Satelit Militer
Quickbird,
:
World
view, dan lain sebagainya. c)
Pesawat AWACS.
d)
Radar Militer yang mengcover seluruh wilayah ADIZ
Amerika Serikat. e)
Surface to Air Missile yang terintegrasi dengan
Continental North American Aerospace Defence Command Region (CONR).
3)
Perkembangan Teknologi Radar, Satelit dan Komunikasi.
Sudah diterapkannya C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), yang telah dapat mengintegrasikan berbagai sarana komunikasi, alutsista, dan
8
data intelijen untuk diberdayakan menjadi suatu komando dan pengendalian dari suatu kegiatan operasi pertahanan udara.
4)
Konsep Gelar ADIZ.
Konsep penggelaran ADIZ untuk
melindungi obyek vital negara Amerika Serikat, yaitu pusat pemerintahan Amerika Serikat di dalam area tersebut.
5) Dalam
Efektifitas rangka
Penggunaan penerapan
Anggaran
mekanisme
Pertahanan yang
Negara.
selektif
untuk
penggunaan anggaran negara, maka sistem pertahanan udara yang diselenggarakan harus memiliki fokus pertahanan udara yang efektif dan efisien, terutama dalam masa damai.
Hal ini
dikarenakan pada masa damai, sistem pertahanan udara tetap dalam kondisi siaga.
b.
Komando dan Kendali.
ADIZ berada di bawah pengawasan
CONR (Continental North American Aerospace Defense Command Region) dan merupakan bagian dari North American Aerospace Defense Command (NORAD).
c.
Informasi yang Dibutuhkan.
Informasi yang dibutuhkan di
ADIZ, yaitu: 1)
Aircraft call sign.
2)
Number and type of aircraft.
3)
Altitude (within ADIZ)
4)
True Airspeed
5)
Time of Departure.
6)
Point of Departure.
7)
Destination.
8)
Transponder code, estimated point saat memasuki ADIZ.
yang dapat menunjukan posisi dengan Iatitude/longitude or FixRadial-Distance).
9
d.
Sistem Pertahanan Udara.
1)
Pangkalan Udara. a)
Tyndal AFB
b)
Mc Chord AFB
c)
Rome NY
2)
Radar Militer
3)
Pesawat Tempur a)
F-16
b)
F-15
c)
F-22
4)
Pesawat AWACS
5)
SOC
6)
Satelit Militer
7)
a)
Quickbird
b)
World View
Sistem
Informasi
dan
Komunikasi
yang
Terintegrasi.
Penerapan sistem C4ISR. 8)
Kapal-kapal
militer
berkemampuan
Hanud,
yang
mengelilingi benua Amerika dan terintegrasi dalam sistem Hanud. e.
Hukum dan Publikasi.
1)
Federal Aviation Regulation pada Title 14 Chapter I
Subchapter F Part
99 tentang Aeronautics and Space yang
membahas Security Control of Air Traffic.
2)
Publikasi regulasi ini disebarkan melalui media internet
dengan Electronic Code of Federal Regulation (e-CFR).
f.
Kekuatan lainnya.
1)
ATC sipil
2)
Imigrasi
3)
Bandara Udara Sipil
10
8.
Data Canadian Air Defense Identification Zone (CADIZ).
. a.
Latar
Belakang
Terbentuknya
Canadian
Air
Defense
Identification Zone (CADIZ).
1)
Luasnya Wilayah Udara.
Posisi ADIZ terbentang dari
bagian Utara sampai dengan Timur negara Canada (lihat lampiran II) sebagai filter terhadap berbagai bentuk ancaman udara dari arah
tersebut.
diselenggarakan lingkungan
Penetapan dengan
strategis
zona
pertahanan
mempertimbangkan
negara
Canada
terutama
udara
ini
perkembangan potensi
dari
alutsista negara lain, dalam hal ini yang menjadi ancaman adalah kebangkitan sistem persenjataan nuklir Rusia yang mampu mencapai obyek vital negara Canada.
2)
Kekuatan Angkatan Udara.
Kekuatan Angkatan Udara
yang dimiliki untuk menjaga ADIZ adalah:
a)
Pesawat Tempur Sergap : CF-18
b)
Satelit Militer
c)
Pesawat AWACS.
d)
Radar Militer yang mengcover seluruh wilayah ADIZ
: Radarsat dan Worldview.
di utara dan timur bagian Canada. mengembangkan
Saat ini Canada telah
penggelaran satuan-satuan radar yaitu
Pinetree Line, Mid-Canada Line dan Distance Early Warning (DEW) Line yang dioperasikan oleh Royal Canadian Air Force RCAF untuk melindungi zona pertahanan udaranya dari ancaman udara yang menuju Canada. Lihat gambar 2.1.
e)
Surface to Air Missile yang terintegrasi dengan
Canadian North American Aerospace Defence Command
11
Region (CANR).
3)
Perkembangan Teknologi Radar, Satelit dan Komunikasi.
Pengintegrasian sistem radar militer dengan input dari satelit serta didukung dengan sarana komunikasi dan informasi dari data intelijen
negara,
semua
hal
tersebut
menjadikan
sistem
pertahanan udara ini menjadi sangat efektif dalam menghadapi berbagai ancaman udara yang teridentifikasi.
4)
Konsep Gelar ADIZ.
Konsep penggelaran ADIZ ini untuk
memfilter berbagai ancaman udara yang datang dari utara atau timur negara Canada.
5)
Efektifitas
Dalam
rangka
Penggunaan penerapan
Anggaran
mekanisme
Pertahanan yang
Negara.
selektif
untuk
penggunaan anggaran negara, maka sistem pertahanan udara yang diselenggarakan harus memiliki fokus pertahanan udara yang efektif dan efisien, terutama dalam masa damai.
Hal ini
dikarenakan pada masa damai, sistem pertahanan udara tetap dalam kondisi siaga. b.
Komando dan Kendali.
CADIZ berada di bawah pengawasan
CANR (Canadian North American Aerospace Defense Command) dan merupakan bagian dari North American Aerospace Defense Command (NORAD). c.
Informasi yang Dibutuhkan. Informasi
CADIZ, yaitu:
1)
Aircraft call sign.
2)
Number and type of aircraft.
3)
Altitude (within ADIZ)
4)
True Airspeed
5)
Time of Departure.
6)
Point of Departure.
yang
dibutuhkan
di
12
7)
Destination.
8)
Transponder code, estimated point saat memasuki ADIZ.
yang dapat menunjukan posisi dengan Iatitude/longitude or FixRadial-Distance). d.
Sistem Pertahanan Udara.
1)
2)
Pangkalan Udara.
a)
Canadian Forces Base Cold Lake.
b)
Quebec's Saguenay region.
Radar Militer.
Telah menerapkan sistem gelar radar
dengan cara Pinetree Line, Mid-Canada Line dan Distance Early Warning (DEW) Line
3)
Pesawat Tempur. CF-18
4)
Pesawat AWACS
5)
SOC. Canadian Sector Air Operations (SAOC)
6)
Satelit Militer. Radarsat.
7)
Sistem
Informasi
dan
Komunikasi
yang
Terintegrasi.
Sistem ini diwadahi dalam satu skadron pengamat ruang udara dan disiapkan oleh satu skadron pendidikan untuk menyiapkan personel yang akan mengawaki satuan tersebut, yaitu:
a)
21 Aerospace Control and Warning Squadron yang
berada di St Margarets, Canada.
Satuan ini diawaki oleh
operator yang bekerja dengan sistem eight-hour shifts yang memonitor semua input data radar tentang air traffic yang menuju ruang udara Canada.
13
b)
51Aerospace
Control
Training Squadron.
and
Warning
Operational
Satuan ini berada di North Bay,
Canada dan merupakan satuan pendidikan operator yang akan
mengawaki
peralatan
pemantau
udara
di
21
Aerospace Control and Warning Squadron dan 22 Wing North Bay/Canadian Air Defence Sector (CADS).
8)
Kapal-kapal
militer
berkemampuan
Hanud,
yang
mengelilingi benua Amerika dan terintegrasi dalam sistem Hanud.
e.
Hukum dan Publikasi.
1)
Emergency Security Control of Air Traffic (ESCAT) Plan
sebagai dokumen dari The Departements of Transport and National Defence, Canada yang membahas tentang penyesuaian Canadian Aviation Regulations terhadap Military Flying Orders.
2)
Publikasi regulasi ini disebarkan melalui media internet
dengan Electronic Code of Federal Regulation (e-CFR) Title 32 Chapter I Sub chapter M part 245 tentang Plan for the Emergency Security Control of Air Traffic.
f.
Kekuatan lainnya.
1)
ATC sipil
2)
Imigrasi
3)
Bandara Udara Sipil
14
Gambar 2.1. Pinetree line, Mid-Canada line, and DEW line 9.
Data ADIZ Indonesia.
a.
Latar Belakang Terbentuknya Air Defense Identification Zone
Indonesia. 1)
Luasnya Wilayah Udara.
Indonesia memiliki luas wilayah
yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke sekitar 3.200.000 km² dengan 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. terdapat
populasi
Dari kelima pulau besar itu, di Pulau Jawa penduduk
yang
besar
dengan
pusat
pemerintahan dan perekonomian Negara Indonesia di Jakarta. 2)
Kekuatan Angkatan Udara.
Kekuatan Angkatan Udara
yang dimiliki untuk menjaga ADIZ adalah:
a)
b)
Pesawat Tempur Sergap. (1)
F-16 A/B.
(2)
F-5 E/F.
Satelit : Garuda-1 dan Palapa-D.
15
c)
Radar Militer dan Radar Sipil yang mengcover
wilayah ADIZ.
(1)
Radar
Militer:
Tanjung
Kait,
Pemalang,
Congot, Cibalimbing, Ngeliyep, Ploso.
(2)
e)
Radar Sipil :
Soeta, Juanda, Ngurah Rai.
Surface to Air Missile dimiliki oleh satuan Arhanud
dibawah kendali Kosek.
3)
Perkembangan Teknologi Radar, Satelit dan Komunikasi.
Saat ini telah dikembangkan Transmittion Data Air Situation (TDAS) yang menggabungkan Radar Militer dengan Radar Sipil untuk memonitor ruang udara Indonesia, termasuk wilayah ADIZ Indonesia.
4)
Konsep Gelar ADIZ.
Konsep penggelaran ADIZ ini untuk
melindungi obyek vital nasional di Pulau Jawa dan Bali
5)
Efektifitas
Penggunaan
Anggaran
Pertahanan
Negara.
Dengan kondisi saat ini, perlu pertimbangan sistem prioritas penggunaan anggaran negara di bidang pertahanan terhadap prioritas ancaman di masa damai. b.
Komando dan Kendali.
ADIZ berada di bawah pengawasan
Kosek I dan Kosek II yang merupakan bagian dari Kohanudnas.
c.
Informasi yang Dibutuhkan. Informasi
ADIZ, yaitu:
1)
Aircraft call sign.
2)
Number and type of aircraft.
3)
Altitude (within ADIZ)
4)
True Airspeed
5)
Time of Departure.
yang
dibutuhkan
di
16
6)
Point of Departure.
7)
Destination.
8)
Transponder code, estimated point saat memasuki ADIZ.
yang dapat menunjukan posisi dengan Iatitude/longitude or FixRadial-Distance). d.
Sistem Pertahanan Udara.
1)
2)
3)
Pangkalan Udara.
a)
Lanud Iswahjudi.
b)
Lanud Halim Perdanakusuma.
c)
Lanud Juanda.
d)
Lanud Ngurah Rai.
Radar Militer.
a)
Satrad 211 Tanjung Kait.
b)
Satrad 214 Pemalang.
c)
Satrad 215 Congot.
d)
Satrad 216 Cibalimbing.
e)
Satrad 221 Ngeliyep.
f)
Satrad 222 Ploso.
Pesawat Tempur.
a)
F-16 A/B
b)
F-5 E/F
4)
SOC. Terdapat di Posek I dan Popunas.
6)
Satelit. Garuda-1 dan Palapa-D.
7)
Sistem
Informasi
dan
Komunikasi
yang
Terintegrasi.
17
Sistem ini diwadahi dalam satu sistem TDAS dan memiliki tempat pelatihan di Pusdik Hanudnas di Surabaya.
8)
Kapal-kapal militer berkemampuan Hanud, yang berlayar di
seputar wilayah ADIZ dan terintegrasi dalam sistem Hanud Kohanudnas. e.
Hukum dan Publikasi.
1)
Pada UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Bab IV
(Kedaulatan
Atas
Wilayah
Udara)
hanya
membahas
wilayah
kedaulatan, kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, dan belum terdapat pembahasan zona identifikasi pertahanan udara negara Indonesia.
2)
Peraturan Pangkohanudnas No: Perpang/04/IX/2010 Pasal
21 tentang Prosedur Tetap Pertahanan Udara Nasional
yang
mengatur Ketentuan Wilayah Udara dan Sub Pasal a tentang ADIZ.
ADIZ di Indonesia melingkupi wilayah udara seputar pulau
Jawa, Bali dan pulau-pulau disekitarnya. Lihat gambar 2.2.
3)
Publikasi regulasi ini belum disebarkan secara luas pada
dunia penerbangan Nasional dan Internasional. f.
Kekuatan lainnya.
1)
ATC sipil
2)
Imigrasi
3)
Bandara Udara Sipil
18
Gambar 2.2. Wilayah ADIZ Indonesi 10.
Fakta-fakta.
a.
ADIZ Amerika Serikat. Negara pertama yang menentukan ADIZ pada
bulan Desember 1950,
Amerika Serikat
memiliki 5 ADIZ diluar
laut
15
teritorialnya yaitu .
1)
Dua ADIZ berada di laut dari kontinental Amerika serikat yaitu : a)
ADIZ yang berada di samudera Atlantik sejauh lebih dari
300 NM.
b)
ADIZ yang berada di selatan California sejauh lebih dari
400 NM.
c)
ADIZ yang berada di Alaska sejauh 350 NM yang berada
di Laut Bering.
15
d)
ADIZ disekitar Guam sejauh 250 NM.
e).
ADIZ di Hawai sejauh 250 NM.
Petter A. Dutton, “Petter A. Dutton,’Caelum Liberam: Air Defense Identification Zones Outside Sovereign Airspace”, The American Journal of International Law, Vol. 103:000, di download di http://www.usnwc.edu/Research---gaming/china-maritimestudies-institute/publilcation/documents/Dutton-NC-1st-proofs-(9-2909)-(3)/pdf. Pada tanggal 30 Maret 2012.
19
b.
Canada Air Defence Identification Zone (CADIZ). Lebar CADIZ
adalah 300 NM berada di sebelah utara, timur dan sebagian wilayah barat yang tidak termasuk wilayah teritorial Canada. c.
ADIZ Indonesia.
Secara geografi wilayah udara nasional berada
diatas, daratan dan laut wilayah yang terbentang dari 95° 00’ BT sampai 141° 00’BB, serta mulai dari 6° 00 LU sampai 11° 00’ LS, dengan batasan-batasan tersebut, ruang udara wilayah tergambar sebagai dimensi ruang yang sangat luas (5.193.252 km²) Di dalam wilayah kedaulatan udara Indonesia telah ditetapkan ADIZ Indonesia. ADIZ berdasarkan Aeronautical information publication Volume 1 tanggal 17 September 2006 berada di koordinat 04 00 00S 104 00 00E 04 00 00S. 117 00 00E 10 00 00S 117 00 00E 10 00 00S 104 00 00E 04 00 00S 104 00 00S. ADIZ Indonesia berada di wilayah udara sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat. ADIZ Indonesia tersebut tidak berada di luar wilayah laut teritorial (ZEE), sehingga ADIZ Indonesia sebagai zona untuk melakukan identifikasi terhadap pesawat yang akan masuk ke wilayah udara nasional kurang berfungsi secara optimal. Berkaitan kondisi ADIZ Indonesia yang belum optimal maka upaya untuk mengendalikan wilayah udara juga akan kurang maksimal.
Pengendalian wilayah udara
mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Namun pelanggaran wilayah udara masih saja tetap terjadi menurut data dari akhir tahun 2009 – awal tahun 2011 tercatat 14 pelanggaran wilayah udara nasional (data terlampir). Pelanggaran wilayah udara ini terutama oleh pesawat militer asing dapat menimbulkan kerawanan, dikarenakan akan menjadi ancaman bagi obyek vital nasional.
BAB III DASAR PEMIKIRAN
11.
Umum.
ADIZ sebagai zona dimana pesawat udara yang masuk wilayah
tersebut harus melaporkan rencana penerbangan (flight plan), pada dasarnya ADIZ merupakan sarana penunjang sistem pertahanan udara nasional.
Dalam
mendukung penegakkan ADIZ Indonesia dibutuhkan sistem pertahanan udara yang
20
saling terintegrasi terdiri dari ATC, Kohanudnas, pesawat tempur sergap serta personel yang memonitor ADIZ.
Sistem tersebut bekerja dengan menggunakan
metoda dan proses tertentu agar keberadaan ADIZ Indonesia dapat efektif untuk menegakkan kedaulatan hukum dan kedaulatan di wilayah udara. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan ADIZ Indonesia guna menegakkan hukum dan kedaulatan di wilayah udara haruslah berpedoman peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar Hukum dan landasan teori.
12.
Dasar Teori.
Landasan teoritis yang digunakan dalam naskah ini adalah
sebagai berikut : a.
Teori Penguasan Cooper (Cooper’s control theory). Pada tahun
1951 Cooper telah mengajukan pendiriannya bahwa kedaulatan negara itu ditentukan oleh kemampuan negara-negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang yang ada di atas wilayahnya. Cooper menyatakan :
“....in the absence of international agreement, that the territory of every state extends upward as far into space as it is physically and scientifically possible for any one state to control the regions of space directly above it” 16.
Teori cooper ini telah dipergunakan oleh Amerika Serikat dan Canada dengan ADIZ dan CADIZ 17 .
Usaha-usaha Amerika Serikat dan Canada yang
menetapkan beberapa bagian dari Lautan Pasifik dan Lautan Atlantik sebagai daerah kemanan yang disebut dengan ADIZ dan CADIZ sebenarnya bertitik tolak kepada pengamanan negaranya dari usaha gangguan keamanan yang mungkin tiba-tiba terjadi.
Kemampuan untuk menguasai ruang udaranya
melalui teknologi yang dimiliki oleh Indonesia akan menunjang penegakkan ADIZ Indonesia yang berfungsi sebagai zona identifikasi, dimana pesawat asing melaporkan rencana penerbangan.
Efektifitas ADIZ dapat dicapai
apabila didukung dengan sistem “Air Traffic Control” (ATC), yang mampu bertindak korelatif dengan sistem pertahanan udara nasional. Kemampuan 16 17
Priyatna Abdurrasyid, op.cit., hal. 103. Ibid, hal. 153
21
pertahanan udara selalu dihadapkan dengan persenjataan modern yang dimiliki oleh TNI AU. Kemampuan Alutsista yang ada dihadapkan dengan dinamika dan kondisi lingkungan strategis, hakekat ancaman yang akan datang, serta luas wilayah yang cukup besar. Oleh karena itu dengan optimalisasi
ADIZ Indonesia maka dapat diproyeksikan untuk menjamin
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perlu adanya pengembangan kemampuan pesawat terbang, sistem Radar dan Rudal yang handal agar penguasaan wilayah udara dapat dlaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam teori penguasaan Cooper.
b.
Teori ADIZ.
Peter A Dutton seorang Profesor di U.S Naval War
College dalam tulisan yang berjudul Caelum Liberam : Air Defense Identification Zones Outside menyatakan bahwa ADIZ sebagai wilayah untuk melakukan identifikasi sebelum pesawat terbang asing memasuki wilayah udara kedaulatan, dimulai dari luar wilayah kedaulatan udara suatu negara hingga memasuki wilayah kedaulatan udaranya. Penentuan ADIZ didasari dengan perhitungan terhadap ancaman yang benar-benar potensial serta lokasi
obyek-obyek
vital
nasional
yang
mendapat
dipertahankan dari kemungkinan serangan udara lawan.
prioritas
untuk
Setiap negara
berhak membentuk ADIZ di wilayah udara yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksinya, namun penetapan ADIZ yang demikian tidak dimaksudkan untuk memperluas kedaulatan negara pemilik ADIZ atas laut bebas yang tercakup dalam ADIZ negara itu. Pesawat udara sipil maupun pesawat udara militer yang berada dalam zona tersebut, dan akan terbang mengarah ke pantai negara pendiri ADIZ diwajibkan memberikan laporan rencana penerbangan (flight plan) kepada negara pemilik ADIZ. Bagi pesawat udara yang tidak melakukan kewajiban tersebut akan menghadapi tindakan intersepsi (penyergapan) oleh negara pemilik ADIZ, adapun efektifis ADIZ ini dapat dicapai apabila didukung dengan sistem “Air Traffic Control” (ATC) yang mampu bertindak korelatif dengan sistem pertahanan udara nasional 18.
c.
Asas bela diri (self defence). Dasar hukum pendirian ADIZ adalah
asas bela diri (self defence) yang diakui dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak 18
Azhari, 2005, “Pengaturan Intersepsi Dalam Annex 2 Konvensi Chicago tahun 1944 dan Implementasinya dalam Penegakan Kedaulatan Atas Wilayah Udara Nasional Indonesia, Tesis, Universitas Padjajdjaran, Hal 111.
22
negara untuk menggunakan senjata untuk mempertahankan diri dari kekuatan dari luar (negara lain) di dasarkan kepada hukum kebiasaan internasional (customary international law) 19 .
Hak untuk membela diri yang dimaksud
dalam piagam PBB pada hakekatnya memang merupakan sesuatu hak yang melekat.
Ketentuan dalam Pasal 51 piagam PBB tersebut bukan semata-
mata menciptakan hak tetapi secara eksplisit hak membela diri itu memang diakui menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional. Hak untuk membela yang diatur dalam piagam PBB pasal 51. Pasal itu berbunyi:
“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take anytime such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”
Meskipun redaksional hak membela diri (self defence) tersurat dalam bunyi pasal tersebut, namun dalam travaux prepatoires dinyatakan bahwa hak tersebut merupakan sesuatu yang melekat (inherent).
Bunyi pasal 51
memang tidak menyebutkan cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan hak membela diri. Pasal ini sering dikaitkan dengan hak untuk menggunakan kekerasan bersenjata secara terbatas. Higgins misalnya berpendapat bahwa piagam PBB telah memberikan izin terbatas atas penggunaan kekerasan bersenjata dalam kerangka hak membela diri baik secara individual maupun kolektif.
PBB juga mempertimbangkan bahwa tindakan itu dapat menjadi
sebuah mekanisme untuk menuntut hak hukum serta mencapai keadilan sosial dan politik. Beberapa sarjana hukum internasional dan juga praktekpraktek negara telah menafsirkan hak membela diri tersebut dengan meluaskan maknanya menjadi melindungi diri (self preservation).
19
Malcolm N. Shwa QC, 2005, International Law, Cambridge : University Pers, hal. 1035.
Bowett
23
misalnya mengatakan bahwa pasal 51 diartikan hak untuk membela diri bukan membatasinya. Menurutnya tidak ada hubungan antara serangan bersenjata dengan hak membela diri. Tidak ada negara yang dapat menunggu hingga ada serangan bersenjata baru dapat membela diri 20.
d.
Teori Efektivitas Hukum. efektifitas hukum adalah kesesuaian antara
apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masayarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan (unworkable), atau bahkan –atas hal tertentu terbit Pembangkangan Sipil 21. Pada hakekatnya persoalan efektivitas Hukum seperti yang diungkapkan DR. Syamsuddin Pasamai, SH., MH., dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum, persoalan efektivitas Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan-persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan Hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan Hukum. Artinya Hukum berlaku secara filosofis, Yuridis dan sosiologis. Untuk membahas masalah ketidak efektifvan Hukum ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penerapan Hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh Ishaq, SH., MHum., dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan Hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatif terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekamto faktor tersebut ada lima, yaitu :
1)
Hukum itu sendiri.
2)
Penegak Hukum.
3)
Sarana dan Fasilitas.
4)
Masyarakat.
5)
Kebudayaan22.
Indikator Hukum tidak efektif yaitu :
20
21 22
http://www.scribd.com/doc/49232153/Bag-3-Isi.
http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/181-efektifitas-penerapan-hukum.html http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html.
24
1)
Kabur dan multitafsir.
2)
Inkonsistensi norma.
3)
Kekosongan hukum (rechvacuum).
4) Tidak ada/segera dibuat peraturan pelaksana/organik, walaupun ada perintah batas waktu. 5)
Sering dan cepat berubah (amandemen atau diganti).
6)
Menuai kritik tajam masyarakat.
7)
Inkonsisten dengan konvensi internasional,
8)
Inkonsistensi dengan UU/peraturan horizontal.
9)
Pembahasannya lambat, alot, dan tarik manarik politik.
10)
Saat pembahasan adanya berbagai draf alternatif.
11)
Inkonsistensi dgn UUD 1945 sehingga dibatalkan MK (negative
legislation).
13.
12)
Tidak diterapkan dalam praktek (minim fasilitas).
13)
Tidak ada lembaga pelaksana (legal structure)23.
Dasar Hukum
a.
Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 menyebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina
kemampuan,
daya
tangkal
negara
dan
bangsa,
serta
menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara termasuk wilayah kedaulatan atas ruang udara nasional, sehingga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dapat terhindar. Dalam upaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan nasional dengan pertahanan negara di wilayah kedaulatan ruang udara, upaya yang dilakukan adalah membangun, membina dan memperkuat sumber daya dan kekuatan tangkal yang mampu meniadakan 23
http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/181-efektifitas-penerapan-hukum.html.
25
setiap ancaman dan atau pelanggaran hukum di ruang udara baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Wewenang dan tanggung jawab mempertahankan wilayah kedaulatan atas ruang udara termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di ruang udara termasuk di kawasan udara terlarang adalah TNI-AU. Wewenang dan tanggung jawab tersebut menjadi penting karena Indonesia adalah negara kepulauan yang juga merupakan negara khatulistiwa dan terletak pada posisi silang dunia. Kondisi tersebut mendukung terwujudnya berbagai kegiatan dan/atau usaha dapat dilakukan di ruang udara nasional Indonesia baik untuk kepentingan nasional maupun internasional.
Berkaitan dengan ADIZ Indonesia sebagai zona
identifikasi maka pelanggaran terhadap ADIZ Indonesia akan dilakukan tindakan koreksi yang tegas dan nyata dapat berupa penghalauan, pengusiran, forced down dan penghancuran yang menjadi tanggung jawab TNI AU sebagai penegak hukum dan kedaulatan di wilayah udara nasional. b.
Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. 24
Pasal 10
Undang-Undang TNI menyebutkan bahwa tugas TNI AU yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dalam penegakkan hukum dan kedaulatan di wilayah udara oleh TNI AU diharapkan ADIZ Indonesia sebagai zona identifikasi dapat memberikan informasi awal terhadap adanya pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat asing.
Informasi awal dari pesawat tersebut dapat
dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui adanya pelanggaran wilayah udara, sehingga hukum dan kedaulatan di wilayah udara dapat ditegakkan. c.
Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepuluan yang berciri 24
Konsideran huruf C dari Undang-Undang Nom or 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
26
nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat
untuk
dikelola
dan
dimanfaatkan
sebesar-besarnya
bagi
kemakmuran rakyat Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengatur wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung. Adapun tujuan pengaturan wilayah negara bertujuan untuk menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara dan ketertiban di kawasan perbatasan. Di dalam pasal 10 huruf e Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2008 di sebutkan bahwa dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan maka Pemerintah berwenang untuk memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan. dengan keberadaan ADIZ
Terkait
Indonesia maka perlu adanya identifikasi
penerbangan internasional sebelum memasuki wilayah udara teriorial, sehingga dapat diketahui apakah penerbangan internasional memiliki izin atau tidak untuk mengadakan penerbangan. Dengan adanya identifikasi tersebut akan mencegah adanya pelanggaran wilayah udara sehingga dapat menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.
Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar
kegiatan
perekonomian
nasional,
membina
jiwa
kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional, menunjang,
menggerakkan,
dan
mendorong
pencapaian
tujuan
pembangunan nasional, memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa, serta berasaskan manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan,
27
keserasian dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, anti monopoli dan keterbukaan, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan, serta kenusantaraan.25 Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Salah satu wujud penegakkan hukum di udara adalah penerapan ketentuan ADIZ Indonesia sebagai zona identifikasi bagi pesawat udara asing.
Indonesia sebagai negara berdaulat mempunyai hak untuk
menetapkan ADIZ untuk kepentingan pertahanan di wilayah udara.
BAB IV ANALISIS
14.
Umum.
Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua
samudra yang penting, sehingga Indonesia memiliki kedudukan geografis di tengahtengah jalan lintas silang dunia. Dengan posisi tersebut Indonesia menjadi lalu lintas bagi penerbangan yang menghubungkan antara Benua Australia dan Benua Asia. Sehingga hal ini dapat menimbulkan kerawanan bagi pelanggaran udara.
ADIZ
Indonesia sebagai suatu ruang udara yang dibentuk bagi keperluan identifikasi dalam sistem Pertahanan Udara Nasional memiliki peranan yang penting dalam penegakkan hukum dan kedaulatan di wilayah udara. Dengan mengetahui terlebih dahulu pesawat udara yang memasuki ADIZ maka akan dapat dideteksi secara dini terhadap “ancaman” yang masuk wilayah kedaulatan udara Indonesia. Oleh karena itu ADIZ dapat juga digunakan sebagai “intelligence gathering” menghadapi potensi ancaman.
Survivabilitas Negara akan ditentukan oleh kemampuannya untuk
melakukan deteksi dini, penentuan lokasi, identifikasi terhadap berbagai potensi ancaman. 15.
Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Hukum Yang Mengatur Wilayah
Udara di Indonesia.
Kedaulatan wilayah udara negara diatur dalam Konvensi
Chicago 1944 yang menyatakan the contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Hukum internasional tidak memberikan hak untuk lintas damai melalui ruang udara dan 25
Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 pada Bab I Umum.
28
untuk memasuki ruang udara suatu negara dibutuhkan ijin dari negara dimana wilayah udaranya akan dimasuki 26 . Ruang udara sepenuhnya tunduk kepada kedaulatan (”sovereignty”) yang lengkap dan eksklusip dari negara kolong (“subjacent state”) sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan pasal 1 Konvensi Chicago
1944 mengenai Penerbangan Sipil
Internasional (“Convention
on
International Civil Aviation”)27. Konvensi Chicago merupakan landasan berpijak dari ketentuan-ketentuan hukum udara internasional, di Indonesia ketentuan berkaitan dengan kedaulatan udara di atur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa RI memiliki kedaulatan penuh dan ekslusif atas wilayah udaranya. Dalam rangka penegakkan kedaulatan negara atas wilayah udara tersebut, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara sosial budaya, serta lingkungan udara. Penekanan untuk menjamin keutuhan wilayah negara dan kedaulatan negara termasuk di wilayah udara juga di amanatkan dalam pasal 5 ayat (1) UndangUndang RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Namun, sifat kedaulatan yang utuh dan penuh dari negara di ruang udara nasionalnya sebagaimana diatur dalam Chicago Convention 1944 berbeda misalnya dengan sifat kedaulatan negara di laut wilayahnya yang mengenal hak lintas damai sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Karena sifatnya yang sedemikian, maka di ruang udara nasional tidak dikenal hak lintas damai (innocent passage)28, sehingga dengan diratifikasinya UNCLOS 1982, akan terjadi dualisme ketentuan hukum yang mengatur wilayah udara yaitu ketentuan hukum udara dan ketentuan hukum laut, terutama di wilayah udara di atas di Alur Laut Kepulauan Indonesia. 16.
Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penerapan ADIZ Indonesia.
Berdasarkan teori efektivitas Hukum terdapat beberapa indikator yang menujukkan bahwa penerapan ADIZ Indonesia tidak efektif dilihat dari faktor Hukum itu sendiri. Indikator tersebut adalah:
26
Rebecca M.M. Wallace,1992,”International Law”, London : Sweet & Maxwell, halaman 100. Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2003, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan, Jakarta : CV Mitra Karya, hal. 294 28 Yasidi Hambali, op.cit., hal. 19. 27
29
a.
Inkonsistensi Norma Antar Konvensi.
Inkonsistensi norma adalah
ketidak sesuaian antara norma Hukum yang satu dengan yang lainnya atau dapat juga disebut dengan istilah konflik norma. Mengacu pada analisis yuridis terhadap ketentuan Hukum yang mengatur wilayah udara Indonesia maka di ketahui bahwa terdapat dualisme ketentuan Hukum terhadap wilayah udara Indonesia yaitu ketentuan Hukum udara yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944 dan ketentuan Hukum laut sebagai mana di atur oleh konvensi Hukum laut UNCLOS 1982. Di lihat dari aspek Hukum dualisme ketentuan ini merupakan konflik norma Dimana ketentuan Hukum udara tidak mengakui adanya hak lintas damai, sedangkan Hukum laut mengatur hak lintas damai (innocent passage).
b.
Inkonsistensi Norma Hukum Nasional Terhadap Konvensi. Dasar
Hukum pembentukan ADIZ terdapat dalam pasal 51 Piagam PBB dan Hukum kebiasaan Internasional sebagaimana yang telah di terapkan oleh negaranegara lain dan di akui oleh masyarakat internasional sebagai Hukum. Selain itu ADIZ juga diatur
dalam Document 9426-AN/924 First Edition 1984 ICAO (
International Civil Aviation Organization), pada chapter 3 tentang Airspace Organization Ayat
3.3.4 Special Designated Airspace yang mengakui
keberadaan ADIZ suatu negara. Dalam hal ini secara Nasional Indonesia telah membentuk undang-undang RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Namun sangat di sayangkan bahwa kedua Undang-undang ini tidak mengatur masalah ADIZ, ini menunjukkan ketidak konsistenan aturan Hukum nasional terhadap konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. c.
Inkonsistensi
undangan
Norma
Hukum
Antar
Peraturan
perundang-
Nasional. Norma-norma Hukum yang mengatur masalah
pertahanan Nasional tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 menyebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara termasuk wilayah kedaulatan atas ruang udara nasional, sehingga keutuhan wilayah Negara Kesatuan
30
Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dapat terhindar. Norma Hukum yang menyangkut aspek pertahanan udara nasional tidak terakomodasi dengan baik dalam peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan masalah pengaturan ruang udara. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang diatur oleh undang-undang RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pengaturan berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang telah ditetapkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002.
jika kita cermati bahwa
perundang-undang tersebut tidak mengatur ADIZ.
17.
Perbandingan ADIZ.
Selain faktor Hukum, efektivitas penerapan ADIZ
indonesia juga di tentukan oleh faktor lain, hal ini dapat dilihat dari perbandingan dengan ADIZ negara lain yang telah diterapkan secara efektif. ADIZ tersebut adalah ADIZ Amerika Serikat dan CADIZ
( Canada Air Difense Zone).
ADIZ
NO a.
SPESIFIKASI b.
1.
c. Lokasi
AMERIKA SERIKAT d.
CADIZ
INDONESIA
e.
f.
5 ADIZ berada
Utara, Timur, dan
Berbentuk
diluar teritorian
sebagian wilayah
Kotak
negara.
Barat di luar
mencakup
teritorial Canada.
Pulau Jawa dan Bali berada dalam wilayah teritorial.
2.
Konsep Gelar
Melindungi pusat
Mempertimbangkan
Perlindungan
pemerintahan
ancaman udara
Ibukota negara
negara Amerika
dari Utara,
Indonesia dan
Serikat
terutama
obyek vital.
persenjataan negara Rusia. 3.
Kekuatan AU a.
Pesawat TS
F-15
CF-18
F-5 E/F
31 F-16
F-16 A/B
F-22 b.
Satelit
Quickbird
Radar sat
Garuda-1
Worldview
Quickbird
Palapa-D
dll (Satelit militer)
(Satelit militer)
(Satelit sipil)
√
√
X
c.
AWACS
d.
Coverage Radar
Penggelaran
militer
Berlapis Penuh
Pinetree Line
Belum Penuh
Mid-Canada Line DEW Line e.
SAM
Terintegrasi CONR
a. 4
b.
c.
d.
Integrasi Radar, Satelit, Komuniksi.
Terintegrasi CANR
Arhanud
e.
f.
21 Aerospace Control and
C4ISR
Warning
TDAS
Squadron 5.
6.
Kodal
Lanud yang Siaga
CONR
CANR
KOSEK I & II
NORAD
NORAD
KOHANUDNAS
*Canadian Forces
Iswhjudi
Base Cold Lake.
Halim P.K.
*Quebec”s
Juanda
Saguenay Region.
Ngurah Rai
ATC sipil
ATC sipil
ATC sipil
Imigrasi
Imigrasi
Imigrasi
Bandara Sipil
Bandara sipil
Bandara sipil
FAR
ESCAT Plan
*UU RI No1 th
CFR Title 14
CFR Title 32
2009.(ADIZ tdk
Chapter I
Chapter I
diatur)
Subchapter F
Subchapter M
*Protap
Part 99
Part 245
Hanudnas
Internet
Internet
e-CFR
e-CFR
Tyndal AFB Mc Chord AFB Rome NY
7.
8.
9.
10
Kekuatan lain
Hukum
Publikasi
Kualitas dan kuantitas SDM
Keterangan : ( √ ) Terdukung
√
( X ) Tidak terdukung
Terbatas
√
X
32
BAB V HASIL ANALISIS
18.
Umum.
beberapa
Berdasarkan analisis yang disampaikan di atas, dapat diketahui
masalah
dalam penerapan ADIZ Indonesia saat ini, sehingga perlu
dicarikan solusi yang tepat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan udara nasional.
19.
Permasalahan Penerapan ADIZ Indonesia.
a.
Penetapan Lokasi dan Luas ADIZ Indonesia.
Penetapan ADIZ
Indonesia saat ini kurang tepat jika dilihat dari lokasi dan luasnya karena meliputi ruang udara di atas wilayah teritorial yaitu sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat.
Hal ini tidak lazim di terapkan oleh negara lain yang
menempatkan ADIZ berada diluar teritorialnya (lihat tabel perbandingan ADIZ). Dari aspek teoritis ADIZ indonesia bertentangan dengan hakekat dan tujuan ditetapkan ADIZ sebagaimana yang dimaksud teori ADIZ yaitu sebagai sarana identifikasi dini sebelum suatu pesawat udara memasuki ruang udara nasional.
Daerah (zona) udara berupa ADIZ untuk melakukan identifikasi
seharusnya berada di luar teritorial wilayah udara nasional sehingga pesawat sebelum memasuki wilayah udara teritorial melakukan identifikasi atau melaporkan terlebih dahulu rencana penerbangannya (flight plan) untuk dapat di ketahui secara dini apabila ada ancaman terhadap wilayah negara kesatuan RI.
Dengan ditempatkan ADIZ Indonesia berada di atas udara
wilayah Jawa sekitarnya maka fungsi ADIZ sebagai sarana identifikasi sebelum memasuki wilayah teritorial menjadi kurang berfungsi karena ADIZ Indonesia berada di dalam wilayah udara teritorial itu sendiri. b.
Kualitas dan kuantitas SDM terbatas.
Permasalahan kuantitas dan
kuantitas sumber daya manusia dapat dibagi sebagai berikut :
1)
Kualitas Sumber Daya Manusia. Adapun permasalahan kualitas
sumber daya manusia adalah sebagai berikut :
33
a)
Operator Radar di Jajaran Kohanudnas. Personel yang
menangani Radar meliputi operator radar dan teknisi radar, operator radar memiliki kemampuan untuk mengatur lalu lintas udara sedangkan teknisi radar bertugas untuk pemeliharaan radar. Permasalahan terhadap operator radar yang melakukan monitoring terhadap pesawat-pesawat adalah sebagai berikut :
(1)
Operator Yang Mengawaki. Operator Radar pada
umumnya berasal dari Tamtama, regenerasi operator radar tidak berjalan karena pendidikan operator radar tidak berjalan berkesinambungan.
(2)
Pendidikan.
Pendidikan operator Radar terbatas
pada Pengatur Lalu Lintas Udara (PLLU), setelah itu operator radar tidak diberikan pendidikan lanjut.
(3)
Pemandu Lalu Lintas Udara Sipil. Permasalahan
penerapan ADIZ di Indonesia merupakan persoalan yang terkait dengan berbagai unsur pendukung, ADIZ akan efektif bila didukung oleh sistem Air Traffic Control (ATC) yang
baik.
Controller)
Pemandu lalu lintas udara (Air Traffic
memiliki
kontribusi
yang
penting
dalam
memberikan jasa pelayanan udara yang mendukung ADIZ. Pemandu lalu lintas udara memberikan penyedia layanan yang mengatur lalu lintas di udara
dan
mengontrol pergerakan pesawat yang keluar dan masuk area control service nya, termasuk dalam mengontrol wilayah ADIZ. Permasalahan berkaitan dengan Pemandu Lalu
Lintas
Udara
adalah
kurangnya
pemahaman
terhadap Operasi Pertahanan Udara. b)
Military Civil Coordination. Dalam rangka koordinasi
antara penerbangan sipil khususnya air traffic services dengan tugas pertahanan udara telah dibentuk Military Civil Coordination
34
Centre (MCC).
MCC berfungsi melaksanakan koordinasi
penerbangan antara unit ATS Sipil dan Militer dalam rangka : (1)
Mendukung tugas Operasi Pertahanan Udara pada
tahap deteksi dan identifikasi.
(2)
Mendukung
keselamatan
terciptanya
penerbangan
keamanan
selama
dan
berlangsungnya
29
operasi-operasi udara TNI/TNI AU .
2)
Kuantitas Sumber Daya Manusia.
Adapun permasalahan
kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :
a)
Operator di Jajaran Kohanudnas.
Jumlah tenaga
operator Radar terbatas dengan sistem kerja shift, untuk menutupi kekurangan personel tersebut digunakan teknisi Radar yang tidak memiliki latar belakang pendidikan PLLU.
b)
Pemandu Lalu Lintas Udara Sipil. Keterbatasan jumlah
pemandu lalu lintas di bandara-bandara dapat menghambat pengendalian wilayah udara. Keterbatasan jumlah personel Pemandu Lalu Lintas Udara menyebabkan bandara-bandara operasional 24 jam penuh 30.
c)
Military Civil Coordination. Keterbatasan jumlah personel
MCC yang seharusnya di tempatkan Pamen dari Korps Elektronika, 2 Kasi berpangkat Pama dari Korps Elektronika, Kepala Tata Usaha dan Kataud Bintara dari kejuruan PLLU, namun dalam prakteknya personel yang dikirim untuk bertugas adalah
seorang Bintara. Pada saat ini personel yang
mengawaki
MCC belum terisi sesuai dengan DSP yang ada
dalam Skep Kasau Nomor Skep / 27 /III / 1997 Bujuklak tentang
29
30
Skep Kasau Nomor : Skep/27/III/1997 Bujuklak tentang Penyelenggaraan Military Civil Coordination Centre.
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=26f2b99c9280010492ebe660442fe2c7&jenis=e4da 3b7fbbce2345d7772b0674a318d5
35
Penyelenggaraan
Military
dipimpin oleh Pamen
Civil Coordination
dari
Centre
Korps Elektronika,
yaitu
2 Kasi
berpangkat Pama dari Korps Elektronika, Kepala Tata Usaha dan Kataud Bintara dari kejuruan PLLU,
namun dalam
prakteknya personel yang dikirim untuk bertugas adalah seorang Bintara.
Karena personel yang dikirim adalah seorang Bintara
maka keberadaannya kurang diterima/dianggap oleh Bandara sebagai perwakilan dari TNI AU. Sehingga berakibat koordinasi antara Bandara dan Kohanudnas tidak berjalan dengan semestinya atau tidak optimal, yang berpengaruh pula pada monitoring ADIZ Indonesia sebagai zona identifikasi. b.
Alutsista Terbatas.
Penetapan ADIZ suatu negara didasarkan pada
dua hal yang menjadi dasar yaitu : pertama, mengikuti perkembangan dunia dimana teknologi penerbangan sudah semakin maju dan negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut bebas mengkuatirkan akan adanya serangan
dari pihak asing melalui media udara masuk ke negaranya
melewati laut bebas, sehingga negara-negara
yang memiliki ruang udara
tersebut secara sepihak menetapkan ADIZ. Kedua, Penetapan ADIZ bukan semata-mata untuk kepentingan pengaturan lintas udara ataupun mencari keuntungan dalam pengaturannya, akan tetapi untuk kepentingan pertahanan dari Negara tersebut.
Penetapan ADIZ Indonesia yang diikuti dengan
penegakan ADIZ bagi pesawat yang tidak melakukan identifikasi dilakukan dengan cara tegas, oleh karena itu ADIZ Indonesia harus didukung oleh Alutsista yang memadai. Dibandingkan dengan luas wilayah udara yang harus dipertahankan maka Alutsista TNI AU belum mencukupi. Adapun Alutsista yang dapat mendukung keberadaan ADIZ Indonesia adalah sebagai berikut 31 : 1)
Pesawat Terbang. Hingga saat ini, kondisi pesawat terbang TNI
AU yang beroperasi meliputi 68 pesawat tempur; 47 pesawat angkut; 38 helikopter, dan 55 pesawat latih dengan tingkat kesiapan rata-rata adalah 44%.
31
Mabesau, 2010, Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) TNI AU Tahun 2010 - 2024, Jakarta, hal. 7.
36
2)
Radar. Kekuatan Radar yang dimiliki TNI AU saat ini, berjumlah
20 unit dengan kesiapan operasi 16 unit (94 %).
Penggelaran satuan
radar TNI
AU saat ini di Tanjung Kait, Ranai, Tanjung Pinang,
Pemalang,
Congot,
Cibalimbing,
Ngliyep,
Ploso,
Balikpapan,
Kwandang, Tarakan, Lhokseumawe, Dumai, Sabang, Sibolga, Buraen, Tanjung Warari, Timika, Merauke, dan Saumlaki.
3)
Peluru Kendali (Rudal).
Rudal yang dimiliki TNI AU saat ini
meliputi meriam Penangkis Serangan Udara (PSU) tipe HSS Alla Gun kaliber 30 mm sebanyak 11 unit, dan tipe HSS Triple Gun kaliber 20 mm sebanyak 33 unit yang sudah berusia tua, dan masih digunakan sebagai sarana pertahanan udara (hanud titik) guna melindungi pangkalan-pangkalan induk. Disamping itu, TNI AU juga memiliki rudal jarak pendek tipe QW-3 Manpacked sebanyak 24 set dari pengadaan tahun 2006, rudal udara-udara tipe AIM-9, dan rudal udara-darat tipe Maverick AGM-65.
Untuk amunisi udara, saat ini masih sangat
terbatas dan tidak akan mampu melaksanakan perang jika terjadi konflik
4)
Komunikasi dan Peperangan Elektronika (Komnika). Kekuatan
peralatan Komnika TNI AU saat ini yang melekat di pesawat terbang, Radar, Rudal dan Siskomlek/K4I secara kualitatif maupun kuantitatif belum memadai, sehingga perlu ditingkatkan.
c)
Inkonsistensi Norma Hukum (Ketidak Sinkronan Aturan Hukum).
Pengaturan udara di atur dalam Konvensi Chicago pasal 1 yang menyatakan the Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory, hal ini berarti bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang mutlak dan tidak dapat dikurangi oleh negara lainnya terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Sifat kedaulatan di wilayah udara yang penuh dan eksklusif ini juga diatur dalam pasal 5 UndangUndang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
Di dalam ketentuan
hukum internasional selain dikenal dengan ketentuan hukum tertulis juga dikenal adanya hukum kebiasaan internasional yang sifatnya tidak tertulis
37
yang didasari praktek-praktek negara.
Pendirian ADIZ oleh suatu negara
didasarkan oleh praktek negara-negara yang telah menjadi kebiasaan internasional (Customary International Law) dan asas bela diri (self defence) yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB 32 .
Di sisi lain Indonesia telah
meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Serta diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan Konsekuensi dari Negara Kepulauan berdasarkan United Nation on Convention Law of the Sea (UNCLOS 1982) pasal 53 ayat (1) maka Indonesia harus menentukan alur laut kepulauan, dimana dalam alur laut kepulauan tersebut seluruh kapal dan pesawat udara mempunyai hak untuk melintas. Penetapan ADIZ yang dilakukan oleh Indonesia menimbulkan permasalahan apabila dikaitkan dengan
adanya
penetapan
Alur
Laut
Kepulauan
Indonesia
(ALKI).
Pengaturan berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang telah ditetapkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002. ALKI I yang meliputi Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diajukan kepada International Maritime Organization (IMO) over lapping dengan ADIZ Indonesia yang di sekitar atas udara sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa. Permasalahan akan timbul apabila terdapat pesawat udara yang akan menggunakan
koridor
ALKI
yang
tidak
wajib
melaporkan
kegiatan
penerbangannya dan hanya memonitor frekwensi penerbangan di ATC. Hal ini bertentangan dengan ketentuan ADIZ maka pesawat udara tersebut harus melaporkan rencana penerbangannya.
20.
Hasil Keputusan.
a.
Pilihan Terbaik Penerapan ADIZ. Berpedoman pada analisis dan teori
efektifitas Hukum maka dapat di ambil suatu keputusan bahwa pilihan terbaik dalam penerapan ADIZ adalah ADIZ Amerika serikat, hal ini didasarkan pada faktor-faktor yang di miliki oleh ADIZ Amerika yaitu :
32
Yuwono Agung, op.cit. hal 94 -95.
38
1)
Faktor Hukum. Penerapan ADIZ Amerika didukung oleh
perangka Aturan Hukum yang jelas, tidak mengandung cacat yuridis dan aturannya memperhatikan kepentingan pertahanan Negara.
2)
Faktor sumber daya manusia. Penerapan ADIZ Amerika
didukung oleh sumber daya manusia yang baik sehingga mampu mengawaki sarana dan fasilitas penegakan Hukum Udara. 3)
Faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas pendukung
berupa sistim pertahanan udara yang handal merupakan faktor yang sangat menentukan dan mendukung penerapan ADIZ. 4)
Faktor Masyarakat.
Masyarakat Amerika Serikat sangat
mendukung penerapan ADIZ, karena masyarakatnya sudah maju dan mengerti
tentang
arti
pentingnya
pertahanan
udara.
Secara
Internasional penerapan ADIZ Amerika serikat tersosialisasi dengan baik sehingga dapat di ketahui, dihormati dan di taati oleh masyarakat Internasional. b.
Pilihan Alternatif. Pilihan alternatif penerapan ADIZ yaitu penerapan
CADIZ ( Canada Air Difense Zone).
Faktor-faktor efektifitas Hukum yang
dimiliki oleh ADIZ Amerika Serikat juga dimiliki oleh CADIZ, perbedaannya hanya pada sarana dan fasilitas yang mendukung penerapan CADIZ. ADIZ Amerika Serikat didukung oleh sarana dan fasilitas yang lengkap dan canggih, sedangkan CADIZ tidak selengkap Amerika Serikat, namun penerapan CADIZ terdukung. c.
Konsepsi penerapan ADIZ Indonesia Ideal. Belajar dari penerapan
ADIZ negara lain yang telah berhasil menerapkan secara efektif maka untuk menerapkan ADIZ Indonesia secara efektif dibutuhkan pemenuhan syaratsyarat sebagai berikut :
1)
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Hukum yang
baik adalah Hukum yang tidak mengandung cacat
yuridis (cacat
39
Hukum) , memenuhi rasa keadilan, kepastian Hukum dan bermanfaat. Dalam konteks ini yaitu aturan Perundang-undangan sebagai payung Hukum penerapan ADIZ Indonesia terdapat konflik norma sehingga menimbulkan ketidak pastian Hukum yang berdampak pada proses penegakan Hukum, sehingga harus di atasi dengan melakukan harmonisasi
peraturan
Perundang-undangan
(proses
pengharmonisasian terlampir). Selain itu aturan perundang-undangan yang telah di harmonisasi mengandung ketentuan yang memenuhi kepentingan pertahanan nasional dengan memuat ketentuan ADIZ yang ideal yaitu penempatan lokasi dan luas yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara. ( gambar ADIZ indonesia Ideal terlampir). Untuk mengefektifkan ADIZ Indonesia sebagai zona identifikasi maka harus ditingkatkan luas wilayah ADIZ Indonesia dari di wilayah udara sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat ke wilayah udara di atas zona ekonomi ekslusif sejauh 200 NM dari garis pangkal biasa (normal baselines). Dengan meningkatkan luas wilayah ADIZ Indonesia pesawat udara asing akan melakukan identifikasi sebelum memasuki kedaulatan wilayah udara, sehingga dapat diketahui secara dini adanya ancaman atau tidak melalui wilayah udara. Dengan meningkatkan luas ADIZ Indonesia maka hukum dan kedaulatan di wilayah udara dapat ditegakkan dalam rangka menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2)
Peningkatan Kemampuan dan Kekuatan TNI AU. Ketentuan
yang dirumuskan dalam pasal 10 Undang-Undang TNI menyebutkan bahwa tugas TNI AU yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. TNI AU sebagai pengemban tugas pertahanan dan penegakan Hukum di wilayah udara harus meningkatkan sumber daya manusia baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah pemenuhan sarana dan prasarana berupa Alutsista yang memadai serta dukungan anggaran yang cukup sebagai konsekuensi penerapan ADIZ Indonesia yang Ideal.
40
3)
Dukungan Masyarakat. Mengupayakan dukungan masyarakat
dengan mensosialisasikan tentang Penerapan ADIZ indonesia dan fungsinya untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dari berbagai betuk ancaman yang datang melalui media udara. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat internasional pemerintah juga harus melakukan sosialisasi secara terus menerus agar penerapan ADIZ Indonesia yang ideal dapat diketahui, dihormati dan ditaati.
BAB VI PENUTUP
21.
Kesimpulan. Dari pembahasan naskah diatas, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
a.
ADIZ Indonesia saat ini belum ideal sehingga perlu dilakukan kajian
yuridis dan melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah efektif menerapkan ADIZ yaitu Amerika dan Canada.
b.
Kajian
dilakukan
dengan
menggunakan
Analisis
yuridis
dan
perbandingan yang didukung dengan bahan pembahasan berupa data dan fakta ADIZ, dasar pemikiran yang terdiri dari dasar teori dan dasar Hukum..
c.
22.
Hasil kajian menghasilkan keputusan yang menentukan bahwa :
1)
Pilihan ter baik adalah penerapan ADIZ amerika serikat.
2)
Pilihan Alternatif adalah CADIZ ( Canada Air Difense Zone).
Saran.
Untuk mendukung terwujudnya
ADIZ Indonesia yang ideal guna
menegakkan hukum dan kedaulatan di wilayah udara dalam rangka menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :
RAHASIA 41
a.
Untuk mendukung penegakan Hukum Udara, Pemerintah Republik
Indonesia
hendaknya
mempercepat
dapat
program
mendukung
Minimum
kebutuhan
Essential
Force,
Alutsista dengan sehingga
upaya
mewujudkan ADIZ Indonesia yang ideal dapat diterapkan secara efektif.
b.
Ketentuan-ketentuan tentang Hak Lintas di wilayah udara di atas Alur
Laut Kepulauan Indonesia hendaknya juga menghargai prinsip-prinsip hukum udara
yang di atur dalam Konvensi Chicago dan ketentuan hukum
internasional serta hukum nasional yang mengatur.
Oleh Karena itu
disarankan adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002
khususnya hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban pesawat
udara asing yang melintas di wilayah udara di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia.
Lembang,
April 2012
TTD MIRTUSIN, SH.,MH. Mayor Sus NRP 520881
Lampiran
1.
Alur Pikir
2.
Proses Harmonisasi Perundang-undangan.
3.
Konsep ADIZ Indonesia ideal.
4.
Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum Udara ( Alutsista )
5.
Data pelanggaran wilayah udara.
6
Coverage Radar Militer dan Sipil.
42
43
44
45
SARANA PENEGAKAN HUKUM UDARA (ALUTSISTA)
46
47
48
49
COVERAGE RADAR MILITER DAN SIPIL
