BAB I PENDAHULUAN Kondisi Umum

Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Kondisi Umum Pengawasan pangan merupakan satu upaya yang strategis karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global. Di era perdagangan bebas, peran pengawasan ini diarahkan untuk menjadi mekanisme. Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM untuk periode 2015-2019. Proses penyusunan Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014. Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.1.1. Peran Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen. Salah satu upaya Badan Pengawas Makanan RI adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pengawasan pangan mulai dari produksi hingga peredaran menjadi tupoksi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Pendekatan pengawasan makanan mempunyai aspek permasalahan dengan dimensi yang sangat luas dan kompleks. Pengawasan tidak dapat dilakukan hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, tetapi harus dilakukan sejak awal proses, mulai bahan

1


baku, proses produksi, produk setengah jadi, produk jadi sampai produk tersebut beredar di masyarakat.

Ruang lingkup tugas di bidang pengawasan pangan adalah post market vigilance dengan melakukan sampling, pengujian laboratorium, inspeksi sarana produksi dan distribusi, investigasi dan penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pengawasan pangan yaitu : a)

Undang-Undang RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

b)

Undang-Undang RI no. 7 tahun 1996 tentang Pangan

c)

Undang-Undang RI no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d)

PP. no. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

e)

PP. no 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Selain itu, ada banyak Peraturan dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi acuan Direktorat Inspeksid an Sertifikasi Pangan dalam melaksanakan tugasnya. 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik 2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2014 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 5. Peraturan

Kepala

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

RI

No.

HK.03.1.23.12.11.10720 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Formula Bayi dan Formula Lanjutan Bentuk Bubuk

2


6. Peraturan

Kepala

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

RI

No.

HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Ritel yang Baik 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan 8. Peraturan

Kepala

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

RI

No.

HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim Dalam Label dan Iklan Pangan Olahan 9. Peraturan

Kepala

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

RI

No.

HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi dalam Pangan Olahan 10. Peraturan

Kepala

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

RI

No.

HK.03.1.23.11.11.09605 Tahun 2011 tentang Perubahan Perka No. HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan. 11. Peraturan

Kepala

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

RI

No.

HK.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi untuk Keperluan Medis Khusus 12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan. 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.52.1831 Tahun 2008 tentang Pedoman Periklanan Pangan. 14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.00.05.23.1455 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan. 15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.06.1.0256 Tahun 2008 tentang Larangan Penambahan Vitamin K dalam Produk Susu 16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik 17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.00.06.1.52.6635 Tahun 2007 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan. 3


18. Surat

Keputusan

Kepala

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

RI

No.HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 tentang Kategori Pangan 19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.00.06.51.0475

Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label. 1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Direktur

Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Inspeksi dan Drs. Suratmono, MP. (sd Juli 2014) ** Sertifikasi Pangan

Subdit Sertifikasi Pangan Dra. Dian Putranti, Apt., MP.

Subdit Inspeksi Produk Berlabel Halal Dra. Meutia, Apt

Seksi Sertifikasi Sarana Produksi Neni Yuliza, S.Si., Apt.

Seksi Sertifikasi Produk Pangan Dra. Fathiyah,Apt

Subdit Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan Dra. Chairun Nissa, Apt

Seksi Inspeksi Makanan Berlabel Halal Drs. Evi Noviarsyah L, Apt

Seksi Inspeksi Produksi Pangan Didik J. Pursito, S.Pt., M.Sc.

Seksi Inspeksi Minuman Berlabel Halal Dra. Ema Herawati,Apt

Seksi Inspeksi Peredaran Pangan Fitri Kristiana, STP

Seksi Seksi Tata Operasional

Tata Operasional Yuyu Nur Azizah, S.Si, Apt

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur organisasi Dit. Insert Pangan

4

Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan ** Sehubungan adanya kenaikan jabatan Bapak Suratmono, MP menjadi Depuuti Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, maka plt Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dijabat oleh Ibu Ir. Tetty Helfery Sihombing, MP

No

Klasifikasi

1.

Golongan ruang

2

Direktur

Subdit Inspeksi Produk Berlabel Halal

Subdit Sertifikasi Pangan

Tata Operasional

Golongan IV

1

1

3

3

Golongan III

-

16

7

10

4

Golongan II

-

-

-

2

1

Struktural

1

3

3

3

1

Fungsional PFM Ahli

-

-

-

-

Fungsional PFM Terampil

-

0

1

0

14

6

12

Jabatan

Fungsional Umum 3

Subdit Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan

4

Pendidikan Sarjana Strata 2

1

4

1

1

Sarjana Strata 1

-

7

2

2

1

Apoteker

-

5

5

9

1

1

2

2

1

D3 Sekolah Lanjutan Atas/Kejuruan

-

1

2

Tabel 2. Sumber Daya Manusia di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

5


No

Jabatan

Pegawai yang dibutuhkan

Pegawai yang Ada

Kekurangan pegawai

1

PFM Ahli Madya

1

0

1

2

PFM Ahli Muda

28

15

13

3

PFM Ahli Pertama

35

19

16

4

PFM Terampil Penyelia

2

1

1

8

Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN)/Pengelola BMN

1

0

1

9

Analis Data dan Informasi / Pranata Komputer Ahli Pertama

4

2

2

11

Pengadministrasi Anggaran

2

1

1

12

Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan

1

0

1

13

Verifikator Keuangan

1

1

0

14

Pengadministrasi Umum

3

3

0

15

Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1

0

1

16

Pengadministrasi Keuangan

1

0

1

17

Arsiparis Terampil

3

1

2

83

43

40

Tabel. 3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban kerja Tahun 2014

1.1.3. Capaian Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan periode 2010- 2014 1.1.3.1. Kegiatan Pengawasan a. Pengawasan Sarana Produksi Pangan Jika dilihat lebih jauh hasil pengawasan rutin untuk produk MD/ML dan P-IRT, pada kurun waktu 2010-2014 untuk produk MD/ML produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan mikrobiologi berkisar antara 7,96 % - 14 % dengan trend menurun (Gambar 1). Sedangkan hasil pengawasan produk P-IRT menunjukkan bahwa produk yang tidak memenuhi persyaratan berkisar antara 22.09 – 36 % (Gambar 2).

6


Gambar 1. Hasil Pengawasan Produk Pangan MD/ML Tahun 2010-2014 Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Gambar 2. Hasil Pengawasan Produk Pangan P-IRT 2010- 2014

Sementara itu, kualitas sarana produksi MD dan IRTP menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2010 -2014 sarana MD yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) berkisar 45,25 – 7


48,46 % dengan tren fluktuatif (Gambar 3). Apabila dibandingkan data tahun 2014 dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan TMK sebesar 4,47 %. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan sarana IRTP pada kurun waktu 2010-2014 berkisar antara 33,60 – 55,86% dengan tren menurun (Gambar 4). Hasil pengawasan tahun 2014 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,67%.

Gambar 3. Hasil Pengawasan Sarana Produksi MD Tahun 2010-2014

Gambar 4. Hasil Pengawasan Sarana Produksi IRTP

8


b. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan

Hasil pengawasan sarana distribusi pangan pada periode tahun 2010 -2014 yang TMK berkisar 29.61% - 36.29 % dengan tren naik (Gambar 5). Apabila dibandingkan data tahun 2014 dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sarana TMK sebesar 1,1 %.

Gambar 5. Hasil pengawasan sarana distribusi pangan tahun 2010-2014

Hasil intensifikasi pengawasan keamanan pangan tahun 2014, yang dilaksanakan pada hari besar keagamaan dan tahun baru, telah dilakukan pengamanan dan pemusnahan dengan nilai ekonomi mencapai Rp29.933.308.800,-(dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) di sarana retail dan gudang importir pangan dengan rincian 1.324.059 produk (76,83%) Tanpa Izin Edar (TIE), 348.754 produk (20,24%) kedaluwarsa, 28.920 produk (1,68%) rusak, 21.302 produk (1,24%) TMK Label, dan 229 produk (0,01%) produk tanpa bahasa Indonesia. Jumlah ini meningkat sebanyak 11,46% dibandingkan hasil temuan produk pada tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk hasil pengawasan produk rutin di tahun 2014, total temuan sebesar Rp. 3.163.414.804,- dengan rincian produk Tanpa Izin Edar (TIE) 58759 kemasan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

9


(22.42%), rusak 10.888 kemasan (4.15%), kedaluwarsa 73.074 kemasan (27.88%), TMK label 110.338 kemasan (45.54%). Jumlah temuan intensifikasi pengawasan pangan ini lebih besar daripada temuan rutin dikarenakan tingginya demand di hari besar keagamaan dan tahun baru, yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan mengedarkan pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu menjelang Hari Besar Keagamaan : Idul Fitri, Imlek, Galungan, Natal dan Tahun Baru, dilakukan operasi khusus pengawasan pangan yang difokuskan pada pemeriksaan sarana distribusi pangan yang menjual parcel maupun menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan. Saat ini untuk pemeriksaan sarana distribusi pangan menggunakan Pedoman Cara Distribusi Makanan yang Baik (CDMB).

c. Pengawasan Label dan Iklan Pangan Pengawasan terhadap label dan iklan pangan dilakukan terhadap produk yang telah beredar di pasaran. Pengawasan label dan iklan pangan diperlukan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penyimpangan dan pelanggaran substansi yang terkandung pada label dan iklan pangan, serta mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar produsen pangan. Pengawasan iklan dilakukan baik di media cerak, media elektronik dan media luar ruang.

Pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan pengawasan terhadap 25.047 label produk pangan. Dari hasil pengawasan tersebut 18.378 (73.38%) label memenuhi ketentuan dan 6.669 (26.62%) label tidak memenuhi ketentuan.

Sedangkan untuk iklan produk pangan dari tahun 2010-n 2014, dari 22.720 .iklan yang yang diawasi, 13.504 (59.43%) iklan memenuhi ketentuan dan 9.216 (40.57%) iklan tidak memenuhi ketentuan.

Terhadap temuan produk yang tidak memenuhi persyaratan label dan iklan pangan dilakukan tindakan administratif sampai pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

10


1.1.3.2. Kegiatan Pelayanan Publik Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik yang meliputi penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE), Surat Keterangan Higiene dan Sanitasi serta Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. a.

Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) Sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan PP no. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dinyatakan bahwa pengeluaran pangan dari pabean hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pemasukan pangan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM. Pada periode tahun 2010-2014 jumlah SKI yang telah dikeluarkan sebanyak 144.903 Surat yang terdiri dari 41.146 SKI untuk pemasukan BTP, 66.311 SKI untuk pemasukan bahan baku, 37.446 SKI untuk pemasukan produk pangan olahan impor (produk ML).

b.

Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pemerintah mendukung penuh ekspor produk pangan Indonesia untuk memasuki pasar global dengan memfasilitasi pemenuhan persyaratan keamanan pangan yang akan diekspor melalui penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE). SKE dapat berupa Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dan atau Free Sale Certificate. Pada periode tahun 2010-2014, jumlah SKE yang telah dikeluarkan adalah 47.181 Surat Keterangan Ekspor.

c.

Penerbitan Surat Keterangan Higiene dan Sanitasi Surat Keterangan Higiene dan Sanitasi merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh negara tujuan ekspor. Pada periode tahun 2010-2014 sudah dikeluarkan 683 sertifikat/ rekomendasi untuk 283 perusahaan.

d.

Penerbitan Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan Surat persetujuan pencantuman tulisan halal pada label produk makanan diberikan kepada produsen yang telah memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama 11


Indonesia serta telah menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik. Masa berlaku surat persetujuan pencantuman tulisan halal pada label pangan disesuaikan dengan masa berlaku sertifikat halal dari MUI yaitu 2 (dua) tahun. Persetujuan pencantuman tulisan halal pada label pangan yang telah habis masa berlakunya dinyatakan tidak berlaku dan dilarang mencantumkan tulisan halal pada label.

Badan POM cq. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan memiliki kewenangan dalam melakukan audit terhadap penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) sebagai prasyarat pencantuman tulisan “halal” pada label. Surat persetujuan pencantuman tulisan “halal” pada label hanya dapat diberikan kepada produsen/importir yang sudah menerapkan CPPB dan memperoleh Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Periode tahun 2010-2014, jumlah produsen yang memperoleh Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada kemasan produk pangan sebanyak 1.429 sarana produksi dengan jumlah produk sebanyak 31.384 produk. Masa berlaku persetujuan tersebut adalah 2 (dua) tahun sesuai dengan masa berlaku sertifikat halal dan MUI.

1.2. Potensi dan Permasalahan Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka permintaan terhadap pangan juga akan semakin meningkat, sehingga penawaran produk pangan juga akan meningkat. Potensi pasar yang besar membuat para produsen pangan baik lokal maupun internasional semakin meningkatkan volume produksi maupun variasinya. Bertambahnya jumlah volume produksi dan pangan ini tentunya menuntut semakin besarnya peran Deputi III dalam proses penilaian dan pengawasannya. Kurangnya pemenuhan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik oleh produsen dalam memproduksi pangan menjadi tantangan Deputi III dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Untuk menunjang tugas dan fungsi Direktorat Inspeksid an Sertifikasi Pangan dalam pengawasan, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing untuk 12


menghasilkan

tata

penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan

yang

baik.

Pemberlakuan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan tantangan bagi Deputi III untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengawasan pangan Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting.

Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan. Hasil pengawasan terhadap garam beryodium dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2010–2013) menunjukkan bahwa jumlah sampel yang TMS mengalami kenaikan, yaitu berkisar 29%-43%. Hasil pengawasan tepung terigu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2010-2013) menunjukkan bahwa jumlah sampel yang TMS juga mengalami kenaikan, yaitu berkisar 4%-23%.

Untuk mengawal program ini, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melaksanakan kegiatan Intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam). Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap pangan baik di sarana produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label, monitoring iklan serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan serta bersaing dalam kinerja dengan pemangku kepentingan 13


(stakeholders), melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, antara lain dengan cara menerapkan analisis SWOT. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strenghts dan weaknessess) dan eksternal (opportunities dan threats) organisasi, dilakukan analisa terhadap kekuatan (strength), kelemahan (weaknessess), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan untuk dapat diidentifikasi. Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian misi dan visi organisasi. 1.2.1 Analisis yang Digunakan 1.2.1.1. Analisis Lingkungan Internal Analisis terhadap lingkungan internal Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terhadap unsur-unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut: KEKUATAN (STRENGTH) 1) Komitmen pimpinan dan seuruh pegawai di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 2) Penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 di seluruh unit kerja. 3) Networking yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/ daerah/ regional 4) Pengembangan dan penerapan pengawasan pangan berbasis resiko 5) Peraturan dan standar yang mengacu pada standar internasional 6) Intensifikasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan 7) Tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dalam peraturan perundangundangan 8) Pengakuan kompetensi SDM keamanan pangan melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Keamanan Pangan 9) Koordinasi dan komunikasi antar unit di Kedeputian Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya semakin kuat dan lancar. 10) Tindak lanjut / investigasi hasil pemeriksaan 11) Trend anggaran

APBN/PNBP meningkat

14


KELEMAHAN (WEAKNESSES) 1.

Payung hukum pengawasan pangan belum memadai, peraturan pelaksanaan UU dan NSPK yang terbaru dengan pemerintah daerah

2.

Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama

3.

Belum optimalnya dukungan sistem IT dalama pengawasan pangan

4.

Kelembagaan Pusat dan daerah (Balai) belum sinergi

5.

Keterbatasan kemampuan pengujuan untuk mengawal fungsi pengawasan

6.

Jumlah ASN belum memadai dibandingkan dengan beban kerja

7.

Pemberdayaan stakeholder dan konsumen masih belum optimal

1.2.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal Analisis terhadap lingkungan eksternal Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut: PELUANG (OPPORTUNITY) 1.

Kebijakan program fortifikasi pangan secara nasional

2.

Pengembangan program teknologi informasi sebagai sarana pengawasan keamanan pangan.

3.

Jumlah dan variasi industri pangan yang berkembang pesat

4.

Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait

5.

Globalisasi perdagangan MEA, harmonisasi ASEAN

6.

Perkembangan teknologi di bidang pangan

7.

Jumlah industri pangan yang berkembang pesat termasuk industri UMKM

8.

Kesadaran masyarakat konsumen tentang makanan yang aman dan bermutu

9.

Kesadaran produsen untuk mendaftarkan produk sesuai ketentuan yang berlaku

10. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu.

TANTANGAN (THREATS) 1.

Masih banyak jumlah pelanggaran di bidang pangan

2.

Kebijakan peredaran pangan di wilayah perbatasan

3.

Lemahnya penegakan hukum

4.

Daya saing UMKM/ IRTP rendah

5. 6. 7.

Kemampuan telusur (treacibility) masih rendah

Semakin marak penjualan pangan ilegal secara online Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan pangan oleh pemangku kepentingan di daerah

8.

Luasnya jangkauan area pengawasan

9.

Sarana produksi pangan belum seluruhnya

menerapkan Cara Produksi

Pangan yang Baik 10. Sarana distribusi belum seluruhnya

15 menerapkan Cara Distribusi Pangan

yang Baik 11. Koordinasi lintas sektoral di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan belum optimal


1.3 Faktor Pendukung Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factor) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi di mana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

Faktor-faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah keberhasilan organisasi akan dicoba untuk dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan diketahuinya faktor-faktor penentu keberhasilan, maka organisasi telah siap untuk beroperasi dan berinteraksi dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pemahaman terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal membawa organisasi untuk memposisikan diri pada tempat yang tepat serta mempersiapkan strategi yang paling sesuai dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan ditetapkannya skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh organisasi maka diperoleh informasi yang komprehensif tentang apa yang harus diimplementasikan dan dianggap penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

Mengingat pentingnya faktor-faktor penentu keberhasilan, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah merumuskan faktor-faktor tersebut melalui tahapan-tahapan analisis lingkungan, analisis tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas. Faktor-faktor penentu keberhasilan dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor yang bersifat internal merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan harus ada di dalam lingkungan sendiri. Sesuai dengan sifatnya, umumnya faktor-faktor internal ini merupakan faktor yang masuk dalam lingkaran pengaruh (controlable) bagi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan meliputi aspek-aspek sumber daya manusia, sistem dan prosedur kerja serta manajemen organisasi. 16


Sementara itu faktor penentu keberhasilan yang berada di luar organisasi (faktor eksternal) dapat dipandang sebafai faktor yang cenderung masuk dalam lingkaran peduli (uncontrolable) bagi organisasi. Dengan menyelaraskan controlability dan uncontrolability dari faktor-faktor penentu keberhasilan ini, diharapkan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dapat menerapkan strategi yang tepat untuk menjamin keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama pada tabel di bawah ini. Tabel 1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2010-2014 Target

Indkator

Persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini Persentase sarana penjualan makanan yang memenuhi standar GRP/GDP Tindak lanjut penyelesaian atas temuan ketidaksesuaian Jumlah sekolah yang diambil sampel PJAS Sarana UMKM yang Memenuhi Ketentuan

T = Target

Realisasi

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

45%

55%

60%

60%

65%

44%

51, 6%

54, 44%

5%

15%

35%

45%

55%

0%

67, 77%

-

-

80%

85%

90%

-

Capaian 2013

2014

2010

2011

2012

75%

61,1 9%

97, 78%

93, 82%

90, 74%

125%

94, 13%

68. 27%

66,06%

64,8 8%

0%

451, 8%

195, 06 %

132, 12%

117, 97%

-

67, 15%

110%

64,8 8%

-

-

84, 37%

129,2%

117, 97%

-

-

164, 2%

132%

114, 20%

-

-

-

144, 07%

125, 52%

-

-

750

975

1268

-

-

990 seklh

1448 sekolh

1601 seklh

-

-

-

50%

55%

-

-

-

72,03%

69,0 3%

C = Capaian

2013

R = Realisasi

17

2014


BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A.

Visi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan serta melihat latar belakang dan memperhatikan perubahan lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis, maka Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan menjalankan tupoksinya sesuai dengan visi Badan POM, yaitu : Visi : Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa

B.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Badan POM. Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran Badan POM untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:

Misi : 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Karena tantangan dalam pengawasan pangan semakin tinggi padahal sumber daya masih terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan pangan akan didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis.

18


Dalam 5 (lima) tahun kedepan, paradigma pengawasan pangan harus diubah dari yang sebelumnya adalah “watchdog control” menjadi “pro-active control” dengan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Pelaku usaha mempunya peran yang sangat strategis dalam pengawasan pangan oleh sebab itu pelaku usaha harus bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi pangan sehingga menjamin pangan yang diproduksi dan diedarkan aman, bermanfaat dan bermutu. Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. C.

Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah: 1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. 2. Integritas konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan 3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. 6. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

19


D.

Tujuan Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan POM, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator: a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM 2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan; b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Deputi III sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Deputi III diharapkan mampu melakukan tugasnya sehingga dapat memberikan jaminan bagi masyarakat atas tersedianya pangan olahan yanag memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia.

Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, Deputi III diharapkan memberikan kontribusi dalam hal peningkatan daya saing produk baik di pasar lokal maupun regional dan global melalui penjaminan mutu dan dukungan terhadap inovasi yang dilakukan oleh industri pangan.

E.

Sasaran Strategis Keberhasilan pencapaian visi dan tujuan organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat. Keberhasilan tersebut perlu diukur dalam bentuk sasaran strategis dengan indikator dan target capaian yang ditetapkan per tahun.

20


Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM dalam kaitannya dengan pengawasan keamanan pangan akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut: 1.

Menguatnya sistem Pengawasan Makanan Pangan merupakan komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat baik yang sehat maupun sakit, dengan berbagai golongan dan strata masyarakat dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu maka pengawasan terhadap pangan menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dengan sistem yang menyeluruh dan komprehensif untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif atau merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen. Pengawasan produk di peredaran dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk pangan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan label dan monitoring iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pelaksanaan pengawasan ini melibatkan petugas Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi termasuk wilayah yang sulit terjangkau dan daerah perbatasan yang dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).

Sampling produk pangan beredar dilakukan secara terencana berbasis risiko. Disamping pengawasan yang terencana dan rutin, pengambilan sampel juga dapat dilakukan sewaktu waktu jika diperlukan misalnya dalam rangka intensifikasi atau terjadinya kasus akibat pangan di peredaran. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator unit kerja sebagai berikut: “Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat, dengan target 90,1 pada akhir 2019”

21


2.

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat melalui kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi. Kebijakan pengawasan pangan merupakan ebijakan multisektoral Kebijakan pengawasan pangan merupakan kebijakan multisektoral dengan keterlibatan berbagai sektor baik pemerintah maupun non pemerintah. Hal tersebut dikenal dengan 3 (tiga) pilar pengawasan pangan yang meliputi Pemerintah, Pelaku usaha dan Masyarakat. Agar fungsi dan tujuan pengawasan pangan dapat terwujud, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif antar pihak terkait. Peranan masing-masing pilar pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pangan.

Pengawasan oleh pelaku usaha seyogyanya dilakukan sejak dari hulu sampai hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk pangan yang memenuhi syarat (aman, bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan pangan, pelaku usaha perlu memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan sedang menyusun kebijakan dan regulasi terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan industri pangan didorong untuk menerapkan Risk Management Program. Dengan demikian, diharapkan kemandirian pelaku usaha tersebut dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan daya saing produk pangan di pasar lokal, regional maupun global. Terkait dengan subsistem pengawasan pangan oleh masyarakat sebagai konsumen, perlu diciptakan kondisi masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi pangan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tersebut dilakukan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Apabila masyarakat sudah cerdas dalam memilih dan menentukan pangan yang sesuaiuntuk dikonsumsinya, akan 22


berdampak secara nyata terhadap pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan produk pangan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka ditetapkan indikator dan target sebagai berikut: “Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan, dengan target kumulatif 11% industri pangan olahan pada tahun 2019”

Tabel 2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan periode 2015-2019

VISI

MISI

Obat Makanan

dan Aman

TUJUAN

Meningkatkan sistem

Meningkatkan

pengawasan dan

Kesehatan

makanan

Masyarakat

dan

Daya Saing Bangsa

berbasis

risiko

untuk melindungi

SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat

Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan

Persentase makanan yang memenuhi syarat

Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendu kung inovasi

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan;

masyarakat Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan

23


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi III Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, pada periode tahun 2015-2019, Deputi III mendukung agenda Nawacita ke 5, 6 dan 7, sebagaimana pada butir dibawah ini: Nawa Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Program prioritas: 1. Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi 2. Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak Sekolah (PJAS)

Nawa Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Program prioritas: 1. Perkuatan Program pasar aman bahan berbahaya (mendukung 5000 pasar tradisional) 2. Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal

Nawa Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Program prioritas: 1. Perkuatan UMKM Pangan 2. Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) Dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan POM untuk periode 2015- 2019, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai acuan langkah- langkah penyusunan target outcome program. Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan dan Bahan Berbahaya dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019 pada bidang makanan, adalah: 1. Penguatan Sistem Makanan Berbasis Risiko untuk melindungi masyarakat. 24


Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di catchment area-nya.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan pangan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan kemamanan dan daya saing produk pangan. Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan Deputi III dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing pangan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen pangan. Ketersediaan tenaga pengawas internal atau auditor internal merupakan tanggung jawab produsen. Namun Deputi III perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.

25


3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan

Dengan keterbatasannya dari sisi kelembagaan dan sumber daya (SDM dan biaya), Deputi III memerlukan kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan pangan. Dalam hal ini Deputi III harus proaktif dalam meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa pangan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk kerjasama/kemitraan harus dirancang dengan fleksibel, namun tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta terpantau dan berkelanjutan.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik merupakan salah satu upaya yang strategis dalam pengawasan pangan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin dituju. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada.

4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, perkuatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based

26


control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.

Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan

kualitas

proses

pengadaan

Barang

dan

Jasa,

pembenahan

penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, Deputi III perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi pangan), peta capaian hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu data-data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan pangan berbasis risiko.

Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi Deputi III, kebijakan ini perlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak eksternal yang strategis

27


Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1. Perkuatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan pangan; 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan;

Internal: 1. Perkuatan regulatory system pengawasan pangan berbasis risiko; 2.

Membangun

manajemen

kinerja

dari

kinerja

lembaga

hingga

kinerja

individu/pegawai; 3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 4. Meningkatkan kapasitas SDM di Deputi III secara lebih proporsional dan akuntabel; 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas pengawasan pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan POM untuk periode 2015- 2019, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai acuan langkah- langkah penyusunan target outcome program. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 20152019 pada bidang makanan, adalah:

1. Penguatan Sistem Makanan Berbasis Risiko untuk melindungi masyarakat. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

28


Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di catchment area-nya. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan pangan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan beresiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi. 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan kemamanan dan daya saing produk pangan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut. Adapun stategi yang akan dilaksanakan mencakup strategi eksternal dan strategi internal. Strategi eksternal 1. Dengan melakukan penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Makanan; 2. Melakukan peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

Strategi internal 1) Penguatan Regulatory System pengawasan Makanan berbasis risiko;

29


2) Membangun Manajemen Kinerja individu/pegawai Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan; 3) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja unit dan pegawai; 4) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di unit. 5) Peningkatan kemandirian pengawasan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha; 6) Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Makanan;

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelakuusaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Makanan 3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Makanan 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

3.3.

Kerangka Regulasi Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Makanan, maka dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai unit kerja BPOM yang mempunya tupoksi melakukan pengawasan makanan, maka dibutuhkan adanya regulasi sebagai payung hukum dalam melakukan tugas pengawasan. Pengawasan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Makanan. Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Pengawasan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, 30


Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor) selain itu sektor industri Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Visi BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa mempunyai beberapa maksud, diantaranya: pertama, daya saing bangsa dalam hal ini adalah dengan Makanan yang terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya maka secara tidak langsung akan membentuk seorang manusia yang sehat dan berkualitas. Dengan makanan yang bergizi maka seseorang akan tumbuh dengan baik jasmani dan rohaninya/kecerdasannya. Obat yang aman dan bermutu akan dapat menurunkan tingkat risiko kematian akibat penyakit yang tidak berkhasiat, dan pasien dapat tertolong dengan obat yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Makanan secara optimal, perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Makanan. Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh BPOM dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain: 1.

Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Makanan. Peraturan ini dapat berupa Peraturan baru atau revisi Peraturan Kepala BPOM atau Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang perlu disusun untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Makanan. Peraturan Kepala BPOM yang bersifat teknis maupun nonteknis dapat diidentifikasi oleh unit kerja baik di pusat maupun balai sebagai pelaksana dari kegiatan.

2.

Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu dibuat peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan pangan seharusnya tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan saja, namun juga pada keamanan pangan serta pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat 31


UU pangan itu sendiri, yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia. 3.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat menciptakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal: (1) Pelaksanaan pengawasan

Makanan dan (2) Sebagai pedoman

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan

Makanan. Untuk

mendukung upaya ini perlu penguatan koordinasi dengan melibatkan kementerian terkait (contoh. Kemendagri) dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan di daerah, monitoring efektivitas implementasi NSPK. Untuk itu, diperlukan peraturan bersama dengan Kemendagri sebagai pembina daerah dalam hal pelaksanaan NSPK didaerah. Diharapkan NSPK ini juga termasuk pola tindak lanjut hasil pengawasan Makanan antara BPOM dengan daerah terkait. Hal ini bertujuan agar pengawasan Makanan dapat berjalan lebih lancar, hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait. 4.

Minutes of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan

Makanan di

wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan, terpencil dan gugus pulau. Hal ini diperlukan karena belum optimalnya quality surveilance/monitoring mutu untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dan gugus pulau. 5.

Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif.

6.

Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi terkait Makanan. Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki Sistem penyebaran informasi Makanan yang belum terintegrasi.

32


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A.

Target kinerja Sebagaimana sasaran strategis BPOM yang telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka target sesuai dengan indicator dan target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan adalah sebagai berikut: Tabel 4. Target Kinerja periode 2015- 2019

Sasaran Strategis

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Indikator

Baseline

Persentase Pangan Yang Memenuhi Syarat

Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan

Target 2015

2016

2017

2018

2019

88.1

88.6

89.1

89.6

90.1

3

5

7

9

11

500

550

600

650

700

90

90

90

92

94

70

72

75

78

80

Sasaran Kegiatan Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Pangan

1. Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan kemanan produk pangan (dihitung dari 1300 temuan ketidaksesuaian) 3. Persentase berkas

490

33

Renstra 2015- 2019 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu (dihitung dari 39000 permohonan)

B.

Kerangka Pendanaan Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Kerangka Pendanaan Tahun 2015- 2019

Sasaran Strategis

Indikator

Alokasi (Rp. Miliar) 2015

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Sasaran Kegiatan Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi Pangan

2016

2017

2018

2019

Persentase Pangan Yang Memenuhi Syarat

Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan

1.10

1.20

1.50

1.60

2.00

1.Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu 2.Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan kemanan produk pangan (dihitung dari 1300 temuan ketidaksesuaian)

9.9

10.45

11.14

11.78

12.46

6.10

6.5

6.70

7.00

7.30

34


3.Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu (dihitung dari 39000 permohonan)

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

Untuk mencapai peningkatan sarana produksi dan distribusi pangan, beberapa program prioritas dalam melaksanakan kegiatan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yaitu Perkuatan Risk Management Program; Review dan Ujicoba Code of Practice’s (Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan berdasarkan pengendalian tahapan kritis proses produksi per kategori produk); dan Pengembangan database sarana produksi, risk cluster dan risk ranking.

Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator: a) Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi, dengan target 700 pada tahun 2019. b) Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan, dengan target 94% pada tahun 2019. c) Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tept `

waktu dengan target 80% pada tahun 2019.

35


BAB V PENUTUP Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Tahun 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan

SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf di

Direktorat Inspeksi an Sertifikasi Pangan.

Renstra ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi khususnya Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dan seluruh unit di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana arah organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus saling bekerjasama (teamwork) untuk mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian seluruh kegiatan Direktorat Inspeksi dan Sertifikas Pangan yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan- tujuan strategis.

36


Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan ini, semua kegiatan tahun 2015- 2019 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja dan pada akhir tahun pencapaian kinerja dilaporkan melalui Lapora Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

37

BAB I PENDAHULUAN Kondisi Umum

Recommend Documents