Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi
peran Pengadilan Negeri Pangkajene dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang administrasi, perencanaan dan keuangan Pengadilan Negeri Pangkajene, merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah
Agung
kehakiman
yang
Republik merdeka
Indonesia untuk
sebagai pelaksana
menyelenggarakan
kekuasaan
peradilan
guna
menegakkan hokum dan keadilan. Pengadilan Pangkajene bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri
Pangkajene. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia
yang
kompeten,
memperhitungkan
ditunjang
perkembangan
sarana
dan
lingkungan
prasarana
Pengadilan
serta Negeri
Pangkajene, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan
Negeri
Pangkajene
dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1
sebagai
lembaga
pelaksana
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
Perubahan menangkap
kondisi
fenomena
menuntut
kemampuan
organisasi
perubahan,
menganalisis
dampaknya,
dalam dan
menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan akan menghadapi masalah, bahkan tidak akan bisa bertahan lama. Perubahan kondisi juga akan dihadapi oleh badan peradilan khusunya Pengadilan Negeri Pangkajene. Banyak permasalahan timbul akibat adanya perubahan kondisi yang harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pangkajene. Permasalahan
tersebut
mulai
dari
permasalahan
manajemen
dan
kepemimpinan, proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan aset, kepuasan jasa pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan. 1.2.
POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan yang dimiliki
Kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya khususnya Pengadilan Negeri Pangkajene mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi 2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain 3. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan 4. Memiliki pedoman perilaku hakim 5. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik 6. Memiliki hubungan baik dengan lembaga lain. B. Kelemahan
2
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok baik dari internal maupun eksternal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan. a. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan. b. Belum
mempunyai
kewenangan
mengatur
sendiri
urusan
kepegawaian dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). c. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang memadai. d. Banyaknya pegawai yang bekerja tidak di satu bidang sesuai dengan tupoksi kerja mereka diakibatkan oleh kurangnya pegawai. e. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai. f. Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan jumlah perkara yang masuk. g. Masih banyak tunggakan perkara masa lalu yang harus diselesaikan terutama perkara perdata dan pidana. C. Peluang yang dimiliki
Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan areaarea yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok baik dari internal maupun eksternal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan. 1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Negeri Pangkajene yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara Meningkatnya dukungan anggaran Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
3
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pangkajene maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan
di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Pangkajene 5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah
tersedianya
fasilitas
Teknologi
Informasi
di
Pengadilan
Negeri Pangkajene berupa internet, website Pengadilan Negeri Pangkajene Tersedianya Posbakum Sudah tersedianya fasilitas sistem penulusuran informasi perkara, sehingga memudahkan masyarakat memantau proses peradilan D. Tantangan yang dihadapi Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok baik dari internal maupun eksternal. Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil
di
Pengadilan
Negeri
Pangkajene
belum
menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkajene
4
seluruhnya
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
Kurangnya
remunerasi
bagi
aparat
peradilan.Peningkatan
remunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan
Kurangnya jumlah hakim. Pada saat ini jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pangkajene tidak sesuai dengan jumlah perkara yang perlu ditangani. Dengan adanya peningkatan jumlah Hakim diharapkan
dapat
mengoptimalkan
kinerja
pengadilan
dan
meminimalisir terjadinya tumpukan perkara 3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi
untuk
perkara
banding
ke
Pengadilan
Negeri
Pangkajene membutuhkan waktu lebih lama 4. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
5
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016 – 2020 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan
yang
terencana
dan
terprogram
secara
sistematis
melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pangkajene diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010–2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 – 2020. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkajene. Visi Pengadilan Negeri Pangkajene mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE YANG AGUNG” Visi yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.
6
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
Penjelasan a. Badan Peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan
di
bawahnya.
membedakannya
dari
Kata
Badan
lembaga
Peradilan
penegak
hukum
digunakan
untuk
lainnya,
seperti
Kejaksaan Agung, Kepolisian. b. Indonesia, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Mahkamah Agung. c. Agung
menunjukkan
suatu
keadaan/sifat
kehormatan,
kebesaran,
kemuliaan, keluhuran. Melalui visi ini, ingin menjadikan MA dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Badan Peradilan yang Indonesia yang agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan admisnistrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepatwaktu, biaya ringan dan proporsional. 5. Mengelola saran prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan. 6. Mengelola dan membina sumberdaya manusia yang kompeten dengan criteria obyektif, sehingga tercapai personil peradilan yang berintegritas dan professional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
7
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis IT terpadu. Visi tersebut merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, MA dan badan peradilan di bawahnya menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya. 2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus demban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Pangkajene adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3. TUJUAN Tujuan
adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkajene.
8
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Pangkajene adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Pangkajene dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. 2.4. SASARAN STRATEGIS Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pangkajene adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
9
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
NO
KINERJA UTAMA
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
6.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar pengadilan) c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz c. Presentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
10
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
eksternal yang ditindaklanjuti.
2.6. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pangkajene untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara,
tertib
administrasi
terhadap peradilan. Negeri
Pangkajene
perkara,
dan
aksesbilitas
masyarakat
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan dalam
pelaksanaan
Program
Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata. 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
11
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE
12
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Pangkajene menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.
Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen
perkara
yang
akuntabel
dan
transparan
sehingga
masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya
proses
penegakan
hukum
yang
akuntabel,
dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
13
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
14
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
BAB IV PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkajene tahun 2016-2020 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Buku Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkajene tahun 2016-2020 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proram/kegiatan Pengadilan Negeri Pangkajene. Meningkatnya Perkembangan
kesadaran
hukum
masyarakat
seiring
dengan
teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap
lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Pengadilan Negeri Pangkajene juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut. Untuk itu, Pengadilan Negeri Pangkajene berusaha dalam mewujudkan visi dan misi serta melanjutkan program reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi
organisasi,
pengembangan
tatalaksana
organisasi
baru,
penguatan kapabilitas dan manajemen SDM. Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Negeri Pangkajene akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan. Untuk mendukung pelaksanaan program-program di atas dan untuk menjaga kemandiriannya, maka Pengadilan Negeri Pangkajene di tahun 2016-2020 mulai mencanangkan pengelolaan anggaran yang mandiri, menyusun program kerja tahunan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor
15
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
46 Tahun 2011, program tersebut akan disusun secara umum dalam lingkup organisasi/unit kerja maupun disusun secara perorangan menurut beban kerja tugas fungsi masing-masing pegawai. Tentu saja program ini membutuhkan persiapan yang matang. Mulai dari sosialisasi pentingnya kebutuhan anggaran pengadilan yang mandiri, maupun persiapan penyediaan sistem dan kompetensi pengelolanya. Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Pangkajene pada periode 2016-2020 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkajene untuk periode 2016-2020.
LAMPIRAN MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2016-2020
16
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
17
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2016-2020 Visi Misi
: Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkajene Yang Agung. : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
TUJUAN URAIAN INDIKATOR Pencari Persentase keadilan mediasi yang merasa berhasil kebutuhan damai dan (dengan kepuasannya akta terpenuhi perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar pengadilan)
TARGET 2015
10 %
SASARAN URAIAN INDIKATOR KINERJA Meningkatnya a. Persentase penyelesaian Perkara perkara. Gugatan yang dilakukan mediasi
18
2016
2017
80 %
80 %
TARGET KINERJA 2018 2019
80 %
80 %
2020
80 %
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
Persentase perkara yang selesai tepat waktu : - Perdata - Pidana
100 %
b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar pengadilan) c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata
19
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
- Pidana
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Pidana - Perdata b. Kasasi - Pidana - Perdata
20
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10 0 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
c. Peninjauan Kembali
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Pidana - Perdata a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Prosentase penyampaia n pemberitahu an relaas putusan tepat waktu,
21
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
90 % 90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
tempat dan para pihak d. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Presentase
22
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1 : 60
1 : 60
1 : 60
1 : 60
1 : 60
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus
Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Pangkajene dapat memenuhi butir 1 dan 2
Persentase informasi yang bisa diakses langsung melalui SIPP oleh para pencari keadilan
100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
23
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Renstra Pengadilan Negeri Pangkajene Tahun 2016-2020
ditindaklanjuti .
24