Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : HK.01.02.100.04.15.0631 Tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015 - 2019
BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional
Kementerian/Lembaga
(RPJMN) untuk
dan
jangka
Rencana waktu
5
Strategis tahun,
serta
(Renstra) Rencana
Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 20052025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam rangka pelaksanaan tupoksi, BBPOM di Banjarmasin menyusun Renstra, yang memuat Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
1
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Banjarmasin untuk periode 2015-2019 yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM dengan berpedoman pada Renstra Badan POM periode 2015-2019. Proses penyusunan Renstra BBPOM di Banjarmasin tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014, serta memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan yang menjadi mitra BBPOM di Banjarmasin.
Selanjutnya Renstra BBPOM di
Banjarmasin periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja BBPOM di Banjarmasin dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun kondisi umum BBPOM di Banjarmasin pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: 1.1.1. Peran BBPOM di Banjarmasin berdasarkan Peraturan Perundangundangan Sebagai UPT BPOM maka BBPOM di Banjarmasin dalam menjalankan perannya senantiasa mengacu pada peran BPOM. BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. BPOM sebelum dibentuk sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/LPNK, merupakan salah satu direktorat jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan (sekarang disebut Kementerian Kesehatan) yang bernama Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM). Latar belakang yuridis pemisahan atau perubahan Ditjen POM menjadi sebuah LPND dengan nama BPOM tidak terlepas dari perubahan sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistis berdasarkan Undang -
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
2
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah menjadi bersifat desentralistis seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain, menetapkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain sebagai urusan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diatur lebih lanjut secara rinci dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Kewenangan
Bidang
Lain
telah
dikelompokkan
dalam
beberapa
bidang,termasuk Bidang Kesehatan. Dalam bidang kesehatan, 3 (tiga) dari 11 (sebelas) kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat yaitu: (1) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat; (2) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat, serta pengawasan
industri farmasi; dan (3)
Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran, ditetapkan menjadi kewenangan BPOM sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND. Sesuai amanat ini, BPOM menyelenggarakan fungsi: (1) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (2) pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (3) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM; (4) pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
3
(5) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di perencanaan
umum,
ketatausahaan,
organisasi
dan
bidang
tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Adapun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi BBPOM di Banjarmasin, antara lain: (i)
UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
(ii)
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
(iii) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (iv) PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (v)
PP Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
(vi) PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika; (vii) PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; serta (viii) PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi. (ix) Perda Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yakni: (1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan sebelum beredar (pre-market) melalui: a) Perkuatan regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat, Obat dan Makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku; b) Peningkatan registrasi/penilaian Obat dan Makanan Obat dan Makanan yang diselesaikan tepat waktu; c) Peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Distribution Practices (GDP) terkini; dan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
4
d) Penguatan kapasitas laboratorium BBPOM di Banjarmasin. (2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) melalui: a) Pengambilan sampel dan pengujian; b) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia oleh 33 Balai Besar (BB)/Balai POM, termasuk pasar aman dari bahan berbahaya; d) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di pusat dan balai. (3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di pusat dan balai melalui: a) Public warning; b) Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta; c) Peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan BPOM Sahabat Ibu, dan advokasi serta kerjasama dengan masyarakat dan berbagai pihak/lembaga lainnya. Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BPOM sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Di sisi lain, tugas fungsi BBPOM di Banjarmasin sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita). Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan POM di daerah, BBPOM di Banjarmasin berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dilihat dari fungsi BBPOM di Banjarmasin, secara garis besar terdapat 2 (dua) fungsi Badan POM yang dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin, yakni:
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
5
(1) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post market) melalui : a. Pengujian di laboratorium sampel produk yang beredar. b. Pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan. c. Investigasi awal dan penyidikan kasus obat dan makanan. (2) Pemberdayaan masyarakat melalui KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
dan
penguatan
kerjasama
kemitraan
dengan
pemangku
kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan melalui : a. Penyebarluasan Public Warning ke pemangku kepentingan dan masyarakat. b. KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan . c. Peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan Food Safety Masuk Desa atau GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa) dan advokasi kepada masyarakat. Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BBPOM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM, dimana Badan POM merupakan lembaga pemerintah yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Di sisi lain, tupoksi BBPOM di Banjarmasin ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; pada butir 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; pada butir 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu, BBPOM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM yang merupakan lembaga pengawasan Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya, dan lain sebagainya, untuk mendukung tugas-tugasnya tersebut.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
6
BBPOM di Banjarmasin idealnya dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, dengan luas wilayah Kalimantan Selatan yang bersekitar 37.530,52 km2 atau 6,98% dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96% dari luas wilayah Indonesia dengan sarana transportasi yang belum memadai, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan dan posisi Kalimantan Selatan sebagai pintu masuk bagi berbagai produk Obat dan Makanan ke Pulau Kalimantan merupakan salah satu faktor utama yang sulit bagi BBPOM di Banjarmasin dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 daerah (11 Kabupaten dan 2 Kota) meliputi 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan, yaitu : -
Kota Banjarmasin
= 0.072,67 Km2
-
Kota Banjarbaru
= 0.328,83 Km2
-
Kabupaten Banjar
= 4.710,97 Km2
-
Kabupaten Tapin
= 2.174,95 Km2
-
Kabupaten Tanah Laut (TALA)
= 3.729,30 Km2
-
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)
= 1.804,94 Km2
-
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST)
= 1.472,00 Km2
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)
= 0.951,25 Km2
-
Kabupaten Tabalong
= 3.599,95 Km2
-
Kabupaten Balangan
= 1.819,75 Km2
-
Kabupaten Tanah Bumbu
= 5.066,96 Km2
-
Kabupaten Barito Kuala (BATOLA)
= 2.376,22 Km2
-
Kabupaten Kotabaru
= 9.422,73 Km2
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
7
Peta serta pembagian wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat berikut ini : Gambar 1.1: Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
8
Namun hal ini tidak menjadi hambatan, bahkan justru menjadi tantangan tersendiri bagi BBPOM di Banjarmasin dalam melakukan revitalisasi dan penguatan terhadap mandat dan kinerjanya dalam hal mengawasi Obat dan Makanan, baik yang diproduksi di Kalsel sendiri maupun yang berasal dari luar Kalsel dan beredar di masyarakat. Di sisi lain, kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang didominasi oleh sektor perdagangan sehingga mobilitas penduduk juga sangat tinggi sehingga berdampak juga pada semakin banyaknya produk obat dan makanan yang beredar. Hal lain yang perlu diperhatikan pada penyusunan Renstra adalah adanya sumber daya alam di Kalimantan Selatan berupa perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan mineral alam lainnya. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada pola hidup masyarakatnya. Dengan perkembangan modernisasi tersebut, menjaga pola hidup sehat juga menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama pemenuhan standar kesehatan, dimana peredaran makanan yang tidak begitu baik bagi kesehatan juga hampirhampir tidak bisa dihindari. Adapun cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut : Tabel 1.1: Cakupan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Produksi Jenis Sarana
Jumlah Sarana
Diperiksa
Distribusi %
Jumlah
Pelayanan
Diperiksa
%
43
72
167.44
388
110
28.35
Sarana
Obat
0
0
0
Pangan MD
23
26
113.04
Kosmetika
10
7
70.00
BB
0
0
0
2
6
300.00
OT
8
8
100.00
298
97
32.55
1507
51
3.38 937
157
16.76
1548
92
5.94
1668
442
26.50
Pangan PIRT Pangan Jumlah
Jumlah
Diperiksa
%
420
474
112.86
420
474
112.86
Sarana
Kegiatan pemeriksaan setempat sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun di
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
9
seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan target didasarkan atas analisis risiko yang memperhatikan semua kemungkinan yang berdampak negatif pada keselamatan konsumen, yang meliputi produk TMS yang sering ditemukan, wilayah rawan maupun pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan. Dengan demikian, meskipun cakupan pemeriksaan setempat masih rendah, diharapkan tetap mampu menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar. 1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 tahun 2014, Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin terdiri dari Kepala Balai Besar POM yang membawahi unit-unit kerja sebagai berikut : 1.
Sub Bagian Tata Usaha
2.
Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
3.
Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi, terdiri atas 2 Seksi yaitu : Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya dan Seksi Pengujian Mikrobiologi.
4.
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, terdiri atas 2 Seksi yaitu : Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan
5.
Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, terdiri atas 2 Seksi yaitu : Seksi Sertifikasi dan Seksi Layanan Informasi Konsumen
6.
Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan struktur organisasi BBPOM di Banjarmasin yang ada,
maka masing-masing bidang dan sub bagian memiliki tugas sebagai berikut: 1) Bidang
Pengujian
Produk
Terapetik,
Narkotika,
Obat
Tradisional,
Kosmetika dan Produk Komplemen. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetika, dan produk komplemen. 2) Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium,
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
10
pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium, pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, pengendalian mutu hasil pengujian pangan, dan bahan berbahaya b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari: a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya. b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi. 3) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya. Dalam
melaksanakan
tugas
Bidang
Pemeriksaan
dan
Penyidikan
menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan, dan penyidikan obat dan makanan. b. Pelaksanaan
pemeriksaan
setempat,
pengambilan
contoh
untuk
pengujian dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan
kesehatan
di
bidang
produk
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
terapetik,
narkotika,
11
psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya; c. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional,
kosmetik,
produk
komplemen,
pangan,
dan
bahan
berbahaya; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan, dan penyidikan obat dan makanan. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari: a. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya. b. Seksi Penyidikan, mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya. 4) Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, dan layanan informasi konsumen. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk, dan Layanan Informasi Konsumen b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu c. Pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, dan layanan informasi konsumen Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari: a. Seksi Sertifikasi, mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
12
b. Seksi Layanan Informasi Konsumen, mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen. 5) Sub Bagian Tata Usaha. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Banjarmasin. 6) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas : “Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya. b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama BPOM. c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. d. Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
13
Gambar 1.2: Struktur Organisasi BBPOM di Banjarmasin KEPALA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA BIDANG PENGUJIAN TERANOKOKO
KEPALA BIDANG PENGUJIAN PANGAN, BB, DAN MIKROBIOLOGI
KEPALA BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI DAN LAYANAN INFORMASI KONSUMEN
KEPALA SEKSI LABORATORIUM PANGAN dan BAHAN BERBAHAYA
KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN
KEPALA SEKSI SERTIFIKASI
KEPALA SEKSI LABORATORIUM MIKROBIOLOGI
KEPALA SEKSI PENYIDIKAN
KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI KONSUMEN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sumber Daya Manusia merupakan komponen yang penting dalam melaksanakan pengawasan. Berikut ini grafik yang menggambarkan proporsi pegawai BBPOM di Banjarmasin berdasarkan jenis pendidikan. Grafik 1.1: Jumlah Pegawai Menurut Pendidikannya
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
14
Profil pegawai per bidang dan sub bagian dapat dilihat secara rinci sebagai berikut : Grafik 1.2: Jumlah Pegawai Menurut Bidang/ Sub Bagian Ka BBPOM, 1
Bid. SerLIK, 8 Subbag TU, 14
Bid. Peng Pangan BB dan Mikro, 16 Bid. Pemdik, 18
Bid. Peng Teranokoko, 19
Dari komposisi SDM BBPOM di Banjarmasin sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan grafik 1 dan 2 di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan penambahan jumlah dan peningkatan
kompetensi
SDM
BBPOM
di
Banjarmasin,
agar
dapat
mengantisipasi dan memenuhi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan. Untuk mendukung program pengawasan, kompetensi SDM terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan baik eksternal maupun internal. Untuk menangani proses penyidikan saat ini ada 8 PPNS yang di Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, sedangkan untuk melakukan pengawasan telah dilatih tenaga Inspektur Obat, Inspektur Pangan Muda dan Madya, dan Inspektur Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dan beberapa pelatihan teknis lainnya. Untuk melaksanakan surveilan, sertifikasi dan layanan informasi konsumen telah mengikuti pelatihan surveilan keracunan pangan, tatacara penilaian pangan, ULPK, CPKB, CPOTB, Instruktur dan Auditor Piagam Bintang I, II, dan III Keamanan Pangan dan Auditor Halal. Seluruh tenaga penguji telah mengikuti pelatihan Dasar Analisis, Pengujian Mikro, Pangan dan Teranokoko Tingkat Dasar dan Pratama serta Madya, Analisis dengan instrumen, uji potensi antibiotik, teknik perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium. Dari sistem
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
15
mutu pelatihan yang telah diikuti adalah Pengenalan ISO/IEC/17025 : 2005, Audit Internal sesuai sistem manajemen mutu ISO/IEC/17025 : 2005, Dokumen dan Implementasi ISO/IEC/17025 : 2005, Jaminan Mutu Hasil Analisis Pengujian, Pengukuran ketidakpastian untuk laboratorium pengujian, dan Validasi Metoda Analisa. Dari kelompok manajerial juga telah mengikuti diklat penjenjangan, hard competency maupun soft competency seperti pelatihan manajerial, visioning, motivasi dan lain- lain. Meskipun dari sisi kompetensi sudah memadai namun dari sisi kuantitas masih kurang, apalagi dengan melihat penambahan di lingkungan eksternal termasuk ekspektasi masyarakat dan pemerindah daerah terhadap peran BBPOM di Banjarmasin agar lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan ini. Dengan jumlah SDM saat ini, BBPOM di Banjarmasin belum mampu melakukan pengawasan sekali setahun terhadap setiap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Dengan demikian hal ini berpotensi terhadap beredarnya Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Hal- hal yang belum efektif terkait SDM adalah pemberian reward dan punishment. Meskipun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah diterapkan sejak tahun 2014 namun implementasi reward dan punishment belum sepenuhnya diterapkan karena keterbatasan anggaran, ketidaktegasan dan dikarenakan sistem ini baru saja dimulai. Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2014 sejumlah 76 (tujuh puluh enam) orang dan masih kekurangan 20 SDM, dengan proyeksi kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
16
Grafik 1.3: Kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja
Bila diasumsikan bahwa setiap tahun BBPOM di Banjarmasin mendapat penambahan 5 orang CASN maka pada tahun 2019 diperkirakan masih tetap akan kekurangan pegawai sebanyak 14 orang. Jika asumsi tersebut tidak tercapai hingga tahun 2019 makan BBPOM di Banjarmasin akan mengalami kekurangan SDM sebesar 37 orang. Di samping menghadapi masalah dalam jumlah SDM, BBPOM di Banjarmasin juga mengahadapi permasalahan dalam struktur organisasi. Adapun Bidang dan Sub Bagian yang mengalami permasalahan tersebut adalah 1.
Sub Bagian Tata Usaha Kondisi saat ini pada Sub Bagian Tata Usaha masih mengalami span of control yang terlalu luas dengan hanya ditangani oleh pejabat struktural setingkat eselon IV. Dalam rangka optimalisasi fungsi manajemen dan reformasi birokrasi perlu dilakukan reorganisasi, dimana untuk jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dinaikkan menjadi eselon III dan di bawahnya diangkat 2 – 3 jabatan struktural eselon IV untuk menangani Seksi Keuangan, Seksi Kepegawaian dan Seksi Perlengkapan
2.
Bidang Pengujian Teranakoko Saat ini pada bidang tersebut dijabat oleh satu orang eselon III, tetapi tidak didukung oleh pejabat eselon IV, sehingga berdampak pada penumpukan control dan tanggung jawab pada 1 (satu) orang pejabat struktural. Dalam rangka peningkatan kinerja maka diharapkan agar kedepan Kepala Bidang
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
17
dapat dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat eselon IV, untuk menangani seksi Pengujian Obat dan Napza, Seksi Pengujian Obat Tradisional dan Suplemen Makanan serta Seksi Pengujian Kosmetik 3.
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Salah satu upaya mereduksi peredaran produk Obat dan Makanan ilegal adalah melalui penegakan hukum. Dalam optimalisasi penegakan hukum diperlukan informasi yang akurat terkait tindak pidana bidang Obat dan Makanan. Saat ini pada bidang pemeriksaan dan penyidikan hanya terdapat dua seksi, yaitu seksi pemeriksaan dan seksi penyidikan. Untuk optimalisasi penegakan hukum, pada Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan diperlukan penambahan 1 (satu) jabatan eselon IV untuk menangani masalah Investigasi, sehingga diharapkan efektifitas penegakan hukum meningkat.
1.1.3. Capaian Kinerja BBPOM di Banjarmasin periode 2010-2014 Sesuai dengan peran dan kewenangannya, BBPOM di Banjarmasin mempunyai tugas mengawasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, maka terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Renstra BPOM 2010-2014, yaitu: 1) Rekomendasi dalam rangka perizinan dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik; 2) Post-marketing survailance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, monitoring efek samping produk di masyarakat, penyidikan dan penegakan hukum; 3) Pengumpulan serta kliping iklan dan promosi obat dan makanan untuk bahan Pre-review dan pasca-audit oleh Badan POM; 4) Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk penyebarluasan peringatan publik yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM. Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan BBPOM di Banjarmasin tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis pada tabel 1.1 di bawah ini.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
18
Tabel 1.2: Pencapaian Indikator Kinerja Utama
2014
2010
2011
2012
2013
0,1
0,1
Baseline
-0,21
-0,17
0,4
-3,13
baseline
-210
-170
400
-3.130
0,25
0,25
0,25
-10,54
-0,2
0,3
-3,55
baseline
-4.216
-80
120
-1.420
0,25
0,25
0,25
0,25
-2,47
0,43
-0,1
-1,61
baseline
-988
172
-40
-644
0,5
0,5
0,5
0,5
12
-7,8
0
-14.0
baseline
-2.400
-1.560
0
-2.800
3,75
3,75
3,75
3,75
13,14
-7,3
1,4
-10.02
baseline
Tradisional yang
2013
2014
94,2
0,1
0,1
73,81
0,25
92,12
97,36
76,03
memenuhi standar
2014
857,1
-194,7
37,3
-267,2
Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi standar
4.
2013
Baseline
2012
Persentase kenaikan Obat
3.
2012
Baseline
2.
2011
Baseline
2011
standar
2010
Baseline
yang memenuhi
2010
Rasio (%)
Baseline
kenaikan Obat
Realisasi (%)
Baseline
Persentase
Target (%)
Baseline
1.
Awal
Baseline
Indikator
Baseline
No.
Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang memenuhi standar
5.
Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi standar
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
19
Sebagaimana tabel 1.2 terkait pencapaian kinerja pada Renstra tahun 2010-2014 tersebut di atas, bila diperhatikan dari segi angka kenaikan produk Obat dan Makanan yang memenuhi standar, maka dapat dikatakan bahwa BBPOM di Banjarmasin belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang kemampuan pengawas menemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar maka dapat dikatakan bahwa kompetensi
pengawas
semakin
membaik.
Peningkatan
kompetensi
ini
menunjukkan bahwa melalui berbagai pelatihan bagi Inspektur Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Badan POM sangat efektif dalam meningkatkan kompetensi petugas. Salah satu hal yang membebani BBPOM di Banjarmasin untuk mencapai target indikator kinerja utama adalah persentase kenaikan Obat dan Makanan yang memenuhi standar diperhitungkan terhadap jumlah sampel yang disampling oleh BBPOM di Banjarmasin. Hal ini menjadi problem tersendiri karena sampling dilakukan berbasis risiko, dimana salah satu hal yang diperhatikan pada penyusunan prioritas sampling adalah produk yang sering ditemukan tidak memenuhi standar atau dicurigai tidak memenuhi standar. Dengan pertimbangan ini maka sangat mungkin sampel yang disampling cenderung tidak memenuhi standar sehingga dapat mengaburkan keberhasilan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan
pencapaian
target
tersebut
teridentifikasi
bahwa
pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin selama ini harus terus ditingkatkan. Perkuatan pengawasan post market merupakan hal yang tak dapat dielakkan lagi. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah advokasi dan koordinasi lintas sektor agar lebih bersinergi lagi dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk pemenuhan cara produksi dan distribusi obat dan makanan yang baik, sehingga keamanan obat dan makanan yang beredar dapat dijamin. Sinergisme dengan lintas sektor perlu juga ditingkatkan dalam hal pemberian sanksi yang memadai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
kepada
pelaku
usaha
yang
melakukan
pelanggaran sehingga dapat memberi efek jera. Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
20
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate
change),
ketegangan
lintas-batas
antarnegara,
serta
percepatan
penyebaran wabah penyakit, mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh BPOM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BPOM dalam mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh BBPOM di Banjarmasin terdiri atas 2 (dua) isu mendasar, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan yang akan diulas disini adalah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan terkait
globalisasi,
akan
diulas
tentang
perdagangan
bebas,
komitmen
internasional, perubahan iklim, MEA dan demografi. Isu-isu tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Adapun lingkungan strategis yang mempengaruhi peran BPOM baik internal maupun eskternal adalah sebagai berikut: 1.2.1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
21
pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna. BPOM merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh BPOM, yaitu: No 1
Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.
2
Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah, kerjasama internasional, laboratorium pengujian mutu yang kompeten, independen, dan transparan.
3
Pengembangan dan penyempurnaan kebijakan mengenai produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai dengan IPTEK dan standar internasional. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan uji setelah pemasaran, serta pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi. Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.
4
5
No
Upaya terkait kemandirian Obat dan Makanan.
1
Pembinaan industri farmasi dalam negeri agar mampu melakukan produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.
2
Pengembangan pemanfaatan obat tradisional yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, bermutu tinggi, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
22
No 6
7
Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahanbahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.
No
Upaya terkait kemandirian Obat dan Makanan.
Beberapa upaya tersebut di atas, telah dilakukan oleh BPOM dan ke depan harus lebih ditingkatkan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara profesional, bertanggungjawab, independen, transparan dan berbasis bukti ilmiah, sesuai dengan amanat dalam SKN. Selain itu, BBPOM di Banjarmasin menghadapi tantangan tersendiri, berupa beredarnya Obat dan Makanan ilegal serta tingginya angka penyalahgunaan Obat dan Makanan. Hal ini terlihat pada data Badan Narkotika Nasional, dimana secara nasional Kalimantan Selatan berada pada urutan ke-4 penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan urutan ke-2 Nasional untuk penyalahgunaan obat carnophen. Kondisi ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi BBPOM di Banjarmasin untuk melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Tingginya penyalahgunaan obat ini, akan memberikan beban tersendiri bagi BBPOM di Banjarmasin karena barang bukti dari pihak Kepolisian untuk proses Pro Justitia diujikan pada Laboratorium BBPOM di Banjarmasin.
1.2.2. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
23
pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan distribusi dan pelayanan obat di Kalimantan Selatan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pemeriksaan sarana distribusi obat dalam rangka pemenuhan CDOB. 1.2.3. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) Dengan akan berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan program ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 goals. Dalam bidang kesehatan, faktanya individu yang sehat akan memiliki kemampuan fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat berkontribusi secara produktif dalam pembangunan masyarakatnya. Terkait Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture, selain ketahanan pangan, kondisi yang harus diciptakan antara lain adalah masyarakat miskin, kelompok rentan termasuk bayi memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang aman, bergizi dengan jumlah yang cukup sesuai kebutuhannya. Kontribusi terhadap kondisi ini adalah tersedianya pangan dengan nilai gizi yang cukup, misalnya pangan diet khusus mengandung Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang cukup untuk pasien diabetes, garam dan terigu difortifikasi dengan mikronutrisi, AKG tertentu dalam susu formula bayi dan lansia. Hal ini hanya dapat terjadi jika produsen pangan olahan yang telah diinspeksi dan dibina BPOM menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan menjamin mutu produknya termasuk nilai nutrisi sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
24
kebijakan teknis yang dibuat BPOM/Standar Nasional Indonesia/standar internasional. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat. Terkait Goal 3.Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Asumsinya, jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan dan menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif, dan bermutu untuk upaya kesehatan preventif, promotif, maupun kuratif, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan. Hal ini bisa tercapai hanya jika Industri Farmasi yang telah diintervensi (diawasi dan dibina BPOM) mempraktekkan GMP dalam produksi Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dan PBF serta rantai distribusi obat menerapkan Good Distribution Practices untuk mengawal mutu Obat JKN. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah intensifikasi pengawasan pre-market dan post-market, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya. 1.2.4. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
25
(Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) Free Trade Area, ASEANChina Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negaranegara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri. BBPOM di Banjarmasin sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat Kalsel dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, tentunya menghadapi tantangan yang semakin kompleks pada globalisasi yang berlangsung saat ini karena dengan pemberlakuan pasar global tentunya secara langsung akan berdampak pada semakin bertambahnya jumlah Obat dan makanan yang beredar di Kalimantan Selatan. Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
26
menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Di sisi lain, secara nasional jumlah apotek yang ada juga masih kurang, dimana belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan apotek. Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi. Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih banyaknya ditemukan obatobat yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data WHO (World Health Organization), praktik pemalsuan produk obat di dunia rata-rata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi BBPOM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM yang merupakan lembaga negara yang bertanggungjawab terkait dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan melihat program Nawacita yang salah satunya adalah “membangun Indonesia dari pinggiran”, pemerintah merencanakan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pintu masuk pulau Kalimantan. Pembangunan yang akan dan sedang direalisasikan adalah pembangunan bandara Syamsudin Noer sebesar 20 kali dari sekarang. Banjarmasin akan menjadi sentra bisnis serta pembangunan kawasan industri di pusatkan di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Pembangunanpembangunan tersebut akan berdampak peningkatan arus masuknya produk Obat dan Makanan ke wilayah Kalimantan dengan pintu masuknya adalah Banjarmasin. Untuk itu diperlukan perkuatan pengawasan Obat dan Makanan terhadap produk yang beredar di masyarakat. 1.2.5. Perubahan Iklim Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
27
makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan sub-sektor makanan dan minuman serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet terhadap output nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari BBPOM di Banjarmasin untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari hulu hingga hilir. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain. Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, Indonesia merupakan wilayah endemik untuk beberapa penyakit yang perkembangannya terkait dengan pertumbuhan vektor pada lingkungan, misalnya Demam Berdarah Dengue, Malaria dan Tuberkulosis. Jadi di Indonesia, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vector yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal. Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peranan dari BBPOM di Banjarmasin untuk mendukung Badan POM dalam mengawasi peredaran varian produk obat yang baru dari jenis penyakit tersebut, baik yang diproduksi di dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Selain dari obat, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari BBPOM di Banjarmasin melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
28
1.2.6. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Kemajuan dari ekonomi Indonesia dapat dilihat dari indikator makroekonomi, yakni pendapatan perkapita sebesar USD 3000 tahun 2010 dan diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai USD 14.250–15.500 (Bappenas; 2012) dan telah menjadi 10 (sepuluh) besar negara yang mendominasi kekuatan ekonomi dunia. Indikator ini menunjukan besarnya daya beli yang ada pada masyarakat Indonesia. Kalimantan Selatan yang kaya dengan sumber daya alam berupa hasil pertambangan dan perkebunan tentunya juga akan berdampak pada tingginya pendapatan perkapita masyarakat. Secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar tuntutan masyarakat untuk mendapatkan Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Pendapatan perkapita yang tinggi dan tidak didukung oleh pengetahuan masyarakat yang memadai, tentunya sangat berpotensi terjadinya kesalahan penggunaan dan penyalahgunaan obat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari BBPOM di Banjarmasin. 1.2.7. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk Penduduk Kalimantan Selatan berdasar data dari BPS tahun 2012 berjumlah 3.790.071 jiwa. Secara rinci Jumlah Penduduk Laki-Laki, Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Wilayah (Sumber : Data Sensus Penduduk 2010 – BPS RI) adalah sebagai berikut: Tabel 1.3: Data Sebaran Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Kab/Kota
Laki-Laki
Perempuan
Total
Tanah Laut
152,385
143,948
296,333
Kotabaru
151,586
138,556
290,142
Banjar
257,320
249,519
506,839
Barito Kuala
138,357
137,790
276,147
Tapin
84,626
83,251
167,877
Hulu Sungai Selatan
105,766
106,719
212,485
Hulu Sungai Tengah
121,518
121,942
243,460
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
29
Hulu Sungai Utara
102,351
106,895
209,246
Tabalong
111,086
107,534
218,620
Tanah Bumbu
139,686
128,243
267,929
Balangan
56,504
55,926
112,430
Kota Banjarmasin
312,740
312,741
625,481
Kota Banjarbaru
102,285
97,342
199,627
1,836,210
1,790,406
3,626,616
Prov. Kalimantan Selatan
Grafik 1.4: Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten Kota
Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2010,
Jumlah
dan
persentase
penduduk
perempuan
menurut
kabupaten/kota, Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kabupaten/kota, Angka melek huruf penduduk di atas usia 15 tahun berdasarkan jenis kelamin per kabupaten/kota, Laju pertumbuhan pendapatan regional kapita atas harga berlaku menurut kabupaten/kota sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
30
Tabel 1.4: Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kabupaten/ Kota
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
31
Tabel 1.5: Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kabupaten/ Kota No.
Kabupaten/Kota
Perempuan
Laki-Laki
Persentase
Persentase
1
Tanah Laut
91.36
94.17
2
Kotabaru
88.41
91.33
3
Banjar
92.2
94.47
4
Barito Kuala
87.08
92.22
5
Tapin
91.12
93.78
6
Hulu Sungai Selatan
91.59
93.76
7
Hulu Sungai Tengah
91.02
93.32
8
Hulu Sungai Utara
89.85
93.14
9
Tabalong
92.87
94.71
10
Tanah Bumbu
89.88
93.24
11
Balangan
90.56
93.71
12
Kota Banjarmasin
95.88
96.28
13
Kota Banjarbaru
94.64
95.77
14
Provinsi Kalimantan Selatan
91.74
94.08
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
32
Tabel 1.6: Laju Pertumbuhan Pendapatan Regional Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten Kota Kab/Kota 1
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
2
3
4
5
6
Tanah Laut
13,984,220
15,685,358
17,402,162
-
-
Kotabaru
33,307,762
36,979,946
39,894,011
-
-
Banjar
13,696,851
14,939,465
16,308,454
-
-
Barito Kuala
13,112,509
142,005,523
15,627,796
-
-
Tapin
13,229,739
14,167,984
15,292,796
-
-
Hulu Sungai Selatan
10,196,543
10,953,907
11,830,962
-
-
Hulu Sungai Tengah
8,821,395
9,702,622
10,619,707
-
-
Hulu Sungai Utara
7,393,434
8,434,116
9,212,859
-
-
Tabalong
23,980,027
27,600,632
31,132,717
-
-
Tanah Bumbu
24,178,534
26,796,336
27,614,243
-
-
Balangan
23,848,946
26,843,329
29,644,310
-
-
Kota Banjarmasin
15,585,241
17,665,637
19,447,929
-
-
Kota Banjarbaru
9,457,371
10,401,184
11,013,620
-
-
16,495,561
18,453,206
20,032,114
83,361,788
-
Provinsi Kalimantan Selatan
Memperhatikan data-data tersebut di atas, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan adalah 1,99%, berarti lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% pertahun. Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan ke depan salah satu permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Selatan adalah adanya lonjakan jumlah penduduk dengan sebaran yang tidak merata karena terkonsentrasi pada daerah perkotaan. 1.2.8 Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless), Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
33
dengan one line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Hal ini juga yang menjadi temuan BPK pada saat audit kinerja BPOM. Untuk menunjang tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan. 1.2.9 Perkembangan Teknologi Kemajuan teknologi berdampak terhadap produksi di bidang Obat dan Makanan, antara lain berupa perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain termasuk produk darah, produk jaringan, produk terapi gen, produk stem cell, produk hormon, pangan hasil rekayasa genetika, pangan iradiasi, perkembangan teknologi nano untuk produk dan kemasannya serta produk hasil inovasi lainnya. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut BPOM meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai lembaga pengawas, utamanya pengetahuan dan teknologi laboratorium pengujian POM selaku “diagnosis pasti” adanya risiko yang beredar di masyarakat. Adanya kemajuan teknologi telah memungkinkan industri di bidang Obat dan Makanan untuk berproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
34
maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok pelosoknya. Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu potential problem, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antipasi pengawasan obat dan makanan juga harus sama cepatnya. Teknologi promosi sebagai sarana provider induced demand semakin efektif dalam menggugah masyarakat. Hal ini potensial mengarah pada penggunaan produk secara irasional. Disamping itu kecanggihan teknologi promosi dapat menutupi berbagai kelemahan produknya. Keadaan ini semakin menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksploitasi oleh dorongan permintaan. Oleh karenanya peran BBPOM Di Banjarmasin dan instansi terkait sangat penting dalam melakukan KIE kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. 1.2.10 Implementasi Program Fortifikasi Pangan Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh BPOM. Hasil Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
35
pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2010– 2013) menunjukkan bahwa jumlah sampel yang TMS mengalami kenaikan, yaitu berkisar 29%-43%. Hasil pengawasan tepung terigu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2010-2013) menunjukkan bahwa jumlah sampel yang TMS juga mengalami kenaikan, yaitu berkisar 4%-23%. Untuk mengawal program ini, BPOM mendapatkan mandat strategis baik dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) maupun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG), utamanya pada Pokja III Bidang Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan Intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian. Selama bertahun- tahun pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan mengandalkan perekonomian pada sektor tambang batubara. Saat ini pemerintah mengambil kebijakan mulai membatasi sektor tambang batubara karena dampak negatifnya terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan Selatan mulai beralih ke sektor perkebunan yaitu kelapa sawit. Perubahan ini tentu akan berimplikasi pada berkembangnya sektor- sektor lain khususnya sektor produksi pangan dengan bahan baku kelapa sawit, yang diolah menjadi minyak goreng. Dengan demikian program fortifikasi pangan di Kalimantan Selatan perlu dikembangkan tidak hanya untuk mengawal mutu dan keamanan garam Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
36
beryodium saja tetapi juga terhadap minyak sawit, dikarenakan disamping terdapat beberapa industri garam juga sudah mulai tumbuh industri minyak sawit. 1.2.11 Jejaring Kerja BPOM menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu BPOM mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Jaringan yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas BPOM maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesian Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesian Criminal Justice System (ICJS). Di tingkat regional maupun internasional BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF), World Health Organization (WHO), Codex Alimentarius Commission, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), ASEAN Referrences Laboratories (AFL), Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization Interpol. Peluang kerjasama ini terbuka tentunya karena citra BPOM yang baik di internasional. Jejaring kerjasama ini perlu penguatan karena belum semuanya berjalan efektif. Sebagai contoh adanya INRASFF akan mendukung pengawasan secara cepat tanggap terhadap adanya outbreak dan risiko pada pangan. Namun, ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan yaitu: (i) Upstream Notification masih belum optimal, (ii) Asesmen risiko keamanan pangan impor masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut notifikasi di Competent Contact Point (CCP) belum cepat, dan (iv) Sistem traceability di rantai suplai pangan masih lemah. Untuk itu, ke depan akan dilakukan pembentukan Local Competent Contact Point (LCCP) di 5 Propinsi: Medan, Lampung, Surabaya, Denpasar, dan Manado, serta Pengembangan Pusat Kewaspadaan dan Respon Keamanan Pangan Nasional, yang juga akan dikembangkan untuk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan. Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
37
Contoh
lain
Indonesian
Risk
Assessment
Centre
(INA-RAC).
Sejak
pencanangan oleh Menteri Kesehatan pada 20 November 2014, masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketersediaan data nasional kajian risiko keamanan pangan yang minim dan belum terintegrasi. Tantangan kedepan adalah meningkatkan jumlah kajian risiko keamanan pangan nasional di sepanjang rantai pangan; (ii) Pembentukan pool of expert database untuk Komite Ilmiah dan Panel Pakar; serta (iii) Melaksanakan National Capacity Building untuk Risk Assessment. Ditingkat provinsi, BBPOM di Banjarmasin tidak bisa bekerja sendiri (single player), tetapi harus bekerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung tugas –tugas BBPOM di Banjarmasin maupun pemangku kepentingan. BBPOM di Banjarmasin telah memiliki jejaring kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa jejaring sudah dibentuk dalam suatu wadah yang di SK kan baik oleh Gubernur maupun Bupati/ Walikota. Jejaring yang sudah terbentuk hingga tahun 2014 adalah : Tim Keamanan Pangan Terpadu Kabupaten/ Kota Banjarmasin, Banjar, Tapin, Balangan, Kotabaru, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Barito Kuala. Yang belum terbentuk adalah Kabupaten Banjarbaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Sedangkan di tingkat provinsi sudah terbentuk Tim KP Terpadu dan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal. Terkait dengan penanganan Bahan Berbahaya, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Perda (Peratuaran Daerah) Gubernur. Perda tersebut adalah Perda Kalimantan Selatan No 18 tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Beberapa MoU antara BBPOM di Banjarmasin dengan instansi terkait juga sudah dibentuk antara lain, MUI dan Kemenag, Universitas Lambung Mangkurat dan lainlain. 1.2.12 Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk
mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik,
BPOM
melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
38
merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Pola pikir pelaksanaan RB sebagaimana Gambar 1.4 di bawah ini: Gambar 1.3. Pola Pikir Pelaksanaan RB
a. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPOM memiliki instansi vertikal atau UPT BB/Balai POM di tingkat provinsi. Selain itu, untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan di wilayah perbatasan dengan negara lain dan daerah-daerah yang sulit dijangkau dari ibukota provinsi, BPOM memiliki Pos POM. Peran BB/Balai POM dan Pos POM perlu dilakukan penataan dan penguatan baik dari segi struktur organisasi, kompetensi dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana, maupun koordinasi dengan lintas sektor agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara lebih optimal. Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
39
b. Penataan Tatalaksana Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan
dan
secara
terus-menerus
meningkatkan
pengawasan
serta
memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen BPOM tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan Quality Management System ISO 9001:2008; Akreditasi Laboratorium IEC 17025:2005; PIC/S Quality System Requirement for Pharmateucal Inspectorate (PI 0023), OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013 Information Security Management System; WHO Quality System Requirement for National GMP Inspectorates (TRS 902 Annex 8, 2002); dan Persyaratan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan untuk sistem riset dan pengembangan (KNAPPP02:2007). Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan juga dilakukan melalui penerapan e-government atau penggunaan teknologi informasi di lingkungan BPOM, di antaranya pendaftaran produk (pangan, obat, obat tradisional) dan berbagai penyelenggaraan manajemen pemerintahan lainnya yang dilakukan secara elektronik serta keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Berbagai sistem mutu dan pengembangan egovernment yang dapat meningkatkan kinerja BPOM tersebut seyogyanya dapat diintegrasikan sesuai dengan ruang lingkupnya agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. c. Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi BPOM. Namun, Peraturan Perundangundangan yang ada selama ini kurang mendukung tercapainya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Demikian pula sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan belum memberikan efek jera sehingga sering terjadi kasus berulang. Modus operandi yang semakin kompleks dan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
40
berubah-ubah membuat PPNS BBPOM di Banjarmasin harus selalu menjaga dan meningkatkan kompetensi secara terus menerus. Beberapa
kerangka
regulasi
yang
diasumsikan
dapat
mendukung
pencapaian tujuan pengawasan Obat dan Makanan dibahas pada Kerangka Regulasi. Adanya kerangka regulasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kaidah pelaksanaan RPJMN/RKP membuka peluang untuk menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan meminimalkan ego sektoral. BPOM perlu mengambil kesempatan ini dengan mengusulkan peraturan perundangundangan yang akan masuk dalam prolegnas setiap tahunnya bersamaan dengan penyusunan rencana kerja. Selain itu sesuai kerangka regulasi, untuk memastikan bahwa setiap norma kebijakan yang akan diratifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat, BPOM perlu membuat cost-benefit analysis. Sedangkan terhadap regulasi teknis yang dikeluarkan BPOM, perlu dilakukan regulatory impact assessment. Kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, selain ketersediaan NSPK, perlu didorong terbitnya aspek legal berupa Peraturan/SK Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan/SK Bupati/Walikota. Pada level operasional, BPOM telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung penegakan hukum. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di Free Trade Zone Area. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatankajian BPOM mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
41
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan dengan hasil evaluasi KemenPAN-RB tahun 2014 memperoleh nilai B. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan akuntabilitas
SAKIP kinerja
menjadi BPOM.
kekuatan
penting
dalam
upaya
penguatan
Namun,
BPOM
masih
perlu
melakukan
penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas BPOM selaku institusi pengawasan, BPOM telah menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap opini laporan keuangan BPOM dari BPK. e. Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan BPOM, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPOM serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan BPOM antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan pendayagunaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam perencanaan dan penganggaran. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan BPOM tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah penguatan peran APIP dan unit pengawas fungsional (Inspektorat) sebagai internal-consultant yang Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
42
melaksanakan fungsi pembinaan, penataan, pengawasan, dan pentaatan dengan dukungan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas serta berfokus pada pemeriksaan kinerja berbasis risiko untuk mencegah potensi kesalahan yang mengganggu efektivitas pencapaian sasaran organisasi dan dapat menimbulkan kerugian negara. f. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur BPOM yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan kebutuhan pegawai BPOM dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan BPOM berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian. Saat ini, SDM BPOM telah memiliki kualitas yang memadai, namun dari sisi kuantitas SDM BPOM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dioptimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM BPOM.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
43
g. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, BPOM telah membentuk agent of change sebagai role model serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai BPOM secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB. Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran agent of change dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi.
1.3 ANALISA TERHADAP LINGKUNGAN STRATEGIS Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel 1.7 berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
44
Tabel 1.7: Rangkuman Analisis SWOT KEKUATAN
KELEMAHAN
Kompetensi ASN BBPOM di Banjarmasin yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas
Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai
Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional Networking yang kuat dengan lembaga lembaga daerah Pedoman Teknis Pengawasan yang jelas Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN BBPOM di Banjarmasin menerapkan Reformasi Birokrasi Adanya informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik Tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dalam peraturan perundangundangan
Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi (capacity building) terutama soft competency Jumlah dan sebaran ASN yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja Beberapa regulasi dan standar belum lengkap Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama Kekuatan laboratorium yang belum memadai Dukungan sistem IT pengawasan masih kurang
dalam
Sistem pengawasan yang komprehensif di bidang post market
Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi
Peran Balai Besar POM di Banjarmasin dalam SISPOM
Unit pelaksana teknis terbatas hanya di tingkat provinsi
Laboratorium terakreditasi dan implementasi ISO IEC 17025:2005
Tahubja antar bidang belum tertata dengan baik
Kompetensi makanan
dan
Kemampuan manajerial SDM masih kurang
Pedoman Pengawasan yang jelas melalui penerapan ISO 9001:2008
Pemberian reward dan punishment motivasi masih kurang
pengawas
obat
Jumlah SDM masih kurang Belum memadainya sarana prasarana laboratorium
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
45
PELUANG
TANTANGAN
Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)
Perkembangan Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat
Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait (Pengakuan stakeholder) Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) Pasar pengobatan tradisional makin besar Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah Perkembangan teknologi Kepedulian masyarakat mulai tumbuh terutama terkait self medication
Perubahan iklim dunia yang empengaruhi pola penyakit Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi) Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional Munculnya (kembali) berbagai penyakit baru Produk Obat dan Makanan sangat bervariasi Besarnya pendapatan perkapita berdampak peningkatan konsumsi Obat dan Makanan Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan Lemahnya penegakan hukum Implementasi Program Fortifikasi Pangan Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional, kosmetika dan pangan Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif Belum optimalnya tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh pemangku kepentingan di daerah Tuntutan masyarakat tentang keamanan pangan Perkembangan teknologi promosi atau iklan yang negatif Tingginya penyalahgunaan obat
Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, BBPOM di Banjarmasin perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
46
untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja BBPOM di Banjarmasin lebih optimal. Di bawah ini pada gambar 1.3 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan peran BBPOM di Banjarmasin sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan. Gambar 1.4: Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya BELUM OPTIMALNYA PERAN BBPOM di BANJARMASIN DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Belum optimalnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
Belum optimalnya pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Publik
Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan
PERAN BALAI BESAR POM di BANJARMASIN Penguatan kebijakan teknis pengawasan (Regulatory System)
Pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan
Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas BBPOM di Baanjarmasin sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut BBPOM di Banjarmasin dapat melakukan evaluasi dan mampu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
47
beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, BBPOM di Banjarmasin diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu: 1.
Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,
2.
Peningkatan
pembinaan
dan
bimbingan
dalam
rangka
mendorong
kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, 3.
Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Banjarmasin. Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan
peran dan kewenangan BBPOM di Banjarmasin sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan BBPOM di Banjarmasin sesuai dengan bisnis proses BBPOM di Banjarmasin untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada gambar dan tabel di bawah ini: Gambar 1.5: Peta Bisnis Proses Utama BBPOM di Banjarmasin sesuai Peran dan Kewenangan Standarisasi Kebijakan Teknis Pengawasan Obat danMakanan
Pengawasan Pre Marke Obat dan Makanan
Kewenangan Badan POM
Pengawasan Post Market Terhadap Obat dan Makanan
Pembinaan dan Bimbingan kepada Pelaku usaha serta advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor
Tupoksi BBPOM di Banjarmasin
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
48
Gambar 1.6: Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM
Pengawasan Post Market
Obat dan Makanan Aman
Pengawasan Sarana produksi sesuai standar
Pembinaan dan Bimbingan kepada Pelaku usaha serta advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik Pembinaan dan Bimbingan kepada pelaku usaha
Pengawasan Sarana distrubusi sesuai standar
Advokasi dan koordinasi Sektor terkait
Sampling dan pengujian Laboratorium Penyidikan dan penegakan hukum
Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Kemandirian Stakeholder
Tabel 1.8: Perkuatan Peran BBPOM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 • Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar Perkuatan Sistem
• Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar
Pengawasan Obat
• Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan berdasar analisis
dan Makanan
resiko • Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan standar • Penyidikan dan penegakan hukum • Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha melalui
Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik
Komunikasi,
Informasi
dan
Edukasi
publik
termasuk
penyebarluasan peringatan publik yang dikeluarkan oleh Badan POM • Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan secara memadai dan up to date • Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi standard • Mendorong kerjasama dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
49
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka BBPOM di Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran BBPOM di Banjarmasin. Gambar 2.1: Peta Strategis BPOM Periode 2015-2019
2.1.
VISI Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BBPOM di Banjarmasin harus
memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
50
2015-2019 dan RKP Tahunan, melalui penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan (Renja K/L) yang berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan efisien serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari pemerintah. Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari: 1) Kualitas kebijakan dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Obat dan Makanan; 2) Kualitas pengawasan Obat dan Makanan, serta 3) Kerjasama dan Komunikasi
Publik
dalam
mendorong
peran
serta
masyarakat
dalam
memanfaatkan produk-produk Obat dan Makanan sesuai standar. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BBPOM di Banjarmasin telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi BPOM 2015 - 2019 dan RPJMN 2015-2019 sesuai visi, misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan sebagai berikut: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2. Mewujudkan
masyarakat
maju,
berkesinambungan
dan
demokratis
berlandaskan negara hukum, 3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing, Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
51
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka BPOM sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan menetapkan Visi BPOM 2015-2019.
BBPOM di Banjarmasin
sebagai unit pelaksana teknis di daerah dalam menetapkan Visi juga mengacu pada Visi Badan POM. Visi BBPOM di Banjarmasin adalah : ”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”
Penjelasan Visi : Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut: Aman
: Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak
membahayakan
saat
digunakan
pada
manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin. Daya Saing
: Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi
standar,
baik
standar
nasional
maupun
internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
52
2.2. MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran BBPOM di Banjarmasin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab I. Seperti halnya Visi maka Misi BBPOM di Banjarmasin juga mengacu pada Misi BPOM adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini. 2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
53
Sebagai lembaga pengawas, BBPOM di Banjarmasin harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik. BBPOM di Banjarmasin harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat
dan
bermutu.
Dengan
pembinaan
secara
berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki kontibusi PDB non migas di tahun 2012 sebesar 36,33 persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59 persen (sumber: Laporan Kemenperin 2004-2012). Perkembangan industri makanan, minuman dan farmasi (obat) dari tahun 2004 sampai dengan 2012 juga mempunyai tren yang meningkat. Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk industri tersebut berkembang lebih pesat. Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, dimana pasar dalam negeri dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia sangat potensial. Industri kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan pun mempunyai karakteristik yang sama. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu diberikan oleh BBPOM di Banjarmasin. Sehingga BBPOM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
54
masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan. Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain di wilayah Kalimantan Selatan. Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan menimbulkan asymmetric information yang dapat dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk menjual produk yang murah namun substandar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, BBPOM di Banjarmasin harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
55
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM di Banjarmasin. Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BBPOM di Banjarmasin harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Misi BBPOM di Banjarmasin merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Banjarmasin. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman,
berkhasiat/bermanfaat
dan
bermutu,
diharapkan
BBPOM
di
Banjarmasin mampu melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dengan optimal. BBPOM di Banjarmasin juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya yang merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
56
sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka BBPOM di Banjarmasin perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing). 2.3.
BUDAYA ORGANISASI Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. 1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. 2. Integritas konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan 3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. 6. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
57
2.4. TUJUAN Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1.
Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator: a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan; b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. 2.5. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Banjarmasin, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut: 1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BBPOM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan post-market. Sistem itu terdiri dari: pertama, pengawasan setelah beredar (post-market control) yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi
syarat
keamanan,
khasiat/manfaat
dan
mutu.
Hasil
uji
laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan produk yang tidak memenuhi syarat dan kemudian akan ditarik dari peredaran. Ketiga, adalah penegakan hukum di bidang Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
58
pengawasan Obat dan Makanan. Dalam bisnis Obat dan Makanan yang relatif menjanjikan keuntungan yang besar, rentan terhadap pelanggaran dari pelaku usaha. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terkait Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut: 1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir 2019, 2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 64% pada akhir 2019, 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir 2019, 4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada akhir 2019, 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 77% pada akhir 2019. 2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Kerjasama yang telah dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin selama ini lebih banyak dengan unsur pemerintah serta masih bersifat sporadik, parsial dan belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Padahal pelibatan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat urgen dan strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat BBPOM di Banjarmasin. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis bisa dimulai dengan mengidentifikasi tingkat kepentingan setiap lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor private dan kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi BBPOM di Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
59
Banjarmasin. Setelah itu, mengidentifikasi sumber daya apa yang telah dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang menjadi mandat BBPOM di Banjarmasin, lalu menentukan indikator bersama atas keberhasilan program yang (akan) dikerjasamakan. Kerjasama dan kemitraan bisa dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya (bisa dana, program atau SDM) yang tersedia di masing-masing institusi dengan terlebih dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerjasamanya. Atau bisa juga dengan “mendelegasikan” program-program yang ada di BBPOM di Banjarmasin kepada lembaga/ kelompok masyarakat sipil yang memiliki program yang sejalan dengan BBPOM di Banjarmasin dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut. Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus diikat dengan sebuah kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati. Di sisi lain, juga harus disepakati adanya mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi yang terlembagakan, serta memastikan bahwa hasil kerjasama ini juga bisa diakses dan dievaluasi bersama oleh publik yang lebih luas. Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, BBPOM di Banjarmasin harus memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan oleh pelaku usaha baik produsen, distributor dan pelaku usaha lain. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah produk beredar, salah satunya adalah meliputi pengawasan Obat dan Makanan di sarana produksi dan sarana distribusi. Produsen mempunyai Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
60
peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Paradigma BBPOM di Banjarmasin sebagai lembaga pengawas dan ditakuti oleh pelaku usaha selama ini mulai berubah, dengan adanya upaya yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin dalam menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan para pelaku usaha. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, BBPOM di Banjarmasin berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya. Salah satunya melalui jaminan kualitas (quality assurance) pengawasan, melalui pendampingan regulatory (regulatory assistance). Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang mendukung pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat dan Makanan. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan insentif. Sementara terkait dengan faktor lain yang menjadi variabel penentu dalam meningkatkan kemudahan usaha, adalah daya saing. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya sebagai berikut: 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan target 85% pada akhir 2019, 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, dengan target seluruh kabupaten/kota (13) di provinsi Kalimantan Selatan pada akhir tahun 2019. 3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Banjarmasin Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
61
keadilan, dan partisipasi masyarakat.
BBPOM di Banjarmasin telah
melaksanakan Reformasi Birokrasi yang harus terus dipelihara untuk menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin akan meningkat. Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BBPOM di Banjarmasin harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Agar pengawasan lebih efektif perlu didukung sarana prasarana yang memadai. Kecukupan alat laboratorium BBPOM di Banjarmasin baru mencapai 56 % sedangkan sarana prasarana pendukung baru 64 %. Alat laboratorium yang merupakan “faktor kunci” yang belum dimiliki/ jumlahnya kurang antara lain : HPLC, UV – VIS, GC MS, LC-MSMS, Smoking Machine, Uji Kondom, PCR, Disolution Tester, dan lain-lain. Penambahan alat/ inventaris laboratorium serta sarana prasarana pendukungnya agak terkendala karena kapasitas gedung yang terbatas. Saat ini sudah direncanakan kantor BBPOM di Banjarmasin akan pindah mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berkantor di Banjarbaru yang direncanakan akan terealisasi pada tahun 2019 dan pada saat itu kecukupan alat laboratorium dan sarana prasarana pendukung mencapai 80 %. BBPOM di Banjarmasin dalam melaksanakan tugas masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Untuk
memperkuat
sistem
pengawasan
Obat
dan
Makanan
serta
meningkatkan kualitas pembinaan maka BBPOM di Banjarmasin perlu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
62
memperkuat kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk menjawab tantangan yang terjadi (emerging issus). Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi,
(vi)
penghargaan,
penggajian,
dan
tunjangan,
(vii)
perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Indikator pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah nilai SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin dari Badan POM, dengan target A di akhir tahun 2019. Berdasarkan uraian sasaran strategis beserta indikatornya, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut : 1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir 2019. 2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 64% pada akhir 2019. 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir 2019. 4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada akhir 2019. 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 77% pada akhir 2019. 6. Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan target 85% pada akhir 2019. Adapun Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
63
Tabel 2.1: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Banjarmasin periode 2015-2019 VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS Obat dan
Meningkatkan
Meningkatnya
Menguatnya
Makanan Aman
sistem
jaminan
Sistem
Meningkatkan
pengawasan Obat
produk Obat
Pengawasan Obat
Kesehatan
dan Makanan
dan Makanan
dan Makanan di
Tradisional yang
Masyarakat
berbasis risiko
aman
Kalimantan
memenuhi syarat;
dan Daya Saing
untuk melindungi
Bangsa
masyarakat
yang memenuhi
Kalimantan
syarat;
Selatan
Selatan
1. Persentase obat yang memenuhi syarat; 2. Persentase obat
3. Persentase Kosmetik
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat; 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.
Mendorong
Meningkatnya
Meningkatnya
kemandirian
daya saing
jaminan kualitas
pelaku usaha
Obat dan
pembinaan dan
dalam
Makanan di
bimbingan dalam
Kabupaten/Kota yang
memberikan
pasar lokal dan
mendorong
memberikan
jaminan keamanan
global dengan
kemandirian
komitmen untuk
Obat dan Makanan
menjamin
pelaku usaha dan
pelaksanaan
serta memperkuat
mutu dan
kemitraan dengan
pengawasan Obat dan
kemitraan dengan
mendukung
pemangku
Makanan dengan
pemangku
inovasi
kepentingan
memberikan alokasi
kepentingan.
1. Tingkat Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah
anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Meningkatkan
Meningkatnya
kapasitas
Kualitas Kapasitas
kelembagaan
Kelembagaan
BBPOM di
BBPOM di
Banjarmasin
Banjarmasin
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
1. Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM
64
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Keberadaan
BB/Balai
POM
hampir
di
seluruh
wilayah
Indonesia
memungkinkan BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di catchment areanya. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal ini dilakukan antara lain melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program JKN. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
65
dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi. 2) Peningkatan
pembinaan
dan
bimbingan
dalam
rangka
mendorong
kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut. 3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan (walau mandat konstitusionalnya ada di BPOM) ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli BPOM, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
66
masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk draft dan model kerjasama/kemitraan itu juga harus dirancang dengan fleksibel, tapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau. Kebijakan ini juga dapat difokuskan pada memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh BPOM tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial). 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung
risk
based
control,
penguatan
sistem
perencanaan
dan
penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas. Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
67
pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, BPOM perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi Obat dan Makanan), peta capaian hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu data-data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko. Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi BPOM, kebijakan iniperlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak eksternal yang strategis. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal: 3) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai; 5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
68
masyarak sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BPOM sendiri. Untuk konteks kerjasama misalnya, secara kelembagaan selama ini di BPOM belum ada satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang menangani terkait dengan kerjasama ini. Bahwa ada Biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi fokus tugas dan fungsi Biro ini tidak terkait dengan model kerjasama yang akan dikembangkan oleh BPOM ke depan. Oleh sebab itu, perlu segera melakukan pembenahan di level organisasi dan kelembagaan
dengan
membentuk
satu
Deputi/Biro/Bagian
khusus
yang
bertanggungjawab atas program kerjasama dan kemitraan ini. Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita) dan atau mengacu alternatif penekanan sebagai berikut : – Tahun 2016: Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik. (Dalam hal ini Penguatan Laboratorium, Sistem IT dan Dukungan Sarana Prasarana menjadi prasyarat yang harus dipenuhi) – Tahun 2017: Penguatan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan termasuk Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data pre dan post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan Fungsi Penegakan Hukum. – Tahun 2018: Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
69
ekonomi dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. (Dalam hal ini economic burden akibat pengawasan Obat dan Makanan yang tidak efektif akan menjadi beban pemerintah secara nasional). – Tahun 2019: Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program (Renstra 2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: a. Program Teknis Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan. b. Program Generik 1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan kegiatan prioritas BPOM, sebagai berikut: a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan 1) Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post-market); 2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat;
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
70
3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan. 4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya; 5) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; 6) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan; 7) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan; 8) Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain regulatory science, life science; 9) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):
1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan;
2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM;
4) Peningkatan Kompetensi Aparatur BPOM; 5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis BPOM periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
71
3.2.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin
periode 2015-2019, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategis berdasarkan hasil Analisa SWOT. 3.2.1. Arah Kebijakan 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. BBPOM di Banjarmasin selaku UPT BPOM tentunya perlu melakukan perencanaan pengawasan Obat dan Makanan berbasis spasial dengan memperhatikan
karakteristik
daerah.
Selain
itu,
penguatan
sistem
pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal ini dilakukan antara lain melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program JKN. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi. 2) Peningkatan
pembinaan
dan
bimbingan
dalam
rangka
mendorong
kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan Dari aspek pelaku usaha, produksi terbanyak di Wilayah Kalimantan Selatan adalah produksi pangan dengan kategori Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Berdasarkan data IRTP lebih dari 70 % pemilik atau penanggung jawab Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
72
IRTP memiliki latar belakang pendidikan SLTA, SLTP dan SD. Latar belakang pendidikan berpengaruh pada tingkat pemahaman dibidang peraturan dan perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah cara produksi yang baik. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya pelaku usaha dibidang cara produksi yang baik serta kesadaran akan penerapan cara produksi yang baik berakibat masih banyak sarana produksi yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan, serta masih ditemukan penggunaan bahan berbahaya pada proses produksinya. Untuk industri kosmetik dan industri Obat Tradisional (OT) juga tidak berbeda jauh. Akibat keterbatasan investasi dan rendahnya pengetahuan serta kesadaran pelaku usaha memenuhi aspek GMP, masih banyak industri Kosmetik dan OT kita yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga ada kecenderungan jumlahnya menurun tiap tahun. Hal ini harus dicegah dan bila perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah agar Usaha Menengah Kecil Mandiri (UMKM) kita tetap mampu bersaing di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) ini. Beberapa industri kosmetik merupakan kearifan lokal masyarakat Kalimantan Selatan seperti bedak dingin harus mendapat perhatian yang serius agar mereka tetap eksis dan berdaya saing. Apalagi katagori mereka adalah usaha mikro yang dari sisi pendanaan sangat terbatas. Demikian juga disektor distribusi peran pelaku usaha sangat besar dalam menyaring produk yang diedarkan serta dalam tatalaksanan cara distribusi yang baik. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran para pelaku usaha produk tanpa izin edar tidak ditemukan diperedaran. 3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Hal- hal yang mendukung dan sebagai tantangan ke depan antara lain kerjasama lintas sektor yang semakin baik, bahkan kebanyakan pemda sangat berharap BBPOM di Banjarmasin sebagai penjuru terkait aspek keamanan produk Obat dan Makanan. Dukungan Lintas Sektor/ pengakuan stake holder ini dapat menjadi cambuk agar BBPOM di Banjarmasin ke depan dapat bekerja Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
73
lebih keras lagi. Peran Lintas Sektor tersebut diwujudkan dalam beberapa hal antara lain: a. Menganggarkan kegiatan pengawasan di lapangan dan turun bersamasama seperti pada saat menjelang dan selama bulan ramadhan, hari raya Idul Fitri, Imlek, Natal dan Tahun Baru. Kabupaten/ Kota yang sudah menganggarkan kegiatan pengawasan antara lain Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kab. Tabalong, Kotabaru, HSU, HST, HSS, Tapin dan Kab. Banjar. Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (BB) juga termasuk yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. b. Adanya komitmen Pemda yang dituangkan dalam bentuk MoU dengan BPOM atau BBPOM di Banjarmasin. Beberapa Kabupaten/ Kota yang sudah membuat MoU adalah Kota Banjarmasin, Kab. Kotabaru, Tanah Laut, Balangan, Tapin, HSS, HST dan Kab. Tanah Bumbu. c. Mendukung program- program yang dicanangkan BPOM antara lain lain Program Pasar Aman dari BB dan pengawasan PJAS. Pasar yang sudah diintervensi program tersebut hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut : Kota Banjarmasin
: Pasar Teluk Dalam, Kalindo dan Telawang
Kota Banjarbaru
: Pasar Landasan Ulin
Kabupaten Barito Kuala
: Pasar Percontohan Marabahan
Pada tahun 2016 direncanakan intervensi akan dilakukan di Pasar Tambarangan Kabupaten Tapin dan Pasar Kuripan Kota Banjarmasin. Kepedulian masyarakat terhadap aspek keamanan dan mutu produk sudah mulai tumbuh. Ini terbukti pada saat dilakukan penyuluhan, sosialisasi maupun pameran, masyarakat berperan aktif dan antusias mengikuti kegiatan tersebut. Masyarakat sudah mulai sadar tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu agar terjaga kesehatannya. Namun ironisnya, perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi yang cepat menyebabkan meningkatnya produk Obat dan Makanan asing yang belum tentu aman dan bermutu. Sementara masyarakat kita mudah berubah pola konsumsinya hanya karena faktor iklan yang menggiurkan. Hal ini merupakan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
74
tantangan yang besar untuk kinerja BBPOM di Banjarmasin bagaimana menjamin produk yang beredar tetap aman dan bermutu, serta masyarakat yang konsumtif ini tetap diberi penyadaran agar mampu memilih produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Sebagai contoh sebagian masyarakat Kalimantan Selatan adalah pekerja tambang batubara, atau pekerja perkebunan kelapa sawit, karet dan lain- lain yang dalam kesehariannya membutuhkan tenaga yang kuat. Untuk meningkatkan stamina mereka lari ke penggunaan
obat-obatan
yang
dilarang
seperti
obat
Carnofen
dan
Dextrometorfan. Obat ini sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM dan merupakan obat ilegal namun masih beredar cukup tinggi di wilayah Kalimantan Selatan dan menempati urutan ke-2 di Indonesia. 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, penggunaan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control,
penguatan sistem perencanaan dan
penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas. Dalam upaya mempertahankan WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
75
pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, BBPOM di Banjarmasin perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi Obat dan Makanan), peta capaian hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu datadata perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko. Selain memberi arah penguatan ke dalam unit kerja BBPOM di Banjarmasin, kebijakan ini perlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak eksternal yang strategis. 3.2.2. Strategi Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal: 1) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai; 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 3) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BBPOM di Banjarmasin secara lebih proporsional dan akuntabel;
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
76
4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BBPOM di Banjarmasin sendiri. Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BBPOM di Banjarmasin sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDMnya. Di samping itu, perlu ditunjang oleh sistem pengawasan, manajemen kinerja, pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, BBPOM di Banjarmasin menetapkan programprogramnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) sebagai berikut, yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan. Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BBPOM di Banjarmasin dalam rangka pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut: a.
Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan 1) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
77
2) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya; 3) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; 4) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan; 5) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan; 6) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. 7) Penyusunan Program, Anggaran dan Keuangan; 8) Pengawasan
dan
Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur
BBPOM
di
Banjarmasin; 9) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BBPOM di Banjarmasin; 10) Peningkatan Kompetensi Aparatur BBPOM di Banjarmasin; 11) Peningkatan kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan unit organisasi di lingkungan Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
78
Gambar 3.1: Log Frame Balai Besar POM di Banjarmasin
Tabel 3.1: Program/Kegiatan Strategis, Sasaran Program/Kegiatan, dan Indikator Balai Besar POM di Banjarmasin
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
KEGIATAN STRATEGIS
PROGRAM Menguatnya sistem Pengawasan Obat dan PENGAWASAN pengawasan Obat Makanan di 33 Balai OBAT DAN dan Makanan Besar/Balai POM MAKANAN
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM
SASARAN KEGIATAN 1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar 2. Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar 3. Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard 4. Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan Meningkat nya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi
1.
2.
INDIKATOR
PIC
1. Jumlah sample yang diuji Balai Besar/Balai POM menggunakan parameter kritis 2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 3. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan
6. Jumlah layanan publik BB/BPOM 7. Jumlah komunitas yang diberdayakan
Pengadaan Sarana 8. Persentase pemenuhan dan Prasarana yang sarana dan prasarana sesuai Terkait Pengawasan standar Obat dan Makanan 9. Jumlah dokumen Penyusunan perencanaan, penganggaran,
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
79
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
KEGIATAN STRATEGIS
SASARAN KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
INDIKATOR
PIC
dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
3.3. KERANGKA REGULASI Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi dengan dinas terkait. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundangundangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
80
Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, maka Balai Besar POM di Banjarmasin perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain: 1.
UU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi.
2.
Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.
3.
Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat menciptakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal: (1) Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan
dan
(2)
Sebagai
pedoman
Pemerintah
Daerah
dalam
penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung upaya ini perlu penguatan koordinasi dengan melibatkan SKPD terkait dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan di daerah, monitoring efektivitas implementasi NSPK. Untuk itu, diperlukan peraturan bersama dengan Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan NSPK didaerah. Diharapkan NSPK ini juga termasuk pola tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan antara BBPOM di Banjarmasin dengan SKPD terkait. 4.
Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya standar kompetensi tersebut BBPOM di Banjarmasin dapat meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll.).
5.
Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak terkait. Bentuk draft dan model MoU itu juga harus dirancang dengan fleksibel, tapi tetap
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
81
mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau. 6.
Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif.
7.
Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki Sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil MESO, Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).
8.
Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan
Kepala
Daerah
(Gubernur,
Bupati,
dan
Walikota)
untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini Balai Besar POM di Banjarmasin perlu meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, penataan kelembagaan dilakukan dengan berpegang pada Peraturan Menteri PAN No. PER/18/M.PAN/ll/2008, Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 1. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM sesuai dengan perubahan lingkungan strategis periode 2015 2019 Secara garis besar kerangka kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan dituangkan pada Gambar 3.2. Dalam kerangka kelembagaan tersebut tampak bahwa dalam pelaksanaan mandatnya Badan POM menyelenggarakan fungsi produce, provide, manage, dan apply. Gambar 3.2: Kerangka Kelembagaan Pelaksanaan Mandat Badan POM
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
82
Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT dari Badan POM dalam melaksanakan mandatnya melaksanakan : a. Fungsi produce, meliputi mandat untuk penyelenggaraan layanan publik (executing), dan pelaksanaan fasilitasi, pengembangan kapasitas, maupun kegiatan-kegiatan penguatan bagi pihak lain (empowering). b. Fungsi provide,
meliputi pengujian lab, pemeriksaan sarana dan
penyidikan, pengawasan peredaran promosi dan iklan, pengawasan pembuatan penandaan dan informasi. c. Fungsi manage, merupakan fungsi pengelolaan sumberdaya organsiasi agar dapat dicapai hasil yang optimal dalam mendukung kegiatan operasional Balai Besar POM di Banjarmasin. d. Fungsi apply adalah bentuk outreach dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. 2.
Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan;
3.
Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
83
dan Makanan ilegal merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana. 4.
Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan Balai Besar POM di Banjarmasin untuk memastikan bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola pembuatan keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.
5.
Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
84
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1.
Target Kinerja Sebagaimana sasaran strategis Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masingmasing sasaran strategis adalah sebagai berikut : Tabel 4.1: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Indikator
Menguatnya Sistem
Persentase obat yang
Pengawasan Obat dan
memenuhi syarat
Makanan
meningkat
Target Kinerja 2015
2016
2017
2018
2019
92,00
92,50
93,00
93,50
94,00
60,00
61,00
62,00
63,00
64,00
89,00
90,00
91,00
92,00
93,00
79,00
80,00
81,00
82,00
83,00
75,00
75,50
76,00
76,50
77,00
81,00
82,00
83,00
84,00
85,00
9
10
11
12
13
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat Meningkatnya jaminan
Tingkat kepuasan
kualitas pembinaan dan
masyarakat
bimbingan dalam
Jumlah Kabupaten/Kota
mendorong kemandirian
yang memberikan
pelaku usaha dan kemitraan
komitmen untuk
dengan pemangku
pelaksanaan pengawasan
kepentingan
Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
85
regulasi Obat dan Makanan Meningkatnya kualitas
Nilai SAKIP Balai Besar
kapasitas kelembagaan
POM di Banjarmasin dari
Balai Besar POM di
BPOM
B
A
A
A
A
2800
2800
2800
2800
2800
100
100
100
100
100
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
28,15
28,15
28,15
28,15
28,15
8
8
9
9
9
975
1000
1025
1050
1100
17
20
23
26
29
60
62
70
75
80
10
9
10
9
10
Banjarmasin Kegiatan Pengawasan Obat
Jumlah sampel yang diuji
dan Makanan
menggunakan parameter kritis Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) (30% dari 585 sampel) Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (total sarana produksi = 1548 termasuk IRTP) Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (total sarana distribusi distribusi = 2368) Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan Jumlah layanan publik BBPOM di Banjarmasin Jumlah Komunitas yang diberdayakan Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
86
Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui KegiatanKegiatan: 1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat 2. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 3. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 4. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 5. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 6. Pengawasan Obat dan Makanan 7. Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan 8. Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan Terkait program PJAS, BPOM telah menginisiasi program ini sejak tahun 2011. Hingga tahun 2014 BBPOM di Banjarmasin telah melakukan intervensi sebanyak 1002 SD/ MI baik intervensi A, B atau C. Intervensi A merupakan intervensi yang lengkap meliputi Bimtek Bimtek Keamanan Pangan (KP) Kantin Sekolah, penyebaran produk KIE, sampling dan kegiatan mobil laboratorium keliling. Intervensi B tanpa dilengkapi Bimtek dan sampling sedang intervensi C hanya menyebarkan produk KIE. Kabupaten/ Kota yang SD-nya di intervensi meliputi seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Akhir tahun 2014 ANPJAS BPOM ini selesai dan diharapkan dilanjutkan oleh Pemda (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota). Yang menjadi kendala dari kegiatan ini adalah belum semua Pemda berkomitmen terhadap program tersebut. Pada tahun 2015 BBPOM di Banjarmasin mentargetkan 30 SD yang di Bimtek, sedangkan pengawalan akan diprioritaskan di kota Banjarmasin mengingat peran Pemda belum merespon secara baik kegiatan ini maka tahun 2016-2019 BBPOM di Banjarmasin akan memprogramkan kembali yang dititikberatkan kepada pengawalan (intervensi B dan C) Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
87
Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan-Kegiatan: 1. Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Obat 2. Inspeksi
dan
Sertifikasi
Kesehatan/Peningkatan
Obat
Tradisional,
Kemandirian
Pelaku
Kosmetik Usaha
dan
Obat
Suplemen Tradisional,
Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 3. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Pangan Olahan Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin dilaksanakan: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM serta melalui Kegiatan-Kegiatan: 1. Pembuatan Minutes of Understanding (MOU) dengan pihak pihak terkait pengawasan Obat dan Makanan 2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Negara 3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Balai Besar POM di Banjarmasin 4. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di banjarmasin, melalui Kegiatan-Kegiatan: 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Besar POM di Banjarmasin 2. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Balai Besar POM di Banjarmasin
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
88
4.2.
KERANGKA PENDANAAN Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan
maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Banjarmasin periode 2015-2019 adalah sebagai berikut : Tabel 4.2: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan Sasaran Strategis
Indikator
Menguatnya Sistem
Persentase obat yang
Pengawasan Obat dan
memenuhi syarat
Makanan
meningkat
Alokasi (Dalam Rp. Milyar) 2015
2016
2017
2018
2019
5,40
6,82
6,82
7,54
7,93
1,79
1,85
2,00
2,14
1,10
Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat Meningkatnya jaminan
Tingkat kepuasan
kualitas pembinaan dan
masyarakat
bimbingan dalam
Jumlah Kabupaten/Kota
mendorong kemandirian
yang memberikan
pelaku usaha dan
komitmen untuk
kemitraan dengan
pelaksanaan pengawasan
pemangku kepentingan
Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
89
Meningkatnya kualitas
Nilai SAKIP Balai Besar
kapasitas kelembagaan
POM di Banjarmasin dari
Balai Besar POM di
BPOM
4,53
34,53
6,10
31,68
31,76
3,16
3,96
4,17
4,37
4,59
0,14
0,15
0,15
0,16
0,17
0,27
0,35
0,37
0,39
0,41
1,13
1,42
1,49
1,56
1,64
0,70
0,93
1,02
1,07
1,12
1,10
1,10
1,18
1,25
1,33
0,69
0,75
0,82
0,89
0,97
3,07
33
2
25
15
1,46
1,53
1,60
1,68
1,76
Banjarmasin Kegiatan Pengawasan
Jumlah sampel yang diuji
Obat dan Makanan
menggunakan parameter kritis Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) (30% dari 585 sampel) Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (total sarana produksi = 1548 termasuk IRTP) Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (total sarana distribusi distribusi = 2368) Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan Jumlah layanan publik BBPOM di Banjarmasin Jumlah Komunitas yang diberdayakan Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
90
Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui public private partnership (PPP) dan corporate social responsibility (CSR). Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah di wilayah provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM tersebut. Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerjasama baru antara pemerintah dan private sector yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat
tercapainya
tujuan
pembangunan
serta
mendorong
keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerjasama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerjasamakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik. Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mendukung programprogram BPOM. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai Besar POM di Banjarmasin. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam conflict of interest antara Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai regulator sekaligus eksekutor. Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
91
Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerjasama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, BPOM juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Matriks kinerja dan pendanaan Balai Besar POM di Banjarmasin per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
92
BAB V PENUTUP
Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Banjarmasin untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf BBPOM di Banjarmasin. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BPOM, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BBPOM di Banjuarmsin yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Renstra BPBOM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan di BBPOM di Banajarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya
dengan
akuntabel
serta
senantiasa
berorientasi
pada
peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BBPOM di Banjarmasin 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Renstra BPOM 2015-2019, telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai impact assessment. Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
93
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti tersebut di atas, Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
94
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Banjarmasin Program / Kegiatan
Target Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
Baseline
2015
2016
2017
Alokasi (dalam Miliar rupiah) 2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan 1.1.
Persentase obat yang memenuhi syarat
1.2.
Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
1.3.
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
1.4.
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
1.5.
Persentase makanan yang memenuhi syarat
Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
92,00
92.00
92.50
93.00
93.50
94.00
55,13
60.00
61.00
62.00
63.00
64.00
88,00
89.00
90.00
91.00
92.00
93.00
78,00
79.00
80.00
81.00
82.00
83.00
73,65
75.00
75.50
76.00
76.50
77.00
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SS 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2.1
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Provinsi Kalimantan Selatan
2.2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Provinsi Kalimantan Selatan
8
9
10
11
12
13
Provinsi Kalimantan Selatan
CC
B
A
A
A
A
92,00
92.00
92.50
93.00
93.50
94.00
55,13
60.00
61.00
62.00
63.00
64.00
88,00
89.00
90.00
91.00
92.00
93.00
78,00
79.00
80.00
81.00
82.00
83.00
73,65
75.00
75.50
76.00
76.50
77.00
80
81
82
83
84
85
SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 3.1
Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM
Program Pengawasan Obat dan Makanan SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan 1.1.
Persentase obat yang memenuhi syarat
1.2.
Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
1.3.
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
1.4.
Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
1.5.
Persentase makanan yang memenuhi syarat
Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SP 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2.1
Tingkat Kepuasan Masyarakat (%)
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 2.2
3.1
Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM
Provinsi Kalimantan Selatan
80
81
82
83
84
85
Provinsi Kalimantan Selatan
8
9
10
11
12
13
Provinsi Kalimantan Selatan
CC
B
A
A
A
A
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banjarmasin
1,789,933,000
1,851,733,120
1,992,462,251
2,137,778,973
1,102,154,921
4,530,370,000
34,532,062,620
6,104,835,000
31,681,065,000
31,760,915,000
5,397,357,098
6,815,554,321
7,199,480,183
7,557,017,710
7,932,309,665
1,789,933,000
1,851,733,120
1,992,462,251
2,137,778,973
1,102,154,921
4,530,370,000
34,532,062,620
6,104,835,000
31,681,065,000
31,760,915,000
11,717,660,098
43,199,350,061
15,296,777,434
41,375,861,683
40,795,379,586
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia 1 2 3
Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) (30% dari 585 sampel) Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (total sarana produksi = 1548 termasuk IRTP)
4
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
5
Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan
6
Jumlah layanan publik BB/BPOM
7
Jumlah Komunitas yang diberdayakan
8
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
9
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
Catatan: Matriks ini akan menjadi lampiran 1 Renstra BB/BPOM
Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
3,156,387,356
3,963,610,224
4,166,633,265
4,374,966,115
4,593,711,879
100
100
100
100
100
100
141,180,000
148,239,000
155,650,950
163,433,498
171,605,173
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
271,935,484
352,322,581
369,938,710
388,435,484
407,858,065
28.15
28.15
28.15
28.15
28.15
28.15
1,129,032,258
1,419,364,516
1,490,332,258
1,564,851,613
1,643,093,548
8
8
8
9
9
9
950
975
1,000
1,025
1,050
1,100
14
18
22
26
30
34
56.50
60.00
62.00
70.00
75.00
80.00
8
10
9
10
9
10
698,822,000
932,018,000
1,016,925,000
1,065,331,000
1,116,041,000
1,103,265,000
1,103,265,000
1,176,632,000
1,248,524,000
132,867,000
686,668,000
748,468,120
815,830,251
889,254,973
969,287,921
3,067,920,000
33,000,000,000
4,500,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000
1,462,450,000
1,532,062,620
1,604,835,000
1,681,065,000
1,760,915,000
Unit Organisas K/L-N-Bi NS-BS Pelaksan a
2 3 4
5
6 7 8 9
Target per indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan diisi setiap tahun Alokasi Anggaran pada baris Satker BB/BPOM merupakan penjumlahan alokasi anggaran SS1 + SS2 +SS3 Alokasi anggaran pada baris Sasaran Strategis (SS) merupakan penjumlahan dari Sasaran Program yang mendukungnya a. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 1 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 1 b. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 2 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2 c. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 3 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2 Alokasi anggaran pada baris Program merupakan akumulasi anggaran kegiatan yang mendukung a. Alokasi anggaran Sasaran Program 1 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5 b. Alokasi anggaran Sasaran Program 2 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 6 dan 7 c. Alokasi anggaran Sasaran Program 3 merupakan akumulasi anggaran pada indikator 8 dan 9 Alokasi anggaran diisi untuk setiap tahun pada masing-masing indikator kegiatan Alokasi anggaran pada masing-masing indikator sasaran strategis/sasaran program tidak perlu diisi Kolom baseline diisi dengan realisasi tahun 2014. Untuk indikator baru yang belum ada data sebelumnya dapat diisi dengan NA (Not Available) Penetapan target agar memperhatikan Definisi Operasional pada Lampiran 3, baseline, dan Target Nasional (tidak harus sama)
#REF!
Lampiran 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BBPOM DI BANJARMASIN 2015-2019 No.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggungjawab
1
UU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi.
Regulasi pengawasan Obat dan Makanan belum lengkap. Payung hukum yang ada belum efektif untuk pengawasan Obat dan Makanan
BPOM
2
Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.
Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan
BPOM
3
Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren
Terciptanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal: 1. Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan
BPOM
4
Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP
Untuk pengawalan mutu Obat dan Makanan oleh BPOM Bidang Pengujian terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll) Teranokoko dan Bidang Pengujian Pangan dan BB
5
Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak terkait
Belum optimalnya quality surveilance /monitoring mutu untuk daerah terpencil, dan gugus pulau
- Bidang Serlik Subbag Tata Usaha Bidang Pemdik
Unit Terkait/ Institusi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.
DPR Kemenkumham Kemenkes Kemendag Kemenperin Kemendagri DPR Kemenkumham Kemenkes
1. DPR 2. Kemenkumham 3. Kemenkes
-
BPOM
- Pemda dan stakeholder BPOM
6
Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif
Sistem Outbreak response dan EWS belum optimal dan - Bidang Serlik informatif. Diperlukan response yang cepat dan efektif pada Subbag Tata Usaha saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan Bidang Pemdik obat dan makanan
- BPOM
7
Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan
Sistem penyebaran informasi OM belum terintegrasi
- Bidang Serlik
BPOM
8
Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat berhasil tanpa - Bidang Serlik dengan pemerintah daerah serta Peraturan adanya kerjasama dan komitmen dari daerah dalam mendukung Balai Besar POM di Banjarmasin Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah
BPOM
-