RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
KONDISI UMUM Berdasarkan pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian hal tersebut telah membawa perubahan penting hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13 UU No. 5 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada dalam Kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian muncullah apa yang yang disebut dengan Peradilan “Satu Atap”. Sementara itu dalam pasal 13 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan organisasi, administrasi, dan financial Badan Peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan Lingkungan Peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut maka lahir pula Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Mentok
sebagai subsistem dari badan
peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentu harus melaksanakan perubahan-perubahan sebagaimana yang dipokokkan oleh Mahkamah Agung. Untuk itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 03 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 1
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mentok perlu disusun perencanaan yang tepat dan terarah guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Kondisi umum Pengadilan Agama Mentok dipotret berdasarkan kerangka (framework) “Pengadilan yang Ideal”, tujuan area/bidang yang meliputi : 1. Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, 2. Kebijakan Peradilan 3. Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan 4. Proses Peradilan/Pengadilan 5. Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, 6. Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan, dan 7. Kepercayaan Publik. Dari analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui kuesioner Tujuh Area Pengadilan Ideal, diperoleh hasil bahwa Mahkamah Agung berada pada rentang nilai 400 – 599 (rentang nilai tertinggi adalah 800 – 1000). Kisaran rentang nilai ini memberikan arti sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadilan Agama Mentok, pada tahap pendekatan, tergolong cukup efektif. Apa yang dikembangkan pada tahap ini, dinilai
cukup
selaras
dengan
kebutuhan-kebutuhan
dasar
organisasi. 2. Bahwa Pengadilan Agama Mentok, pada tahap pelaksanaan, dianggap sudah cukup mengimplementasikan apa yang yang dikembangkan pada tahap pendekatan pada hampir semua areaarea penting dalam organisasi. 3. Bahwa Pengadilan Agama Mentok, pada tahap hasil menunjukkan kinerja yang cukup dan/atau cenderung perlu diperbaiki pada beberapa indikator-indikator kunci.
2
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
Rentang nilai yang didapat Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya tersebut didasarkan pada penilaian tujuh area Pengadilan ideal dengan sub-sub area, sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut : AREA 1
MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
Baik
penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat
penyampaian tata nilai untuk pencapaian tujuan sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan
Perlu perbaikan AREA 2
Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan KEBIJAKAN PERADILAN
Baik
Perlu perbaikan
pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan tujuan yang ditetapkan efektif dan memberikan dampak perubahan penetapan prosedur menjamin proses pemantauan dengan baik sarana teknologi mendukung proses komunikasi tujuan, rencana dan prosedur tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan nilai peradilan penetapan strategi sesuai dengan tujuan
AREA 3 Baik
SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN
Perlu perbaikan
penggunaan analisa beban kerja untuk kebutuhan pegawai pengadilan
AREA 4 Baik
PROSES PERADILAN/PENGADILAN
pengelolaan sumber daya hakim dan pegawai secara efektif ketersediaan system informasi keuangan yang transparan
pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan
Perlu perbaikan AREA 5
pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN
Baik
petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna
Perlu perbaikan AREA 6 Baik
KETERJANGKAUAN PELAYANAN BADAN PERADILAN
Perlu perbaikan
memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan
biaya perkara yg terjangkau masyarakat akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan
3
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
AREA 7 Baik
KEPERCAYAAN PUBLIK
Perlu perbaikan
menyediakan informasi proses perkara pengadilan menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, penetapan menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan perkara, rencana, dan penetapan
menyediakan informasi statistik pengawasan
Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai
pengadilan
yang
ideal.
Bila
membicarakan
mengenai
pengembangan atau perbaikan maka sub-sub area yang sudah baik, diperlukan program-program yang tujuannya adalah mempertahankan atau memperkuat (polish the strength approach). Sementara untuk sub-sub area yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (fill in the gaps approach).
1.2.
POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan yang dimiliki
Kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundangundangan
sudah
terberikan
sampai
dengan
hal-hal
yang
dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi 2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain 3. Pengelolaan satu atap di bawah Mahkamah Agung 4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi 5. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
4
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
6. Memiliki pedoman perilaku hakim 7. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Mahkamah Agung serta dapat diakses secara terbuka kepada publik 8. Memiliki hubungan baik dengan instansi-instansi pemerintah di tingkat daerah
B. Kelemahan
Tinjauan kelemahan yang selanjutnya menjadi tantangan kemajuan Pengadilan Agama Mentok dikelompokkan sesuai dengan areaarea yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan. 1. Manajemen dan Kepemimpinan a. Visi
yang
sekarang
tidak
operasional
dan
tidak
memberikan motivasi b. Pola manajemen di pengadilan belum mengadopsi pola manajemen modern. c. Pengadilan
belum
responsive
terhadap
dinamika
masyarakat d. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan e. Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara fungsi teknis yang dikerjakan oleh Hakim dan Kepaniteraan dan fungsi kesekretariatan 2. Kebijakan Pengadilan a. Kebijakan
Pengadilan
belum
mengacu
kebijakan
Mahkamah Agung b. Belum
ada
Standar
Operasional
Prosedur
tentang
pelayanan hukum di Pengadilan Agama Mentok. 3. Sumber Daya a. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai
5
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
b. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat. c. Penyebaran hakim-hakim dan pegawai belum merata d. Pengisian jabatan kosong belum dilaksanakan secara optimal 4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara) a. Alur
perkara
yang
belum
sempurna
yang
dapat
menghambat penanganan kasus b. Manajemen perkara berbasis
IT belum sepenuhnya
berjalan 5. Kepuasan Pengguna Pengadilan Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat. 6. Keterjangkauan Pengadilan a. Pengadilan
belum
menyediakan
infrastruktur
yang
memudahkan masyarakat untuk berperkara b. Sistim peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi. c. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal d. Sesuai dengan kondisi Pengadilan Agama Mentok belum menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarkat dengan baik. e. Banyaknya masyarakat yang tidak mampu dan marginal mengalami kesulitan mengakses Pengadilan 7. Kepercayaan Publik a. Fungsi pengawasan di Pengadilan masih sangat lemah. b. Pengawasan belum dilakukan secara sistematis c. Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.
6
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
C. Peluang yang dimiliki
Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan areaarea yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan. 1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar setiap bagian dari Pengadilan Agama Mentok memiliki pemahaman yang sama mengenai visi & misi tersebut, sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. 2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal) a. Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Agama Mentok yang mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung sudah terlaksana, agar memiliki pemahaman dan informasi yang sama. b. Pembuatan Standar Operasional Prosedur pelayanan hukum di Pengadilan Agama Mentok 3. Area
Manajemen
Sumberdaya
(Manusia,
Material,
Keuangan) a. Remunerasi yang telah meningkat. b. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Mentok yang memadai. c. Hubungan dengan instansi-instansi pemerintah daerah yang semakin baik. d. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan Agama Mentok.
7
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
4. Area Proses Peradilan a. Penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan b. Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan. c. Terbangunnya manajemen perkara berbasis IT 5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan a. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik. b. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahaan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan). 6. Area Pengadilan yang Terjangkau a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara. b. Tersedianya dan masih beroperasinya Zitting Plaatz. c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan
letak
ruang
sidang/pengadilan,
perlu
dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat. d. Sistem
informasi
yang
dimiliki
saat
ini
perlu
mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat. e. Pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau masyarakat yang marginal 7. Area Kepercayaan Masyarakat a. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik. b. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, 8
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.
9
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
BAB II VISI,MISI DAN TUJUAN
2.1. VISI
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MENTOK YANG AGUNG”
Penjelasan a. Pengadilan Agama digunakan untuk membedakannya dari badan peradilan lainnya; b. Mentok,
tentu
saja
menunjukkan
lokasi/yurisdiksi
keberadaan
Pengadilan Agama; c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran; Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Agama Mentok sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. 2.2. MISI 1. Menciptakan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan dan antar aparat Peradilan Agama Mentok. 2. Menjaga harkat dan martabat peradilan agama, baik di lingkungan instansi Pengadilan Agama Mentok maupun di lingkungan kehidupan masyarakat. 3. Menjalankan administrasi teknis dan non teknis yang profesional dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Meningkatkan wawasan dan skill aparatur Pengadilan Agama Mentok.
10
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
5. Menjaga akhlakul karimah bagi setiap aparat peradilan dalam menjalankan tugas. 6. Mewujudkan
sarana
dan
prasarana
yang
dapat
menunjang
peningkatan kerja dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Mentok. 7. Meningkatkan sistem pelayanan publik yang prima. Pengadilan Agama Mentok percaya dan memiliki keyakinan bahwa ketujuh pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka ketujuh pilar misi ini, diharapkan akan bisa dievaluasi dengan kerangka Area of Court Excellence, sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan – proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian. Bagan 7 : Matriks Misi Vs Kerangka Area Of Court Excellence AREA OF COURT EXCELLENCE
Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan
Proses Peradilan/ Pengadilan
Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan
Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan
Kepercayaan Publik
Menciptakan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan dan antar aparat Peradilan Agama Mentok. Menjaga harkat dan martabat peradilan agama, baik di lingkungan
HASIL
Kebijakan Peradilan
MISI
PROSES DAN SISTEM
Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan
PENDORONG
11
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
instansi Pengadilan Agama Mentok maupun di lingkungan kehidupan masyarakat Menjalankan administrasi teknis dan non teknis yang professional dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku Meningkatkan wawasan dan skill aparatur Pengadilan Agama Mentok Menjaga akhlakul karimah bagi setiap aparat peradilan dalam menjalankan tugas Mewujudkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kerja dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Mentok Meningkatkan sistem pelayanan publik yang prima
Melalui matriks di atas ingin dijelaskan bahwa pengukuran keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter: 1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan 2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
12
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
3. Kepercayaan publik Oleh karena itu, setiap pembangunan/pengembangan perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah berorientasi/mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas. 1.3 TUJUAN
Dengan matriks di atas, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan Pengadilan Agama Mentok, bisa menjadi PENGADILAN AGAMA MENTOK YANG AGUNG. 1. Terlaksananya tugas pokok peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengelolaan administrasi Peradilan agar dikelola secara terkendali sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 3. Terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah. 4. Terciptanya sistem pelayanan publik yang berbasis informasi teknologi dan meja informasi. 5. Menciptakan
kenyamanan
dengan
sistem
pelayanan
terpadu
terhadap masyarakat pencari keadilan. 6. Terciptanya sistem pengelolaan biaya perkara yang transparansi. 7. Memberikan kebenaran dan keadilan yang diharapkan masyarakat pencari keadilan yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Mentok.
1.4 SASARAN STRATEGIS
Ada 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2015 – 2019. Kedelapan sasaran strategis yang dimaksud, adalah sbb: 13
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
1. Internalisasi (go live – living the vision, mission and values) visi, misi dan nilai-nilai. 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah
penguatan
organisasi
melalui
restrukturisasi
organisasi,
pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM 3. Melanjutkan cita cita modernisasi pengadilan 4. Menyelesaikan tunggakan perkara 5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan 6. Kemandirian anggaran 7. Mencanangkan sistem kamar 8. Mengembangkan
UU
Contempt
of
Court
dalam
rangka
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman" Untuk melihat keterkaitan antara sasaran strategis dengan misi dan aspek dalam Pengadilan yang Ideal yang akan digunakan sebagai parameter pengukuran keberhasilan. Sesuai dengan Hasil Reviu Renstra Mahkamah Agung 2015-2019 dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 046A/SEK/SK/II/2013, maka SASARAN disesuaikan menjadi 7 (Tujuh) Sasaran Strategis yaitu: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim. 3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
14
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Indikator Sasaran Ad.1 : Meningkatnya penyelesaian perkara -
Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan
-
Persentase perkara yang diselesaikan
-
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun
-
Persentase penurunan tunggakan perkara
Indikator Sasaran Ad.2 : Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim -
Persentase penurunan upaya hukum banding,kasasi dan peninjauan kembali
Indikator
Sasaran
Ad.3:
Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian perkara -
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap
-
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Indikator Sasaran Ad.4 : Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). -
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
-
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zeeting plaatzs
-
Persentase masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
-
Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.
15
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
Indikator Sasaran Ad.5 : Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan -
Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi
-
Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sistem kamar
-
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian
Indikator Sasaran Ad.6 : Peningkatan kualitas pengawasan -
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
-
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Indikator Sasaran Ad.7 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia -
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
-
Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
-
Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dlm rangka promosi
Bagan 8 : Matriks Misi vs Sasaran Strategis vs Kerangka Area Of Court Excellence AREA OF COURT EXCELLENCE
Menciptakan rasa keadilan terhadap mesyarakat pencari keadilan dan antar aparat Peradilan Agama Mentok.
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Kepercayaan Publik
HASIL Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan
Proses Peradilan/ Pengadilan
Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan
PROSES DAN SISTEM Kebijakan Peradilan
MISI
Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan
PENDORONG
16
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
Menjaga harkat dan martabat peradilan agama, baik di lingkungan instansi Pengadilan Agama Mentok maupun di lingkungan kehidupan masyarakat Menjalankan administrasi teknis dan non teknis yang professional dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku Meningkatkan wawasan dan skill aparatur Pengadilan Agama Mentok Menjaga akhlakul karimah bagi setiap aparat peradilan dalam menjalankan tugas Mewujudkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kerja dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Mentok Meningkatkan sistem pelayanan publik yang prima
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
17
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMN adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional melalui: a. Terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator terlaksananya akses terhadap keadilan di bidang politik legislasi b. Terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa yang ditandai dengan terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara, dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel, penurunan
tunggakan
perkara
serta
tersedianya
adanya
jumlah
unit
pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, dengan indikator terlaksananya kebijakan jumlah Kementerian/ Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berdasarkan pendekatan hak asasi manusia (Human Rights Based Approach) d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, ditandai dengan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi menjadi 5 dan membaiknya opini BPK atas LKKL
dan LKPD. Untuk LKKL
diharapkan pada tahun 2014 terdapat 60% KL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan 40% yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan opini atas LKPD pada tahun 2014 diharapkan terdapat 20% mendapatkan opini WTP dan 80% mendapatkan opini WDP. Selain itu juga ditandai dengan
18
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
meningkatnya indeks integritas nasional dan terbentuknya nilai anti korupsi pada penyelenggara Negara dan masyarakat. e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik berkualitas, ditandai dengan meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik dan peringkat Kemudahan Berusaha. Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi pusat, bila tahun 2008 adalah 6,84 diharapkan pada tahun 2014 menjadi 8. Sedangkan untuk daerah ditandai meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik dari 6,69 pada tahun 2008 menjadi 8 pada tahun 2014. Di samping itu, peringkat Kemudahan Berusaha diharapkan terus membaik dari peringkat 129 pada tahun 2009 naik menjadi peringkat 114 pada tahun 2014. f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi ditandai dengan (i) meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan dari 47,4 pada tahun 2008 menjadi 60 pada tahun 2014; (ii) meningkatnya persentasi instansi yang dinilai akuntabel mencapai 80%, (iv) meningkatnya penerapan e-gov (e-government readiness) dari peringkat 106 pada tahun 2008 diharapkan meningkat menjadi peringkat 60 pada tahun 2014, (v) meningkatnya Indeks Daya Saing Global dari peringkat 55 pada tahun 2008 menjadi peringkat 50 pada tahun 2014.
Sebagai dasar rencana pembangunan lima tahun selanjutnya, prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur diperkuat kembali dalam RPJM Kedua tahun 2015-2019. Salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015-2019 pada bidang hukum dan aparatur adalah melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik masih menjadi isu penting dalam konteks nasional maupun internasional. Krisis ekonomi dalam negeri
19
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
yang lalu dan krisis keuangan global yang baru saja terjadi tidak terlepas dari lemahnya good governance, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta sehingga perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan membantu meningkatkan daya tahan perekonomian, meningkatkan daya saing nasional dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Dari sisi pembangunan aparatur negara, tata kepemerintahan yang baik adalah suatu kondisi yang mana aturan main dalam birokrasi tertata dan dilaksanakan dengan baik, tidak terjadi penyimpangan dari prosedur yang mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok, melayani masyarakat dan demokratis. Berpijak atas hal di atas, maka prioritas bidang hukum dan aparatur yakni tata kelola pemerintahan yang baik, akan ditempuh melalui arah kebijakan, sebagai berikut: 1.
Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan Upaya untuk menciptakan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan tersebut yang didukung oleh penelitian/pengkajian Naskah Akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
yang
akan
diharmonisasikan
dan
disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Selain itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu disempurnakan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, teknik
penyusunan,
perumusan,
pembahasan,
pengesahan,
pengundangan dan penyebarluasan. Sementara itu, untuk menjamin tidak adanya kesenjangan substansi dengan kebutuhan masyarakat, maka peran masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperkuat. Hal ini juga perlu didukung mekanisme pelaksanaan Program Legislasi Nasional dan Daerah yang mengikat bagi eksekutif maupun legislatif serta
20
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
menjadi wadah menyelaraskan kebutuhan kerangka regulasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Banyaknya peraturan perundang-undangan memerlukan melalui analisa peraturan perundang-undangan yang bermasalah atau berpotensi
menimbulkan
ditindaklanjuti
dengan
masalah, upaya
yang
selanjutnya
akan
pengurangan/simplifikasi
oleh
Kementerian/Lembaga terkait.
2.
Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum Kinerja lembaga penegak hukum sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal ini dapat diukur dari rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Akuntabilitas
penegakan
hukum
harus
didukung
oleh
profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan petugas pemasyarakatan. Hal tersebut terkait
dengan
kemampuan
aparat
penegak
hukum
untuk
menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya semakin tinggi. Disamping itu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum. Sistem karir aparat penegak hukum juga sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan perbaikan mekanisme seleksi, promosi dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi.
21
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan adanya pengawasan eksternal dan internal dari kegiatan penegakan hukum. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengadilan merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum.
3.
Peningkatan
penghormatan,
pemajuan
dan
penegakan
terhadap HAM Dalam
rangka
melaksanakan
pembangunan
hukum
perlu
ditingkatkan pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan melalui pengakuan dan penerapan
prinsip-
prinsip hak asasi manusia dan berkeadilan gender ke dalam semua bentuk pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum perlu pula memperhatikan kepastian dan perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan Pemberdayaan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui perwujudan keadilan rakyat yang dapat dilakukan dalam berbagai dimensi, yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan hukum, yang sangat tergantung satu sama lain. Diharapkan melalui integrasi pendekatan hak asasi manusia ke dalam berbagai perencanaan
kebijakan
dan
kegiatan
di
berbagai
bidang
pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk lima tahun mendatang, termasuk agar tidak terjadinya gap/bias gender (responsive gender).
22
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan rencana dan kegiatan di semua bidang pembangunan juga perlu ditekankan kepada aspek pemberian advokasi dan akses hukum terhadap masyarakat miskin sebagai upaya untuk melakukan pembenahan dan melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan sehingga diharapkan tidak terjadi diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
4.
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik. Tanpa adanya pemerintahan yang bersih akan sulit menjaga sumber daya pembangunan yang berharga. Berkurangnya sumber daya pembangunan ini akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, keadilan dan kepentingan masyarakat luas akan terjaga. Terwujudnya pemerintahan yang bersih juga berfungsi untuk menunjukkan martabat dan integritas bangsa di mata dunia. Melalui pemerintahan yang bersih, penghargaan dan kepercayaan bangsa lain akan meningkat dan Indonesia akan lebih mudah berperan dalam percaturan kebijakan global dengan lebih terhormat. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan
upaya-upaya
dipercaya.
Penegakan
penegakan hukum
hukum
diperlukan
yang
untuk
kuat
dan
memberikan
kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan dan aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, adil dan tanpa pandang bulu, maka kepastian hukum akan menurun dan
23
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
selanjutnya menciptakan permasalahan lain yang sulit untuk diselesaikan. Selain penegakan hukum, diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Upaya pencegahan dimaksudkan agar tindakan penyalahgunaan dapat dikurangi
atau
bahkan
dihilangkan.
Tanpa
adanya
upaya
pencegahan, prevalensi penyalahgunaan kewenangan akan terus meluas dan tak dapat ditanggulangi karena terbatasnya kemampuan upaya penegakan hukum untuk melakukan penindakan. Upaya pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian, peningkatan kuantitas dan kualitas auditor dan pengelola keuangan negara, pemantapan penerapan
sistem
pengendalian
intern
pemerintah
melalui
penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor, serta pengembangan sistem integritas seperti penerapan kode etik dan pakta integritas. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pembentukan pemerintahan yang bersih adalah adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan besar untuk mengawasi dan mengadukan tejadinya malpraktek dan penyalahgunaan kewenangan serta untuk membantu pemerintah dalam upaya-upaya pembenahan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Partisipasi masyarakat merupakan sine qua non atau prakondisi dari suatu kehidupan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi karakteristik penting dari adanya good governance.
5.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara nyata. Kebijakan yang akan ditempuh adalah menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang
24
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
Pelayanan Publik dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Dalam Undang-undang itu telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan maklumat yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. Di dalamnya juga diatur mekanisme penanganan pengaduan oleh penerima layanan bila yang bersangkutan merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada. Apabila kebijakan operasional itu dapat segera dikeluarkan dan dilaksanakan, maka harapan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara bertahap dapat segera diwujudkan. Sejalan hal tersebut, untuk meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh langkah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Di samping berbagai kebijakan tersebut di atas, beberapa kebijakan lainnya juga akan diambil dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di samping UU tentang Pelayanan Publik mengamanatkan
adanya
standar
pelayanan
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, juga mengamanatkan setiap kementerian/lembaga menyusun standar pelayanan minimal untuk urusan masing-masing. Dalam kaitan ini, hingga saat ini sebagian besar K/L belum menyusun SPM untuk urusannya masing-masing. Untuk itu diperlukan upaya fasilitasi untuk mempercepat proses penyusunan SPM oleh berbagai K/L. Kebijakan
lainnya
adalah
pengembangan
Sistem
Informasi
Administrasi Kependudukan yang sekaligus menerapkan sistem identitas tunggal secara nasional dalam bentuk nomor induk kependudukan secara on-line secara nasional, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 25
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
Administrasi Kependudukan. Sistem ini akan lebih menjamin pelaksanaan pelayanan publik di berbagai bidang dengan lebih transparan dan akuntabel, dan tidak bias gender (responsif gender).
6.
Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan hingga mencapai sasaran nasional yang diharapkan. Upaya ini meliputi penataan kelembagaan instansi pemerintah agar menjadi lebih ramping dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, tidak tumpang tindih antar unit kerja maupun antar instansi. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas, koordinasi, dan efisiensi. Kebijakan lainnya adalah penataan ketatalaksanaan baik di tingkat instansi maupun ketatalaksanaan yang melibatkan lebih dari satu instansi. Sasarannya adalah bisnis proses dan prosedur standar yang pendek dan sederhana, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumberdaya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam
pemerintahan
juga
akan
ditingkatkan
untuk
lebih
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan. Hal ini akan dicapai dengan penetapan rencana induk penerapan e-government dan kemudian setiap instansi menindaklanjutinya dengan menyusun rencana strategis penerapan dengan
e-government di instansi
kebijakan
ini,
dalam
rangka
masing-masing. meningkatkan
Sejalan sistem
administrasi yang modern, efisien dan akuntabel, akan dikeluarkan kebijakan dan pelaksanaan penataan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kualitas pegawai negeri juga merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, dalam rangka mencapai kualitas pegawai negeri,
akan
didorong
penerapan
sistem
merit
dalam
penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Terkait dengan hal ini,
26
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
Undang-undang Kepegawaian Negara akan direvisi sesuai dengan kebutuhan, antara lain untuk menjamin penerapan sistem merit dalam
manajemen
kepegawaian.
Beberapa
PP
juga
akan
disempurnakan, untuk menjamin adanya sistem rekrutmen yang terbuka, kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, sistem promosi dan mutasi berbasis kompetensi, sistem penilaian kinerja pegawai yang lebih obyektif dan berbasis kinerja, serta sistem diklat berbasis kompetensi yang serasi dengan sistem promosi dan mutasi yang sehat. Tidak kurang pentingnya adalah sistem penggajian dan pensiun yang layak, adil, dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan
pegawai
dan
mendorong
motivasi,
semangat
berprestasi, dan integritas pegawai. Untuk menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian berbasis merit, akan dilanjutkan upaya pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional untuk menghasilkan data kepegawaian yang lengkap, cepat dan akurat. Di samping itu, juga akan ditingkatkan pemanfaatan pusat penilaian kompetensi (assesment center) untuk menunjang sistem pembinaan karir pegawai negeri berbasis kompetensi. Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan akan terus dikembangkan dan disempurnakan,
yang
disesuikan
dengan
perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen birokrasi. Aspek lainnya yang tidak ketinggalan dalam pembenahan birokrasi pemerintah, adalah diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja merupakan faktor penting sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh instansi, baik dari sisi kinerja maupun keuangan. Penting pula diformulasikan suatu langkah kebijakan
untuk
mendorong
penerapan
sistem
reward
and
punishment bagi kinerja instansi pemerintah
27
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
7.
Peningkatan
koordinasi
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
instansi. Berbagai kebijakan makro untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi perlu dijamin implementasinya di tingkat mikro. Agar proses ini dapat berjalan secara komprehensif, terukur,
sistematis
dan
terencana,
diperlukan
peningkatan
koordinasi pelaksanaan reformasi instansi. Dalam kaitan ini peranan Kemeng PAN akan terus diperkuat guna menghasilkan berbagai kebijakan
implementasi
reformasi
birokrasi
instansi
dan
mengkoordinasikan pelaksanaannya. Untuk itu, Kemeneg PAN diharapkan segera menetapkan rencana induk atau grand design reformasi
birokrasi,
pedoman/juklak/juknis
serta
penyusunan
sebagai
pedoman
dan
penyempurnaan
teknis
operasional
pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Salah satu pedoman yang harus disusun dan dilaksanakan adalah pedoman dan koordinasi pelaksanaan
kampanye
publik
secara
masif
untuk
menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan budaya kerja di kalangan pegawai negeri. Dengan upaya ini, dan simultan dengan berbagai kebijakan lainnya yang menunjang, diharapkan dapat tercipta etos kerja pegawai negeri yang “bersih, kompeten, dan bermental melayani”. Di samping itu, agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, peranan Kemeneg PAN termasuk pula memberikan sosialisasi, asistensi, monitoring, evaluasi, dan membuat penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Selanjutnya, menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi akan berdampak pada kelebihan atau kekurangan pegawai di suatu instansi tertentu, BKN bertugas mengkoordinasikan mengeluarkan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan
28
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
pegawai, termasuk realokasi antar K/L maupun pemberhentian sebagai langkah terakhir. Karena realokasi pegawai seringkali memerlukan
dukungan
diklat,
LAN
diharapkan
dapat
memfasiltasinya dengan kebijakan diklat yang diperlukan. Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi yang telah dicanangkan pada tahun 2007 dan dimulai dengan pilot project di Depkeu, MA, dan BPK ini, diharapkan dapat segera diperluas di seluruh instansi. Diharapkan pada tahun 2011 seluruh instansi pusat telah berproses melaksanakan reformasi birokrasi instansi dan secara bertahap mencapai kinerja yang optimal pada tahun 2014.
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG Pengadilan Agama Mentok dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh)sasaran strategis yang terdiri dari: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim. 3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Mentok untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Agama Mentok membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program
29
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah: 1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara , 2. Penanganan perkara tepat waktu, 3. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama. 4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja. 6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.
Program: Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Mentok telah melakukan upaya untuk mengantisipasi penumpukan perkara, dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mentok dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi SIADPA. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mentok tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Kegiatan sebagai berikut: a. Percepatan penyelesaian perkara dengan mengeluarkan peraturan jadwal sidang, jadwal penyelesaian perkara.
30
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
b. Penyempurnaan
kebijakan
waktu
penyelesaian
perkara
dan
tunggakan perkara pada tingkatan peradilan.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.
Program Pendidikan dan Pelatihan Pengadilan Agama Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang mamadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga 31
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a. Diklat bagi pegawai tehnis peradilan yang memenuhi standar kompetensi tugas kinerja Hakim,Panitera Pengganti dan Juru sita. b. Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural yaitu manajemen kepemimpinan.
Program: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja
hakim dalam
memeriksa
dan memutus
perkara. Untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya yang dapat
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan. b. Penyediaan atau penyempurnaan media(sarana) informasi bagi masyarakat
untuk
lebih
memahami
tahapan/kemajuan
penanganan suatu perkara. c. Peningkatan sosialisasi tentang peran Pengadilan Agama Mentok kepada masyarakat (pelajar,LSM,instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan.
32
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat
kepuasan
atau
keluhan
para
pengguna
jasan
pengadilan. e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan f. Menetapkan standar kinerja individu. g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
Program : Sarana dan Prasarana. Peningkatan sarana dan prasaran diharapkan dapat mendukung pelaksanaan
tugas
pokok
Pengadilan
Agama
Mentok
dalam
menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun
untuk
kebutuhan
aparatur
Pengadilan
Agama
Mentok.
Pengadilan Agama Mentok memprioritaskan pembangunan gedung secara bertahap sesuai dengan prototype dikarenakan Pengadilan Agama Mentok belum memiliki gedung. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan
sarana
dan
prasarana
dalam
menunjang
tugas
penyelenggara peradilan dan untuk menjaga citra peradilan yang berwibawa.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat memdukung pelaksanaan tugas
33
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dalam mewujudkan peningkatan profesionalisme aparat hukum.
34
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
BAB IV PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Agama Mentok tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia pada umumnya dan Bangka Barat pada khususnya. Dokumen rencana strategis Pengadilan Agama Mentok tahun 2015-2019 mengacu pada penyusunan program/kegiatan Mahkamah Agung. Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan
berkembang pesatnya
teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Rencana Strategis Pengadilan Agama Mentok Tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan manajemen peradilan menuju kerangka peradilan yang excellent, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang dan tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta out put yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Agama Mentok ini masih belum sempurna sesuai harapan, maka perlu terus menerus disempurnakan dari waktu
kewaktu,
dengan
demikian
renstra
ini
bersifat
terbuka
dari
kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana
pengelola
kegiatan
dalam
melakukan
pengukuran
tingkat
35
RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA MENTOK 2015-2019
keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan para pegawai Pengadilan Agama Mentok memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Mentok dapat terwujud dengan baik. Seluruh rencana pelaksanaan program Pengadilan Agama Mentok pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Mentok untuk periode 2015-2019. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indicator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan (terlampir).
36