BAB I – PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta yang terletak di Jalan Letjen. Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat diresmikan pada tanggal 26 Pebruari 1983 oleh Menteri Kehakiman RI. Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta terdiri dari 2 unit gedung yaitu gedung depan 2 lantai dan gedung belakang 6 lantai, seluas 4.679,5 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.845 m2 dengan status Hak Pakai atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 28 April 1980 Nomor 227/27/I/HP/P/1980. Pada tahun 2012, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Jakarta sebanyak 111 (seratus sebelas) orang dengan rincian sebagai berikut : Ketua/Wakil Ketua
: 2 orang
Hakim Tinggi
: 22 orang
Hakim Ad Hoc
: 4 orang
Pansek/Wapan/Wasek : 3 orang Panmud/Kasub
: 7 orang
Panitera Pengganti
: 38 orang
Staf
: 35 orang
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada awal terbentuknya hanya membawahi 3 (tiga) Pengadilan Tingkat pertama yaitu: 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara 3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Dengan adanya pemekaran wilayah dan meningkatnya volume perkara, maka dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JB.1/1/3 tanggal 23 Maret 1978, 3 (tiga) Pengadilan Negeri tersebut dipecah menjadi 5 (lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu: 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 3. Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 4. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 5. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
1
Tugas pokok Pengadilan Tinggi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, antara lain : 1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding; 2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya; 3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta; 4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang; 5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam hal ini Renstra tahun 2010-2014. 1. Renstra
Pengadilan
Tinggi
Jakarta
merupakan
pelaksanaan
mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang
misi
dalam
sedang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Jakarta pada saat ini adalah menyesuaikan dengan Rencana Mahkamah Agung tahun 2010-2014. 2. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Jakarta lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan yang kemudian diuraikan
ke dalam program-program
ke dalam rencana tindakan (action plan). Rencana
strategis ini diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta,
baik lingkungan internal maupun eksternal. 3. Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Kekuatan (Strength) Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tinggi Jakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup : 2
1.1 Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah Propinsi DKI Jakarta. 1.2 Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Propinsi DKI Jakarta. 1.3 Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan pengambil/penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. 1.4 Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding. 2. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tinggi Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut : 2.1 Aspek Proses Peradilan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat melalui jaringan internet/website. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. 2.2 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Tinggi Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh pengadilan tinggi. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. 2.3 Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja. Belum ada sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 2.4 Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi. Belum ada sistem manajemen persuratan berbasis teknologi informasi. Belum ada sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi. 2.5 Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. 3. Peluang (Opportunities) Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jakarta untuk melakukan reformasi/ perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek, sebagai berikut :
3
3.1 Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Tinggi Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. 3.2 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3.3 Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. 3.4 Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. 3.5 Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Jakarta berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Jakarta. 4. Tantangan yang dihadapi (Threats) Tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi/ perbaikan sebagaimana yang diharapkan, adalah sebagai berikut : 4.1 Aspek Proses Peradilan Belum
tersedianya suatu
alat
pengukuran
kepuasan
pengguna jasa
pengadilan 4.2 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pegawai Pengadilan Tinggi Jakarta belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta. 4.3 Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 4.4 Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah, dan padatnya kegiatan pengadilan, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta membutuhkan waktu lebih lama.
4
4.5 Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan.
5
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM KEGIATAN
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2010–2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efesiensi. Selanjutnya Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional
yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010–2014 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2010–2014. A. VISI Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Jakarta. Visi Pengadilan Tinggi Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA YANG AGUNG”
B. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan secara efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6
C. TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian pekara 2. Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan. 3. Peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibiltas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Peningkatan kualitas pengawasan 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 7. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana D. SASARAN STRATEGIS Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara. 2. Aksesibilitas putusan hakim. 3. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Pengawasan yang berkualitas. 7. Sumber Daya Manusia yang berkualitas 8. Penyediaan sarana dan prasana
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut : No 1.
Sasaran Peningkatan penyelesaian perkara
Indikator Kinerja Utama a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor 7
2.
Peningkatan tertib administrasi perkara
3.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
4.
Peningkatan kualitas pengawasan
5.
Peningkatan kualitas SDM
6.
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase aparatur pengadilan yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi. Persentase pengadaan sarana dan prasarana
E. PROGRAM DAN KEGIATAN Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan Tipikor. 2. Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan Tipikor. 3. Penelitian berkas perkara banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
8
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung disusun untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
9
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI JAKARTA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Jakarta menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi. b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses
penegakan
hukum
yang
akuntabel,
dan
memenuhi
rasa
keadilan
masyarakat. c. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya. d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan. c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
10
BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Recana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Strstegis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta dapat terwujud dengan baik.
11
