BAB I PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta yang terletak di Jalan Letnan Jendral Suprapto, Jakarta Pusat diresmikan pada tanggal 26 Pebruari 1983 oleh Menteri Kehakiman RI. Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta terdiri dari 2 unit yaitu gedung depan 2 lantai dan gedung belakang 6 lantai, seluas 4.679,5 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.845 m2 dengan status Hak Pakai atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 28 April 1980 Nomor 227/27/I/HP/P/1980. Pada tahun 2014, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Jakarta sebanyak 114 (seratus dua puluh) orang dengan rincian sebagai berikut : Ketua/Wakil Ketua

: 2 orang

Hakim Tinggi

: 27 orang

Hakim Ad Hoc

: 3 orang

Pansek/Wapan/Wasek

: 3 orang

Hakim Yustisial

: 2 Orang

Panitera Muda

: 3 orang

Kepala Sub Bagian

: 2 orang

Panitera Pengganti

: 40 orang

Staf

: 32 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada awal terbentuknya hanya membawahi 3 (tiga) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu: 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara 3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan

Renstra Pengadilan Tinggi Jakarta 2015-2019 | 1

Dengan adanya pemekaran wilayah dan meningkatnya volume perkara, maka dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JB.1/1/3 tanggal 23 Maret 1978, 3 (tiga) Pengadilan Negeri tersebut dipecah menjadi 5 (lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu: 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 3. Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 4. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 5. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tugas

pokok

Pengadilan Tinggi

dalam

Pasal 51 dan Pasal 52

sebagaimana

Undang-Undang

yang

telah

diamanatkan

Nomor 2 Tahun 1986 Jo.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, antara lain : 1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. 2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. 3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta. 4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.


B. POTENSI DAN PERMASALAHAN Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Jakarta dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunities) dan tantangan yang dihadapi. 1. ANALISIS FAKTOR INTERNAL a) Kekuatan (Strength) Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tinggi Jakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup : ◊ Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah Propinsi DKI Jakarta. ◊ Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara baik pidana maupun perdata tingkat banding. ◊ Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan pengambil/penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. ◊ Pengadilan Tinggi Jakarta membawahi 5 (lima) Pengadilan Negeri.

b) Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tinggi Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut : Aspek Proses Peradilan

 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat melalui jaringan internet/website.

 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.

 Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi eksternal dan internal dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Renstra Pengadilan Tinggi Jakarta 2015-2019 | 3

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

 Pengadilan Tinggi Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

 Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

 Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

 Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

 Belum diadakannya sistem pemberian reward and punishment kepada pegawai.

 Belum ada sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

 Belum maksimalnya pelaksanaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

 Belum

ada

sistem

manajemen

persuratan

berbasis

teknologi

informasi.

 Belum ada sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi. Aspek Sarana dan Prasarana

 Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.


2. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL a) Peluang (Opportunities) Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jakarta untuk melakukan reformasi/ perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek, sebagai berikut:

Aspek Proses Peradilan  Adanya

website

Pengadilan

Tinggi

Jakarta

yang

memberikan

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

 Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan

Tinggi

Jakarta

maupun

Mahkamah

Agung

untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

 Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh pengawasan internal maupun eksternal dan pembinaan dari Pimpinan Pengadilan Tinggi Jakarta. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi Jakarta. Aspek Sarana dan Prasarana

 Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Jakarta berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Jakarta.


b) Tantangan yang dihadapi (Threats) Tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi/ perbaikan sebagaimana yang diharapkan, adalah sebagai berikut: Aspek Proses Peradilan

 Belum tersedianya suatu alat/ media yang dapat mengukur kepuasan pengguna

jasa

pengadilan,

sehingga

belum

dapat

diketahui

sejauhmana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pencari keadilan. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

 Pegawai Pengadilan Tinggi Jakarta belum sepenuhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta.

 Pegawai Pengadilan Tinggi Jakarta belum seluruhnya bisa menguasai teknologi informasi. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

 Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

 Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah, dan padatnya kegiatan pengadilan, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta membutuhkan waktu lebih lama.

 Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi. Aspek Sarana dan Prasarana

 Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan.


POTENSI DAN PERMASALAHAN FAKTOR INTERNAL KEKUATAN ◊

◊

◊

◊

Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara baik pidana maupun perdata tingkat banding. Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan pengambil/ penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta membawahi 5 (lima) Pengadilan Negeri.

FAKTOR EKSTERNAL

KELEMAHAN

PELUANG

◊ Aspek Proses Peradilan 1. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat melalui jaringan internet/website. 2. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. 3. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi eksternal dan internal dalam proses penyelesaian administrasi perkara. ◊ Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 1. Pengadilan Tinggi Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. 2. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas

◊ Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Tinggi Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. ◊

TANTANGAN ◊ Aspek Proses Peradilan  Belum alat/

tersedianya media

suatu

yang

mengukur

dapat

kepuasan

pengguna jasa pengadilan, Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

sehingga

belum

diketahui

dapat

sejauhmana

masyarakat pencari keadilan merasa pelayanan diberikan

puas

dengan

yang

telah

kepada

pencari

keadilan. ◊

Aspek

Sumber

Daya

Aparatur Peradilan ◊Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh pengawasan internal maupun eksternal dan pembinaan dari Pimpinan Pengadilan Tinggi Jakarta.

 Pegawai Pengadilan Tinggi Jakarta belum sepenuhnya menguasai

visi

dan

misi

Pengadilan Tinggi Jakarta.

 Pegawai Pengadilan Tinggi


dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. 3. Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya. ◊ Aspek Pengawasan dan Pembinaan 1. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja. 2. Belum diadakannya sistem reward and pemberian punishment kepada pegawai. 3. Belum ada sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

◊ Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.  Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi Jakarta.

Jakarta bisa

belum

menguasai

teknologi

informasi. ◊ Aspek

Pengawasan dan

Pembinaan  Belum

adanya

sistem

reward & punishment untuk ◊ Aspek Sarana dan Prasarana

 Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Jakarta berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Jakarta.

mengontrol kinerja aparat peradilan. ◊ Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

 Ketersediaan pegawai yang terbatas,

◊ Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 1. Belum maksimalnya pelaksanaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi. 2. Belum ada sistem manajemen persuratan berbasis teknologi informasi. 3. Belum ada sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.

seluruhnya

jumlah

perkara

yang terus bertambah, dan padatnya

kegiatan

pengadilan,

sehingga

pengiriman

administrasi

untuk perkara banding ke Pengadilan

Tinggi

Jakarta

membutuhkan waktu lebih lama.

 Terjadinya

perubahan

sistem administrasi perkara


◊ Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

dari

administrasi

dilakukan

secara

yang manual

menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi. ◊

Aspek

Sarana

dan

Prasarana

 Anggaran

yang

diberikan

Mahkamah Agung RI untuk pengadaan prasarana

sarana tidak

dan

memadai

untuk memenuhi kebutuhan.


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. Selanjutnya Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok-ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 20102014 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2010-2014.

A. VISI Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Jakarta. Visi Pengadilan Tinggi Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA YANG AGUNG” Penjelasan: 1. Pengadilan Tinggi Jakarta menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Negara yang membawahi Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta. 2. Kata

Agung

menunjukkan

suatu

keadaan

yang

mempunyai

sifat

kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat. Renstra Pengadilan Tinggi Jakarta 2015-2019 | 10

B. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan secara efektif dan efisien. e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan 2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan 3. Meningkatkan kepastian hukum


D. SASARAN STRATEGIS Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Reviu terhadap Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Peningkatan kualitas pengawasan. 6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok-ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 1. Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Tinggi Jakarta NO

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

1.

Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. 2. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan untuk perkara Pidana dan Perdata, 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor .

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

1. Peningkatan penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. PerkaraTipikor

a. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dibagi sisaperkara yang akandiselesaikandikalikan 100%. Keterangan: 1. PerkaraPidana, 2. PerkaraPerdata 3. PerkaraTipikor

b. Persentase perkara masuk yang dijelaskan. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

b. Perbandinganperkara yang diselesaikan dibagi dengan perkara yang akan diselesaikan (sisatahun lalu dan perkara yang masuk) dikalikan 100%. Keterangan: 1. PerkaraPidana, 2. PerkaraPerdata 3. PerkaraTipikor

c. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan untuk perkara Pidana dan Perdata, 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor . 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata

c. Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan untuk perkara Pidana dan Perdata dibagi dengan jumlah perkara Pidana dan Perdata yang diputus dikalikan 100%. Dan perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal


3. Perkara Tipikor

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan lengkap. b. Persentase berkas yang di distribusikan kepada Majelis Hakim. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor dibagi dengan jumlah perkara Tipikor yang putus dikalikan 100%. Keterangan: 1. PerkaraPidana, 2. PerkaraPerdata 3. PerkaraTipikor Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan perkara yang sudah putus. a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima di kepaniteraan dengan berkas perkara yang di distribusikan ke Majelis Hakim. c. Perbandingan Ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.

2.

Keterjangkauan pelayanan badan peradilan

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice).

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.

a.

3.

Meningkatkan kepastian Hukum

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

5.Peningkatan kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. b. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk. b. Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tinggi Jakarta dengan perkara yang sudah diminutasi.


6.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Persentase pegawai yang lulus diklat Pengadaan Barang/Jasa. b. Persentase pegawai yang lulus diklat Pranata Komputer.

aparatur peradilan (teknis dan nonteknis) dengan jumlah temuan yang dilaporkan. a. Perbandingan antara Pegawai yang lulus / bersertifikat Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dengan jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa. b. Perbandingan antara pegawai yang lulus/bersertifikat Pranata Komputer dengan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pranata Komputer.


E. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mencapai sasaran selama kurun tahun 2015 – 2019 adalah :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis : 1. Peningkatan penyelesaian perkara. Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah: ◊ Penyelesaian perkara Pidana, Perdata dan Tipikor. ◊ Penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor. ◊ Penyelesaian perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk perkara Pidana dan Perdata, 2 (dua) Bulan untuk perkara Tipikor. 2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim adalah: ◊ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Kegiatan

pokok

untuk

mencapai

sasaran

peningkatan

efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara adalah: ◊ Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap. ◊ Persentase berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim. ◊ Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice). Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan adalah: Renstra Pengadilan Tinggi Jakarta 2015-2019 | 16

◊ Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan. ◊ Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis : 1. Peningkatan kualitas pengawasan Kegiatan

pokok

untuk

mencapai

sasaran

peningkatan

kualitas

pengawasan adalah : ◊ Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas. ◊Menindaklanjuti

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

secara

berkualitas. 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah: ◊ Mengikutsertakan Pegawai dalam Diklat Pengadaan Barang/Jasa. ◊ Mengikutsertakan Pegawai dalam Diklat Pranata Komputer.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur peradilan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur peradilan bertujuan untuk mencapai sasaran strategis: 1. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice). Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) adalah: ◊ Publikasi perkara yang telah diputus. ◊ Penyediaan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi pelayanan publik.


Beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut adalah: 1. Kebijakan peningkatan penyelesaian putusan perkara. 2. Kebijakan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik. 3. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan. 4. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur peradilan.


Tabel 2 Sasaran, Indikator Kinerja Utam, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Jakarta STRATEGI SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEBIJAKAN

4

1.Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.

5

a.

Persentase sisa perkara tahun sebelumnya. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. PerkaraTipikor

11

Peningkatan Penyelesaian putusan perkara

PROGRAM

KEGIATAN

12

13

Peningkatan manajemen peradilan umum

1.Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata dan tipikor.

b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

2.Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor.

c. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Bulan untuk perkara Pidana dan Perdara, 2 (dua) bulan untuk perkara Tipikor. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

3.Penyelesaian perkara pidana, perdata dalam waktu 3 (tiga) bulan dan 2 (dua) Bulan untuk perkara Tipikor.

ANGGARAN Rp263.097.000 (584 Berkas Perkara Tingkat Banding).

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.


3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap. b. Persentase berkas yang didistribusikan kepada Majelis Hakim. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice).

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.

5. Peningkatan kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Pengembangan Sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas dan kuantitas pengawasan

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1.Penyampaian berkas perkara banding secara lengkap. 2.Register dan Pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim tepat waktu.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur peradilan.

1. Publikasi perkara yang telah diselesaikan. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi pelayanan publik.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas. 2. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas.


6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Persentase pegawai yang lulus diklat Pengadaan Barang/Jasa. b. Persentase pegawai yang lulus diklat Pranata Komputer.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Peadilan

Program Peningkatan manajemen peradilan umum dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya.

1. Mengikutsertakan Pegawai dalam Diklat Pengadaan Barang/Jasa. 2. Mengikutsertakan pegawai dalam Diklat Pranata Komputer.


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI JAKARTA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Jakarta menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas penyelesaian perkara Hal-hal yang mendukung kebijakan meningkatkan kualitas penyelesaian perkara adalah: ◊ Meningkatkan kualitas putusan ◊ Mempercepat penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan untuk perkara Pidana dan Perdata, 2 (dua) Bulan untuk perkara Tipikor.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Sumber Daya Aparatur Peradilan. Peningkatan

kinerja

sangat

menentukan

dalam

meningkatkan

sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : ◊ Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian hakim dan pegawai. ◊ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi. ◊ Pengawasan eksternal dan internal yang berkualitas.


◊ Memahami dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya. ◊ Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya mendukung kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ◊ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. ◊ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan. ◊ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik. ◊ Mengembangkan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan.


BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Rencana strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2015-2019 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mencapai visi dan misinya. Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan langkah-langkah strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Pada akhirnya dengan rencana strategis ini diharapkan Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta dapat terwujud dengan baik.


BAB I PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM

Recommend Documents