1.1. KONDISI UMUM BAB I. PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

S

esuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Sebagaimana amanat tersebut di atas dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi,

kebijakan serta

program dan kegiatan untuk periode tahun 2015-2019 dan berpedoman pada RPJMN 2015-2019.

Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

1

Proses penyusunan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tahun 2015 - 2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014, serta melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi mitra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi. Selanjutnya Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun kondisi umum Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada saat ini berdasarkan peran, tugas fungsi dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: 1.1.1 Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan makanan di wilayah provinsi Jambi. Tugas, fungsi dan kewenangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi di atur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 14 tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor wilayah Kesehatan di provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;

b.

Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif,

obat tradisional,

kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya; c.

Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;

d.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;

e.

Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;


2

f.

Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

g.

Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;

h.

Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;

i.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

j.

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Disisi lain, tugas pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi juga sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo, khususnya pada butir : 2)

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3)

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

5).

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan;

6)

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7)

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Untuk mendukung tugas- tugas tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan

di Jambi perlu diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasi, dan lain sebagainya, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi idealnya dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Luas wilayah Propinsi Jambi ± 53.435,00 km2 terdiri


3

dari luas daratan 50.160,05 km2 dan perairan 3.274,95 km2 dengan wilayah pengawasan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, yaitu : 

Kabupaten Kerinci : 3.355,27 km2 ,



Kabupaten Bungo: 4.659 km2,



Kabupaten Tebo : 6.461 km2,



Kabupaten Merangin : 7.679 km2 ,



Kabupaten Sarolangun : 6.184 km2,



Kabupaten Batang Hari : 5.804 km2



Kabupaten Muaro Jambi : 5.326 km2 ,



Kab.Tanjung Jabung Barat : 4.649,85 km2 ,



Kab.Tanjung Jabung Timur :5.445km2



Kota Sungai Penuh : 391,5 km2,



Kota Jambi : 205,43 km2 , Umumnya wilayah Propinsi Jambi dapat ditempuh dengan

transportasi

darat dan ada beberapa yang melalui air (sungai), seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Lama waktu perjalanan ke Ibukota Kabupaten rata-rata 4 jam, untuk Ibu Kota Kabupaten yang terjauh membutuhkan waktu tempuh 12 jam dan Ibu Kota Kabupaten yang terdekat hanya membutuhkan waktu 30 menit, Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan ke sarana, waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja rata-rata 2 hari. untuk Kabupaten terjauh dibutuhkan waktu 5 hari kerja dan yang terdekat

1 hari kerja, kondisi ini

merupakan salah satu faktor yang sangat sulit bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam

melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Namun hal ini tidak menjadi hambatan, bahkan justru menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam melakukan revitalisasi dan penguatan terhadap mandat dan kinerjanya mengawasi keamanan mutu produk obat dan makanan, baik produk dalam negeri maupun produk impor yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, tuntutan modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada pola hidup masyarakatnya. menjaga pola hidup sehat juga menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama


4

pemenuhan standar kesehatan, dimana peredaran makanan yang tidak begitu baik bagi kesehatan juga hampir-hampir tidak bisa dihindari.

1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 14 tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (1) dan (3) serta Pasal 34, dikategorikan kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe A.

Kepala Balai POM

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pengujian Mikrobiologi

Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya

Seksi Pengujian Terapetik, Nar, OT, Kosmetik dan P.Komp

Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan

Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi


5

Masing-masing Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1.

Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujiaan dan penilaian mutu di bidang terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.

2.

Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya. Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya

3.

Seksi Pengujian Mikrobiologi. Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

4.

Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan. Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program evaluasi dan penyusunan laporan contoh untuk

pelaksanaan

pemeriksaan

setempat, pengambilan

pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi, sarana

pelayanan kesehatan serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. 5.

Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen. Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

6.

Subbagian Tata Usaha. Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi.


6

7.

Kelompok Jabatan Fungsional. Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk mendukung tugas-tugas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2014 adalah sejumlah 68 orang yang terdistribusi pada: 1.

Sub Bagian Tata Usaha

18 (delapan belas) orang,

dengan latar belakang

pendidikan terdiri dari Apoteker 3 (tiga) orang (Kepala Balai POM dan CPNS), Sarjana Ekonomi 1 (satu) orang, Sarjana Hukum 2 (dua) orang, Sarjana Teknologi Pangan 1 (satu) orang,

D3 Komputer/Akuntansi 2 (dua) orang, D1

Analis Kesehatan 1 (satu) orang, SMF 2 orang, SLTA Umum/Kejuruan 5 (lima) orang, dan SD 1 (satu) orang; 2.

Seksi Pengujian Teranokoko berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan latar belakang pendidikan yang terdiri dari Apoteker 11 (sebelas) orang, Sarjana Kimia 2 (dua) orang, D3 Farmasi/Kimia 2 (dua) orang dan SMF 3 (tiga) orang;

3.

Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya 10 (sepuluh) orang dengan latar belakang pendidikan Apoteker 6 (enam) orang, SMF 3 (tiga) orang, dan SMAK 1 (satu) orang;

4.

Seksi Pengujian Mikrobiologi 6 orang latar belakang pendidikan Apoteker 2 orang, Sarjana Biologi 1 orang, D3 Farmasi/Kimia 1 orang dan SMF 2 orang, ;

5.

Seksi Pemeriksaan 10 (sepuluh) orang dengan latar belakang pendidikan Apoteker 4 orang, Sarjana Hukum 1 orang, Sarjana Komputer 1 orang, SMF 3 orang, dan SAKMA 1 orang;

6.

Seksi Serlik 6 orang dengan latar belakang pendidikan Apoteker 4 orang, SMF 1 orang dan D3 Kimia 1 orang.


7

30

27

27

29

27

25

25 18

20

18

17

17

17

15 8

10 5

9

8

6

3

2

9

9

6

3

2

9

6 7

2

9 6 5

2

1

6 5 1

1

1

0 2010 ( 73 ) S2

Apoteker

2011 ( 73) S1 lain

D3

2012 ( 68)

2013 (66)

SMF/ SMAK

SLTA

2014 (68) SLTP

SD

Gambar 2. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010 – 2014

Tabel 1. Profil Pegawai BPOM di Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan (Sumber : Data BPOM tahun 2014)

No. 1 1 2 3 4 5 6

Dari

Unit Kerja

S2

Pendidikan Apt S1 Lain 4 5 3 4

Non Sarjana 6 11

JUMLAH

2 3 Sub. Bag Tata Usaha Sie. Pemeriksaan dan 4 2 4 Penyidikan Sie. Pengujian Pangan 1 5 4 dan Bahan Berbahaya Sie. Pengujian 2 1 3 Mikrobiologi Sie. Pengujian 11 2 5 Teranokoko Sie. Sertifikasi dan Layanan Informasi 4 2 Konsumen Total 1 29 9 29 Persentase 1,47% 42,65% 13,24% 42,65% komposisi SDM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sampai

tahun 2014 terdapat 42,65%

7 18 10 10 6 18 6 68 dengan

dengan latar belakang pendididkan non sarjana

sehingga dirasakan perlunya peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM agar mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis,


8

khususnya mengantisipasi perubahan lingkungan strategis eksternal, sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan. Pada tahun 2014 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi belum didukung dengan SDM yang memadai dan masih kekurangan SDM sejumlah 19 (Sembilan belas) orang, dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dari target yang ditetapkan. Berikut ini adalah profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakkukan moratorium pegawai selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2015-2019 berarti tidak ada penambahan pegawai selama kurun waktu tersebut. Diperkirakan sejumlah 15 (lima belas) pegawai akan pensiun, pindah dan sebagainya dalam lima tahun tersebut, sementara beban kerja makin meningkat. Adanya kekurangan pegawai yang signifikan tersebut menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal

1.1.3 Capaian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi periode 2010-2014 Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi

Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Jambi secara ringkas disampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai Penetapan Kinerja Tahunan dan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi 2010-2014 (Renstra Revisi II 2010 -2014), yaitu : SS 1 : Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Melindungi Masyarakat di Provinsi Jambi Indiakator yang digunakan adalah INDIKATOR KINERJA 1 Persentase kenaikan Obat yang memenuhi standar 2

Persentase kenaikan Obat Tradisional yang memenuhi standar

3 4

Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi standar Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang memenuhi standar

5

Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi standar


9

INDIKATOR KINERJA Proporsi Obat yang Memenuhi Standar (Aman, Manfaat dan Mutu) Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

6 7 8

Proporsi Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya

9

Proporsi Suplemen Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan

10 Proporsi Makanan yang Memenuhi Syarat

SS 2 : Terwujudnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Modern dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia dengan kompetensi dan kapabilitas terunggul di Provinsi Jambi

1

INDIKATOR KINERJA Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Laboratorium terhadap Standar Terkini

Indikator ini dihitung berdasarkan Standar Minimal Alat Laboratorium terbaru. SS 3 : Meningkatnya Kompetensi, Kapabilitas dan jumlah modal insani yang unggul dalam Melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

1

INDIKATOR KINERJA Persentase SDM yang Ditempatkan Sesuai Kompetensi

SS 4 : Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian terhadap Program dan Administrasi di Lingkungan Balai POM di Jambi sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu

1

INDIKATOR KINERJA Persentase Sertifikat Sistem Mutu yang dipertahankan

SS 5 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan oleh Balai POM di Jambi Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

10

1

INDIKATOR KINERJA Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja


11

Tabel 2. Capaian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Periode 2010-2014 Target NO

Indikator Kinerja Sasaran

2010

2011

Realisasi

2012 2013 2014 2010

2011

2012 2013

Rasio 2014

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Persentase kenaikan Obat yang memenuhi standar

0,1

0,1

0,1

0,1

99.40 1,33

-0,15

-0,94 0,51

-

1.330%

-150 %

-940%

510%

2.

Persentase kenaikan Obat Tradisional yang memenuhi standar

1,0

1,0

1,0

1,0

91.21 8,51

-0,23

0,23

0,00

-

8510%

-23%

23%

0,00%

3.

Persentase kenaikan Kosmetik yang memenuhi standar

0,2

0,1

0,1

0,1

100.0 0,99 0

0,00

0,00

-0,23

-

495%

0,00%

0,00%

-230 %

4.

Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang memenuhi standar

0,42

0,42

0,42

0,42

98.04 -0,56

0,56

0,00

0,00

-

133,33% 133,33% 0,00%

5.

Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi standar

2,0

2,0

2,0

2,0

89.75 2,99

2,18

-0,94 1,43

-

101,13% 105,47% 105.22% 106.56%

6

Proporsi Obat yang Memenuhi Standar (Aman, Manfaat & 96,7 Mutu)

96,8

96,9

97,0

97,1

98,67 100

99,85 98,91 99,42

102,03 103,31% 103,04% 101,97% 102,39% %

7

Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia 11,0 Obat (BKO)

10,0

9,0

8,0

7,0

8,51

0,00

0,23

0,00

0,00

77,36% 0,00%

2,56%

0,00%

0,00%

8

Proporsi Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya

1,2

1,0

0,9

0,8

0,7

0,99

0,00

0,00

0,00

0,23

82,5%

0,00%

0,00%

0,00%

32,86%

9

Proporsi Suplemen Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan

0,01

0,01

1,65

0,01

0,01

0,00

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00%

5.600%

0,00%

10

Proporsi Makanan yang Memenuhi Syarat

83,0

85,0

87,0

89,0

91,0

84,42 87,41

89,59 88,65 90,08

101,71 102,84% 102,98% 99,61% %

11

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium terhadap standar terkini

60,0

70,0

75,0

80,0

90,0

-

71,2

72,5

84,29 52,62

-

101,71% 96,67%

12

Persentase SDM yang ditempatkan sesuai kompetensi

90,0

92,0

94,0

96,0

100,0 -

100,0

100,0 100,0 100,0

-

108,69% 106,38% 104,17% 100,00%

13

Persentase Sertifikat Sistem Mutu yang dipertahankan

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 -

100,0

100,0 100,0 100,0

-

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja

47,8

53,35

58,90

64,45 70,0

100,0

100,0 100,0 100,0

-

187,44% 169,78% 155,16% 142,86%

% Rasio

-

0,00%

0,00%

0,00% 98,99%

105,36% 58,47%

: Persentase capaian (realisasi dibandingkan terhadap target)


12

Sebagaimana Tabel 2. terkait pencapaian kinerja berdasarkan Renstra tahun 2010-2014 tersebut di atas, kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dilihat dari seluruh indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas utamanya melakukan pengawasan Obat dan Makanan. 3.1 Sampling dan Pengujian Laboratorium Sampling dan Pengujian Laboratorium yang dilakukan selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan rincian sebagai berikut : 1)

Produk Obat sebanyak 2.850 sampel DIPA dan 410 sampel pihak ketiga dengan hasil uji memenuhi syarat sebanyak 2.837 ( 99,5%)

2)

Produk Obat Tradisional sebanyak 2.111 sampel DIPA dan 17 sampel pihak ketiga dengan hasil uji memenuhi syarat sebanyak 1.749 ( 82,85%)

3)

Produk Kosmetika sebanyak 4.018 sampel dan 50 sampel pihak ketiga dengan hasil uji memenuhi syarat sebanyak 4. 017 (99,97%)

4)

Produk Napza sebanyak 322 sampel DIPA dan 1.556 sampel pihak ketiga kepolisian dengan hasil Memenuhi Syarat sebanyak 322 (100%)

5)

Produk Suplemen Makanan sebanyak 821 sampel DIPA dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 820 (99,9%)

6)

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebanyak 60 sampel DIPA dengan hasil uji memenuhi syarat sebanyak 58 (96,66%)

7)

Produk Pangan sebanyak 5.039 sampel DIPA dan 2.142 sampel pihak ketiga dengan hasil uji memenuhi syarat sebanyak 4.487 ( 89,05%) Sampling dan pengujian produk pangan di laboratorium meliputi pengujian pangan nasional (1.934 sampel), pangan produk lokal (2.252 sampel), pangan jajanan anak sekolah (454 sampel), garam beryodium (262 sampel), tepung terigu (12 sampel), jajanan pasar beduq (70 sampel), kemasan pangan (46 sampel), dan pangan uji DNA babi (9 sampel). Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa Produk Pangan yang memenuhi

syarat sebanyak 89,05% sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 10,10 % .yang terdiri dari pangan nasional 233 (3,24%), pangan produk lokal 190 (2,64%), pangan jajanan anak sekolah 8 (0,11%), garam beryodium 113 (1,57%), tepung Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

13

terigu 4 (0,06%) jajanan pasar beduq 2 (0,03%), kemasan pangan 2 (0,03%) dan pihak ketiga 202 (2,81%). Pada umumnya produk pangan tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu, yaitu antara lain; mengandung Bahan Berbahaya untuk Pangan (Formalin; Boraks; Rhodamin B); rendahnya kadar KIO3 sesuai persyaratan yang diizinkan dalam garam, cemaran mikroba melebihi batas; menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas yang diijinkan dan lain-lain. Selain itu juga tidak memenuhi syarat label dan penandaan, antara lain jenis pemanis yang digunakan dan jumlah Acceptable Daily Intake (ADI). Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan tindak lanjut berupa penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan produk, serta kepada produsen diberikan peringatan dan pembinaan lainnya . Berdasarkan hasil tersebut, pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi mainstreaming di Renstra 2015-2019. Di bawah ini pada gambar 3 dapat dilihat secara grafik pencapaian kinerja BPOM di Jambi dari tahun 2010-2014. Gambar 3. Profil Sampel Obat dan Makanan yang diuji BPOM Jambi Tahun 2010-2014 1400 1200

1138

1200 1000

1222 Obat 915 908 877

909 909

827

Kosmetik

800 600

421 507 423 426

556 497 424

540 420

Prod.Kompl

479 420

Napza

400 200

Otra

517518

202 85 16

208 87 16

180 4510

180 30 0

PKRT Pangan

0 2010

2011

2012

2013


2014

14

Dari 14 (empat belas) indikator kinerja, 5 (lima) indikator pertama baru ditetapkan pada tahun 2013 yaitu pada revisi ketiga Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi. Hal ini bertujuan supaya dapat diukur indikator komposit pada tahun 2014. Kelima indikator kinerja utama tersebut sekaligus merupakan bagian dari indikator sasaran strategis yang pertama yaitu “Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat di Provinsi Jambi.” Kelima indikator tersebut baru diukur pencapaiannya pada tahun 2014, dengan menggunakan data kinerja 2010 sebagai baseline. Capaian indikator kinerja utama pada tahun 2014 secara rinci dituangkan dalam tabel berikut: Tabel 3. Capaian Indikator Utama Tahun 2014

Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

% Capaian

1

Persentase

Kenaikan

Obat

yang

0.4%

0.75%

187.50%

Persentase Kenaikan Obat tradisional

4,0%

8,51%

212.75%

0.5%

0.76%

152.00%

1.68%

0.0%

0.00%

8.0%

5.66%

70.75%

Memenuhi Standar 2

yang Memenuhi Standar 3

Persentase Kenaikan Kosmetik yang Memenuhi Standar

4

Persentase

Kenaikan

Suplemen

Makanan yang Memenuhi Standar 5

Persentase Kenaikan Makanan yang Memenuhi Standar

Persentase kenaikan produk obat dan makanan yang memenuhi standar pada tahun 2014 tersebut merupakan selisih dari persentase produk yang memenuhi syarat pada tahun 2014 terhadap persentase produk yang memenuhi standar pada tahun 2010. Persentase produk yang memenuhi standar merupakan


15

perbandingan antara jumlah produk yang memenuhi standar terhadap jumlah sampel total yang diuji laboratorium. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai capaian “BAIK” untuk indikator point (1) sampai (3) karena lebih dari 100,00%, sedangkan nilai capaian “CUKUP” untuk point (4) karena nilai capaian belum tercapai 100.00%. Untuk indikator point (4) realisasi 0,00%, hal ini disebabkan karena dari tahun sebelumnya persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat sudah mencapai 100,00% (nilai maksimal capaian) sehingga ditahun berikutnya diperoleh nilai capain 100,00% akan terlihat seperti tidak ada kenaikan capaian, sementara target yang ditetapkan sebesar 1,68% untuk selanjutnya agar penetapan target berikutnya harus berdasarkan analisis trend data sebelumnya. Penetapan kriteria persentase masing-masing capaian mengacu pada peraturan Bappenas PP.39/2006, dengan kriteria sebagai berikut: 95.0% < X < 105.0% BAIK

70,0% < X < 95.0% 105.0% < X < 130.0% CUKUP

X ≤ 70.0% X ≥ 130,0% TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

*X = persen capaian Pembahasan lebih lanjut mengenai persentase kenaikan produk obat dan makanan yang memenuhi standar tersebut akan dijelaskan pada pembahasan masing-masing sasaran strategis berikut: 1.

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Melindungi Masyarakat di Provinsi Jambi. Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 10 (sepuluh)

indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Pencapaian Indikator Kinerja nomor (1) Persentase Kenaikan Obat Yang Memenuhi Standar dan Pencapaian Indikator Kinerja nomor (6) Proporsi Obat yang Memenuhi Standar (Aman, Manfaat, Dan Mutu) Pada tahun 2014, proporsi obat yang memenuhi standar (aman, manfaat, dan mutu) adalah sebesar 99,42% dari target 97,10% atau dengan kata lain persentase capaian indikator kinerja nomor (6) adalah 102,39% terhadap target.


16

Gambar 3. Proporsi Obat yang Memenuhi Standar Tahun 2010 – 2014

Gambar 4. Persentase Kenaikan Obat yang Memenuhi Standar Th. 2010 – 2014

Dari gambar 3 dan 4 di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2013 terjadi penurunan jumlah proporsi obat yang memenuhi standar. Hal ini terjadi karena terdapat perubahan metodologi dalam penetapan prioritas sampling sehingga pemetaan wilayah sampling semakin tepat sasaran. Dari gambar 4 diatas terlihat bahwa pada tahun 2013 dilakukan pendekatan analisis risiko yang dipertajam sesuai tingkat kekritisan sehingga diperoleh targetted sampel yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori untuk routine sampling dan 4 (empat) kriteria untuk triggered sampling serta peningkatan cakupan kemampuan uji laboratorium Balai POM di Jambi.


17

Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar pada tahun 2014 sebesar 0.51% dari target 0.1% dengan demikian persentase capaian sebesar 510.0%. Berdasar kriteria hal ini berarti indikator nomor 1 tidak dapat disimpulkan. Capaian sangat melebihi target yang ditetapkan hal ini berarti perlu dievaluasi lagi penetapan target untuk periode berikutnya.

Jika dibandingkan terhadap data baseline tahun 2010 dengan proporsi sebesar 98,67% maka pada tahun 2011-2014 terjadi kenaikan persentase obat yang memenuhi syarat. Hal ini berarti

berdasarkan indikator kinerja nomor (1) dan (6), sasaran strategis nomor (1) yaitu meningkatnya efektifitas pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat tercapai.

Setelah produk beredar di pasaran, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi melakukan post market control sebagai upaya untuk menjamin bahwa produk yang beredar di pasaran tetap memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu seperti pada saat didaftarkan untuk mendapatkan persetujuan/ nomor ijin edar. Post market control antara lain dilakukan melalui: 

pengambilan sampel produk di pasaran,



pengujian laboratorium,



upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat,



pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri dari produk obat yang tidak memenuhi syarat.

Pengambilan sampel produk di pasaran dilakukan dengan pendekatan analisis resiko. Dengan cara ini produk yang mempunyai resiko paling tinggi dan paling banyak digunakan oleh masyarakat akan mempunyai peluang untuk disampling lebih banyak. Selain itu sampling juga dilakukan untuk keperluan compliance dan vigilance. Hal ini dilakukan untuk melihat kepatuhan terhadap pemenuhan CPOB dan kemungkinan produk dipalsukan. Sampling

dilakukan

berdasarkan

kaidah


ilmiah

untuk

memastikan 18

keterwakilan (representativeness) terhadap populasi produk yang beredar di pasaran. Pada tahun 2014 dilakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap 517 sampel obat, dengan hasil 514 (99,42%) sampel

obat

memenuhi syarat dan 3 (0.58%) sampel obat yang tidak memenuhi syarat.

Jumlah sampel total = 517 Gambar 5. Hasil Pengujian Sampel Obat tahun 2014

Pengujian laboratorium dengan parameter uji yang telah ditetapkan dilakukan untuk membuktikan secara ilmiah bahwa produk yang beredar di pasaran tetap memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Untuk itu diperlukan kemampuan laboratorium yang handal yang mampu mengawal semua produk yang telah diberikan persetujuan edar. Munculnya produk-produk baru harus dapat diantisipasi oleh laboratorium Balai POM di Jambi, baik dari segi peralatan, SDM, Metoda Analisa, Reagensia, Baku pembanding, dan dukungan teknologi informasi. Balai POM di Jambi akan terus berupaya memenuhi kebutuhan peralatan laboratorium agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis. Masih ditemukannya obat palsu dan sub standar di Indonesia disebabkan karena masih adanya unsur permintaan dan penawaran (supply-demand) dijalur ilegal. Sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera dan kondisi keuangan masyarakat merupakan sebagian faktor yang menyebabkan produk obat palsu dan sub standar masih beredar di Indonesia. Rendahnya putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi. Putusan hukum yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera dan tidak sebanding dengan insentif ekonomi serta keuntungan finansial yang Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

19

didapatkan oleh para pelanggar hukum. Hal ini mengakibatkan pelanggaran berulang dan bahkan menjadi contoh bagi para pelanggar hukum yang lain. Pada tahun 2014, jumlah pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan projusticia sebanyak 8 perkara dengan total jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 46 kasus, dengan demikian jumlah pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan projusticia sebesar 17.39%. 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% 99,40% 99,20% 99,00% 98,80%

100% 99,80% 99,40%

99,26%

99,37%

2010 2011 2012 2013 2014 (822/827) (506/507) (497/497) (536/540) (476/479) Profil Obat Memenuhi Syarat Tahun 2010 - 2014 Gambar 6. Profil Obat Memenuhi Syarat 2010 - 2014 b.

Pencapaian Indikator Kinerja nomor (2) Persentase Kenaikan Obat Tradisional yang Memenuhi Standar dan Indikator Kinerja nomor (7) Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

Gambar 7. Proporsi Obat tradisional yang mengandung BKO Tahun 2010 – 2014


20

Gambar 8. Persentase Kenaikan Obat tradisional yang memenuhi standar Th. 2010 – 2014

Pada tahun 2014, realisasi Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) adalah sebesar 0.00% dari target 7,0%. Pada indikator ini, persentase capaian adalah berbanding terbalik dengan capaian/realisasinya, artinya semakin rendah proporsi obat tradisional yang mengandung BKO, maka semakin tinggi persentase capaiannya atau dengan kata lain semakin baik kinerjanya, dan sebaliknya. Perhitungan persentase capaian indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut :

Dengan menggunakan rumus tersebut maka persentase capaian indikator untuk nomor (7) Proporsi Obat tradisional yang Mengandung BKO adalah 107.53% terhadap target. Pada tahun 2014 dilakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap 420 sampel obat tradisional, dengan hasil 299 (71.19%) sampel obat tradisional memenuhi syarat dan 121 (28.81%) sampel obat tradisional yang tidak memenuhi syarat parameter fisik seperti uji keseragaman bobot dan waktu hancur, dan tidak ditemukan satu sampel pun yang mengadung BKO dari total sampel yang diuji. Dari Gambar 7 di atas terlihat bahwa dari tahun 2010 hingga 2014 proporsi obat tradisional yang mengandung BKO mengalami penurunan yang berarti capaian kinerja semakin baik. Persentase kenaikan


21

obat tradisional yang memenuhi standar dari tahun 2010 sampai 2014 dijabarkan dalam Gambar 8.

Jumlah sampel = 420 Gambar 9. Hasil Pengujian Sampel Obat Tradisional tahun 2014

Target kumulatif yang ditetapkan adalah sebesar 4.0%, sedangkan realisasi sebesar 8,51%, sehingga diperoleh persen capaian sebesar 212.75%. Dengan melihat capaian ini maka perlu untuk dilakukan evaluasi penetapan target pada renstra periode 2015-2019 supaya disesuaikan dengan trend data yang ada. Intensifikasi pengawasan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) secara rutin dilakukan setiap tahun dengan cara peningkatan kemampuan petugas pengawas/inspektur melalui pelatihan peningkatan kompetensi. Selain itu juga dibentuk forum koordinasi lintas sektor penanganan obat tradisional mengandung BKO, yang secara komperehensif menjalankan tugas secara intensif dan terkoordinasi. Secara simultan juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai media agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi obat tradisional sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan. 93,16%

100,00% 80,00%

91,21%

86,38% 72,14%

60,00%

71,19%

40,00% 20,00% 0,00% 2010 (384/421) 2011 (368/426) 2012 (395/424) 2013 (303/420) 2014 (299/420)

Gambar 10 Profil Obat Tradisional Memenuhi Syarat 2010 - 2014


22

Pada Tahun 2010 ada 3 item TMS BKO, 2011 dan 2012 masing-masing ada 1 item TMS BKO, 2013 dan 2014 tidak ada TMS BKO (Hanya TMS uji Fisika, seperti kadar air, keseragaman bobot, waktu hancur). c.

Pencapaian Indikator Kinerja nomor (3) Persentase Kenaikan Kosmetik yang Memenuhi Standar dan Indikator Kinerja nomor (8) Proporsi Kosmetik yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Perhitungan persentase capaian indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut : % Capaian = (100% - Realisasi) (100% - Target)

Gambar 11. Proporsi kosmetik yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Tahun 2010 – 2014


23

Gambar 12. Persentase Kenaikan Kosmetik yang Memenuhi Standar Th. 2010 – 2014

Pada tahun 2014, Proporsi Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya adalah sebesar 0,23% dari target 0,7% atau dengan kata lain persentase capaian indikator kinerja nomor (8) adalah 100,47% terhadap target. Pada indikator ini, persentase capaian adalah berbanding terbalik dengan capaian/realisasinya, artinya semakin rendah proporsi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, maka semakin tinggi persentase capaiannya atau dengan kata lain semakin baik kinerjanya, dan sebaliknya. Dengan melihat gambar 8 diatas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2011, 2012, dan 2013 proporsi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sebesar 0.00%, artinya tidak ditemukan adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat 0.23% kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dari total 877 sampel yang selesai diuji. Target kumulatif yang ditetapkan adalah sebesar 0.5%, sedangkan realisasi sebesar 0.76%, sehingga diperoleh persen capaian sebesar 152.00%. Hal ini berarti bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2014 telah terjadi kenaikan persentase kosmetik yang memenuhi standar sebesar 0.76%. Hal ini berarti pula bahwa masyarakat Jambi menjadi lebih terlindungi dari peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Dengan melihat capaian ini maka perlu untuk dilakukan evaluasi penetapan target pada renstra periode 2015-2019 supaya disesuaikan dengan trend data yang ada.


24

Kosmetik pada dasarnya termasuk produk low risk (berisiko rendah) tetapi pada kenyataannya terjadi penyimpangan yang menyebabkan risiko produk berubah menjadi membahayakan kesehatan. Penggunaan bahan berbahaya yang dilarang dalam kosmetik mengakibatkan kosmetik menjadi berbahaya bagi kesehatan. Pada tahun 2014 dilakukan pengujian terhadap 877 sampel kosmetik, dengan hasil 875 (99.77%) sampel memenuhi syarat.

Jumlah sampel = 877 Gambar 13. Hasil Pengujian Sampel Kosmetik Tahun 2014

Pengawasan kosmetik merupakan tanggung jawab tiga pilar pengawasan yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Balai POM di Jambi melakukan inspeksi sarana distribusi kosmetik dalam rangka penerapan kaidah distribusi kosmetik yang baik. Balai POM di Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pembinaan secara intensif. 100,00%

100,05% 100,00% 99,95% 99,90% 99,85% 99,80% 99,75% 99,70% 99,65%

100,00%

100,00%

100,00%

99,78%

2010 (423/423)

2011 (909/909)

2012 ( 556/556)

2013 2014 (1222/1222) (906/908)

Gambar 14. Profil Kosmetik Memenuhi Syarat 2010-2014

Pada Tahun 2014 ditemukan 2 item kosmetik mengandung Hg yang dibeli secara online.


25

d.

Pencapaian Indikator Kinerja nomor (4) Persentase Kenaikan Suplemen Makanan yang Memenuhi Standar dan Indikator Kinerja nomor (9) Proporsi Suplemen Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat Pada indikator ini, persentase capaian adalah berbanding terbalik dengan capaian/realisasinya, artinya semakin rendah proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, maka semakin tinggi persentase capaiannya atau dengan kata lain semakin baik kinerjanya, dan sebaliknya. Perhitungan persentase capaian indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 15. Proporsi Suplemen Makanan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Tahun 2010 – 2014


26

Gambar 16. Persentase Kenaikan Suplemen Makanan Yang Memenuhi Standar Th. 2010 – 2014

Pada tahun 2014, Proporsi Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat adalah sebesar 0,00% dari target 0,01% atau dengan kata lain persentase capaian indikator kinerja utama nomor 9 adalah 100,01% terhadap target. Pada tahun 2011, proporsi Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan adalah sebesar 0,56%, tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 adalah sebesar 0,00%. Dengan demikian pada tahun 2014 terjadi penurunan proporsi Suplemen Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan dibanding tahun 2011, yang berarti pada tahun 2014 terjadi peningkatan kinerja Pengawasan Suplemen Makanan dari tahun 2011. Data tahun 2010 sebagai data baseline, diketahui proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat adalah sebesar 0,00%, artinya target yang ditetapkan telah tercapai sejak tahun 2012. Perubahan gaya hidup dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan tindakan pencegahan merupakan salah satu sebab meningkatnya konsumsi suplemen makanan. Hal ini ditangkap sebagai peluang bisnis bagi pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan daya beli yang semakin baik merupakan pasar strategis bagi produk suplemen makanan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jenis dan jumlah produk suplemen makanan yang beredar di dalam negeri yang juga mengindikasikan bahwa perkembangan pasar global juga melanda Indonesia. Selain produk impor, juga


27

banyak produk suplemen makanan yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Maraknya produk suplemen makanan yang beredar merupakan tantangan tersendiri bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi. Klaim yang berlebihan akan memberikan informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen. Bukan hanya kerugian secara materi tetapi juga membahayakan kesehatan karena konsumsi suplemen makanan yang tidak sesuai kebutuhan untuk itu diperlukan upaya intensifikasi pengawasan iklan serta edukasi kepada masyarakat agar mengkonsumsi produk suplemen makanan dengan bijaksana dan sesuai kebutuhan. Pengawasan post market suplemen makanan dilakukan melalui sampling dan pengujian laboratorium serta pengawasan iklan produk agar tidak menyampaikan klaim berlebihan. Pada tahun 2014 dilakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap 180 sampel suplemen makanan, dengan hasil 100% sampel memenuhi syarat dan 0,00% sampel suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan.

Jumlah sampel = 180 Gambar 17. Hasil Pengujian Suplemen Makanan Tahun 2014

Target kumulatif yang ditetapkan adalah sebesar 1.68%, sedangkan realisasi sebesar 0.0%, sehingga diperoleh persen capaian sebesar 0.0%. Dengan melihat capaian ini seolah terlihat bahwa pengawasan keamanan suplemen makanan tidak memberikan hasil. Namun, dalam hal ini tidak demikian karena data tahun 2010 sebagai baseline data proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat sebesar 0.0% sehingga hal ini sudah merupakan target tertinggi yaitu proporsi suplemen makanan yang memenuhi syarat Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

28

sebesar 100.0%, sehingga ketika proporsi suplemen makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2014 diperoleh nilai 100.0% seolah terlihat seperti tidak ada kenaikan.

100,50%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2011 (202/202)

2012 ( 208/208)

2013 (180/180)

2014 (180/180)

100,00% 99,50% 99,00% 98,50%

98,04%

98,00% 97,50% 97,00% 2010 (50/51)

Gambar 18 Profil Suplemen Makanan Memenuhi Syarat 2010-2014

Pada tahun 2010 ditemukan 1 item suplemen makanan TMS kadar Nikotinamid. e.

Pencapaian indikator kinerja utama nomor 5 Persentase Kenaikan Makanan yang Memenuhi Standar dan indikator kinerja nomor 10 yaitu Proporsi Makanan yang memenuhi syarat Pada tahun 2014, Proporsi Makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 90,08% dari target 91,00% atau dengan kata lain persentase capaian indikator kinerja utama nomor 10 adalah 98,99% terhadap target.


29

Gambar 19. Proporsi makanan yang memenuhi syarat Tahun 2010 – 2014

Gambar 20. Persentase Kenaikan makanan yang memenuhi standar Th. 2010 – 2014

Dari gambar 19 terlihat bahwa proporsi makanan yang memenuhi syarat dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami fluktuasi. Namun presentase tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 90.08%. Hal ini berarti bahwa Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sudah berusaha untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan makanan dalam rangka melindungi masyarakat. Target kumulatif yang ditetapkan adalah sebesar 8.0%, sedangkan realisasi sebesar 5.66%, sehingga diperoleh persen capaian sebesar 70.75%, termasuk kriteria cukup. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan proporsi makanan yang memenuhi syarat dari tahun 2012 yang berarti secara teori kinerjanya menurun. Namun hal ini tidak dapat serta merta dikatakan kinerja menurun, Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

30

karena hal ini dapat pula diartikan bahwa pemetaan wilayah sampling sudah tepat sasaran sehingga makanan yang tidak memenuhi syarat dapat terdeteksi. Dalam rangka pengawasan post market keamanan mutu produk pangan yang beredar di masyarakat selama tahun 2014, secara rutin telah dilakukan pengambilan sampel pengujian laboratorium sejumlah 877 sampel pangan, dengan hasil 790 (90.08%) memenuhi syarat dan 87 (9.92%) sampel tidak memenuhi syarat. Dari 87 yang TMS, ditemukan 4 sampel atau 0.46% dari total sampel yang di uji, yang mengandung bahan berbahaya, formalin, rodamin B, dan boraks, dan 83 Sampel TMS Mutu Indikator

untuk pengukuran kinerja proporsi makanan yang memenuhi

syarat diambil dari sampel pangan, sampel garam beryodium, bahan berbahaya/ kemasan pangan dan Pangan Jajanan Anak Sekolah. Selain itu Balai POM di Jambi juga melakukan pembinaan kepada produsen dan distributor makanan. Untuk produk pangan yang ijinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, Balai POM di Jambi bekerja sama dengan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka penerapan cara pembuatan makanan yang baik atau CPMB. Untuk industri rumah tangga pangan, penerapan CPMB dilakukan secara bertahap dan di prioritaskan kepada higien dan sanitasi.

92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 84,00%

90,86%

89,75%

89,51%

87,57%

86,89%

2010 2011(796/909) 2012 (1077/1200) (1034/1138)

2013 (795/915)

2014 (785/877)

Gambar 21. Profil Pengujian Pangan yang Memenuhi Syarat


31

3.2

Pengawasan sarana Distribusi dan Produksi Obat dan Makanan selama tahun 2010-2014.

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

4741

4731

4728

4166

4108 Jumlah sarana

2010

2011

2012

2013

Cakupan pengawasa n

1654

1572

1486

1422

1218

2014

Gambar 22. Profil Jumlah Sarana dan Cakupan Pengawasan 2010-2014

80,00% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00% 70,00% 68,00% 66,00% 64,00%

77,06%

78,40% 75,50%

75,13%

69,38%

2010

2011

2012

2013

2014

Profil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi yang Memenuhi Ketentuan… Gambar 23. Profil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2010-2014


32

1500 1000 500

1265

1181 924 904

973

1492

1342

1034

1175 MK

694 230

TMK 277

292

308

317

Jumlah Jumlah MK

0 2010

2011

2012

2013

2014

Gambar 24. Profil Pengawasan Sarana Distribusi Tahun 2010-2014

Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 6.204 sarana dengan hasil 4780 sarana (77,04%) memenuhi ketentuan, sedangkan 1424 sarana (22,96%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana tidak memenuhi ketentuan dikarenakan mengedarkan kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE), kosmetik mengandung bahan berbahaya, obat tradisional TIE, obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), pangan TIE, dan pangan mengandung bahan berbahaya serta mengedarkan produk yang telah ditarik dari peredaran. Jumlah sarana yang diperiksa berfluktuasi dari tahun ke tahun, yang terendah pada tahun 2010 sebanyak 924 sarana dan jumlah sarana diperiksa terbanyak pada tahun 2014 berjumlah 1.492 sarana. Dari hasil pemeriksaan terlihat bahwa persentase sarana yang memenuhi ketentuan berkisar antara 75,11% sampai 77,05%. Persentase tertinggi hasil pemeriksaan sarana yang memenuhi ketentuan (MK) sebesar 77,05 % (diperiksa 1492, MK 1175) pada tahun 2014, sedangkan persentase terendah hasil pemeriksaan sarana yang memenuhi ketentuan sebesar 75,11 % (diperiksa 924, MK 694) pada tahun 2009.


33

200

145 99 119

150 100

71

101 28

26

50

162

137

128

125

101

TMK

36

27

MK

37 Jumlah

0 2010

2011

Jumlah

MK

2012

2013

2014

Gambar 25. Profil Pengawasan Sarana Produksi Tahun 2010-2014

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 671 sarana dengan hasil 517 sarana (77,05%) memenuhi ketentuan dan 154 sarana (22,95%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana tidak memenuhi ketentuan dikarenakan masalah higiene dan sanitasi serta penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) tidak dilaksanakan secara konsisten, belum memiliki sertifikat produk pangan industri rumah tangga pangan (P-IRT), mencantumkan tulisan “Halal” tetapi belum memiliki sertifikat Halal dari MUI. Disamping itu juga penggunaan bahan berbahaya seperti, boraks masih ditemukan di Industri Rumah Tangga Pangan.

751 620 724

800 603 371

600 400

322

311 60

200

291 17

27

31

0 2010

2011

2012

2013

MK

280

TMK

264 16

Jumlah TMK MK

Jumlah

2014

Gambar 26. Profil Pengawasan Iklan Tahun 2010-2014


34

Jumlah iklan obat, PKRT, makanan, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen dan rokok dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebanyak 2.344 iklan, dengan hasil 2193 iklan atau 93,56% telah sesuai ketentuan sedangkan 151 iklan atau 6,44% tidak sesuai ketentuan. Iklan tidak sesuai ketentuan dikarenakan klaim berlebihan untuk obat tradisional dan kosmetika, spot peringatan dan aturan pakai serta nomor registrasi untuk obat bebas terbatas dan produk komplemen, spot peringatan untuk rokok serta menyatakan khasiat pengobatan untuk produk pangan.

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

46

24 20

24

Kasus

17

Projust 10

5

2010

2011

8 4

4

2012

2013

2014

Gambar 27. KASUS YANG DITINDAK LANJUTI SECARA PROJUSTITIA TAHUN 2010-2014

Kasus Pelanggaran dibidang Obat dan Makanan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ada 131 kasus dan ditindaklanjuti secara prujustitia 31 kasus (23,66%) di antaranya 21 kasus di bidang obat (67,74%), 7 kasus di bidang kosmetik (22,58%), 2 kasus di bidang Obat Tradisional (6,45%) dan 1 kasus di bidang pangan (3,23%).


35

3.3

Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

a.

Sertifikasi 1.

PreAudit dalam rangka Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan 2010

2011

2012

2013

2014 35 22

18 18 3 0 1

4 5 5 4

18

9 2 0 0 2 1

0 0

4 4

1

3 4

5 0

0

2 1

Gambar 28. Profil Pre-Audit dalam rangka Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2010 – 2014

Kegiatan pre-audit dalam rangka sertifikasi sarana distribusi obat dan sarana produksi pangan (MD dan P-IRT) , produksi obat tradisional, UMKM Kosmetik dilaksanakan dengan melakukan peninjauan lokasi atas dasar permohonan/ permintaan dari perusahaan yang bersangkutan dalam rangka persetujuan pendaftaran produk pangan atau perpanjangan masa berlaku izin edar dari produk pangan serta pemberian izin pencantuman tulisan halal

pada label makanan terhadap produk pangan, obat tradisional,

kosmetika yang diajukan dalam hal pemenuhan persyaratan CPPOB, CPOTB dan CPKB serta pengajuan perizinan PBF atau pengakuan izin PBF Cabang maupun verifikasi pindah alamat/gudang PBF dalam hala pemenuhan persyaratan CDOB


36

2.

Surveilan dan Audit

Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin

Sekolah Sejak tahun 2010 sampai dengan 2014, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi terus menerus melakukan

Audit/Surveilan Piagam

Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah (PBKP-KS) terhadap sekolah yang sudah memperoleh Bimtek KIE Keamanan PJAS/ Bimtek PBKP-KS. Hasil Audit/Surveilan PBKP-KS yang telah mampu dan konsisten menerapkan Keamanan Pangan di kantin sekolah dengan nilai ≥ 80% akan memperoleh penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah (PBKPKS).

Tahun 2010

Tabel 4 Data Audit/Surveilan PBKP-KS tahun 2010 - 2014 Pemenang Lomba Lomba PBKPKS Audit Penerima Surveilan Pertahankan PBKP PBKPKS PBKPKS PBKPKS PBKPKS Kantin Tk Tk Sekolah Prop Nas 10 1 3 3 -

2011

10

3

4

4

-

-

-

2012

51

5

4

4

6

4

1**

2013

40

6*

9

9

-

-

-

2014

25

8

9

9

7

4

-

Jumlah

136

17

9

9

13

8

1

Catatan : *) Calon Penerima PBKPKS, Belum memperoleh Sertifikat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan Setempat **) Juara Harapan II, Tk Nasional, SD Negeri 260/IV Rawa Jaya II Kecamatna Tabir Selatan Kabupaten Merangin 3. Lomba PBKP Kantin Sekolah Sekolah yang memperoleh penghargaan PBKP-KS diikutsertakan dalam Perlombaan PBKP Kantin Sekolah sebagai motivasi untuk SD/MI yang sudah menerapkan keamanan pangan di kantin sekolahnya. Tim Auditor, Tim Juri dan Verifikator Perlombaan Tingkat Propinsi berasal dari petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Tim Pembina UKS Propinsi dan Kota Jambi, Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

37

Hasil kesepakatan Tim Verifikator Propinsi Jambi menetapkan tingkat Propinsi

Juara I

berhak disulkan sebagai nominasi perlombaan tingkat

nasional. b.

Layanan Informasi dan Pengaduan 1. Bimbingan Teknis Keamanan dan Mutu PJAS Dalam Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (AN-PJAS) telah ditetapkan beberapa strategi untuk mencapai peningkatan keamanan mutu dan gizi pangan jajanan anak sekolah dengan kegiatan utama berupa pengawasan, pembinaan dan pengawalan. Pengawasan merupakan kegiatan sampling dan pengujian sampel PJAS dari kantin dan penjaja di lingkungan sekolah, sedangkan pembinaan adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi

(KIE)

keamanan

PJAS

dan

pengawalan

adalah

kegiatan

pendampingan dan pemantauan yang dilengkapi dengan pendataan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di sekolah yang telah mendapat intervensi pada tahun sebelumnya. Tabel 5 Data Pelaksanaan BIMTEK PJAS Tahun 2010 - 2014 Tahun

Kabupaten/ Kota

Peserta Bimtek

2010

Kota Jambi

50 orang

2011

Kota Jambi

50 orang

2012

Kota Jambi Kab. Bungo Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjab Barat Kab Batanghari

150 orang 55 orang 55 orang 106 orang 106 orang 106 orang

Sekolah yang mengikuti Bimtek PJAS SD = 1 @ 10 orang SMP = 4 @ 10 orang SMA = 5 @ 10 orang SD = 12 @ 5 orang SMP = 5 @ 5 orang SMA = 3 @ 5 orang SD/MI = 26 + Dinkes + Diknas SD/MI = 13 + Dinkes + Diknas SD/MI = 10 + Dinkes + Diknas SD/MI = 11 + Depag + Diknas SD/ MI = 8 + Dinkes + Diknas SD/ MI = 8 + Depag +


Sekolah yang di Audit 10

Penerima PBKPKS

10

3

21

5

1

38

Diknas

2013

Kota Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjab Timur Kabupaten Tebo Kabupaten Kerinci Kota Sungai Penuh

50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang

2014

Kota Jambi

50 orang 50 orang

Jumlah …………….

1.078 orang

SD/MI = 14 + Depag + Diknas SD/MI = 15 + Depag + Diknas SD/MI = 15 + Depag + Diknas SD/MI = 14 + Depag + Diknas SD/MI = 20 + Depag + Diknas SD/MI = 19 + Depag + Diknas SD/MI = 10 + Diknas + Dinkes SD/MI = 10 (4 Siswa + 1 Guru) SD = 196; SMP = 9; SMA = 8

40

-

25

8

136

17

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi hanya melakukan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan dan Mutu PJAS terhadap Kepala Sekolah, Guru Pembimbing UKS, Pengelola Kantin Sekolah, Komite Sekolah, Siswa SD/MI kelas IV/V dan ditambah dengan lintas sektor terkait yaitu Petugas Dinas Pendidikan dan Petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait. Setelah pelaksanaan Bimtek Keamanan dan Mutu PJAS dalam selang waktu sebulan kedepan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi melakukan Audit PBKP-KS guna menilai penerapan prinsip keamanan pangan di kantin sekolah terhadap SD/MI yang telah mengikuti Bimtek Keamanan Mutu PJAS. Salah satu upaya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi untuk melaksanakan program Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (ANPJAS) dengan target akhir tahun 2014 sebanyak 100 (seratus) SD/MI yang diawasi jajanannya dan pengawalan 300 (tiga ratus) SD/MI melalui Revitalisasi Mobil Laboratorium Keliling dengan beberapa intervensi, yaitu :


39

Intervensi A TA RG ET 15

Intervensi B

REALIS TARG ASI ET 15

45

Intervensi C

REALIS ASI

TARG ET

REALIS ASI

62

40

52

PENGAWALA N TA REALIS RG ASI ET 300 342

TOTAL TAR GET

REAL ISASI

400

471

Mengingat jumlah SD/MI yang menjadi target AN-PJAS di Provinasi Jambi ± 400 SD/MI sedangkan tenaga Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi untuk mengawal kegiatan di SD/MI tersebut sangat terbatas, maka perlu dikembangkan program untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai tenaga Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah. Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah merupakan inisiasi upaya menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program keamanan pangan di sekolah. Kebiasaan jajan di sekolah bagi siswa SD/MI merupakan prioritas dalam pengawasan PJAS, untuk itu perlu dilakukan perluasan cakupan penyebaran informasi, edukasi dan pendidikan keamanan pangan kepada komunitas sekolah, penjual di sekitar sekolah, pemangku kepentingan terkait, kelompok peduli PJAS, maupun masyarakat secara berkesinambungan melalui kegiatan Fasilitator Keamanan Pangan kepada Pengawas Sekolah SD/MI dan petugas Dinas Pendidikan, petugas Puskesmas, Dinas Kesehatan serta Biro Kesra Pemda Propinsi dan Kota Jambi. 2. Penyebaran Informasi Produk Terapetik, Pangan dan Bahan Berbahaya

serta

Obat

Tradisional,

Kosmetik

dan

produk

Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi mempunyai kewajiban untuk peningkatan pengetahuan masyarakat

dengan melakukan penyebaran

informasi yang seluas luasnya tentang mutu, keamanan dan manfaat Terapetik, Pangan dan Bahan Berbahaya, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dalam melindungi diri

terhadap keamanan dari

peredaran dan penggunaannya di 11 (sebelas) Kab/Kota di Propinsi Jambi


40

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi juga ikut berpartisipasi dalam berbagai event kegiatan Pameran yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berupa Pameran Penyebaran Informasi Keamanan Mutu Produk Obat dan Makanan, juga sebagai narasumber dari stakeholder dan media elektonik dalam kegiatan Talk Show.

1200 1000

815

REALISASI TARGET

800 600 400 200 0

182

220 145 145 120 115 115 145 182

145

145 145 145 145 145 120 145 145 145 145 145

Gambar 28 Masyarakat yang Sudah Mendapatkan Informasi dan Edukasi Terhadap Keamanan Mutu Produk Obat dan Makanan

Selama tahun 2010 sampai dengan 2014, kegiatan penyebaran informasi terhadap keamanan mutu produk obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi hanya 1 (satu) kali dalam setahun untuk 1 (satu) Kabupaten/Kota

dengan

target

peserta

30

(tiga

puluh)

orang

perKab/Kota/tahun. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terdata masyarakat yang sudah mendapatkan informasi dan edukasi terhadap keamanan mutu produk obat dan makanan dengan target masyarakat yang menerima informasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang, realisasi 561 (lima ratus enam puluh satu) orang, seperti terlihat dalam Gambar 28.


41

3. Pemutakhiran Data SPIMKer

300

2014

2013

2012

250

246

200 161

150 100

106 95 59

50

32 29 15 0 6

8 3

01

31 2 0

201

1 08

78 67 20 16

83 15

34 27 23 10

49 31 2 21

Gambar 29 Trend Penyebab Keracunan di Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2014 Penyelidikan KLB keracuna pangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis terhadap KLB keracunan pangan untuk mengungkap penyebab, sumber dan cara pencemaran serta distribusi KLB menurut variabel tempat, orang dan waktu. Balai Pengawas Obat dan Makanan di JAmbi sebagai penanggung jawab dalam pengujian sampel pangan

untuk

konfirmasi

penyebab

keracunan

pangan

di

tingkat

Kabupaten/Kota. 4. Pemberdayan Masyarakat/ Konsumen

2014 500 400 300 200 100 0

2013

2012

2011

2010

424 370 324

64 17 21 17 13

184 181 86 32118 282123 8 16 13 6 13 0 11

2 414

16 12

28 1 40

13 18 1 93

59 62 38 28 30

Gambar 30 Profil Perbandingan Pengaduan Berdasarkan Jenis Produk Tahun 2010 - 2014 Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

42

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

telah melakukan kegiatan penyebaran informasi,

penyuluhan, pameran, kampanye

dan dialog interaktif baik langsung

maupun melalui media elektronik (Radio dan TV), dalam rangka sosialisasi, publikasi dan promosi guna mengoptimalkan peran serta masyarakat, Pemberdayaan masyarakat/konsumen

yang dilakukan ULPK berupa

pelayanan permintaan informasi dan layanan pengaduan di bidang obat dan makanan. 250

2014

2013

2012

219

2011

2010

213

200 162

150

161 147

133

124

133

100 88 50

0

34 25 8

29 16 12 14 JAN

FEB

34 31 21 14 16 17 14 MAR

APR

45 36 44 40 39 39 29 24 22 20 22 17 14 16 19 17 12 15 14 12 10 9 3 5 46 8 7 7 4 3 3 1 MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

Gambar 31 Profil Perbandingan Trend Pengaduan Yang Ditarima Tahun 2010- 2014 Trend pengaduan yang diterima ULPK dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dari berbagai profesi konsumen yang datang langsung maupun melalui media elektronik (Gambar 31)


43

300

284

2010

2011

2012

2013

2014

250 200 150 116

100

83

50

81 70 58 60 56 53 50 41 40 40 34 36 38 32 26 14 4 9 16 7 23 21 5 18 13 1 2 2 2 9 2 1 3 21 1 2 0 1 8 0 3 0 0 15 12 3 14

22

12 3 1 1 0

2 1

84

Kontra Indikasi Efek Samping Indikasi Kegunaan/Manfaat Interaksi Aturan Pakai Pengujian Cara Penyimpanan Stabilitas Zat Pengawet Zat Pemanis Zat Pewarna BTP Lain Proses Pendaftaran Sertifikasi Inspeksi Produk Terdaftar Publik Warning Periklanan Label Halal No. Reg. Tanggal Kadaluarsa Komposisi Desain Kemasan Harga Literatur/Peraturan Produsen/Distributor Brosur/ Buletin… Manajemen Badan… Info Penyakit Lain-lain ( Keracunan)

0

46

122

113

Gambar 32 Profil Perbandingan Pengaduan Berdasarkan Informasi Produk OMKABA Tahun 2010 - 2014

2014

230

250

2013

2012

2011

2010

197 200 150

126 103 9293

106 100

68

50 14310 25001 7575

233 215 191

23 169

81 58 46 40 38 33 31 31 2521 20 16 17 98 15 12 11 8 7 100 22001 0 000 3 2 02

60

0

Gambar 33 Profil Perbandingan Jumlah Pengaduan Berdasarkan Profesi Konsumen Tahun 2010 - 2014

Mekanisme pengaduan yang diterima ULPK Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

pada

umumnya datang langsung ke ULPK atau melalui Stand Pameran ULPK sekitar

95,56%, dan ada

juga


yang

mengajukan permintaan 44

informasi/pengaduan melalui telpon sekitar 3,31%, melalui surat 0,82% dan melalui email 0,31%, rincian lengkap dapat dilihat pada Gambar 34.

885 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2014

2013

2012

2011

2010

527 406 262 157 12

2 1 1 1 Email

Datang Langsung

Surat

3 5 9 16 13 Telepon

Fax

Gambar 34 Profil Perbandingan Mekanisme Pengaduan Tahun 2010 - 2014

4.

Isu-isu Strategis sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan Badan POM RI Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Badan POM RI

tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain: (1) Belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market); (2) Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market); (3) Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran Badan POM RI dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar 1.4 Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

45

terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Badan POM RI sebagai berikut:

BELUM OPTIMALNYA PERAN BPOM DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Belum optimalnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

B

Belum optimalnya pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik

Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan

PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Penguatan kebijakan teknis

Pembinaan dan bimbingan

pengawasan (RegulatorySystem)

kepada pemangku kepentingan

Gambar 35 Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas BPOM sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BPOM sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu


46

terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut: 1.

Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,

2.

Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan,

3.

Penguatan kapasitas kelembagaan BPOM di Jambi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, BPOM di

Jambi perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut BPOM di Jambi dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN B.1

POTENSI 1.

Independensi dan Profesionalisme Balai POM di Jambi Balai POM di Jambi dalam melaksanakan pengawasan Obat dan

Makanan mempunyai kemampuan profesional yang terpelihara. Temuan hasil pengawasan di lapangan maupun hasil uji laboratorium ditetapkan secara profesional dan independen. Tindak lanjut atas temuan dilapangan dilaksanakan oleh Balai POM sesuai kewenangan TUPOKSI yang dimiliki, sedang tindak lanjut yang kewenangannya ada pada sektor lain, hasil temuan disampaikan dengan rekomendasi tindak lanjut kepada instansi yang bersangkutan.


47

2.

Eksistensi Sistem pengawasan Obat dan Makanan Para inspektur, auditor dan penguji di Balai POM di Jambi telah

diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing secara berkesinambungan dan terprogram sesuai tantangan kedepan. Dengan pembekalan tersebut kemampuan secara individual maupun team work dapat dipertanggung jawabkan. 3.

Kompetensi Laboratorium Balai POM di Jambi Balai POM di Jambi telah memiliki laboratorium pengujian Obat dan

Makanan yang terdiri laboratorium Pengujian Produk Terapetik, Napza dan Obat Tradisional, Laboratorium Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, dan Laboratorium Pengujian Mikrobiologi. Laboratorium telah ditata dan dilengkapi peralatan, metoda analisa, SDM yang mampu mendeteksi permasalahan Obat dan Makanan yang beredar di Jambi. Seluruh kegiatan laboratorium telah tersertifikasi ISO 17025 dan ISO 9001. B.2

PERMASALAHAN 1.

Menipisnya Entry Barrier Globalisasi perdagangan, menyebabkan entry barrier menjadi semakin

tipis, dan karena itu arus barang (termasuk didalamnya Obat dan Makanan) ke luar masuk dari dan ke berbagai negara menjadi semakin bebas, tanpa hambatan tarif maupun non tarif. Dengan demikian Obat dan Makanan yang diproduksi oleh berbagai negara memungkinkan untuk memasuki wilayah Jambi. Untuk menjaga agar Obat dan Makanan yang beredar di Jambi mempunyai jaminan mutu manfaat dan keamanan sesuai standar, BPOM di Jambi harus meningkatkan kompetensinya sehingga mampu melakukan pengawasan produk, mulai produk tersebut dalam proses produksi dimanapun tempatnya, di tempat-tempat pemasukan produk ke dalam wilayah Jambi. 2.

Perkembangan Teknologi Produksi dan Transportasi Kemajuan teknologi, mendorong industri Obat dan Makanan akan

menerapkan dalam proses produksinya. Perkembangan demikian menuntut Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

48

kemampuan pengawas untuk meningkatkan diri sehingga mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan teknologi dalam proses produksi dan selanjutnya mampu memberikan jalan keluar dalam perbaikan sehingga perkembangan teknologi tetap memberikan peningkatan produktifitas, manfaat, mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Semakin majunya teknologi transportasi, mempercepat Obat dan Makanan beredar secara luas di masyarakat, tentu perkembangan demikian harus tetap dapat dilakukan pengawasan secara efektif agar produk yang siap dikonsumsi selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia. Kemajuan teknologi promosi di berbagai media, semakin efektif dalam mempromosikan nilai lebih dan menutup risiko suatu produk serta menggeser perilaku dan permintaan masyarakat. Kehebatan perkembangan promosi menuntut BPOM di Jambi untuk dapat mengendalikan semua model promosi sehingga setiap promosi dapat memaparkan hal-hal yang menguntungkan bagi konsumen tanpa ada risiko tersembunyi. 3.

Harmonisasi Standar di Tingkat Global & Regional Dengan disepakatinya harmonisasi baik tingkat regional maupun

global, proses pembuatan dan produksi harus memberlakukan standar yang sama. Keunggulan persaingan perdagangan hanya dapat dilakukan atas dasar ilmiah. Menghadapi hal tersebut agar produk yang diproduksi di Jambi dan produk yang masuk dan atau beredar memberikan perlindungan, manfaat dan daya saing yang lebih tinggi perlu dijaga dengan sistem pengawasan yang lebih baik. 4.

Dampak Krisis Ekonomi Krisis ekonomi, menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat

menjadi lemah. Dengan kemampuan yang lemah pemenuhan kebutuhan menjadi kurang sehingga kondisi kesehatan cenderung menjadi lebih rendah dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan akan pengobatan secara mandiri


49

juga kurang. Agar masyarakat lebih terjaga dari resiko kesehatan, maka pengawasan harus dioptimalkan. 5.

Ancaman Keamanan Pangan Jambi memiliki iklim yang sangat bagus untuk pertumbuhan mikroba.

Dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, pertumbuhan penjaja makanan berkembang dengan pesat. Kondisi demikian tentu membuat potensi pangan yang tercemar mikroba termasuk toksin yang dihasilkan serta penggunaan bahan dengan tujuan untuk pengawet cukup besar. Tentu hal tersebut harus dilakukan antisipasi secara cerdas agar masyarakat tetap terlindungi kesehatannya. 6.

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, cenderung terus

meningkat seiring dengan upaya sistematis pihak luar untuk memperlemah tingkat

ketahanan

nasional.

Jenis

narkotika

dan

psikotropika

yang

disalahgunakan, diperkirakan tetap jenis narkotika dan psikotropika yang tidak digunakan dalam pengobatan, dan diproduksi oleh clandestine laboratory, dan diedarkan secara ilegal. Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini, Balai POM di Jambi harus semakin proaktif dalam perannya sebagai penjuru, khususnya untuk pengawasan prekursor, bersama mitra kerja dari lintas sektor terkait. 7.

Produk Ilegal Peredaran produk ilegal dan palsu di jalur gelap, diperkirakan akan

tetap marak. Hal ini terjadi karena belum menyatunya komitmen, pengawasan yang kurang efektif, meningkatnya permintaan masyarakat yang kurang didukung oleh daya beli yang memadai dan ketidak percayaan hasil pengobatan formal yang diterima. Upaya pemberantasan perlu diarahkan untuk lebih konsisten memutus mata rantai pasokan dan mendorong peningkatan layanan kesehatan formal.


50

UPAYA MENGHADAPI PERMASALAHAN 1. Penguatan sistem, sarana dan prasarana laboratorium Obat dan Makanan. Penguatan sistem, sarana dan prasarana laboratorium Obatdan Makanan difokuskan pada pemantapan penerapan Quality Management System (QMS) dan persyaratan Good Laboratory Practices (GLP) terkini, peningkatan sarana dan prasarana laboratorium sesuai dengan kemajuan IPTEK, pemenuhan peralatan laboratorium sesuai standar GLP terkini, peningkatan kompetensi SDM laboratorium, serta pengujian berbasis risk analysis. 2. Peningkatan pengawasan post market Obat dan Makanan. Peningkatan pengawasan post market Obat dan Makanan dilaksanakan melalui focus prioritas pemantapan sampling dan pengujian obat dan makanan berdasarkan risk based approache, intensifikasi pemberantasan produk ilegal, termasuk produk palsu, perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) melalui operasional mobil Laboratorium keliling serta pengawasan sarana postmarket sesuai dengan Good Manufacturing Practice (GMP) dan Good Distribution Practice (GDP). 3. Pemantapan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang tindak pidana Obat dan Makanan. Pemantapan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang tindak pidana Obat dan Makanan dilaksanakan melalui fokus prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), peningkatan pelaksanaan penyidikan Obat dan Makanan serta peningkatan koordinasi dengan sektor terkait dalam CJS untuk substainable law enforcement tindak pidana Obat dan Makanan. 4. Perkuatan Institusi Perkuatan Institusi dilaksanakan melalui fokus prioritas implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM RI termasuk peningkatan pelayanan publik, perkuatan sistem pengelolaan data serta teknologi informasi dan komunikasi


51

(TIK) termasuk strategi media komunikasi dan perkuatan human capital management yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI. 5. Restrukturisasi Organisasi Untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis, restrukturisasi organisasi perlu dilaksanakan dengan peningkatan dan penguatan peran dan fungsi Balai POM, Integrated Bottom Up Planning dan Quality System Evaluation. Dengan dilakukannya restrukturisasi organisasi bagi Balai POM Di Jambi akan semakin memperkuat fungsi koordinasi dan penegakan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemerintah Propinsi Jambi. 6. Peningkatkan Kerjasama Lintas Sektor Dalam rangka pembagian peran Balai POM di Jambi dengan Lintas Sektor terkait,

peningkatan

kerjasama

dilaksanakan

melalui

fokus

prioritas

pemantapan sistem kerjasama operasional pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan operasi terpadu pengawasan obat tradisional, kosmetik dan makanan, perkuatan jejaring komunikasiserta pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN

Internal

• • •

Eksternal

•

• • •

Kekuatan (Strengths) Kualitas SDM Kerjasama Tim yang Solid Integritas Pelayanan Publik diakui secara nasional Networking yang kuat dengan pemerintah daerah Pedoman pengawasan yang jelas Komitmen pimpinan Sertifikasi ISO


• •

• •

•

Kelemahan (Weaknesses) Jumlah SDM yang belum mencukupi Kompetensi SDM yang rendah dalam melakukan pemeriksaan sarana, penyidikan dan pengujian Komitmen kerja karyawan yang rendah. Peralatan laboratorium, baku pembanding yangmasih kurang. Sistem Informasi

52

• •

•

•

•

•

•

• • •

9001:2008 ISO 17025:2008 Reformasi birokrasi Sharing resourses dengan BB/BPOM seluruh Indonesia. Memiliki Bangunan dan Laboratorium sesuai standar

Peluang STRATEGI (Opportunity) SO Adanya Program 1. Meningkatkan Nasional (JKN dan kerjasama dengan SKN) lintas sektor terhadap Perkembangan keamanan mutu produk teknologi yang sangat obat dan makanan cepat (PJAS) serta peredaran Jumlah industri obat produk obat dan dan makanan yang makanan import berkembang pesat 2. Meningkatkan peranan Terjalinnya Badan POM dalam kerjasama dengan melakukan instansi terkait pemeriksaaan sarana, Desentralisasi dan penyidikan dan Otonomi Daerah pengujian laboratorium Ekspektasi 3. Meningkatkan peran masyarakat BPOM dalam membina Adanya perjanjian industri UMKM perdagangan bebas menerapkan GMP agar Masyarakat Ekonomi dapat bersaing dengan Asean (MEA) pasar Internasional 4. Mempercepat kemampuan Balai POM dalam menyesuaikan berbagai parmeter uji dan peralatan laboratorium yang baru dan canggih


Manajemen yang belum memadai • Esselonisasi masih III

STRATEGI WO 1. Meningkatkan jumlah SDM 2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan pemeriksanaan sarana, penyidikan dan pengujian laboratorium. 3. Menambah peralatan dan baku pembanding yang mendukung tugas Balai POM 4. Melakukan digitalisasi sistem informasi manajemen yang berorientasi mutu 5. Restrukturisasi dan Penataan Kelembagaan

53

Ancaman (Threats) 1. Lemahnya penegakan hukum 2. Adanya standar mutu produk tingkat ASEAN 3. Belum terdapatnya Perda tentang pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan 4. Perubahan pola hidup masyarakat 5. Kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan produk obat dan makanan yang mengandung Bahan Berbahaya masih kurang 6. Lemahnya regulasi pembinaan pangan siap saji

1.

1.

2.

3.

4.

5.

STRATEGI ST Meningkatkan koordinasi dengan Penegak Hukum, Korwas PPNS Mempelajari standar mutu produk obat dan makanan pada tingkat ASEAN Mengupayakan terbentuknya Perda tentang pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan mutu produk obat dan makanan Pembinaan berkelanjutan dan kerjasama lintas sektor

1.

2.

3.

4.

STRATEGI WT Meningkatkan kompetensi SDM dalam hal standar mutu obat dan makanan. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memahami dampak negatif dari bahan-bahan kimia yang terdapat pada makanan dan obatobatan. Meningkatkan sarana prasarana sosialisasi /KIE tentang bahanbahan yang terkandung pada produk obat dan makanan Penguatan regulasi dari Pemda terhadap pembinaan pangan siap saji

KEKUATAN (STRENGTHS) Balai POM di Jambi memiliki bangunan dan laboratorium serta kualitas SDM

yang sangat memadai khususnya tenaga-tenaga yang kompeten dalam melakukan pengujian/penilaian dan pengawasan produk Obat dan Makanan yang ada. Didukung dengan Pedoman Pengawasan yang jelas, sertifikat ISO 9001:2008, serta ISO 17025:2008 untuk acuan penilaian/pengujian dalam pengawasan atas Obat dan Makanan sehingga seluruh penilaian/pengujian tersebut telah memiliki standar baku baik untuk obat dan makanan juga faktor-faktor mutu lainnya seperti standar distribusi dan standar produk pangan lainnya. Balai POM di Jambi

memiliki jaringan (networking) yang kuat dengan

pemerintah daerah sebagai pijakan dalam mendorong tugas-tugas sebagai Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

54

Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat menjadi lancar.Dukungan Pemerintah Jambi selama ini telah terlaksana dengan baik, dimana ditunjukkan dengan adanya MoU dengan beberapa SKPD baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersinergis dengan program Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai POM di Jambi menjadi mutlak sebagai landasan untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari peran BPOM dalam memberikan kontribusi pembangunan kesehatan masyarakat. 2.

KELEMAHAN (WEAKNESSES) Saat ini SDM Balai POM di Jambi sudah memiliki kualitas yang memadai

namun dari sisi kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi Balai POM di Jambi dengan cakupan kerja di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan diperlukan sarana dan prasarana dan sistem manajemen kerja yang sangat memadai. Hal ini juga untuk mengimbangi peredaran Obat dan Makanan yang semakin canggih. Disamping itu, untuk mendukung pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran (registrasi) dan penyebarluasan informasi mengenai Obat dan Makanan perlu didukung teknologi Informasi yang memadai. Peran dan kewenangan Balai POM di Jambi

juga harus didukung oleh

struktur organisasi dan tata kerja yang tepat. Saat ini pembagian kewenangan atau beban kerja masih belum menunjukkan ukuran yang sesuai. Diharapkan penataan sesuai dengan prinsip structur follow function follow strategy sehingga struktur organisasi dan tata kerja (fungsi) harus dapat mewujudkan tujuan organisasi. 3.

PELUANG (OPPORTUNITIES) SKN dan JKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang

dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Untuk itu, SKN dan JKN merupakan tantangan atau peluang bagi Balai POM di Jambi dalam mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan. Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

55

Semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya varian penyakit maka akan mengakibatkan kebutuhan Obat dan Makanan semakin meningkat. Didukung dengan kemajuan teknologi maka industri Obat dan Makanan akan semakin bertambah jumlahnya dan juga akan semakin berkembang pesat. Hal ini menjadi peluang dan tantangan Balai POM di Jambi dalam mengawasi Obat dan Makanan yang semakin banyak variannya. Di tengah ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Balai POM di Jambi yang tinggi, kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal yang sangat mutlak agar upaya pembangunan kesehatan dapat tercapai. Otonomi dan Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting. 4.

ANCAMAN (THREATS) Dengan semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia dan perkembangan

jumlah penduduk yang pesat akan mempengaruhi perubahan pola perilaku hidup sosial, salah satunya dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Kecenderungan penggunaan bahan berbahaya sebagai bahan tambahan dalam proses produksi pangan, penjulan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya masih ditemukan, diperedaran. Fenomena penjualan produk obat dan makanan via online, baik itu melalui situs internet dan jejaring sosial (facebook, instagram,blackberry messenger) yang merebak belakangan ini juga merupakan salah satu tantangan besar yang harus dihadapi Balai POM di Jambi dalam mengawal produk obat dan makanan yang aman di wilayah Jambi. Sejauh ini masih belum didapatkan profil yang tepat mengenai kondisi peredaran produk-produk ilegal yang dijual melalui media online, namun telah diupayakan pengawasan dengan melakukan investigasi awal terhadap situs-situs tersebut dengan melakukan pemesanan produk, juga dibantu dengan informasi dari masyarakat yang disampaikan langsung pada Balai POM di Jambi . Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka BPOM perlu melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari internal maupun eskternal tidak akan Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

56

menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BPOM periode 2015-2019. Dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, posisi organisasi BPOM harusnya melakukan pengembangan dan perluasan organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019.

Gambar 36 Peta Bisnis Proses Utama BPOM sesuai Peran dan Kewenangan

Gambar 37 Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM


57

Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan BPOM di Jambi yang mengawasi Obat dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan BPOM sesuai dengan bisnis proses BPOM untuk periode 2015-2019 sebagaimana pada Tabel 6 dibawah ini : Tabel 6 Penguatan Peran BPOM Tahun 2015-2019 Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

• Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Obat dan Makanan (NSPK) • Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan • Pengawasan (penilaian) Obat dan Makanan sesuai standar • Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar • Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar • Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan • Penyidikan dan penegakan hokum

Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik

• Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha • melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk peringatan publik • Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan • Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan standar • Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi standard


58

BAB II VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Balai POM di Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di propinsi Jambi, dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, ditetapkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Balai POM di Jambi sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran BPOM. Gambar 2.1. Peta Strategis BPOM Periode2015-2019


67

2.1 Visi Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan, melalui penyusunan rencana strategis dan tahunan (RPJMN, RKP) yang berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan efisien serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Pemerintah. Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari: 1) kualitas Kebijakan dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Obat dan Makanan; 2) Kualitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta 3) Kerjasama dan Komunikasi

Publik

dalam

mendorong

peran

serta

masyarakat

dalam

memanfaatkan produk-produk Obat dan makanan sesuai standar. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BPOM mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019 sesuai visi, misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Balai POM di Jambi sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai UPT BPOM yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan khususnya di Propinsi Jambi, menetapkan Visi sebagai berikut: ”Obat dan Makanan Aman meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” Penjelasan Visi : Proses penjaminan pengawasan Obat dan makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut : Aman

: Keadaan bebas dari bahaya. Semua produk Obat dan


68

Makanan

harus

dijamin

keamanannya

agar

tidak

membahayakan bagi pengunaannya. Daya Saing

: Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi pengujian standar baik standar nasional maupun internasional. Sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi daya saing di masa depan. Agar menjadi kompetitif dalam arti ini adalah memiliki peluang untuk menang bagi sejumlah pemain industri yang menghadapi biaya tinggi.

2.2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Balai POM di Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab I. Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran-peran tersebut untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu kesatuan fungsi (full spectrum) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Jambi dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah

masyarakat sehat, serta berdaya saing maka perlu

disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya

didesain

berdasarkan

analisis

risiko,

hal

ini

untuk

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.


69

2.

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan Masyarakat dalam hal ini adalah sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan. Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, Balai POM di Jambi melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadarannya dalam mendukung pengawasan. Upaya-upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan menimbulkan asymmetric information yang dapat dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk menjual produk yang murah namun substandar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai POM di Jambi tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan karena


70

kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, Balai POM di Jambi harus bersinergi dengan lintas sektor terkait sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan. Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yaitu pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin keamanan produk Obat dan Makanan. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Sebagai lembaga pengawas, Balai POM di Jambi harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik sehingga pelaku usaha dapat memberikan produk

yang

aman,

bermanfaat/berkhasiat,

dan

bermutu.

Dengan

pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai contoh masih besarnya impor terhadap obat, makanan, kosmetik, obat tradisional dan suplemen serta besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri untuk dapat berkembang. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu diberikan oleh BPOM. Sehingga Balai POM Di Jambi sebagai UPT BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.


71

3.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM Untuk mendorong misi pertama dan kedua diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Sumber daya yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Karena ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh anggota organisasi. Di samping itu, Balai POM Di Jambi sebagai UPT BPOM melaksanakan tugas tertentu yang tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure) atau, namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok

sdan fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. BPOM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik dan terhadap Obat dan makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

72

terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu maka BPOM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing). 2.3 BUDAYA ORGANISASI Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. 1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. 2. Integritas konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan 3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 5. Inovatif Mampu

melakukan

pembaruan

dan

inovasi-inovasi

sesuai

dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. 6. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


73

2.4 TUJUAN Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;

2.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas,

adalah : 1.

Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indicator: a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM

2.

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indicator: a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan; b. Tingkat Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

2.5 SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM di Jambi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) kedepan diharapkan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut: 1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM di Jambi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem tersebut terdiri dari: pertama, Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

74

pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Untuk menjaga penerapan sistem mutu dalam kegiatan produksi dan distribusi. Kedua, melakukan sampling produk Obat dan Makanan beredar di wilayah Jawa Tengah, Ketiga, pengujian laboratorium. Produk Obat dan Makanan yang disampling berdasarkan risiko.. Hasil uji laboratorium ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan produk yang tidak memenuhi syarat dan tindak lanjut seperti ditarik dari peredaran. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan, terhadap pelanggaran yang ditemukan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut: 1.

Persentase obat yang memenuhi syarat,

2.

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat,

3.

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat,

4.

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat,

5.

Persentase makanan yang memenuhi syarat.

2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, BPOM harus memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan informasi, dan edukasi (KIE). Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

75

Disamping itu, pengawasan Obat dan Makanan juga dilakukan oleh pelaku usaha baik produsen, distributor, dan pelaku usaha lain. Pengawasan dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah beredar salah satunya adalah meliputi produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, bermanfaat, dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan. Paradigma BPOM sebagai lembaga pengawas dan ditakuti oleh pelaku usaha selama ini mulai berubah dengan adanya upaya yang dilakukan BPOM dalam menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan pelaku usaha. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya salah satunya melaluijaminan kualitas (quality assurance) pengawasan melalui pendampingan regulatory (regulatory assistance). Masing-masing kedeputian di BPOM mempunyai upaya yang berbeda dalam memberikan dukungan regulatorysesuai dengan bidang lingkupnya. Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang mendukung pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat dan Makanan.Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas.Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan insentif. Sementara terkait dengan faktor lain yang menjadi variabel penentu dalam meningkatkan kemudahan usaha daya saing. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka ditetapkan beberapa indikator yaitu: 

Tingkat Kepuasan Masyarakat



Jumlah

Kabupaten/Kota

yang

memberikan

komitmen

untuk

pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan


76

3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata(techno structure) atau, namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering) masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya adalah: Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, ditetapkan indikator: 1.

Nilai SAKIP

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM di Jambi periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :


77

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS Obat dan

Meningkatkan

Meningkatnya

Menguatnya Sistem

Makanan Aman

sistem pengawasan

jaminan produk

Pengawasan Obat

Meningkatkan

Obat dan Makanan

Obat dan

dan Makanan

Kesehatan

berbasis risiko

Makanan aman

Masyarakat dan

untuk melindungi

Daya Saing

masyarakat

1. Persentase obat yang memenuhi syarat; 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat; 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; 4. Persentase Suplemen

Bangsa

Kesehatan yang memenuhi syarat; 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat. Mendorong

Meningkatnya

Meningkatnya

kemandirian pelaku

daya saing Obat

jaminan kualitas

usaha dalam

dan Makanan di

pembinaan dan

memberikan

pasar lokal dan

bimbingan dalam

yang memberikan komitmen

jaminan keamanan

global dengan

mendorong

untuk

pelaksanaan

Obat dan Makanan

menjamin mutu

kemandirian pelaku

pengawasan

Obat

serta memperkuat

dan mendukung

usaha dan kemitraan

Makanan

kemitraan dengan

inovasi

dengan pemangku

memberikan

pemangku

1.

kepentingan serta

anggaran

partisipasi

regulasi Obat dan Makanan.

kepentingan.

1. Tingkat

kepuasan

masyarakat. 2. Jumlah

Kabupaten/Kota

dan dengan alokasi

pelaksanaan

masyarakat melalui kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Meningkatkan

Meningkatnya

kapasitas

Kualitas Kapasitas

kelembagaan

Kelembagaan

BPOM

BPOM


1. Nilai SAKIP

78

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS Obat dan

Meningkatkan

Meningkatnya

Menguatnya Sistem

1. .Jumlah sample yang diuji

Makanan Aman

sistem pengawasan

jaminan produk

Pengawasan Obat

menggunakan parameter

Meningkatkan

Obat dan Makanan

Obat dan

dan Makanan

kritis

Kesehatan

berbasis risiko

Makanan aman

Masyarakat dan

untuk melindungi

produk Obat di sektor publik

Daya Saing

masyarakat

(IFK)

2. Pemenuhan target sampling

3. Persentase cakupan

Bangsa

pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 5. Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan Mendorong

Meningkatnya

Meningkatnya

kemandirian pelaku

daya saing Obat

jaminan kualitas

usaha dalam

dan Makanan di

pembinaan dan

memberikan

pasar lokal dan

bimbingan dalam

jaminan keamanan

global dengan

mendorong

Obat dan Makanan

menjamin mutu

kemandirian pelaku

serta memperkuat

dan mendukung

usaha dan kemitraan

kemitraan dengan

inovasi

dengan pemangku

pemangku

2.

kepentingan serta

kepentingan.

6. Jumlah layanan Publik BB/BPOM 7. Jumlah komunitas yang diberdayakan

partisipasi masyarakat melalui kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Meningkatkan

Meningkatnya

kapasitas

Kualitas Kapasitas

kelembagaan

Kelembagaan

BPOM

BPOM

8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar 9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu


79

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019

pada Bab II di atas, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA, sebagai berikut: 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (Perkuat peran dalam kerjasama global dan regional), 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah), 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan (pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat), 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam

melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (pemberantasan narkotika dan psikotropika), 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat), 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi), 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan), 8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia


81

Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan dalam Nawacita dari 9 (Sembilan) yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab di BPOM di Jambi pada periode 2015-2019 adalah sebagaimana Tabel dibawah ini. Tabel 3.1 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)

Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, melainkan juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam

perspektif

tersebut,

pembangunan

manusia

dimaksudkan

untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteran bagi seluruh bangsa Indonesia. Badan POM akan menyelenggaran program dengan mengacu kepada upaya mewujudkan cita-cita pembangunan melalui gerakan Revolusi Mental, serta “Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan,” yang terkait kewenangan BPOM, indikator yang ditetapkan, yaitu: Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

82

Tabel 3.2 Indikator No

1

Indikator

Persentase obat yang

Status

Target

Awal

2019

92

94

87,6

90,1

memenuhi syarat 2

Persentase makanan yang memenuhi syarat

(Sumber: RPJMN 2015-2019) Revolusi Mental menjadi upaya mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang, yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehinga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain di dunia. Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus dinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum. Salah satu aspek untuk mendukung pembangunan manusia tersebut dilakukan melalui pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini persentase obat yang telah memenuhi standar mutu, khasiat dan keamanan terus meningkat dan pada tahun 2013 telah mencapai 92 persen. Ketersediaan obat dan vaksin telah cukup baik, yaitu mencapai 96,93 persen pada tahun 2013. Namun ketersediaan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih belum memadai. Misalnya Puskesmas yang mempunyai lebih dari 80 persen jenis obat umum yang cukup baru mencapai 13,2%. Selain itu, variasi ketersediaan obat dan vaksin masih tingi. Dalam upaya mencapai kemandirian pemenuhan obat dalam negeri, hampir 90% kebutuhan obat dapat diproduksi dalam negeri, meski hampir 96% bahan baku

industri

farmasi

masih

tergantung

bahan

baku

impor.

Tingkat

ketergantungan ini dapat diminimalisasi dengan peningkatan kemandirian di bidang obat dengan menumbuhkan industri Bahan Baku Obat bahan sintesa dan Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

83

Obat Tradisional dalam negeri yang didukung secara serius oleh riset. Untuk menunjang upaya pencapaian kemandirian bahan baku obat tersebut, harus dilakukan penguatan jejaring antara Pemerintah-Pelaku usaha di bidang ObatPerguruan Tinggi. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, maka salah satu arah kebijakan dan strategi pengawasan Obat dan Makanan dalam “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”, dilaksanakan melalui: 1.

Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;

2.

Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;

3.

Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku kepentingan;

4.

Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;

5.

Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan

6.

Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.

Berdasarkan hasil Analisa paparan dan pencapaian hasil pengawasan Obat dan Makanan di Jambi dan arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan Nasional, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Jambi periode 2015-2019, adalah: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2) Peningkatan

pembinaan

dan

bimbingan

dalam

rangka

mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan 3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan

dan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Obat dan Makanan Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

84

4) Penguatan kompetensi SDM pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan dan perningkatan jabatan fungsional, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal: 3) Penguatan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Institusi hingga kinerja individu/pegawai; 5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas menjadi lebih proporsional dan akuntabel; 7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi pengawasan Obat dan Makanan tersebut, BPOM di Jambi menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut: a.

Program Teknis Program Pengawasan Obat dan Makanan


85

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan. b.

Program Generik 1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM. Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas,

sebagai berikut: a.

Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan 1) Penyempurnaan instruksi kerja pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post-market); 2) Peningkatan efektivitas pengawasan pre-market melalui audit pelaksanaan pembuatan yang baik pada sarana produksi Obat dan Makanan; 3) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya; 4) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; 5) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan; 6) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan; 7) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.


86

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):

1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan;

2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Obat dan Makanan;

3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang;

4) Peningkatan Kompetensi SDM; 5) Peningkatan kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis, dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan. Adapun penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut : Gambar 3.1 Log Frame Balai POM di Jambi


87

Tabel 3.3 Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan, Indikator Balai POM di Jambi

PROGRAM PROGRAM

SASARAN

KEGIATAN

SASARAN

PROGRAM

STRATEGIS

KEGIATAN

Menguatnya Pengawasan

PENGAWASAN sistem

Obat dan

INDIKATOR

PIC

Meningkatnya 1.Jumlah sample

Seksi

kinerja

yang diuji

Pengujian 1, 2 dan 3

OBAT DAN

pengawasan Makanan

pengawasan

menggunakan

MAKANAN

Obat dan

obat dan

parameter kritis

Makanan

makanan di Jambi

2. Persentase cakupan

Seksi PemDik

pengawasan sarana produksi Obat dan

Seksi

Makanan

PemDik

3. Pemenuhan target sampling produk Obat di

Seksi

sektor publik

PemDik

(IFK) 4. Persentase cakupan

Seksi

pengawasan

PemDik

sarana distribusi Obat dan Makanan

Seksi

5. Jumlah Perkara di Serlik bidang obat dan makanan 6. Jumlah layanan Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

TU 88

PROGRAM

SASARAN

KEGIATAN

SASARAN

PROGRAM

STRATEGIS

KEGIATAN

INDIKATOR

PIC

publik 7. Jumlah komunitas yang

TU

diberdayakan 8. persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar 9. jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

B.

KERANGKA REGULASI Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagai unit pelaksana teknis

Badan POM, akan berupaya melakukan percepatan terjadinya perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan dari permasalahan Obat dan Makanan dilakukan melaui pengefektifan pelaksanaan pengawsan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Percepatan dimaksud perlu dikemas dalam sitem mutu penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin praktis dan cepat. Penyempurnaan SOP dan instruksi kerja merupakan hal yang perlu disempurnakan secara berkesinambungan, sehingga semua berjalan lancar. Pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut yang lebih cepat dapat mencegah terjadinya ketidak sesuaian.


89

Dengan demikian praktek produksi, distribusi dan pelayanan/ ritel Obat dan Makanan selalu terjaga dan terpercaya. Untuk hal tersebut, perlu pedoman yang terkait dengan pedoman tata hubungan kerja, pola tindak lanjut serta instruksi kerja yang memadai.

C.

KERANGKA KELEMBAGAAN Dengan peraturan kepegawaian yang semakin bagus, diharapkan dapat

menciptakan kinerja BPOM di Jambi

semakin baik. Sampai saat ini struktur

organisasi masih menggunakan jabatan structural sampai eselon 4. Selain pejabat struktural ada pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan Fungsional Umum. Dengan jabatan tersebut masih terdapat permasalahan yang dapat mengakibatkan kinerja tidak optimal. Diharapkan rencana penghapusan jabatan eselon 3 dan 4, dengan mengakomodasikan fungsi manejerial dalam jabatan fungsional kelas tertentu dapat memberikan semangat dalam peningkatan prestasi kerja. Untuk memperkuat peran dan fungsi tersebut dalam melaksanakan Renstra 2015-2019, maka diusulkan penataan kelembagaan. Beberapa

aspek

kelembagaan

yang

harus

diintegrasikan

dan

dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah sebagai berikut : a. Penguatan UPT sebagai responsibility center dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di daerah untuk pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal dan

operasional,

penyelenggaraan

sekaligus layanan

sebagai

teknis

dan

“ujung

tombak”

administratif

yang

dalam telah

didelegasikan dari Badan POM; b. Upaya peningkatan kinerja kelembagaan UPT melalui penataan ulang kriteria dan klasifikasi UPT berdasarkan unsur pokok dan unsur penunjang; c. Penguatan lembaga pemerintah di daerah di bidang pengawasan Obat dan Makanan


90

d. Dioptimalkan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki tugas samadalam mewujutkan pencapaian prioritaspembangunan kesehatan e. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan ilegal merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana.


91

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A.

Target Kinerja Sebagaimana sasaran strategis BPOM di Jambi sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tanel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

Indikator Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat Tingkat kepuasan masyarakat Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan

Nilai SAKIP

Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan

Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

2015

Target Kinerja 2016 2017 2018

2019

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

74,50

76,00

77,50

79,00

80,50

89,00

90,00

91,00

91,00

93,00

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

88,10

88,60

89,10

89,60

90,10

76,86

78,01

79,18

80,37

81,57

6

7

8

9

10

B

A

A

A

A

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

13,04

13,04

13,04

13,04

13,04

27,97

28,25

28,53

28,82

29,11


92

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan Jumlah layanan publik BBPOM Jumlah Komunitas yang diberdayakan Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

B.

51,92

51,92

51,92

51,92

51,92

7

7

7

7

7

325

350

375

400

425

3

3

3

3

3

70

73

76

79

82

10

9

10

9

10

KERANGKA PENDANAAN Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan

maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM di Jambi periode 2015-2019 adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator

Alokasi anggaran ( Milyar Rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019 2,0989

2,1973

Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat


2,3044

2,4211

PIC

2,5484 Seksi Pemdik, Teranok oko dan Mikro Seksi Pemdik, Teranok oko dan Mikro Seksi Pemdik Teranok oko dan mikro

93

Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

Seksi Pemdik, Teranok oko dan Mikro Seksi Pemdik, pengujia n Pangan dan Mikro 1022

1156

1312

1493

1705

Tingkat kepuasan masyarakat Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan

Seksi Serlik Seksi Serlik

TU 5,473

10,492

6,567

5,645

4,727

2,0989

2,1973

2,3044

2,4211

2,5484

Nilai SAKIP Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Pemenuhan target sampling produk


Seksi Teranok oko, Pangan dan Mikro Seksi Pemdik

94

Obat di sektor publik (IFK) Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan Jumlah layanan publik BB/BPOM Jumlah Komunitas yang diberdayakan Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu


Seksi Pemdik

Seksi Pemdik

Seksi Pemdik Seksi Serlik Seksi Serlik

TU

TU

95

BAB V PENUTUP Rencana Strategis Balai POM di Jambi mengacu pada Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2015- 2019. Renstra ini sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf BPOM di Jambi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Renstra Tahun 2015-2019 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan BPOM di Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja dan kinerja pegawai. Rencana Strategis Balai POM di Jambi 2015-2019 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi di lingkungan Balai POM di Jambi dan sektor terkait. Dengan dirumuskannya rencana Strategis Balai POM di Jambi 2015-2019 ini, semua kegiatan Balai POM di Jambi dalam periode 2015-2019 diharapkan akan mengacu pada rencana strategis yang telah disepakati bersama. Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional Renstra 2015 – 2019 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

96

(BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti tersebut di atas,Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BPOM Tahun 2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.


97

E:\Renstra dan Peta Strategi\Renstra Balai\Renstra BPOM Jambi\Renstra Jambi 2015-2019-rev 1\lampiran Renstra 2015 - 2019 Jambi.xlsx

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM JAMBI Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Target Lokasi

Baseline

2015

2016

2017

Alokasi (dalam Miliar rupiah) 2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2,099

2,197

2,304

2,421

2,548

1,022

1,156

1,312

1,493

1,705

5,473

10,492

6,567

5,645

4,727

2,0989

2,1973

2,3044

2,4211

2,5484

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi SS 1

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase obat Tradisional yang 1.2. memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi 1.3. syarat

Provinsi Jambi

97,10

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

Provinsi Jambi

73,00

74,50

76,00

77,50

79,00

80,50

Provinsi Jambi

98,00

89,00

90,00

91,00

91,00

93,00

1.4.

Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi

98,90

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

1.5.


Provinsi Jambi

88,25

88,10

88,60

89,10

89,60

90,10

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SS 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Provinsi Jambi

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan 2,2 Obat dan Makanan dengan memberikan Provinsi Jambi alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan 3,1 POM

75,72

76,86

78,01

79,18

80,37

81,57

5

6

7

8

9

10

SS 3

Provinsi Jambi

B

B

A

A

A

A

Program Pengawasan Obat dan Makanan SP 1

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi

97,10

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

1.2.

Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi

73,00

74,50

76,00

77,50

79,00

80,50

1.3.

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi

98,00

89,00

90,00

91,00

91,00

93,00

1.4.

Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Provinsi Jambi

98,90

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

1.5.


Provinsi Jambi

88,25

88,10

88,60

89,10

89,60

90,10

Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NSBS


Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SP 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Provinsi Jambi

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan 2,2 Obat dan Makanan dengan memberikan Provinsi Jambi alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM

SP 3

75,72

76,86

78,01

79,18

80,37

81,57

5

6

7

8

9

10

B

B

A

A

A

A

Provinsi Jambi Provinsi Jambi

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Jambi Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia Jumlah sampel yang diuji menggunakan 1 parameter kritis 2

3

1,0219

1,1558

1,3116

1,4932

1,7055

5,4731

10,4922

6,5668

5,6451

4,7274

8,5939

13,8453

10,1828

9,5595

8,9813

Provinsi Jambi

3.000

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

1,2387

1,2511

1,2636

1,2763

1,2890

Pemenuhan target sampling produk Obat di Provinsi Jambi sektor publik (IFK)

18,72

13,04

13,04

13,04

13,04

13,04

0,0175

0,0193

0,0212

0,0233

0,0256

Provinsi Jambi

10,79

9,38

10,01

10,01

10,01

10,01

0,1292

0,1421

0,1563

0,1719

0,1891

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

4

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Provinsi Jambi

57,25

51,92

88,60

88,60

88,60

88,60

0,3987

0,4386

0,4825

0,5307

0,5838

5

Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan

Provinsi Jambi

7

7

7

7

7

7

0,3148

0,3462

0,3809

0,4189

0,4608

6

Jumlah layanan publik BB/BPOM

Provinsi Jambi

300

650

675

700

725

750

0,4798

0,5757

0,6908

0,8290

0,9948

7

Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Provinsi Jambi

13

17

21

25

29

33

0,5422

0,5801

0,6207

0,6642

0,7107

8

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

Provinsi Jambi

64

70

73

76

79

82

4,0520

9,0000

5,0000

4,0000

3,0000

9

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Provinsi Jambi

8

10

9

10

9

10

1,4211

1,4922

1,5668

1,6451

1,7274

2 3 4

5

6 7 8 9

Catatan: Matriks ini akan menjadi lampiran 1 Renstra BB/BPOM Target per indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan diisi setiap tahun Alokasi Anggaran pada baris Satker BB/BPOM merupakan penjumlahan alokasi anggaran SS1 + SS2 +SS3 Alokasi anggaran pada baris Sasaran Strategis (SS) merupakan penjumlahan dari Sasaran Program yang mendukungnya a. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 1 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 1 b. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 2 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2 c. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 3 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2 Alokasi anggaran pada baris Program merupakan akumulasi anggaran kegiatan yang mendukung a. Alokasi anggaran Sasaran Program 1 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5 b. Alokasi anggaran Sasaran Program 2 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 6 dan 7 c. Alokasi anggaran Sasaran Program 3 merupakan akumulasi anggaran pada indikator 8 dan 9 Alokasi anggaran diisi untuk setiap tahun pada masing-masing indikator kegiatan Alokasi anggaran pada masing-masing indikator sasaran strategis/sasaran program tidak perlu diisi Kolom baseline diisi dengan realisasi tahun 2014. Untuk indikator baru yang belum ada data sebelumnya dapat diisi dengan NA (Not Available) Penetapan target agar memperhatikan Definisi Operasional pada Lampiran 3, baseline, dan Target Nasional (tidak harus sama)


1.1. KONDISI UMUM BAB I. PENDAHULUAN

Recommend Documents