BAB I PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta yang terletak di Jalan Letnan Jendral Suprapto, Jakarta Pusat diresmikan pada tanggal 26 Pebruari 1983 oleh Menteri Kehakiman RI. Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta terdiri dari 2 unit yaitu gedung depan 2 lantai dan gedung belakang 6 lantai, seluas 4.679,5 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.845 m2 dengan status Hak Pakai atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 28 April 1980 Nomor 227/27/I/HP/P/1980. Pada tahun 2014, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Jakarta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan rincian sebagai berikut : Ketua/Wakil Ketua

: 1 orang

Hakim Tinggi

: 27 orang

Hakim Ad Hoc

: 3 orang

Pansek/Wapan/Wasek

: 3 orang

Panitera Muda

: 4 orang

Kepala Sub Bagian

: 3 orang

Panitera Pengganti

: 40 orang

Staf

: 39 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada awal terbentuknya hanya membawahi 3 (tiga) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu: 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara 3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan

Renstra Pengadilan Tinggi Jakarta 2015-2019 | 1

Dengan adanya pemekaran wilayah dan meningkatnya volume perkara, maka dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JB.1/1/3 tanggal 23 Maret 1978, 3 (tiga) Pengadilan Negeri tersebut dipecah menjadi 5 (lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu: 1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 3. Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 4. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 5. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tugas

pokok

Pengadilan Tinggi

dalam

Pasal 51 dan Pasal 52

sebagaimana

Undang-Undang

yang

telah

diamanatkan

Nomor 2 Tahun 1986 Jo.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, antara lain : 1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. 2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. 3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta. 4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.


B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Kekuatan (Strength) Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tinggi Jakarta mencakup hal-hal yang memang

sudah

diatur

dalam

peraturan/perundang-undangan

sampai

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup : 1.1 Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah Propinsi DKI Jakarta. 1.2 Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Propinsi DKI Jakarta. 1.3 Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan pengambil/penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. 1.4 Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding. 2. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tinggi Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut : 2.1 Aspek Proses Peradilan  Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat melalui jaringan internet/website.  Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.  Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi eksternal dan internal dalam proses penyelesaian administrasi perkara.


2.2 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Pengadilan Tinggi Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.  Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.  Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya. 2.3 Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.  Belum diadakannya sistem pemberian reward and punishment kepada pegawai.  Belum ada sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 2.4 Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  Belum maksimalnya pelaksanaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.  Belum

ada

sistem

manajemen

persuratan

berbasis

teknologi

informasi.  Belum ada sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi. 2.5 Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.


3. Peluang (Opportunities) Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jakarta untuk melakukan reformasi/ perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek, sebagai berikut: 3.1 Aspek Proses Peradilan  Adanya

website

Pengadilan

Tinggi

Jakarta

yang

memberikan

informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. 3.2 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan

Tinggi

Jakarta

maupun

Mahkamah

Agung

untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3.3 Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh pengawasan internal maupun eksternal dan pembinaan dari Pimpinan Pengadilan Tinggi Jakarta. 3.4 Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.  Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi Jakarta. 3.5 Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Jakarta berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Jakarta.


4. Tantangan yang dihadapi (Threats) Tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan

jalan

keluarnya (solusinya) untuk

dapat

dilakukan

reformasi/ perbaikan sebagaimana yang diharapkan, adalah sebagai berikut: 4.1 Aspek Proses Peradilan  Belum tersedianya suatu alat/ media yang dapat mengukur kepuasan pengguna

jasa

pengadilan,

sehingga

belum

dapat

diketahui

sejauhmana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pencari keadilan. 4.2 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Pegawai Pengadilan Tinggi Jakarta belum sepenuhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta.  Pegawai Pengadilan Tinggi Jakarta belum seluruhnya bisa menguasai teknologi informasi. 4.3 Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. 4.4 Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah, dan padatnya kegiatan pengadilan, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta membutuhkan waktu lebih lama.  Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi. 4.5 Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan.


BAB II VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. Selanjutnya Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok-ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jakarta yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2015–2019. A. VISI Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Jakarta. Visi Pengadilan Tinggi Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA YANG AGUNG”


B. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan secara efektif dan efisien. e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian pekara. 2. Peningkatan pelayanan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan. 3. Peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim. 5. Peningkatan kualitas pengawasan. 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 7. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.


D. SASARAN STRATEGIS Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara. 2. Pelayanan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan. 3. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Aksesibilitas putusan hakim. 5. Pengawasan yang berkualitas. 6. Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 7. Penyediaan sarana dan prasana. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok-ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut : NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

1.

Peningkatan penyelesaian perkara

Penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

a. Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor b. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jum-lah perkara. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor


2.

Peningkatan pelayanan kebutuhan dan kepuasan pen-cari keadilan

Pelayanan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan

Persentase jumlah perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

Perbandingan antara jumlah proses perkara yang sudah diputus dan dapat dilihat di website Pengadilan Tinggi Jakarta dengan perkara yang belum diputus. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

3.

Peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara

Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a.Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap dengan jum-lah berkas yang diajukan banding. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Jakarta dengan berkas perkara yang didistribusikan. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

b. Persentase berkas yang di-register dan siap didis-tribusikan ke Majelis. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

4.

Peningkatan aksesibilitas putusan hakim

Aksesibiltas putusan hakim

Persentase jumlah perkara yang sudah diputus. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

Perbandingan antara jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dengan perkara yang belum diminutasi. 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Tipikor

5.

Peningkatan kualitas pengawasan

Pengawasan yang berkualitas

a. Persentase pengaduan ma-syarakat yang ditindak-lanjuti.

a. Perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti de-ngan jumlah pengaduan masyarakat yang dilaporkan. b. Perbandingan antara jumlah temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang dilaporkan.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak-lanjuti.


6.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berkua-litas

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat. b. Persentase pegawai yang lulus diklat.

7.

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

a. Perbandingan antara SDM yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. b. Perbandingan antara SDM yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan antara jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasa-rana yang telah dilaksanakan/ direalisasikan.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, pengelolaan penyelesaian perkara, dan aksesibilitas putusan hakim. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian perkara pidana, perkara perdata, dan perkara Tipikor. 2. Penyelesaian sisa perkara perkara pidana, Perkara perdata, dan perkara Tipikor. 3. Penelitian berkas perkara banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara. 6. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik secara transparan bagi pencari keadilan.


b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung disusun untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial. 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk. 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI JAKARTA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Jakarta menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan

kinerja

sangat

menentukan

dalam

meningkatkan

sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung arah kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi. b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. c.

Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.

d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.


2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan. c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.


BAB IV PENUTUP Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana

Strategis

ini

merupakan

upaya

untuk

menggambarkan

peta

permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan langkah-langkah strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 20152019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta dapat terwujud dengan baik.


BAB I PENDAHULUAN A. KONDISI UMUM

Recommend Documents