BAB I – PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Pengadilan Agama Unaaha terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996, dan pada tanggal 5 Juli 1997 Pengadilan Agama Unaaha di Kabupaten Kendari diresmikan pengoperasionalannya, dan pada tahun 2004 nama Kabupaten Kendari berubah menjadi Kabupaten Konawe. Pada tahun 2002 Kabupaten Konawe terdiri dari 23 wilayah kecamatan dengan 631 desa/kelurahan. Bagian selatan kabupaten ini kemudian terbentuk menjadi Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi 11 kecamatan, sedangkan bagian utara membentuk Kabupaten Konawe utara.
Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat serta
berbagai pertimbangan lainnya, dari 22 wilayah kecamatan tahun 2004 dimekarkan menjadi 30 wilayah, dengan 405 desa/kelurahan atau tepatnya 322 desa definitif, 38 desa persiapan dan 45 kelurahan pada tahun 2005. Pada tahun 2008, terdapat 30 Kecamatan terdiri dari 316 desa dan 54 kelurahan dengan jumlah penduduk Kabupaten Konawe sebanyak 235.925 jiwa. Sehingga dengan demikian pada tahun 2002 Pengadilan Agama Unaaha memiliki wilayah yurisdiksi meliputi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Selatan. Pada tahun 2012 wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha mengalami pengurangan wilayah, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Andoolo dkk, dan pada tanggal 16 Nopember 2011 operasional Pengadilan Agama Andoolo diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Labuan Baju Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka Kabupaten Konawe Selatan (Andoolo) keluar dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha. Sehingga pada tahun 2012 wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha meliputi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe dan Konawe Utara.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Agama Unaaha mencakup hal‐hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang‐undangan sampai dengan hal‐hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Pengadilan Agama Unaaha merupakan unsur penegakan hukum di bidang perdata di wilayah Kabupaten Konawe dan Kab. Konawe Utara dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Daerah setempat; 2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Unaaha selaku Pengadilan yang berada di wilayah kabupaten; B. Kelemahan (Weaknesa)
Kelemahan‐kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Unaaha dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan Putusan Pengadilan Agama Unaaha belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha. 2. Aspek Mediasi Masih terbatasnya perkara yang di mediasi karena ketidak hadiran salah satu pihak berperkara 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Belum maksimalnya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Unaaha untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Agama Unaaha yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, putusan pengadilan dan transparansi berperkara; Adanya program sidang keliling untuk memudahkan proses persidangan pencari keadilan Adanya Program bantuan dana prodeo yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu; 2. Aspek Mediasi Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman hukum, yang ditandai semakin meningkatnya jumlah perkara di Pengadilan Agama Unaaha. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya
kegiatan
pengawasan
yang
dilaksanakan oleh Hakim Tinggi
Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Hakim pengawas bidang Pengadilan Agama Unaaha secara berkala baik untuk internal maupun eksternal; 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya kerja sama dan koordinasi semua unsur di dalam Pengadilan Agama Unaaha
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan‐tantangan di Pengadilan Agama Unaaha yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Mediasi Masih terbatasnya perkara yang di mediasi, dan masih kurangnya perkara yang di mediasi berhasil; 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Masih kurang personil untuk menunjang operasional Pengadilan Agama Unaaha
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN 2.1 . VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Unaaha. Visi Pengadilan Agama Unaaha mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” 2.2 . MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Berdasarkan visi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Unaaha menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Menyelesaikan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel 3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi 4. Mewujudkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan
adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka
mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Unaaha. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Unaaha dalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara. 2. Peningkatan Tertib Administrasi perkara. 3. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi. 4. Peningkatan kualitas pengawasan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Unaaha menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : NO.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
2.
Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
3.
Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi
1. Prosentase Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyerahan salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para Pihak. Prosentase mediasi yang berhasil
4.
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : TUJUAN 1 Peningkatan penyelesaian perkara
SASARAN 1 Terwujudnya
penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
INDIKATORKINERJA UTAMA 1. Prosentase a Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah kegiatan bagi b masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Prosentase Minutasi Berkas Perkara
PENJELASAN Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Perbandingan antarasisaperkara yang diminutasi denganjumlahsisa perkara.
1. Terselesaikannya 1. Prosentase proses 2 Peningkatan administrasi tertib administrasi Administrasi penerimaan perkara. perkara yang perkara
a
efektif, efisien, dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara akuntabel 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyerahan salinan b putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para Pihak.
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dariBundel AdanBundel B) dengan jumlah berkas yang diajukanbanding. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang Didistribusikan
3 Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi
1. Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Prosentase mediasi yang berhasil
a
Perbandingan antara perkara yang dimediasi dengan mediasi yang berhasil.
4 Peningkatan kualitas pengawasan
1. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
a
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
b
Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN 1. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Unaaha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah: 1. Penyelesaian Perkara Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata 3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 4. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA UNAAHA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Unaaha menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1.
Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Hal‐hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah: Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi jabatan sesuai dengan kompetensi; Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal‐hal sebagai berikut : Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi untuk pelayanan publik
BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Agama Unaaha tahun 2010‐2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik‐titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Agama Unaaha harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit‐unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Unaaha memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010‐2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Unaaha dapat terwujud dengan baik